MANILA - Filipina beraksi dengan mengambil "tindakan diplomatik" untuk menegaskan klaim wilayahnya di Laut China Selatan setelah pesawat pembom (bomber) H-6K China mendarat di kawasan sengketa tersebut.
Langkah aksi diplomatik itu diumumkan Kementerian Luar Negeri di Manila pada hari Senin (21/5/2018).
Angkatan Udara Beijing sendiri telah mengakui beberapa pesawat pembom seperti H-6K telah mendarat dan lepas landas dari pulau-pulau dan terumbu karang di Laut China Selatan sebagai bagian dari latihan pada minggu lalu.
Tindakan militer Beijing itu memicu kemarahan para anggota parlemen kubu oposisi di Manila. Amerika Serikat juga mengirim kapal ke wilayah yang disengketakan tersebut.
Kementerian Luar Negeri Filipina mengaku sedang memantau perkembangan. "Kami mengambil tindakan diplomatik yang tepat yang diperlukan untuk melindungi klaim kami dan akan terus melakukannya di masa depan," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.
"Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk melindungi setiap inci teritorial dan wilayah kami yang berdaulat," lanjut pernyataan tersebut, yang dikutip Reuters.
Kendati demikian, pemerintah Presiden Rodrigo Duterte tersebut tidak mau mengecam tindakan China, yang oleh Washington dianggap dapat memicu ketegangan ketegangan dan mengguncang kawasan tersebut.
China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan, jalur air strategis yang menghasilkan USD3 triliun dari lalu lintas kapal dunia setiap tahunnya. Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam juga memiliki klaim yang saling bertentangan di wilayah tersebut.
China telah membangun tujuh pulau buatan di Kepulauan Spratly di Laut China Selatan dan mengubahnya menjadi pos-pos militer dengan lapangan terbang, radar, dan sistem rudal pertahanan.
Beijing mengatakan fasilitas militernya di Spratly murni defensif dan berhak melakukan apa yang disukai di wilayahnya sendiri.
Langkah aksi diplomatik itu diumumkan Kementerian Luar Negeri di Manila pada hari Senin (21/5/2018).
Angkatan Udara Beijing sendiri telah mengakui beberapa pesawat pembom seperti H-6K telah mendarat dan lepas landas dari pulau-pulau dan terumbu karang di Laut China Selatan sebagai bagian dari latihan pada minggu lalu.
Tindakan militer Beijing itu memicu kemarahan para anggota parlemen kubu oposisi di Manila. Amerika Serikat juga mengirim kapal ke wilayah yang disengketakan tersebut.
Kementerian Luar Negeri Filipina mengaku sedang memantau perkembangan. "Kami mengambil tindakan diplomatik yang tepat yang diperlukan untuk melindungi klaim kami dan akan terus melakukannya di masa depan," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.
"Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk melindungi setiap inci teritorial dan wilayah kami yang berdaulat," lanjut pernyataan tersebut, yang dikutip Reuters.
Kendati demikian, pemerintah Presiden Rodrigo Duterte tersebut tidak mau mengecam tindakan China, yang oleh Washington dianggap dapat memicu ketegangan ketegangan dan mengguncang kawasan tersebut.
China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan, jalur air strategis yang menghasilkan USD3 triliun dari lalu lintas kapal dunia setiap tahunnya. Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam juga memiliki klaim yang saling bertentangan di wilayah tersebut.
China telah membangun tujuh pulau buatan di Kepulauan Spratly di Laut China Selatan dan mengubahnya menjadi pos-pos militer dengan lapangan terbang, radar, dan sistem rudal pertahanan.
Beijing mengatakan fasilitas militernya di Spratly murni defensif dan berhak melakukan apa yang disukai di wilayahnya sendiri.
Credit sindonews.com
