Gubernur bank sentral Iran disebut mendukung gerakan Hizbullah.
CB,
WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) memberlakukan sanksi terhadap
gubernur bank sentral Iran. Sanksi juga diberikan kepada sebuah bank
yang berbasis di Irak yang melakukan transaksi untuk Garda Revolusi elit
Iran.
Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin menuduh Gubernur bank sentral Iran
Valiollah Seif secara terselubung menyalurkan uang atas nama lembaga
penjaga revolusioner, Pasukan Quds (IRGC-QF), melalui Al-Bilad Islamic
Bank. Pengiriman uang itu untuk memperkaya dan mendukung agenda
kekerasan dan radikal Hizbullah.
Selama
ini, AS mengklasifikasikan gerakan Muslim Syiah Lebanon, Hizbullah,
yang didukung Iran, sebagai organisasi teroris."Ini mengejutkan, tetapi
tidak mengherankan, bahwa pejabat perbankan senior Iran akan
berkonspirasi dengan IRGC-QF untuk memfasilitasi pendanaan kelompok
teror seperti Hizbullah, dan itu merusak kredibilitas apapun yang dapat
dia klaim dalam melindungi integritas lembaga," kata Mnuchin dalam
sebuah pernyataan.
Berbicara
di Brussels, Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif menyebut sanksi
terhadap Seif ilegal. Departemen Keuangan AS juga memasukkan Asisten
direktur departemen internasional bank sentral Iran,Ali Tarzali dan
ketua Bank Islam Al-Bilad, Aras Habib ke dalam daftar hitam.
Habib
disebut memiliki sejarah penyelundupan uang kepada kelompok-kelompok
Irak yang didukung Iran dan memungkinkan eksploitasi IRGC-QF terhadap
sektor perbankan Irak untuk memindahkan dana dari Teheran ke Hizbullah.
Ini membahayakan integritas sistem keuangan Irak.
Menurut
Departemen Keuangan AS, sanksi tidak akan segera mempengaruhi transaksi
bank sentral. Sanksi ini akan mempengaruhi transaksi dolar AS tertentu
oleh bank sentral mulai 7 Agustus 2018.
Pekan lalu, dua
hari setelah Presiden AS Donald Trump menarik diri dari kesepakatan
nuklir Iran 2015, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap
enam individu dan tiga perusahaan yang diduga menyalurkan jutaan dolar
kepada IRGC-QF.
Menteri luar negeri Inggris, Perancis dan
Jerman bertemu di Brussels pada Selasa untuk menemukan cara
menyelamatkan kesepakatan nuklir tanpa AS. Namun muncul kesulitan
bagaimana perusahaan Eropa dapat terus melakukan bisnis dengan Iran
setelah Washington mulai menerapkan kembali sanksi.
IRGC
sejauh ini adalah organisasi keamanan paling kuat Iran dan memiliki
kendali dalam ekonomi dan sistem politik Iran. Pasukan Quds adalah unit
elite yang bertanggung jawab atas operasi luar negeri IRGC.
