![Surat kabar harian The Phnom Penh Post. [AP]](https://statik.tempo.co/data/2018/05/07/id_703646/703646_720.jpg)
CB, Jakarta - Pembelian The Phnom Penh Post oleh investor Malaysia, yang memiliki hubungan dekat dengan Perdana Menteri Hun Sen menjadi bencana bagi kebebasan pers menjelang pemilihan umum.
Dikutip dari Reuters, Senin 7 Mei 2018, kelompok hak asasi dunia menyebut Hun Sen telah membungkam kritik, politikus oposisi, media merdeka, dan kelompok hak asasi menjelang pemilihan umum pada 29 Juli mendatang.
Hun Sen telah berkuasa selama 33 tahun dan menjadikannya sebagai penguasa terlama di dunia.
PM Kamboja, Hun Sen bereaksi atas pertanyaan jurnalis saat dia berjaalan dengan PM Australia Malcolm Turnbull di sela-sela KTT Asean--Australia, 16 Maret 2018. Reuters
The Phnom Pen Post merupakan surat kabar harian berbahasa Inggris telah berdiri sejak 1992 dan membangun reputasi sebagai media merdeka yang berani mengkritik pemerintah dengan berbagai isu mulai dari pembalakan liar hingga korupsi. Alih kepemilikan The Phnom Penh Post diumumkan langsung oleh pemilik sebelumnya, Bill Clough, ketua Post Media Ltd., yang menerbitkan The Phnom Penh Post.
Pemilik baru The Phnom Penh Post adalah investor asal Malaysia, Sivakumar Ganapthy, yang juga menjadi direktur perusahaan relasi publik yang memiliki hubungan dekat dengan Pemerintah. Ganapathy adalah direktur dari perusahaan konsultan publik Asia yang bermarkas di Kuala Lumpur, Malaysia.
Pada Senin 7 Mei 2018, pemimpin redaksi The Phnom Penh Post, Kay Kimsong, dipecat karena mengizinkan penerbitan artikel soal penjualan surat kabar ini. Selain Kimsong, dua staf lain juga dipecat. Sementara sejumlah jurnalis senior The Phnom Penh Post juga mengundurkan diri usai pemecatan.
Pemimpin Redaksi The Phnom Penh Post, Kay Kimsong, melambaikan tangan saat keluar usai dipecat dari surat kabar harian The Phnom Penh Post di Phnom Penh, Kamboja, 7 Mei 2018. [Reuters]
Pemilik baru berujar isi artikel soal penjualan The Phnom Penh Post sangat memalukan.
Wakil Direktur Pengawas Hak Asasi Asia menyebut penjualan surat kabar ini menjadi bencana bagi kebebasan pers di Kamboja.
Huy Vannak, Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan pemerintah menyambut semua investor di Kamboja. Namun Vannak tidak menyoal hubungan pemilik baru surat kabar dengan pemerintah.
Tahun lalu 30 stasiun radio ditutup dan Cambodia Daily, surat kabar berbahasa Inggris pesaing The Phnom Penh Post, juga ditutup akibat digugat untuk membayar pajak jutaan dolar Amerika Serikat oleh pemerintah.
Kebebasan media muncul sejak misi PBB pada awal 1990 ke Kamboja untuk membangun demokrasi setelah genosida dan isolasi. Namun harapan untuk membangun Kamboja yang berdemokrasi hancur seiring pemerintahan Hun Sen menumbuhkan intoleransi terhadap kritik. Pada tahun 2018 Reporters Without Borders menerbitkan indeks kebebasan pers yang menempatkan Kamboja dari posisi 132 ke 142.
Dikutip dari Reuters, Senin 7 Mei 2018, kelompok hak asasi dunia menyebut Hun Sen telah membungkam kritik, politikus oposisi, media merdeka, dan kelompok hak asasi menjelang pemilihan umum pada 29 Juli mendatang.
Hun Sen telah berkuasa selama 33 tahun dan menjadikannya sebagai penguasa terlama di dunia.
PM Kamboja, Hun Sen bereaksi atas pertanyaan jurnalis saat dia berjaalan dengan PM Australia Malcolm Turnbull di sela-sela KTT Asean--Australia, 16 Maret 2018. Reuters
The Phnom Pen Post merupakan surat kabar harian berbahasa Inggris telah berdiri sejak 1992 dan membangun reputasi sebagai media merdeka yang berani mengkritik pemerintah dengan berbagai isu mulai dari pembalakan liar hingga korupsi. Alih kepemilikan The Phnom Penh Post diumumkan langsung oleh pemilik sebelumnya, Bill Clough, ketua Post Media Ltd., yang menerbitkan The Phnom Penh Post.
Pemilik baru The Phnom Penh Post adalah investor asal Malaysia, Sivakumar Ganapthy, yang juga menjadi direktur perusahaan relasi publik yang memiliki hubungan dekat dengan Pemerintah. Ganapathy adalah direktur dari perusahaan konsultan publik Asia yang bermarkas di Kuala Lumpur, Malaysia.
Pada Senin 7 Mei 2018, pemimpin redaksi The Phnom Penh Post, Kay Kimsong, dipecat karena mengizinkan penerbitan artikel soal penjualan surat kabar ini. Selain Kimsong, dua staf lain juga dipecat. Sementara sejumlah jurnalis senior The Phnom Penh Post juga mengundurkan diri usai pemecatan.
Pemimpin Redaksi The Phnom Penh Post, Kay Kimsong, melambaikan tangan saat keluar usai dipecat dari surat kabar harian The Phnom Penh Post di Phnom Penh, Kamboja, 7 Mei 2018. [Reuters]
Pemilik baru berujar isi artikel soal penjualan The Phnom Penh Post sangat memalukan.
Wakil Direktur Pengawas Hak Asasi Asia menyebut penjualan surat kabar ini menjadi bencana bagi kebebasan pers di Kamboja.
Huy Vannak, Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan pemerintah menyambut semua investor di Kamboja. Namun Vannak tidak menyoal hubungan pemilik baru surat kabar dengan pemerintah.
Tahun lalu 30 stasiun radio ditutup dan Cambodia Daily, surat kabar berbahasa Inggris pesaing The Phnom Penh Post, juga ditutup akibat digugat untuk membayar pajak jutaan dolar Amerika Serikat oleh pemerintah.
Kebebasan media muncul sejak misi PBB pada awal 1990 ke Kamboja untuk membangun demokrasi setelah genosida dan isolasi. Namun harapan untuk membangun Kamboja yang berdemokrasi hancur seiring pemerintahan Hun Sen menumbuhkan intoleransi terhadap kritik. Pada tahun 2018 Reporters Without Borders menerbitkan indeks kebebasan pers yang menempatkan Kamboja dari posisi 132 ke 142.
Credit tempo.co
