Pemerintah Spanyol menolak kemerdekaan Catalonia, mengancam akan membubarkan parlemen. (AFP PHOTO / JORGE GUERRERO)
Usai menggelar rapat kabinet darurat, Perdana Menteri Mariano Rajoy mengatakan Spanyol tidak memiliki opsi selain membubarkan pemerintahan Catalonia.
Itu karena sang pemimpin, Carles Puigdemont, telah bertindak "sepihak dan bertentangan hukum hingga memicu konfrontasi" dengan menggelar referendum ilegal.
Rajoy menuturkan dirinya tengah meminta Senat untuk mengizinkannya membubarkan parlemen Catalan dan segera menggelar pemilu sela "dalam waktu maksimal enam bulan ke depan."
Pembubaran parlemen ini dilakukan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat yang tercantum dalam Pasal 155 Konstitusi Spanyol 1978.
Menurut pasal tersebut, pemerintah pusat berhak menggunakan "opsi nuklir" yakni membubarkan parlemen daerah yang memberontak dan mengontrol sementara wilayah itu sampai pemerintah regional baru dibentuk.
Pasal tersebut berlaku pada seluruh 17 daerah otonom di Spanyol.
Selain itu, Rajoy juga meminta seluruh anggota pemerintahan Catalonia di bawah Puigdemont dilucuti peran dan fungsinya.
“Pada prinsipnya, untuk sementara [pemerintah Catalonia] dikontrol oleh pemerintah pusat selama situasi luar biasa ini," tutur Rajoy, Minggu (22/10), seperti dikutip AFP.
Usulan Rajoy diprediksi masih akan memakan waktu sepekan ke depan, dan masih menunggu persetujuan Senat yang didesak untuk segera melakukannya.
Diperkirakan Senat memang akan menyetujui usulan Rajoy tersebut karena partai konservatifnya, Partai Rakyat, menguasai mayoritas kursi di parlemen.
Jika Senat memberi lampu hijau terhadap usulan Rajoy, parlemen Catalonia akan bertugas sampai benar-benar dibubarkan oleh pemerintah pusat. Selama itu pula, Catalonia dilarang memilih kepala pemerintahan baru atau menggelar voting yang ditujukan untuk menentang konstitusi Spanyol.
Langkah ekstrem tersebut terpaksa dilakukan Spanyol lantaran pemerintahan Catalonia tak kunjung mengklarifikasi niatnya untuk merdeka.
Credit cnnindonesia.com
