Senin, 09 Oktober 2017

Duo Sekandung di Tahta Korea Utara


Duo Sekandung di Tahta Korea Utara 
Foto: KCNA/via Reuters



Jakarta, CB -- Di tengah memanasnya hubungan Korea Utara dan Amerika Serikat gara-gara uji coba rudal, pemimpin negeri itu, Kim Jong-un mempromosikan empat orang terdekatnya ke puncak partai yang berkuasa di negeri itu. Salah satunya adalah adik kandungnya yang misterius, Kim Yo-jong, 28 tahun. Ini makin memperkuat kontrol keluarga terhadap kekuasaan. 

Tak banyak informasi yang terungkap mengenai sosok Kim Yo-jong ini. Tapi bagaimana Kim Jong-un mencitrakan dirinya di depan umum, adalah buah pekerjaan sang adik, selaku Wakil Direktur Departemen Propaganda dan Agitasi di Partai Pekerja, partai yang berkuasa di Korea Utara.

Yo-jong adalah pendukung kuat abangnya. Kini Kim Yo-jong kini dipromosikan menjadi anggota Biro Politik di Komite Sentral Partai Pekerja. Dia sepertinya menggantikan bibi Kim Jong-un, yaitu Kim Kyong Hui, yang sebelumnya menjadi penasihat bagi Kim Jong Il, ayahanda Kim Jong-un.


“Ini menunjukkan bahwa portofolio dia jauh lebih penting daripada yang diperkirakan sebelumnya dan ini adalah konsolidasi lebih lanjut dari kekuatan keluarga Kim,” kata Michael Madden, seorang ahli Korea Utara di situs web 38 North milik Universitas Utara Johns Hopkins, seperti dikutip Reuters.

Kim Jong-un dan Kim Yo-jong adalah anak-anak dari Ko Yong Hui. Kim Yo-jong adalah putri bungsu Kim Jong Il dari tujuh anak. Saudara tengah mereka dari ibu yang berbeda, Kim Jong-nam, terkenal kritis terhadap rezim itu. Tapi dia tewas dibunuh di Bandara Malaysia pada Februari lalu.

Kim Yo-jong sendiri masuk dalam daftar blacklist Kementerian Keuangan Amerika Serikat karena dianggap melakukan pelanggaran HAM berat.

Dia bersekolah di Swiss dan Korea Utara. Dia pernah tampak menggantikan abangnya dalam beberapa kesempatan, ketika sang abang sakit. “Dia dikenal karena pekerjaannya pada tahun-tahun lalu untuk memoles dan menjadikan Kim Jong-un sebagai idola,” kata Yang Moo-jin, profesor studi Korea Utara di Universitas Korea Selatan, seperti dikutip Bloomberg.



Credit  cnnindonesia.com


Kim Jong-un Angkat Adiknya Jadi Anggota Politbiro


Kim Jong-un Angkat Adiknya Jadi Anggota Politbiro
Pemimpin Korut, Kim Jong-un, menunjuk adiknya sebagai anggota politbiro. Foto/Istimewa


SEOUL - Pemimpin Korea Utara (Korut), Kim Jong-un, mengangkat adik perempuannya ke pusat kekuasaan. Jong-un mengangkat Kim Yo-jong sebagai anggota pengganti politbiro.

Politbiro adalah badan pembuat keputusan tertinggi di negara itu yang dipimpin oleh Kim Jong-un sendiri. Pengangkatan itu dilakukan dalam sebuah pertemuan Komite Sentral Partai Buruh, partai yang berkuasa di negara itu.

Pengangkatan ini menunjukkan perempuan berusia 28 tahun itu telah menjadi pengganti bagi bibi Kim Jong-un, Kim Kyong-hee. Kyong-hee sendiri menjadi pengambil keputusan utama ketika mantan pemimpin Kim Jong-il masih hidup.

"Ini menunjukkan bahwa portofolio dan pengaruhnya jauh lebih substantif daripada yang diyakini sebelumnya dan ini adalah konsolidasi lebih lanjut dari kekuatan keluarga Kim," kata Michael Madden, seorang ahli Korea Utara di situs 38North seperti dikutip dari Reuters, Minggu (8/10/2017).

Pada bulan Januari, Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) memasukan Kim Yo-jong bersama dengan pejabat Korea Utara lainnya daftar hitam. Mereka dituduh telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang parah.

Kim Jong-sik dan Ri Pyong-chol, dua dari tiga orang di belakang program rudal Jong-un yang dilarang, juga dipromosikan.

Menteri luar negeri Korut, Ri Yong-ho, yang menyebut Donald Trump Presiden Setan dalam sebuah pidato bombastis di Majelis Umum PBB bulan lalu, dipromosikan menjadi anggota penih pembawa suara (vote-carrying) politbiro.

"Yong-ho sekarang bisa diidentifikasi dengan aman sebagai salah satu pembuat kebijakan utama Korea Utara," kata Madden.

"Bahkan jika dia memiliki pertemuan informal atau tidak dapat direkam, rekan-rekan utama Ri dapat diyakinkan bahwa apa pun usulan yang mereka ajukan akan dibawa langsung ke puncak," katanya. 






Credit  sindonews.com