Sergei Lavrov
CB - Rusia mengecam Ukraina karena mengesahkan dua undang-undang mengenai otonomi lebih luas bagi wilayah yang dikuasai pemberontak di timur. Rusia menyebut Ukraina melakukan "pelanggaran berat" kesepakatan perdamaian.
Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov, Rabu (18/3), mengatakan pengesahan UU itu oleh parlemen Ukraina pada dasarnya menulis ulang kesepakatan damai atau, lebih sederhana lagi, sangat melanggar, meskipun Kiev berkilah bahwa hal tersebut sesuai dengan kesepakatan perdamaian pada Februari.
Ia keberatan dengan persyaratan Kiev bahwa sebelum otonomi diberikan, pihak pembangkang harus menyelenggarakan pemilihan umum daerah berdasarkan atas hukum di Ukraina, di bawah pantauan antarbangsa.
Lavrov mengatakan UU tersebut menjadikan pembebasan wilayah, yang mereka katakan diduduki, sebagai prasyarat hukum.
"Kiev akan mengganti seluruh pejabat yang terpilih dengan orang lain," katanya merujuk pada para pemimpin kawasan pemberontak yang memproklamirkan diri.
"Hanya jika wilayah ini dipimpin oleh orang yang sesuai dengan Kiev maka UU ini akan diberlakukan," katanya.
Parlemen Ukraina Verkhovna Rada pada Selasa (17/3) menyetujui dua RUU yang memberikan otonomi lebih luas bagi wilayah-wilayah yang dikuasai pemberontak pro-Rusia, meskipun dikritik oleh pihak pembangkang maupun kelompok nasionalis di Kiev.
Pengesahan UU itu merupakan penanda utama dalam kesepakatan damai yang ditandatangani Kiev dan pihak pemberontak pada Februari, setelah dilakukannya dialog maraton antara para pemimpin Ukraina, Rusia, Jerman, dan Perancis di ibukota Belarusia, Minsk.
Undang-undang tersebut memulai dengan satu set pertama peraturan berlaku mulai September yang memberikan "status khusus" bagi sebagian Donetsk dan Lugansk.
Daftar wilayah yang akan diberi kewenangan pemerintahan sendiri—termasuk status lebih luas bagi bahasa Rusia—untuk pertama kali disebutkan dalam teks yang disetujui, Selasa, yang juga menyebutkan syarat yang diperlukan sebelum perubahan tersebut diberlakukan.
Sengketa mengenai langkah terkini dalam kesepakatan alot tersebut mengancam kesepakatan perdamaian, setelah jeda perang membangkitkan harapan akan berakhir kerusuhan berdarah selama lebih 11 bulan yang telah menewaskan lebih dari enam ribu orang di Ukraina timur.
Credit Rimanews
