CB, Jakarta - Sikap
Pemimpin de Facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang tidak melakukan banyak
tindakan atas pembantaian yang dialami penduduk etnis minoritas Rohingya, Myanmar, adalah sebuah kegagalan. Kondisi ini sekaligus memperlihatkan betapa militer masih sangat berkuasa di Myanmar.
"Ada hal-hal tertentu yang tak bisa dilakukan oleh Aung San Suu Kyi kendati dia adalah pemimpin de facto di Myanmar saat ini. Sebab konstitusi Myanmar telah 'mengikat kedua tangannya'. Namun Suu Kyi juga banyak tak bicara tentang apa yang terjadi di Myanmar. Jadi satu sisi dia mengalami kegagalan, tapi hal terpenting yang patut disoroti adalah militer sangat berkuasa di Myanmar," kata Kyaw Win, Direktur Eksekutif Yayasan HAM Burma, dalam diskusi terbuka yang dilakukan oleh Komite Nasional Solidaritas Rohingya (KNSR) yang diinisiasi ACT, Rabu, 14 November 2018.
Acara diskusi terbuka mengenai nasib etnis minoritas Rohingya yang dilakukan oleh Komite Nasional Solidaritas Rohingya (KNSR) yang diinisiasi ACT, Rabu, 14 November 2018. Sumber: TEMPO/Suci Sekarwati
Dina Wisnu, Dewan HAM ASEAN, mengatakan kuatnya pengaruh militer bisa terlihat dari tidak bisanya sembarang orang masuk Myanmar. Di negara yang dulu bernama Burma itu, militer adalah pemersatu dan penanggung jawab stabilitas, kondisi ini sangat berbeda dengan Indonesia.
Etnis Rohingya adalah kelompok minoritas di Myanmar. Pada Agustus 2017, bentrokan antara polisi perbatasan dan masyarakat Rohingya, telah memicu terjadinya pembantaian atau yang disebut PBB pembersihan etnis.Heru Susetyo, Ketua Tim Kajian Hukum dan HAM KNSR, mengatakan tindak kekerasan yang dialami etnis minoritas Rohingya di Myanmar dipicu multi-faktor. Myanmar diduga tidak mau mengakui Rohingya. Masyarakat minoritas ini, diakui sebagai orang Bangladesh yang datang ke Myanmar. Faktor sejarah, ekonomi dan sosial telah berkontribusi terjadinya kejahatan sistematis pada etnis Rohingya.
"Ada hal-hal tertentu yang tak bisa dilakukan oleh Aung San Suu Kyi kendati dia adalah pemimpin de facto di Myanmar saat ini. Sebab konstitusi Myanmar telah 'mengikat kedua tangannya'. Namun Suu Kyi juga banyak tak bicara tentang apa yang terjadi di Myanmar. Jadi satu sisi dia mengalami kegagalan, tapi hal terpenting yang patut disoroti adalah militer sangat berkuasa di Myanmar," kata Kyaw Win, Direktur Eksekutif Yayasan HAM Burma, dalam diskusi terbuka yang dilakukan oleh Komite Nasional Solidaritas Rohingya (KNSR) yang diinisiasi ACT, Rabu, 14 November 2018.
Dia
mengatakan walau Myanmar saat ini dipimpin pemerintahan sipil, namun
militer masih sangat berpengaruh. Militer mengontrol hampir seluruh lini
di Myanmar termasuk ekonomi.
Acara diskusi terbuka mengenai nasib etnis minoritas Rohingya yang dilakukan oleh Komite Nasional Solidaritas Rohingya (KNSR) yang diinisiasi ACT, Rabu, 14 November 2018. Sumber: TEMPO/Suci Sekarwati
Dina Wisnu, Dewan HAM ASEAN, mengatakan kuatnya pengaruh militer bisa terlihat dari tidak bisanya sembarang orang masuk Myanmar. Di negara yang dulu bernama Burma itu, militer adalah pemersatu dan penanggung jawab stabilitas, kondisi ini sangat berbeda dengan Indonesia.
Etnis Rohingya adalah kelompok minoritas di Myanmar. Pada Agustus 2017, bentrokan antara polisi perbatasan dan masyarakat Rohingya, telah memicu terjadinya pembantaian atau yang disebut PBB pembersihan etnis.Heru Susetyo, Ketua Tim Kajian Hukum dan HAM KNSR, mengatakan tindak kekerasan yang dialami etnis minoritas Rohingya di Myanmar dipicu multi-faktor. Myanmar diduga tidak mau mengakui Rohingya. Masyarakat minoritas ini, diakui sebagai orang Bangladesh yang datang ke Myanmar. Faktor sejarah, ekonomi dan sosial telah berkontribusi terjadinya kejahatan sistematis pada etnis Rohingya.
Credit tempo.co
