BAGHDAD
- Para pejabat Kurdi telah melakukan pertemuan pada hari Minggu untuk
mempersiapkan referendum kemerdekaan. Kurdi ingin memerdekakan
wilayahnya dari Irak pada tahun 2017 ini.
Pertemuan untuk membahas referendum kemerdekaan ini melihatkan dua partai utama Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG), yakni Partai Demokrat Kurdistan (PPK) dan Partai Uni Patriotik Kurdistan (PUK).
Dalam pernyataan bersama yang dirilis setelah pertemuan itu, PPK dan PUK menyatakan bahwa mereka sepakat menentukan kedaulatan dan nasib sendiri dari Irak. “Itu hak alamiah bangsa Kurdistan untuk memutuskan jalur politik dan administratif dalam referendum dan entitas sebuah negara merdeka,” bunyi pernyataan bersama tersebut.
”Kedua belah pihak, melalui komite tinggi bersama, (yang bertugas untuk) membahas masalah ini dengan partai politik dan nasional Kurdistan telah membentuk komite bersama untuk mengatur waktu dan mekanisme guna menggelar referendum,” lanjut pernyataan mereka, seperti dikutip IB Times, semalam (2/4/2017).
Aspirasi kemerdekaan telah disampaikan Presiden Kurdi Masoud Barzani saat bertemu dengan Sekretatis Jenderal PBB Antonio Guterres di Erbil pada hari Sabtu lalu. Pertemuan itu juga untuk membahas referendum Kurdi.
Menurut media Irak, dalam pertemuan itu Guterres belum secara pasti memberikan dukungan kemerdekaan kepada Kurdi. PBB dalam siaran pers usai pertemuan tersebut tidak menyebutkan dukungan kemerdekaan Kurdi. Tapi, Guterres mengatakan bahwa solidaritas internasional sangat penting untuk meningkatkan kehidupan masyarakat Kurdi.
Kurdi sudah berambisi untuk memiliki negara sendiri sejak akhir abad 19, namun ambisi itu belum pernah terwujud. Kurdi selama ini dikenal aktif dalam memerangi kelompok Islamic State atau ISIS di Irak. Namun, Kurdi yang berada di dekat perbatasan Turki telah diperangi pasukan pemerintah Presiden Tayyip Erdogan karena dianggap kelompok teroris.
Setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman dan akhir Perang Dunia I, Kurdi terpecah di tiga wilayah, yakni di Irak, Turki dan Suriah. Di masing-masing wilayah itu, Kurdi memiliki wilayah pemerintahan otonom.
Di era rezim Presiden Saddam Hussein, Kurdi di Irak dilaporkan menjadi korban genosida sejak 1970-an yang dipelopori Partai Baath pendukung Saddam.
Pertemuan untuk membahas referendum kemerdekaan ini melihatkan dua partai utama Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG), yakni Partai Demokrat Kurdistan (PPK) dan Partai Uni Patriotik Kurdistan (PUK).
Dalam pernyataan bersama yang dirilis setelah pertemuan itu, PPK dan PUK menyatakan bahwa mereka sepakat menentukan kedaulatan dan nasib sendiri dari Irak. “Itu hak alamiah bangsa Kurdistan untuk memutuskan jalur politik dan administratif dalam referendum dan entitas sebuah negara merdeka,” bunyi pernyataan bersama tersebut.
”Kedua belah pihak, melalui komite tinggi bersama, (yang bertugas untuk) membahas masalah ini dengan partai politik dan nasional Kurdistan telah membentuk komite bersama untuk mengatur waktu dan mekanisme guna menggelar referendum,” lanjut pernyataan mereka, seperti dikutip IB Times, semalam (2/4/2017).
Aspirasi kemerdekaan telah disampaikan Presiden Kurdi Masoud Barzani saat bertemu dengan Sekretatis Jenderal PBB Antonio Guterres di Erbil pada hari Sabtu lalu. Pertemuan itu juga untuk membahas referendum Kurdi.
Menurut media Irak, dalam pertemuan itu Guterres belum secara pasti memberikan dukungan kemerdekaan kepada Kurdi. PBB dalam siaran pers usai pertemuan tersebut tidak menyebutkan dukungan kemerdekaan Kurdi. Tapi, Guterres mengatakan bahwa solidaritas internasional sangat penting untuk meningkatkan kehidupan masyarakat Kurdi.
Kurdi sudah berambisi untuk memiliki negara sendiri sejak akhir abad 19, namun ambisi itu belum pernah terwujud. Kurdi selama ini dikenal aktif dalam memerangi kelompok Islamic State atau ISIS di Irak. Namun, Kurdi yang berada di dekat perbatasan Turki telah diperangi pasukan pemerintah Presiden Tayyip Erdogan karena dianggap kelompok teroris.
Setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman dan akhir Perang Dunia I, Kurdi terpecah di tiga wilayah, yakni di Irak, Turki dan Suriah. Di masing-masing wilayah itu, Kurdi memiliki wilayah pemerintahan otonom.
Di era rezim Presiden Saddam Hussein, Kurdi di Irak dilaporkan menjadi korban genosida sejak 1970-an yang dipelopori Partai Baath pendukung Saddam.
Credit sindonews.com
