Rial Iran. Teheran menggunakan rial sebagai transaksi langsung antarnegara untuk menyiasati sanksi AS
Foto: AP
Ketegangan hubungan dengan Prancis dapat berdampak luas bagi Iran.
CB,
PARIS -- Prancis meminta diplomat dan pejabat kementerian luar
negerinya menunda, untuk waktu tidak terbatas, semua perjalanan tak
terlalu penting ke Iran. Dalam memo internal yang dilihat Reuters,
Selasa (28/8), pembatasan itu diberlakukan dengan mengutip
persekongkolan pengeboman yang digagalkan dan kerasnya sikap Iran kepada
Prancis.
Ketegangan hubungan dengan Prancis dapat berdampak luas bagi Iran.
Prancis adalah salah satu kekuatan, yang berusaha menyelamatkan
perjanjian nuklir pada 2015 antara Iran dan kekuatan dunia. Presiden
Amerika Serikat Donald Trump menarik diri dari perjanjian itu pada Mei.
Ekonomi
Iran terkena dampak setelah AS memberlakukan kembali sanksi, yang telah
dicabut berdasarkan atas perjanjian itu. Negara Eropa, termasuk
Prancis, berjanji berusaha memperlunak pukulan ekonomi, tetapi sejauh
ini tidak dapat membujuk perusahaan mereka, yang mengikuti Washington
dan tetap berada di Iran.
Perusahaan
minyak dan gas Total dan pembuat mobilnya PSA dan Renault telah
memimpin eksodus perusahaan-perusahaan Eropa dari Iran, takut akan
dampak dari sanksi Washington yang juga berlaku bagi mereka. Memo
tersebut menyebut satu persekongkolan yang digagalkan untuk mengebom
sebuah pawai yang diadakan oleh kelompok oposisi Iran yang berada di
pengasingan dekat Paris. Pertemuan itu dihadiri oleh pengacara Trump,
Rudy Giuliani, sebagai isyarat sikap lebih agresif Teheran terhadap
Prancis.
"Sikap
penguasa Iran memperlihatkan pengerasan posisi mereka terhadap negeri
kami, dan juga beberapa sekutu kami. Karena risiko keamanan, semua
pejabat departemen, apakah dari pusat atau pos-pos (di luar negeri),
diminta menunda hingga pemberitahuan lebih lanjut, kecuali tugas
mendesak, melakukan perjalanan di Iran," kata Sekretaris Jenderal
Kementerian Luar Negeri Maurice Gourdault-Montagne, dalam nota
tertanggal 20 Agustus.
Instruksi tersebut juga ditembuskan
ke pejabat-pejabat di departemen-departemen pemerintah di luar
kementerian luar negeri untuk diteruskan ke staf yang bermaksud pergi ke
Iran. Kementerian Luar Negeri Prancis menolak berkomentar mengenai memo
tersebut atau mengatakan apakah staf kedutaan telah diminta memulangkan
keluarga mereka. Pejabat Iran di kedutaan di Paris tidak menanggapi
permintaan berkomentar.
Polisi Afghanistan berdiri di sebuah bangunan yang hancur akibat serangan Taliban di Provinsi Farah pada Kamis (4/4).
Foto: Reuters
Afghanistan akan melakukan konsolidasi terlebih dahulu untuk perundingan damai.
CB,
MOSKOW -- Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dan Presiden
Afghanistan Ashraf Ghani sepakat untuk menunda konferensi perdamaian
dengan kelompok Taliban. Perundingan damai antara pemerintah Afghanistan
dan Taliban sedianya akan dihelat pada September nanti dengan Rusia
berlaku sebagai mediator.
Seperti diwartakan Anadolu Agency,
Selasa (28/8), permintaan penundaan perundingan damai disampaikan
Presiden Ghani melalui sambungan telepon kepada Lavrov. Dia mengatakan,
penundaan dilakukan menyusul kebutuhan Afghanistan untuk mengembangkan
posisi konsolidasi terkait masalah tersebut.
"Presiden Afghanistan, mendukung
konsep dasar dari pertemuan di Moskow, menyampaikan penundaan pertemuan
itu mengingat dibutuhkannya pengembangan konsolidasi Afghanistan dalam
isu terkait, dengan mempertimbangkan perubahan personel yang sedang
berlangsung dalam kepemimpinan blok penguasa Afghanistan," kata
pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Rusia.
Menlu
Lavrov dan Presiden Ghani kemudian sepakat untuk menentukan waktu baru
untuk memulai kembali pertemuan melalui jalur diplomasi tersebut. Meski
demikian, belum diketahui lebih lanjut waktu pasti dari rencana
perundingan damai antara pemerintah Afghanistan dengan kelompok Taliban.
Meski
demikian, Presiden Ashraf Ghani mengapresiasi upaya Rusia serta mitra
regional dan internasional negara untuk menciptakan perdamaian abadi di
Afghanistan. Namun, mereka menekankan jika setiap perundingan harus
menjadi proses yang dimotori dan dipimpin oleh Afghanistan.
Pemerintah
Afghanistan mengatakan, rencana perdamaian telah dipresentasikan pada
Proses Konferensi Kabul kedua dan telah didiskusikan dengan berbagai
lapisan masyarakat. Mereka mengatakan, dengan dukungan masyarakat
internasional, rencana permaian telah mendefinisikan semua prinsip dasar
untuk perdamaian yang berkelanjutan di Afghanistan.
"Kedua
negara memutuskan untuk menunda konferensi Moskow sehingga kedua negara
dapat berkoordinasi pada persiapan dan efektivitas lebih lanjut,"
katanya.
Pembangunan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Foto: EPA
Jepang siapkan dana 5,4 juta dolar AS untuk pengungsi Palestina.
CB,
TOKYO -- Pemerintah Jepang mengecam Israel karena menyetujui rencana
pembangunan ribuan unit rumah di wilayah yang diduduki di Tepi Barat dan
Yerusalem Timur. Jepang mengatakan, proyek permukiman tersebut
melanggar hukum internasional.
“Kegiatan permukiman melanggar hukum internasional dan Jepang telah
berulang kali meminta Pemerintah Israel untuk sepenuhnya membekukan
kegiatan permukiman,” kata Kementerian Luar Negeri Jepang dalam sebuah
pernyataan pada Senin (27/8), dikutip laman i24News.
Jepang
merupakan salah satu negara yang cukup vokal menyuarakan kecaman
terhadap proyek permukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan Yerusalem.
Jepang juga secara konsisten memberikan bantuan untuk mendanai berbagai
proyek vital di Gaza dan Tepi Barat.
Sebuah laporan NHK World
mengatakan Pemerintah Jepang sedang menyiapkan dana sebesar 5,4 juta
dolar AS untuk Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Dana
tersebut diharapkan akan dirilis pada akhir pekan ini.
Menurut laporan media Palestina Ma’an News Agency,
UNRWA telah mengonfirmasi janji bantuan dana dari Pemerintah Jepang.
Dana tersebut akan digunakan untuk menyediakan bantuan mekanan bagi
warga Palestina di Jalur Gaza.
Saat ini UNRWA sedang
mengalami krisis pendanaan. Hal itu terjadi setelah Amerika Serikat
menangguhkan dana bantuannya pada Januari lalu. Dari total 125 juta
dolar AS yang disiapkan untuk UNRWA, hanya 65 juta dolar AS saja yang
dikucurkan. UNRWA mengalami krisis karena merupakan pendonor terbesar
bagi organisasi tersebut.
Pada Mei lalu, Jepang telah
mengumumkan paket bantuan sebesar 10 juta dolar AS untuk UNRWA. Dana
tersebut diprioritaskan untuk pengungsi Palestina di Suriah yang tengah
dilanda krisis kemanusiaan akibat konflik selama tujuh tahun terakhir.
Pada 2017, Jepang menyumbangkan total sekitar 43,5 juta dolar AS kepada badan bantuan Palestina.
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Presiden China Xi Jinping. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)
Jakarta, CB -- Jepangmenyatakan Korea Utaradan China
masih menjadi ancaman serius terdekat. Anggapan tersebut tercatat dalam
buku putih berisi kajian pertahanan tahunan yang dirilis Selasa (28/8).
"Pyongyang
terus memberikan ancaman serius yang belum pernah terjadi sebelumnya
dan secara signifikan merusak keamanan serta perdamaian di kawasan,
bahkan komunitas internasional secara lebih luas," bunyi buku putih
Jepang 2018 itu.
Tokyo berkeras bahwa "tidak ada perubahan dalam pengakuan dasar mengenai ancaman senjata nuklir dan rudal Korea Utara".
Padahal, sejak awal tahun ini, ketegangan Korea Utara terus
mereda, terutama setelah pertemuan tinggi inter-Korea pada April lalu,
dan KTT Amerika Serikat-Korea Utara pada Juni lalu.
Korea Utara juga sudah tak lagi menguji coba senjara rudal maupun nuklirnya dalam setahun terakhir.
Menteri
Pertahanan Jepang Itsunori Onodera mengatakan pemerintahnya mengetahui
bahwa Korea Utara sudah memulai "dialog dengan Korea Selatan dan Amerika
Serikat.
Meski begitu, banyak pihak menganggap perjanjian
denuklirisasi yang disepakati Presiden Donald Trump bersama Pemimpin
Tertinggi Kim Jong-un di Singapura tak berbuah hasil yang signifikan
hingga saat ini.
"Tetapi kami tidak dapat mengabaikan fakta
bahwa, bahkan sampai hari ini, Korea Utara memiliki dan sepenuhnya
menyebarkan beberapa ratus rudal yang bisa menjangkau hampir seluruh
wilayah Jepang," kata Onodera seperti dikutip AFP.
Dalam
buku putih itu, Jepang mengatakan akan terus meningkatkan kapasitasnya
untuk melindungi negara dari "senjata Korea Utara", dengan salah satunya
memasang sistem radar Amerika Serikat senilai US$4,2 miliar untuk tiga
dekade ke depan.
Selain Korea Utara, buku putih Jepang juga menyinggung China sebagai salah satu ancaman negara.
Dengan
modernisasi militernya yang terus menguat, China dianggap memicu
"kekhawatiran keamanan yang kuat di kawasan dan komunitas internasional,
termasuk Jepang."
Dalam laporan itu, Tokyo menegaskan
kekhawatirannya terkait peningkatan bujet pertahanan dan militer China
dan ambisi angkatan laut Negeri Tirai Bambu itu di kawasan.
Jepang
mengeluh bahwa China berusaha "mengubah status quo dengan paksaan,"
merujuk pada agresivitas Beijing di Laut China Selatan dan Laut China
Timur. Beijing-Tokyo hingga kini masih memiliki sengketa wilayah di Laut
China Timur yang belum terselesaikan.
Jakarta, CB -- Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman mengatakan negaranya tengah mengembangkan teknologi peluru kendali yang mampu menjangkau seluruh target di kawasan Timur Tengah.
Menurut
Lieberman, industri militer Israel (Israel Military Industries/IMI)
bakal merampungkan teknologi rudal tersebut dalam beberapa tahun
mendatang.
Sistem rudal tersebut, menurut Lieberman,
terintegrasi secara canggih sehingga dapat menghantam target dengan
tepat meski diluncurkan dari jarak jauh.
"Kami sedang mengembangkan sistem rudal presisi yang
memungkinkan Pasukan Pertahanan Israel menjangkau setiap titik di
kawasan ini dalam beberapa tahun ke depan," kata Lieberman seperti
dikutip AFP.
"Proyek untuk membuat roket presisi dan sistem rudal sedang berlangsung," kata Lieberman melalui pernyataan, Selasa (28/8).
"Sebagian
dari sistem itu sedang dalam produksi, sementara bagian lainnya berada
di tahap finalisasi penelitian dan pengembangan."
Menurut Lieberman proyek tersebut menghabiskan bujet pertahanan sebanyak "ratusan juta shekel (mata uang Israel)".
Ketua
IMI Yitzhak Aharonovitch mengatakan sistem persenjataan baru ini
"mencerminkan kecanggihan teknologi dengan fokus kemampuan menembak
secara akurat untuk menyerang berbagai target di darat."
Selama ini, Israel telah dianggap sebagai salah satu negara dengan kemampuan militer paling canggih di Timur Tengah.
Israel diyakini satu-satunya negara yang memiliki senjata nuklir di kawasan.
Ahli militer mengatakan militer Israel memiliki beberapa rudal balistik Jericho yang dapat membawa hulu ledak nuklir.
Pada
2004 lalu, IMI menyatakan telah mengembangkan rudal Delilah yang
memiliki jarak jelajah hingga 250 kilometer. Delilah juga dilengkapi
dengan sistem roket anti-rudal.
Peningkatan kemampuan militer
Israel terjadi di tengah berbagai tantangan di kawasan. Salah satu musuh
yang paling dianggap berbahaya oleh Israel adalah Iran.
Musuh
bebuyutan Israel lainnya adalah Hamas, salah satu faksi terbesar
Palestina.Tentara Israel kerap melibas warga Palestina di Jalur Gaza
dengan dalih bahwa Hamas telah menembakkan roket ke wilayahnya.
Israel
juga masih harus menghadapi Hizbullah di Libanon dan perseteruannya
dengan Suriah mengenai klaim wilayah Dataran Tinggi Golan.
CB - Jika
tidak ada aral melintang pada tahun 2019 mendatang Pusat Penerbangan TNI
AD (Puspenerbad) akan menerima 12 unit heli transpor H-47 Chinook dari
AS.
Kehadiran heli Chinook untuk memperkuat alat utama sistem senjata
(alutsista) TNI AD memang sangat dibutuhkan mengingat selama ini
helikopter angkut yang dimiliki oleh Puspenerbad jumlahnya masih
terbatas.
Heli Chinook sendiri oleh militer AS telah dioperasikan pada Perang
Vietnam (1955-1975) dan dikenal sebagai ‘pisang terbang’ (flying banana)
karena bentuk bodinya yang seperti pisang.
Penggunaan heli Chinook yang bisa mengangkut pasukan dan logistik dalam jumlah besar itu memang sangat diperlukan TNI AD.
Apalagi kesatuan ini selalu menjadi tulang punggung dalam operasi penanganan bencana alam bersama-sama pasukan TNI lainnya.
Untuk keperluan operasional baik misi tempur maupun non tempur, TNI
AD biasa menggunakan heli transpor jenis Mi-17 buatan Rusia sebanyak 16
unit , 14 unit heli Bell 412 (AS), dan 30 unit heli BO-105 (Jerman).
Sebagai heli transpor, Mi-17 menjadi andalan TNI AD karena bisa
mengangkut pasukan bersenjata lengkap sebanyak 24 personel atau membawa
logistik sebanyak 5000 kg.
Heli Mi-17 TNI AD (A Winardi)
Sementara Bell-412 buatan AS yang proses perakitannya sudah bisa
ditangai oleh PTDI bisa membawa pasukan sebanyak 13 personel atau 3000
kg barang.
Sedangkan heli BO-105 yang merupakan heli buatan Jerman, merupakan
heli transpor dan juga sekaligus heli serang yang bisa mengakut 4 orang
atau barang sebanyak 1000 kg.
Jika dibandingkan dengan heli transpor yang sudah dimiliki TNI AD,
kehadiran heli Chinook yang berbentuk unik karena merupakan ‘heli
tandem’ memang sangat menyolok.
Sebagai helikopter yang memiliki dua
baling-baling utama, Chinook memiliki ukuran panjang 30 meter, tinggi
5,7 meter, dan bisa mengangkut 55 tentara bersenjata lengkap atau
sekitar 11.000 kg barang.
Selain itu sebagai heli transpor sekaligus tempur, Chinook juga
dipersenjatai sejumlah senapan mesin untuk melindungi para tentara yang
sedang keluar atau masuk kedalam helikopter.
Karena bisa mengangkut barang demikian banyak, maka Chinook sebagai
heli transpor sangat diandalkan untuk menangani bencana alam yang
bersifat regional atau nasional.
Ketika terjadi bencana gempa bumi dan tsunami Aceh (2004) Indonesia mendapat pelajaran berharga.
Yakni, terbukti begitu vitalnya peran heli Chinook yang dioperasikan
oleh sejumlah negara dalam penanganan bencana secara tepat dan akurat. Bell-412 TNI AD terbang di atas Jakarta (A Winardi)
Indonesia bahkan sampai menyewa 5 heli Chinook dari AS untuk memperlancar penanganan bencara alam di Aceh.
Didorong oleh pengalaman berharga itu, pada tahun 2016 Kementerian
Pertahanan RI menandatangai pembelian sebanyak 12 unit heli Chinook yang
rencananya dikirim secara bertahap mulai tahun 2019.
Tim Pencari Fakta PBB mendesak panglima
militer Myanmar Min Aung Hlaing mundur karena terbukti berniat melakukan
genosida terhadap Rohingya. (Reuters/Hla Hla Htay)
Jakarta, CB -- Tim Independen Pencari
Fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak panglima militer Myanmar
Min Aung Hlaing mundur karena terbukti berniat melakukan genosida
terhadap Rohingya bersama lima jenderal lainnya.
"Ada informasi
cukup untuk membenarkan/menjamin dibukanya penyelidikan dan penuntutan
terhadap para pejabat senior dalam rantai komando Tatmadaw (tentara)
Myanmar, sehingga pengadilan kompeten dapat menentukan tanggung jawab
mereka terkait genosida dengan situasi yang terjadi di Rakhine,"
demikian kutipan laporan tim tersebut.
Tak hanya militer, dalam
laporannya itu tim tersebut juga menyimpulkan pemerintahan di bawah Aung
San Suu Kyi membiarkan ujaran kebencian berkembang dan gagal melindungi
etnis minoritas dari kejahatan kemanusiaan yang dilakukan militer
negara bagian Rakhine, Kachin, dan Shan.
"Kejahatan di negara bagian Rakhine dan cara mereka
melakukan kejahatan itu memiliki sifat, gravitasi, dan ruang lingkup
serupa dengan pihak-pihak yang mengizinkan genosida berlangsung," bunyi
laporan 20 halaman tersebut seperti dikutip Reuters, Senin (27/8).
Dalam jumpa pers di Jenewa, ketua panel tersebut, Marzuki Darusman,
mengatakan salah satu langkah yang bisa dilakukan dalam waktu dekat
adalah mendesak para petinggi militer Myanmar turun dari jabatannya.
"Satu-satunya
langkah maju saat ini adalah menyerukan pengunduran dirinya [Aung
Hlaing]," kata Marzuki yang merupakan mantan Jaksa Agung RI itu.
Selain
Aung Hlaing dan lima jenderalnya, Marzuki mengatakan pejabat militer
lain termasuk personel tambahan, warga sipil, hingga gerilyawan juga
masuk daftar pelaku yang turut memperburuk krisis kemanusiaan ini.
Dalam
laporan itu, tim pecari fakta mendesak Dewan Keamanan PBB memastikan
semua pelaku dimintai pertanggungjawaban. Tim tersebut menyarankan agar
Myanmar segera diselidiki oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atau
melalui pengadilan ad hoc.
Tim pencari fakta juga mendesak komunitas internasional memberlakukan embargo senjata terhadap Myanmar.
"DK
PBB harus mengadopsi sanksi individu, termasuk larangan perjalanan dan
membekukan aset mereka, terhadap para pelaku yang paling bertanggung
jawab atas kejahatan serius di bawah hukum internasional ini," bunyi
laporan tersebut.
Laporan tersebut dirilis menyusul krisis
kemanusiaan yang kembali memburuk di Rakhine pada Agustus 2017 lalu.
Saat itu, militer melancarkan operasi pembersihan dengan dalih
memberangus "teroris Rohingya" yang sebelumnya sempat menyerang belasan
pos keamanan di Rakhine.
Alih-alih menangkap pelaku penyerangan,
militer diduga mengusir, menyiksa, hingga membunuh etnis minoritas
Rohinya yang tinggal di Rakhine. Dengan bantuan warga lokal, militer
bahkan disebut membakar desa-desa Rohingya di wilayah itu.
Kekerasan itu pun memicu sedikitnya 700 ribu Rohingya untuk melarikan diri ke perbatasan Bangladesh.
Tim pencari fakta telah membuka penyelidikan sejak akhir tahun lalu dan
berhasil mewawancarai sedikitnya 875 korban dan saksi mata di perbatasan
Bangladesh dan beberapa negara lain.
Tak hanya itu, tim yang
terdiri dari lima panelis independen itu juga ikut menganalisis dokumen,
foto satelit, gambar, hingga rekaman video terkait krisis kemanusiaan
itu.
Dalam laporannya, tim pencari fakta mengatakan tindakan militer, termasuk membakar desa-desa "sangat tidak proporsional."
Dihubungi
melalui telepon oleh Reuters, juru bicara militer Myanmar Mayor
Jenderal Tun Tun Nyu tidak bisa segera mengomentari laporan PBB
tersebut. Juru bicara Suu Kyi, Zaw Htay, juga tak dapat segera dimintai
tanggapan terkait pernyataan PBB itu.
Saudi mengusir Dubes Kanada karena mengkritik penangkapan aktivis HAM.
CB, BERLIN -- Menteri Luar Negeri Kanada, Chrystia Freeland
pada Senin (27/8) menyerukan dukungan Jerman dalam kampanye Ottawa untuk mempromosikan hak asasi manusia di seluruh dunia.
Pemerintah Jerman, yang berusaha memperbaiki hubungannya
dengan Riyadh, bersikap diam atas perselisihan Kanada dan Arab Saudi.
Konflik Kanada dan Saudi telah menimbulkan kecaman dari sejumlah
politisi dan kelompok-kelompok hak asasi manusia.
Chrystia
Freeland, berbicara pada pertemuan tahunan duta besar Jerman di Berlin.
Walaupun tidak secara khusus menyebutkan Arab Saudi tetapi dia sempat
menyinggung tweet-nya yang menuntut pembebasan aktivis hak asasi manusia yang dipenjarakan di Arab Saudi.
Sebagai
tanggapan, Riyadh telah membekukan perdagangan baru dengan Kanada,
mengusir duta besar Kanada, dan mengakhiri program pendidikan dan medis.
Freeland mengatakan Kanada akan selalu membela hak asasi manusia
walaupun memiliki konsekuensi. "Kami mengandalkan dan berharap untuk
dukungan Jerman," katanya.
Hubungan antara Berlin
dan Riyadh telah tegang sejak mantan menteri luar negeri Sigmar Gabriel
mengecam kebijakan luar negeri Saudi di Timur Tengah pada November tahun
lalu. Komentar itu dinilai sebagai kritik atas tindakan Riyadh di
wilayah tersebut.
Arab Saudi menarik duta besarnya untuk
Berlin dan, sejak awal 2018, telah mengecualikan perusahaan perawatan
kesehatan Jerman dari tender umum. Riyadh berselisih dengan banyak
negara Eropa yang mengkritik intervensinya dalam perang saudara Yaman
dan mendukung dialog dengan Iran.
Sementara itu, Menteri
Luar Negeri Jerman Heiko Maas menekankan pada konferensi Eropa dan
Kanada terkait langkah menghadapi tindakan sepihak Presiden AS Donald
Trump.
"Ini memukul Eropa dan Jerman ketika Amerika
Serikat, tiba-tiba dan tanpa konsultasi, memperkenalkan sanksi acak
terhadap Rusia, Cina, Turki dan di masa depan mungkin lebih banyak mitra
dagang penting kami," katanya.
Menurutnya Eropa perlu lebih otonom untuk mempertahankan kepentingan perdagangannya. "Walaupun Itu tidak akan mudah," ujarnya.
Medium Tank buatan PT Pindad saat melakukan uji
coba di Pusat Pendidikan Infanteri (Pusdikif) TNI AD Cipatat, Bandung
Barat, Senin (27/8/2018)
CB, CIPATAT - PT Pindad (persero) melakukan uji daya gempur medium tank dengan firing test, Senin (27/8/2018) di Pusat Pendidikan Infanteri (Pusdikif) TNI AD Cipatat, Bandung Barat. Firing test ini sebagai bagian dari sertifikasi oleh
Dislitbangad guna mengetahui kemampuan daya gempur medium tank dalam
kondisi baik dan memenuhi persyaratan, serta spesifikasi desain.
Firing test
ini dihadiri Dankodiklat TNI AD, Mayjen TNI AM Putranto; Direktur
Jenderal Potensi Pertahanan (Dirjen Pothan) Kementerian Pertahanan,
Bondan Tiara Sofyan; Perwira Tinggi TNI; serta pejabat Kementerian BUMN.
Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose, mengatakan bahwa firing test ini menguji fungsi penembakan turret 105 mm yang merupakan senjata utama dari medium tank dan memiliki data hancur besar.
"Jarak tembaknya itu 3000 meter atau 3 kilometer. Turret
medium tank dipersenjatai juga dengan canon kaliber 105 mm. Pengujian
ini juga dilakukan secara statis dan kondisi bergerak," kata Abraham.
Berdasarkan pantauan, firing test ini dilakukan dalam empat sesi.
Pertama, menembak sasaran jaring pada titik tertentu dengan tipe
munisi TPCSDS-T. Kedua, menembak sasaran plat dengan tipe munisi HEP-T
untuk simulasi kemampuan menggempur rantis. Ketiga, menembak moving
target dengan tipe munisi TPCSDS tanpa jeda.
"Keempatnya, penembakan salvo atau beruntun dengan tipe munisi HE4
TP2 dengan membidik sasaran perkubuan dan plat. Medium tank ini juga
sempat diuji ketahanan atas ledak ranjau dengan hasil yang memuaskan,"
ujarnya.
Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Dirjen Pothan) Kementerian
Pertahanan, Bondan Tiara Sofyan, mengaku sangat puas atas hasil uji coba
medium tank hari ini.
"Alhamdulillah memuaskan seperti yang tadi bisa dilihat semua sasaran
terkena. Selanjutnya kami akan produksi masal. Kami berharap medium
tank ini segera bisa diadakan untuk TNI AD," ucap Bondan
Medium Tank kaliber 105 MM buatan PT Pindad (Foto: Ist)
JAKARTA - PT Pindad melakukan uji tembak Medium Tank
Kaliber 105MM, sebuah senjata darat jenis tank buatan anak negeri, di
Pusdik Pussenif Ciputat, Jawa Barat, Senin (27/8/2018). Uji Tembak
sendiri dihadiri oleh pejabata Kementerian Keamanan (Kemhan) dan Tentara
Nasional Indonesia (TNI).
Diketahui, Medium Tank 105 MM adalah tank buatan anak negeri yang
merupakan satu dari tujuh program nasional yang dibiayai pemerintah
untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan sebagaimana amanah UU
16/2012.
Uji tembak yang dilakukan dengan meriah tersebut, rupanya menjadi
babak akhir serangkaian uji coba Medium Tank 105MM, setelah sukses
jalani uji ledak dengan TNT 10 kilogram dan 8 kilogram, uji jelajah
dengan medan lebih dari 2.000 kilometer dan uji ketahanan mesin.
Dalam pantauan, Medium Tank 105MM sukses menembakan beberapa misil.
Dengan dentuman keras, suara dari tank yang dipersembahkan untuk
menyambut hari kemerdekaan ke-73 RI tersebut bahkan sanggup membuat
alarm mobil yang terparkir jauh berbunyi.
Dentuman misil dari Medium Tank 105MM tersebut langsung disambut
gemuruh dan tepuk tangan penonton yang hadir. Medium Tank 105MM ini
adalah hasil Joint Development antara PT Pindad dan produsen kendaraan
tempur FNSS dari Turki
Medium
tank PT Pindad berhasil menghancurkan target sejauh 1,5 km pada uji
tembak di Pusat Pendidikan Infanteri (Pusdikif) TNI AD Cipatat,
Kabupaten Bandung Barat, Senin (27/8/2018). SINDOnews/Arif
BANDUNG
- PT Pindad (Persero) melaksanakan uji tembak atau firing test medium
tank pada rangkaian uji akhir di Pusat Pendidikan Infanteri (Pusdikif)
TNI AD Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Senin (27/8/2018).
Medium
tank produksi bersama Pindad dan FNSS Turki melakukan uji tembak pada
target sejauh 1,2 hingga 1,5 km di atas bukit. Uji tembak berhasil
meluluhlantakkan bunker, plat baja, kendaraan tempur, dan tiga target
diam.
Uji daya gempur atau firing test ini dilakukan untuk
menguji fungsi penembakan dari turret 105 mm yang merupakan senjata
utama medium tank yang memiliki daya hancur besar. Uji daya gempur
dilakukan pada saat tank statis dan saat kondisi bergerak. Uji ini juga
bertujuan untuk menunjukan kemampuan lock on pada satu titik sementara
tank bergerak.
"Melihat hasilnya kami cukup puas. Semua target
sejauh 1,5 kilometer mampu dikenai. Ini sudah sesuai dengan spesifikasi
internasional untuk kendaraan tempur tank," ujar Direktur Utama PT
Pindad Abraham Mose.
Uji tembak dilakukan dalam beberapa sesi.
Sesi tembak pertama untuk menembak sasaran jaring pada titik-titik
tertentu dengan tipe munisi TPCSDS-T. Sesi kedua menembak sasaran plat
dengan tipe munisi HEP-T untuk simulasi kemampuan menggempur rantis.
Sesi ketiga menembak moving target dengan tipe munisi TPCSDS tanpa jeda.
Sementara sesi tembak keempat yaitu penembakan salvo atau
beruntun dengan tipe munisi HE4 TP2 membidik sasaran perkubuan dan plat.
Rangkaian uji ini merupakan kegiatan sertifikasi yang dilaksanakan oleh
Dislitbangad.
Rusia
dilaporkan tengah mengujicoba sebuah exoskeleton bertenaga aktif dengan
motor listrik terintegrasi dan baterai penyimpanan. Foto/Tass
MOSKOW
- Rusia dilaporkan tengah mengujicoba sebuah exoskeleton bertenaga
aktif dengan motor listrik terintegrasi dan baterai penyimpanan. Zirah
generasi baru ini akan memungkinkan tentara untuk secara akurat mencapai
target dengan senapan mesin yang dipegang dengan satu tangan.
"Kami
telah mengadakan uji coba untuk prototipe dari exoskeleton aktif. Ini
benar-benar meningkatkan kemampuan fisik seorang tentara. Sebagai
contoh, tentara mampu menembak dari senapan mesin hanya dengan satu
tangan dan secara akurat mencapai target," kata Kepala Desainer untuk
Sistem Dukungan Kehidupan Pakaian Tempur di TsniiTochMash, sebuah
kontraktor pertahanan Rusia, Oleg Faustov.
"Dalam waktu dekat,
exosuit aktif akan memungkinkan tentara untuk membawa lebih banyak
peralatan tempur dan persenjataan, bergerak lebih cepat dan mencapai
tujuan tempur dengan lebih efektif," sambungnya, seperti dilansir Tass
pada Senin (27/8).
Dia lalu menuturkan, tidak adanya baterai
penyimpanan dengan karakteristik yang dibutuhkan masih tetap menjadi
masalah utama dalam menciptakan exoskeleton yang bertenaga. Namun,
Faustov menyebut pihaknya berusaha untuk memecahkan masalah ini.
Sementara
itu, Ketua Komite Militer dan Ilmiah Angkatan Darat Rusia, Alexander
Romanyuta menyatakan zirah itu akan mulai ditambahkan dalam peralatan
tempur Ratnik-3 'Soldier of the Future' pada tahun 2025.
Saat
ini, peralatan tempur Ratnik generasi kedua yang dipasok ke tentara
Rusia menggunakan exosuit mekanis pasif tanpa motor listrik. Meskipun
tidak meningkatkan kemampuan fisik seorang tentara, zirah yang saat ini
dipakai memudahkan tentara saat membawa barang-barang berat.
Roket Israel menyerang Jalur Gaza Utara pada Ahad (7/6).
Foto: Times of Israel
Roket akan meningkatkan kemampuan pertahanan IDF.
CB,
TEL AVIV -- Kementerian Pertahanan Israel pada Senin (27/8) mengumumkan
kementerian itu telah menandatangani kesepakatan untuk mengembangkan
dan membeli roket canggih dari perusahaan milik negara sistem IMI.
Menurut pernyataan kementerian tersebut, roket baru itu memiliki beberapa jenis, dengan jarak jelajah 30-150 kilometer.
"Kemampuan
tembak yang akurat ini secara mencolok meningkatkan kemampuan Pasukan
Pertahanan Israel (IDF) dan memungkinkan serangan akurat dalam
penembakan terpencil, dengan ketersediaan segera dan dengan harga yang
lebih murah dibandingkan dengan sistem tempur lain," kata pernyataan
tersebut, sebagaimana dikutip Xinhua.
Kementerian
Pertahanan tersebut tidak mengungkapkan jumlah pasti penanaman modal
dalam pembelian itu. Namun, Menteri Pertahanan Avigdor Liberman di akun Facebooknya memperkirakan kesepakatan tersebut bernilai "ratusan juta shekel".
Menurut
Liberman, sebagian roket itu sudah diproduksi sementara yang lain masih
dalam tahap pengembangan. Sistem roket tersebut akan meningkatkan
kemampuan pertahanan IDF. Ia menambahkan sistem itu akan memungkinkan
penjangkauan dalam waktu beberapa tahun setiap titik dalam jarak dekat
dan jauh.
Sistem rudal paling canggih Israel adalah Arrow-3
yang dapat mencegat rudal balistik saat rudal tersebut masih berada di
atmosfir. Sistem itu berhasil diuji-coba pada Februari.
Persenjatan
pertahanan banyak-lapisan Israel meliputi Iron Dome, sistem yang
bertujuan mencegat roket jarak dekat dari Jalur Gaza. David's Sling yang
bisa mencegat rudal jarak-menengah milik Hizbullah yang didukung Iran
di Lebanon Selatan. Selain itu, Israel memiliki sistem
anti-rudal-balistik jarak-jauh Arrow-3.
Kapal perang kelas frigat Admiral Grigorovich [military-today.com]
CB, Jakarta - Kementerian Pertahanan Rusia mengirim dua kapal perang
kelas frigat untuk mencegah militan Suriah melakukan serangan senjata
kimia yang diduga akan digunakan untuk menyalahkan Rusia.
Kapal
perang kelas frigat, Admiral Grigorovich dan Admiral Essen, ambil
bagian dalam Armada Laut Hitam Rusia, menuju ke Laut Mediterania untuk
meningkatkan kehadiran militer Rusia di wilayah itu, seperti dilaporkan
Sputniknews, 27 Agustus 2018.
Sementara
dalam perjalanan ke tujuan akhir mereka, dua kapal dilaporkan melakukan
serangkaian latihan angkatan laut, termasuk pendeteksian dan pelacakan
target musuh yang dapat ditambang yang disimulasikan. Admiral Essen [Ministry of Defence of the Russian Federation]
Perkembangan
ini terjadi ketika Kementerian Pertahanan Rusia menuduh AS, Inggris dan
Prancis bersiap untuk melakukan serangan baru terhadap Suriah dengan
dalih pasukan pemerintah Suriah menggunakan senjata kimia. Lalu apa saja
kemampuan kapal perang frigat Rusia yang juga membawa misil jelajah
Kalibr.
Dilansir dari naval-technology.com, frigat
Admiral Grigorovich Kelas Menengah dibuat di Yantar Shipyard, yang
berbasis di Kaliningrad, untuk Angkatan Laut Rusia. Kapal menggunakan
desain yang sama yang dikembangkan untuk frigat kelas Talwar Angkatan
Laut India. Kapal perang kelas frigat Admiral Grigorovich [military-today.com]
Frigat
Kelas Admiral Grigorovich dapat dioperasikan untuk misi anti-permukaan
peperangan (AsuW), misi anti-kapal selam (ASW) dan misi anti-udara
(AAW), dan mampu melakukan misi sebagai kapal tunggal atau bagian dari
kelompok satuan tugas.
Kementerian Pertahanan Rusia
menandatangani dua kontrak dengan Yantar Shipyard antara 2010 dan 2011
untuk pembangunan enam Project 11356 frigat.
Sementara
Admiral Essen diluncurkan pada November 2014 dan ditugaskan pada Juni
2016. Angkatan Laut Rusia memasukkan frigat Project 11356 ke dalam
Armada Laut Hitam.
1. Disain dan Fitur Frigat Kelas Admiral Grigorovich
Kelas
Admiral Grigorovich menggabungkan desain lambung kapal yang
dikembangkan oleh Biro Desain Severnoye. Lambung dan suprastruktur
dirancang untuk memiliki kemampuan fitur radar, akustik dan inframerah
yang sulit dilacak. Kapal ini memiliki dek landasan udara di belakang
untuk membawa helikopter Ka-28 atau Ka-31.
Kapal perang kelas frigat Admiral Grigorovich [military-today.com]
Panjang
frigat 124,8 meter secara keseluruhan dan lebar 15,2 meter, dan dapat
menampung 220 awak. Rancangan pada pemindahan beban penuh adalah 4,6
meter, sementara pemindahan standar dan beban penuh kapal masing-masing
3.350 ton dan 3.860 ton.
2. Rudal Admiral Grigorovich
Senjata
yang paling mutakhir dari frigat Rusia ini adalah 8-sel Vertical Launch
System (VLS) untuk rudal jelajah supersonik Kalibr (SS-N-27 Sizzler).
Rudal-rudal ini dapat menghantam kapal dan target darat. VLS yang sama
juga dapat menembakkan rudal jelajah anti rudal Oniks (SS-N-26
Strobile), yang memiliki jangkauan hingga 600 kilometer. Admiral Grigorovich menembakkan rudal supersonik Kalibr di Suriah [Sputnik / Russian Defense Ministry]
Pertahanan
anti-pesawat disediakan oleh sistem rudal pertahanan udara jarak
menengah Shtil-1, sistem rudal permukaan-ke-udara Igla man-portable, dan
sistem rudal/meriam pertahanan Kashtan, termasuk enam modul tembak,
modul komando, sistem penyimpanan dan isi ulang, 64 rudal, dan 6.000
amunisi 30 milimeter. Kompleks Shtil-1 dilengkapi dengan peluncur 3S90E
dan sistem kontrol api 3R90E1, dan secara bersamaan dapat menghancurkan
hingga 12 target dalam rentang jarak 3,5 kilometer hingga 32 kilometer. Kapal perang menembakkan rudal Kalibr [southfront.org]
3. Senjata Artileri dan Anti-Kapal Selam Meriam A190E 100 milimeter [roe.ru]
Meriam
utama yang dipasang di depan busur dek adalah meriam A190E 100
milimeter yang menampilkan sistem kontrol tembakan 5P-10E, yang
memungkinkan untuk melacak dan menghantam beberapa target secara
efektif. Senjata laut 190 dapat menembakkan semburan ledakan tinggi
(impact fuse) dan AA (pengatur waktu ledakan) amunisi pada kcepatan 80
peluru per menit untuk rentang jarak lebih dari 20 kilometer.
Kemampuan
anti-kapal selam disediakan oleh dua tabung torpedo kembar
DTA-53-11356, dan sebuah peluncur roket peledak dalam laut RBU-6000 yang
menembakkan roket 90R ASW dan roket dalam laut RGB-60.
4. Sensor dan Sistem Serangan Balasan
Admiral
Grigorovich dilengkapi dengan sonar yang terpasang di lambung, SNN-137
yang dipasang sonar array aktif, radar pencarian udara/permukaan
Fregat-M2EM, dan radar navigasi MR-212/201-1 dan Nucleus-2-6000A.
Penanggulangan
serangan disediakan oleh ASOR-11356 sistem Electronic Counter Measures
(ECM) dan sistem pengeluaran umpan PK-10 jarak dekat. Sistem PK-10, yang
mencakup dispenser umpan KT-216-E, pengalih radar A3-SR-50, dan
pengalih elektro-optik A3-SO-50 / A3-SOM-50, melindungi kapal dari radar
yang masuk atau rudal kendali optik.
Rudal anti-serangan udara Shtil-1 [pinterest]
5. Tenaga penggerak
Sistem
propulsi gabungan gas dan gas (COGAG), yang memadukan dua turbin
jelajah dan dua turbin boost, menghasilkan daya laju Admiral
Grigorovich. Mesin propulsi utama menghasilkan output daya maksimum
56.000 tenaga kuda.
Frigat
juga dilengkapi dengan empat diesel-alternator WCM 800/5, menghasilkan
listrik 3.200kW untuk sistem kapal. Sistem propulsi memastikan kecepatan
maksimum 30 knot dan daya jelajah 5.000 nmi. Kapal perang ini dapat beroperasi terus-menerus selama 30 hari.
CB, Moskow – Pemerintah Rusia menyebut tindakan Angkatan Udara Kerajaan Inggris berbahaya dengan mencoba mencegat pesawat partrolinya di atas Laut Hitam.
Moskow menyebut tindakan ini sebagai provokasi setelah peristiwa serupa terjadi dua kali dalam sepekan.
“Apa ancaman bagi Inggris atau sekutu yang ditimbulkan pesawat
patroli kami saat terbang di dekat garis pantai Rusia, yang jaraknya
lebih dari 2000 kilometer dari kepulauan di Inggris,” begitu pernyataan
dari kedubes Rusia di London dalam pernyataan pada Sabtu, 25 Agustus
2018 waktu setempat seperti dilansir Reuters.
Pernyataan
dari kedubes ini juga mempertanyakan mengapa otoritas Inggris tidak
menggunakan kehadiran militernya di Laut Hitam untuk meningkatkan
keamanan dan malah memprovokasi.
“Bukan hanya membuat pernyataan
verbal, sayangnya, tapi juga dalam tindakan militer, yang berbahaya,”
begitu isi lanjutan pernyataan kedubes Rusia.
Soal ini, kementerian Pertahanan dan kementerian Luar Negeri Inggris enggan berkomentar.
Ada tiga negara anggota NATO yang berbatasan langsung dengan Laut Hitam yaitu Rumania, Bulgaria, dan Turki.
Media asal Rusia, Sputnik News,
melansir insiden ini dengan mengatakan militer Rusia mematuhi secara
penuh undang-undang internasional dan tidak melakukan tindakan yang
membahayakan Inggris.
Theresa May dan Vladimir Putin. AP
Pemerintah Rusia mengaku bisa memahami jika angkatan laut kerajaan Inggris mengawal kapal perang Rusia yang melewati English Channel,
yang lokasinya terlihat dari garis pantai Inggris, beberapa waktu lalu.
Namun, ini berbeda dengan insiden pencegatan oleh RAF atas pesawat
patroli Rusia.
Menurut Sputnik News,
pasukan NATO semakin aktif meningkatkan kehadirannya di kawasan Eropa
Timur. Ini terjadi sejak krisis di Ukraina pada 2014 dan lepasnya
Crimea ke Rusia.
Hubungan Rusia dan Inggris
juga menegang akhir-akhir ini pasca serangan racun syaraf novichok
terhadap bekas agen ganda Rusia, Sergei Skripal, di Inggris pada
beberapa waktu lalu. Inggris mengusir sejumlah diplomat Rusia pasca
insiden ini dan Rusia melakukan retaliasi.
Kapal
perang Amerika Serikat, USS Bataan, saat transit di Selat Hormuz
Oktober 2011. Kawasan perairan ini diklaim telah dikuasai Iran dan
setiap kapal perang asing dilarang lewat. Foto/US Navy/Quartermaster 1st
Class Thomas E. Dowling/Flickr
TEHERAN
- Angkatan Laut Iran menyatakan telah mengendalikan Teluk Persia dan
Selat Hormuz. Setiap kapal perang asing, terutama dari Angkatan Laut
Amerika Serikat (AS) dilarang memasuki kawasan perairan tersebut.
Pernyataan
ini disampaikan komandan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran,
Laksamana Muda Alireza Tangsiri, pada hari Senin petang.
"Kami
dapat memastikan keamanan Teluk Persia dan tidak perlu kehadiran alien
seperti AS dan negara-negara yang rumahnya tidak di sini," kata
Tangsiri, seperti dilansir kantor berita Tasnim.
"Memiliki
'orang luar' mengoperasikan kapal bertenaga nuklir di Teluk menciptakan
potensi masalah lingkungan bukan hanya bagi Iran tetapi tetangga
Arab-nya juga," ujar Tangsiri.
Dia
juga menuduh musuh Iran salah mengartikan kenyataan, di mana Teheran
dituduh mengerahkan pasukan ke wilayah itu dan menjual senjatanya.
Komentar
Tangsiri muncul beberapa pekan setelah media-media AS memperingatkan
bahwa Teheran kemungkinan akan menutup Selat Hormuz, jalur pelayaran
penting untuk ekspor minyak Teluk. Jalur itu setiap harinya dilewati
kapal tanker pembawa 18,5 juta barel minyak mentah.
Pernyataan
laksamana Iran itu mengusik militer AS, yang memandang dirinya sebagai
pelindung utama keamanan dan stabilitas di Teluk. "AS dan sekutu
Arab-nya siap untuk memastikan kebebasan navigasi dan arus perdagangan
bebas di mana pun hukum internasional mengizinkan," kata Letnan Chloe
Morgan, juru bicara Komando Pusat Angkatan Laut AS, kepada Fox News, yang dilansir Selasa (28/8/2018).
Hubungan
yang sudah tidak nyaman antara Washington dan Teheran telah merosot
sejak Mei, ketika Presiden Donald Trump secara sepihak menarik AS keluar
dari kesepakatan nuklir 2015 yang dinegosiasikan oleh pendahulunya,
Barack Obama.
Iran, Eropa, Rusia dan China tetap mempertahankan
kesepakatan nuklir 2015. Namun, AS telah menerapkan kembali beberapa
sanksi yang ditangguhkan dan mengancam akan menghukum siapa pun yang
melakukan bisnis dengan Iran.
Teheran telah menanggapi dengan
meluncurkan senjata terbaru buatan sendiri, termasuk jet tempur dan
rudal balistik jarak pendek. Tak hanya itu, Teheran juga melakukan
latihan angkatan laut dengan kapal-kapal kecil di Selat Hormuz.
Awal
bulan ini, mantan penasihat keamanan nasional era Obama, James Jones,
menggambarkan Iran sebagai ancaman eksistensial bagi kawasan Teluk.
Komentar itu disampaikan dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Abu
Dhabi, The National.
"Saya pribadi ingin melihat, jika
mereka pernah melakukan sesuatu di Selat Hormuz, saya ingin melihat
angkatan laut mereka menghilang," kata Jones, yang sekarang menjabat
sebagai ketua sementara kelompok think tank Atlantic Council.
Perwakilan Departemen Luar Negeri AS, William Roebuck, mengunjungi wilayah Suriah yang dikuasai milisi Kurdi. Foto/Istimewa
DAMASKUS
- Seorang pejabat senior Amerika Serikat (AS) telah melakukan kunjungan
ke Suriah utara tanpa izin dari Damaskus. Dalam kesempatan itu, ia
mengatakan Washington akan mempertahankan pasukan di wilayah yang
dikuasai oleh militan Kurdi.
Perwakilan Departemen Luar Negeri
AS, William Roebuck, melakukan perjalanan ke kota-kota lokal Manbij dan
Ayn al-Arab yang dikenal sebagai Kobani, keduanya terletak di Provinsi
Aleppo, serta kota Shaddadah di Provinsi Hasakah. Ia kemudian
dijadwalkan mengunjungi Provinsi Dayr al-Zawr yang dikuasai militan
Kurdi yang didukung AS.
"Kami siap untuk tinggal di sini, seperti
yang telah dijelaskan oleh presiden (Donald Trump)," katanya setelah
bertemu dengan militan seperti dikutip dari Press TV, Minggu
(26/8/2018).
Dalam kesempatan itu, Roebuck mengatakan bahwa AS akan terus mendorong penarikan penasihat militer Iran dari Suriah.
"Kami tetap fokus untuk memastikan penarikan pasukan Iran dan proksi mereka juga," ucapnya.
Kedatangan Roebuck setelah pertemuan lebih lanjut direncanakan antara Kurdi dan pemerintah Suriah.
Dengan
tentara Suriah telah merebut kembali sebagian besar negara, Kurdi
mengirim wakil mereka awal bulan ini ke Damaskus untuk membahas nasib
wilayah di bawah kendali militan yang didukung AS itu.
Pemerintah
sekarang mengendalikan lebih dari dua pertiga Suriah dan bertekad untuk
menegaskan kembali otoritasnya atas wilayah yang dikuasai Kurdi, yang
merupakan bagian terbesar dari sisanya.
Sekitar 2.000 tentara AS
dan jumlah pasukan yang lebih sedikit dari Prancis dan sekutu lainnya
telah dikerahkan ke Suriah timur laut di wilayah yang berada di bawah
kendali militan Kurdi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa mereka
mungkin bertujuan untuk membagi negara itu.
Rusia
dilaporkan telah mengirimkan dua kapal perang mereka ke perairan Suriah
untuk mengantisipasi serangan yang dilancarkan AS dan sekutunya
terhadap Damaskus. Foto/Istimewa
MOSKOW
- Rusia dilaporkan telah mengirimkan dua kapal perang mereka ke
perairan Suriah untuk mengantisipasi serangan yang dilancarkan Amerika
Serikat (AS) dan sekutunya terhadap Damaskus.
"Laksamana
Grigorovich dan Laksamana Essen, dua frigat Armada Laut Hitam Rusia,
menuju ke Laut Mediterania untuk meningkatkan kehadiran militer Rusia di
wilayah itu," kata Kementerian Pertahanan Rusia, seperti dilansir
Sputnik pada Senin (27/8).
Sementara dalam perjalanan ke tujuan
akhir mereka, dua kapal itu dilaporkan akan melakukan serangkaian
latihan perang, termasuk pendeteksian dan pelacakan target di dalam
laut.
Sebelumnya diwartakan, Kemhan Rusia menyebut AS dan
sekutunya sedang mempersiapkan serangan udara baru di Suriah. Militan,
ucap Kemhan Rusia, siap untuk melakukan serangan senjata kimia untuk
membingkai Damaskus dan memberikan dalih untuk melakukan serangan udara.
"Serangan
(senjata kimia) itu akan digunakan sebagai dalih serangan udara AS,
Inggris, dan Prancis. SS Arleigh Burke, sebuah kapal kelas Aegis yang
dipandu rudal perusak, sudah dikerahkan ke Teluk Persia beberapa hari
yang lalu," kata juru bicara Kemhan Rusia, Mayor Jenderal Igor
Konashenkov dalam sebuah pernyataan.
Selain kapal perusak itu,
menurut Konashenkov, sebuah Rockwell B-1 Lancer AS, yang merupakan
kapal pembom supersonik yang dilengkapi dengan 24 rudal jelajah, juga
telah dikerahkan ke Al Udeid, basis militer AS yang berada di Qatar.
Iran dan Suriah menyepakati kerja sama militer
dan pembangunan guna membantu pemerintahan Bashar Al-Assad membangun
kembali negaranya. (AFP Photo/Aaref Watad)
Jakarta, CB -- Iran dan Suriah sepakat
menjalin kerja sama militer dan pembangunan guna membantu pemerintahan
Presiden Bashar Al-Assad membangun kembali negaranya yang dilanda
konflik sipil sejak 2011 lalu.
Kesepakatan kerja sama itu
ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Iran Amir Hatami dan Menteri
Pertahanan Suriah Ali Abdullah Ayoub di Damaskus, Senin (27/8).
"Suriah
sedang melewati tahap krisis dan tengah memasuki fase pembangunan
kembali," ucap Hatami menurut kantor berita Tasnim seperti dikutip AFP.
Hatami mengatakan ia bersama Ayoub menggelar "negosiasi rinci"
terkait kerja sama pertahanan itu selama dua hari di Suriah sejak Minggu
(26/8).
Selain bertemu Ayoub, Hatami juga sempat menemui dan berdiskusi dengan Assad.
"Pertahanan dan kesepakatan teknis lainnya menekankan kehadiran dan partisipasi berkelanjutan Iran di Suriah," katanya.
Meski begitu, Hatami tak merinci detail perjanjian kerja sama tersebut.
Kerja sama militer Teheran-Damaskus ini disepakati saat Amerika
Serikat terus menekan Iran dengan sanksi karena pengaruhnya di kawasan,
termasuk peran Teheran dalam konflik Suriah.
Iran telah lama
memberi dukungan politik, keuangan, dan militer bagi Suriah, terutama
ketika perang sipil pecah tujuh tahun lalu.
Bersama Rusia,
personel militer Iran juga ikut turun tangan membantu pasukan Assad
menggempur pemberontak yang didukung koalisi AS.
Gedung Putih melalui Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton,
mengatakan Iran harus segera menarik mundur pasukannya dari Suriah.
Meski telah disudutkan dengan sanksi unilateral AS, Iran menegaskan kehadiran militer mereka di Suriah tidak akan tergantikan.
Dikutip
Reuters, salah satu pejabat senior Iran mengatakan pemerintahan
Presiden Hassan Rouhani belum memiliki rencana untuk menarik pasukannya
dari Suriah.
Presiden Iran Hassan Rouhani. ((Bozoglu/Pool via Reuters))
Den Haag (CB) - Tim pengacara Iran, Senin, meminta Mahkamah
Internasional (ICJ) agar memerintahkan Amerika Serikat untuk mencabut
sanksi-sanksi yang diterapkan pemerintahan Presiden Donald Trump
terhadap Teheran.
Ketua hakim badan peradilan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu memulai
persidangan dengan meminta Washington untuk menghormati hasilnya.
Selama masa permusuhan, baik Amerika Serikat maupun Iran telah
mengabaikan beberapa putusan mahkamah, yang secara tak resmi dikenal
sebagai Pengadilan Dunia, tersebut.
Menurut tuntutan hukum yang diajukan ke ICJ (International Court of
Justice), sanksi-sanksi AS yang merusak perekonomian Iran -yang selama
ini sudah lemah, telah melanggar perjanjian persahabatan antara kedua
negara.
"AS secara terbuka menyebarkan kebijakan yang ditujukan untuk separah
mungkin merusak perekonomian Iran serta perusahaan-perusahaan nasional
Iran, dan karena itu pasti (berdampak pada, red) rakyat Iran," kata
Mohsen Mohebi, yang mewakili Iran, di awal persidangan empat hari.
"Kebijakan itu jelas-jelas melanggar Perjanjian Persahabatan 1955," katanya.
Mohebi mengatakan Iran telah mengupayakan penyelesaian diplomatik atas
sengketa-sengketa yang melibatkan kedua negara, namun upaya itu ditolak,
demikian Reuters melaporkan.
Amerika Serikat mengatakan dalam tanggapan tertulis yang diperlihatkan
di pengadilan bahwa pihaknya meyakini ICJ tidak punya kewenangan dalam
kasus tersebut.
AS juga mengatakan pernyataan-pernyataan Iran sangat tidak mencerminkan perjanjian tersebut.
Para pengacara AS, yang dipimpin penasihat Departemen Luar Negeri
Jennifer Newstead, yang diangkat Trump pada 2017, dijadwalkan
menyampaikan tanggapan pada Selasa.
Putusan ICJ diperkirakan akan keluar dalam waktu satu bulan, walaupun tanggalnya belum ditentukan.
ICJ adalah pengadilan PBB untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional.
Putusan ICJ bersifat mengikat, namun tidak memiliki kekuatan untuk dapat diberlakukan.
Presiden Donald Trump menarik AS keluar dari perjanjian 2015, yang dicapai Iran dan sejumlah negara kuat.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, sanksi-sanksi dicabut sebagai imbalan atas kesediaan Teheran mengekang program nuklirnya.
Trump kemudian mengumumkan rencana sepihak AS untuk memberlakukan kembali sanksi-sanksi terhadap Teheran.
Macron mempertimbangkan perbaikan hubungan Eropa dan Rusia.
CB,
PARIS -- Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan agar Rusia
dilibatkan dalam memberikan jaminan keamanan di Eropa. Sebab menurutnya,
Eropa tak dapat lagi bergantung pada Amerika Serikat (AS).
"Eropa tidak dapat lagi bergantung pada AS untuk memberikan
keamanannya. Terserah kita hari ini untuk mengambil tanggung jawab kita
dan menjamin keamanan kita sendiri," katanya pada Senin (27/8), dikutip
laman kantor berita Rusia TASS.
Ia mengatakan,
Eropa perlu meninjau kembali sistem keamanan dan pertahanannya. Hal
tersebut dapat dimulai dengan memulai dialog baru tentang isu-isu
keamanan dunia maya, senjata kimia dan konvensional, serta konflik
teritorial.
“Dan khususnya melakukannya dengan bekerja sama dengan Rusia,” ujar Macron.
“Saya
menyerukan kepada kita untuk mulai mempertimbangkan masalah ini dengan
mitra kami dalam arti yang paling luas, yaitu dengan Rusia,” katanya
menambahkan.
Namun Macron menyatakan, prasyarat wajib untuk
mencapai kemajuan hubungan dengan Rusia adalah dengan menangani krisis
di Ukraina. Moskow diketahui telah dikenakan sanksi oleh Uni Eropa
karena keterlibatannya dalam konflik di Ukraina, terutama di wilayah
Donbass.
Konflik
bersenjata di Donbass telah berlangsung sejak Maret 2014, tepatnya
ketika kelompok anti-pemerintah berhasil memaksa mantan presiden Ukraina
yang pro-Rusia, Viktor Yanukovych turun takhta.
Dalam
demonstrasi yang merebak di sana, terdapat pula kelompok separatis
pro-Rusia. Kelompok ini belakangan terlibat konfrontasi senjata dengan
tentara pemerintah Ukraina.
Pada Februari 2015, Ukraina,
Rusia, Jerman, dan Prancis menandatangani perjanjian Minsk. Perjanjian
itu mewajibkan pelaksanaan gencatan senjata di Donbass. Namun karena
Rusia dianggap tak memenuhi perjanjian tersebut, Uni Eropa kemudian
memberlakukan sanksi ekonomi terhadapnya.
Presiden AS Donald Trump saat berjalan dengan
pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Hotel Capella di Pulau Sentosa
Singapura, Selasa (12/6).
Foto: AP
AS dituding memiliki rencana jahat terhadap Pyongyang.
CB,
PYONGYANG -- Surat kabar Korea Utara (Korut) yang dikendalikan
pemerintah pada Ahad (26/8) waktu setempat menuduh Amerika Serikat (AS)
bermuka dua dan memiliki rencana jahat terhadap Pyongyang.
Surat Kabar Rodong Sinmun
Korut menulis, unit khusus AS yang berbasis di Jepang sedang melakukan
latihan udara yang ditujukan pada infiltrasi ke Pyongyang.
"Tindakan-tindakan semacam itu membuktikan bahwa AS sedang
membangun rencana kriminal untuk melancarkan perang melawan Republik
Rakyat Demokratik Korut (DPRK) dan melakukan kejahatan, AS layak
mendapatkan hukuman Tuhan tanpa ampun jika AS gagal dalam skenario
denuklirisasi DPRK yang tidak adil ," kata surat kabar itu.
"AS
sibuk melakukan latihan rahasia yang melibatkan unit khusus pembunuhan
manusia, sementara terpancar dialog dengan senyum di wajahnya," tambah
pernyataan dalam koran tersebut.
Seorang juru bicara di
Kedutaan Besar AS di Seoul mengaku belum memiliki informasi mengenai
pernyataan yang dikeluarkan oleh surat kabar Korut itu. Juru bicara
militer AS di Korea Selatan (Korsel) juga tidak bersedia untuk
berkomentar dengan segera.
Isi
surat kabar yang tidak menyebut pembatalan kunjungan Menlu AS Pompeo
ini mendesak Washington untuk menghentikan pertaruhan militer tanpa
tujuan. AS juga diminta menerapkan perjanjian Singapura pada Juni lalu.
Negosiasi
di antara kedua negara telah dilakukan sejak KTT Presiden Donald Trump
dengan pemimpin Korut Kim Jong-un di Singapura pada Juni lalu yang
hasilnya masih buntu.
Pompeo mendesak langkah jelas
Korut mengakhiri program nuklirnya. Sementara Pyongyang menuntut
Washington membuat konsesi pertamanya sendiri. Sejak KTT di Singapura,
kedua belah pihak berupaya untuk mempersemit perbedaan dalam program
nuklir balistik Korut.
Pemerintahan Trump mengatakan
kesepakatan damai dan konsesi lainnya hanya datang setelah
denuklarisasi. Untuk meyakinkan Korut, Trump menunda latihan militer
bersama dengan Korea Selatan (Korsel), namun latihan skala kecil masih
terus berlanjut.
Trump dalam hal ini menyalahkan Cina
karena kurangnya kemajuan dengan Korut dan menyarankan pembicaraan
dengan Pyongyang bisa ditahan sampai setelah Washington menyelesaikan
perselisihan perdagangan dengan Beijing.
Cina menyatakan "keprihatinan serius" tentang komentar Trump yang dinilai tak bertanggungjawab.
Ajakan
itu disampaikan Menteri Perencanaan Nasional Senegal, Syeikh Kante saat
bertemu Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi di Jakarta.
Foto/Kemlu RI
JAKARTA
- Pemerintah Senegal mengajak Indonesia untuk terlibat dan juga menjadi
mitra dalam penyelenggaraan Konferensi Islam Internasional yang akan
berlangsung di Senengal pada September mendatang. Ajakan itu disampaikan
Menteri Perencanaan Nasional Senegal, Syeikh Kante saat bertemu Menteri
Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi di Jakarta.
Menurut
keterangan pers Kementerian Luar Negeri Indonesia, yang diterima
Sindonews pada Senin (27/8), Retno dalam pertemuan itu menyambut baik
undangan Kante dan menyatakan siap berbagi pengalaman dalam konferensi
tersebut.
“Indonesia menyambut baik dan siap untuk berbagi
pengalaman dalam Konferensi Islam Internasional dan Kebijakan Ekonomi
Islam Pertama di Senegal,” kata Retno.
Konferensi Islam
Internasional dan Kebijakan Ekonomi Islam akan diselenggarakan pada
tanggal 13 September 2018 di Senegal yang direncanakan diikuti oleh
2.000 ulama dari Senegal dan negara-negara tetangga. Tujuan konferensi
tersebut adalah untuk mempromosikan nilai-nilai Islam moderat.
Indonesia,
papar Kemlu RI, diundang karena kapasitasnya sebagai negara berpenduduk
muslim terbesar dan memiliki nilai-nilai Islam moderat yang melindungi
hak-hak wanita, penuh toleransi dan kerja sama dalam mendukung
pembangunan negara.
Dalam pertemuan itu, kedua Menteri juga
membahas perkembangan kerjasama ekonomi kedua negara. Retno menyambut
baik tawaran Kante agar Indonesia dapat berperan aktif dalam
proyek-proyek di Senegal, khususnya pada bidang pertanian,
infrastruktur, perumahan yang didasarkan pada kemitraan yang seimbang.
Hubungan
kerja sama ekonomi kedua negara menunjukkan tren positif dalam lima
tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan 11,38% per tahun. Nilai
perdagangan Indonesia – Senegal berhasil mencapai nilai US$ 98,54 juta
pada tahun 2017. Saat ini, Senegal adalah mitra kerja untuk industri
produk dan jasa strategis Indonesia antara lain pesawat karya PT.
Dirgantara Indonesia dan Kapal Laut buatan PT. PAL Indonesia.
Kedua
Menteri juga menyambut baik rencana Senegal untuk membuka kembali
Kedutaan Besar Senegal di Jakarta yang akan semakin meningkatkan
hubungan bilateral kedua negara.
Presiden China sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Komunis, Xi Jinping. Foto/REUTERS
BEIJING
- Partai Komunis yang berkuasa di China telah mengeluarkan serangkaian
peraturan baru yang mengatur perilaku anggotanya. Dalam salah satu
aturan disebutkan bahwa anggota yang masih taat pada keyakinan agamanya
harus meninggalkan partai.
Partai juga melarang setiap anggotanya
menyebarkan gosip atau rumor. Sebaliknya, kader partai ditekankan untuk
setia, dispilin dan jujur.
Sejak Presiden Xi Jinping berkuasa
enam tahun lalu, Partai Komunis melakukan berbagai tindakan keras,
terutama dalam pemberantasan korupsi. Banyak anggota senior partai telah
dipecat dan dihukum penjara akibat terlibat korupsi.
Aturan
disiplin partai yang diperbarui itu resmi dirilis pada hari Minggu oleh
pengawas korupsi Komisi Pusat Inspeksi Disiplin Partai Komunis. Namun,
aturan baru itu sejatinya berlaku sejak 18 Agustus 2018.
Dalam
kasus yang paling serius, di mana hukum telah dilanggar, anggota partai
dapat diadili. Bahkan, mereka yang melanggar hukuman yang paling berat
dapat diusir dari partai.
Nama Presiden Xi juga telah ditulis di dalam aturan yang direvisi.
"Anggota
partai tidak diperbolehkan berbicara menentang kebijakan atau keputusan
pusat partai, dan mereka juga tidak boleh menyebarkan gosip politik
atau merusak persatuan partai," bunyi salah satu klausul baru partai
tersebut, seperti dikutip Reuters, Senin (27/8/2018).
"Anggota
partai dan pejabat harus benar menggunakan kekuatan yang diberikan oleh
rakyat, bersih dan jujur, serta menentang penyalahgunaan kekuasaan atau
perilaku yang mencari keuntungan pribadi," bunyi klausul lain di aturan
baru tersebut.
Klausul baru yang lain membidik anggota partai
yang taat pada keyakinan agamanya. Meskipun konstitusi negara menjamin
kebebasan beragama, Partai Komunis secara resmi menyatakan ateis dan
anggota partai juga harus demikian.
"Anggota partai yang memiliki
keyakinan agama harus memperkuat pendidikan pikiran. Jika mereka masih
tidak berubah setelah bantuan dan pendidikan dari organisasi partai,
mereka harus didorong untuk meninggalkan partai," bunyi klausul partai
yang membidik anggota yang religius.
"Mereka yang menghadiri kegiatan, yang menggunakan agama untuk hasutan, akan diusir," lanjut aturan tersebut.
Pihak yang menyerukan perubahan sejarah negara tak luput dari ancaman keras peraturan terbaru Partai Komunis.
Sekadar diketahui, sejarah adalah subjek yang sensitif di China. Sebab,
dalam sejarah itu banyak legitimasi partai mengklaim pencapaian sejarah
yang hebat. Contoh, partai membuat China menuju kemenangan atas Jepang
sebelum dan selama Perang Dunia Kedua.
PM baru Australia Scott Morrison. (Reuters/David Gray)
Jakarta, CB -- Dukungan masyarakat
Australia untuk pemerintahan koalisi menurun setelah Malcolm Turnbull
mundur dari Perdana Menteri dan digantikan oleh Scott Morrison, Senin
(27/8).
Jajak pendapat terbaru dipublikasikan oleh surat kabar The Australian menunjukkan pemimpin oposisi partai buruh, Bill Shorten lebih disukai publik untuk menjadi perdana menteri ketimbang Morrison.
Morrison
resmi dilantik sebagai perdana menteri Australia yang keenam dalam 10
tahun terakhir pada Jumat (24/8), setelah memenangkan pemilihan ketua
Partai Liberal menggantikan pendahulunya, Malcolm Turnbull.
Dua minggu lalu, jajak pendapat menunjukkan bahwa suara utama
koalisi Partai Liberal-Nasional turun sebanyak empat poin menjadi 33
persen.
Adapun dukungan bagi Partai Buruh terus menguat, dari dua pekan lalu 51 banding 49, menjadi 56 banding 44.
Morrison, pendukung Turnbull menjanjikan generasi baru pimpinan dan mengakhiri perseteruan politis.
Pemilu
baru akan digelar pada Mei 2019, namun Morison harus menghadapi pemilu
sela untuk menggantikan Turnbull dan mantan Menteri Luar Negeri Julie
Bishop yang mengundurkan diri dari Parlemen.
Perubahan kepemimpinan Partai Liberal menuai kemarahan masyarakat
yang ditumpahkan di media sosial dan surat kabar. Banyak warga Australia
menyerukan agar pemilihan umum segera digelar supaya mereka bisa
memilih pemimpinnya sendiri.
"Demi kepentingan seluruh warga
Australia dan demi demokrasi, percepat pemilu Morrison," tulis Ben J di
situs Australian Broadcasting Corporation (ABC) seperti dilansir Reuters.
Di
situs ABC pula, seorang warga menyatakan pemerintah Morrison telah
kehilangan dukungannya. "Sikap merendahkan kantor perdana menteri harus
dihentikan. Jika partai Anda sendiri tidak menghormatinya, bagaimana
Anda mengharapkan rakyat Australia untuk menghormatinya?" tulis Donna C
di laman ABC.
Scott Morrison menggantikan Malcom Turnbull sebagai PM Australia.
CB,
CANBERRA -- Mantan Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbul
memastikan dirinya akan mengundurkan diri sebagai anggota parlemen
Australia pekan ini.
Informasi yang didapatkan redaksi ABC,
setidaknya selama dua pekan masa sidang, Pemerintah Federal akan
menguasai 75 dari 149 kursi di parlemen federal. Pengunduran diri
Malcolm Turnbull itu akan memicu pemilihan sela di wilayah pemilihannya
di Sydney, Wentworth.
Christine Forster, saudara dari mantan perdana menteri Tony
Abbott, telah menegaskan dia ingin menjadi kandidat Partai Liberal untuk
kursi yang ditinggalkan Malcolm Turnbull itu. Christine Forster telah
menjadi anggota parlemen Partai Liberal untuk Kota Sydney selama enam
tahun terakhir. Ia merupakan tokoh terkemuka dalam kampanye pernikahan
sesama jenis yang sukses tahun lalu.
Tanggal
pemilihan akan ditetapkan oleh juru bicara parlemen, Tony Smith,
menyusul pengunduran diri resmi Turnbull. Malcolm Turnbull saat ini
memegang kursi di margin 17,7 persen.
Namun,
marginnya hanya 5,5 persen ketika dia mengklaim suara dari pemilih di
kawasan dalam kota Sydney pada 2004, dan memberi harapan kepada Partai
Buruh, Partai Hijau, dan independen.
Sebelumnya pada
Senin (27/8), menantu Turnbull, James Brown mengesampingkan kabar
dirinya akan mencalonkan diri untuk kursi tersebut. "Bertugas di
parlemen Australia akan menjadi sebuah kehormatan besar, tetapi kapan
pun Malcolm Turnbull mengundurkan diri, saya tidak akan maju untuk
berlaga di pemilihan untuk kursi Wentworth," kata Presiden laga veteran
NSW itu.
"Terima kasih kepada mereka yang dengan baik hati menyarankan saya seharusnya ikut dalam pemilihan itu," katanya.
Helikoper Amerika Serikat CH-47 Chinooks melakukan latihan
bersama dengan pasukan NATO saat latihan gabungan di Zaragoza, Spanyol, 4
November 2015. AP/Abraham Caro Marin
CB, Ankara – Militer
Turki mulai menerima pengiriman helikopter CH-47 Chinook dari Boeing
untuk paket kedua dengan satu helikopter tiba pada Sabtu, 25 Agustus
2018.
Turki
memesan 11 helikopter angkut berat ini pada 2011 dari Boeing dan telah
menerima pengiriman tahap pertama sebanyak 5 unit pada 2016.
Pengiriman tahap kedua ini terjadi di tengah ketegangan politik dan ekonomi antara Turki dan Amerika Serikat.
“Langkah
pengiriman ini terjadi di tengah keputusan AS untuk menunda pengiriman
jet tempur F-35 ke Turki,” begitu dilansir media Daily Sabah, Ahad, 26 Agustus 2018 waktu setempat.
Helikopter
Chinook ini memiliki dua baling-baling dan dua mesin dengan kekuatan
masing-masing 4,800 daya kuda. Daya jelajahnya mampu mencapai 1100
kilometer jika membawa tanki bahan bakar tambahan. Helikopter ini mampu
membawa beban muatan hingga sepuluh ton dan bisa digunakan untuk operasi
sipil dan militer dengan tingkat visibilitas nol.
Presiden AS Donald Trump dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. REUTERS
Trump
disebut memutuskan penundaan pengiriman F-35 Joint Strike Fighters ke
Turki. Ini juga tercantum dalam UU Otorisasi Pertahanan Nasional.
Pentagon bakal mengeluarkan laporan mengenai hubungan Amerika dan Turki
dalam 90 hari.
Turki
terlibat dalam program pembuatan F-35 sejak 1999. Industri pertahanan
Turki juga terlibat dalam produksi komponen pesawat ini. Pemerintah
Turki telah menginvestasikan dana senilai sekitar US$1,25 miliar atau
sekitar Rp18 triliun untuk program pengembangan F-35.
Turkish
Aerospace Industries bersama Kale Pratt & Whitney, Kale Aviation,
AYESAS, dan Alp Aviation terlibat dalam produksi komponen F-35.
Militer
Turki berencana membeli sekitar 100 jet tempur F-35 dalam beberapa
tahun ke depan. Rencana pembelian 30 pesawat telah disetujui. Turki
mendapat pengiriman F-35 ini pada upacara Fort Worth di Texas pada 21
Juni 2018. Ini merupakan pesawat jet tempur generasi ke lima yang
memperkuat angkatan udara negara itu.
Hubungan Turki dan Amerika, seperti dilansir Reuters,
memburuk belakangan ini setelah permintaan Presiden AS Donald Trump
untuk pembebasan pastor AS, Andrew Brunson, ditolak Presiden Recep
Tayyip Erdogan.
Kedua negara lalu terlibat dalam konflik dagang
dengan Trump menaikkan tarif impor dua kali lipat untuk baja dan
aluminium Turki. Erdogan membalas dengan menaikkan tarif ganda untuk produk mobil penumpang, alkohol dan tembakau.
Peluncur Roket Multi Jobaria buatan Roketsan dari Turki. MEMO
CB, Ankara – Perusahaan teknologi pertahanan Turki, Roketsan, mencatat rekor dengan membuat mobil peluncur multi roket terbesar.
Ada empat peluncur roket terpasang di atas kendaraan truk beroda sepuluh, yang mengangkut roket berukuran 122 milimeter.
“Kendaraan ini bisa menembakkan 240 roket ke arah target sejauh 37
kilometer. Ini bisa menghancurkan area seluas empat kilometer persegi,”
begitu dilansir media Anadolu pada Ahad, 26 Agustus 2018.
Roketsan membangun kendaraan peluncur multi roket ini untuk memenuhi pesanan dari pemerintah Uni Emirat Arab.
Media Middle East Monitor
melansir Jobaria diperkenalkan kepada publik pada ajang pameran
peralatan tempur di Abu Dhabi pada 2013. Guinner World Records mencatat
kendaraan peluncur roket ini sebagai yang terbesar.
Turki dikenal memiliki sejumlah perusahaan pembuat teknologi senjata canggih di dunia. Salah satu perusahaan Turki, Turkish Aerospace Industries, misalnya, terlibat dalam pembuatan dan pengembangan pesawat jet tempur generasi kelima F-35, yang dikembangkan di AS.
Pemimpin
de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi. Laporan penyelidik PBB menyatakan,
Suu Kyi tak gunakan kekuasaannya untuk hentikan kekerasan mengerikan
militer terhadap minoritas Rohingya. Foto/REUTERS
JENEWA
- Penyelidik PBB menyatakan, militer Myanmar melakukan pembunuhan
massal dan pemerkosaan terhadap para perempuan Muslim Rohingya.
Penyelidik juga menunut agar Panglima Militer dan lima jenderal di
negara itu diadili karena memiliki "niat genosida".
Laporan penyelidik PBB ini diumumkan di Jenewa, Senin (27/8/2018).
Pemerintah sipil yang secara de facto dipimpin
oleh Aung San Suu Kyi juga dinyatakan telah mengizinkan pidato
kebencian berkembang, menghancurkan dokumen bukti dan gagal melindungi
minoritas dari kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang oleh
tentara di Rakhine, Kachin dan Shan.
"Dengan demikian, itu berkontribusi terhadap atrocity crimes," bunyi laporan penyelidik PBB.
Setahun
yang lalu, pasukan pemerintah memimpin penumpasan brutal di negara
bagian Rakhine, Myanmar, sebagai tanggapan atas serangan oleh kelompok
Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) terhadap 30 pos polisi Myanmar dan
pangkalan militer.
Sekitar 700.000 warga Rohingya melarikan diri
dari penindasan selama operasi militer. Sebagian besar dari mereka
hingga kini masih tinggal di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh.
Laporan
PBB mengatakan, aksi militer termasuk membakar desa-desa Rohingya
sangat tidak proporsional terhadap ancaman keamanan yang sebenarnya.
PBB
mendefinisikan genosida sebagai tindakan yang dimaksudkan untuk
menghancurkan kelompok nasional, etnis, ras atau agama secara
keseluruhan atau sebagian. Penunjukan semacam itu jarang di bawah hukum
internasional, tetapi telah digunakan di berbagai negara termasuk Bosnia
dan Sudan dan dalam kebrutalan kelompok Islamic State (ISIS) terhadap komunitas Yazidi di Irak dan Suriah.
"Kejahatan
di Negara Bagian Rakhine, dan cara di mana mereka lakukan, memiliki
sifat, gravitasi dan ruang lingkup yang serupa dengan yang telah
memungkinkan niat genosida untuk diwujudkan dalam konteks lain," lanjut
laporan dari Misi Pencari Fakta Internasional Independen PBB di Myanmar
tersebut.
Laporan itu memiliki tebal 20 halaman. "Ada informasi
yang cukup untuk menjamin penyelidikan dan penuntutan para pejabat
senior dalam rantai komando Tatmadaw (tentara), sehingga pengadilan yang
kompeten dapat menentukan tanggung jawab mereka untuk genosida dalam
kaitannya dengan situasi di negara bagian Rakhine," imbuh laporan itu,
seperti dikutip Reuters.
Pemerintah Myanmar, yang telah dikirimi salinan laporan penyelidik PBB, belum berkomentar.
Dihubungi
melalui telepon, juru bicara militer Myanmar Mayor Jenderal Tun Tun Nyi
mengatakan bahwa dia tidak bisa segera berkomentar.
Panel PBB, yang dipimpin oleh mantan Jaksa Agung Indonesia, Marzuki
Darusman, menunjuk Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing
dan lima jenderal lainnya yang harus menghadapi pengadilan.
Para
Jenderal itu termasuk Brigadir Jenderal Aung Aung, komandan "33rd Light
Infantry Division", yang mengawasi operasi di desa pesisir Inn Din di
mana 10 anak dan pria dewasa Rohingya dibunuh. Empat jenderal lain tak
disebutkan secara detail.
Reuters tidak dapat menghubungi Panglima Min Aung Hlaing atau pun Jenderal Aung Aung pada hari Senin untuk berkomentar.
Pembantaian itu diungkapkan oleh dua wartawan Reuters;
Wa Lone, 32, dan Kyaw Soe Oo, 28, yang ditangkap Desember lalu dan
diadili atas tuduhan melanggar UU Rahasia Negara. Pengadilan semestinya
menyampaikan putusan pada hari Senin, tetapi ditunda sampai 3 September
2018.
Laporan itu mengatakan Suu Kyi, seorang penerima Hadiah Nobel Perdamaian, tidak menggunakan posisi de facto sebagai Kepala Pemerintahan, atau otoritas moralnya, untuk menghentikan atau mencegah peristiwa mengerikan itu berlangsung.
Juru bicara Suu Kyi, Zaw Htay, tidak dapat segera dihubungi untuk memberikan komentar.
Komisaris
Tinggi HAM PBB, Zeid Ra'ad al-Hussein menyebut tindakan keras terhadap
Rohingya sebagai "contoh buku teks tentang pembersihan etnis".
![Kapal perang kelas frigat Admiral Grigorovich [military-today.com]](https://statik.tempo.co/data/2018/08/27/id_729111/729111_720.jpg)
Admiral Essen [Ministry of Defence of the Russian Federation]
Kapal perang kelas frigat Admiral Grigorovich [military-today.com]
Kapal perang kelas frigat Admiral Grigorovich [military-today.com]
Admiral Grigorovich menembakkan rudal supersonik Kalibr di Suriah [Sputnik / Russian Defense Ministry]
Kapal perang menembakkan rudal Kalibr [southfront.org]
Meriam A190E 100 milimeter [roe.ru]
Presiden Iran Hassan Rouhani. ((Bozoglu/Pool via Reuters))
