Rahasia Jaring Laba-laba: Bisa Jadi Rompi Antipeluru

Jaring Laba-laba

 

CB, Arizona - Serat yang dipintal laba-laba memang tipis dan halus, namun sutra laba-laba sangat kuat, sedikitnya lima kali lebih kuat dibanding kawat piano. Rahasia kekuatan serat laba-laba itu dibongkar oleh para peneliti dari Arizona State University (ASU) di Amerika Serikat. Bahkan, menurut para peneliti, jaring laba-laba bisa dijadikan material rompi antipeluru.

"Serat laba-laba memiliki kombinasi kekuatan mekanis dan elastis unik yang membuatnya sebagai salah satu material terkuat," kata Jeffery Yarger, dosen di Department of Chemistry and Biochemistry di ASU yang terlibat dalam penelitian, seperti dikutip dari Science Daily. "Riset ini memberikan pemahaman terlengkap soal hal yang membuat serat memiliki sifat mekanis tersebut."

Mereka mempelajari empat jenis jaring laba-laba, dari laba-laba jenis Nephila clavipes, A. aurantia, L. hesperus janda hitam barat, dan P. viridans.

Jaring laba-laba adalah polimer biologis yang luar biasa, menyerupai kolagen, materi pada kulit dan tulang, tapi strukturnya jauh lebih rumit. Tim ahli kimia ASU mempelajari struktur molekuler serat itu guna menghasilkan berbagai material, dari rompi antipeluru hingga tendon artifisial.

Luasnya susunan sifat elastis dan mekanis sutra laba-laba yang diperoleh tim ASU sangat memudahkan upaya pemodelan guna memahami interaksi sifat mekanis dan struktur molekul sutra penghasil jaring laba-laba. Hasil penelitian ini dipublikasi dalam jurnal Nature.

"Informasi ini akan menjadi cetak biru rekayasa struktural material yang terinspirasi dari alam, seperti teknik bahan dari serat sintetis yang tepat untuk membuat material yang lebih kuat, elastis, dan mulur," kata Yarger.

Yarger dan timnya menggunakan teknik hamburan cahaya Brillouin dengan laser berdaya sangat rendah, kurang dari 3,5 miliwatt, bahkan lebih rendah daripada laser pointer. Dengan merekam apa yang terjadi ketika laser menembus jaring laba-laba, ilmuwan dapat membuat peta spasial tingkat elastisitas setiap jaring tanpa merusaknya. Teknik ini menunjukkan variasi antara tiap serat, persimpangan, dan titik perekatan.


Credit  TEMPO.CO

Amerika Serikat Akan Tempatkan Artileri Ini di Laut Cina Selatan?

M777 Howitzer 82nd Airborne Division sedang beraksi di Afghanistan. Sputniknews, mengutip pejabat senior Angkatan Darat Amerika, menulis bahwa Amerika Serikat secepatnya akan menyebar senjata artileri di Laut Cina Selatan untuk menanggapi klaim Tiongkok di kawasan tersebut. Pejabat tersebut menyebutkan Amerika bisa menggunakan howitzer untuk melumpuhkan ancaman rudal dan pesawat udara. Para pejabat militer menyarankan penggunaan M777 howitzer dan M109 Paladin. U.S. Army Spc. Evan D. Marcy, 55th Signal Company.

Howitzer M777 dikembangkan oleh BAE Systems Land Systems dan mulai memperkuat Angkatan Darat dan marini Amerika Serikat, pada 2005. Artileri bergerak kaliber 155 mm ini mempunyai jangkauan peluru 24,7 km, atau 30 km dengan bantuan roket. Howitzer M777 menggunakan sistem pengamatan optik untuk menembak langsung dan tidak langsung, siang atau malam hari, buatan General Dynamics. Howitzer M777 telah terbukti keampuhannya dalam perang di Afghanistan dan Irak. wikipedia.org

Howitzer M777 dapat dibawa dengan helikopter, pesawat angkut, atau kapal, dana dapat ditarik dengan kendaraan 4X4. BAE telah membuat varian M777, M777A1, dan M777A2. Varian M777 adalah artileri dengan kontrol penembakan optik. M77A1 telah mengalami upgrade, yaitu penambahan sumber listrik, satellite global positioning, inertial navigation, radio, Gun Display Unit (GDU), dan Section Chief Assembly (SCA). M777A2 adalah modernisasi software M777A1, dengan penambahan Enhanced Portable Inductive Artillery Fuze Setter (EPIAFS) untuk mpenggunaan peluru Excalibur dan ketepatan peluru. Peluru Excabur dapat mencapai target hingga 40 km. wikipedia.org

M109 Paladin adalah howitzer self-propelled, sering disebut mobile artillery atau artileri bergerak, kaliber 155 mm. Paladin dikembangkan oleh Ground System Division of United Defense LP (sekarang BAE Systems Land and Armaments). M109 Paladin mulai memperkuat militer Amerika Serikat sejak awal dekade 1960-an. Artileri ini telah mengalami banyak pertempuran, seperti Perang Vietnam, Perang Yom Kippur, Perang Irak-Iran, Perang Teluk, dan Perang Irak. M109 Paladin telah mengalami beberapa kali modernisasi untuk menyesuaikan dengan teknologi perang yang semakin canggih. Hingga kini, M109 telah dikembangkan sebanyak12 varian. wikipedia.org

M109A6 Paladin beraksi di Mosul, Irak. Howitzer M109 Paladin diawaki oleh enam orang, yaitu komandan, penembak, pengemudi dan tiga anggota amunisi. Varian paling modern, M109A6 Paladin hanya diawaki oleh tiga orang, yaitu ukan seorang penembak dan dua anggota amunisi. M109A6 memliki jangkauan tembak 24 km, atau 30 km dengan peluru yang dibantu roket. Maksimum tembakan sebanyak emapt putaran per menit. Beberapa M109A6 Paladin dilengkapi dengan alat penembakan M982 Excalibur yang telah dimodifikasi untuk memperpanjang jangkauan tembak hingga 40 km, dengan menggunakan peluru Excalibur. Gregory Gieske

M109A6 dilengkapi sistem kontrol penembakan otomatis dengan navigasi terintegrasi dan inertial positioning system. M109A6 Paladin mengunakan lapisan baja yang dapat melindungi dari tembakan senjata dan serpihan artileri. Kendaraan ini menggunakan mesin diesel Detroit Diesel 8V71T, dengan tenaga 440 tenaga kuda. Sejumlah Paladin akan ditingkatkan dengan menggunakan mesin mesin diesel Cummins 600. M109A6 Paladin didukung dengan kendaraan pemasok amunisi M992 yang dapat mengangkut amunisi maksimal 93 putaran dan mentransfernya ke Paladin melalui conveyor. SFC Johancharles Van Boers

Credit  tempo.co

Cina Kerahkan Jet Tempur ke Pulau Woody yang Jadi Sengketa

Lembaga Asian Maritime Transparency Initiative CSIS Washingtons merilis foto pembangunan sistem radar di pulau-pulau di Lauat Cina Selatan yang diklaim Tiongkok, pada 23 Februari 2016. Tiongkok juga telah menempatkan sistem pertahanan udara di kepulauan yang masih menjadi sengketa tersebut. REUTERS/CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/DigitalGlobe

 

CB, Washington - Pejabat Amerika Serikat mengatakan Cina telah mengerahkan sejumlah jet tempur ke Pulau Woody di Laut Cina Selatan yang hingga kini masih menjadi sengketa. Demikian dilaporkan CNN, Selasa, 23 Februari 2016.

Pejabat Amerika yang tak bersedia disebutkan namanya itu menerangkan, pengerahan ini bukan pertama kali dilakukan Cina dengan menempatkan pesawat perang J-11 dan J-7 ke pulau tersebut, setelah negeri itu memperluas landasan pacu lapangan terbang pada 2014.

"Penempatan misil di pulau tersebut tampaknya permanen. Ini perlu perhatian besar," ucapnya sebagaimana dikutip CNN.

Pengerahan jet tempur itu dilakukan setelah Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry di Washington, Selasa, 23 Februari 2016. Sebelumnya, Cina pada pekan lalu menempatkan misil pertahanan udara di Pulau Woody, yang hingga kini masih menjadi sengketa antara Cina, Taiwan, dan Vietnam.

Menurut pejabat Taiwan dan Amerika, langkah Cina tersebut merupakan peringatan dini bagi negara-negara tetangga di Asia. Sedangkan media pemerintah Cina mengatakan alat pertahanan telah ditempatkan di pulau tersebut selama bertahun-tahun, dan menolak disebut sebagai bagian dari program militerisasi pulau itu.


Credit  TEMPO.CO

Hubungan Kim Jong Un dan Militer Dikabarkan Memburuk

 

KCNA/NK News Dalam foto yang dirilis kantor berita KCNA ini, terlihat pemimpin Korea Utara Kim Jong Un berada di tengah-tengah anggota militer negeri itu di puncang Gunung Paektu, gunung tertinggi di Korea Utara.

SEOUL, CB — Angkatan bersenjata Korea Utara dikabarkan menuntut model pemerintahan militer sentris atau mengubah orde pemerintahan jika rezim Kim Jong Un tak bisa mengatasi kemerosotan ekonomi nasional.

Demikian dikabarkan kantor berita Korea Selatan, Yonhap, Selasa (23/2/2016), mengutip laporan sebuah komisi di Seoul.

Sejak menggelar uji coba nuklir dan rudal pada Januari dan Februari lalu, Pyongyang dijatuhi berbagai sanksi internasional yang semakin memperburuk ekonominya yang sudah pincang.

Analisis ini tertuang dalam laporan berjudul "Sebuah Studi Hubungan Partai-Militer pada Masa Rezim Kim Jong Un". Laporan ini disusun Universitas Pendidikan Nasional Seoul dan Yayasan Kerja Sama Akademi-Industri.

Laporan itu menunjukkan buruknya kemajuan perekonomian Korea Utara bisa menggerus legitimasi Partai Pekerja yang berkuasa. Demikian Yonhap.

"Stabilitas rezim Kim Jong Un dan hubungan partai-militer terletak pada pertumbuhan ekonomi dan belanja militer," kata laporan itu.

"Dalam kondisi kegagalan ekonomi, perubahan orde dalam rezim Kim akan muncul karena militer menginginkan sebuah pemerintahan yang militer sentris," lanjut laporan itu.

Laporan itu juga menyebutkan, di bawah pemerintahan Kim Jong Un, pusat kekuasaan sudah bergeser dari militer ke partai politik.

Lebih jauh, laporan itu mengatakan, tugas terberat Kim Jong Un adalah memperbaiki perekonomian negeri itu sesuai dengan slogan Pyongyang, yaitu menciptakan negara yang kuat dan sejahtera.



Credit  KOMPAS.com

Arab Saudi Yakin Latihan Perang Tingkatkan Kemampuan Hadapi Iran

REUTERS/HANDOUTSejumlah tentara yang diterjunkan berbaris menjelang latihan bersama di Hafr Al-Batin, dekat perbatasan Arab Saudi dengan Irak, pada 16 Februari 2016. Serdadu dari 20 negara mulai tiba di Hafr Al-Batin untuk melakukan latihan yang disebut sebagai latihan terbesar di kawasan itu. Latihan itu dinamakan sebagai "Guntur Utara".

 RIYADH, SELASA — Sedikitnya 150.000 personel militer dari 20 negara muslim, terutama di kawasan Timur Tengah, yang saat ini tengah terlibat dalam latihan perang besar-besaran bertajuk "Guntur Utara", diyakini bakal semakin meningkatkan kerja sama di antara mereka.

Penegasan itu disampaikan pihak Kerajaan Arab Saudi sebagai tuan rumah, Senin (22/2/2016), yang membuka latihan perang gabungan tersebut sejak 14 Februari dan rencananya akan diakhiri pada 10 Maret mendatang.
Diyakini, latihan perang kali ini digelar seiring terus menguatnya peran serta pengaruh negara "musuh bebuyutan" Iran di kawasan Timur Tengah, terutama pasca pencabutan sanksi embargo terhadap "Negeri Para Mullah" itu oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat.
Sejumlah negara yang ikut terlibat dalam latihan perang itu antara lain negara-negara Teluk Arab, Mesir, Maroko, Pakistan, Banglades, Jordania, Sudan, dan Senegal.
"Dewan para menteri mengharapkan latihan perang ini dapat mencapai apa yang sejak awal ditetapkan menjadi tujuan utama, seperti saling tukar kemampuan dan juga meningkatkan level koordinasi militer di antara negara yang terlibat," ujar pihak kabinet Arab Saudi dalam pernyataan tertulis.
Dalam pernyataan itu juga disampaikan pujian peningkatan kemampuan dan kesiapan administratif serta pasokan logistik negara-negara yang terlibat dalam latihan perang Guntur Utara tersebut.
Arab Saudi yang mayoritas dikuasai kelompok muslim beraliran Sunni saat ini diyakini tengah khawatir dengan semakin menguatnya pengaruh seteru mereka, Iran, yang didominasi aliran Syiah.
Pihak Riyadh juga mengkhawatirkan kondisi itu juga berdampak pada semakin berkurangnya kendali serta pengaruh mereka terutama di kawasan Timur Tengah dan juga terhadap sekutu terkuat mereka, AS.
AS memang tengah mencari sekaligus membangun alternatif persekutuan militer dengan semakin "merapatkan diri" ke Iran.

Namun, Arab Saudi sendiri diketahui masih mendapat dukungan tak hanya dari AS, melainkan juga dari sekutu-sekutu Barat mereka lainnya, seperti Inggris dan Perancis, terutama saat menyerang Yaman.
Perang di Yaman bertujuan memulihkan kembali pemerintahan dukungan Arab Saudi, yang sebelumnya digulingkan oleh kelompok milisi sekutu Iran. Kejadian tersebut semakin menguatkan agresivitas Arab Saudi dalam upayanya menangkal penguatan pengaruh Iran di kawasan.
Arab Saudi juga menyebut akan menambah jumlah pasukan mereka di lapangan jika Washington bersedia memimpin operasi perang darat melawan kekuatan kelompok teroris Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS) di Suriah.
Sementara itu, surat kabar Arab News pada Minggu kemarin mengutip pernyataan Pangeran Turki Al-Faisal, mantan kepala badan intelijen Arab Saudi, yang juga mantan duta besar untuk sejumlah negara Inggris, Irlandia, dan AS.
Menurut Al-Faisal, Arab Saudi harus tetap menjadi pemimpin dalam memerangi terorisme. Dia juga berpendapat, persekutuan kontra terorisme 34 negara Islam seharusnya bisa didirikan sejak awal.
"Sudah bukan rahasia lagi, mayoritas para korban aksi-aksi terorisme justru dari kalangan warga muslim sendiri. Untuk itulah, sudah menjadi tanggung jawab kita negeri-negeri muslim untuk memainkan peranan utama dalam memerangi penyakit (terorisme) yang selama ini berdampak pada diri kita ini," ujarnya.
Lebih lanjut terkait harapan upaya perbaikan hubungan, Al-Faisal menyatakan, "Bola itu sekarang ada di pihak Iran."
Pihak Kerajaan Arab Saudi, ujarnya, telah menegaskan secara terbuka kalau intervensi yang dilakukan Iran terhadap urusan- urusan Arab Saudi selama ini sama sekali tak bisa diterima.



Credit  print.kompas.com

Italia Izinkan Drone Amerika Terbang dari Sisilia

(Foto: IB Times)

ROMA - Italia sepakat mengizinkan pesawat tanpa awak (drone) untuk lepas landas dari wilayahnya guna melindungi pasukan pimpinan Amerika Serikat dalam melawan kelompok bersenjata ISIS di Afrika Utara.
Kesepakatan itu hanya mencakup sejumlah langkah pertahanan dan bukan untuk melakukan aksi penyerangan, seperti serangan terhadap wilayah yang diduga sebagai kamp pelatihan milisi di Sabratha, Libya, yang menewaskan sejumlah orang pada pekan lalu.
Italia akan memutuskan apakah akan mengizinkan penerbangan pesawat tanpa awak itu dari pangkalan udara Sigonella di Sisilia kasus per kasus, dan hanya jika tujuan tiap misi itu adalah untuk melindungi pasukan yang ada di daratan.
“Saat ini belum ada permintaan untuk menggunakan pesawat tanpa awak itu, dan unit tersebut belum dipersenjatai,” ujar pejabat yang tidak ingin disebutkan namanya.
Para pejabat Amerika Serikat telah mencoba untuk membujuk pihak Italia untuk membiarkan mereka melakukan operasi itu dari pangkalan udara Sigonella selama lebih dari satu tahun.
Kelompok bersenjata ISIS mengambil keuntungan dari kekacauan yang terjadi di Libya, tempat dua pemerintahan yang bersaing terus berlomba-lomba untuk merebut kekuasaan sejak Muammar Gaddafi digulingkan pada 2011 lalu, untuk membangun sejumlah markas dan melakukan penyerbuan baik di Libya maupun di negara tetangganya, Tunisia.
Serangan Amerika Serikat pekan lalu pada sebuah markas, di Sabratha yang terletak di dekat perbatasan Tunisia, menyasar Noureddine Chouchane, milisi Tunisia yang terlibat dalam dua penyerbuan di Tunisia yang menewaskan puluhan orang, sebagian besar di antaranya merupakan turis. Pesawat yang melaksanakan serangan itu lepas landas dari pangkalan di Inggris.
Baik kantor Perdana Menteri Italia Matteo Renzi maupun para pejabat pertahanan Amerika Serikat tidak memberikan komentar langsung. Italia telah berulang kali mengatakan bahwa mereka tidak akan ikut berpartisipasi dalam serangan militer di Libya tanpa adanya permintaan langsung dari pemerintahan yang diakui.
Para pejabat Amerika Serikat mengusahakan pesawat tanpa awak tersebut untuk melakukan langkah penyerangan seperti yang dilakukan di Sabratha dan lepas landas dari Sisilia, namun para pejabat Italia menentang keras langkah tersebut dikarenakan khawatir akan adanya penentangan dari dalam negeri.

Credit  Okezone

China Diduga Pasang Radar Canggih di LCS

China diduga telah memasang radar canggih berfrekuensi tinggi di LCS (Foto: Reuters)

WASHINGTON – Citra satelit kembali mengungkapkan aktivitas China di Laut China Selatan (LCS). Usai diklaim mengirim sistem pertahanan rudal canggih pada 14 Februari di Pulau Woody, Negeri Tirai Bambu diduga juga memasang sistem radar frekuensi tinggi di Kepulauan Spratly.
Pemasangan radar tersebut dinilai akan menguatkan kontrol China di wilayah sengketa itu. Asian Maritime Transparency Initiative di Washington’s Center for Strategic and International Studies melaporkan pemasangan di gugusan karang Cuarteron sudah hampir rampung dan luas pulau artifisial itu kini mencapai 210 ribu meter persegi.
“Dua menara radar dibangun di bagian utara dan sejumlah tiang setinggi 20 meter telah didirikan di bagian selatan. Tiang-tiang tersebut kemungkinan untuk memasang radar frekuensi tinggi yang memungkinkan China memonitor lalu lintas perairan dan udara di bagian selatan LCS,” tulis laporan tersebut, seperti dilansir dari Reuters, Selasa (23/2/2016).
Laporan tersebut didasarkan pada analisis citra satelit sejak Januari hingga Februari. Radar frekuensi tinggi di gugusan karang Cuarteron akan meningkatkan kemampuan China memantau lalu lintas perairan dan udara dari Selat Malaka. China juga dilaporkan sudah membangun bunker dan mercusuar, helipad, peralatan komunikasi, serta sebuah dermaga.
Laporan tersebut keluar satu hari sebelum kunjungan resmi Menteri Luar Negeri China Wang Yi ke Amerika Serikat (AS). Agenda utama pertemuan tersebut adalah menyuarakan keprihatinan Negeri Paman Sam terhadap klaim Beijing di wilayah LCS.

Credit  Okezone

Situasi Dunia Dianggap Memburuk, Ossetia Selatan Ingin Gabung dengan Rusia

Presiden Ossetia Selatan Leonid Tibilov mengatakan bahwa negaranya ingin mengadakan referendum dengan "bentuk khusus" untuk bergabung dengan Rusia. Demikian hal tersebut dikabarkan media Rusia RT, Sabtu (20/2). Menurut Tibilov, langkah ini dilakukan demi menyatukan kembali orang-orang Ossetia yang terpisah dan sekaligus melindungi mereka dari berbagai ancaman yang mungkin terjadi selama beberapa dekade mendatang.
Dalam pidatonya di parlemen republik tersebut pada Jumat (19/2), Presiden Tibilov mengungkapkan persiapan menuju referendum akan berjalan dalam waktu satu tahun.
"Kami khawatir dengan situasi dunia yang kian memburuk — peristiwa di Ukraina, Suriah dan di seluruh kawasan Timur Tengah, serta langkah NATO terhadap perbatasan Rusia, dan juga oleh milisi anti-Rusia, dan retorika anti-Ossetia oleh tetangga kita di selatan," kata Tibilov sebagaimana yang
Sang pemimpin juga mengatakan bahwa bergabung dengan Rusia adalah "mimpi lama" Ossetia Selatan dan kerabat Ossetia mereka yang terpisah. Dalam hal ini, Tibilov mengacu pada Ossetia Utara yang merupakan bagian dari Federasi Rusia.
"Seperti yang kita pahami, masalah ini sulit dan rumit, dan kita tidak ingin membuat mitra strategis kita (Rusia) mendapatkan masalah di arena internasional. Karena itu, saya percaya referendum ini harus diadakan dalam bentuk khusus," katanya menambahkan.
Tibilov mengaku, langkah ini akan melibatkan amandemen konstitusi yang memungkinkan presiden Ossetia Selatan untuk meminta Moskow mengintegrasikan republik tersebut sebagai bagian dari Rusia. Republik Ossetia Selatan, nama resmi negara tersebut, nantinya pun akan diubah menjadi "Alania" untuk memudahkan penyatuan dengan wilayah Rusia Ossetia Utara-Alania.
Sang presiden menekankan bahwa ini adalah satu-satunya cara bagi republik tersebut demi mendapatkan jaminan keamanan dan pembangunan jangka panjang yang berlangsung selama beberapa dekade bahkan ratusan tahun ke depan.

Ossetia Selatan yang sebelumnya merupakan bagian dari Georgia pada era Soviet, mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1990 di tengah meningkatnya kekerasan berbasis etnis terhadap rakyat Ossetia. Deklarasi kemerdekaan menyebabkan pecahnya Perang Georgia-Ossetia Selatan yang pertama pada tahun 1991. Perang yang dilancarkan oleh kepemimpinan nasionalis Georgia tersebut merenggut ratusan jiwa dan memaksa sekitar 100 ribu warga Ossetia melarikan diri dari rumah mereka.
Kekerasan terhadap rakyat Ossetia Selatan diakhiri pada 1992 oleh pasukan penjaga perdamaian gabungan yang terdiri dari Rusia, Ossetia Selatan, dan berbagai elemen dari pihak Georgia. Namun demikian, perdamaian tersebut tak berlangsung lama.

Sementara referendum akan segera dibahas dengan Rusia, Tibilov mengungkapkan bahwa Moskow tidak perlu tergesa-gesa menanggapi permintaan tersebut.
"Saya percaya bahwa sangat penting untuk menunjukkan wajah asli dari 'demokrasi Georgia' kepada masyarakat internasional," tambah Tibilov. "Karena itu, saya berbicara kepada parlemen dan meminta untuk mempersiapkan dan memulai rapat dengar pendapat di Majelis Rendah Parlemen Rusia (Duma) untuk mengakui genosida terhadap rakyat Ossetia Selatan yang dilakukan oleh Georgia pada tahun 1920, 1989-1991, dan 2008."



Credit  RBTH Indonesia

Rusia Ingin Terbangkan Pesawat Mata-mata Canggih di Langit AS

Rusia ingin terbangkan pesawat mata-mata dengan kamera canggih ke wilayah udara AS. | (theaviationist)

WASHINGTON - Rusia secara resmi minta izin kepada Komisi Permusyawaratan Open Skies untuk menerbangkan pesawaat mata-mata dengan kamera berteknologi canggih di wilayah udara atau langit Amerika Serikat (AS).

Permintaan Rusia itu membuat AS cemas dan memberi sinyal penolakan. Washington minta operasi pesawat mata-mata sesuai perjanjian Open Skies yang telah ada.

Perjanjian Open Skies mulai berlaku pada tahun 2002. Perjanjian itu memungkinkan penerbangan pengintaian bersenjata di seluruh wilayah dari 34 negara anggota yang menandatangani perjanjian.

Perjanjian itu dirancang untuk memperkenalkan monitoring dan transparansi dalam menegakkan perjanjian pengendalian senjata. Namun, intelijen senior dan pejabat militer AS curiga permintaan Rusia itu untuk mengeksploitasi perjanjian demi keuntungan militeristik dan intelijen.

”Perjanjian itu telah menjadi komponen penting dari kemampuan pengumpulan intelijen Rusia yang diarahkan pada AS,” kata Laksamana Cecil D. Haney, komandan Komando Strategis AS, dalam suratnya kepada Ketua Subkomite Pasukan Straregis Kongres AS, Mike Rogers.

”Selain overflying instalasi militer, penerbangan Rusia (dalam perjanjian) Open Skies dapat overfly dan mengumpulkan (data pengintaian) di Departemen Pertahanan dan Keamanan Nasional atau infrastruktur penting nasional,” kata Haney, seperti dikutip CBS, Senin (22/2/2016).

Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa negara-negara anggota Perjanjian Open Skies belum menerima pemberitahuan dari permintaan baru Rusia itu.

Robert Work, Wakil Menteri Pertahanan AS saat berbicara kepada Kongres juga mencurigai permintaan Rusia itu.”Kami berpikir bahwa mereka akan melampaui maksud asli dari perjanjian dan kami terus melihat ini, sangat, sangat erat,” katanya.

Pemerintah Rusia belum mengkonfirmasi perihal pengajuan izin penerbangan pesawat mata-mata Kremlin dengan kamera berteknologi canggih.



Credit  Sindonews

Rusia-Iran Negosiasi Pembelian Sistem Pertahanan Rudal Canggih

Sistem rudal pertahanan S-300 milik Rusia siap dibeli Iran (Foto: Reuters)

TEHERAN – Iran dilaporkan melakukan negosiasi dengan Rusia pada akhir pekan terkait pembelian sistem rudal pertahanan darat-ke-udara S-300 versi terbaru di Ibu Kota Teheran. Pembelian ini diklaim akan meningkatkan kemampuan militer Negeri Para Mullah.
Iran tidak diperkenankan membeli S-300 sebelum tercapainya kesepakatan nuklir dengan negara-negara kuat di dunia pada Juli 2015 untuk membatasi program nuklir mereka. Pemblokiran tersebut membuat kontrak pengiriman versi lama S-300 oleh Rusia pada 2010 dibatalkan karena tekanan dari Barat.
Moskow kini berharap menuai keuntungan secara ekonomi dan perdagangan dengan Iran setelah sanksi dicabut Januari lalu. Negosiasi tersebut berlangsung saat Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengunjungi Teheran pada Minggu 21 Februari. Dalam kunjungan itu Shoigu juga menyampaikan pesan khusus dari Presiden Putin kepada Presiden Hassan Rouhani.
“Iran sedang bernegosiasi dengan Rusia untuk menyediakan kebutuhan militer. Satu isu utama adalah pembelian generasi terbaru sistem rudal S-300,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Hossein Jaberi Ansari, seperti dilansir Reuters, Senin (22/2/2016).
Menurut keterangan Menteri Pertahanan Iran Hossein Deghan, S-300 diperkirakan menjadi milik Iran dalam jangka waktu dua bulan atau pada April 2016. Iran juga tertarik membeli sistem yang lebih canggih yakni S-400. Namun, belum ada negosiasi pembelian tersebut menurut media-media Rusia.
Belum jelas apakah generasi terbaru dari S-300 yang dimaksud Ansari adalah S-400. Negeri Beruang Merah mengklaim rudal tersebut dapat menyerang rudal lain dan pesawat hingga mencapai ketinggian 400 kilometer.
Israel menyatakan kecewa atas keputusan Rusia mencabut larangan penyediaan S-300 ke Iran. Israel mengatakan keputusan itu tidak menghargai mereka sebagai sebuah negara dan berencana akan menghancurkannya dengan segenap kemampuan.

Credit  Okezone

AS Kirim 5.000 Ton Amunisi ke Jerman

Foto proses pemindahan kontainer yang berisi amunisi dari AS menuju Miesau, Jerman (Foto: Army.mil)

MIESAU – Amerika Serikat (AS) diketahui telah mengirim 5.000 ton amunisi ke Jerman. Pihak militer AS mengatakan, pengiriman amunisi tersebut bertujuan sebagai usaha terus membantu aliansi NATO demi melindungi para anggotanya.
“Dalam pengiriman amunisi terbesar dari AS ke Eropa dalam kurun 10 tahun ini, pasukan 21st Theater Sustainment Command (pasukan AS di Eropa dan bagian dari NATO) mengirim lebih dari 5.000 ton amunisi ke gudang amunisi  di Pusat Logistik Theater di Miesau, Jerman, pada 17–18 Februari,” isi pernyataan di laman resmi tentara AS, sebagaimana dilansir Russian Today, Selasa (23/2/2016).
Salah satu pejabat militer AS di Eropa mengatakan, amunisi ini akan digunakan untuk terus membantu para anggota yang masuk ke aliansi NATO.
“Pengiriman penting ini akan membantu kami untuk terus membantu aliansi NATO dan faktanya ini adalah pengiriman terbesar dalam 10 tahun ini untuk menunjukkan komitmen kami untuk melindungi para sekutu,” papar Kolonel Matthew Redding, pimpinan staf militer AS di Eropa.
Dilaporkan, amunisi tersebut dikirim menggunakan 415 kontainer dan disimpan di Miesau, serta akan digunakan oleh para tentara di NATO untuk melalukan berbagai operasi dan latihan militer bersama di wilayah Eropa.

Credit  Okezone

Tiongkok Pasang Pertahanan Udara HQ-9 di Laut Cina Selatan

Sistem pertahanan udara jarak menengah Tiongkok, HQ-9. Dunia dihebohkan dengan tindakan Tiongkok yang menempatkan HQ-9 di Pulau Woody, salah satu pulau di Kepulauan Spartly di Laut Cina Selatan. Kepulau Spratly menjadi sengketa antara Tiongkok, Filipina, Brunai, Malaysia, Vietnam, dan Taiwan. Tindakan Tiongkok ini membuat kawasan Laut Cina Selatan semakin memanas. defence.pk

Foto satelit Pulau Woody yang diambil, pada 14 Februari 2016, memperlihatkan Tiongkok menempatkan sejumlah pesawat tempur dan sistem pertahanan udara HQ-9. Foto kanan, diambil 3 Februari 2016, memprlihatkan Pulau Woody masih kosong. Pejabat Amerika Serikat dan Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan bahwa Tiongkok telah menempatkan baterei rudal HQ-9 di pulau yang juga diklaim oleh Vietnam dan Taiwan. REUTERS/ImageSat International N.V. 2016

Hong Qi 9 atau lebih dikenal dengan sebutan HQ-9 adalah rudal pertahanan udara buatan Tiongkok. HQ-9 dikembangkan dengan bantuan dan transfer teknologi dari Rusia, sehingga HQ-9 disebut setara dengan sistem pertahanan udara Rusia, S 300. HQ-9 mulai memperkuat Angkatan Bersenjata Tiongkok pada 1997. HQ-9 dapat menghancurkan pesawat tempur, helikopter, drone, rudal jelajah, rudal udara ke darat, bom dengan panduan, dan rudal balistik. youtube.com

Sistem pertahanan udara HQ-9/FD-2000 (HQ-9 versi ekport) menggabungkan sistem guidance Rusia dan teknologi seeker Amerika Serikat. Amerika menduga teknologi seeker diperoleh Tiongkok dari Israel, meski pun Israel membantahnya. Pada tahun 1993 Israel diduga mengalihkan rudal Patriot atau teknologi peluru kendalinya ke Tiongkok. Tiongkok mengembangkan HQ-9 versi ekport, yang disebut FD-2000. Dua negara di pecahan Uni Soviet, Turkmenistan dan Uzbekistan tercatat sebagai negara pembeli FD-2000. gggjs.com

Baterei pertahanan udara HQ-9 menggunakan sistem panduan yang mirip dengan yang dikembangkan oleh rudal patriot AS. terdiri dari radar pencari tipe 305B, radar pencari AESA tipe 305A untuk mencari pesawat siluman, seperti F-22 dan F-35, radar pencari tipe 120 untuk target ketinggian rendah, dan sensor pasif YLC-20/DWL002 untuk mencium kehadiran target yang tersembunyi, seperti pesawat pembom siluman B-2. Satu baterei HQ-9 mempunyai 32 rudal siap tembak. ausairpower.net

HQ-9 menggunakan rudal dua tingkat dengan thrust vector control. Rudal dapat menjangkau 125 km untuk menghancurkan pesawat tempur lawan dan 15-25 km untuk menghadang rudal jelajah atau balistk. Rudal HQ-9 dapat mencapai pesawat tempur hingga ketinggian 27 km dan menghadang rudall jelajah atau Balistik pada ketinggian 15-25 km. Rudal dipandu inersia dengan up-date mid-course dan terminal active radar homing. military-today.com

Credit  tempo.co

Air Mengandung Radioaktif Bocor dari Reaktor Nuklir Jepang

 

Pembangkit nuklir Takahama di prefektur Fukui, Jepang. (Reuters/Kyodo)

 

Jakarta, CB -- Perusahaan Kansai Electric Power Co., Inc (Kepco) melaporkan kebocoran 34 liter air mengandung radioaktif dari reaktor 4 di pembangkit nuklir Takahama di prefektur Fukui, sekitar 380 kilometer di barat Tokyo.

Reaktor itu ditutup pada Juli 2011, sebagai respons dari bencana nuklir di Fukushima Daichi, yang merupakan bencana nuklir terburuk kedua dalam sejarah setelah Chernobyl. Reaktor 4 tersebut seharusnya menjadi reaktor keempat yang mulai beroperasi lagi, setelah reaktor 3 Takahama mulai beroperasi kembali pada akhir Januari lalu.
Setelah tragedi Fukushima, pemerintah Jepang memerintahkan moratorium terkait energi nuklir untuk meningkatkan keamanan agar mencegah bencana serupa berulang. Puluhan reaktor nuklir ditutup, dan sejak itu publik menghadapi kekhawatiran soal keamanan teknologi nuklir serta paparan radiasi yang ditimbulkan jika pembangkit nuklir mengalami kebocoran.

"Prosedur pembukaan kembali terkait dengan insiden itu telah ditangguhkan karena kami masih menyelidiki penyebabnya," kata juru bicara Kepco, Minggu lalu. Ia menambahkan bahwa tidak ada dampak pada lingkungan di luar pembangkit.
Tak hanya membatalkan pengaktifan kembali reaktor lain, insiden ini akan makin menguatkan perlawanan dari warga lokal.

Dua reaktor di prefektur Kagoshima, yang dioperasikan oleh Kyushu Electric Power, diaktfikan kembali pada Agustus dan Oktober 2015, mengakhiri hiatus selama dua tahun.

Namun banyak orang Jepang tetap waspada, sementara ribuan mantan warga masih menolak kembali ke wilayah yang terkena kebocoran nuklir Fukushima karena khawatir akan paparan radiasi.


Credit CNN Indonesia

Belanja Militer Asia Pasifik Akan Capai US$533 M pada 2020

 

Ilustrasi. (Reuters/Stringer)

 

Jakarta, CB -- Asia diperkirakan akan memantapkan posisinya sebagai pemegang kemudi utama dalam belanja militer pada 2020 seiring dengan meningkatkanya ketegangan geopolitik global.

Total belanja militer di kawasan Asia Pasifik pun diperkirakan mencapai US$533 miliar pada akhir dekade ini, seperti diprediksi oleh perusahaan penerbit spesialis militer basis Inggris, IHS Jane's.
Dalam laporan yang dirilis pada Minggu (21/2) tersebut, IHS Janes's juga memprediksi bahwa negara-negara di kawasan Asia Pasifik akan menggunakan secara efektif satu dari tiga dolar dana pertahanan tersebut pada awal 2020, meningkat dari dekade 2010 yang hanya mencapai 1 dari lima dolar.

Menurut IHS Jane's, alasan utama melonjaknya biaya ini adalah meningkatnya ketegangan di kawasan, terutama di Laut China Selatan dan semenanjung Korea.

"Proses panjang dalam modernisasi militer akan menjadi agenda utama politik di sejumlah negara," demikian kutipan laporan IHS Jane's seperti dikutip Channel NewsAsia.

China yang kini meraup sekitar 40 persen dari pengeluaran pertahanan Asia Pasifik diperkirakan bakal tetap berada di posisi puncak setelah meningkatkan biaya militernya sekitar 43 persen, yaitu US$134 miliar pada 2010 menjadi US$191 miliar tahun lalu.

Prediksi ini menjadi salah satu indikasi akan adanya persaingan antara negara-negara kawasan Asia Pasifik dengan China sebagai negara yang mendominasi.

Menurut direktur konten bujet Luar Angkasa, Pertahanan, dan Keamanan IHS, Paul Burton, karena bujet Jepang diprediksi terus statis, Korea Selatan akan menyusul. Namun, Korsel tidak akan mengejar peningkatan belanja China yang melonjak tinggi setiap tahunnya.
"China akan mempertahankan posisinya sebagai pasukan dominan dengan perhitungan bujet Beijing kini sekitar empat kali lipat dari Korsel," kata Burton.

Untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia, Filipina, dan Vietnam akan masuk ke daftar 10 besar negara yang mengalami peningkatan pesat anggaran pertahanan pada 2015.

"Negara-negara ini akan mengikuti jejak China dan kami tidak dapat memprediksi kapan tren ini akan berakhir," demikian bunyi laporan tersebut.

Di antara ketiga negara ini, Indonesia dan Filipina mengalami peningkatan paling besar, yaitu 12,46 persen dan 20 persen, dalam kurun waktu 2014 hingga 2015.




Credit   CNN Indonesia

Erdogan: Kami Berhak Lakukan Operasi Militer Dimanapun

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan, Turki memiliki hak untuk melakukan operasi militer dimanapun, termasuk di Suriah. (Reuters)

ANKARA -  Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan, Turki memiliki hak untuk melakukan operasi militer dimanapun, termasuk di Suriah. Operasi itu bisa dilakukan selama di wilayah tersebut terdapat sebuah ancaman, yang bisa menjadi ancaman global.
 
Dalam sebuah pernyataan, Erdogan mengatakan operasi yang akan dilakukan Turki di Suriah bukanlah sebuah bentuk pelanggaran kedaulatan. Sebab, menurut Erdogan operasi itu justru untuk menegaskan kedaulatan, bukan hanya Suriah tapi juga Turki.
 
"Turki memiliki hak untuk melakukan operasi di Suriah dan tempat-tempat di mana organisasi teror berada, ini berkaitan dengan perjuangan melawan ancaman yang dihadapi oleh Turki," ucap Erdogan, seperti dilansir Sputnik pada Senin (22/2).
 
"Situasi di Suriah bukan lagi soal pertanyaan mengenai hak-hak kedaulatan negara-negara yang tidak dapat mengontrol integritas teritorial mereka. Sebaliknya, ini ada hubungannya dengan kemauan yang ditujukan Turki untuk melindungi hak-hak kedaulatannya," sambungnya.
 
Dirinya kembali menegaskan, Turki memiliki hak penuh untuk melakukan operasi militer di Suriah. Pasalnya, papar Erdogan, Turki terkena dampak langsung dari konflik di Suriah, dimana banyak kelompok teror yang beroperasi di Suriah turut menjadikan Turki sebagai sasaran mereka.
 
"Tidak ada yang bisa membatasi hak Turki untuk membela diri dalam menghadapi aksi-aksi teror yang menargetkan kami. Tidak ada yang bisa mencegah Turki melakukan pembelaan diri," pungkasnya.

Credit  Sindonews

Ribuan Tentara AS dan Korsel Bersiap Latihan Menginvasi Korut

Latihan militer gabungan AS dan Korsel pada Maret 2015. | (Reuters)

SEOUL - Lebih dari 90 ribu pasukan Korea Selatan (Korsel) dan 15 ribu tentara Amerika Serikat (AS) bersiap menggelar latihan militer simulasi invasi terhadap Korea Utara (Korut).

Simulasi itu digelar setelah rezim Pyongyang yang dipimpin Kim Jong-un meluncurkan roket jarak jauh dan menguji coba senjata nuklir jenis bom hidrogen awal tahun ini.

”Operasi tahun ini akan melibatkan pemulihan fasilitas utama yang terletak jauh di sepanjang jalan dekat perbatasan Korut,” kata seorang pejabat senior pertahanan di Seoul kepada Korea Herald.

  ”Skenario akan mencakup operasi pasukan khusus yang dikerahkan ke daerah-daerah di perbatasan yang berdekatan dengan China dan Rusia,” lanjut pejabat itu, yang menekankan bahwa pasukan akan diperlukan untuk menutup konflik dan menghindari eskalasi dengan pendukung Korut di Moskow dan Beijing.


Jumlah pasukan Korsel yang terlibat dalam latihan militer yang akan dimulai pada tanggal 7 Maret 2016 nanti, sebanyak 1,5 kali lebih besar dibanding latihan serupa tahun lalu.

Latihan gabungan Korsel dan AS ini masih mengadopsi format yang bernama “Key Resolve” atau “Foal Eagle”.

Seoul telah bersikeras bahwa latihan militer gabungan nanti diawasi oleh PBB. Para pejabat Korsel telah gusar oleh manuver dari rezim Kim Jong-un.

”Peristiwa baru-baru di sini telah membuat orang-orang Korsel merasa tidak aman, terutama perkembangan sedikit pesat dari program nuklir dan rudal Korut, sehingga latihan ini adalah tanda jaminan Washington, dari sekutu,” kata Rah Jong-Yil, mantan kepala intelijen Korsel kepada The Telegraph.




Kedua Korea telah terlibat perang kata-kata yang kian sengit. Media Pemerintah Korut kemarin telah menghina Presiden Korsel, Park Geun-hye, dengan menyebutnya sebagai “pelacur tua" yang hanya memuaskan AS.

Penghinaan secara vulgar dalam headline media Korut itu muncul setelah Presiden Park memperingatkan bahwa rezim Kim Jong-un harus mengubah sikapnya atau akan runtuh. Presiden Park juga menuduh rezim Kim Jong-un sebagai “pemerintahan teror ekstrem”.




Credit  Sindonews

Korsel Sangkal Beli Rudal THAAD AS untuk Lawan Nuklir Korut

Korsel sangkal beli rudal THAAD AS untuk lawan senjata nuklir Korut. | (Flickr/ U.S. Missile Defense Agency)

SEOUL - Korea Selatan (Korsel) menyangkal laporan bahwa Seoul akan akan membeli sistem rudal pertahanan THAAD buatan Amerika Serikat (AS) untuk melawan ancaman senjata nuklir Korea Utara (Korut).

Bantahan itu disampaikan juru bicara Kementerian Pertahanan Korsel, Moon Sang-gyun, pada hari Senin (22/2/2016).


Sebelumnya pada pertengahan Februari lalu, Pentagon mengatakan bahwa Washington dan Seoul berencana untuk memulai pembicaraan tentang pengerahan sistem rudal anti-balistik THAAD ke Korsel untuk mempertahankan wilayah dan melawan ancaman senjata nuklir Korut.

”(Spekulasi) itu adalah rumor belaka. Itu tidak benar," ujar Moon seperti dikutip kantor berita Yonhap.


Laporan rencana pembelian rudal THAAD oleh Korsel muncul sehari setelah Korut meluncurkan satelit Kwangmyongsong-4 yang membawa sebuah roket jarak jauh.

Sistem rudal pertahanan Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) diklaim mampu menghancurkan rudal musuh sebelum meninggalkan atmosfer bumi atau setelah rudal musuh itu masuk kembali ke atmosfer.


China dan Rusia telah menyatakan menentang rencana penyebaran sistem rudal pertahanan THAAD. Alasannya, rudal itu bisa mengganggu keseimbangan regional. China sendiri merasa menjadi target jika rudal canggih itu ditempatkan di Korsel.


Credit  Sindonews

AS Diam-diam Lobi Korut sebelum Uji Senjata Nuklir

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. | (Reuters)

WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) diam-diam telah melobi Korea Utara (Korut) beberapa hari sebelum Pyongyang nekat menguji coba senjata nuklir jenis bom hidrogen pada 6 Januari lalu.

Pemerintah Obama, dalam lobinya meminta rezim Kim Jong-un untuk mengurangi arsenal nuklirnya dan mengakhiri konflik panjangnya dengan Korea Selatan (Korsel). AS juga mengajak Korut berunding soal program senjata Pyongyang.

Namun, Korut menolak lobi AS dan memilih nekat menguji coba bom hidrogen beberapa hari kemudian.

“Upaya mereka (para pejabat Amerika) dibuat untuk membahas denuklirisasi dengan Korea Utara,” tulis Wall Street Journal, mengutip keterangan para pejabat AS, Senin (22/2/2016).

Departemen Luar Negeri AS mengkonfirmasi negosiasi diam-diam dengan Korut itu. Namun, Departemen itu mengklaim Korut-lah yang menyerukan perundingan damai, bukan AS.

”Untuk menjadi jelas, Korea Utara yang mengusulkan membahas perjanjian damai. Kami memantau seksama proposal mereka, dan membuat jelas bahwa denuklirisasi harus menjadi bagian dari setiap diskusi tersebut,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, John Kirby.

"Tanggapan kami untuk usulan Korea Utara konsisten dengan fokus lama kami pada denuklirisasi,” lanjut John Kirby.

Go Myung-hyun, seorang ahli Korea Utara di Asan Institute for Policy Studies—sebuah think tank yang berbasis di Seoul, mengatakan; ”Bagi Korut, memenangkan perjanjian damai adalah pusat dari hubungan AS. Rasanya pengembangan nuklir memberikan hal itu.”

AS sendiri telah menajatuhkan sanksi ekonomi baru terhadap Korut setelah uji coba senjata nuklir pada Januari dan peluncuran roket jarak jauh awal bulan ini. Sanksi tersebut ditandatangani oleh Presiden Barack Obama pada tanggal 18 Februari. Jepang juga memberlakukan sanksi serupa.

“Sanksi akan memaksa pemimpin Korut, Kim Jong-un untuk membuat pilihan antara kembali ke meja (perundingan)  dan mengakhiri program senjata nuklir atau memotong pendanaan untuk program itu dan untuk rezimnya,” kata Ketua Komite Urusan Luar Negeri Senat AS, Ed Royce.




Credit  Sindonews

Pembalasan Beijing, China Usik Penyebaran Rudal AS di Hawaii

Foto citra satelit menunjukkan rudal dikerahkan di pulau sengketa di Laut China Selatan. | (Reuters)

BEIJING - Beijing tidak terima jadi bulan-bulanan kritikan Amerika Serikat (AS) atas penyebaran rudal canggih di Laut China Selatan. China membalas dengan mengkritik AS atas penyebaran rudal canggih di Hawaii.

Kritikan balasan itu dilontarkan oleh Kementerian Luar Negeri China pada hari Senin. Kritik balasan itu muncul menjelang kunjungan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, ke AS pekan ini.

China tidak membantah dan tidak pula membenarkan laporan penyebaran rudal di kawasan sengketa Laut China Selatan yang terpantau citra satelit.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, mengatakan, Washington tidak harus menggunakan isu fasilitas militer di pulau-pulau Laut China Selatan sebagai "dalih untuk membuat keributan".


”AS tidak terlibat dalam sengketa Laut China Selatan, dan ini bukan dan tidak menjadi masalah antara China dan AS,” kata Hua dalam konferensi pers, yang dikutip Reuters, Selasa (23/2/2016).

Hua mengatakan, apa yang dilakukan Beijing di Laut China Selatan adalah untuk melindungi wilayah kedaulatannya. Menurutnya, hal itu tak jauh beda dengan apa yang dilakukan AS di Hawaii, yakni dengan menyebarkan rudal.

”Penggelaran diperlukan, terbatas pada sarana pertahanan China di wilayahnya sendiri, tidak berbeda secara substansial dari AS yang membela Hawaii,” ucap Hua. Dia menegaskan, bahwa AS juga tidak memiliki klaim resmi atas wilayah Hawaii.

Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Mark Toner, kembali menekankan sikap AS yang mendesak Cihna untuk meredam ketegangan di Laut China Selatan dengan tidak melakukan militerisasi di kawasan sengketa.

Seperti diketahui, China mengklaim hampir 90 persen kawasan Laut China Selatan yang kaya. Namun, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan juga saling mengklaim.

“Kegiatan militerisasi hanya meningkatkan ketegangan,” kata Toner. ”Perlu ada mekanisme diplomatik di tempat yang memungkinkan klaim teritorial ini harus diselesaikan dalam cara damai,” katanya lagi.

Namun, pernyataan diplomat AS itu kembali dibalas China. Beijing, menuduh balik AS justru meningkatkan ketegangan regional di Laut China Selatan dengan beberapa kali melakukan patroli di kawasan menggunakan pesawat militer dan kapal perang.

”Ini, ini yang merupakan penyebab terbesar dari militerisasi di Laut China Selatan. Kami berharap bahwa AS tidak membingungkan antara benar dan salah dalam masalah ini atau berlatih menggunakan standar ganda,” tegas Hua.

Credit  Sindonews

AS tolak tawaran perjanjian perdamaian Korut

John Kirby (state.gov)

 

Washington (CB) - Amerika Serikat, Minggu, mengatakan menerima proposal Korea Utara untuk membahas perjanjian perdamaian Semenanjung Korea, tetapi tawaran itu ditolak ketika pemerintah Korea Utara tidak mau mempertimbangkan mengurangi senjata nuklirnya.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS John Kirby mengungkapkan pertukaran itu ketika ditanya tentang laporan Wall Street Journal bahwa pemerintahan Presiden Barack Obama diam-diam menyetujui pembicaraan damai untuk secara resmi mengakhiri Perang Korea 1950-1953, sehari sebelum Korea Utara melakukan uji coba nuklir terbaru awal tahun ini.

Uji coba pada 6 Januari -- yang merupakan keempat kalinya setelah uji coba sebelumnya pada 2006, 2009 dan 2013 -- mengakhiri kontak eksplorasi yang berlangsung di PBB, di mana diplomat AS dan Korea Utara dapat berbaur secara informal dengan tidak adanya hubungan resmi antara kedua negara, kata Wall Street Journal.

"Supaya jelas, Korea Utara lah yang mengusulkan untuk membahas perjanjian damai," kata Kirby kepada wartawan saat bepergian dengan Menteri Luar Negeri AS John Kerry di Amman, Yordania.

"Kami secara seksama mempertimbangkan usulan mereka, dan jelas menyampaikan bahwa denuklirisasi harus menjadi bagian dari setiap diskusi perjanjian damai tersebut," tambahnya.

"Korut menolak tanggapan kami. Kami menanggapi proposal Korut secara konsisten dengan fokus lama kami pada denuklirisasi," ujar Kirby.

Mengutip pejabat AS yang tidak disebutkan namanya, Wall Street Journal menyebutkan bahwa Gedung Putih telah menghilangkan syarat lamanya untuk pembicaraan damai -- yaitu Korea Utara harus lebih dulu mengambil langkah-langkah untuk mengurangi simpanan senjata nuklirnya.

"Sebaliknya AS menyerukan program senjata atom Korea Utara menjadi bagian dari pembicaraan," kata surat kabar itu melaporkan.

Untuk menanggapi uji coba nuklir Korut pada Januari, yang memicu kekhawatiran dan kecaman global, Dewan Keamanan PBB sepakat untuk menggelar langkah-langkah baru untuk menghukum Korea Utara.

Pada Kamis, Obama menandatangani langkah-langkah baru yang disahkan oleh Kongres AS untuk memperketat sanksi terhadap siapa pun yang mengimpor barang atau teknologi yang berkaitan dengan senjata pemusnah massal ke Korea Utara, atau siapa saja yang dengan sengaja terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Langkah tersebut juga memberi tekanan finansial tambahan pada rezim pemimpin Kim Jong-Un yang sudah dijatuhi sanksi, dengan tujuan untuk mengurangi praktik pencucian uang dan perdagangan narkotika.

Dua kegiatan besar terlarang itu diyakini telah menyalurkan jutaan dolar ke lingkaran dalam pemerintahan Kim, demikian AFP melaporkan.



Credit ANTARA News

Gencatan senjata Suriah mulai berlaku 27 Februari

 
  Lebih 250.000 warga Suriah meninggal dalam konflik yang mulai terjadi pada bulan Maret 2011. 
 

Amerika Serikat dan Rusia mengumumkan bahwa rencana gencatan senjata di Suriah akan mulai berlaku pada tengah malam tanggal 27 Februari.

Pernyataan mereka menyebutkan persetujuan tersebut tidak memasukkan kelompok yang menamakan diri Negara Islam atau ISIS dan Front Nusra terkait al-Qaida.
Pada tanggal 12 Februari kekuatan dunia menyepakati gencatan senjata yang akan berlaku dalam waktu seminggu.
Tetapi batas waktu telah terlampaui dan keraguan tentang rencana baru tetap ada.
Sementara kekerasan terus terjadi di Suriah.
Sekitar 140 orang tewas karena pemboman di Homs dan Damaskus pada hari Minggu (21 Februari).
Lebih 250.000 warga Suriah meninggal dalam konflik yang mulai terjadi pada bulan Maret 2011.
Sekitar 11 juta orang lainnya terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya.
Empat juta orang melarikan diri ke luar negeri, termasuk orang-orang yang melakukan perjalanan berbahaya ke Eropa.
Pernyataan bersama AS-Rusia menyebutkan gencatan senjata berlaku bagi "pihak-pihak konflik Suriah yang mengisyaratkan keinginan dan penerimaan mereka terhadap berbagai persyaratan".



Credit  BBC

AS-Rusia sepakati gencatan senjata terbatas di Suriah

Pasukan Rusia (Reuters)

 

Washington/Beirut, (CB) - Amerika Serikat dan Rusia menyepakati rencana gencatan senjata terbatas di Suriah yang akan mulai berlaku pada Sabtu.

Kesepakatan itu tidak berlaku untuk sejumlah kelompok seperti organisasi bersenjata ISIS dan Front Nusra. Akibatnya, sejumlah gerilyawan Suriah langsung memprotes kelemahan tersebut.

Juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut kesepakatan yang dicapai pada Senin itu sebagai "langkah awal menuju gencatan senjata yang lebih luas" dan buah dari diplomasi antara Washington dengan Moskow yang selama ini berseberangan sikap soal Suriah.

Presiden dari dua negara, Barack Obama dan Vladimir Putin, merundingkan kesepakatan itu melalui hubungan telepon.

Pemimpin Kremlin mengatakan bahwa kesepakatan antara dirinya dengan Obama berpotensi "mengubah secara radikal situasi krisis di Suriah." Sementara itu, Gedung Putih juga merasa optimistis bahwa kesepakatan dapat memajukan perundingan untuk membawa perubahan politik di Suriah.

Untuk bisa berlaku, kesepakatan itu mengharuskan kedua negara untuk mendesak sekutu masing-masing di lapangan agar patuh. Namun demikian, mereka masih diperbolehkan melakukan serangan terhadap ISIS, Nusra Front, dan kelompok garis keras lain.

Menanggapi kesepakatan itu, kepala kantor politik kelompok gerilyawan Tentara Yarmouk, Bashar al-Zoubi, mengatakan bahwa pembolehan serangan terhadap ISIS akan menjadi alasan bagi presiden Bashar al Assad dan Rusia untuk terus menyerang wilayah, yang sama-sama dipenuhi oleh gerilyawan dan kelompok-kelompok garis keras.

"Rusia dan rezim akan menarget wilayah kelompok revolusioner dengan alasan Nusra Front ada di situ. Kelompok-kelompok itu saling menguasai area yang berdekatan. Dan jika hal ini terjadi, gencatan senjata akan buyar," kata dia.

Sejak membantu Presiden Bashar pada September dengan serangan udara, Rusia berhasil membuka jalan bagi pasukan pemerintah untuk memperoleh sejumlah kemenangan.

Tentara pemerintah Suriah saat ini memperoleh dukungan dari Rusia, Iran, dan kelompok Hizbullah. Di sisi lain, Amerika Serikat, Turki dan Arab Saudi membantu kelompok-kelompok gerilyawan.

Dalam pernyataan resmi terkait kesepakatan Amerika Serikat dan Rusia, kedua negara tersebut akan bekerja sama mengusir ISIS, Nusra Front, dan kelompok garis keras lain dari wilayah yang mereka kuasai.

Namun, tokoh-tokoh gerilyawan mengatakan tidak mungkin memastikan titik wilayah yang dikuasai Front Nusra.

"Bagi kami, al-Nusra adalah persoalan karena mereka tidak hanya berada di Idlib, tapi juga Aleppo, Damaskus, dan daerah selatan. Persoalannya, warga sipil dan gerilyawan Tentara Pembebasan Suriah (FSA) bisa menjadi sasaran hanya karena berada di wilayah yang sama dengan Front Nusra," kata tokoh senior kubu oposisi, Khaled Hoja.

Sementara itu dalam perkembangan lain, Bashar menetapkan pemilihan umum parlemen pada 13 April mendatang atau empat tahun setelah pemungutan suara terakhir.

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menyambut baik kesepakatan Amerika Serikat dan Rusia yang terjadi setelah kegagalan perundingan Jenewa pada bulan lalu.

"Sekretaris Jenderal mendesak agar semua pihak mematuhi kesepakatan ini dan bekerja keras mengimplementasikannya," kata juru bicara Ban, Stephane Dujarric.

Menurut perjanjian kedua negara itu, semua pihak yang berperang di Suriah harus menyatakan persetujuan kepada Amerika Serikat dan Rusia hingga Jumat siang waktu Damaskus.

Setelah itu, gencatan senjata akan mulai berlaku pada tengah malam. Pasukan pemerintah tidak akan menyerang gerilyawan oposisi bersenjata dan sebaliknya.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry mengatakan bahwa ada "tantangan berat ke depan." Dia mendesak agar semua pihak mendukung kesepakatan Washington-Moskow.

"Jika berhasil diimplementasikan, gencatan senjata ini tidak hanya akan mengurangi kekerasan tetapi juga memudahkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah yang terkepung," kata Kerry dalam pernyataan tertulis.



Credit  ANTARA News

Turki sambut gencatan senjata Suriah prakarsa AS-Rusia

Tentara Turki membantu pengungsi Suriah di perbatasan Turki-Suriah, dekat kota Akcakale, provinsi Sanliurfa, Turki. (REUTERS/Kadir Celikcan)

 

 

Istanbul (CB) - Turki menyambut baik rencana gencatan senjata untuk Suriah yang dirancang oleh Amerika Serikat dan Rusia, selain berharap Moskow menghentikan serangan udaranya yang telah menewaskan warga sipil Suriah, kata Wakil Perdana Menteri Numan Kurtulmus.

"Kami memandang gencatan senjata akan bisa dicapai," kata Kurtulmus seperti dikutip Reuters.

"Kami berharap itu tidak akan seperti gencatan-gencatan sebelumnya dan akan punya kapasitas untuk diimplementasikan," sambung dia pada konferensi pers setelah rapat kabinet.

"Kami mengharapkan Rusia, dalam perangnya melawan ISIS, tidak akan menerbangkan jet-jetnya dan membunuh rakyat tidak berdosa," kata Kurtulmus lagi.


Credit  ANTARA News

PM Inggris: Meninggalkan EU 'lompatan ke kegelapan'

  
 Cameron mengatakan pilihannya adalah "Inggris yang lebih besar" di EU atau "lompatan di kegelapan" karena keluar. 
 

Perdana Menteri Inggris, David Cameron, memperingatkan bahwa keputusan meninggalkan Uni Eropa "dapat menyakiti para pekerja selama bertahun-tahun ke depan".

Cameron menyampaikan hal ini saat menyampaikan pandangannya di hadapan parlemen agar Inggris tetap menjadi anggota Uni Eropa.
Dia mengatakan pilihannya adalah antara "Inggris yang lebih besar" dengan tetap bergabung, atau "lompatan menuju kegelapan" dengan keluar dari EU.
Pernyataan ini adalah serangan terhadap Boris Johnson, yang termasuk dalam bentuk usulan PM bagi referendum kedua.
Lebih 100 anggota parlemen dari Partai Konservatif berkeinginan keluar dari EU, termasuk sejumlah menteri yang duduk bersama-sama PM di Majelis Rendah.
Dalam pernyataannya di majelis, Cameron mengatakan kepada para anggota parlemen, sebagai seorang PM yang tidak akan berusaha terpilih kembali, dirinya "tidak memiliki agenda lain kecuali yang terbaik untuk negara".
Pernyataan tersebut dipandang ditujukan bagi Johnson, yang dituduh sejumlah pihak menempatkan ambisi pribadi daripada prinsipnya terkait keputusannya mendukung usaha keluar dari EU.


Credit  BBC

Seruan AS untuk melayarkan kapal ke Laut Cina Selatan

   
Cina mengerahkan sistem rudah di Pulau Pulau Woody atau Yongxing. 
 

Salah satu komandan senior Angkatan Laut Amerika Serikat meminta Australia dan negara-negara lain untuk melayarkan kapal perang ke dekat pulau-pulau yang masih jadi sengketa di Laut Cina Selatan.

Dalam lawatannya ke Australia, Komandan Armada Ketujuh AS, Laksamana Madya Joseph Aucoin, mengatakan hal tersebut akan membuat salah satu jalur pelayaran tersibuk dunia menjadi tetap terbuka.
Cina meningkatkan keberadaannya di pulau-pulau yang diklaim oleh beberapa negara, antara lain membangun landasan pacu pesawat maupun pengerahan rudal di salah satu kawasan sengketa, Pulau Woody atau Yongxing.
Vietnam sudah mengajukan protes resmi ke Cina dan PBB terkait pengerahan rudal dengan, antara lain, menyebut Cina mengancam perdamaian.

 

Laksamana Madya Joseph Aucoin mengatakan 'tidak membidik' satu negara saja.

Pemerintah Beijing menegaskan bahwa sebagian besar dari wilayah sengketa masuk dalam kedaulatannya.
Sebagai tanggapannya, AS bulan lalu mengerahkan satu kapal perangnya dalam radius 12 mil laut dari Kepulauan Paracel yang termasuk diklaim Cina, yang menurut Washington merupakan perairan internasional.
Laksamana Madya Joseph Aucoin menambahkan langkah itu tidak berarti Amerika Serikat 'membidik' satu negara saja namun agar semua bangsa yang menuntut wilayah itu berhenti untuk mengambil tindakan.
"Yang ingin kami upayakan adalah menjamin semua negara, terlepas dari ukuran dan kekuatannya, bisa mengejar kepentingan mereka berdasarkan undang-undang kelautan yang seharusnya tidak diancam oleh sejumlah tindakan," jelasnya.




Credit BBC

Inikah Kereta Cepat China yang Diinginkan Indonesia?

 

KOMPAS.com / Bambang PJ Kereta cepat China terparkir di stasiun Guangzhou, Rabu (17/2/2016)

 

CB - Musim semi yang masih menyisakan hawa dingin di Liuzhou Provinsi Guangxi, China tak menghentikan rencana Chen Mei Li bepergian ke Guangzhou.

Dia adalah mantan polisi. Perempuan muda itu memilih resign dari pekerjaannya karena tak memiliki harapan mendapatkan gaji yang lebih baik. Sementara, kebutuhan makin mencekik.

Uang pesangon yang dia terima dari Departemen Kepolisian China hanya cukup untuk hidup selama 2 tahun di kota tersebut. Untuk itu, dia memilih keluar dari China dan mencari peruntungan di negara lain.

Chen hijrah ke Australia dan mendaftar sebagai mahasiswa di sana. Uang pesangon yang diterima, dipakai untuk membiayai studinya.

Pagi itu, dia harus segera ke Konjen Australia di Guangzhou guna mengambil visanya yang telah keluar. Untuk menempuh jarak sekitar 500 kilometer, dia memilih kereta cepat.

Chen merasa beruntung negaranya punya kereta cepat. Bukan sebuah proyek mercusuar. Namun infrastruktur itu memang sangat dibutuhkan.

Urusan maha penting bisa segera diselesaikan. Demikian juga dengan urusan visa ke Australia. Dia bisa segera merampungkan proses administrasi tanpa mengalami hambatan jarak.

"Dengan kereta cepat, kami bisa bepergian dari satu daerah ke daerah lainnya dengan lebih cepat. Produktivitas kami, warga China, juga semakin meningkat," ujarnya pekan lalu.

Dalam waktu sekitar 4 jam, dia sudah sampai di Guangzhou. Ini jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan kereta biasa, yang membutuhkan waktu antara 10-12 jam.

Di akhir pembicaraan, dia menyatakan ikut senang bahwa Indonesia akan segera memiliki kereta cepat seperti di negaranya.

Disambut hangat

Berbeda dengan di Indonesia yang masih tarik ulur, kehadiran kereta cepat di China sungguh mendapatkan respon luar biasa.

KOMPAS.com / Bambang PJ Penumpang kereta cepat yang tak mendapatkan kursi harus berdesakan dalam gerbong. Saat itu kereta melaju dengan kecepatan 206 km per jam dari Liuzhou ke Guangzhou, Sabtu (20/2/2016).

Penumpang rela berjejal dan tak mendapatkan kursi agar bisa segera mencapai tujuan. Sebagian besar dari mereka berdiri di bordes (lorong pintu dekat sambungan gerbong).

Seperti yang terlihat pada pagi itu. Warga yang baru saja merayakan tahun baru China, mulai kembali ke kota. Kebanyakan dari mereka adalah para penduduk desa maupun sub-urban yang tinggal di sekitar pusat pertumbuhan ekonomi.

Pemandangan itu makin kentara saat memasuki akhir pekan. Tekanan kerja yang semakin berat membuat banyak pekerja di perkotaan sesegera mungkin pulang ke kampungnya ketika pekerjaan selesai.

Jumlah penumpang kereta cepat terus bertambah. Mengutip catatan Wikipedia.org, saat diinisiasi pada 2007, jumlah penumpang yang diangkut kereta cepat di China baru sebanyak 237.000 orang per hari.

Di akhir 2014, jumlah penumpang melonjak hingga 2,49 juta per hari. Sekaligus, membuat layanan kereta cepat China menjadi yang paling sibuk di dunia.

Pemerintah China memahami kondisi ini. Tak tanggung-tanggung, jaringan kereta cepat terus ditambah untuk membantu pergerakan masyarakat. Hingga Januari 2016, panjang jalur kereta cepat di negara ini telah melampaui 19.000 km .

Panjang jalur itu setara dengan jalur kereta cepat di seluruh dunia di luar China yang digabungkan menjadi satu.

Ke depan, panjang jalur kereta ini akan terus ditambah hingga 30.000 km pada 2020. Sekaligus, jaringan kereta cepat China menyalip Jepang yang lebih dulu mengembangkan moda transportasi ini pada 1960an.

 

KOMPAS.com / Bambang PJ Jalur kereta cepat yang tengah dibangun, Sabtu (20/2/2016)

Di Guangzhou misalnya. Beton-beton dan jalan layang untuk kereta cepat sudah mulai dibangun. Jaringan baru terus dikembangkan sehingga mobilitas warga China bisa lebih dimaksimalkan.

Tak hanya itu, wilayah yang dilintasi jalur kereta cepat ini terlihat bergeliat. Proyek-proyek properti mulai tumbuh di daerah yang dulunya perdesaan.

Memang tak dimungkiri, bahwa kereta cepat di China hadir karena didorong faktor demand. Kehadiran kereta cepat memang sangat dibutuhkan untuk menopang laju ekonomi yang digerakkan oleh industri, ekspor dan investasi langsung.

Kereta ini hadir ketika pertumbuhan ekonomi China sedang tinggi-tingginya, yakni di atas 10 persen.

Lantas untuk Indonesia, apakah kondisinya yang sama dengan China, sehingga kereta cepat perlu segera dibangun?

Credit  KOMPAS.com

Protes Disrkiminasi Kasta di India, 19 Orang Tewas

 

Kerusuhan ini bermula pada Jumat (19/2) lalu, ketika kelompok kasta Jat melakukan unjuk rasa akibat semakin sengitnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan di kursi pemerintahan dan pendidikan di India. (Reuters/Adnan Abidi)

 

Jakarta, CB -- Setidaknya 19 orang tewas dalam kerusuhan di Haryana, India, yang memuncak pada Minggu kemarin.

"Sembilan belas orang meninggal dan lebih dari 200 lainnya terluka," ujar sekretaris kepala Haryana, P.K. Das, seperti dikutip AFP. Pada Senin (22/2), aksi masih berlangsung namun telah mereda.
Kerusuhan ini bermula pada Jumat lalu, ketika kelompok kasta Jat melakukan unjuk rasa akibat semakin sengitnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan di kursi pemerintahan dan pendidikan di India.

Komunitas Jat sendiri sebenarnya berasal dari kasta tingkat tinggi di India. Namun, pemerintah memberikan akses lebih luas bagi kasta rendah untuk menghindari tuduhan diskriminasi. Kini, kasta tinggi merasa berada di posisi tidak menguntungkan dan kerap melakukan aksi protes.

Pihak otoritas pun memberlakukan jam malam di Haryana dan beberapa distrik lainnya yang juga dilanda aksi protes.

"Ada kerusuhan lain di sebagian distrik Bhiwani satu malam ini, di mana jam malam masih berlaku. Namun, di beberapa distrik lain, jam malam sudah dicabut," ucap Das.
Das juga mengatakan bahwa kanal pemasok air ke Delhi juga sudah diamankan setelah sebelumnya diblokir oleh para pengunjuk rasa. Aksi ini menyebabkan kekurangan pasokan air di beberapa daerah dan banyak sekolah terpaksa tutup.

"Sebagian besar jalan penghubung sudah dapat beroperasi kembali dan kami harap dapat mengontrol semua situasi pada akhir hari ini," ucap Das.


Credit  CNN Indonesia