CUPUMA

Jumat, 22 Maret 2019

Kerap Berikan Bantuan Teknis, Tuvalu: Terima Kasih Indonesia

JAKARTA - Pemerintah Tuvalu menyampaian ucapan terima kasih kepada pemerintah Indonesia atas sejumlah bantuan yang telah diberikan. Indonesia kerap memberikan bantuan teknis, seperti pelatihan, kepada negara dengan populasi sekitar 12 ribu orang tersebut.

Menteri Luar Negeri, Perdagangan, Pariwisata, Lingkungan dan Tenaga Kerja Tuvalu, Taukelina Finikaso menuturkan pihaknya juga mengapresiasi langkah Indonesia untuk meningkatkan kehadiran di kawasan Pasifik Selatan.

"Memang kami memiliki hubungan dengan Indonesia untuk waktu yang cukup lama saat ini dan sangat menyenangkan untuk dicatat bahwa Indonesia telah meningkatkan kegiatannya di Pasifik Selatan," kata Taukelina saat menyampaikan sambutan dalam pembukaan pertemuan Indonesia-Soth Pacific Forum (ISPF) di Jakarta, Kamis (21/3/2019).

"Kami sangat berhutang budi kepada kepemimpinan Indonesia dan juga bantuan yang telah mereka berikan kepada kami melalui pelatihan dan juga bantuan teknis," sambungnya.

Dia lalu mengatakan, Tuvalu juga berterima kasih kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk inisiatif menggelar ISPF dan berharap Indonesia dapat membantu mereka dalam isu perubahan iklim.

"Terutama masalah bahwa kita semua berbagi gerakan yang sama dan kami juga melihat pelarangan plastik sekali pakai," tukasnya.

Credit sindonews.com

Indonesia-Pasifik Selatan sepakat hadapi IUU Fishing, perubahan iklim

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Desra Percaya dalam konferensi pers penutupan Forum Indonesia-Pasifik Selatan (ISPF) di Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Kamis (21/3/2019). (Kemlu RI)

Jakarta (CB) - Pemerintah Indonesia dan negara-negara di Pasifik Selatan sepakat menghadapi dua tantangan utama regional, yakni penangkapan ikan secara ilegal atau IUU Fishing dan perubahan iklim melalui kegiatan Indonesia-South Pacific Forum (ISPF).

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Desra Percaya, yang juga adalah Ketua kegiatan ISPF, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, mengatakan kesepakatan untuk memberantas IUU Fishing dan mitigasi perubahan iklim tercantum dalam dokumen pernyataan ketua atau chairman statement ISPF.

"Intinya, mengidentifikasi tantangan bersama yang dihadapi Indonesia dan negara Pasifik Selatan dan berbagai pilihan solusi untuk mengatasi tantangan bersama," ujar Desra.

Pemberantasan IUU Fishing juga diperkuat dengan kesepakatan Indonesia dan Pasifik Selatan untuk melestarikan sumber daya laut melalui upaya penangkapan hasil laut secara berkelanjutan (sustainable fishery).

Dalam menghadapi perubahan iklim, Indonesia dan Pasifik Selatan sepakat untuk saling berbagi pengetahuan dan teknologi untuk menekan emisi karbon.

"Kami berkomitmen bersama untuk melakukan mitigasi dampak perubahan iklim melalui transfer pengetahuan dan teknologi rendah karbon," kata Desra.

Selain kedua isu tersebut, Forum Indonesia-Pasifik Selatan juga membahas kerja sama peningkatan konektivitas dan pembangunan berkelanjutan berdasarkan ekonomi kelautan.

"Kami sepakat untuk mendukung pembangunan infrastruktur di negara-negara Pasifik Selatan diperlukan skema pembiayaan yang kreatif," kata Desra.

Pertemuan Forum Indonesia-Pasifik Selatan bertema "Our future, shared ocean, shared prosperity" (Masa depan kita, laut kita, kesejahteraan bersama) itu diikuti 15 negara dan dua wilayah (Niue dan Kaledonia Baru) di Pasifik Selatan.

Credit antaranews.com

Forum Indonesia-Pasifik Selatan Hasilkan Tiga Perjanjian

JAKARTA - Tiga perjanjian diteken dalam Forum Indonesia-Pasifik Selatan (ISPF). Dua perjanjian masih bersifat rencana memulai pembicaraan dan satu perjanjian sudah berbentuk nota kesepahaman atau MoU.

ISPF merupakan forum kerja sama yang digagas Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan. Terdapat 15 negara yang turut serta dalam forum ini, yakni Australia, Selandia Baru, Federasi Mikronesia, Fiji, Kaledonia Baru, Kepulauan Marshall, Kiribati, Nauru, Palau, Papua Nugini, Tonga dan Tuvalu.

Dua dari tiga perjanjian tersebut adalah pernyataan bersama menteri antara Indonesia dengan Papua Nugini tentang peluncuran Preferential Trade Agreement (PTA) dan pernyataan bersama antara Indonesia dengan Fiji tentang peluncuran PTA.

Perjanian terakhir yang sudah dalam bentuk MoU adalah antara Indonesia Eximbank dengan Audie Building Industry. Penandatanganan MoU ini diharapkan dapat mendukung proyek-proyek di negara-negara Pasifik Selatan.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi mengatakan perjanjian-perjanjian tersebut dibuat untuk memperluas dan mempererat kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan.

"Salah satu hasil dari ISPF ini adalah Indonesia menyepakati untuk mulai membahas PTA dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan, yaitu dimulainya proses negosiasi PTA dengan Papua Nugini. Kita juga menyepakati keinginan diluncurkannya pembentukan PTA dengan Fiji," kata Retno pada Kamis (21/3/2019).

Credit sindonews.com

Uni Eropa-Inggris Sepakat Brexit Ditunda

BRUSSELS - Para pemimpin Uni Eropa (UE) setuju untuk menunda proses keluarnya Inggris dari blok tersebut atau Brexit. Mereka menawarkan penundaan Brexit hingga 22 Mei dengan syarat anggota parlemen setuju dengan Theresa May dalam pemungutan suara minggu depan.

Jika kesepakatan ditolak dalam pemungutan suara yang berarti ketiga kalinya di parlemen, Inggris akan diberikan waktu hingga 12 April untuk datang ke Dewan Eropa dengan proposal untuk langkah ke depan.

Kemungkinan akan terbuka untuk perpanjangan lebih lanjut dari beberapa bulan jika Inggris setuju untuk mengambil bagian dalam pemilihan Parlemen Eropa pada bulan Mei.

Presiden Dewan Eropa Donald Tusk mengatakan bahwa tanggapan terhadap permintaan Inggris untuk perpanjangan proses penarikan Pasal 50 disepakati dengan suara bulat oleh para pemimpin 27 negara anggota lainnya.

Ia langsung melakukan pertemuan empat mata dengan Perdana Menteri Inggris Theresa May yang telah menyetujui rencana tersebut.

Tusk mengatakan bahwa 12 April adalah tanggal penting bagi Inggris karena jika mereka memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan Parlemen Eropa maka perpanjangan yang panjang akan menjadi tidak mungkin.

“12 April adalah tanggal penting dalam hal Inggris bertanya-tanya apakah akan mengadakan pemilihan Parlemen Eropa. Jika tidak diputuskan melakukannya maka opsi perpanjangan yang lama akan segera menjadi tidak mungkin," kata Tusk seperti dikutip dari Belfast Telegraph, Jumat (22/3/2019).

Ditanya berapa lama perpanjangan panjang akhirnya yang ditawarkan ke Inggris, Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker menjawab: "Sampai akhir."

"Sejak hari referendum posisi 27 anggota Komisi Eropa telah bersatu dan tegas. Kami telah bekerja tanpa lelah untuk menegosiasikan Perjanjian Penarikan," ujar Juncker.

“Kami telah melakukan semua yang kami bisa untuk menyelesaikannya. Kami diminta klarifikasi pada bulan Desember, kami memberikannya kepada mereka. Kami diminta jaminan pada bulan Januari, kami memberikannya kepada mereka," sambungnya.

“Saya diminta jaminan lebih lanjut pada Senin lalu di Strasbourg, khususnya sehubungan dengan backstop, saya memberikannya kepada mereka," katanya.

“Jadi saya harus menyambut bahwa hari ini, ke-27 pemimpin mendukung klarifikasi dan jaminan yang mengikat secara hukum yang Perdana Menteri May dan saya sepakati di Strasbourg. Ini menutup dan menyelesaikan paket lengkap. Tidak ada lagi yang bisa kita miliki," tukasnya.

May sendiri menyambut baik pengumuman itu.

"Pertama, saya menyambut persetujuan Dewan tentang jaminan yang mengikat secara hukum sehubungan dengan hambatan Irlandia Utara, yang saya negosiasikan dengan Presiden Juncker pekan lalu," ujarnya dalam konferensi pers di Brussels.

"Ini harus memberikan jaminan ekstra kepada Parlemen bahwa jika kejadian yang tidak mungkin terjadi itu akan digunakan hanya akan bersifat sementara dan bahwa Inggris dan Uni Eropa akan mulai bekerja segera untuk mengganti backstop dengan pengaturan alternatif pada akhir Desember 2020," imbuhnya.

May mengatakan jika Parlemen Inggris tidak menyelesaikan kesepakatannya minggu depan, Dewan Eropa akan memperpanjang Pasal 50 hingga 12 April ketika Inggris akan memiliki pilihan tidak ada kesepakatan atau mengajukan rencana alternatif.

Ia mengatakan jika ini melibatkan perpanjangan kembali maka Inggris harus mengambil bagian dalam pemilihan Parlemen Eropa.

"Saya sangat yakin akan menjadi kesalahan untuk meminta orang-orang di Inggris untuk berpartisipasi dalam pemilihan ini tiga tahun setelah pemungutan suara untuk meninggalkan Uni Eropa," imbuhnya.

May mengatakan dia akan melakukan yang terbaik untuk memastikan kesepakatannya disahkan minggu depan.

"Apa yang digarisbawahi oleh keputusan hari ini adalah pentingnya House of Commons meloloskan kesepakatan Brexit minggu depan sehingga kita dapat mengakhiri ketidakpastian dan pergi dengan cara yang lancar dan tertib," katanya.

"Besok pagi aku akan kembali ke Inggris dan bekerja keras untuk membangun dukungan untuk menyelesaikan kesepakatan," tandasnya.

Credit sindonews.com

Beberapa ledakan guncang ibu kota Afghanistan, enam orang tewas

Dokumentasi ledakan di dekat Gedung Parlemen Afghanistan, di Kabul, Senin (22/6/15). (REUTERS/Mohammad Ismail)

Kabul (CB) - Enam orang tewas dan hampir 30 orang lagi cedera ketika beberapa ledakan mengguncang Ibu Kota Afghanistan, Kabul, Kamis, kata Kementerian Kesehatan negeri itu.

Baseer Mujahed, Juru Bicara bagi Polisi Nasional Afghanistan di Kabul, mengatakan kepada Kantor Berita Turki, Anadolu, ledakan bom rakitan (IED) menggunakan Permukiman Karta-e-Sakhi di Kabul Barat, selama perayaan Nevruz, yang menandai awal musim semi.

Sebelumnya, Mujahed telah mengatakan dua orang tewas dan lebih dari selusin lagi cedera dalam ledakan itu. Namun, Kementerian Kesehatan Masyarakat belakangan mengubah jumlah korban jiwa jadi enam dan cedera jadi 29.

Belum ada klaim pertanggung-jawaban dalam serangan tersebut. Lembaga lokal Tolo News melaporkan bahan peledak rakitan pinggir jalan dan bom mortir digunakan dalam serangan itu.

Suasana di Kabul, Afghanistan. (Anadolu)

Credit antaranews.com

Kamis, 21 Maret 2019

Sawitnya Ditolak, RI Ancam Boikot Produk Eropa

Foto: dok. GAPKI

Jakarta - Pemerintah Indonesia menyatakan pendapatnya mengenai sikap diskriminatif yang dilakukan parlemen Uni Eropa terhadap komoditas sawit nasional. Pemerintah ingin komoditas sawit nasional mendapat perlakuan yang setara di pasar komoditas Uni Eropa.

Untuk itu hari ini di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Menteri Koordinator Bidang Perokonomian Darmin Nasution dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan sikap terhadap sikap diskriminatif dari Uni Eropa.

Keduanya menyatakan pemerintah akan melakukan cara apapun untuk melawan penolakan sawit di Eropa. Salah satunya adalah ancaman opsi boikot produk Eropa.

Darmin dan Luhut Sepakat Kecam Uni Eropa

Foto: Ristu Hanafi/detikcom

Darmin dan Luhut berkumpul bersama di Kantor Kementerian Luar Negeri. Mereka berdua secara kompak menyatakan sikap pemerintah Indonesia atas penolakan sawit di Uni Eropa.

"Kita ingin membatalkan Union Delegated Act RED (Renewable Energy Directive) II, sebagai diskirkminasi minyak kelapa sawit dengan minyak lainnya. Indonesia akan membawa ke WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) dalam langkah melawan, artinya kita tidak mau diperlakukan begini oleh negara Eropa," tegas Darmin di Ruang Nusantara Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2019).

Senada dengan Darmin, Luhut dengan menggebu-gebu mengutuk langkah diskriminatif Uni Eropa pada komoditas sawit. Bahkan Luhut mengaku bingung dengan perilaku dari Uni Eropa, padahal pihaknya sudah sering berkomunikasi.

"Kami sangat kompak, kami dua Menko tidak bisa paham bisa sebegini kencang padahal kami sudah kesana, kita nanti akan bawa ke WTO, tapi perlu kita ketahui kita nggak akan pernah goyang mengenai itu. Saya tegaskan, kami bukan negara pengemis kami great country Indonesia," ungkap Luhut.

Dengan kebijakan Union Delegated Act RED (Renewable Energy Directive) II, nantinya Uni Eropa akan menghentikan penggunaan produk kelapa sawit untuk kebutuhan sehari-hari. Kelapa sawit sendiri ditolak karena memiliki berdampak besar pada lingkungan.

Padahal, Uni Eropa sendiri merupakan pasar ekspor terbesar kedua produk minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) dan turunannya. Tahun lalu, ekspor ke Uni Eropa mencapai 4,7 juta ton atau 14,67% dari total ekspor sebesar 32,02 juta ton.

Luhut Ancam Boikot Perdagangan RI-UE

Foto: Syahdan Alamsyah

Luhut menyatakan Indonesia akan melawan kebijakan penolakan kelapa sawit di Uni Eropa. Dia mengatakan akan memerangi kebijakan tersebut dengan segala cara.

Hal yang mungkin dilakukan adalah memboikot perdagangan dengan Uni Eropa. Namun, Indonesia sendiri masih mengimpor barang dari Eropa.

"Ya kita lihat. Kami pertimbangkan semua, tadi saya sudah sebutkan beberapa, dalam hidup ini harus punya pilihan," ungkap Luhut.

Meskipun belum memastikan pemboikotan perdagangan, dengan tegas Luhut menyatakan bahwa Indonesia akan berdiri dan melawan kebijakan diskriminatif Uni Eropa. Termasuk kemungkinan memboikot perdagangan.

"Kami tidak mau didikte! Kami harus tegas," tegas Luhut.

Luhut tidak menyebut secara spesifik produk apa yang kemungkinan bisa diboikot. Namun, setidaknya hingga kini Indonesia merupakan importir sejumlah produk dari Eropa.

Seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi, kelas menengah Indonesia bisa saja akan meningkat pesat, hingga saat ini sendiri ada 55 juta orang.

Eropa disebutkannya bisa kehilangan pasar cukup besar apabila sampai Indonesia memboikot perdagangan dengan Eropa.

"Banyak sekali produk-produk Uni Eropa yang kami butuhkan. Dengan kelas menengah 55 juta orang sekarang dan jumlah penduduk 269 juta orang, pasarnya sangat besar," jelas Luhut.

Namun, setidaknya Luhut menyebutkan sektor penerbangan di Indonesia akan meningkat tiga kali lipat pada 2034 dengan mencapai 270 juta penumpang per tahun. Atas hal tersebut, bisa saja Indonesia membutuhkan sekitar ribuan pesawat pabrikan Eropa.

Sawit Entaskan Kemiskinan RI

Foto: dok. GAPKI

Luhut menilai kelapa sawit bisa menekan angka kemiskinan. Bahkan, menurutnya Indonesia telah dipuji oleh banyak negara karena dapat menggunakan komoditas kelapa sawit untuk mengentaskan kemiskinan.

"Indonesia itu negara agraris, semua tergantung dengan pertanian. Lalu faktanya menyebutkan bahwa palm oil turunkan poverty (kemiskinan) kita di bawah 10%, di IMF World Bank kita dibilang champion karena palm oil turunkan kemiskinan," ungkap Luhut.

Luhut menegaskan kepada Uni Eropa untuk meninjau kembali kebijakan penolakan sawit, karena menurutnya apabila sawit ditolak bagaimana pemerintah mau membela rakyat. Luhut menyampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah mengecam kebijakan penolakan sawit ini.

"Tolong (UE) lihat juga dari kaca mata kami, kalau presiden nggak bela ini, lalu kami bela rakyat kami bagaimana? Tadi presiden kasih statement keras soal ini," jelas Luhut.

Jutaan Orang Menggantungkan Hidup pada Sawit
Darmin menyebutkan bahwa industri kelapa sawit menyerap banyak tenaga kerja di Indonesia. Dengan adanya lapangan pekerjaan maka masyarakat dapat mendapatkan upah dari pekerjaannya dan keluar dari garis kemiskinan.

"CPO (crude palm oil) kelapa sawit bagi Indonesia itu merupakan komoditi nomor satu. Bukan hanya devisa terbanyak tetapi juga mempekerjakan orang banyak sekali," ungkap Darmin.

Darmin mengatakan, di Indonesia ada jutaan orang yang menggantungkan hidupnya dari sawit. Belum lagi ditambah dengan para petani lokal yang juga ikut menggantungkan hidupnya dari kelapa sawit.

"(Sawit) employment nya 7,5 juta ditambah 12 juta direct employee. Apalagi kita lihat small holders petani rakyat 2,6 juta hektar dan bisa pekerjakan 4,6 juta," kata Darmin.

Senada dengan Luhut, Darmin juga menilai industri kelapa sawit pun dapat berkontribusi untuk mengentaskan kemiskinan. Untuk itu, dia akan melawan segala upaya yang memboikot sawit termasuk kampanye penolakan sawit Uni Eropa.

"Yang namanya CPO ini sangat erat kaitannya dengan pencapaian SDG termasuk pilar nomor satu poverty alleviation (pengentasan kemiskinan). Jadi kita tidak mau ini diganggu gugat apalagi dengan cara rumusan proteksionisme yang terselubung dengan penelitian-penelitian ilmiah," ungkap Darmin.

Credit finance.detik.com

Pakistan Kerahkan Semua Jet Tempur F-16 di Dekat India

NEW DELHI - Angkatan Udara India (IAF) meminta pemerintah untuk segera membeli amunisi baru. Permintaan itu muncul setelah Pakistan mengerahkan semua jet tempur F-16 di dekat perbatasan India.

Islamabad juga dilaporkan telah memindahkan kamp-kamp teror keluar dari jangkauan serangan pesawat tempur IAF ke ujung barat di Wilayah Suku yang Dikelola Pemerintah Federal (FATA).

Laporan yang diterbitkan Economic Times, Rabu (20/3/2019) mengatakan ada aktivitas penerbangan yang sibuk di kedua sisi perbatasan, termasuk di malam hari. India terus mempertahankan kewaspadaan operasional yang tinggi dengan menerbangkan beberapa sorti tambahan dari sejumlah jet tempurnya.

“Rudal-rudal ini memiliki (masa) kehidupan tertentu. Ketika disimpan di dalam tabung, itu dihitung dalam hal usia sistem yang bertahun-tahun, tetapi ketika jet-jet tempur dikerahkan secara operasional, kehidupan rudal tergantung pada jumlah serangan yang dilakukan. Jadi kita perlu pengisian baru," kata sumber pejabat tinggi pemerintah India.

Amunisi yang dibutuhkan sebagian besar adalah rudal air-to-air (udara ke udara) yang dibawa jet-jet tempur yang sedang berpatroli untuk melawan pasukan udara Pakistan.

Apa yang membuat pihak India semakin kesal adalah bahwa terlepas dari semua konsultasi yang sibuk dengan Amerika Serikat setelah serangan di Balakot, Angkatan Udara Pakistan telah mengerahkan semua jet tempur F-16 di pangkalan-pangkalan terdepan di sepanjang perbatasan dengan India. Wilayah udara Pakistan juga belum sepenuhnya dibuka untuk lalu lintas sipil meskipun penerbangan normal telah dibuka kembali di pihak India.

Ketika serangan di Balakot mengejutkan Pakistan, yang mengantisipasi serangan di markas Jaish-e-Mohammad di Bahawalpur, input intelijen India menunjukkan bahwa setelah serangan "non-militer", kamp-kamp teror telah dipindahkan ke wilayah FATA. Tujuannya, untuk membawa mereka keluar dari jangkauan jet tempur India yang beroperasi dari dekat Garis Kontrol (Line of Control/LoC) Kashmir.

“F-16 telah didistribusikan di seluruh pangkalan udara Pakistan. Mereka terus melakukan penerbangan malam dan memiliki jaringan pertahanan udara dalam keadaan siaga," lanjut sumber tersebut kepada Economic Times. Sedangkan jet-jet tempur India juga masih dalam posisi untuk mencegah kesalahan atau agresi apapun.

Di pihak India, jet-jet tempur berada garis depan, termasuk Su-30MKI dan Mirage 2000. Dua jenis jet tempur itu ditempatkan untuk reaksi cepat dan kekuatan tempur telah meningkat di pangkalan udara di Jammu dan Kashmir.

Militer maupun pemerintah kedua pihak secara resmi belum berkomentar atas laporan media tersebut.

Credit sindonews.com

Uni Eropa Perkuat Kekuatan Militer di Indo-Pasifik Hadapi Cina

Kapal perang Inggris HMS Sutherland berlayar ke Laut Cina Selatan untuk peringatkan Beijing tentang kebebasan berlayar di perairan yang dipersengketakan Cina dan beberapa negara.

CB, Jakarta - Uni Eropa memperkuat kehadirannya di perairan Indo-Pasifik untuk menghadapi kekuatan Cina yang telah mengklaim berdaulat di perairan yang menjadi jalur perdagangan laut terbesar ke tiga di dunia.
"Uni Eropa sudah mulai beri tanda untuk hadir di Indo-Pasifik," kata Liselotte Odgaard, pengajar tamu di Hudson Institute, dalam acara diskusi peran Uni Eropa di wilayah Indo-Pasifik pada hari Senin, 19 Maret 2019, seperti dikutip dari Sydney Morning Herald.
Perairan di wilayah Indo-Pasifik ini menjadi jalur perdagangan internasional dengan senilai US$124 miliar.

Menurut Odgaard, Uni Eropa memiliki garis kebijakan umum seperti menolak klaim Cina di Laut Cina Selatan dan mendukung kawasan itu sebagai jalur pelayaran bebas.
Sinyal kehadiran Uni Eropa telah dilakukan oleh negara anggotanya selama ini. Angkatan laut Prancis telah melakukan operasi di Laut Cina Selatan sejak tahun 2014. Sejumlah negara telah mengirimkan personilnya untuk bergabung dengan kapal laut Prancis guna mendukung seruan Uni Eropa menegakkan peraturan internasonal bahwa perairan Laut Cina Selatan bebas dilayari.
"Tahun ini sebagai contoh, Denmark akan mengirimkan kapal perang frigate dan Prancis akan mengirim kapal induk ke Indo-Pasifik," ujar Odgaard.

Sejumlah negara Uni Eropa melakukan latihan militer dengan India dan Jepang. Prancis sedang mendiskusikan tentang kemungkinan mengadakan latihan dengan militer Jepang.
Inggris berencana mengerahkan satu kapal induk yang membawa sejumlah pesawat tempur. Inggris juga sedang mempertimbangkan untuk mendirikan pangkalan militer baru di wilayah Indo-Pasifik.
Inggris bahkan telah melakukan operasi bersama dengan Amerika Serikat. Kapal perang Inggris berlayar mendekati pulau yang diklaim Cina di Laut Cina Selatan pada Agustus lalu, membuat Beijing naik darah.
Angkatan Laut Inggris juga melakukan latihan perang bersama Amerika Serikat di wilayah yang dipersengketakan oleh beberapa negara.

Menurut Patrick Cronin, kepala keamanan Asia-Pasifik di Hudson Institute, Eropa berusaha mendorong Beijing untuk mematuhi peraturan internasional tentang pelayaran bebas di perairan internasional.
Belanda mengatakan pada Oktober lalu akan mengirim kapal perangnya untuk bergabung dengan kapal induk Inggris HMS Queen Elizabeth dalam operasi pertamanya di perairan Indo-Pasifik pada tahun 2021.
Sementara, patroli kapal perang dan pesawat tempur Amerika Serikat semakin meningkat untuk memastikan perairan Indo-Pasifik bebas dan terbuka bagi semua pelayaran dan menolak klaim Cina berdaulat di wilayah itu.

Credit tempo.co

Resmi, Selandia Baru Larang Senapan Serbu dan Senjata Semi Otomatis

WELLINGTON - Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern mengumumkan, larangan penjualan senapan serbu dan semi otomatis pada Kamis (21/3/2019). Larangan itu merupakan reaksi keras atas serangan teror Christchurch yang menewaskan 50 orang.

"Hari ini saya mengumumkan bahwa Selandia Baru akan melarang semua senjata semi-otomatis bergaya militer. Kami juga akan melarang semua senapan serbu," kata Ardern, sambil mengumumkan langkah-langkah sementara yang akan menghentikan serbuan pembelian sebelum undang-undang diberlakukan.

"Efeknya ini berarti bahwa tidak seorang pun akan dapat membeli senjata-senjata ini tanpa izin untuk mendapatkannya dari polisi. Saya dapat meyakinkan orang-orang bahwa tidak ada gunanya mengajukan izin seperti itu," ujarnya seperti dikutip dari France24.

Ia menambahkan bahwa magazine dan perangkat berkapasitas tinggi mirip dengan stock bump - yang membuat senapan menyala lebih cepat - juga akan dilarang.

"Singkatnya, setiap senjata semi-otomatis yang digunakan dalam serangan teroris pada hari Jumat akan dilarang di negara ini," tegasnya.

Sementara untuk senjata yang masih beredar di luar, Ardern mengumumkan skema pembelian kembali yang akan menelan biaya antara USD69 juta dan USD139 juta, tergantung pada jumlah senjata yang diterima.

"Untuk pemilik senjata yang saat ini telah kami telah kami larang, saya mengakui bahwa banyak dari Anda akan bertindak sesuai hukum," kata Ardern.

"Sebagai pengakuan atas hal itu dan untuk memberi insentif pada pengembalian, kami akan membangun skema pembelian kembali," terangnya.

Siapa pun yang menyimpan senjata setelah periode amnesti akan menghadapi denda hingga USD4.000 dan tiga tahun penjara.

Dalam kesempatan itu, Ardern juga menepis jika larangan itu akan mendapat perlawanan.

"Sebagian besar warga Selandia Baru akan mendukung perubahan ini. Saya merasa sangat yakin akan hal itu," tukasnya.

Credit sindonews.com

Lembaga Intelijen Global Investigasi Teror di Selandia Baru

PM Jacinda Ardern mengunjungi keluarga korban serangan teror di Selandia Baru pada Senin, 17 Maret 2019 di Kota Christchurch. Meaww

CB, Wellington – Kepala Polisi Selandia Baru, Komisioner Mike Bush, mengatakan lembaga intelijen global mengumpulkan informasi mengenai terdakwa serangan teror di Selandia Baru Brenton Harrison Tarrant.

Lembaga intelijen yang terlibat dalam investigasi kasus ini berasal dari Australia, Kanada dan Inggris selain Selandia Baru.

“Saya bisa pastikan kepada Anda bahwa ini adalah investigasi internasional secara penuh,” kata Bush kepada media seperti dilansir Reuters pada Rabu, 20 Maret 2019 waktu setempat.
Tarrant, yang berasal dari Kota Grafton, New South Wales, Australia, melakukan penembakan massal terhadap jamaah salat Jumat di dua masjid yaitu masjid Al Noor dan masjid Linwood.

Sebanyak 50 orang tewas dalam penembakan membabi-buta itu, yang juga menyasar perempuan dan anak-anak. Sebanyak 29 orang masih menjalani perawatan medis di rumah sakit dengan delapan orang dalam kondisi kritis. Seorang WNI bernama Lilik Abdul Hamid termasuk korban meninggal.
Banyak korban yang menjalani operasi berulang karena menderita luka tembak yang kompleks. Pelaku menggunakan dua senapan AR-15 dengan magazine yang berukuran besar serta sebuah shotgun.
Reuters melansir media menanyakan mengenai lemahnya undang-undang senjata, yang akan diperketat oleh pemerintahan PM Jacinda Ardern.
Media juga bertanya kepada Bush apakah otoritas cukup fokus dalam memantau risiko yang muncul dari ekstrimis sayap kanan.

Masyarakat bergegas menghadiri upacara pemakaman bagi para korban penembakan di masjid, di Memorial Park Cemetery di Christchurch, Selandia Baru, Rabu, 20 Maret 2019. Seorang WNI bernama Lilik Abdul Hamid menjadi salah satu korban tewas. REUTERS/Jorge Silva

Bush juga menjelaskan tim koroner sedang berusaha keras mempercepat proses identifikasi serta pemeriksaan penyebab kematian para korban. Ini agar otoritas bisa segera menyerahkan jasad para korban kepada keluarganya untuk dikuburkan.
“Keluarga para korban merasa resah dengan penundaan karena ajaran Islam mengatur jasad agar dikubur dalam waktu 24 jam,” begitu dilansir Reuters.

Orang-orang menghadiri upacara pemakaman bagi para korban penembakan di masjid, di Memorial Park Cemetery di Christchurch, Selandia Baru, Rabu, 20 Maret 2019. Peristiwa terorisme tersebut menewaskan 50 jemaah Salat Jumat dan melukai 50 lainnya. REUTERS/Jorge Silva
“Kita tidak bisa mendakwa pembunuhan jika tidak mengetaui penyebab kematian. Jadi ini proses yang komprehensif yang harus diselesaikan sesuai standar tertinggi,” kata dia.

Pada Rabu, enam orang korban telah dikuburkan termasuk seorang ayah dan putranya yang merupakan pengungsi asal Suriah. Keduanya adalah Khaled dan Hamza Mustafa. Keduanya baru tiba beberapa bulan di Selandia Baru. Anak lelaki kedua, Zaid Mustafa, terluka tembak dan menjalani perawatan dengan duduk di kursi roda. Dia ikut menghadiri upacara pemakaman sambil ditemani sejumlah anggota keluarga korban teror di Selandia Baru.

Credit tempo.co

FBI Turun Tangan Usut Sertifikasi Boeing 737 MAX

Ilustrasi anggota Biro Penyelidik Federal Amerika Serikat (FBI). (Laura Buckman)

Jakarta, CB -- Biro Penyelidik Federal Amerika Serikat (FBI) dilibatkan dalam penyelidikan dugaan penyimpangan dalam proses sertifikasi pesawat 737 MAX buatan Boeing. Hal ini membuat aparat penegak hukum yang ikut mengusut pesawat itu bertambah.

Seperti dilansir Reuters, Kamis (21/3), ketika dikonfirmasi FBI menolak memberikan komentar. Sikap yang sama juga terjadi pada Boeing.

Sebelumnya jaksa federal dan Kementerian Perhubungan AS menyelidiki proses pengembangan 737 MAX. Hal ini terjadi setelah kecelakaan yang terjadi pada tipe itu yang digunakan dalam penerbangan maskapai Lion Air JT610 dan Ethiopian Airlines ET302.

Dua kecelakaan maut itu hanya berselang lima bulan. Apalagi pesawat itu masih baru dan dilengkapi perangkat paling mutakhir.

Karena kecelakaan itu juga, sejumlah negara dan maskapai melarang penggunaan Boeing 737 MAX. Alhasil, 300 unit burung besi itu diistirahatkan sementara sambil menunggu proses pemeriksaan dan penyelidikan.

Saham Boeing juga anjlok akibat larangan terbang itu.

Biro Penyelidik Penerbangan Prancis (BEA) menyatakan dari hasil pengusutan permulaan terhadap data kotak hitam, terlihat ada kemiripan antara kecelakaan Ethiopian Airlines ET302 dan Lion Air PK-LQP. Menurut mereka hal itu akan menjadi bahan untuk penyelidikan lebih jauh.

Pemerintah Ethiopia yang memutuskan mengirim dua kotak hitam pesawat Boeing 737 MAX 8 maskapai Ethiopian Airlines yang jatuh pada 10 Maret lalu ke Prancis, karena mereka tidak mempunyai kemampuan dan peralatan untuk menganalisis data pada perangkat itu. Insiden itu menyebabkan 157 awak dan penumpangnya meninggal.

Menurut Menteri Perhubungan Ethiopia, Dagmawit Moges, hasil kesimpulan awal dari pembacaan data di kotak hitam akan diungkap dalam 30 hari. Dia menyatakan data kecelakaan Lion Air akan dibandingkan dengan insiden Ethiopian Airlines.

Dari data penerbangan yang dilansir situs FlightRadar24, kedua pesawat itu sempat mengalami kendala dalam mempertahankan ketinggian jelajah sebelum jatuh.

Banyak pihak mencurigai sistem anti-stall (MCAS) yang ditambahkan di 737 MAX 8. Perangkat itu secara otomatis memerintahkan hidung pesawat menurun ketika pesawat dianggap dalam situasi stall.

Dalam kasus Lion Air, pilot mengalami kesulitan mengendalikan pesawat ketika mengaktifkan mode autopilot. Perangkat MCAS terus menerus mengarahkan hidung pesawat menukik tak berapa lama usai lepas landas.

Pesawat Boeing 737 MAX 8 milik Ethiopian Airlines jatuh tak jauh dari di ibu kota Ethiopia, Addis Ababa, saat hendak menuju Nairobi, Kenya, 10 Maret 2019.

Pesawat itu mengangkut 157 penumpang dari 32 negara dan seluruhnya dipastikan tewas dalam kecelakaan itu.

Hasil penyelidikan sementara, pilot Ethiopian Airlines dengan nomor penerbangan 302 itu sempat meminta untuk kembali, setelah beberapa menit lepas landas dari bandara Bole di Addis Ababa pada pukul 08.38 pagi waktu setempat.

Credit cnnindonesia.com

Mahkamah Kejahatan Internasional Terus Selidiki Rodrigo Duterte

Presiden Filipina Rodrigo Duterte. REUTERS

CB, Jakarta - Jaksa Mahkamah Kejahatan Internasional (International Criminal Court/ICC) mengatakan pemeriksaan terhadap kejahatan kemanusiaan pemerintahan Presiden Filipina Rodrigo Duterte akan tetap berlanjut, meskipun Filipina menarik diri dari ICC.
Filipina secara resmi mengumumkan pengunduran diri dari pengadilan yang bermarkas di Den Haag pada Minggu, 17 Maret 2019.

Dikutip dari Reuters, 21 Maret 2019, Jaksa Fatou Bensouda mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa International Criminal Court terus memiliki yurisdiksi atas kemungkinan kejahatan yang dilakukan selama periode negara tersebut menjadi anggota.

Bensouda telah memeriksa apakah ribuan pembunuhan di luar proses pengadilan yang diduga dilakukan selama tindakan keras Presiden Rodrigo Duterte terhadap narkoba sudah cukup untuk menjamin penyelidikan formal.

Jaksa Mahkamah Kejahatan Internasional, ICC, Fatou Bensouda [File photo]
Juru bicara Duterte mengatakan ICC tidak memiliki dasar untuk melanjutkan pemeriksaan pendahuluan dan pemerintah tidak akan bekerja sama dengan ICC.
"Mereka tidak bisa masuk ke sini jika itu tujuan mereka, untuk menyelidiki. Anda sudah masuk ke dalam kedaulatan kami," kata juru bicara kepresidenan Salvador Panelo pada konferensi pers reguler, seperti dikutip dari Reuters.
Lebih dari 5.000 tersangka pengedar narkoba tewas dalam operasi anti-narkotika polisi sejak Duterte menjabat pada Juni 2016.
Kelompok-kelompok HAM dan para kritikus mengatakan beberapa pembunuhan adalah eksekusi singkat. Polisi membantah tuduhan tersebut, mengatakan mereka harus menggunakan kekuatan mematikan karena tersangka bersenjata dan melawan saat penangkapan.

Filipina secara sepihak mengundurkan diri dari ICC pada Maret 2018 atas apa yang disebut Duterte sebagai serangan keterlaluan dan pelanggaran proses hukum olehnya.
"Kami telah menunjukkan bahwa di negara ini kami memiliki sistem peradilan yang kuat dan fungsional dan sangat efektif," kata Panelo.
Jubir kepresidenan Filipina itu mengatakan bahwa prosedur Mahkamah Kejahatan Internasional adalah salah satu bentuk penganiayaan politik terhadap Rodrigo Duterte.

Credit tempo.co

Serangan koalisi AS tewaskan 3.035 orang di suriah

Ilustrasi, suasana di Suriah. (Anadolu Agency) (Anadolu)

Idlib (CB) - Ribuan warga sipil tewas sementara lebih dari setengah juta orang lagi kehilangan tempat tinggal di Suriah sejak September 2014, ketika pasukan koalisi internasional pimpinan AS melancarkan "aksi kontra-teror", kata satu organisasi kemanusiaan yang berpusat di Inggris, pada Rabu (20.3).

Laporan oleh Jaringan Suriah bagi Hak Asasi Manusia "mendokumentasikan 3.035 warga sipil tewas, termasuk 924 anak dan 656 perempuan (perempuan dewasa) di tangan pasukan koalisi internasional sejak dimulainya campur-tangan militer mereka di Suriah sampai Maret 2019".

Laporan itu juga mengungkapkan bahwa "sedikitnya 560.00 warga telah dipaksa mengungsi oleh serangan pasukan koalisi internasional.

Laporan tersebut memperlihatkan 32 persen kematian warga sipil disebabkan oleh serangan koalisi selama masa jabatan mantan presiden AS Barack Obama, dan serangan itu "mulai bersifat lebih sistematis dan menimbulkan lebih banyak kekacauan di bawah pemerintahan Presiden (Donald) Trump".

"Serangan yang dilancarkan oleh pasukan koalisi internasional selama masa jabatan presiden Obama menewaskan sedikitnya 976 warga sipil, termasuk 194 anak kecil, dan 294 perempuan", kata kelompok hak asasi manusia tersebut, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi.

Selama masa jabatan Presiden Trump, kata laporan itu, jumlah orang yang tewas adalah "tak kurang dari 2.059 warga sipil, termasuk 730 anak kecil dan 362 peempuan".

Pasukan koalisi internasional, katanya, juga melancarkan sedikitnya lima serangan dengan menggunakan amunisi pembakar.

Laporan tersebut juga mendokumentasikan "sedikitnya 172 serangan terhadap instalasi sipil, termasuk 25 serangan terhadap sekolah, 16 serangan terhadap instalasi medis dan empat serangan terhadap pasar".

Credit antaranews.com

Pasukan Antariksa AS akan Lawan Ancaman Senjata Hipersonik Rusia

WASHINGTON - Amerika Serikat akan menggunakan cabang baru militernya, Pasukan Antariksa, untuk melawan ancaman sistem senjata hipersonik yang sedang dikembangkan oleh Rusia dan China. Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertahanan Patrick Shanahan.

"Kami menyusun peta panduan, dan peta panduan ini adalah tentang bagaimana kami memanfaatkan antariksa untuk mengurangi ancaman terhadap Amerika Serikat," kata Shanahan dalam sebuah acara di Pusat Studi Strategis dan Internasional di Washington, seperti dikutip Sputnik, Kamis (21/3/2019).

"Elemen pertama dalam peta panduan adalah bagaimana kita melawan (senjata) hipersonik yang berisiko bagi penduduk pria dan wanita kami dan bagi tanah air kami," ujarnya.

Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang menuduh Washington membuat aspirasi untuk membangun supremasi militer unilateral dan untuk melakukan penelitian serta mengembangkan senjata maju," kata Geng.

Komentar Geng tersebut merujuk pada pengumuman yang dibuat oleh Shanahan beberapa hari yang lalu bahwa Washington menciptakan Badan Pengembangan Antariksa (SDA) baru untuk mendefinisikan, memantau arsitektur antariksa yang digerakkan oleh ancaman di masa depan dan mempercepat pembangunan sambil mengurangi tumpang tindih birokrasi dan ketidakefisienan.

Pada akhirnya, SDA akan ditransfer ke Angkatan Antariksa AS yang diusulkan pemerintah Trump, meski perlu disetujui oleh Kongres terlebih dahulu.

Seperti yang diklaim Pentagon sebelumnya, China dan Rusia diduga telah menguji coba sistem peluncur hipersonik untuk senjata terbaru mereka. Dugaan itu mendorong Amerika Serikat dalam setahun terakhir untuk menghidupkan kembali upaya yang telah lama terhenti untuk mengembangkan senjata hipersonik.

Departemen itu juga menyebut Rusia dan China sebagai ancaman utama terhadap kemampuan antariksa AS. Dalam laporan mereka tentang pengembangan kemampuan Angkatan Udara, para pejabat Pentagon mencatat bahwa upaya akan fokus pada pengawasan global untuk penargetan rudal dan prioritas lainnya.

Credit sindonews.com

Kode Keras untuk Rusia, AS Sebar Pesawat Pembom Nuklir ke Eropa

WASHINGTON - Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) baru-baru ini mengerahkan enam pembom B-52 berkemampuan nuklir ke Eropa untuk latihan integrasi teater dan pelatihan terbang dengan sekutu regional dan mitra NATO. Langkah ini dipandang mengirim pesan kuat ke Rusia, yang merayakan lima tahun aneksasi militer Crimea.

Satuan tugas pembom B-52 Stratofortresses, penerbang dan peralatan pendukung dari Wing Bom ke-2 yang berbasis di Barksdale Air Force Base, Louisiana, tiba di RAF Fairford akhir pekan lalu dan telah berpartisipasi dalam berbagai misi pelatihan di seluruh Eropa.

"Pada hari Senin, empat pesawat B-52 melakukan penerbangan ke beberapa tempat di Eropa, termasuk ke Laut Norwegia, Laut Baltik/Estonia dan Laut Mediterania/Yunani," kata Angkatan Udara AS seperti dikutip dari CNN, Kamis (21/3/2019).

Pembom B-52 dari Pangkalan Angkatan Udara Andersen, Guam, dan RAF Fairford juga telah melakukan pelatihan pengenalan teater secara serentak di Indo-Pasifik dan Eropa ketika pembom terbang ke utara ke daerah di sebelah timur Semenanjung Kamchatka, dekat Rusia.

"Secara kolektif, penerbangan dari Indo-Pasifik dan Eropa menunjukkan komitmen AS untuk sekutu dan mitra melalui pekerjaan global pasukan militer," kata Angkatan Udara dalam rilisnya.

Mempunyai berat 185 ribu pound, B-52 pertama kali bertugas pada 1950-an selama puncak Perang Dingin. Pesawat ini awalnya dirancang untuk bertugas sebagai pembom nuklir jarak jauh jarak jauh yang bisa menyerang jauh ke dalam Uni Soviet.

Pesawat B-52 terbaru terbang pada tahun 1962, dan pesawat setinggi 159 kaki itu pun menjadi ikon Perang Dingin.

Pesawat-pesawat ini telah banyak dimodifikasi sejak akhir Perang Dingin dan telah ditingkatkan dengan rudal presisi yang dipandu, elektronik dan sensor teknologi tinggi. Setiap pesawat dapat membawa hingga 70.000 pound bom, ranjau dan rudal, menurut lembar fakta resmi Angkatan Udara.

Ketegangan antara AS dan Rusia terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir setelah Rusia menyita kapal-kapal dan menahan para pelaut Ukraina setelah konfrontasi di Selat Kerch pada November.

Tindakan Rusia dan penahanan para pelaut Ukraina mendorong Presiden Donald Trump untuk membatalkan pertemuan yang direncanakan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin selama KTT G-20 di Argentina tahun lalu.

Credit sindonews.com

Kedutaan Korut di Spanyol Dilaporkan Diserang

Ilustrasi bendera Korea Utara. (REUTERS/Denis Balibouse)

Jakarta, CB -- Kedutaan Besar Korea Utara di Madrid, Spanyol dilaporkan diserang sejumlah orang tidak dikenal pada 22 Februari lalu. Para pelaku mencuri sejumlah barang dan kemudian kabur menggunakan kendaraan mewah.

Seperti dilansir CNN, Kamis (21/3), juru bicara Kepolisian Spanyol menyatakan dari laporan disebutkan pelaku penyerangan berjumlah sepuluh orang. Masing-masing dari mereka merangsek masuk ke kedutaan Korea Utara, dan menggunakan senjata palsu untuk menakuti.

Mereka kemudian mengikat sejumlah staf kedutaan menggunakan tali kemudian menginterogasi dan juga menganiaya. Mereka lantas pergi membawa sejumlah barang.

Saat peristiwa terjadi, seorang staf perempuan berhasil kabur dan berteriak meminta bantuan. Warga yang mendengar teriakan itu kemudian menelepon polisi. Namun, ketika polisi datang dan hendak memeriksa keadaan, para staf kedutaan menyatakan tidak terjadi apa-apa seolah seperti menutupi insiden itu.

Peristiwa itu terjadi beberapa hari sebelum pertemuan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, pada akhir Februari lalu.

Ketika dikonfirmasi, kepolisian Spanyol menolak merinci soal laporan penyerangan ke kedutaan Korut itu. Sedangkan Kementerian Dalam Negeri Spanyol juga menolak memberikan konfirmasi dan beralasan tidak bisa memberikan komentar terhadap proses penyelidikan.

Dugaan penyerang disampaikan oleh sumber di pemerintah AS. Mereka yakin itu adalah perbuatan kelompok Cheollima Civil Defense (CCD). Mereka adalah sebuah kelompok rahasia yang bercita-cita menggulingkan rezim Kim Jong-un. Sayang mereka juga tidak memberikan konfirmasi terkait tuduhan itu.

CCD mulai dikenal ketika dilaporkan melindungi Kim Han-sol, anak mendiang Kim Jong-nam. Kim Jong-nam adalah saudara tiri Kim Jong-un, yang meninggal akibat diracun menggunakan zat saraf VX di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia, pada 2017 lalu.

Pemerintah Korea Selatan dna Malaysia menduga Korut terlibat dalam pembunuhan itu. Namun, Korut menyangkal.

Credit cnnindonesia.com

PM Australia Scott Morrison Siapkan Segala Opsi Hadapi Erdogan

Perdana Menteri Australia, Scott Morrison. Sumber: Tracey Nearmy/Getty Images/aljazeera.com

CB, Jakarta - Perdana Menteri Scott Morrison menyatakan segala opsi sudah disiapkan menanggapi pernyataan sembrono presiden Turki Recep Tayyib Erdogan yang akan memulangkan para pengunjung peringatan Hari Anzac di Gallipoli dalam peti jenazah.
Erdogan mengeluarkan pernyataan itu sehubungan terjadinya serangan teroris terhadap 2 masjid di kota Christchurch, Selandia Baru pada Jumat pekan lalu, menewaskan 50 orang dan melukai puluhan orang. Menurut Scott tidak sepantasnya Erdogan mengeluarkan pernyataan itu.

"Pernyataan yang dibuat Presiden Turki Erdogan saya anggap sangat menyinggung warga Australia dan sangat ceroboh dalam situasi yang sangat sensitif ini," kata Scott seperti dikutip dari News.coma.au, Rabu, 20 Maret 2019.

"Mereka menyakitkan hati karena mereka menghina ingatan tentang Anzac kita dan mereka melanggar janji yang terukir di batu di Gallipoli tentang janji Ataturk kepada ibu-ibu Anzac lainnya."
Peringatan Gollipoli dilakukan setiap tahun oleh warga Australia dan Selandia Baru untuk mengenang para prajurit kedua negara yang tewas dalam pertempuran Perang Dunia Pertama untuk merebut semenanjung Gallipoli guna membuka Dardanelle untuk dilewati pasukan angkatan laut sekutu. Tujuan utama pasukan Australia, Selandia Baru dan Jerman adalah menguasai Constantinople atau Istanbul saat itu yang dulu menjadi pusat pemerintahan Dinasti Ottoman.
Peringatan hari Anzac diadakan setiap tanggal 25 April. Tahun ini juga diperingati sebagai 100 tahun persahabatan dengan Turki.

Scott menyatakan kesiapannya untuk menghadapi memburuknya hubungan kedua negara dipicu pernyataan Erdogan.
Seperti dilansir Sydney Morning Herald, 20 Maret 2019, segala opsi yang dimaksud Scott mulai terlihat. Di antaranya Scott memerintahkan Duta Besar Australia untuk Turki berbciara dengan penashat presiden Erdogan di Ankara guna mencegah perselisihan yang semakin mendalam lantaran pernyataan yang menyerang tersebut.
Jika hasilnya tidak memuaskan, Scott diperkirakan akan mengusir Duta Besar Turki untuk Australia, Korhan Karakoc.
Badan Nasional Keamanan Australia juga mengingatkan warga Australia untuk berhati-hati melakukan perjalanan ke Turki untuk memperingati hari Anzac di Gallipoli.
Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern mengatakan, Menteri Luar Negeri Winston Peters terbang ke Turki hari ini untuk meminta tanggapan atas pernyataan Erdogan.

"Dia pergi ke sana untuk meluruskan, berhadapan muka," kata Ardern seperti dikutip dari Sydney Morning Herald.
Menanggapi serangan teroris di 2 masjid di Christchurch, Selandia Baru Jumat pekan lalu, Erdogan mengatakan serangan itu sebagai ujian bagi umat Muslim dan rakyat Australia dan Selandia Baru akan menderita jika mereka pergi ke Turki.
"Kakek nenekmu datang dan beberapa di antara mereka pulang dalam peti mati. Jika kamu juga datang seperti kakek nenekmu, pastikan anda akan hilang seperti kakak nenek anda," kata Erdogan.
Pemimpin oposisi Australia, Bill Shorten menyesalkan pernyataan Erdogan yang disebutnya sebagai pernyataan bodoh dan menyerang di saat Selandia Baru berduka akibat serangan teroris di 2 masjid di Christchurch.

Credit tempo.co

Selandia Baru Minta Erdogan Klarifikasi Komentar Soal Teror

Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardens. (Reuters/Ross Setford)

Jakarta, CB -- Wakil Perdana Menteri Selandia Baru, Winston Peters, akan bertolak ke Turki untuk meminta klarifikasi kepada Presiden Recep Tayyip Erdogan, atas pernyataan kontroversialnya terkait teror penembakan di dua masjid Kota Christchurch pekan lalu.

Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardens, menuturkan mengutus wakilnya yang juga merangkap sebagai menteri luar negeri itu ke Turki untuk meminta penjelasan segera kepada Erdogan.

"Wakil PM kami akan menghadapi komentar-komentar (Erdogan) itu di Turki. Dia (Peters) akan meluruskan hal ini secara langsung dalam tatap muka," ucap Jacinda kepada wartawan di Christchurch seperti dikutip Reuters, Rabu (20/3).

Langkah itu dilakukan Selandia Baru sebagai tanggapan atas komentar Erdogan yang mendesak Selandia Baru menerapkan hukuman mati kepada Brenton Tarrant, warga Australia yang menjadi pelaku penembakan Christchurch.

Di hadapan ribuan warganya saat kampanye, Erdogan mengatakan Turki akan menghukum Tarrant jika Selandia Baru enggan melakukannya.

Dalam kampanye itu, Erdogan juga memperingatkan setiap warga Selandia Baru dan Australia yang anti-Muslim di negaranya akan "dipulangkan dalam peti" oleh Turki seperti yang terjadi dengan pendahulu mereka di Gallipoli.

Gallipoli merupakan salah satu pertempuran yang terjadi semasa Perang Dunia I, di mana lebih dari 8.000 pasukan Australia tewas saat menghadapi angkatan bersenjata Kekhalifahan Ottoman, yang saat ini menjadi Turki.

Erdogan juga disebut menggunakan rekaman teror penembakan Christchurch selama kampanyenya, sebagai pengingat akan propaganda anti-Islam.

Sementara itu, di Jakarta, Peters kembali mengecam pernyataan Erdogan tersebut.

Peters menganggap Erdogan tidak cukup memahami situasi sebenarnya yang terjadi di Selandia Baru.

"Saya bisa melihat (reaksi) Presiden Turki ketika berita (terkait pernyataannya) itu keluar. Saya sejujurnya merasa dia tidak tahu terkait masalah ini," kata Peters dalam pernyataan bersamanya dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla usai melakukan pertemuan bilateral di sela-sela High Level Dialogue on Indo-Pacific Cooperation di Hotel Fairmont.

Peters enggan mengomentari lebih banyak lagi pernyataan Erdogan tersebut. Dia mengatakan pemerintahnya sedang berfokus menangani penanggulangan pasca-teror.

Aksi teror yang dilakukan seorang warga Australia, Brenton Tarrant, terjadi di dua masjid di Kota Christchurch pada 15 Maret 2019. Yakni Masjid Al Noor dan Masjid Linwood.

Insiden terjadi ketika umat Islam setempat sedang bersiap untuk melaksanakan salat Jumat. Jumlah korban meninggal akibat peristiwa itu mencapai 50 orang.

Korban luka dalam kejadian itu juga mencapai 50 orang. WNI yang menjadi korban luka adalah Zulfirmansyah dan anaknya, dan yang meninggal dalam insiden itu adalah Lilik Abdul Hamid.

Setelah peristiwa itu terjadi, kepolisian Selandia Baru menangkap empat orang, terdiri dari tiga lelaki dan seorang perempuan. Namun, baru Tarrant yang dijerat dengan dakwaan pembunuhan dan disidangkan.

Credit cnnindonesia.com

Selandia Baru Akan Siarkan Azan Salat Jumat Secara Nasional

Ilustrasi. (Reuters/SNPA/Martin Hunter)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Jacinda Ardern mengumumkan bahwa Selandia Baru akan mengumandangkan azan salat Jumat pada pekan ini secara nasional sebagai bentuk solidaritas setelah teror penembakan di dua masjid Christchurch.

Ardern mengatakan bahwa sejak teror yang merenggut 50 nyawa pada Jumat pekan lalu itu, banyak warga Selandia Baru ingin menunjukkan dukungan mereka kepada komunitas Muslim agar tetap leluasa beribadah.

Selain itu, menurut Ardern, ada pula keinginan untuk memperingati momen sepekan setelah tragedi Christchurch tersebut.

"Untuk menanggapi ini, akan ada mengheningkan cipta selama dua menit pada Jumat ini. Kami juga akan menyiarkan panggilan untuk salat secara nasional melalui TVNZ dan RadioNZ," ujar Ardern sebagaimana dikutip TVNZ, Rabu (20/3).

Dengan pengumuman ini, Ardern semakin menjadi perbincangan di jagad maya. Sebelumnya, Ardern disanjung karena dianggap sangat cepat menanggapi serangan teror tersebut.

Sehari setelah insiden, Ardern langsung mengumumkan bahwa ia akan berupaya merevisi undang-undang kepemilikan senjata di negaranya.

Ia juga mengucapkan "Assalamualaikum" saat mengawali pernyataan perdananya di parlemen pasca-teror Christchurch pada Selasa (19/3).

Dalam pidato tersebut, Ardern bersumpah tidak akan menyebutkan nama pelaku penembakan massal di Masjid Al Noor dan Masjid Linwood tersebut.

"Anda semua tidak akan pernah mendengar saya menyebut namanya. Dia adalah teroris, dia adalah seorang kriminal, dia adalah seorang ekstremis. Dia tidak akan memiliki nama ketika saya yang berbicara," ucap Jacinda di depan parlemen pada Selasa (19/3) seperti dikutip CNN.

"Kepada Anda semua, saya mohon sebutlah nama-nama mereka yang menjadi korban daripada orang yang mengambil nyawa mereka. Dia (pelaku) mungkin mencari ketenaran, tetapi kami tidak akan memberikan itu, bahkan namanya sekalipun."

Credit cnnindonesia.com

Warga Kawal Salat Umat Muslim di Depan Masjid Christchurch

Warga Selandia Baru beramai-ramai menjaga umat Muslim yang salat di depan salah satu masjid lokasi teror penembakan di Christchurch pada Rabu (20/3) petang. (AFP Photo/Anthony Wallace)

Jakarta, CB -- Warga Selandia Baru beramai-ramai menjaga umat Muslim yang salat di depan salah satu masjid lokasi teror penembakan di Christchurch pada Rabu (20/3) petang.

Puluhan warga Selandia Baru tersebut terlihat saling rangkul pundak dalam diam di belakang jajaran umat Muslim yang berdoa sambil bersujud di depan Masjid Al Noor.

Pemandangan ini membuat takjub umat Muslim lainnya yang melintas, salah satunya Omar, seorang warga Sydney, Australia.

"Jantung saya berdegup kencang. Ini adalah sesuatu yang tak dapat dipercaya. Saya hampir tak dapat menggambarkannya. Masyarakat bersatu sedekat ini, sangat menakjubkan," tutur Omar kepada AFP.

Momen ini terjadi tak lama setelah warga Christchurch berbondong-bondong ke tengah kota untuk menari Haka. Tarian tradisional tersebut biasa diperagakan dalam kebersamaan yang menggugah emosi, bisa suka atau duka.

Tarian massal itu diprakarsai oleh sejumlah kelompok pencinta motor. Tak hanya orang dewasa, anak kecil hingga lansia juga ikut serta, menari dan memberikan semangat kepada umat Muslim.

"Kami di sini karena cinta lebih kuat dari kebencian, itu tema besarnya. Kami di sini untuk teman-teman Muslim," ujar seorang anggota kelompok motor yang berprofesi sebagai pastor, Derek Tait.

Salah satu warga yang ikut serta dalam tarian massal itu, Jacob Leo Skilling, memamerkan tato baru di betis kirinya.

Di atas kulit yang masih meradang akibat jarum tato itu, menyembul gambar seorang perempuan Muslim lengkap dengan hijab, dengan tulisan di atasnya, "Mereka adalah kita."

"Pada akhirnya, kita ini satu ras. Tak peduli agama, warna kulit, hitam, putih, itu tak penting. Kita semua manusia, semua punya darah," katanya.

Tak hanya warga, pemerintah Selandia Baru juga terus menunjukkan simpatinya pada umat Muslim di negara itu.

Sehari setelah teror mengguncang pada Jumat lalu, Perdana Menteri Jacinda Ardern langsung mengunjungi keluarga korban. Ia menjamin keamanan Muslim untuk beribadah dan berjanji akan membiayai semua urusan pemakaman.

Pemimpin perempuan termuda di dunia itu bahkan mengumumkan bahwa Selandia Baru akan mengumandangkan azan salat Jumat pekan ini secara nasional.

Melihat semua kepedulian masyarakat Selandia Baru ini, umat Muslim di negara itu mengaku sangat terharu, termasuk Nuha Asad yang kehilangan suaminya, Ali Elmadani, dalam teror tersebut.

"Masyarakat Selandia Baru benar-benar peduli pada kami dan kami benar-benar menjalani ini bersama. Ini semua membuat kami sedikit senang di tengah duka," katanya.

Credit cnnindonesia.com