CUPUMA

Jumat, 02 November 2018

Pilot Rusia Pamer Video Pencegatan Jet Prancis di Langit Suriah

MOSKOW - Sebuah video yang di-posting di Instagram oleh seorang pilot militer Rusia menunjukkan pencegatan pesawat jet tempur Moskow terhadap dua jet tempur Prancis di atas wilayah udara Suriah. Menurut video itu, pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) KC-10 Extender juga mengalami nasib serupa.

Pilot Moskow mengunggah video itu dengan nama akun @fighter_bomber_ pada hari Rabu (31/10/2018) yang dilansir Russia Today, Kamis (1/11/2018) malam. Insiden itu terjadi saat jet tempur Rusia sedang mengawal sebuah pesawat angkut militer Il-76.

Jet tempur Moskow itu lantas mendekati tiga pesawat milik dua negara NATO tersebut sebelum melakukan upaya pencegatan atau intersepsi.

"Kami mencelupkan sayap kami (yang berarti di bawah makalah internasional 'Anda telah dicegat!'). Dan membuat manuver untuk mendapatkan ketinggian (yang berarti 'segera keluar dari sini, sebelum hal-hal menjadi keras!')," tulis pilot tanpa mengungkap identitas aslinya.

Dia tidak menjelaskan kapal video itu dibuat. Namun, Blog Pertahanan menunjukkan bahwa intersepsi itu terjadi pada Mei 2017, di mana saat itu pejabat Pentagon Jenderal Jeffrey L. Harrigian, komandan Komando Pusat Angkatan Udara AS, menyebut tindakan pilot Rusia tidak profesional.

Dalam deskripsi video pihak Prancis mengeluh tentang insiden itu, sedangkan pihak AS mengatakan semuanya aman. "Tetapi para penyelidik masih (mendisiplinkan) kru untuk berjaga-jaga," tulis pilot Rusia pengguna akun @fighter_bomber_.

Credit sindonews.com

NATO Tuduh Rudal 9M729 Rusia Langgar Perjanjian Senjata Nuklir

BRUSSELS - NATO mendesak Rusia untuk memberikan rincian tentang sistem rudal barunya yang dianggap mengancam Amerika Serikat (AS) dan sekutu-sekutunya. Aliansi militer Barat itu menuduh rudal jelajah 9M729 Moskow telah melanggar perjanjian senjata nuklir 1987.

Tuduhan itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO Jens Stoltenberg ketika melakukan pembicaraan dengan duta besar Rusia pada hari Rabu. Pembicaraan itu membahas nasib perjanjian senjata nuklir antara Moskow dan Washington yang dikenal sebagai Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) 1987.

"Kami semua setuju bahwa Perjanjian INF sangat penting bagi keamanan Euro-Atlantik. Sekutu telah berulang kali menyatakan keprihatinan serius tentang sistem rudal Rusia baru, yang dikenal sebagai 9M729 atau SSC-8," kata Stoltenberg dalam pernyataannya, yang dilansir Reuters, Kamis (1/11/2018).

Dia mengatakan pengembangan rudal jelajah jarak menengah SSC-8 berbasis darat menimbulkan risiko serius bagi stabilitas.

"NATO telah mendesak Rusia berulang kali untuk mengatasi masalah ini secara substansial dan transparan, dan untuk secara aktif terlibat dalam dialog yang konstruktif dengan Amerika Serikat. Kami menyesalkan bahwa Rusia tidak mengindahkan seruan kami," kata Stoltenberg.

Perjanjian INF yang diteken Rusia—kala itu bernama Uni Soviet—dan AS. Perjanjian itu melarang peluncuran rudal balistik dengan rentang antara 500 kilometer hingga 5.500 kilometer (310 mil-3.410 mil).

Rusia membantah tuduhan melanggar perjanjian senjata nuklir 1987 dan menegaskan bahwa Moskow komitmen menghormatinya.

Namun, Presiden AS Donald Trump mengancam akan menarik AS keluar dari Perjanjian INF dengan alasan Moskow sudah melanggarnya.

Credit sindonews.com

Dua Pembom Rusia Kejutkan Latihan Perang NATO

OSLO - Dua pesawat pembom Tu-160 'White Swan' yang sedang melakukan latihan di perairan internasional di lepas pantai Norwegia, mengagetkan NATO yang tengah melakukan latihan perang 'Trident Juncture 2018'. Jet-jet Inggris pun dikirim sebagai jawaban untuk mengusir dua pembom tersebut.

"Pembom strategis jarak jauh sedang melakukan latihan yang direncanakan di Laut Barents dan Laut Norwegia," kata Kementerian Pertahanan Rusia, seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (1/11/2018).

Hal ini mendorong Inggris untuk mengirim patroli udara ke utara Skotlandia dalam kasus pembom keluar jalur ke selatan.

Rusia mengajukan Pemberitahuan Penerbangan (NOTAM) untuk latihan pada hari Selasa. Pemberitahuan itu mengatakan bahwa "serangan uji roket" akan dilakukan di Laut Norwegia dari jam 7 pagi hingga 2 siang waktu setempat setiap hari, 1-3 November.

"Penerbangan akan memakan waktu sekitar sepuluh jam, setelah itu para pengebom akan kembali ke pangkalan," kata Kementerian Pertahanan Rusia.

Pengumuman itu telah mengkhawatirkan NATO, karena sekitar 50.000 tentara saat ini mengambil bagian dalam latihan "Trident Juncture 2018" di Norwegia. Menampilkan 10.000 kendaraan tempur, 65 kapal dan 250 pesawat terbang, ini adalah latihan terbesar dalam beberapa dasawarsa.

Permintaan "polisi udara" NATO yang diminta untuk penerbangan Rusia membuat Inggris menerbangkan jet tempur ke langit di atas Skotlandia pada hari Rabu. Jet tersebut dikirim untuk mengawasi pengebom yang disebut NATO sebagai 'Blackjack.'

Keseluruhan zona uji Rusia ada di perairan internasional, meskipun titik terdekatnya hanya 13,9 mil laut dari pantai Norwegia. Namun, zona ini tepat di tengah kawasan yang ditetapkan sebagai zona pelatihan maritim dan udara untuk "Trident Juncture 2018," yang mencakup sebagian besar Norwegia dan bahkan sebagian besar Swedia yang netral.

Latihan NATO akan menghindari Lingkaran Arktik, menghindari bagian paling utara Norwegia, yang berbatasan dengan Rusia. Meski begitu, Angkatan Laut Rusia membuat titik untuk melakukan lebih banyak uji penerbangan di Laut Barents, juga di perairan internasional tetapi berada di utara Norwegia dan jauh di luar zona latihan NATO.

Menurut NOTAM Rusia, latihan-latihan ini akan berlangsung mulai dari jam 5 pagi hingga 7 malam setiap hari, 6-9 November.

"Pilot penerbangan jarak jauh Rusia secara teratur melakukan latihan di atas perairan internasional, dan semua penerbangan sangat sesuai dengan hukum internasional dan tidak melanggar wilayah udara negara-negara lain," kata Moskow.

Credit sindonews.com

Sejarah Hari Ini: Inggris Beri Tanah Palestina untuk Israel

Grafis Deklarasi Balfour

Foto: republika

Balfour menulis ruat ke warga Yahudi di Inggris.

CB, Pada 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour menulis sebuah surat kepada warga negara Yahudi di Inggris, Baron Lionel Walter Rothschild. Surat itu menyatakan dukungan Pemerintah Inggris atas terhadap tanah air Yahudi di Palestina.

Surat itu kemudian dikenal sebagai Deklarasi Balfour. Deklarasi ini secara umum dipandang sebagai salah satu katalis utama hari Nakba, pembersihan etnis Palestina pada 1948, dan konflik yang terjadi dengan negara Zionis Israel.

Deklarasi tersebut dianggap sebagai salah satu dokumen yang paling kontroversial dan dipertentangkan dalam sejarah modern dunia Arab. Dokumen ini juga telah membingungkan sejarawan selama beberapa dekade.

Dilansir di Aljazirah, Deklarasi Balfour (atau Janji Balfour dalam bahasa Arab) adalah janji publik yang diberikan Inggris pada 1917. Tujuannya adalah untuk mendirikan sebuah tempat tinggal bagi orang-orang Yahudi di Palestina.

Deklarasi dibuat selama Perang Dunia I (1914-1918) dan dimasukkan dalam ketentuan sistem British Mandate for Palestine setelah pembubaran Kekaisaran Ottoman. Apa yang disebut sistem mandat, yang dibentuk oleh kekuatan Sekutu, adalah bentuk kolonialisme dan pendudukan yang terselubung.

Sistem ini mentransfer aturan dari wilayah yang sebelumnya dikendalikan oleh negara yang kalah dalam perang, yaitu Jerman, Austria-Hungaria, Kekaisaran Ottoman, dan Bulgaria, ke para pemenang.

Tujuan yang dinyatakan dari sistem mandat adalah memungkinkan para pemenang perang untuk mengelola negara-negara baru muncul sampai mereka meraih kemerdekaan.

Namun kasus Palestina tergolong unik. Tidak seperti sisa mandat pasca-perang, tujuan utama British Mandate for Palestine adalah menciptakan kondisi untuk pendirian tempat tinggal Yahudi, meski orang Yahudi kurang dari 10 persen dari populasi pada saat itu.

Setelah dimulainya mandat, Inggris mulai memfasilitasi imigrasi orang Yahudi Eropa ke Palestina. Antara 1922 dan 1935, populasi Yahudi meningkat dari sembilan persen menjadi hampir 27 persen dari total penduduk.

Meskipun Deklarasi Balfour juga memperingati agar hak sipil dan agama dari komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina tidak dirugikan, namun British Mandate for Palestine memperlengkapi orang Yahudi dengan alat untuk memerintah dengan mengorbankan orang-orang Arab Palestina.

Credit republika.co.id

Kenapa Yaman Dilanda Perang?

Pemberontak Syiah Houthi mengangkat senjata mereka selama unjuk rasa menentang serangan udara di Sanaa, Yaman, 26 Maret 2015. [REUTERS / Khaled Abdullah]

CB, Jakarta - Selama tiga tahun terakhir, Yaman, negara termiskin di dunia Arab, dicengkeram oleh perang saudara antara milisi Houthi dan pendukung pemerintah yang diakui internasional.
Houthi dan pemerintah Yaman telah terlibat bentrokan sejak 2004, dengan disela gencatan senjata beberapa kali. Namun pertempuran ketika itu hanya terjadi uatar Yaman, di provinsi miskin, Saada, dilaporkan dari Aljazeera 1 November 2018.

Pada September 2014, pemberontak Houthi mengambil alih ibu kota Yaman, Sanaa, hingga terus ke wilayah selatan ke kota terbesar kedua Yaman, Aden.

Negara-negara Arab kemudian melancarkan kampanye militer pada 2015 untuk mengalahkan Houthi dan memulihkan pemerintahan Yaman.

Awal Konflik
Jejak pertempuran skala besar dimulai ketika peralihan kekuasaan dari penguasa otokratis, Presiden Ali Abdullah Saleh, kepada wakilnya yang menjadi presiden saat ini, Abd Rabbu Mansour Hadi pada November 2011, dilansir dari The Sun.
Saleh dipaksa mundur setelah seruan dampak Arab Spring menyebar di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah.

Ketika itu Hadi berupaya menuntaskan masalah Yaman di antaranya serangan Al Qaeda, gerakan separatis yang muncul di selatan, perpecahan di kubu militer, korupsi, kekurangan pangan dan pengangguran.Kemudian gerakan Houthi muncul di tengah masalah negeri. Houthi, gerakan dari wilayah pegunungan di utara Yaman pada 2004, yang merupakan gerakan Syiah Zaidi, semakin berkembang di tengah ketakutan masyarakat dari dominasi Sunni.

Pemberontak Houthi mengangkat senjata mereka saat merayakan kematian mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh, di Sanaa, Yaman, 4 Desember 2017. REUTERS

Pertempuran kecil awalnya hanya terbatas pada kawasan pegunungan di Saada. Kemudian meluas ke wilayah utara lain seperti Amran dan wilayah barat, Al Jawf. Houthi mendapat momentum pada 2011 dan menguasai seluruh Provinsi Saada.
Desakan agar Presiden Hadi mundur pada Januari 2015 akibat efek domino dari Arab Spring, membuat Houthi terus menuju ke Yaman selatan dan mengambil alih Abyan, Aden dan Lahj, dikutip dari European Council on Foreign Relation, ecfr.ue. Pada Juli dan Agustus 2015, Houthi ditahan oleh pejuang milisi dukungan koalisi Arab.

Campur Tangan Asing

Perang sipil Yaman dimulai pada 2014 ketika pemberontak Houthi, gerakan Syiah yang memiliki hubungan dengan Iran dan beroposisi dengan Sunni, mengambil alih ibu kota Yaman dan kota besar lain, menuntut harga barang pokok turun dan pemerintahan baru.

Setelah negosiasi gagal, para pemberontak merebut istana presiden pada Januari 2015, yang membuat Presiden Abd Rabbu Mansour Hadi dan pemerintahannya terpaksa mengundurkan diri.

Awal Maret 2015, koalisi negara-negara Teluk Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi meluncurkan kampanye isolasi ekonomi dan serangan udara terhadap gerilyawan Houthi, dengan dukungan logistik dan intelijen AS, dilansir dari Council on Foreign Relations.Setelah kampanye militer Koalisi Arab, Hadi membatalkan pengunduran dirinya dan kembali ke Aden pada September 2015, dan pertempuran berlanjut sejak itu.

Orang-orang memeriksa kerusakan salah satu rumah setelah hancur oleh serangan udara di ibu kota Yaman, Sanaa, 25 Februari 2016. [REUTERS / Mohamed al-Sayaghi]
Upaya PBB untuk menengahi pembicaraan damai antara gerilyawan Houthi dan pemerintah Yaman yang diakui secara internasional terhenti pada 2016. Pada Desember 2017, Hadi dilaporkan telah berada di pengasingan di Arab Saudi.
Pada Juli 2016, dua kelompok yang bersekutu, yakni gerakan Houthi dan pemerintah mantan Presiden Ali Abdullah Saleh, yang digulingkan pada 2011 setelah hampir tiga puluh tahun berkuasa, mengumumkan pembentukan dewan politik untuk memerintah Sana'a dan sebagian besar Yaman utara.

Namun, pada Desember 2017, Saleh memutuskan hubungan dengan Houthi dan meminta para pengikutnya untuk mengangkat senjata berbalik melawan Houthi. Saleh terbunuh dan pasukannya kalah dalam dua hari.Intervensi kekuatan regional dalam konflik Yaman, termasuk Iran dan negara-negara Teluk yang dipimpin oleh Arab Saudi, membuat Yaman semakin terjerumus dalam perpecahan Sunni-Syiah.

Seorang pria bediri di dekat mobil yang hancur akibat serangan udara koalisi Arab Saudi di Amran, Yaman, 25 Juni 2018. REUTERS/Khaled Abdullah

Arab Saudi membentuk koalisi negara-negara Arab untuk mengalahkan Houthis di Yaman pada 2015. Koalisi Arab terdiri dari Kuwait, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir, Maroko, Yordania, Sudan dan Senegal. Beberapa dari negara-negara ini telah mengirim pasukan untuk bertempur di tanah Yaman, sementara yang lain hanya melakukan serangan udara.
Pemerintah AS secara teratur meluncurkan serangan udara pada al Qaeda dan ISIS di Yaman, dan baru-baru ini mengakui telah mengerahkan sejumlah kecil pasukan di lapangan, dilaporkan Aljazeera.
AS, bersama dengan kekuatan Barat lainnya seperti Inggris dan Prancis, juga memasok Koalisi Arab dengan senjata dan intelijen.
Iran membantah telah mempersenjatai pemberontak Houthi, tetapi militer AS mengatakan telah mencegat pengiriman senjata dari Iran ke Yaman. Para pejabat Iran juga menyarankan agar mereka mengirim penasihat militer untuk mendukung Houthi.

Aljazeera melaporkan pada 26 Maret 2018, setidaknya 10.000 warga Yaman tewas akibat perang, dengan lebih dari 40.000 korban jiwa secara keseluruhan.

Save The Children memperkirakan setidaknya 50.000 anak-anak meninggal pada 2017, dengan rata-rata 130 anak-anak meninggal setiap harinya.

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, telah memperkirakan bahwa serangan udara Koalisi Arab Saudi menyebabkan hampir dua pertiga dari kematian warga sipil yang dilaporkan, sementara Houthi dituduh menyebabkan korban sipil massal karena pengepungan mereka terhadap Taiz, kota terbesar ketiga Yaman.

Dalam foto 25 Agustus 2018 ini, seorang bayi yang menderita kekurangan gizi dimandikan dalam ember di Aslam, Hajah, Yaman. Perang saudara Yaman telah menghancurkan kemampuan negara yang sudah rapuh itu untuk memberi makan penduduknya. Sekitar 2,9 juta wanita dan anak-anak mengalami kekurangan gizi akut, dan 400.000 anak lain berjuang untuk hidup akibat dari kelaparan. (Foto AP / Hammadi Issa)
International Rescue Comittee (IRC) menyebut Yaman dilanda krisis kemanusiaan terparah di dunia. 22 juta lebih warga Yaman membutuhkan bantuan kemanusiaan akibat kelaparan bersama dengan wabah kolera yang terburuk dalam sejarah dunia moderen.

Sekitar 8 juta lebih warga Yaman kelaparan dan 16 juta orang kehilangan akses kesehatan. Serangan udara terjadi rata-rata satu kali setiap 99 menit selama tiga tahun terakhir, ketika warga sipil Yaman tidak bisa mendapat makan dan perawatan kesehatan, menurut IRC.

UNICEF melaporkan 11 juta lebih anak-anak Yaman membutuhkan bantuan. Jumlah ini sepadan dengan jumlah keseluruhan anak-anak Yaman. Anak-anak Yaman dilaporkan tewas setiap 10 menit akibat perang.

Credit tempo.co

Setelah AS, Giliran Qatar Serukan Gencatan Senjata di Yaman

DOHA - Qatar mengatakan menyambut seruan Amerika Serikat (AS) untuk gencatan senjata di Yaman. Qatar juga menyerukan kembali ke pembicaraan damai dukungan PBB yang ditujukan untuk mengakhiri perang tiga setengah tahun.

Sebelumnya pemerintahan Donald Trump mengatakan bahwa iklim telah tepat untuk melanjutkan pembicaraan damai, menyusul komentar seruap dari Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan Menteri Pertahanan Jim Mattis minggu ini.

"Seruan AS adalah langkah menggembirakan menuju solusi politik dan mengakhiri penderitaan rakyat Yaman," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Qatar seperti dikutip dari Reuters, Kamis (1/11/2018).

Yaman adalah salah satu negara Arab termiskin dan menghadapi krisis kemanusiaan yang luar biasa. Ini adalah sebuah konsekuensi dari perang yang terjadi antara pasukan Houthi yang diarahkan Iran dengan koalisi militer yang dipimpin Saudi, yang didukung oleh AS untuk memulihkan pemerintahan yang diakui secara internasional.

Kedua belah pihak dalam konflik telah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Setidaknya sekitar 10.000 orang telah terbunuh dan negara miskin itu kini berada di ambang kelaparan yang mengancam jutaan orang.

Credit sindonews.com

AS Minta Saudi Stop Bombardir Yaman, Desak Perang Diakhiri

WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mendak perang di Yaman diakhiri dengan perundingan damai. Seruan disampaikan Menteri Pertahanan James Mattis dan Menteri Luar Negeri Michael Pompeo.

Pompeo mendesak Arab Saudi dan koalisi Arab-nya berhenti membombardir semua area berpenduduk di Yaman. Namun, dia juga minta pemberontak Houthi menghentikan serangan rudal dan pesawat nirawak terhadap koalisi Arab.

"Waktunya sekarang untuk penghentian permusuhan, termasuk serangan rudal dan UAV (unmanned aerial vehicles) dari daerah yang dikuasai Houthi ke Kerajaan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab," kata Pompeo.

"Selanjutnya, serangan udara koalisi (Arab) harus berhenti di semua daerah berpenduduk di Yaman," ujar Pompeo, yang dikutip Reuters, Rabu (31/10/2018).

Sementara itu, Mattis mengatakan AS telah menyaksikan konflik yang cukup lama di Yaman. Dia yakin, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang berada dalam koalisi Arab untuk memerangi pemberontak Houthi, siap untuk berunding.

"Kami harus bergerak menuju upaya perdamaian di sini, dan kami tidak bisa mengatakan kami akan melakukannya di masa depan," kata Mattis di US Institute of Peace di Washington.

"Kami harus melakukan ini dalam 30 hari ke depan," ujar kepala Pentagon tersebut.

Mattis mengatakan Amerika Serikat menyerukan semua faksi untuk bertemu dengan utusan khusus PBB Martin Griffiths di Swedia pada bulan November dan semua harus datang dengan solusi.

Arab Saudi dan sekutu Arab-nya mulai intervensi militer dalam konflik antara pemerintah Presiden Yaman Abd Rabb Mansour Hadi dengan pemberontak Houthi pada tahun 2015.

Setidaknya sekitar 10.000 orang telah terbunuh dan negara miskin itu kini berada di ambang kelaparan yang mengancam jutaan orang.

Amerika Serikat telah menghadapi kecaman internasional karena perannya dalam mendukung koalisi pimpinan Saudi tersebut. Mattis mengklaim dukungan AS hanya mengajarkan Angkatan Udara Saudi untuk meningkatkan penargetan dan tidak menjatuhkan bom ketika ada keraguan tentang apa yang akan diserang.

"Tujuan kami sekarang adalah untuk mencapai tingkat kapabilitas oleh pasukan yang berperang melawan Houthi bahwa mereka tidak membunuh orang yang tidak bersalah," katanya.

"Solusi jangka panjang, dan jangka panjang yang saya maksud 30 hari dari sekarang. Kami ingin melihat semua orang di sekitar meja perdamaian berdasarkan gencatan senjata," kata Martis.

"Berdasarkan mundurnya (Houthi) dari perbatasan dan kemudian berdasarkan berhentinya penjatuhan bom yang akan memungkinkan utusan khusus (PBB) Martin Griffiths mengumpulkan mereka di Swedia dan mengakhiri perang ini. Itulah satu-satunya cara bahwa kita benar-benar akan menyelesaikan ini."

Credit sindonews.com

Ethiopia Lantik Ketua Mahkamah Agung Perempuan Pertama

ADDIS ABABA - Pengacara hak asasi manusia Meaza Ashenafi dilantik sebagai ketua Mahkamah Agung Ethiopia oleh parlemen negara itu. Pelantikan Ashenafi terjadi di tengah gelombang penunjukkan untuk perempuan di posisi puncak pemerintahan.

Perdana Menteri Abiy Ahmed menominasikan Meaza, kepala staf negara itu mengumumkan. Pemimpin Ethiopia telah mendorong lebih banyak perwakilan perempuan di kabinetnya.

"Dia membawa rekam jejak kompetensi dan pengalaman yang relevan untuk peran itu," kata pembantu Abiy, Fitsum Arega, di Twitter, seperti dikutip dari CNN, Jumat (2/11/2018).

Ia menambahkan bahwa posisinya mengisyaratkan langkah negara itu menuju paritas gender dalam posisi kepemimpinan kunci.

Meaza telah menjadi penasihat hak-hak gender dan perempuan di Komisi Ekonomi PBB untuk Afrika yang berbasis di Ibu Kota Ethiopia, Addis Ababa.

Ia mendirikan Asosiasi Pengacara Wanita Ethiopia dan menjabat sebagai hakim Pengadilan Tinggi.

Penunjukan Meaza datang seminggu setelah Ethiopia memilih Sahle-Work Zewde sebagai Presiden wanita pertama, sebuah langkah yang dipuji sebagai menetapkan standar baru untuk kepemimpinan perempuan di negara Afrika.

Perempuan membentuk setengah posisi menteri negara setelah perombakan kabinet oleh Abiy, yang memimpin pemerintahan dan kebijakan Ethiopia.

Abiy, kepala pemerintahan termuda Afrika pada usia 42 tahun, telah memulai reformasi liberal sejak menjabat di bulan April.

Dia menghormati perjanjian yang mengakhiri perang perbatasan 20 tahun dengan tetangganya Eritrea dan membebaskan wartawan, blogger dan tahanan politik yang dipenjara oleh pemerintahan sebelumnya.

Credit sindonews.com

Serangan Jantung Aborijin Ungkap Kesenjangan di Australia

Suku aborijin, ilustrasi

Kematian akibat serangan jantung dua kali lebih banyak dialami warga aborijin.

CB, CANBERRA -- Warga aborijin dan penduduk pulau-pulau Selat Torres di Australia dua kali lebih banyak alami kematian akibat serangan jantung dibandingkan penduduk nonpribumi. Bahkan di daerah tertentu jumlahnya tiga kali lipat.

Hal itu merupakan laporan Yayasan Jantung Australia yang mengutip data jumlah pasien rumah sakit di negara itu. Kondisi itu mengungkap perbedaan mencolok kondisi kesehatan pasien jantung antara penduduk asli dan nonpribumi.

Salah satu pasien bernama Trevor Riley (44 tahun), mengalami serangan jantung pekan lalu di kampungnya yang terpencil, Minyerri, 450 kilometer dari Kota Darwin. Dia merasakan gejala sakit di lengannya dan segera melapor ke klinik kesehatan setempat. Dia langsung diterbangkan ke Rumah Sakit Royal Darwin.

Itu merupakan komplikasi jantung serius kedua yang dialami Riley, setelah katup aortanya diganti pada usia 40 di Adelaide.

"Saya alami koma selama 27 hari dan pasangan saya tak henti-hentinya berdoa seperti malaikat di atas saya," ujarnya.

"Saya tersadar dari tidur dan selamat. Tapi sekarang kembali ke rumah sakit, tidak tahu apa yang terjadi denganku," kata Riley.

Sebagai pria aborijin, Riley tiga kali lebih mungkin alami penyakit jantung dibandingkan pria non-aborijin. Northern Territory (NT) dan Australia Barat mencatat kesenjangan terbesar dalam penbandingan rawat inap antara kedua kelompok masyarakat ini.

"Di tingkat nasional, kita tahu kesenjangan kesehatan jantung antara penduduk asli dan nonpribumi Australia. Namun data baru ini menyadarkan kita betapa besarnya kesenjangan di sejumlah wilayah Australia," kata Jane Potter dari Yayasan Jantung.

Di NT, katanya, perempuan aborijin enam kali lebih banyak dirawat di rumah sakit karena gagal jantung dibandingkan perempuan nonpribumi.

Seorang kardiolog di Darwin, Marcus Ilton, mengaku kaget dengan usia pasien aborijin yang sangat muda dan banyak di antaranya alami penyakit jantung rematik sejak kecil. Dia menangani remaja usia 18 tahun yang mengalami kehamilan pertamanya dan sudah menjalani operasi katup.

"Sekarang katupnya sudah diperbaiki namun belum berfungsi dengan baik sehingga risiko kehamilannya semakin sulit," katanya.

Penyakit jantung rematik, kata Ilton, perlu mendapat perhatian. Di sisi lain penyakit itu juga mempengaruhi usia 20 dan 30 tahun.

"Kita melihat kejadian orang usia 20 dan 30 tahun yang main bola dan mengalami serangan jantung," katanya.

Menurut Jane Potter dari Yayasan Jantung, data terbaru ini perlu jadi masukan bagi pemerintah untuk menutup kesenjangan.

"Hal ini menggarisbawahi kaitan antara penyakit jantung dan keterbelakangan sosial ekonomi," ujarnya.

"Kesehatan jantung yang baik terkait dengan pendapatan yang baik, perumahan yang layak, pekerjaan yang stabil, akses makanan sehat yang terjangkau," katanya.

Credit republika.co.id

Australia Sebar Polisi ke Sekolah Aborijin

Polisi Australia.

Foto: ABC

Tony Abbott mendukung polisi ditempatkan di sekolah Aborijin

CB, CANBERRA -- Utusan khusus untuk urusan Pribumi Tony Abbott mengatakan dirinya terbuka terhadap gagasan mengizinkan polisi ditempatkan ke sekolah-sekolah di komunitas terpencil Aborijin. Hal itu sebagai bagian dari dorongan untuk meningkatkan kehadiran dan keterlibatan siswa di sekolah.

Mantan perdana menteri Australia itu telah mengunjungi Pukatja di APY Lands Australia Selatan pada hari terakhirnya. Itu dalam rangkaian kunjungannya ke sejumlah komunitas pribumi Aborijin termasuk Coober Pedy, Murray Bridge, dan Koonibba di ujung barat Australia Selatan.

Awal bulan ini, Pemerintah Wilayah Utara Australia (NT) mengungkapkan program baru yang memperkenalkan petugas kepolisian ke-10 sekolah. Hal itu dengan tujuan menargetkan anak-anak yang berisiko terlepas dari sistem pendidikan.

Tony Abbott telah mengunjungi sekolah-sekolah pribumi terpencil sebagai bagian dari lawatannya itu. Ia mengatakan mengizinkan polisi terjun langsung ke sekolah-sekolah adalah opsi "sangat berharga" yang harus lebih luas dipertimbangkan.

"Sudah ada cukup sejarah di Australia Selatan, tentu saja di wilayah utara Australia (NT), polisi berbasis sekolah," kata Abbott.

"Jika kita berbicara tentang sekolah menengah di masyarakat yang bermasalah, saya pikir terciptanya hubungan erat antara polisi lokal dan sekolah sering kali menjadi hal yang baik ... karena orang-orang bisa saling mengenal satu sama lain."

"Di New South Wales kami punya klub anak laki-laki dan polisi, atau klub polisi dan warga. Saya pikir mereka menyebut klub mereka seperti itu, dan klub itu melekat pada sekolah-sekolah jadi bukan hal yang aneh untuk memiliki hubungan yang sangat kuat antara polisi dan beberapa sekolah menengah."

Tony Abbott secara kontroversial telah ditunjuk untuk menempati posisi baru sebagai utusan khusus masyarakat pribumi. Hal itu setelah gagal mengamankan sebuah kementerian dalam reshuffle yang dilakukan menyusul terjadinya peralihan kepemimpinan federal pada Agustus lalu, di mana penunjukan dirinya telah membuat marah beberapa pemimpin Aborijin.

Dia tidak akan berkomentar secara langsung apakah polisi di sekolah akan menjadi bagian dari rekomendasi awalnya. Ia berniat akan menyampaikannya ke Parlemen pada akhir tahun ini.

pemandangan udara tanah adat Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara

Photo: Tanah adat Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara mencakup kawasan yang luas di ujung barat Australia Selatan. (ABC RN: Georgia Moodie)

Dia mengatakan meningkatkan dana untuk komunitas terpencil adalah "bagian dari jawaban" untuk memperbaiki masalah sosial yang mendasar.

"Saya menilai hal itu memang tidak akan menjawab seluruh permasalahan, tetapi tentu saja saya melihat memang diperlukan lebih banyak pendanaan - terutama di mana masyarakat ingin meningkatkan dan membuat lebih banyak upaya itu sendiri - saya pikir ini akan menjadi penting," katanya.

Selama masa kepemimpinannya sebagai Perdana Menteri, Tony Abbott sering dikritik karena menggunakan istilah "pilihan gaya hidup" untuk menggambarkan kehidupan tradisional di komunitas terpencil. Ketika ditanya apakah dia menyesali kata-katanya itu, dia tidak mundur.

"Saya pikir kita harus menghargai bahwa apa yang dibicarakan oleh Pemerintah Australia Barat adalah bagaimana Anda bisa menangani secara lebih baik permukiman yang sangat, sangat, sangat sangat kecil," katanya.

"Saya pikir ukuran rata-rata pemukiman mereka itu hanya terdiri dari 10 orang ... jika orang bersedia pergi dan tinggal di tempat yang sangat, sangat terpencil dimana hanya ditemani beberapa orang lain, itu jelas pilihan mereka."

Photo: Tony Abbott mengunjungi sejumlah komunitas terpencil Aborijindi Wilayah Utara Australia (NT). (Twitter: Tony Abbott)

Pada 2014, Tony Abbott mengawasi pengenalan strategi kehadiran sekolah jarak jauh, tetapi sekarang mengakui kalau kebijakannya itu telah menghasilkan hasil yang beragam.

"Apakah kehadiran di sekolah terpencil meningkat secara dramatis? Secara umum, tidak. Apakah sudah membaik di beberapa tempat? Ya, sudah," katanya.

Tony Abbott diperkirakan akan menerima sambutan tidak hangat di beberapa komunitas. Aborigin Elder Tauto Sansbury mengatakan itu adalah "kunjungan yang sia-sia" karena posisi Tony Abbott adalah seorang backbencher.

Juru bicara urusan Aborigin SA dari Partai Buruh Kyam Maher juga skeptis, mengatakan pengangkatan Abbott untuk peran barunya sebagai utusan urusan pribumi "sangat ofensif" bagi banyak orang Aborijin.

Namun Abbott mengatakan, penerimaannya "sejauh ini cukup bagus". Ia menambahkan bahwa ada "ucapan terima kasih warga karena seorang politisi senior bersedia mendengarkan keluhan mereka ".

"Saya pikir semakin terpencil mereka tinggal, maka akan semakin positif mereka menerima ada seseorang datang jauh dari Canberra dan mendengarkan mereka," katanya.

Credit republika.co.id

Polemik Kedubes di Israel, Elite Politik Australia Berselisih

Perdana Menteri Australia, Scott Morrison. (REUTERS/Marcos Brindicci)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Australia, Scott Morrison nampak geram dengan sikap pendahulunya, Malcolm Turnbull. Penyebabnya Turnbull dianggap lancang dengan menentang rencananya memindahkan kedutaan besar di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, saat ditugaskan memimpin delegasi ke Indonesia.

Morrison menyatakan tidak bakal mengirim dan mempercayai Turnbull lagi sebagai perwakilan pemerintah Negeri Kanguru. Pernyataan itu disampaikan oleh Morrison dalam sebuah wawancara di televisi. Dia mulanya ditanya oleh pembawa acara Alan Jones apakah akan mengirim Turnbull lagi sebagai perwakilan pemerintah Australia.

"Ah tidak. Saya sudah dapat laporan soal kunjungannya. Dia (Turnbull) pergi ke sana untuk menghadiri konferensi kelautan. Dia tidak ditugaskan mengurus soal perdagangan dan hal-hal lainnya," kata Morrison, sebagaimana dilansir The Guardian, Kamis (1/11).

Mantan perdana menteri Malcolm Turnbull bertemu Jokowi di Pulau Bali, awal pekan ini. Usai pertemuan, dia menyampaikan pernyataan dan meminta Morrison benar-benar mempertimbangkan kembali gagasan memindahkan kedutaan besar mereka di Israel.

"Presiden (Jokowi) menyampaikan kepada saya ide memindahkan Kedubes Australia di Tel Aviv ke Yerusalem sangat menjadi sorotan. Kalau hal itu dilakukan, maka akan mendapatkan reaksi yang buruk dari Indonesia," kata Turnbull, seperti dikutip stasiun televisi ABC, kemarin.

Morrison menganggap Turnbull sudah melampaui kewenangannya saat ditunjuk menjadi perwakilan pemerintah Australia. Sedangkan Turnbull berkeras dia diminta membahas persoalan perdagangan dan dititipkan agenda oleh kedutaan besar.

Sebelum berangkat ke Indonesia pada Minggu pekan lalu, Turnbull dan Morrison sempat berdialog secara tertutup. Mereka memperkirakan persoalan perdagangan bebas dan persoalan kedutaan besar bakal menjadi topik utama. Namun, saat ini sikap Morrison malah berbalik.

"Visi saya dan pemerintah soal itu sudah jelas. Itu yang akan kami kejar. Dan saya selalu menghormati para pendahulu saya, siapapun mereka," kata Morrison.

Merasa diperlakukan tidak adil, Turnbull membela diri. Dia menyatakan memang ditugaskan membahas soal perdagangan bebas dan kedutaan besar di Israel dengan Indonesia.

"Semua ada di dalam dokumen tugas saya," cuit Turnbull melalui akun Twitter @TurnbullMalcolm.

Gelombang pemindahan kedutaan besar sejumlah negara di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem mengekor keputusan Amerika Serikat. Kebijakan Presiden AS Donald Trump itu memantik amarah umat Islam dan warga Palestina.

Bahkan gara-gara itu proses perundingan damai antara Palestina dan Israel menjadi tersendat. Akibatnya adalah muncul berbagai aksi unjuk rasa besar-besaran di Tepi Barat dan Jalur Gaza, hingga mengakibatkan kekerasan dilakukan tentara zionis Israel. Akibatnya sejumlah orang tewas lantaran ditembak saat berunjuk rasa di wilayah perbatasan Palestina-Israel.

Credit cnnindonesia.com

Israel Gencar Mendekati Negara Arab Tangkal Pengaruh Iran

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. (Sebastian Scheiner/Pool)

Jakarta, CB -- Israel terus berupaya mendekati negara Teluk seperti Arab Saudi, Oman, Uni Emirat Arab guna membendung pengaruh Iran di kawasan Timur Tengah. Hal itu terlihat dari lawatan mendadak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Oman untuk bertemu Sultan Qaboos di Muscat, pada Kamis pekan lalu.

Berdasarkan keterangan dari pemerintah Israel, Netanyahu menemui Sultan Qaboos ditemani dengan kepala badan intelijen Israel, Mossad.

Lawatan itu memicu kekhawatiran Palestina terkait normalisasi relasi negara Arab dan Israel.

Pada Rabu (31/10) kemarin, Menteri Luar Negeri Oman Yusuf bin Alawi, terbang ke Ramallah, Tepi Barat, untuk menyampaikan surat Sultan Qaboos bagi Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Surat itu ditengarai berkaitan lawatan mendadak Netanyahu ke Oman. Namun, hingga kini isi surat tersebut belum terungkap.

Dikutip AFP, Kamis (1/11) selain pertemuan Netanyahu dan Sultan Qaboos, Menteri Transportasi Israel juga akan mempromosikan proyek kereta api yang akan menghubungkan kota Haifa dan negara-negara Teluk di Oman pada pekan depan.

Dalam kesepatan berbeda, Menlu Alawi juga mengatakan kemungkinan saat ini adalah waktu bagi Israel untuk diperlakukan (seperti negara Timur Tengah lainnya), dan juga menanggung kewajiban yang sama.

Hal itu diutarakan Alawi dalam konferensi pertahanan regional di Manama, Bahrain. Pernyataan Alawi dianggap sejumlah pengamat bertujuan 'mengubah narasi Israel-Palestina dari keterpaksaan masa lalu ke fokus baru pragmatisme.'

Tak hanya itu, Menteri Olahraga dan Budaya Israel Miri Regev juga tengah mengunjungi Uni Emirat Arab, sementara Menteri Komunikasi Israel sempat berpidato di sebuah acara di Dubai. Lagu kebangsaan Israel juga diputar dalam salah satu kompetisi judo di Abu Dhabi.

Analis menganggap Israel memang telah lama berupaya mendekati negara Teluk. Meluasnya pengaruh Iran yang merupakan musuh bersama Israel dan negara Arab menjadikan relasi kedua belah pihak meningkat ke level baru terlepas dari perbedaan pendapat antara mereka terkait isu Palestina.

Negara Teluk telah lama menjaga jarak dengan Israel terkait konflik dengan Palestina. Sejauh ini, Israel hanya memiliki hubungan diplomatik penuh dengan dua negara Arab yakni Mesir dan Yordania.

Sementara itu, Qatar memiliki relasi informal dengan Israel dan Iran. Israel juga telah lama membuka kantor perwakilan perdagangannya di Doha.

Meski begitu, negara Arab tersebut tetap berkomunikasi bahkan melakukan kerja sama secara rahasia dengan Israel selama puluhan tahun setidaknya sejak 1980-an.

"Keselarasan kebijakan dan kepentingan (antara negara Teluk dan Israel) membawa kedua belah pihak menjadi lebih dekat lagi, jika mereka belum benar-benar bersama," ucap Elizabeth Dickinson, analis senior dari International Crisis Group.

"Menekan Iran dan membendung pengaruhnya di kawasan adalah prioritas utama Israel dan beberapa negara Teluk. Riyadh, Abu Dhabi, dan secara terpisah Tel Aviv, mereka semua merasa sangat penting untuk memaksimalkan kesempatan baru ini."

Credit cnnindonesia.com

Brasil akan Pindahkan Kedutaan ke Yerusalem?

Yerusalem

Foto: AP

Bolsonaro menyebut Israel sebagai negara berdaulat.

CB, RIO DE JANEIRO -- Brasil berencana memindahkan Kedutaan Besar di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Hal itu diumumkan presiden sayap kanan terpilih, Jair Bolsonaro, Kamis (1/11).
Seperti dilansir di Arab News pada Kamis (1/11), pemindahan itu akan membuat negara Amerika Latin tersebut menjadi negara terbesar setelah Amerika Serikat (AS) yang melakukan perubahan kontroversial.

"Seperti yang dinyatakan sebelumnya selama kampanye, kami bermaksud untuk memindahkan Kedutaan Brasil dari Tel Aviv ke Yerusalem," kata Bolsonaro.

Dia mengatakan, Israel adalah negara berdaulat yang dihormati Brasil. Pengumuman itu diunggah dalam akun Twitter pribadinya. Sebuah langkah yang menentang kemerdekaan Palestina, dan dukungan sebagian besar negara dunia.

Dalam sebuah wawancara, Bolsonaro mengatakan Israel harus memiliki hak untuk memutuskan di mana ibu kotanya berada. Dia menyamakan seperti saat Brasil memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada 1960.

Israel menganggap seluruh kota adalah ibu kotanya. Sementara Palestina, melihat Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan, dengan konsensus internasional bahwa status seluruh kota harus dinegosiasikan antara kedua belah pihak.

Pada Desember, Presiden AS Donald Trump membalik kebijakan lama AS dan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Kebijakan Trump itu mendorong Presiden Palestina Mahmud Abbas untuk memboikot pemerintahan Trump.

Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv secara resmi dipindahkan pada 14 Mei. Guatemala dan Paraguay mengikutinya, meskipun mereka mengumumkan bulan lalu akan mengembalikan kedutaannya ke Tel Aviv.

Credit republika.co.id

AS Khawatir Pemilu Sela Diintervensi Asing

Bendera Amerika.

Foto: EPA

Rusia, Cina, dan Iran dikhawatirkan campur tangan dalam pemilu sela 6 November.

CB, WASHINGTON -- Pemerintah Amerika Serikat sedang memantau kemungkinan ada campur tangan asing dalam pemilihan kongres pada Selasa (6/11). Hal itu diungkapkan seorang pejabat tinggi bidang intelijen, Rabu (31/10).

Pejabat tersebut juga mengatakan Pemerintah siap memberikan sanksi terhadap perusahaan apapun atau orang-orang yang melakukan campur tangan.

"Kami tetap mengkhawatirkan campur tangan datang dari Rusia, Cina, dan Iran," kata pejabat itu melalui telepon kepada para wartawan dalam rangka membahas rencana pemerintah pusat membantu pengamanan pemilihan umum 6 November.

Sang pejabat tidak memberikan keterangan rinci soal ancaman-ancaman spesifik. Namun, ia mengatakan masyarakat intelijen sedang bersiap-siap untuk melacak jati diri orang-orang yang mencampuri proses pemungutan suara.

Badan-badan intelijen AS telah menyimpulkan bahwa Rusia memang mencampuri pemilihan presiden AS 2016 dalam upaya untuk menyokong Donald Trump. Mereka juga baru-baru ini menuduh Moskow berupaya memengaruhi hasil pemilihan kongres pekan depan. Rusia telah membantah tuduhan tersebut.

Trump bulan lalu, ketika berbicara di Perserikatan Bangsa-bangsa, menuding Cina mencampuri pemilihan. Ia tidak memberikan bukti yang mendukung tuduhannya. Cina membantah tudingan Trump tersebut.

Trump pada September menandatangani perintah, yang memungkinkan pemerintah menjatuhkan sanksi terhadap seseorang atau perusahaan yang diketahui mencampuri pemilihan, baik melalui peretasan ataupun penyebaran informasi yang salah. Biro Penyelidik Federal (FBI), Departemen Kehakiman, Departemen Keamanan Dalam Negeri dan badan intelijen akan membantu upaya menggagalkan serangan digital pada pemilihan, kata beberapa pejabat. Gedung Putih akan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga tersebut melalui Dewan Keamanan Nasional.

Departemen Kehakiman juga sedang berencana untuk meluncurkan "pos komando campur tangan pemilihan" pada hari pemungutan suara. Hal itu guna membantu FBI berkomunikasi cepat dengan kantor-kantornya di seluruh AS.

Credit republika.co.id

Kutuk Sanksi, Jong-un Sebut sebagai Karya Pasukan Musuh

SEOUL - Pemimpin Korea Utara (Korut), Kim Jong-un, mengutuk sanksi internasional terhadap negaranya. Ia menyebut hal itu sebagai karya pasukan musuh untuk menghambat upaya meningkatkan standar hidup warganya.

Berbicara selama perjalanan ke sebuah situs konstruksi di distrik Wonsan Kalma di pantai timur negara itu, Jong-un menegaskan ia menentang sanksi "kasar" pada rezimnya.

"Pasukan musuh dengan bodohnya tertarik pada sanksi kejam untuk menghalangi kami dalam mempromosikan kesejahteraan rakyat dan pengembangan serta pemimpin kita untuk berubah dan tunduk," kata Jong-un.

"Tapi mereka akan dibuat untuk melihat dengan jelas bagaimana negara kita membangun kekuatannya ratusan kali, menentang kesulitan untuk membangun negara yang kuat melalui kekuatan, teknologi dan upaya kita sendiri," imbuhnya seperti dikutip dari The Telegraph, Kamis (1/11/2018).

Media pemerintah Korut dalam beberapa hari terakhir menyuarakan pernyataan-pernyataan Jong-un, dengan situs web Uriminzokkiri menyatakan sanksi-sanksi itu menjadi sebuah fabrikasi yang bertujuan meningkatkan konfrontasi dan krisis perang dengan memblokade pertukaran dan kerja sama.

Meskipun ada desakan Washington bahwa Korut perlu menunjukkan bukti kuat komitmen sebelumnya untuk menghapuskan kemampuan senjata nuklirnya, China dan Rusia telah secara bertahap melonggarkan sanksi terhadap Pyongyang dalam beberapa bulan terakhir.

Pemerintah Korea Selatan (Korsel) juga menyerukan kepada AS untuk menunjukkan fleksibilitas pada masalah ini, dengan pemerintah Moon Jae-in bersikeras bahwa Korut akan merespon secara positif jika sanksi dilunakkan.

Moon Chung-in, penasihat khusus presiden untuk unifikasi, diplomasi, dan keamanan nasional, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan The Korea Times bahwa Trump membutuhkan sikap yang berbeda terhadap Korut.

“AS memandang Korea Utara dalam kerangka kejahatan dan hukuman; ini adalah konstruksi sosial dari realitas bahwa Korut menipu dan bohong," katanya.

“Tetapi jika hanya melihat Pyongyang melalui frame ini maka tidak ada jalan keluar. Perlu ada pendekatan yang lebih pragmatis dan fleksibel terhadap Korea Utara,” imbuhnya.

Selama pertemuan terakhir antara pejabat senior Korut dan Mike Pompeo, menteri luar negeri AS, Pyongyang menolak memberikan daftar fasilitas dan aset nuklir. Washington mengatakan tidak akan ada kemajuan dalam pembicaraan denuklirisasi yang macet sampai Pyongyang bersih dari kemampuan nuklirnya.

Credit sindonews.com

Deplu AS Ragukan Prospek Pertemuan Pompeo dengan Perwakilan Korut

WASHINGTON - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) meragukan pernyataan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo yang menyatakan mungkin akan bertemu dengan mitranya dari Korea Utara (Korut) pekan depan.

Dalam jumpa pers, Robert Palladino, wakil juru bicara Departemen Luar Negeri AS, mengatakan bahwa Pompeo akan berbicara dengan rekannya dari Korut, tanpa memberikan rincian apakah kedua belah pihak akan bertemu atau tidak.

"Saya tidak punya apa-apa - tidak ada rincian lebih lanjut tentang bagaimana berbicara dengan rekannya akan terjadi, di mana, kapan, dan lain-lain. Saya tidak punya apa-apa lagi saat ini," katanya.

"Saya akan mendukung 'sinyal asap'," tambahnya seperti dikutip dari Xinhua, Kamis (1/11/2018).

Sebelumnya pada hari itu, Pompeo mengatakan kepada The Laura Ingraham Show bahwa ia akan berbicara dengan pihak Korut pekan depan untuk membahas kesiapan Pyongyang untuk membuka situs nuklir dan rudalnya bagi inspektur internasional, serta pertemuan kedua pemimpin dua negara.

Media Barat telah secara luas menafsirkan pernyataannya sebagai tanda pertemuan untuk meletakkan dasar bagi pertemuan kedua.

"Kami memiliki niat Presiden Trump dan Ketua Kim berkumpul bersama terlalu lama, semoga di awal tahun depan, di mana kami dapat membuat terobosan substansial dalam menjatuhkan ancaman nuklir dari Korea Utara," kata Pompeo.

Menurut laporan kantor berita KCNA yang dikelola Korut, selama kunjungan Pompeo ke Pyongyang awal bulan ini, diplomat top AS itu mengatakan ia dan Kim Jong-un berbagi pandangan yang sama tentang mengadakan KTT AS-Korut kedua secepat mungkin.

Jong-un juga mengundang inspektur senjata internasional untuk mengunjungi situs uji coba nuklir Punggye-ri guna memastikan bahwa tempat itu telah dibongkar.

Presiden AS Donald Trump juga mengatakan awal bulan ini bahwa pertemuan mendatangnya dengan Jong-un akan diadakan setelah pemilihan Kongres paruh waktu pada awal November.

Dia menambahkan bahwa tempat pertemuan kedua dengan Jong-un telah dipersempit menjadi tiga atau empat lokasi.

Pertemuan Korut-AS pertama yang pernah ada diadakan di Singapura pada 12 Juni lalu. Menurut pernyataan bersama yang ditandatangani oleh Trump dan Jong-un, AS akan memberikan jaminan keamanan kepada Korut sebagai imbalan atas komitmen Pyongyang terhadap denuklirisasi.

Namun, perundingan AS-Korut terjebak dalam kemacetan karena perbedaan mereka atas skala denuklirisasi, sanksi AS, dan apakah akan mengeluarkan deklarasi mengakhiri perang.

Credit sindonews.com

Kamis, 01 November 2018

Penasihat Erdogan: Yunani Tamat dalam 3 Jam jika Perang Lawan Turki

ANKARA - Seorang penasihat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengeluarkan ancaman serius kepada Yunani seiring konfrontasi kapal kedua negara di Laut Aegea. Menurutnya, Athena akan tamat dengan bencana dalam hitungan jam jika berperang dengan Ankara.

Penasihat pemimpin Turki yang mengumbar retorika perang tersebut adalah Yigit Bulut. "Yunani akan berakhir dengan bencana dalam tiga sampai empat jam jika ia melancarkan perang melawan Turki," katanya.

Pernyataan Bulut dalam sebuah video itu ramai dibagikan para wartawan Ankara di Twitter. “Kehadiran militer Turki di Laut Aegea adalah sebanyak tiga kali lebih banyak dari yang dimiliki Yunani," ujar Bulut, yang dilansir Greek City Times, Rabu (31/10/2018).

Pada pertengan bulan ini, Ankara mengecam Athena karena menggunakan kapal perang Nikiphoros Fokas untuk mencegat kapal eksplorasi Turki, Barbaros Hayreddin Pasa, di kawasan Mediterania. Kapal perang Yunani meminta kapal Ankara itu untuk mundur dan mengklaim kapal itu tidak memiliki izin untuk menjelajahi landas kontinen Yunani.

Di tengah konfrontasi, Angkatan Laut Turki, yang aktif di daerah itu, dilaporkan bergegas untuk melindungi kapal tersebut yang berujung pada perselisihan diplomatik kedua negara yang sama-sama anggota NATO tersebut.

Bulit mengklaim Yunani telah diprovokasi oleh kekuatan besar, terutama Israel, untuk menyerang Turki.

Bulut selama ini dikenal karena rutin menggunakan retorika provokatif terhadap Yunani. Pada bulan Februari Dia membandingkan Yunani dengan seekor lalat. Dalam wawancara dengan saluran TRT, dia mengatakan Yunani bukan tandingan Turki. "Ini akan seperti lalat yang berkelahi dengan raksasa," katanya.

Pemerintah Athena belum berkomentar terkait ancaman serius dari penasihat Erdogan tersebut.

Credit sindonews.com

AS Alokasikan Rp 600 Miliar untuk Lawan Propaganda Rusia dan Cina

Ekspresi tatapan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin saat menggelar pertemuan dalam KTT Amerika Serikat-Rusia di Helsinki, Finlandia, Senin, 16 Juli 2018. Mereka membahas 5 topik di antaranya, tuduhan campur tangan pemilu AS oleh Rusia, krisis Suriah, perjanjian kontrol senjata nuklir, aneksasi Crimea dari Ukraina oleh Rusia dan sanksi Washington terhadap Moskow. Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

CB, Jakarta - Amerika Serikat telah mengalokasikan US$ 40 juta atau sekitar Rp 608 miliar ke Global Engagement Center dalam upaya untuk memerangi propaganda Rusia dan Cina.
"Pada akhir September, Global Engagement Center mewajibkan US$ 40 juta untuk mendukung inisiatif melawan propaganda disinformasi yang disebarkan oleh negara-negara asing," kata Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri Robert Palladino, dikutip dari Sputniknews, 31 Oktober 2018.

"Pendanaan ini akan mendukung berbagai upaya untuk melawan disinformasi dan propaganda Rusia, Iran dan Cina," tambahnya.

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden AS Donald Trump memberikan konferensi pers bersama di Istana Presiden di Helsinki, Finlandia, pada Senin, 16 Juli 2018. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)

AS telah berulang kali menuduh Rusia dan Cina berupaya mempengaruhi pemilihan AS. Sebagai bagian dari upaya menangkal isu ini, Presiden AS Donald Trump pada September menandatangani dokumen yang memungkinkan sanksi dijatuhkan pada negara atau pihak yang bertanggung jawab terlibat ikut campur dalam pemilihan umum AS.
Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton menjelaskan langkah itu bertujuan untuk melindungi Amerika Serikat dari campur tangan asing dalam pemilihan umum AS.

Awal tahun ini, Penasihat Khusus Gedung Putih Robert Mueller mendakwa 13 individu Rusia dan tiga perusahaan karena diduga ikut campur tangan dalam pemilihan presiden 2016.
Orang-orang yang disebut peretas Rusia ini diduga membeli iklan Facebook sebagai upaya untuk mempengaruhi opini publik, tetapi bahkan Wakil Jaksa Agung Rod Rosenstein mengakui bahwa tidak ada bukti bahwa hasil pemilihan umum akhir benar-benar dipengaruhi.
Sementara Departemen Kehakiman AS, seperti dilaporkan dari Business Insider, menuduh seorang perempuan Rusia yang memiliki hubungan dengan rekan Presiden Vladimir Putin dengan bersekongkol untuk ikut campur dalam pemilihan paruh waktu AS mendatang.

Bendera Republik Rakyat Cina dan bendera AS berkibar di tiang lampu di sepanjang jalan Pennsylvania Avenue dekat Capitol AS selama kunjungan kenegaraan Presiden China Hu Jintao, di Washington, DC, Amerika Serikat, 18 Januari 2011.[REUTERS/Hyungwon Kang]

Aduan pidana diajukan pada September dan diumumkan secara terbuka pada Jumat 26 Oktober, yang menuduh Elena Khusyaynova berperan dalam kampanye luas untuk mempengaruhi politik Amerika Serikat melalui media sosial, salah satu bukti dugaan upaya Rusia untuk campur tangan dalam urusan domestik Amerika Serikat sejak pilpres 2016.
Kampanye intervensi Rusia yang disebut sebagai Proyek Lakhta, melibatkan pembuatan ribuan media sosial dan akun email, dan memiliki anggaran lebih dari US$ 35 juta atau Rp 532 miliar, ungkap aduan tersebut.

Rusia berulang kali menolak adanya campur tangan apapun dalam pemilihan presiden AS 2016, serta ikut campur dalam urusan negara lain, dan menyebut tuduhan-tuduhan ini tidak masuk akal. Rusia berulang kali menyebut tidak adanya bukti yang ditemukan oleh Amerika Serikat selama dua tuduhan terpisah AS, serupa dengan Cina, yang juga membantah ikut campur pemilihan umum AS.

Credit tempo.co

AS Larang Ekspor Chip ke Perusahaan Cina karena Curi Teknologi

Ilustrasi microchip semikonduktor. [REUTERS/Kim Kyung-Hoon]

CB, Jakarta - Amerika Serikat akan membatasi ekspor komponen chip ke sebuah perusahaan negara Cina dari pemasok AS, setelah diduga mencuri kekayaan intelektual dari perusahaan semikonduktor AS Micron Technology.
Departemen Perdagangan AS, dilaporkan dari Reuters 31 Oktober 2018, mengatakan telah menempatkan Fujian Jinhua Integrated Circuit pada daftar entitas yang tidak dapat membeli komponen, perangkat lunak dan barang teknologi dari perusahaan AS.
Pemerintah khawatir perusahaan Cina dapat membanjiri pasar dengan chip murah yang juga dibuat oleh perusahaan AS yang memasok militer AS. Jika pembuat chip AS keluar dari bisnis, militer akan kehilangan pemasok untuk barang yang semestinya berasal dari Amerika Serikat.

Teknisi memeriksa transduser listrik cerdas yang dibuat oleh Fujian Jinhua Integrated Circuit Co Ltd di Provinsi Fujian, Cina, 9 Juli 2018. [Foto / Xinhua via China Daily]
Para ahli perdagangan mengatakan langkah pemerintahan Trump ini mungkin merupakan upaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, untuk menggunakan alat hukum ke perusahaan asing yang mengirim barang-barang asal AS ke negara-negara yang terkena sanksi seperti Iran, untuk melindungi kelangsungan ekonomi perusahaan AS.
Langkah ini meningkatkan perselisihan bisnis ke dalam dunia konflik perdagangan internasional antara Amerika Serikat dan Cina. Juru bicara Departemen Perdagangan mengatakan putusan itu berdasarkan pada standar peraturan.

Penindakan terhadap Fujian Jinhua kemungkinan akan memicu ketegangan baru antara Beijing dan Washington karena perusahaan ini berada di jantung program "Made in China 2025" untuk mengembangkan industri teknologi tinggi baru.
Dua negara ekonomi teratas dunia telah melancarkan perang tarif atas sengketa perdagangan, dengan tarif AS menjerat barang-barang Cina senilai US$ 250 miliar atau sekitar Rp 3.800 triliun, sementara Cina sebagai balasan masang tarif kepada barang AS senilai US$ 110 miliar atau sekitar 1.672 triliun.
Fujian Jinhua adalh perusahaan pembuat chip yang disebut DRAM, chip memori yang membuat komputer, telepon, dan perangkat lain beroperasi lebih cepat dan lancar.

Markas Micron Technology di Boise, Idaho, AS. [boisestatepublicradio.org]

Micron, pembuat chip memori dengan pabrik di Virginia dan Utah, menuduh Fujian Jinhua dan mitra Taiwan United Microelectronics Corp, mencuri desain chipnya dalam gugatan di California. Sebagai balasan, perusahaan-perusahaan Cina menggugat Micron di Cina, di mana pengadilan di sana memihak mereka dan melarang beberapa chip Micron di Cina.
"Ketika sebuah perusahaan asing terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan keamanan nasional kami, kami akan mengambil tindakan kuat untuk melindungi keamanan nasional kami," kata Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross.
Seorang jurubicara Departemen Perdagangan mengatakan bahwa agensi akan meninjau permohonan banding apapun oleh Fujian Jinhua.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Lu Kang mengatakan pemerintah Cina selalu meminta perusahaan Cina untuk secara ketat mengikuti hukum setempat ketika mereka beroperasi di luar negeri, dan meminta pemerintah asing untuk memberikan perlakuan yang adil kepada perusahaan-perusahaan Cina.
"Cina mendesak pihak Amerika Serikat untuk mengambil langkah dan segera menghentikan cara-cara yang salah," kata Kementerian Perdagangan Cina.

Kementerian Perdagangan Cina mengatakan pihaknya menentang Amerika Serikat mencampuri perdagangan internasional antar-perusahaan yang berjalan normal dan menyalahgunakan tindakan pengendalian ekspor.

Credit tempo.co

'Statue of Unity', Patung Tertinggi Dunia itu Ada di India

'Statue of Unity' patung tertinggi dunia itu ada di India

Foto: Reuters

Patung ini sebagai monumen untuk mengangkat kembali pahlawan yang terlupakan.

CB, KEVADIYA – India meresmikan patung tertinggi di dunia yang dinamai 'Statue of Unity', di Kevadiya, Gujarat, pada Rabu (30/10). Patung setinggi 597 kaki ini berwujud menteri dalam negeri pertama India setelah berakhirnya pemerintahan Inggris, Sardar Vallabbhai Patel.

Perdana Menteri India Narendra Modi turut menghadiri peresmian patung tersebut. Pesawat-pesawat angkatan udara India terlihat menghujani patung perunggu itu dengan bunga. Pembangunan patung diperkirakan menelan dana mencapai 400 juta dolar AS.

Patung ini 180 kaki lebih tinggi dari Spring Temple Buddha di Cina, yang sebelumnya merupakan patung terbesar di dunia. Patung Patel ini juga mengerdilkan beberapa monumen paling ikonik di dunia, setinggi kira-kira empat kali ukuran Patung Liberty di New York dan enam kali ukuran Christ the Redeemer di Rio de Janeiro.

Patel dikenal sebagai "Iron Man of India" karena mengintegrasikan berbagai negara di era pasca-kemerdekaan. Saat itu pembentukan Pakistan telah memicu pertumpahan darah besar antara umat Hindu dan Muslim di wilayah tersebut.

Patung itu adalah bagian dari kebijakan partai nasionalis Hindu untuk menghidupkan kembali mitos-mitos seputar pemimpin yang "terlupakan" oleh negara.

"Patel ingin India menjadi negara yang kuat, sensitif, waspada, dan akomodatif, dan kami mengupayakan itu," kata Modi dalam upacara peresmian, dikutip The Independent.

Beberapa pemimpin yang dianggap telah dilupakan, merupakan anggota oposisi dari Partai Bharatiya Janata (BJP), Partai Kongres. Mereka telah berjuang untuk kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Inggris pada 1947.

BJP telah menuduh oposisi mereka mengabaikan para pemimpin seperti Patel, BR Ambedkar, yang memimpin penyusunan konstitusi, dan pejuang kemerdekaan Subhas Chandra Bose.

Menurut Rahul Gandhi, cicit dari Jawaharlal Nehru, perdana menteri pertama India, yang memimpin Kongres, melupakan pemimpin lama adalah distorsi sejarah.

"Ironis bahwa patung Sardar Patel diresmikan, tetapi setiap institusi yang ia bantu bangun sedang dihancurkan. Kerusakan sistematis lembaga-lembaga India tidak lebih dari sebuah pengkhianatan," jelas Rahul.

Credit republika.co.id