Balfour menulis ruat ke warga Yahudi di Inggris.
CB,
Pada 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour
menulis sebuah surat kepada warga negara Yahudi di Inggris, Baron Lionel
Walter Rothschild. Surat itu menyatakan dukungan Pemerintah Inggris
atas terhadap tanah air Yahudi di Palestina.
Surat itu kemudian dikenal sebagai Deklarasi Balfour. Deklarasi ini
secara umum dipandang sebagai salah satu katalis utama hari Nakba,
pembersihan etnis Palestina pada 1948, dan konflik yang terjadi dengan
negara Zionis Israel.
Deklarasi tersebut dianggap sebagai
salah satu dokumen yang paling kontroversial dan dipertentangkan dalam
sejarah modern dunia Arab. Dokumen ini juga telah membingungkan
sejarawan selama beberapa dekade.
Dilansir di
Aljazirah,
Deklarasi Balfour (atau Janji Balfour dalam bahasa Arab) adalah janji
publik yang diberikan Inggris pada 1917. Tujuannya adalah untuk
mendirikan sebuah tempat tinggal bagi orang-orang Yahudi di Palestina.
Deklarasi dibuat selama Perang Dunia I (1914-1918) dan dimasukkan dalam ketentuan sistem
British Mandate for Palestine
setelah pembubaran Kekaisaran Ottoman. Apa yang disebut sistem mandat,
yang dibentuk oleh kekuatan Sekutu, adalah bentuk kolonialisme dan
pendudukan yang terselubung.
Sistem ini mentransfer aturan
dari wilayah yang sebelumnya dikendalikan oleh negara yang kalah dalam
perang, yaitu Jerman, Austria-Hungaria, Kekaisaran Ottoman, dan
Bulgaria, ke para pemenang.
Tujuan yang dinyatakan
dari sistem mandat adalah memungkinkan para pemenang perang untuk
mengelola negara-negara baru muncul sampai mereka meraih kemerdekaan.
Namun kasus Palestina tergolong unik. Tidak seperti sisa mandat pasca-perang, tujuan utama
British Mandate for Palestine
adalah menciptakan kondisi untuk pendirian tempat tinggal Yahudi, meski
orang Yahudi kurang dari 10 persen dari populasi pada saat itu.
Setelah
dimulainya mandat, Inggris mulai memfasilitasi imigrasi orang Yahudi
Eropa ke Palestina. Antara 1922 dan 1935, populasi Yahudi meningkat dari
sembilan persen menjadi hampir 27 persen dari total penduduk.
Meskipun
Deklarasi Balfour juga memperingati agar hak sipil dan agama dari
komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina tidak dirugikan, namun
British Mandate for Palestine memperlengkapi orang Yahudi dengan alat untuk memerintah dengan mengorbankan orang-orang Arab Palestina.