CUPUMA

Sabtu, 12 Mei 2018

Masuk Daftar Hitam Imigrasi, Najib Dilaporkan Terbang ke Jakarta

KUALA LUMPUR - Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Abdul Razak dan istrinya dilaporkan telah masuk daftar hitam (blacklisted) Departemen Imigrasi negara tersebut. Namun, politisi yang dikalahkan Mahathir Mohamad dalam pemilu ini juga dilaporkan terbang ke Jakarta hari ini (12/5/2018).

Laporan Najib dan istri masuk daftar hitam Departemen Imigrasi awalnya diberitakan media Malaysia, Malaysia Kini. "Ini sesuai dengan pencarian di Sistem Informasi Status Perjalanan Departemen Imigrasi (SSPI)," tulis media tersebut.

Uniknya, basis data, yang memungkinkan warga Malaysia untuk memeriksa apakah mereka diizinkan untuk melakukan perjalanan ke Malaysia Timur atau ke luar negeri, sejak kemarin dan sampai pagi ini, tidak dapat diakses.

Masih menurut laporan media Malaysia tersebut, situs basis data tersebut tidak dapat diakses dari dalam negeri Malaysia, sehingga memberi kesan kepada publik bahwa situs tersebut down.

Namun, dengan menggunakan perwakilan luar negeri, media Malaysia tersebut mengklaim dapat mengakses sistem untuk menjalankan pemeriksaan pada nomor identifikasi Najib dan Rosmah.

Nomor identifikasi juga telah diperiksa silang dengan catatan Komisi Pemilihan untuk mengonfirmasi identitas mereka.

Hasil pemeriksaan menemukan bahwa Najib bernomor 530723-06-XXXX dan Rosmah bernomor 511210-05-XXXX."Sila rujuk ke pejabat imigresen terdekat (Silakan merujuk ke kantor imigrasi terdekat)," bunyi petunjuk dalam SSPI.

Keterangan seperti itu sama dengan beberapa anggota dan aktivis Pakatan Harapan di masa lalu ketika mereka dilarang bepergian ke luar negeri.

Berdasarkan konvensi, jika seseorang tidak masuk daftar hitam, hasilnya keterangan di SPSI akan berbunyi;"Tiada halangan (Tanpa hambatan)."

Tidak jelas apakah tidak dapat diaksesnya portal imigrasi dari dalam negeri Malaysia disebabkan oleh Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) atau Departemen Imigrasi yang mengatur situs itu sendiri untuk mencegah akses lokal.

Ini berarti bahwa Najib atau pun Rosmah tidak akan dapat memeriksa status imigrasi mereka kecuali menggunakan proxy.

Meski dilaporkan masuk daftar hitam Departemen Imigrasi, Najib dan istrinya dilaporkan akan melakukan perjalanan dari Bandara Subang ke Bandara Internasional Halim Perdanakusuma di Jakarta pada pukul 10.00 pagi hari ini.
Pasangan itu melakukan perjalanan menggunakan jet pribadi yang dioperasikan oleh Premiair. Premiair adalah perusahaan milik Peter Sondakh, yang juga bos PT Rajawali Corp.

Najib telah tersandung kasus dugaan korupsi multi-miliar ringgit di lembaga keuangan negara, 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Dana besar USD700 juta dari 1MDB pernah terdeteksi mengalir ke rekening pribadi Najib.

Mantan perdana menteri itu mengklaim uang itu adalah "sumbangan" dari seorang anggota keluarga kerajaan Arab Saudi. Dia membantah melakukan kesalahan atau mengambil dana publik untuk keuntungan pribadi.

Beredarnya jadwal penerbangan Najib dan istri ke Jakarta memicu spekulasi bahwa mantan PM Malaysia ini akan melarikan diri. "Dia ingin istirahat dan dia akan pergi selama dua hari. Dia akan kembali," kata sumber yang dekat dengan Najib.

Sumber itu menepis spekulasi bahwa Najib akan melarikan diri dari negaranya. "Setiap orang memiliki jadwal penerbangan. Jadi mereka bisa pergi dan memeriksa apakah dia melarikan diri dengan kantong uang dan barang-barang (atau tidak). Tidak ada hal seperti itu (seperti melarikan diri)," lanjut dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Najib dari koalisi Barisan Nasional (BN) kalah dalam pemilu Malaysia Rabu lalu. Koalisi BN meraih 79 kursi parlemen dari total 222 kursi. Sedangkan koalisi Pakatan Harapan yang dipimpin Mahathir Mohamad menang dengan meraih 113 kursi parlemen. Sisanya diraih dua partai lain.

Kemenangan Pakatan Harapan menjadikan Mahathir Mohamad menjadi perdana menteri lagi. Dia telah resmi dilantik sebagai PM ketujuh Malaysia sekaligus menjadi PM tertua di dunia.

Credit sindonews.com

Gebrakan Mahathir: Sikat Koruptor, Ancam Singkirkan Kroni-kroni Najib

KUALA LUMPUR - Mahathir Mohammad, 92, yang kembali menjadi Perdana Menteri (PM) Malaysia akan mengumumkan komposisi kabinetnya pada Sabtu (12/5/2018) besok. Para pejabat tinggi di negara itu harap-harap cemas menunggu pengumuman besar tersebut, karena Mahathir telah mengancam akan menyingkirkan para kroni Najib Razak yang dia sindir dengan sebutan kleptokrat.

Pengumuman kabinet juga sedang dinanti sekitar 1,6 juta pegawai negeri yang kemungkinan ikut terdampak dengan susunan kabinet baru.

Ancaman Mahathir—PM ketujuh Malaysia yang juga PM tertua di dunia—ini disampaikan dalam konferensi pers hari Jumat (11/5/2018).

"Kepala-kepala tertentu harus jatuh. Kami menemukan bahwa beberapa orang membantu dan bersekongkol dengan seorang perdana menteri yang digambarkan dunia sebagai kleptokrat," kata Mahathir.

Mahathir bahkan blakblakan menyebut beberapa nama pejabat yang dia sebut layak diperiksa. Para pejabat tersebut adalah Jaksa Agung Mohamed Apandi Ali, Ketua Komisi Pemilihan Umum Mohd Hasyim Abdullah dan para pejabat Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC).

"Tujuan kami adalah mencari orang-orang yang telah menunjukkan kecenderungan untuk menjadi korup atau yang telah melakukan tindakan korupsi yang diketahui," ujar Mahathir, yang dikutip The Star.

Seiring dengan ancaman tersebut, beredar daftar palsu tentang siapa yang menjadi sasaran, mulai dari kepala GLC, sekretaris jenderal hingga kepala lembaga.

Ancaman Mahathir juga memicu obrolan di berbagai kementerian tertentu yang dicurigai sarat dengan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Dalam melontarkan ancamannya, pemimpin Malaysia ini menyinggung tata kelola ekonomi dan perlunya transparansi.

Sebagai permulaan, dia mewajibkan transparansi ketika kementerian atau lembaga terkait memberikan proyek.

"Masih ada proyek yang diberikan yang tidak disadari banyak orang," kata seorang pegawai negeri sipil Malaysia yang ikut memperbincangkan keinginan Mahathir. "Apa dasar yang diberikan kepada mereka? Tidak ada tawaran terbuka atau tender."

"Jika Anda benar-benar ingin menghilangkan kronisme dan korupsi, Anda harus transparan dalam tata kelola ekonomi Anda terlebih dahulu," ujar pegawai negeri lainnya.

Mahathir mengatakan, dia akan mengumumkan menteri-menteri yang memimpin Kementerian Keuangan, Urusan Dalam Negeri, Pertahanan, Pendidikan, Pembangunan Pedesaan, Ekonomi, Pekerjaan Umum, Transportasi, Sains dan Teknologi Multimedia, dan Kementerian Luar Negeri.

Spekulasi tersebar luas mengenai bentuk apa yang akan diambil oleh kementerian ekonomi dan jika semuanya akan berada di bawah Unit Perencanaan Ekonomi.

Mahathir tidak menyebutkan sektor-sektor lain seperti pertanian dan kesehatan. Hal itu memicu spekulasi bahwa pemimpin Malaysia ini akan menggabungkan beberapa kementerian.

Credit sindonews.com

PM India kunjungi Nepal untuk pulihkan hubungan

Perdana Menteri India, Narendra Modi. (REUTERS)

Kathmandu (CB) - Perdana Menteri India, Narendra Modi, tiba di Nepal, Jumat (11/5), untuk lawatan dua hari yang bertujuan memulihkan hubungan yang tegang antara India dan negara tetangganya di utara.

Modi mendarat di kota selatan Janakpur, tempat dia akan sembahyang di sebuah kuil Hindu yang terkenal. Dia kemudian akan melakukan perjalanan ke Kathmandu untuk meresmikan pembangunan pembangkit listrik tenaga air yang didanai India dengan mitranya dari Nepal, KP Sharma Oli.

Kunjungan ini merupakan langkah terbaru dalam serangkaian niat baik New Delhi, yang mencemaskan pengaruh Tiongkok yang semakin besar di Nepal.

Pada 2017, perusahaan Tiongkok alias China menjanjikan investasi lebih dari 8,3 miliar dolar Amerika Serikat (sekitar Rp116,5 triliun), melampaui komitmen India sebesar 317 juta dolar Amerika Serikat (sekitar Rp4,45 triliun), dan pada Mei tahun lalu Nepal mendaftar ke insiatif ambisius Beijing, One Belt, One Road.

Dalam sebuah pernyataan, Modi mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari kebijakan tetangga utamanya dan “mencerminkan prioritas utama India, dan secara pribadi saya, terhadap hubungan kami yang sudah berjalan lama, dekat dan bersahabat dengan Nepal.”

Peresmian pembangkit listrik tenaga air Arun Three senilai 1,4 miliar dolar Amerika Serikat (sekitar Rp19,6 triliun) yang didukung India akan menandai kemenangan diplomatik besar bagi India, demikian AFP.

Credit antaranews.com

Inspektur Kepala Pengawas Nuklir PBB Mengundurkan Diri

WINA - Kepala inspektur pengawas nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional (IAEA), mengundurkan diri pada Jumat kemarin. Hal itu dikatakan juru bicara lembaga tersebut.

Tidak ada alasan yang diberikan atas pengunduran diri tiba-tiba Tero Varjoranta. Pengunduran diri ini terjadi beberapa hari setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menarik AS keluar dari kesepakatan antara Iran dan kekuatan dunia atas program nuklirnya.

IAEA melakukan inspeksi di Iran untuk memverifikasi kepatuhan dengan ketentuan kesepakatan.

"Kegiatan pengamanan IAEA akan terus dilakukan dengan cara yang sangat profesional," kata juru bicara IAEA seperti dikutip dari AFP, Sabtu (12/5/2018).

Varjoranta, yang telah menduduki pos tersebut sejak akhir 2013, telah diganti secara temporer oleh Massimo Aparo, direktur pelaksana Kantor Badan untuk Verifikasi di Iran.

Varjoranta adalah orang Finlandia dan sebelumnya menjabat sebagai kepala Badan Keselamatan Radiasi dan Nuklir Finlandia.

"Pengganti permanennya akan ditunjuk sesegera mungkin," kata juru bicara IAEA.

Para pejabat AS telah mengatakan bahwa meskipun penarikan AS dari kesepakatan Iran, mereka menginginkan inspeksi IAEA di Iran untuk dilanjutkan.

"Amerika Serikat akan terus mendukung implementasi yang kuat dari inspeksi IAEA di Iran untuk sepenuhnya otoritas IAEA," kata seorang pejabat misi AS di IAEA.

Dikenal secara resmi sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA), kesepakatan antara Teheran dan kekuatan besar dunia memaksa Iran untuk membuka situs apa pun ke IAEA dalam waktu paling banyak 24 hari.

Sejak kesepakatan itu tercapai pada tahun 2015, IAEA telah melakukan ratusan inspeksi terhadap Iran.

IAEA mengatakan bahwa berkat akses yang diberikan berdasarkan kesepakatan, pekerjaan inspeksi telah berlipat ganda sejak 2013, dengan inspekturnya sekarang menghabiskan 3.000 man days per tahun di Iran tahun lalu.

Badan ini juga membidik sekitar 2.000 seal tamper-proof yang melekat pada bahan nuklir dan peralatan serta ke ratusan ribu gambar yang diambil setiap hari oleh kamera pengintaian yang canggih, yang jumlahnya hampir dua kali lipat sejak 2013.

Sejak JCPOA mulai berlaku, IAEA telah mengeluarkan laporan rutin triwulanan yang menegaskan bahwa Iran mematuhi komitmen terkait nuklir di bawah kesepakatan itu.

Pihak-pihak lain dalam kesepakatan itu, termasuk Rusia, Cina, dan negara-negara Eropa, mengatakan mereka ingin tetap mempertahankan meski ada langkah penarikan yang dilakukan Trump.

Namun, beberapa analis khawatir runtuhnya kesepakatan sekarang bahwasanya AS telah menarik diri dan memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran, yang dapat menyebabkan Iran mengakhiri kerja sama dengan inspeksi IAEA.

Credit sindonews.com

Inggris dan AS akan Bahas Dampak Sanksi Ekonomi Iran

Pertemuan Presiden AS, Donald Trump dengan PM Inggris, Theresa May

Foto: The Telegraph

Inggris dan Eropa tetap berkomitmen untuk kesepakatan nuklir Iran.

CB, LONDON -- Perdana Menteri Inggris Theresa May dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sepakat untuk mengadakan pertemuan terkait Iran. Pertemuan akan membahas seputar dampak operasional sejumlah korporasi terkait sanksi ekonomi Iran.
"Perdana Menteri mengungkapkan potensi dampak terhadap perusahaan yang bekerja sama dengan Iran menyusul sanksi ekonomi AS," kata Juru Bicara Theresa May, Sabtu (12/5).

Pemaparan potensi dampak yang muncul disampaikan May saat menghubungi Trump. Kedua negara kemudian sepakat untuk melakukan pertemuan guna membahas solusi atas permasalahan yang ada.
Juru bicara itu mengatakan, Inggris dan negara-negara Eropa tetap memberikan komitmen terhadap kesepakatan nuklir Iran. Eropa menilai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) merupakan cara terbaik untuk mencegah Iran mengembangkan persenjataan nuklir.
Presiden Donald Trump telah memutuskan menarik AS dari perjanjian nuklir Iran pada Selasa (9/5). Paman Sam juga kembali memberlakukan kembali sanksi ekonomi kepada Tehran. Trump menyebut kesepakatan nuklir Iran merupakan bencana memalukan untuk AS.
Trump menilai kesepakatan tersebut banyak kecacatan sehingga tidak perlu bagi AS untuk tetap berada di dalamnya. Menurut dia, perjanjian itu akan memicu perlombaan nuklir di kawasan Timur Tengah. Sanksi yang akan diberlakukan berupa membatasi kemampuan Iran untuk menjual minyak atau bisnis di luar negeri.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan mundurnya AS dari kesepakatan nuklir Iran tidak serta merta membubarkan kesepakatan tersebut. Le Drian tak menampik bahwa dirinya cukup kecewa atas keputusan Trump. Menurutnya, keputusan tersebut dapat berdampak pada stabilitas di kawasan.
Hal itu pun diutarakan Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Keduanya mengaku menyayangkan dan prihatin atas keputusan yang diambil Trump.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Menlu AS Syaratkan Pengawasan untuk Perlucutan Nuklir Korut

Donald Trump (kiri) dan Kim Jong Un (kanan)

Foto: VOA

Trump dan Kim Jong-un akan bertemu di Singapura pada 12 Juni.

CB, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo mengatakan, denuklirisasi Korea Utara (Korut) harus melalui verifikasi. Menurutnya, denuklirisasi juga membutuhkan pengawasan yang ketat.
Pernyataan Pompeo dilontarkan dalam sebuah konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan (Korsel) Kang Kyung-wha. Pernyataan dikeluarkan satu hari setelah Pompeo menemui Pemimpin Tertinggi Korut Kim Jong-un.

Pompeo mengatakan, AS bersedia membantu Korut untuk menghilangkan sanksi ekonomi terhadap mereka. Hal itu dapat dilakukan dengan menghentikan program nuklir dan denuklirisasi Semenanjung Korea.
Korea Utara akan mengadakan pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump di Singapura pada Juni nanti. Pompeo mengatakan, tujuan utama dari pertemuan itu adalah denuklirisasi menyeluruh dan terverifikasi di Semenanjung Korea.
"Saya memiliki percakapan yang baik dan substantif dengan pemimpin Kim Jong Un selama kunjungan," kata Pompeo seperti diwartakan CNBC, Sabtu (12/5).
Sementara, Menteri Luar Negeri Korsel Kang Kyung-wha meminta agar sanksi tidak dicabut hingga pertemuan tingkat tinggi (KTT) 12 Juni nanti. Dia menegaskan, sanksi akan tetap diberlakukan kecuali sekutu melihat tindakan nyata dari Korut terkait denuklirisasi.
Donald Trump mengatakan akan bertemu Kim Jong Un pada 12 Juni mendatang di Singapura. Trump merasa terhormat atas rencana pertemuan itu dan diskusi pembuka sebelum pertemuan kedua kepala negara juga berlangsung baik.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Myanmar Buru Warga Rohingya yang Curhat ke PBB

Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Foto: BPMI

Warga Rohingya yang menceritakan nasibnya ke delegasi PBB melarikan diri.

CB, NAYPYITAW -- Penduduk desa Rohingya yang berbicara kepada delegasi Dewan Keamanan PBB di Rakhine pekan lalu kini bersembunyi karena ditargetkan oleh badan keamanan Myanmar. Hal itu diungkapkan oleh salah satu anggota masyarakat.
Penduduk desa tersebut berbicara kepada delegasi saat mereka berkunjung ke Rakhine utara bulan ini. Mereka kemudian menceritakan kekerasan yang mereka alami oleh militer Myanmar. Kini mereka terpaksa melarikan diri setelah badan keamanan meluncurkan perburuan untuk mereka.

Seorang wartawan Rohingya mengaku kepada the Guardian bahwa sebelum datangnya delegasi itu, pihak berwenang di kota Maungdaw telah memperingatkan Rohingya di desa-desa sekitarnya agar tidak memberi tahu apa pun yang merugikan tentang pemerintah atau pasukan keamanan. "Siapa pun yang tidak mematuhi peringatan akan menghadapi konsekuensi keras, pihak berwenang mengancam," kata wartawan itu.
Sebagian besar penduduk menolak untuk berbicara dengan utusan tersebut setelah ancaman itu keluar. Sementara di desa Nolboinna, tiga remaja laki-laki dan seorang wanita setengah baya bersedia menentang perintah dan menceritakan semuanya kepada utusan Dewan Keamanan PBB itu.
Segera setelah utusan tersebut meninggalkan Nolboinna, agen dari Sa Ra Pa atau unit intelijen militer dan penjaga perbatasan polisi (BGP) Myanmar tiba di desa mencari Rohingya yang telah berbicara dengan mereka. Sekarang mereka terpaksa melarikan diri demi keselamatan mereka.
"Beberapa agen intelijen yang menemani utusan telah memfilmkan percakapan antara penduduk desa Rohingya dan utusan di Nolboinna," kata wartawan, yang meminta untuk tetap tidak disebutkan namanya karena alasan keamanan.
Agen Sa Ra Pa menunjukkan beberapa klip video itu kepada administrator desa dan penduduk desa Nolboinna lainnya dan meminta bantuan mereka untuk mencari tahu empat warga desa Rohingya. "Kami tidak tahu apakah mereka masih di Myanmar atau telah menyeberang ke Bangladesh," ujarnya.
Administrator dan penduduk desa lainnya mengatakan kepada militer bahwa mereka tidak tahu keberadaan tiga anak laki-laki dan perempuan itu. Akan tetapi menurut seorang aktivis politik Rohingya yang berbasis di Bangladesh Ko Ko Linn, badan-badan keamanan masih melakukan pencarian di seluruh desa di wilayah itu.
"Karena berbicara jujur, keempat penduduk desa Rohingya menanggung konsekuensinya. Seperti yang terjadi dalam kasus beberapa orang lain di masa lalu, mereka diburu oleh pasukan Myanmar," kata Linn.
Selama kunjungan seharian ke Rakhine pada 1 Mei, utusan DK PBB mengunjungi beberapa desa Rohingya. Kunjungan itu bertujuan untuk mendengar pengalaman langsung kekerasan selama penumpasan keamanan dari sebanyak mungkin warga desa Rohingya.
Sebagai hasil dari temuan mereka di perjalanan, pada Rabu (9/5), Dewan Keamanan PBB menyerukan kepada Myanmar untuk mempercepat upaya untuk memastikan kembalinya Rohingya yang aman. Pihaknya juga meminta agar Myanmar segera menahan para pelaku serangan yang bertanggung jawab terhadap minoritas Muslim.
Dalam sebuah rancangan laporan, anggota dewan menyerukan kepada pemerintah Myanmar untuk melakukan penyelidikan transparan atas tuduhan penyalahgunaan hak asasi manusia dan pelanggaran.
Beberapa laporan penduduk desa Rohingya ditargetkan oleh badan keamanan setelah mereka melaporkan pelecehan dan kekerasan terhadap pengamat dan media internasional juga terjadi di masa lalu. Perempuan Rohingya Noor Jahan dan Jamalida Begum terpaksa melarikan diri ke Bangladesh pada Desember 2016 setelah berbicara dengan wartawan. Sementara empat pria yang menceritakan kepada mantan jenderal keamanan PBB Kofi Annan tentang penderitaan mereka, telah dipenjara.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Deklarasi Ulama Bogor, Langkah Awal Perdamaian Afghanistan

Ulama Afghanistan menyebut Deklarasi Bogor sebagai langkah awal perdamaian, berikutnya adalah penyatuan gagasan ulama Pakistan dan Afghanistan. (CNN Indonesia/Galih Gumelar)

Jakarta, CB -- Ulama asal Afghanistan, Pakistan, dan Indonesia melahirkan satu deklarasi bersama para ulama untuk mendukung perdamaian di Afghanistan. Adapun, deklarasi itu diberi nama Bogor Ulama Declaration of Peace yang dihasilkan usai menghelat pertemuan trilateral ulama ketiga negara yang dilaksanakan di Istana Bogor, Jumat (11/5).

Deklarasi ini memiliki 12 poin yang menegaskan posisi ulama untuk terus berperan aktif dalam proses perdamaian. Salah satu poin penting di dalam deklarasi tersebut adalah mewujudkan perdamaian melalui musyawarah, sesuai anjuran Al-Quran. Sebagai teladan umat Islam, ulama dianggap mengemban amanah besar untuk melestarikan prinsip-prinsip Islam.

Karena musyawarah harus meliputi seluruh kelompok dalam masyarakat, ulama Afghanistan sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama Afghanistan Fazal Ghani Kakar mengatakan, deklarasi Bogor ini sebetulnya masih langkah kecil dalam menciptakan perdamaian di Afghanistan.

Tetapi setidaknya, pertemuan di Bogor ini sejatinya memberikan kerangka pikir bagi ulama dalam melakukan negosiasi dan perundingan perdamaian yang dilaksanakan di kemudian hari, yakni mengesampingkan kekerasan.

"Ini masih persiapan untuk menuju tahap selanjutnya. Tapi, kami melihat bahwa pertemuan di Bogor merupakan langkah posiitif bagi pembicaraan dan negosiasi di perundingan-perundingan berikutnya," jelas Fazal di Istana Bogor, Jumat (11/5).

Langkah berikutnya, lanjut Fazal, adalah menyatukan gagasan antara ulama Pakistan dan Afghanistan yang sebelumnya tidak dijabarkan di dalam pertemuan Bogor. Maka, setelah ini ia berharap ulama Pakistan akan sering berkunjung ke Afghanistan dan sebaliknya.

"Bahkan, pertemuan ini juga harus diekspansi dengan melibatkan ulama dari Indonesia lagi. Inisiatif ini tentu tidak akan muncul jika tidak ada pertemuan hari ini," paparnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Indonesia berinisiatif melakukan pertemuan trilateral ini sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia dalam memelihara perdamaian di negara-negara Islam lantaran Indonesia jadi rumah bagi umat muslim terbanyak di dunia. Tak hanya itu, pertemuan ini juga dilandasi atas perasaan Indonesia yang ikut merasakan luka saat melihat penderitaan di negara-negara Islam lainnya.

"Proses perdamaian yang inklusif perlu dilakukan Indonesia. Kami siap untuk terus berkontribusi dalam proses perdamaian di Afghanistan, karena perdamaian sudah lama dinanti-nantikan," ujar Wapres JK.

Pertemuan dihadiri sekitar 19 ulama dari Afghanistan, 17 ulama dari Pakistan, dan 17 ulama dari Indonesia. Presiden Joko Widodo dalam pidato pembukaan mengharapkan agar pertemuan trilateral ini dapat memberikan kontribusi konkret bagi perdamaian di Afghanistan.

Credit cnnindonesia.com

Ulama Indonesia, Afghanistan dan Pakistan Sepakati Deklarasi Bogor

BOGOR - Ulama dari tiga negara, yakni dari Indonesia, Afgahanistan dan Pakistan menyepakati sebuah deklarasi bernama "Bogor Ulama Declaration of Peace". Deklarasi ini adalah sebuah bentuk dukungan untuk perdamaian Afghanistan.

Deklarasi yang dibacakan oleh perwakilan dari tiga negara, yaitu Qibla Ayaz yang mewakili Pakistan, Quraish Shihab yang mewakili Indonesia, dan Ataullah Lodin yang mewakili Afghanistan, merupakan hasil pertemuan tiga arah para ulama proses perdamaian Afghanistan di Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (11/5/2018).

Setidaknya terdapat 12 poin dalam deklarasi tersebut. Berikut poin-poin dari deklarasi Bogor tersebut:

1. Islam adalah negara damai toleran dan a'tidal. Kata Islam sendiri berasal dari kata salam yakni perdamaian dan keselamatan. Para penganut Islam sejati, terikat untuk terus menunjukkan rasa belas kasihan dan saling menyayangi.

2. Pesan utama Islam bermuara pada prinsip perdamaian, belas kasih, dan kasih sayang. "Oleh sebab itu, kami mendukung deklarasi Pakistan-Afghanistan dan berbagi inisiatif perdamaian yang dilakukan ulama umat Islam yang mendorong perdamaian, persaudaran islam, dan penolakan pada kekerasan dan terorisme," kata deklarasi tersebut.

3. Perdamaian adalah perintah dari Allah untuk kaum muslimin dan berkewajiban dalam melakukan kegiatan ini dalam lisan, dan jiwanya. Oleh sebab itu, semua konflik dalam pertentangan umat antar umat muslim harus diselesaikan sesuai kaidah Al-Quran dan sunnah.

4. Kami melihat lingkungan yang kondusif untuk perdamaian di Afghanistan dan menyerukan kepada semua pihak untuk bergabung dalam pembicaraan perdamaian langsung, sebagai musyawarah damai yang diabadikan dalam Al-Quran, sesuai dengan Surah As-Syura ayat 38 yaitu musyawarah sebagai ciri-ciri kaum beriman.

5. Sebagai pewaris Rasullulah dan pemegang otoritas Al Quran dan hadits, ulama memainkan peran penting dalam komunitas muslim dalam menegakkan syariat Islam, atau warisan sebenarnya dari Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Ulama dalam hal ini mengemban amanah besar di pundaknya untuk melestarikan prinsip moral yang tinggi dan melestarikan ukhuwah islamiyah dan ukhuwah insaniyah.

6. Para ulama sebagai pewaris nabi, memiliki kewajiban mempromosikan nilai universal Islam yaitu perdamaian, toleransi, keadilan sosial. Selain itu mendorong prinsip-prinsip inis ebagai tolak ukur dan kaedah.

7. Ulama dari umat Muslim, khususnya dari negara seperti Indonesia, Pakistan dan Afghanistan harus memiliki kepahaman mendalam ihwal tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh negara Islam dan dapat memainkan peranan aktif dalam perdamaian dan solidaritas di dunia Islam secara khusus di Afghanistan.

8. Ulama seperti di Indonesia, Pakistan dan Afghanistan harus memiliki kepahaman mendalam ihwal tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh negara Islam dan dapat memainkan peranan aktif dalam perdamaian dan solidaritas di dunia Islam secara khusus di Afghanistan. Petunjuk yang diberikan ulama harus sesuai dengan Al-Quran dan contoh yang diteladani dari Nabi Muhammad SAW, di mana beliau selalu menekankan sikap menengahi (wasath), sebagai jalan yang benar bagi umat Islam.

9. Kami menekankan kembali bahwa kekerasan dan terorisme tidak bisa dan tidak boleh diasosiasikan dengan agama, kewarganegaraan, peradaban, atau etnis manapun. Kekerasan ekstremisme dalam bentuk apapun termasuk terhadap warga sipil dan pelaku aksi bunuh diri bertentangan dengan prinsip Islam.

10. Sebagai satu keluarga besar, ulama mendukung proses perdamaian yang inklusif dan siap memberikan kontribusi yang konstruktif di dalamnya, sembari mencari cara dan upaya agar ada solusi yang mungkin bagi perdamaian Afghanistan.

11. Dalam hal ini, peran penting ulama Afghanistan, Indonesia, dan Pakistan perlu didorong demi mempromosikan perdamaian, keharmonisan, dan persaudaraan sesama umat sesuai dengan ajaran Islam yang berbasiskan Al-Quran dan Sunnah.

12. Kami juga mengapresiasi pemerintah Indonesia atas dukungan yang tulus untuk menginisiasi proses kerjasama diantara tiga negara dan juga dunia Islam.

Credit sindonews.com

Parlemen Catalonia pilih pemimpin baru pada Sabtu

Presiden Catalan yang dipecat Carles Puigdemont terlihat dalam video saat ia memberikan pidato melalui media sosial di lokasi yang tidak diungkapkan, Kamis (1/3/2018).(Carles Puigdemont/Handout via REUTERS)

Madrid (CB) - Parlemen Catalonia akan melakukan pemungutan suara pada Sabtu untuk menentukan pemimpin baru wilayah itu setelah pemerintahan Catalonia dibubarkan Madrid hampir tujuh bulan lalu karena menyatakan kemerdekaan.

Pemilihan itu merupakan upaya kelima kalinya untuk membentuk pemerintahan sejak pemerintahan sebelumnya dipecat.

Mantan pemimpin Catalonia yang sekarang tinggal di Jerman, Carles Puigdemont, mengajukan anggota parlemen Catalonia yang tidak terlalu dikenal, Quim Torra, sebagai calon pemimpin baru.

Pengajuan itu diumumkan dalam pidato melalui televisi yang disiarkan di jaringan media sosial pada Kamis malam.

Ketua parlemen Catalonia Roger Torrent mengatakan dalam pernyataan pada Jumat bahwa ia telah mengajukan Torra sebagai kandidat presiden wilayah itu setelah bertukar pandangan dengan partai-partai politik.

Parlemen akan melakukan pemungutan suara pada Sabtu.

Gerakan pemisahan di wilayah timur laut, yang kaya, itu selama ini gagal membentuk pemerintahan walaupun memenangi sebagian besar kursi parlemen dalam pemilihan pada Desember.

Pemilihan itu dilaksanakan atas seruan Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy pascapercobaan pemisahan yang digerakkan Puigdemont.

Waktu untuk membentuk pemerintahan baru Catalonia sudah mendesak karena parlemen harus melakukan pemungutan suara untuk memilih pemimpin sebelum 22 Mei. Jika tidak, pemilihan baru harus diselenggarakan.

Pemilihan baru kemungkinan akan membuahkan hasil yang sama seperti yang lalu, demikian menurut hasil jajak pendapat pada Jumat.

Seluruh empat kandidat sebelumnya yang diajukan gerakan prokemerdekaan dihadang pengadilan karena mereka tinggal di luar negeri atau sedang ditahan atas peranan mereka dalam referendum serta kemudian pernyataan kemerdekaan.

Salah satu kandidat yang dihadang adalah Puigdemont sendiri, yang sedang berada di Berlin sambil. Ia menunggu putusan pengadilan Jerman soal apakah negara itu akan mengekstradisi dirinya ke Spanyol atas dakwaan penyelewengan dana masyarakat.

Sementara itu, Torra harus dapat memenangkan suara secara mutlak dalam pemungutan suara pada Sabtu untuk dapat terpilih sebagai pemimpin, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Ulama Iran ancam musnahkan Tel Aviv

Anggota Satuan Aerospace Pasukan Garda Revolusi Islam Iran memberi hormat di base rudal bawah tanah dengan unit pelontar di lokasi yang dirahasiakan, di foto yang tidak bertanggal dari Fars News. (REUTERS/farsnews.com/Handout v)

Ankara (ANTARA News) - Seorang ulama senior Iran menyatakan hari ini bahwa jika Israel bertindak bodoh maka ibu kota negara itu, Tel Aviv, dan salah satu kotanya yang lain, Haifa, akan dimusnahkan.

"Kami akan memperluas kemampuan peluru kendali kami kendati Barat menekan (untuk menghentikannya), agar Israel tahu bahwa jika mereka bertindak gegabah maka Tel Aviv dan Haifa akan musnah total," kata mulah Ahmad Khatami dalam khutbah salat Jumat di Universitas Tehran.

Tak hanya itu, Khatami juga menyebut negara-negara Eropa tak bisa dipercaya. Komentar dia berbalikkan dengan pendirian Presiden Hassan Rouhani yang menyatakan bahwa Iran akan tetap mematuhi pakta nuklir 2015 sekalipun AS telah keluar dari kesepakatan itu.

"Para penandatangan (pakta nuklir) dari Eropa ini juga tak bisa dipercaya. Musuh-musuh Iran tak bisa dipercaya," kata Khatami.

Credit antaranews.com

Hizbullah Menang Pemilu, Pentagon Tetap Dukung Militer Lebanon

WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) berkomitmen untuk mendukung dan memberikan bantuan kepada angkatan bersenjata Lebanon. Hal itu ditegaskan Pentagon meskipun kelompok Hezbollah, yang didukung Iran dan sekutunya, mendapatkan suara yang signifikan dalam pemilu parlemen.

"Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk mendukung kedaulatan, stabilitas, keamanan, dan lembaga-lembaga negara Lebanon, termasuk Angkatan Bersenjata Lebanon (LAF) sebagai pasukan bersenjata profesional, yang diakui dan satu-satunya yang sah dari negara Lebanon," kata juru bicara Pentagon, Letnan Komandan Rebecca Rebarich.

"Memperkuat hubungan pertahanan AS-Lebanon adalah yang paling penting mengingat ancaman yang terus berlanjut yang berasal dari Suriah, termasuk berlanjutnya tantangan ISIS dan agresi Iran," sambung Rebarich seperti dilansir dari Reuters, Sabtu (12/5/2018).

Ia menambahkan bahwa AS dan Lebanon berbagi tujuan untuk membangun kapasitas angkatan bersenjata Lebanon sebagai satu-satunya pembela sah atas kedaulatan Lebanon.

AS telah memberi Lebanon bantuan militer lebih dari USD 1,5 miliar sejak 2006.

Sekelompok kekuatan besar mendesak Libanon untuk menegakkan kebijakan menjaga negara itu menjauh dari perang regional.

Kelompok Hizbullah diketahui terlibat dalam perang lintas perbatasan di Suriah, mengirim ribuan pejuang untuk membantu militer Presiden Bashar al-Assad.

Credit sindonews.com

Indonesia Kecam Keras AS karena Pindahkan Kedutaan ke Yerusalem

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengecam keras keputusan Amerika Serikat (AS) yang memindahkan Kedutaan Besar (Kedubes)-nya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Jokowi menegaskan bahwa Palestina akan terus ada dalam napas diplomasi Indonesia.

Pemindahan Kedubes AS ke kota suci Yerusalem itu secara resmi akan berlangsung awal pekan depan.

Kecaman Indonesia disampaikan Jokowi saat membuka pertemuan tiga arah ulama Indonesia-Afghanistan-Pakistan. Pertemuan para ulama ini sebagai bagian dari upaya damai di Afghanistan yang difasilitasi Indonesia.

"Indonesia mengecam keras keputusan itu (pemindahan kedubes AS ke Yerusalem). Keputusan itu melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB," kata Jokowi pada Jumat (11/5/2018).

"Oleh karena itu saya mengusulkan agar DK dan Majelis Umum PBB membahas isu tersebut dan mengambil langkah selanjutnya," ujar pemimpin Indonesia ini.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta negara lain untuk tidak mengikuti AS yang nekat memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem.

Pemindahan kantor diplomatik itu, kata Jokowi, mengganggu proses perdamaian Timur Tengah dan mengancam perdamaian itu sendiri.

"Indonesia akan berjuang untuk Palestina. Dan Palestina akan terus berada di dalam napas diplomasi Indonesia," kata Jokowi.

Sementara itu, Kedubes AS di Jakarta pada hari ini tutup sementara. Penutupan layanan kedutaan itu terjadi setelah publik Indonesia berdemo ke kantor diplomatik AS tersebut sebagai protes atas keputusan Presiden Donald Trump yang memindahkan Kedubes AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Sekadar diketahui, Israel mengklaim seluruh Yerusalem sebagai ibu kota abadinya. Sedangkan Palestina sudah lama mendambakan Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan mereka.

Credit sindonews.com

Dikunjungi Netanyahu, Rusia Batal Pasok Rudal ke Suriah

Ilustrasi rudal S-300 Rusia yang sempat disebut akan dikirim ke Suriah. (Dok. Wikimedia/CC BY 2.0/High Contrast)

Jakarta, CB -- Seorang pejabat tinggi Kremlin dilaporkan menyatakan Rusia tidak sedang membahas rencana memasok peluru kendali canggih darat-ke-udara S-300 untuk Suriah, dan menyebut langkah itu tidak diperlukan.

Komentar itu disampaikan Vladimir Kozhin, anak buah Presiden Vladimir Putin yang bertanggung jawab atas bantuan militer Rusia untuk negara lain, menyusul kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pekan ini.

Bulan lalu, Rusia menyiratkan akan memasok senjata tersebut untuk Presiden Bashar al-Assad, meski ditentang Israel, setelah militer negara-negara Barat menyerang Suriah. Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov mengatakan serangan itu serangan itu membuat Rusia tak lagi punya kewajiban moral untuk menyimpan rudal canggihnya.

Namun, komentar Kohzin yang dilontarkan tak lama setelah Netanyahu berbicara dengan Putin menyiratkan upaya lobi Israel untuk saat ini berhasil.

"Untuk saat ini kami tidak berbicara soal pengiriman sistem (pertahanan udara) baru yang modern," kata Kohzin dalam laporan Izvetia yang dikutip Reuters, Jumat (11/5).

Militer Suriah sudah punya "semua hal yang dibutuhkan," kata Kohzin.

Kremlin menepis ide bahwa pernyataan ini merupakan perubahan sikap yang terkait dengan kunjungan Netanyahu.

"Pengiriman (S-300) tak pernah diumumkan seperti itu," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan melalui telepon, ketika ditanya masalah ini.

"Tapi kita bilang setelah serangan (Barat ke Suriah) tentu Rusia punya hak untuk melakukan sesuatu jika dipandang perlu."

Credit cnnindonesia.com

Iran Siap Memulai Program Nuklir Usai AS Batalkan Kesepakatan

Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif mengatakan kebijakan luar negeri Amerika telah menyeret Timur Tengah pada kekacauan. Iran siap memulai kembali program nuklirnya. (REUTERS/Ahmed Saad)

Jakarta, CB -- Iran menyatakan siap memulai kembali program nuklir pada "skala industri" menyusul keputusan Presiden AS Donald Trump yang meninggalkan kesepakatan untuk mengekang ambisi nuklir negara itu.

CNN melaporkan, dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan Jumat (10/5), Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif mengatakan pihaknya akan memulai diplomasi internasional untuk mencoba menyelamatkan kesepakatan itu.

Pada saat yang sama, Iran akan mempersiapkan diri untuk memulai kembali program pengayaan nuklirnya.

Zarif berkomentar saat ribuan warga Iran turun ke jalan dalam demonstrasi terbesar sejak Donald Trump mengumumkan keputusannya untuk membatalkan kesepakatan pada Selasa. Para pengunjuk rasa membakar bendera Amerika serta mencerca AS dan Israel usai salat Jumat di Teheran.

Dalam pernyataannya, Zarif menuding Trump bodoh dan mengatakan kebijakan luar negeri Amerika telah "menyeret Timur Tengah ke dalam kekacauan."

Dia mengatakan Iran akan berusaha menyelamatkan kesepakatan nuklir melalui negosiasi dengan negara-negara Eropa yang ikut menandatangani kesepakatan tersebut. Zarif akan bertemu dengan perwakilan dari Jerman, Prancis dan Inggris di Brussels pada Selasa.

Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan keputusan AS untuk menarik diri dari kesepakatan itu merupakan pukulan serius. Saat berbicara pada konferensi Hari Katolik di Muenster, Merkel mengatakan akan sulit menjaga kesepakatan, mengingat "kekuatan ekonomi besar telah pergi".

"Kami berharap kami bisa, tetapi ada banyak hal yang berperan dalam hal ini," katanya. "Kami harus mendiskusikannya dengan Iran."

Iran Sebut Trump Bodoh dan Siap Memulai Program Nuklir

Presiden AS Donald Trump membatalkan kesepakatan nuklir dengan Iran. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Di Teheran, kemarahan muncul bukan hanya karena langkah Trump tetapi juga serangan udara Israel terhadap kekuatan militer Iran di Suriah, respons atas apa yang diklaim Israel sebagai serangan roket Iran di Dataran Tinggi Golan.

Kementerian Luar Negeri Iran mengutuk penyerangan dan menyebutnya sebagai "pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan negara."

Pada Kamis lalu, Israel mengklaim telah menyerang hampir semua kekuatan militer Iran di Suriah melalui serangan roket ke Dataran Tinggi Golan, wilayah yang dianeksasi Israel pada tahun 1981.

Belum ada pernyataan resmi pemerintah Iran bahwa mereka bertanggung jawab atas serangan terhadap Dataran Tinggi Golan. Selain itu juga belum ada pengakuan bahwa kehadiran militer Iran di Suriah dipengaruhi oleh serangan Israel.

Di Iran, berita terkait pertempuran dilaporkan sebagai konflik antara Suriah dan Israel. Namun tidak disebutkan soal keterlibatan aset militer Iran di Suriah, yang telah lama ikut menopang rezim Presiden Bashar al-Assad.

Zarif menuduh AS dan sekutu-sekutunya mengobarkan kerusuhan di Timur Tengah, "mengubah kawasan kita menjadi tong bubuk melalui penjualan ratusan miliar dolar persenjataan canggih yang tak berguna."

Credit cnnindonesia.com

Jumat, 11 Mei 2018

Tuntutan Umat Islam Indonesia dalam Aksi 115

Umat Islam mengibarkan bendera Palestina saat mengikuti aksi 115 di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (11/5).

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Umat Islam menggelar aksi ini dengan damai.

CB, JAKARTA -- Ribuan umat Islam Indonesia mengikuti Aksi Solidaritas Bela Baitul Maqdis Palestina atau Aksi 115 di lapangan Monas, Jakarta, Jumat (11/5). Umat Islam menggelar aksi ini dengan damai dan menyampaikan beberapa tuntutan aksi.

Tuntutan tersebut dibacakan Sekjen Koalisi Bela Baitul Maqdis Ustaz Syaefudin Ahmad Syuhada. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 6 Desember 2017 telah mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Kemudian, 128 negara dalam sidang darurat Majelis Umum PBB mendukung resolusi menolak keputusan Trump yang provokatif tersebut.

Namun, Trump sama sekali tidak mengindahkan penolakan dunia atas sikap provokatifnya itu. AS tetap akan memindahkan kedutaannya pada 14 Mei mendatang. "Hal ini sangat jelas menggambarkan sikap jahat Trump yang menantang dunia Islam dan dunia secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami rakyat Indonesia mengajukan tuntutan-tuntutan sebagai berikut," ujar Ustaz Syuhada saat membacakan tuntutan Aksi 115 bersama sejumlah tokoh yang hadir.

Pertama, massa Aksi 115 menuntut Majelis Umum PBB bersikap tegas atas pelanggaran Trump yang bertentangan dengan sembilan resolusi Dewan Keamanan PBB. Kedua, massa Aksi 115 menuntut Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) bersatu dan menentang keras keputusan Trump tersebut serta menggelar sidang darurat sebagai suara aspirasi umat Islam global.

Ketiga, massa Aksi 115 menuntut Pemerintah AS membatalkan pengakuan terhadap eksistensi negara Israel dan rencana pemindahan kedutaan AS di Yerusalem serta keputusan provokatifnya yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Keempat, massa Aksi 115 menuntut kepada Pemerintah RI berjuang keras menggunakan haknya dengan menekan dan mengarahkan OKI dan PBB bersama melawan keputusan Trump sebagaimana janji pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri selama ini, Palestina di jantung hati kebijakan luar negeri Indonesia.

Kelima, massa Aksi 115 meminta seluruh rakyat Indonesia terus bersatu dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina hingga mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya dari penjajah Zionis Israel. "Khususnya kepada umat Islam Indonesia memperkukuh ukhuwah Islamiyah dan tetap berada di bawah bimbingan ulama kami agar tercapainya tujuan seluruh perjuangan Baitul Maqdis kembalinya Masjid al-Aqsha ke pangkuan kaum Muslimin," kata Ustaz Syuhada.

Credit republika.co.id

Aksi 115 desak sidang darurat OKI

Aksi Bebaskan Baitul Maqdis di Monumen Nasional, Jumat, dimulai dengan shalat shubuh berjamaah menjelang shalat Jumat. (ANTARA News/Anom Prihantoro)

Jakarta (CB) - Anggota Dewan Pembina Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) Ustadz Bachtiar Nasir mengatakan salah satu resolusi aksi bela Palestina 11 Mei (Aksi 115) adalah mendesak digelarnya sidang darurat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) terkait Yerusalem.

"Kepada OKI agar menentang keras Presiden Donald Trump soal pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan segera mengelar sidang darurat," kata Bachtiar yang kerap disapa UBN di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan agenda sidang darurat itu untuk membatalkan pengakuan Amerika atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel secara sepihak lewat pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Kepada Majelis Umum Persatuan Bangsa-bangsa, kata dia, agar tegas atas pelanggaran AS dan Israel atas resolusi-resolusi perdamaian Palestina.

Bagi pemerintah Indonesia, lanjut dia, supaya menggunakan jaringannya di OKI dan PBB untuk menekan Trump.

Dia juga meminta pemerintah untuk mengutamakan diplomasi luar negeri dengan Palestina sebagai jantung hati kebijakan.

Dalam kesempatan itu, UBN meminta umat Islam Indonesia untuk bersatu memperjuangkan Palestina sehingga merdeka dari penjajah.

"Islam Indonesia agar memperkokoh ukhuwah Islamiyah dan di bawah bimbingan ulama maka Palestina bisa ke pangkuan umat Islam kembali," kata dia.

Credit antaranews.com

MUI sampaikan resolusi Baitul Maqdis di Monas

Suasana aksi Bela Palestina 11 Mei (115) di Kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat, Jumat (11/5/2018). (Antara/Anom Prihantoro)

Memperkuat dan mendukung penuh keputusan Ketua Harian MUI Pusat menjadikan Baitul Maqdis sebagai ibu kota Palestina

Jakarta (CB) - Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Zaitun Rasmin menyampaikan kepada massa aksi bela Palestina pada 11 Mei (Aksi 115) tentang hasil Ijtima Ulama MUI di Banjarmasin terkait resolusi untuk Baitul Maqdis.

"Memperkuat dan mendukung penuh keputusan Ketua Harian MUI Pusat menjadikan Baitul Maqdis sebagai ibu kota Palestina," kata Zaitun di area Monumen Nasional, Jakarta, Jumat, mengutip isi resolusi Ijtima Ulama.

Baitul Maqdis merupakan sebutan untuk Masjidil Aqsa dan sekitarnya yang terletak di Yerusalem. Situasi Yerusalem memanas setelah Amerika Serikat berupaya memindahkan Kedutaan Besar AS di Israel ke Yerusalem.

Hal itu disebut sebagai tindakan ilegal karena tidak mendapatkan persetujuan internasional dan mendapat tentangan dari sejumlah negara termasuk Indonesia.

Terkait hal itu, Zaitun mengatakan Muslim wajib menentang dan menolak Amerika Serikat menjadikan wilayah Baitul Maqdis sebagai kantor Kedubes AS.

"Penolakan bisa dengan cara beraksi, berdemonstrasi dan apapun untuk menentangnya," kata dia.

Wasekjen MUI mengajak umat Islam agar memberi bantuan kepada Palestina bisa dengan dana, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Hal itu bisa meringankan beban rakyat Palestina yang menderita akibat blokade oleh otoritas Israel dan kekurangan suplai kebutuhan sehari-hari.

Dia juga mendorong agar negara-negara memutus hubungan diplomatik dengan Israel.

Zaitun juga mengingatkan setiap bangsa untuk menentang segala kezaliman seperti terjadi di Palestina, Rohingya, Pattani dan di manapun tindakan penindasan yang bertentangan dengan kemanusiaan.

Umat Islam mengibarkan bendera Palestina saat mengikuti aksi 115 di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (11/5/2018). Aksi yang yang bertajuk Indonesia Bebaskan Al-Quds ini sebagai penolakan atas keputusan pemerintah Amerika Serikat yang memindahkan Kantor Kedutaaan Besar AS untuk Israel ke Yarusalem. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Credit antaranews.com

Mahathir: Anwar Ibrahim Akan Segera Dibebaskan dari Penjara

Mahathir Mohamad (Foto: Dok. REUTERS/Lai Seng Sin)

Kuala Lumpur - Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad yang baru dilantik, mengatakan bahwa Anwar Ibrahim akan mendapatkan pengampunan penuh dari Yang di-Pertuan Agong dan segera dibebaskan dari penjara.

Mahathir mengatakan, Yang di-Pertuan Agong telah mengindikasikan bahwa dirinya bersedia untuk memberikan pengampunan penuh pada Anwar, dan dia akan dibebaskan segera.

"Itu akan menjadi pengampunan penuh, yang artinya bukan hanya diampuni, namun dia dibebaskan segera dan setelah itu dia akan bebas untuk berpartisipasi penuh di politik," ujar Mahathir kepada para wartawan saat konferensi pers hari ini seperti dilansir kantor berita Reuters, Jumat (11/5/2018), sehari setelah dirinya dilantik menjadi PM Malaysia pada Kamis (10/5) malam.

Sebelumnya, Mahathir pernah berjanji untuk menyerahkan posisi PM kepada Anwar Ibrahim yang kini dipenjara. Janji itu disampaikan Mahathir saat diwawancarai surat kabar Jepang, The Mainichi, pada Februari lalu. Dalam wawancara itu, Mahathir mengakui dirinya sangat menyadari usianya yang sudah mendekati 100 tahun.

"Saya tidak bisa bertahan sangat lama. Paling tidak, saya bisa bertahan selama dua tahun," ucap Mahathir dalam wawancara dengan The Mainichi, seperti dikutip pada Selasa (8/5/2018).

Dalam wawancara ini, Mahathir juga membahas soal mantan rival politiknya, Anwar Ibrahim (70), yang kini dipenjara atas kasus sodomi. Anwar pernah menjabat Wakil PM Malaysia tahun 1993-1998 di bawah Mahathir. Diungkapkan Mahathir bahwa jika oposisi memenangi pemilu, dirinya ingin menyerahkan jabatan PM Malaysia kepada Anwar setelah Anwar bebas dari penjara.

Hal ini belakangan terungkap sebagai salah satu bagian dari kesepakatan Mahathir untuk memimpin koalisi oposisi Pakatan Harapan. Bunyi kesepakatan itu adalah setelah dua tahun memimpin negara, Mahathir akan menyerahkan kekuasaan kepada Anwar. Masa jabatan seorang PM Malaysia adalah lima tahun.

Anwar yang divonis 5 tahun penjara telah menjalani masa hukuman sejak tahun 2015. Setelah bebas nanti, Anwar dilarang untuk mencalonkan diri dalam pemilu selama lima tahun ke depan. Untuk bisa kembali ke panggung politik, Anwar yang selama ini menjadi tokoh oposisi ternama Malaysia, membutuhkan pengampunan kerajaan atau royal pardon dari Yang di-Pertuan Agong.

Credit detik.com

Selain Skandal 1MDB, Ini Prioritas Pemerintahan PM Mahathir

Mahathir Mohamad (Foto: REUTERS/Lai Seng Sin)

Kuala Lumpur - Perdana Menteri (PM) Malaysia yang baru terpilih, Mahathir Mohamad menyatakan pemerintahannya akan fokus pada manajemen ekonomi dan finansial negara tersebut. Mahathir juga berjanji akan mengupayakan pengembalian dana miliar dolar AS yang raib dalam skandal mega korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

"Kami bermaksud membangun perekonomian Malaysia dengan bantuan para investor dari dalam dan luar negeri," ujar Mahathir dalam konferensi pers usai pelantikannya pada Kamis (10/5) malam seperti dilansir media Channel News Asia, Jumat (11/5/2018).

"Kami akan mencoba membuat ringgit sestabil mungkin," imbuhnya seraya mengatakan bahwa tak ada penyebab untuk devaluasi ringgit.

Mengenai skandal mega korupsi 1MDB, Mahathir mengatakan: "Kami percaya bahwa kita bisa mendapatkan kembali sebagian besar uang 1MDB ... kita harus meningkatkan kepercayaan para investor akan pemerintahan."

Mahathir pun berjanji akan membentuk pemerintahan yang baik. "Kami sangat ingin memastikan konstitusi ditegakkan dan hukum negara adalah apa yang akan membimbing kami dalam pemerintahan kami," tegasnya.

Pemimpin berumur 92 tahun itu juga mengatakan, dirinya akan mempelajari UU kontroversial mengenai berita palsu. "Kami juga ingin menghapuskan UU yang opresif dan tidak adil," tutur Mahathir.

Ketika ditanya wartawan mengenai bekas musuh yang kini menjadi sekutunya, Anwar Ibrahim, Mahathir mengatakan dirinya akan mengupayakan untuk mendapatkan pengampunan bagi Anwar dari Yang di-Pertuan Agong secepat mungkin.

Credit detik.com

Luhut: Sawit Dijegal Eropa, RI Pilih Boeing Ketimbang Airbus

Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan/Foto: Fadhly Fauzi Rachman/detikFinance

Jakarta - Produk sawit Indonesia terkena kampanye hitam di Eropa. Pemerintah tidak tinggal diam dan bereaksi terhadap kampanye hitam itu.

Salah satunya mempertimbangkan tak lagi impor pesawat Airbus dari Eropa, dan beralih ke Boeing di Amerika Serikat (AS).

"Ya kan kami impor pesawat tebang dalam 20 tahun ke depan itu 2.500, kira kira 25 billion dolar AS. Itu kan big number. Ya kan bukan hanya Airbus yang produksi pesawat terbang, Boeing juga ada," kata Luhut dalam dalam seminar bertema 'Menjawab Hambatan Perdagangan Ekspor Minyak Sawit di Pasar Global' di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (8/5/2018).

Luhut sempat menggelar pertemuan dengan Uni Eropa membahas masalah kampanye hitam. Meski Indonesia tidak mengenal retaliasi, tindakan balas dendam perdagangan, tapi Indonesia akan melawan bila terus disudutkan.

"Waktu saya di sana ditanya apakah anda akan melakukan retaliasi, karena ini dan kita nggak pernah tahu retaliasi ini, tapi kalau kalian bikin kami terus terusan tersudut sudut terus, kan bisa ngelawan juga," lanjutnya.

Luhut menambahkan Indonesia saat ini menjalin upaya kerja sama dengan Boeing untuk impor pesawat.

"Memang kebetulan kita sudah berbicara dengan Boeing. Saya ketemu dengan Boeing di Washington," tambahnya.

Credit finance.detik.com

UEA Masukkan 9 Warga dan Entitas Iran dalam Daftar Terorisme

ABU DHABI - Uni Emirat Arab (UEA) telah menempatkan sembilan orang dan entitas Iran dalam daftar teroris dan organisasi teroris. Mereka dicurigai mempunyai hubungan dengan pasukan elit Pengawal Revolusi Iran.

Sanksi yang dijatuhkan oleh UEA ini dilakukan setelah Amerika Serikat (AS) melakukan hal yang sama.

"Sembilan individu dan entitas telah diketahui mendapatkan dan mentransfer jutaan uang tunai dalam mata uang dolar AS ke Pasukan Penjaga Korps Revolusi Islam Iran," seperti dikutip Reuters dari laporan kantor berita negara WAM, Jumat (11/5/2018).

Namun laporan itu tidak menyebutkan apakah ada orang atau entitas yang memiliki hubungan ke UEA. Langkah itu diambil berkat kerja sama erat dengan AS, yang telah menunjuk individu dan entitas yang sama, tambahnya.

Sebelumnya diwartakan (AS) menjatuhkan sanksi terhadap individu dan sejumlah perusahaan Iran. Sanksi baru itu dijatuhkan hanya selang beberapa hari setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan negara itu keluar dari kesepakatan nuklir.

Pada bulan Februari 2015, Reuters melaporkan bahwa setidaknya USD 1 miliar uang tunai telah diselundupkan ke Iran meskipun ada sanksi AS dan lainnya. Sebelum mencapai Iran, uang itu diteruskan melalui penukaran uang dan perusahaan di Dubai, Uni Emirat Arab, dan Irak, sumber mengatakan kepada Reuters.

Laporan itu mengatakan bank sentral Iran telah bekerja dengan entitas lain, termasuk perusahaan-perusahaan Iran yang terkena sanksi, untuk mencari cara memperoleh dolar AS, termasuk menggunakan perusahaan lain dan jaringan mereka. Mereka mengatakan bank sentral telah memberi perintah kepada perusahaan di luar negeri untuk membeli dolar.

Sebelum kesepakatan nuklir 2015 tercapai, perusahaan-perusahaan Iran telah menjamur di Dubai untuk memfasilitasi pembayaran ke Teheran. Penggunaan beberapa perusahaan lain, yang membeli dolar dari pedagang mata uang di Dubai dan Irak, lebih disukai karena menyembunyikan jumlah keseluruhan operasi pembelian dolar.

Credit sindonews.com

Pasukan Irak Tangkap 5 Komandan ISIS dalam Serangan Lintas-Perbatasan

BAGHDAD - Koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS) mengatakan pasukan Irak berkoordinasi dengan pasukan Suriah yang didukung AS telah menangkap lima pemimpin senior kelompok ISIS. Kelimanya ditangkap dalam serangan lintas perbatasan

Dalam sebuah pernyataan, juru bicara koalisi AS Ryan Dillon menyebut penangkapan itu sebagai pukulan signifikan bagi Daesh, menggunakan akronim Arab untuk kelompok ekstremis seperti dikutip dari laman Time, Jumat (11/5/2018).

ISIS tidak lagi mengontrol wilayah kantong secara signifikan di dalam Irak. Kendati begitu, mereka masih mempertahankan kekuasaan di dalam wilayah Suriah di sepanjang perbatasan Irak.

Koalisi AS mendukung pasukan darat Irak dan pejuang Suriah yang dikenal sebagai Pasukan Demokrat Suriah dalam perang lebih dari tiga tahun melawan ISIS.

Kabar penangkapan ini juga telah dipublikasikan Presiden AS Donald Trump melalui akun Twitternya. Trump mengatakan mereka yang ditangkap adalah "lima komandan ISIS yang paling dicari.

Meski begitu tidak satu pun dari pernyataan presiden atau koalisi AS yang menyebut individu para komandan yang ditangkap. Mereka juga tidak menyebut nama pemimpin ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, dalam kelompok yang ditangkap.

Credit sindonews.com

Nigeria perketat bandara pasca-wabah ebola di Kongo

Dokumen foto relawan Medicine Sans Frontiere (MSF) di bawah kerja sama Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menolong pasien ebola di Afrika barat. (msf.org)

Kami harus mengambil tindakan lebih untuk memastikan orang disaring di semua tempat masuk ke negara ini."

Abuja (CB) - Pemerintah Nigeria mengambil kebijakan tegas untuk meningkatkan keamanan dan pemeriksaan di bandar udara dan tempat masuk lain sebagai upaya pencegahan pasca-wabah ebola di Republik Demokratik Kongo,demikian pernyataan layanan imigrasi negeri itu, Kamis (10/5).

Setidak-tidaknya 17 orang dinyatakan tewas di daerah barat laut Republik Demokratik Kongo, dua tahun sesudah wabah terburuk virus itu berakhir di Afrika Barat, dan membunuh lebih dari 11.300 orang, kemudian menulari sekira 28.600 orang lainnya, terutama di Guinea, Sierra Leone maupun Liberia.

Nigeria dipuji kalangan kesehatan dunia karena dinilai berhasil menahan virus itu pada 2014, dengan catatan delapan kasus kematian warga, menyusul kekhawatiran bahwa musibah kesehatan itu dapat menyebar melalui sekitar 20 juta penduduk di seluruh negara berpenduduk paling banyak di Afrika, yaknimencapai sekira 180 juta orang.

Layanan Imigrasi Nigeria (NIS) menyatakan termometer digunakan untuk memantau beberapa pendatang ke negara itu sejak virus tersebut terakhir menghantam wilayah tersebut. Penyaringan ditingkatkan sejak wabah terkini di Kongo tersebut.

"Kami menggunakan semua sarana tersedia untuk melacak virus itu, yang berarti menggunakan lebih banyak termometer," kata juru bicara NIS Sunday James, yang berbicara melalui telepon kepada kantor berita Reuters.

Ia menimpali, "Kami harus mengambil tindakan lebih untuk memastikan orang disaring di semua tempat masuk ke negara ini."

Ebola menyebar ke Nigeria pada 2014 ketika Patrick Sawyer, warga blasteran Amerika Serikat-Liberia, terbang ke negara itu dari Liberia dan ambruk di bandar udara antarbangsa utama di Lagos.

Menteri Kesehatan Nigeria Isaac Adewale pada Rabu malam (9/5) menyatakan kabinetnya meningkatkan status darurat pengawasan di semua perbatasan darat dan bandar udara, dengan khusus menekankan penyaringan orang yang berkunjung dari Kongo untuk mencegah penularan ebola yang mematikan.

"Pusat Pengendalian Penyakit Nigeria (NCDC) juga akan pertimbangkan pengiriman beberapa kelompok ke DRC sebagai bagian dari pembangunan kemampuan untuk mengelola wabah," katanya kepada wartawan.

Credit antaranews.com

Ebola Kembali Mewabah di Kongo

Wabah ebola kembali merebak di Republik Demokratik Kongo, Afrika Tengah. (Pete Muller)

Jakarta, CB -- Wabah ebola kembali merebak di Republik Demokratik Kongo. Kementerian Kesehatan Kongo memastikan satu korban pertama, dan 11 orang terjangkit, termasuk tiga staf medis, Kamis (10/5).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Sedikitnya 17 orang tewas sejak penduduk di sebuah desa wilayah barat laut negeri itu menunjukkan tanda-tanda mirip ebola, Desember lalu.

Wabah tersebut adalah yang kesembilan kalinya tercatat di Republik Demokratik Kongo sejak pertama kali muncul, dekat Sungai Ebola, sebelah utara negara di Afrika Tengah itu di era 1970-an.

"Negara kita menghadapi epidemi ebola lagi, yang merupakan kondisi darurat kesehatan internasional," kata Kementerian Kesehatan Kongo dalam sebuah pernyataan.

Menteri Kesehatan Kongo Oly Ilunga memastikan tiga petugas medis turut terjangkit virus. "Tiga petugas kesehatan terjangkit. Situasi ini membuat kami khawatir dan memerlukan respons segera," kata Ilunga.

Sebagian besar kasus terjadi di sekitar Desa Ikoko Impenge, dekat Kota Bikoro di wilayah barat laut Kongo.

"Setelah kontak (dengan pasien), para perawat mulai menunjukkan tanda-tanda. Kami telah mengisolasi mereka," kata Serge Ngaleto, Direktur Rumah Sakit Bikoro, seperti dilaporkan Reuters.

Pengalaman panjang Kongo menangani ebola, dan kondisi geografis yang terpencil membuat wabah kerap kali terlokalisir dan relatif mudah diisolasi.

Namun kali ini, Ikoko Impenge dan Bikoro terletak tidak jauh dari tepi Sungai Kongo, jalur arteri utama perdagangan dan transportasi hulu dari Ibu Kota Kinshasa. Negeri tetangganya, Republik Kongo terletak di sisi lain sungai.

Juru bicara Direktur Epidemiologi di Republik Kongo menyatkaan para pakar pemerintah akan bertemu untuk membahas langkah-langkah pencegahan menularnya ebola melintasi perbatasan, Kamis (11/5).

Foto: Dok. Emory Eye Center
Virus Ebola di bola mata Dokter Ian Crozier

Imigrasi Nigeria menyatakan akan memperketat tes di bandara serta titik-titik masuk lainnya sebagai langkah penegahan. Tindakan serupa membantu Nigeria membendung virus ebola selama epidemi Afrika Barat pada 2013.

Pejabat di Guinea dan Gambia juga telah meningkatkan tindakan pemeriksaan di sepanjang perbatasan untuk mencegah penyebaran virus ebola.

Kementerian Kesehatan Republik Demokratik Kongo telah mengirim 12 pakar ke wilayah barat lalu untuk melacak kontak-kontak baru, mengidentifiksi episentrum dan semua desa yang terkena dampak, serta menyediakan sumber daya.

Ebola adalah penyakit yang paling ditakuti, selain fatal, penularan yang cepat dan menyebabkan pendarahan internal maupun eksternal yang menyebabkan penderitanya mengalami kerusakan pembuluh dara yang parah. Saat mewabah di Afrika Barat pada 2014 tercatat lebih dari 6.800 orang tewas dan 19 ribu tertular virus ebola.

Credit cnnindonesia.com

PLO Serukan Boikot Pembukaan Kedutaan AS di Yerusalem

YERUSALEM - Kedutaan dan misi diplomatik di Israel diserukan untuk memboikot upacara pembukaan kedutaan Amerika Serikat (AS) di Yerusalem, yang akan berlangsung pada 14 Mei. Seruan itu dilontarkan oleh Anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Tayseer Khaled.

Seruan itu muncul setelah duta besar AS di Tel Aviv, David Friedman, memperluas undangan untuk misi diplomatik guna menghadiri upacara pembukaan kedutaan negara adidaya itu. Acara itu rencananya akan dihelat bertepatan dengan ulang tahun ke-70 Israel yang oleh warga Palestina disebut sebagai Hari Nakba atau bencana. Kala itu diperkirakan sekitar 750.000 warga Palestina diusir dari rumah dan desa mereka.

Khaled menekankan dalam pernyataan pers bahwa komunitas internasional punya pilihan; apakah akan mematuhi hukum internasional yang menolak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, atau hukum Amerika tentang kekacauan yang merusak.

Dia menekankan perlunya menghormati resolusi Dewan Keamanan PBB yang menetapkan bahwa setiap keputusan yang mengubah status Yerusalem adalah batal demi hukum seperti dikutip dari Middle East Monitor, Jumat (11/5/2018).

Keputusan Presiden Donald Trump untuk memindahkan kedutaan AS ke Yerusalem pada bulan Desember disambut dengan kecaman dari komunitas internasional. Majelis Umum PBB bahkan memilih untuk menolak keputusan sepihak tersebut.

Khaled menyatakan bahwa pelanggaran mencolok Trump terhadap hukum internasional tentang Yerusalem menuntut tindakan tegas, termasuk penuntutan kejahatan perang Israel di Pengadilan Kriminal Internasional. Ia mendesak negara-negara Arab untuk memutuskan hubungan dengan negara manapun yang memindahkan kedutaan mereka ke wilayah yang diduduki Yerusalem.

Paraguay, Honduras, Guatemala, dan Rumania adalah di antara negara-negara yang telah memutuskan untuk merelokasi kedutaan mereka ke Yerusalem.

Credit sindonews.com

Bentrok dengan Iran, Inggris Dukung Israel Membela Diri

LONDON - Inggris mendukung hak Israel untuk membela diri terhadap agresi Iran. Hal itu dikatakan Perdana Menteri Inggris Theresa May kepada rekannya dari Israel Benjamin Netanyahu dalam panggilan telepon.

Israel mengatakan telah menyerang hampir semua infrastruktur militer Iran di Suriah pada Kamis kemarin. Itu dilakukan setelah pasukan Iran disebut menembakkan roket ke wilayah yang dikuasai Israel di Dataran Tinggi Golan.

Ini adalah insiden pertama kalinya konfrontasi militer paling luas yang pernah ada di antara dua negara saling memusuhi itu.

"Perdana Menteri mengutuk serangan roket Iran terhadap pasukan Israel, dan mengatakan kami sangat mendukung hak Israel untuk membela diri terhadap agresi Iran," kata kantor Perdana Menteri Inggris dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters, Jumat (11/5/2018).

Konfrontasi itu terjadi dua hari setelah Amerika Serikat (AS) mengumumkan penarikannya, dengan dorongan Israel, dari kesepakatan nuklir 2015 dengan Iran.

Netanyahu mengatakan serangan udara Israel tepat karena Iran telah "melintasi batas merah".

Pernyataan Inggris juga mengatakan May dan Netanyahu setuju bahwa penting bagi komunitas internasional untuk terus bekerja sama melawan aktivitas destabilisasi regional yang dilakukan Iran. Keduanya juga mendesak Rusia untuk menggunakan pengaruhnya di Suriah guna mencegah serangan lebih lanjut dari Iran.

Pernyataan Inggris menambahkan bahwa May telah menegaskan kembali posisi Inggris terhadap kesepakatan nuklir Iran.

"Kami dan mitra Eropa tetap berkomitmen kuat untuk memastikan kesepakatan ditegakkan, sebagai cara terbaik untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir," demikian bunyi pernyataan itu.

Credit sindonews.com

Trilateral, RI Dorong Perdamaian Afghanistan-Pakistan

Ilustrasi Istana Bogor. (ANTARA FOTO/Jafkhairi)

Jakarta, CB -- Presiden Joko Widodo dijadwalkan membuka secara resmi Konferensi Ulama Trilateral Afghanistan, Indonesia dan Pakistan di Istana Bogor, Jumat (11/5). Bertindak sebagai penyelenggara konferensi Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Konferensi ulama tiga negara tersebut adalah momentum bersejarah karena merupakan pertemuan pertama ulama dari ketiga negara besar yang mewakili lebih dari 488 juta populasi umat muslim.

Dengan tema "Islam Rahmatan lil Alamin, Perdamaian dan Stabilitas di Afghanistan", ulama terkemuka yang menghadiri konferensi akan berdiskusi tentang peran mereka dalam menebar benih perdamaian dan solidaritas di Afghanistan.

Lima pokok permasalahan, yaitu perdamaian dan persahabatan dalam Islam, ekstremisme kekerasan (violent extremism) dan ai'tidal atau toleransi, peran ulama, peran negara dan langkah maju ke depan, menjadi agenda konferensi.

Dalam rilis yang diterima CNNIndonesia.com disebutkan bahwa perdamaian dan stabilitas di Afghanistan telah lama menjadi fokus perhatian Indonesia. Sebagaimana direfleksikan pada kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Pakistan dan Afghanistan Januari lalu.

Pada serangkaian pertemuan dengan Presiden Ashraf Ghani dari Afghanistan serta Presiden Mamnoon Hussain dan PM Shahid Abbasi dari Pakistan, Presiden Widodo menyampaikan tawaran untuk menyelenggarakan konferensi ulama trilateral di Indonesia. Tawaran tersebut didukung dan disambut baik.

Para ulama yang berpartisipasi dalam konferensi diharapkan akan menyampaikan pesan perdamaian di Afghanistan sebagaimana dihimbau oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Konferensi Proses Perdamaian Kabul ke-2 di Afghanistan Februari lalu.

Wapres JK dijadwalkan menutup konferensi ulama trilateral, Indonesia, Pakistan dan Afghanistan tersebut.

Istana Bogor secara khusus dipilih, bukan hanya sebagai salah satu dari enam istana kepresidenan dimana acara-acara khusus diselenggarakan, namun juga karena di masa lalu Istana Bogor telah menjadi tempat penyelenggaraan berbagai upaya perdamaian yang diprakasai oleh Indonesia.

Upaya tersebut antara lain Jakarta Informal Meeting antara faksi-faksi yang bertikai di Kamboja pada 1988-1989, lalu mediasi konflik Thailand-Kamboja pada 2011, dan sesi khusus MILF-MNLF pada 2012 (2012).

"Secara simbolis, Istana Bogor merepresentasikan kontribusi Indonesia serta semangat bangsa untuk perdamaian. Kesuksesan Konferensi Ulama Trilateral diharapkan akan membuka lembaran baru proses perdamaian. Insya Allah," demikian rilis dari Kementerian Luar Negeri RI.

Credit cnnindonesia.com

PBB Desak Myanmar Adili Pelaku Kekerasan Rohingya

Dewan Keamanan PBB mengecam tindakan kekerasan militer Myanmar sebagai pembersihan suku kecil Rohingya. (Foto: Mike Segar)

Jakarta, CB -- Dewan Keamanan PBB mendesak pemerintah Myanmar melakukan penyelidikan terbuka atas tuduhan kekerasan terhadap sebagian besar warga Rohingnya di Rakhine serta segera membuka pintu bagi penyaluran bantuan ke negara bagian itu.

Langkah itu diambil setelah utusan Dewan Keamanan PBB berkunjung ke Bangladesh dan Myanmar pada pekan lalu yang secara langsung mengamati dampak tindakan kekerasan militer Myanmar.

Inggris, Amerika Serikat dan pihak lain mengecam tindakan kekerasan itu sebagai pembersihan suku kecil Rohingya. Namun Myanmar membantah melakukan pembersihan suku.

Pengungsi, yang menyelamatkan diri dari Myanmar, melaporkan banyak pembunuhan, pemerkosaan dan pembakaran.

Myanmar mengatakan operasi yang dilancarkan di Rakhine merupakan tindakan sah dalam menanggapi serangan-serangan yang dialami pasukan keamanan oleh kalangan pemberontak Rohingya.

"Anggota Dewan Keamanan, setelah mempertimbangkan kepentingan melakukan penyelidikan transparan terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia, mendesak pemerintah Myanmar untuk memenuhi, berdasarkan penghormatan terhadap aturan hukum, komitmen yang telah dinyatakannya untuk memaksa para pelaku kekerasan mempertanggungjawabkan tindakannya, termasuk kekerasan seksual serta pelecehan dan kekerasan terhadap anak-anak," demikian pernyataan Dewan itu seperti dikutip Reuters.

Serangan pemberontak Rohingya ke sejumlah pos keamanan di Rakhine pada Agustus tahun lalu menyulut militer melancarkan operasi. Tercatat hampir 700.000 warga Rohingya mengungsikan diri ke Cox's Bazar di Bangladesh. Utusan Dewan Keamanan PBB telah mendatangi kampung pengungsi itu pada pekan lalu.

Dewan mengatakan para pengungsi terguncang dengan skala krisis kemanusiaan dan masih sangat mengkhawatirkan keadaan saat ini. Mereka juga mencatat ada kerusakan luas di desa-desa di Rakhine.

Utusan itu bertemu dengan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina dan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi serta berkunjung ke negara bagian Rakhine, wilayah tempat kekerasan meletus.

Dewan mendesak Myanmar untuk menyelesaikan kesepakatan dalam beberapa hari mendatang dengan badan urusan pengungsi PBB, UNHCR, serta Program Pembangunan PBB soal akses bantuan di Rakhine dan membantu memulangkan pengungsi dari Bangladesh.

Dewan juga mengatakan pihaknya berniat membahas upaya yang bisa dijalankan dengan Bangladesh, Myanmar dan PBB untuk menyelesaikan krisis tersebut serta mempersiapkan keadaan bagi pemulangan para pengungsi secara aman, sukarela dan bermartabat ke rumah-rumah mereka di Negara Bagian Rakhine.

Jaksa Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) meminta pengadilan memutuskan apakah ICC memiliki wewenang untuk mengadili kasus pengusiran warga Rohingya ke Bangladesh, yang mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pemerintahan Suu Kyi telah menyatakan "keprihatinan serius" menyangkut pergerakan di ICC. Bangladesh merupakan anggota ICC sementara Myanmar tidak.

Kelompok pembela hak asasi manusia meminta Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi untuk menyerahkan masalah Myanmar ke pengadilan.

Credit cnnindonesia.com

Otoritas Xinjiang Tangkap 11 Tersangka Penyebar Terorisme

Kawasan otonomi khusus Xinjiang

Para tersangka akan dijerat dengan pasal terorisme.

CB, BEIJING -- Pemerintah Daerah Otonomi Xinjiang membongkar 11 kasus penyebaran ekstremisme dan informasi ilegal dalam jaringan (daring) sebagai upaya pembersihan dunia maya di wilayah barat daratan China.

Dalam artikel yang dipublikasikan di akun WeChat, Kamis (10/5), otoritas daerah yang paling banyak dihuni etnis Uighur tersebut menemukan penyebaran informasi berupa teks, audio, dan video tentang kekerasan, terorisme, separatisme, kabar burung, berita bohong, penyerangan, dan hasutan.

Polisi menangkap seorang warga Karamay Uighur berinisial A (46), setelah kedapatan menyimpan file audio berisi terorisme pada 25 Maret 2018.

Sementara seorang pria dari etnis Han bermarga Chen (30), juga ditahan pada April lalu karena kedapatan memiliki materi audio dan video tentang terorisme di telepon selulernya.

Seorang pria beretnis Han lainnya dari Provinsi Gansu juga ditahan oleh pihak kepolisian Xinjiang pada 13 April lalu, karena menyebarkan isu bahwa teroris akan membuat kerusuhan di Kota Hotan, dan kota ini dalam pengepungan.

Peraturan mengenai penanggulangan terorisme di Xinjiang menyebutkan bahwa siapa saja yang menggunakan telepon seluler, internet, gawai penyimpanan atau media lain untuk menyebarluaskan terorisme atau ekstremisme akan dijerat dengan pasal kejahatan terorisme.

"Xinjiang telah mengesahkan peraturan yang berpijak pada Undang Undang Penanggulangan Terorisme Tahun 2016 yang memberangus segala bentuk terorisme," tulis Global Times di Beijing, Jumat.

Regulasi tersebut mendorong pembentukan tiga lembaga penanggulangan terorisme di tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Aturan tersebut juga menginstruksikan koordinasi dari pihak kepolisian sipil, polisi bersenjata, tentara, dan milisi lokal selain lembaga kesehatan, urusan sipil, publikasi, dan telekomunikasi.

Pemerintah Cina memberikan perhatian khusus kepada etnis Uighur, terutama di wilayah Xinjiang. Beijing menuding daerah tersebut rawan disusupi oleh unsur terorisme.

Credit republika.co.id

Turki tahan puluhan personel Angkatan Udara

Arsip Foto. Foto yang diunggah oleh pejabat kedutaan besar Turki di Washington, yang menggambarkan penangkapan prajurit-prajurit pemberontak yang mencoba menguasai istana presiden, Jumat waktu setempat (15/7/2016). (Turkish Press Office)

Istanbul (CB) - Kepolisian Turki pada Kamis menahan 65 tersangka dalam operasi menyasar personel Angkatan Udara yang dituding memiliki kaitan dengan ulama yang dituduh Ankara mendalangi percobaan kudeta 2016, menurut laporan kantor berita negara Anadolu.

Kejaksaan mengeluarkan perintah penangkapan total 96 orang, yang 91 di antaranya dari kalangan Angkatan Udara, dan polisi masih memburu sisa tersangka dalam operasi yang dipusatkan di kota Izmir dan meluas ke 15 provinsi menurut siaran Anadolu.

Para tersangka disebut memiliki kaitan dengan Fethullah Gulen, ulama yang jaringannya dituduh berada di balik kudeta gagal Juni 2016, yang menyebabkan 250 orang tewas. Gulen, yang tinggal di Amerika Serikat, membantah terlibat dalam upaya kudeta tersebut.

Dalam sebuah operasi terpisah, seorang jaksa Ankara pada Kamis mengeluarkan perintah penangkapan 93 karyawan pusat pelatihan swasta, yang sebelumnya ditutup karena dicurigai memiliki kaitan dengan jaringan Gulen menurut laporan Anadolu.

Pihak berwenang Turki telah menahan 160.000 orang dan memecat para pegawai negeri dalam jumlah yang hampir sama sejak percobaan kudeta militer menurut kantor hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Maret.

Di antara mereka yang ditahan, lebih dari 50.000 di antaranya telah secara resmi dikenai dakwaan dan ditahan di penjara selama masa persidangan mereka.

Negara-negara Barat sekutu Turki telah mengkritik langkah penumpasan itu. Sementara para penentang Presiden Tayyip Erdogan menuduhnya menggunakan pemberontakan yang gagal itu sebagai dalih untuk membungkam perbedaan pendapat.

Turki mengatakan langkah-langkah perlu diambil untuk memerangi ancaman terhadap keamanan nasional menurut siaran kantor berita Reuters.

Credit antaranews.com