Selasa, 08 Mei 2018

Akhir The Phnom Penh Post, Bencana bagi Kebebasan Pers Kamboja

Surat kabar harian The Phnom Penh Post. [AP]

CB, Jakarta - Pembelian The Phnom Penh Post oleh investor Malaysia, yang memiliki hubungan dekat dengan Perdana Menteri Hun Sen menjadi bencana bagi kebebasan pers menjelang pemilihan umum.
Dikutip dari Reuters, Senin 7 Mei 2018, kelompok hak asasi dunia menyebut Hun Sen telah membungkam kritik, politikus oposisi, media merdeka, dan kelompok hak asasi menjelang pemilihan umum pada 29 Juli mendatang.

Hun Sen telah berkuasa selama 33 tahun dan menjadikannya sebagai penguasa terlama di dunia.

PM Kamboja, Hun Sen bereaksi atas pertanyaan jurnalis saat dia berjaalan dengan PM Australia Malcolm Turnbull di sela-sela KTT Asean--Australia, 16 Maret 2018. Reuters
The Phnom Pen Post merupakan surat kabar harian berbahasa Inggris telah berdiri sejak 1992 dan membangun reputasi sebagai media merdeka yang berani mengkritik pemerintah dengan berbagai isu mulai dari pembalakan liar hingga korupsi. Alih kepemilikan The Phnom Penh Post diumumkan langsung oleh pemilik sebelumnya, Bill Clough, ketua Post Media Ltd., yang menerbitkan The Phnom Penh Post.

Pemilik baru The Phnom Penh Post adalah investor asal Malaysia, Sivakumar Ganapthy, yang juga menjadi direktur perusahaan relasi publik yang memiliki hubungan dekat dengan Pemerintah. Ganapathy adalah direktur dari perusahaan konsultan publik Asia yang bermarkas di Kuala Lumpur, Malaysia.
Pada Senin 7 Mei 2018, pemimpin redaksi The Phnom Penh Post, Kay Kimsong, dipecat karena mengizinkan penerbitan artikel soal penjualan surat kabar ini. Selain Kimsong, dua staf lain juga dipecat. Sementara sejumlah jurnalis senior The Phnom Penh Post juga mengundurkan diri usai pemecatan.

Pemimpin Redaksi The Phnom Penh Post, Kay Kimsong, melambaikan tangan saat keluar usai dipecat dari surat kabar harian The Phnom Penh Post di Phnom Penh, Kamboja, 7 Mei 2018. [Reuters]
Pemilik baru berujar isi artikel soal penjualan The Phnom Penh Post sangat memalukan.
Wakil Direktur Pengawas Hak Asasi Asia menyebut penjualan surat kabar ini menjadi bencana bagi kebebasan pers di Kamboja.

Huy Vannak, Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan pemerintah menyambut semua investor di Kamboja. Namun Vannak tidak menyoal hubungan pemilik baru surat kabar dengan pemerintah.
Tahun lalu 30 stasiun radio ditutup dan Cambodia Daily, surat kabar berbahasa Inggris pesaing The Phnom Penh Post, juga ditutup akibat digugat untuk membayar pajak jutaan dolar Amerika Serikat oleh pemerintah.
Kebebasan media muncul sejak misi PBB pada awal 1990 ke Kamboja untuk membangun demokrasi setelah genosida dan isolasi. Namun harapan untuk membangun Kamboja yang berdemokrasi hancur seiring pemerintahan Hun Sen menumbuhkan intoleransi terhadap kritik. Pada tahun 2018 Reporters Without Borders menerbitkan indeks kebebasan pers yang menempatkan Kamboja dari posisi 132 ke 142.

Credit tempo.co

Rohingya Kini Lebih Banyak di Bangladesh Daripada Myanmar

Dalam foto file bulan September 2017, sejumlah pengungsi perempuan Muslim Rohingya berebut pembagian makanan di kamp pengungsian Balukhali, Bangladesh.

Foto: AP/Dar Yasin

Warga Rohingya di Bangladesh diperkirakan mencapai lebih dari 900 ribu jiwa.

CB, DHAKA -- Warga Muslim Rohingya di Myanmar telah menghadapi penganiayaan oleh militer di negara itu selama beberapa dekade. Krisis yang sedang berlangsung sejak tahun lalu juga semakin menelantarkan ratusan ribu warga Rohingya.

Saat ini, jumlah total penduduk Rohingya di Bangladesh diperkirakan lebih dari 900 ribu jiwa. Jumlah itu lebih besar dibandingkan dengan jumlah warga Rohingya di Myanmar yang diperkirakan sebanyak 500 ribu hingga 700 ribu jiwa.

Dilansir di Aljazirah, pada 1982, warga Rohingya tidak diakui sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis resmi di Myanmar. Mereka dihalang-halangi untuk mendapatkan kewarganegaraan dan hak dasar lainnya.

Sejak saat itu, sejumlah tindakan keras terhadap Rohingya di Negara Bagian Rakhine telah memaksa ratusan ribu orang melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh, serta negara-negara lain di Asia Tenggara.

Menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), lebih dari 300 ribu warga Rohingya tiba di Bangladesh pada 1990-an. Bentrokan keras di Negara Bagian Rakhine berlanjut pada 2012 dan 2015, hinggga menggusur lebih banyak warga Rohingya.

Pada Oktober 2016, setelah serangan yang dilakukan militan Rohingya terhadap polisi di perbatasan, militer Myanmar memulai tindakan keras terhadap Rohingya. Krisis tersebut memaksa sekitar 87 ribu warga Rohingya untuk mencari perlindungan ke Bangladesh.

Penindasan militer terakhir dilakukan pada 25 Agustus 2017, ketika kelompok militan Rohingya bersenjata menyerang pos-pos militer Myanmar di Negara Bagian Rakhine. Saat itu, militer Myanmar dilaporkan telah membakar puluhan desa-desa Rohingya dan menembak pria, wanita, dan anak-anak yang tidak bersenjata.

Penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya itu telah membuat ratusan ribu warga Rohingya kembali melarikan diri dari Myanmar. Mereka menjadi pengungsi di kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar, Bangladesh.

Credit republika.co.id

OKI: Myanmar Terang-terangan Melanggar Hukum Internasional

Pengungsi Rohingya

Foto: asiancorrespondent.com

OKI akan terus terlibat untuk mengatasi pelanggaran HAM terhadap Rohingya

CB, DHAKA -- Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyatakan keprihatinan mendalam atas pembersihan etnis Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar. Hal ini termaktub dalam deklarasi yang dihasilkan seusai Konferensi Tingkat Menteri (KTM) OKI ke-45 digelar di Dhaka, Bangladesh, Ahad (6/5).

"Kami mengungkapkan keprihatinan mendalam atas tindakan brutal sistematis baru-baru ini yang dilakukan pasukan keamanan (Myanmar) terhadap komunitas Muslim Rohingya yang telah mencapai tingkat pembersihan etnis, yang merupakan pelanggaran serius dan terang-terangan terhadap hukum internasional," kata OKI dalam deklarasinya, dikutip laman Anadolu.

OKI pun mengapresiasi dan menyatakan penghargaan kepada Bangladesh yang telah menampung ratusan ribu pengungsi Rohingya. "Kami menggarisbawahi pentingnya negara anggota OKI terus terlibat dalam sistem PBB termasuk Majelis Umum PBB dan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) serta organisasi internasional lainnya untuk mengatasi pelanggaran HAM yang besar dari Muslim Rohingya, dengan mempertimbangkan perkembangan terakhir," katanya.

Lebih dari setengah juta warga Rohingya telah melarikan diri dari negara bagian Rakhine dan mengungsi ke Bangladesh sejak militer Myanmar menggelar operasi pada Agustus tahun lalu. Pasukan Myanmar yang mengklaim hanya memburu gerilyawan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), turut menyerang dan menghabisi warga sipil Rohingya di sana.

PBB telah menyatakan bahwa yang dilakukan militer Myammar terhadap Rohingya merupakan pembersihan etnis. PBB juga telah menggambarkan Rohingya sebagai orang-orang yang paling teraniaya dan tertindas di dunia.

Pada November 2017, Myanmar dan Bangladesh telah menyepakati proses repatriasi pengungsi. Namun pelaksanaan kesepakatan ini belum optimal. Cukup banyak pengungsi Rohingya di Bangladesh yang enggan kembali ke Rakhine.

Mereka mengaku masih trauma atas kejadian yang menimpanya pada Agustus tahun lalu. Selain itu, kesepakatan repatriasi pun tak menyinggung perihal jaminan keamanan dan keselamatan bagi warga Rohingya yang kembali.

Credit republika.co.id

OKI Serukan Dunia Internasional Hormati Status Yerusalem

Logo Organisasi Konferensi Islam

Foto: OIC

Keputusan AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel merupakan tindakan ilegal

CB,DHAKA -- Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyerukan dunia internasional menghormati status Yerusalem. Hal ini berkaitan dengan diakuinya kota tua tersebut sebagai ibu kota Israel oleh Amerika Serikat (OKI).

OKI mengatakan keputusan AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember lalu merupakan tindakan ilegal. "Kami mengundang semua anggota komunitas internasional untuk tetap berkomitmen terhadap status Al-Quds al-Sharif (Yerusalem) dan semua resolusi PBB terkait, sejalan dengan keputusan relevan Komunike Akhir KTT Luar Biasa OKI di Istanbul dan Deklarasi Istanbul tentang 'Kebebasan untuk Al-Quds'," kata OKI dalam sebuah deklarasi seusai menggelar konferensi tingkat menteri ke-45 di Dhaka, Bangladesh pada Ahad (6/5), dikutip laman Anadolu.

Selain itu, OKI pun menyerukan Israel agar segera menghentikan segala bentuk penindasan terhadap warga Palestina. "OKI menyerukan penghentian sepenuhnya semua pelanggaran Israel terhadap hukum internasional, termasuk penghentian blokade Jalur Gaza, semua aktivitas permukiman kolonial, pembongkaran rumah-rumah (warga) Palestina, dan pembunuhan, melukai, serta penahanan warga sipil, termasuk anak-anak," ujar OKI.

AS mengaku Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017. AS menjadi negara pertama yang melakukan hal tersebut.Kendati demikian, keputusan AS menuai cukup banyak kecaman dan protes, terutama dari negara-negara Arab. AS dinilai telah melanggar berbagai resolusi internasional terkait Yerusalem.

Namun AS tak mengacuhkan kecaman dan protes tersebut. Pada 14 Desember mendatang, AS akan membuka kedutaan besarnya untuk Israel di Yerusalem. Seremoni pembukaan kedutaan akan berbarengan dengan hari kelahiran Israel.

Credit republika.co.id

Ikut Trump, Paraguay Pindahkan Kedubes ke Yerusalem Akhir Mei

Paraguay mengikuti langkah Amerika Serikat dan Guatemala untuk memindahkan kedutaan besar di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. (REUTERS/Ronen Zvulun)

Jakarta, CB -- Paraguay akan memindahkan kedutaan besarnya di Israel ke Yerusalem pada akhir Mei. Rencana itu diumumkan juru bicara pemerintah Paraguay dan Menteri Luar Negeri Israel, Senin (7/5).

Langkah Paraguay tersebut mengikuti Amerika Serikat dan Guatemala.

"Presiden Paraguay Horacio Cartes akan mengunjungi akhir bulan ini untuk membuka kedutaan di Yerusalem," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel Emmanuel Nahshon dalam sebuah pernyataan seperti dilansir Reuters.

Juru bicara pemerintah Paraguay menyatakan Cartes dijadwalkan berkunjung ke Israel untuk memindahkan kedutaan pada 21 atau 22 Mei.

Dalam kunjungan ke Venezuela dan bertemu Presiden Nicolas Maduro, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan bahwa dia berharap negara-negara lain tidak mengikuti langkah Paraguay, Guatemala dan Amerika Serikat.

"Kami berharap negara-negara lain di benua Amerika tidak memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem, karena tindakan ini bertentangan dengan hukum internasional," kata Abbas.

Niat Paraguay diumumkan sepekan sebelum kedutaan besar AS dibuka di Yerusalem pada 14 Mei. Langkah itu sejalan dengan pernyataan Presiden Donald Trump pada 6 Desember, yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Kesepakatan internasional menyatakan status Yerusalem harus ditentukan berdasarkan dialog perdamaian Israel-Palestina. Langkah Trump menuai kecaman dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa.

Credit cnnindonesia.com

Israel Ancam 'Lenyapkan' Presiden Suriah Bashar al-Assad

TEL AVIV - Israel mengancam akan "melenyapkan" Presiden Bashar al-Assad jika dia terus membiarkan Iran beroperasi di wilayah Suriah yang membahayakan keamanan Tel Aviv. Militer negara Yahudi itu telah berulang kali menyerang negara Assad dengan dalih menghancurkan militer Teheran di sana.

Teheran berulang kali membantah keras tuduhan Tel Aviv. Iran mengklaim hanya mengirim penasihat militer ke Suriah untuk membantu Damaskus melawan kelompok teroris.

Ancaman Israel terhadap Assad disampaikan Menteri Energi Yuval Steinitz. "Israel bersedia untuk 'melenyapkan' Presiden Suriah Bashar al-Assad jika terus memungkinkan Iran untuk beroperasi dari negaranya," katanya, Senin (7/5/2018).

"Tidak dapat diterima bahwa Assad duduk tenang di istananya dan membangun kembali rezimnya sementara itu memungkinkan Suriah untuk diubah menjadi basis serangan terhadap Israel," lanjut Steinitz seperti dikutip Ynet.

Menteri itu mengklaim bahwa sejauh ini Israel belum terlibat dalam konflik Suriah. Tapi, pihaknya bersedia menggulingkan pemerintah Suriah.

"Jika Assad memungkinkan Iran mengubah Suriah menjadi pangkalan militer melawan kami, untuk menyerang kami dari wilayah Suriah, dia harus tahu bahwa itu akan menjadi akhir dari dia," ujar Steinitz.

Ancaman itu muncul hanya sehari setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa negaranya tidak akan mentoleransi kehadiran militer Iran di dekat perbatasan utara Israel. Netanyahu menegaskan bahwa Tel Aviv tak segan-segan melakukan tindakan militer.

Netanyahu mengklaim bahwa dalam beberapa bulan terakhir Korps Garda Revolusi Islam Iran telah mengirim persenjataan modern ke Suriah, termasuk drone, sistem pertahanan udara dan rudal ground-to-surface.

Sebelumnya pada 9 April 2018, sepasang pesawat tempur F-15 Israel melakukan serangan udara terhadap pangkalan udara T-4 di Suriah. Serangan ini menewaskan tujuh personel militer Iran

Otoritas Iran berjanji menanggapi serangan tersebut dan memicu spekulasi di kalangan media Israel bahwa Teheran akan melakukan serangan balas dendam pada bulan ini.

Credit sindonews.com

Hizbullah Tuding AS dan Israel Coba Campuri Pemilu Lebanon

BEIRUT - Hizbullah menuding Amerika Serikat (AS), Israel, dan juga Arab Saudi ikut campur tangan dalam pemilihan umum (pemilu) yang berlangsung di Lebanon. Pemilu di Lebanon, yang merupakan pemilu pertama yang berlangsung sejak 2009, berlangsung kemarin.

"Pemilihan umum benar-benar sensitif, karena adanya campur tangan asing, Amerika dan Saudi bersama dengan Israel mengganggu pemilihan dengan mendukung partai-partai tertentu dalam upaya untuk melemahkan perlawanan dan mencegahnya membentuk fraksi yang kuat di parlemen Lebanon di masa depan," kata anggota Dewan Eksekutif Hizbullah, Ali Da'amoush, seperti dilansir Sputnik pada Senin (7/5).

Bersadarkan hasil penghitungan suara semantara, Hizbullah unggul telak dibandingkan para pesaingnya. Kelompok yang dipimpin oleh Hassan Nasralah itu diketahui mendapatkan lebih dari separuh total kursi di Parlemen Lebanon.

Sementara itu, Israel menuturkan, kemenangan Hizbullah dalam pemilihan umum di Lebanon secara tidak langsung telah membuat Beirut menjadi musuh Tel Aviv. Oleh karena itu, Israel menyatakan, pihaknya tidak akan membedakan keduanya jika terjadi perang di masa depan.

"Hizbullah sama dengan Lebanon. Israel tidak akan membedakan antara negara berdaulat Lebanon dan Hizbullah, dan akan melihat Lebanon sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang datang dari dalam wilayahnya" kata Menteri Pendidikan Israel, Naftali Bennett.

Credit sindonews.com

Israel Takkan Bedakan Lebanon dan Hizbullah jika Perang Pecah

BEIRUT - Israel tidak akan membedakan lagi antara kelompok Hizbullah yang didukung Iran dengan negara Lebanon jika perang pecah. Alasannya, keduanya sama dalam hal kekuatan politik di negara tersebut.

Sikap Tel Aviv itu disampaikan Menteri Pendidikan Naftali Bennett di saat Lebanon menggelar pemilu untuk pertama kalinya sejak 2009 pada hari Minggu.

Lebih dari 3,6 juta warga terdaftar sebagai pemilih pemilu yang suaranya diperebutkan sekitar 976 kandidat anggota parlemen untuk bersaing menduduki 128 kursi. Hizbullah menjadi salah satu faksi politik terkuat dalam pemilu kali ini.

Bennett yang jadi anggota kabinet keamanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan, hasil pemilu yang menempatkan Hizbullah sebagai kubu politik terkuat menunjukkan bahwa Israel tidak boleh lagi membedakan antara Hizbullah dengan negara Lebanon jika perang pecah di masa depan.

"Negara Israel tidak akan membedakan antara negara berdaulat Lebanon dan Hizbullah, dan akan menganggap Lebanon bertanggung jawab atas tindakan apa pun dari dalam wilayahnya," tulis Bennett di Twitter, Senin (7/5/2018).

Hasil sementara dari pemilu menunjukkan kubu Hizbullah unggul di beberapa wilayah. Namun, hasil resmi penghitungan suara belum diumumkan.

Bila Hizbullah sepenuhnya menguasai kursi parlemen, maka keputusan politik Lebanon akan dikendalikan faksi yang didukung Iran tersebut termasuk berkonfrontasi dengan Israel.

Militer Israel meyakini kelompok Hizbullah memiliki gudang senjata dengan lebih dari 10.000 roket sejak Perang Lebanon Kedua tahun 2006. Saat ini, perkiraan militer Tel Aviv adalah hampir 15.000 roket dan rudal balistik dimiliki kelompok tersebut.

Israel yang menganggap Hizbullah sebagai salah satu musuh bebuyutannya hampir tidak terlibat bentrokan langsung selama hampir 12 tahun sejak Perang Lebanon Kedua.

Namun, pada hari Minggu, para pejabat pertahanan Israel memperingatkan bahwa Iran berencana untuk membalas serangan udara mematikan baru-baru ini di Suriah yang menewaskan beberapa personel militer Teheran. Pembalasan Iran ini diyakini akan melibatkan Hizbullah yang berpotensi menembakkan rudal ke Israel utara.

Credit sindonews.com

Hizbullah Menang Pemilu, Israel: Lebanon Telah Menjadi Musuh

TEL AVIV - Israel menuturkan, kemenangan Hizbullah dalam pemilihan umum di Lebanon secara tidak langsung telah membuat Beirut menjadi musuh Tel Aviv. Oleh karena itu, Israel menyatakan pihaknya tidak akan membedakan keduanya jika terjadi perang di masa depan.

"Hizbullah sama dengan Lebanon," kata Menteri Pendidikan Israel, Naftali Bennett dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Senin (7/5).

"Israel tidak akan membedakan antara negara berdaulat Lebanon dan Hizbullah, dan akan melihat Lebanon sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang datang dari dalam wilayahnya," sambungnya.

Seperti diketahui, kemarin Lebanon menggelar pemilu Parlemen, yang merupakan pemilu pertama dalam kurun waktu satu dekade terakhir. Pemilu terakhir di negara itu terjadi pada tahun 2009, untuk kemudian seharusnya kembali digelar empat tahun kemudian.

Tetapi, parlemen memperpanjang masa jabatannya dua kali karena ketidakstabilan di negara tetangga Suriah, dan untuk mereformasi undang-undang pemilihan negara.

Bersadarkan hasil penghitungan suara, Hizbullah unggul telak dibandingkan para pesaingnya. Kelompok yang dipimpin oleh Hassan Nasralah itu diketahui mendapatkan 67 kursi di Parlemen Lebanon, atau lebih dari separuh total kursi di Parlemen yang berjumlah 128.

Credit sindonews.com

Harapan buat Pengungsi Asing di Indonesia

Sebanyak 13.840 pengungsi asing di Indonesia terancam tak bisa ditempatkan di negara ketiga, UNHCR mencari peluang buat pengungsi yang tak boleh bekerja. ( CNN Indonesia/Natalia Santi)

Jakarta, CB -- Sebagian besar dari 13.840 pengungsi asing di Indonesia terancam tak bisa ditempatkan di negara ketiga.

Kepala Misi Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-bangsa (UNHCR) untuk Indonesia, Thomas Vargas, mengatakan peluang resettlement atau penempatan pengungsi semakin kecil setelah sejumlah negara besar yang semula berkomitmen menerima pencari suaka menutup diri dan mengurangi kuota penerimaan pengungsi.

"Penempatan membutuhkan persetujuan negara ketiga yang menerima pengungsi. Situasi saat ini menjadikan peluang penempatan terus berkurang. Negara seperti Australia dan Amerika Serikat yang secara tradisional selalu menerima, sekarang mengurangi kuota mereka," ucap Vargas kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.

Vargas mengatakan ada sekitar 22,5 juta pengungsi di dunia yang lari dari negaranya karena konflik dan perang. Namun, hanya segelintir negara yang bersedia menjadi negara ketiga yang menerima mereka.

Sebab, negara penerima pengungsi harus bisa menyediakan advokasi dan perlindungan bagi pengungsi termasuk akses publik, kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga politik. Singkatnya, negara tersebut harus bisa menjamin hidup para pengungsi sebagaimana pemerintah menjamin warganya sendiri.

Selama ini, Vargas mengatakan Amerika Serikat menjadi negara penerima pengungsi dengan kuota terbanyak. Sementara itu, sejumlah negara lainnya seperti Australia, Kanada, Selandia Baru, dan negara Nordik juga membuka peluang penempatan bagi pengungsi meski tak sebanyak AS.

Di masa pemerintahan Barack Obama, Vargas mengatakan Washington bisa menerima hingga 120.000 pengungsi untuk ditempatkan per tahunnya. Namun, sejak Donald Trump mengambil alih Gedung Putih, kuota penerimaan pengungsi dipangkas menjadi hanya 45.000 orang per tahun.

Di selatan Pasifik, Australia juga mulai membatasi kuota penerimaan pengungsi dengan menutup sejumlah pusat penampungan pencari suaka seperti di Pulau Nauru dan Pulau Manus.

Perubahan kebijakan sejumlah negara itu, papar Vargas, membuat kesempatan penempatan pengungsi di dunia termasuk Indonesia kian kecil. Ia mengatakan tahun lalu UNHCR hanya bisa menempatkan sedikitnya 322 pengungsi di Indonesia.

Padahal, sebelum krisis pengungsi kian memburuk, Vargas mengatakan UNHCR bisa memproses 800 proses penempatan pengungsi di Indonesia setiap tahunnya.

"Ada 17,2 juta pengungsi di dunia yang menjadi perhatian UNHCR pada 2016 lalu, tapi hanya 1 persen yang bisa ditempatkan pada tahun itu. Pada 2017 lalu, kami juga hanya bisa menempatkan sekitar 322 pengungsi dari Indonesia," uajr Vargas.

"Jika kita bandingkan angka pengungsi dengan kuota penerimaan negara ketiga itu terlihat bahwa peluang penempatan kurang dari 1 persen. Kita harus bisa cari opsi lain selain penempatan," lanjutnya.

Izinkan Pengungsi Bekerja

Vargas mengatakan minimnya peluang penempatan membuat para pengungsi harus mencari jalan lain membangun hidup mereka. Selain resettlement, ia mengatakan UNHCR kerap membujuk para pengungsi dan pencari suaka untuk pulang ke kampung halamannya.

"Beberapa orang memutuskan untuk kembali ke negara asalnya secara sukarela. Jika mereka menginginkan itu, UNHCR tidak bisa menyetop mereka, kami coba bantu sebisa mungkin untuk memulangkan mereka. Yang utama adalah mereka pulang bukan karena dipaksa, jika dipaksa itu melanggar hukum internasional," ujarnya.

Vargas mengatakan UNHCR juga tengah mencari solusi jangka pendek bagi para pengungsi selama menunggu penempatan. Ia mengatakan organisasinya sedang bernegosiasi dengan pemerintah Indonesia untuk membuat peraturan yang bisa memberdayakan para pengungsi agar dapat bertahan selama menunggu kejelasan nasib mereka, termasuk izin bekerja.

Sebab, selama terdampar di Indonesia, Vargas mengatakan para pengungsi tak memiliki hak untuk bekerja, sekolah, dan menerima akses lainnya seperti kesehatan. Seluruh kebutuhan pengungsi ditanggung oleh UNHCR dan juga Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM).

"Di situasi yang tidak pasti seperti ini, kami tengah mencoba mengajukan proposal kepada pemerintah di kawasan termasuk Indonesia agar mengizinkan para pengungsi bisa berkontribusi terhadap komunitasnya dengan keterampilan yang mereka punya supaya tidak hanya bergantung pada bantuan organisasi," kata Vargas.

"Kami tidak meminta pemerintah mengizinkan pengungsi untuk bekerja. Kami hanya ingin pemerintah memberikan kesempatan pengungsi dilibatkan dengan proyek-proyek wiraswasta lokal yang dapat membantu kelancaran bisnis dan di saat bersamaan bisa membantu dirinya sendiri dan keluarganya untuk bertahan hidup," lanjutnya.

Selain itu, Vargas mengatakan masih ada beberapa pilihan yang tersedia bagi pengungsi seperti mencari sponsor negara yang ingin menempatkan mereka. Beberapa negara bahkan menggelar program reuni bagi pengungsi yang masih terdampar di negara transit dengan keluarganya yang telah lebih dulu ditempatkan di negara ketiga.

Namun, kedua cara itu tetap membutuhkan persetujuan negara ketiga dengan proses yang cukup panjang.

"Yang utama adalah bagaimana kita semua bisa meyakinkan para pengungsi bahwa masih ada harapan selain opsi penempatan. Jika penempatan tidak memungkinkan, masih ada opsi lain sehingga jangan putus harapan. Itu tugas paling sulit kami, adalah meyakinkan mereka [pengungsi] bahwa masih ada harapan ke depan," katanya.

Credit cnnindonesia.com

IOM Setop Dana Bantuan Bagi Pengungsi Baru di Indonesia

Organisasi Migrasi Internasional (IOM) disebut hentikan pemberian bantuan finansial bagi ribuan pengungsi asing yang terdampar di Indonesia per 15 Maret 2018. (CNN Indonesia/Aulia Bintang Pratama)

Jakarta, CB -- Organisasi Migrasi Internasional (IOM) disebut menghentikan pemberian bantuan finansial bagi ribuan pengungsi asing yang terdampar di Indonesia per 15 Maret 2018.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Ham, Agung Sampurno, mengatakan perubahan kebijakan negara donor mengharuskan IOM membatasi bantuannya tersebut.

"IOM mengatakan negara pendonor mulai mengurangi bantuannya. Kalau itu alasannya, sulit untuk memaksa negara agar tidak hentikan bantuannya kepada IOM kan. Namanya juga sukarela. IOM pun hanya sebatas organisasi tidak bisa memaksa, itu persoalannya," kata Agung kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.

Agung mengatakan pengurangan dana bantuan diumumkan IOM saat melakukan rapat bersama pemerintah, Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR), dan sejumlah pejabat serta lembaga terkait lainnya di Bali sekitar awal tahun lalu.

Dalam rapat itu, Agung mengatakan IOM memutuskan untuk membatasi pendanaannya hanya bagi 9.000 pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.

Padahal, ada sekitar 13.840 pengungsi dan pencari suaka yang saat ini terdampar di Indonesia. Mereka lari ke Indonesia untuk berlindung sementara dari persekusi dan konflik di negara asal.

"Lalu sisa sekitar 4.840 pengungsi siapa yang mau tanggung? Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menanggung kebutuhan mereka karena kita tidak menandatangani Konvensi Internasional tentang Pengungsi 1951," ucap Agung.

Selain itu, Agung juga menuturkan IOM akan menghentikan bantuan teknis bagi rumah detensi imigrasi yang selama ini banyak menampung sebagian pengungsi di Indonesia. Bantuan logistik bagi rudenim akan dihentikan per 1 Juli 2018.

Dari belasan ribu pengungsi, ia memaparkan, ada sedikitnya 3.200 orang yang ditampung di rudenim dan kantor imigrasi yang tersebar di 13 kota di Indonesia.

Foto: CNN Indonesia/Aulia Bintang Pratama
Pengungsi di Rudenim Kalideres, Jakarta Barat.

Agung mengatakan meski bukan negara anggota konvesni pengungsi, Indonesia telah berbuat banyak di luar kewajibannya soal penanganan pengungsi. Indonesia bahkan memiliki Peraturan Presiden No.125/Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Agung menganggap perpres tersebut secara simbolik menggambarkan komitmen dan kontribusi Indonesia dalam membantu menangani masalah pengungsi yang saat ini dianggap menjadi salah satu krisis global.

"Perpres No.125/Tahun 2016 itu bentuk negosiasi politik Indonesia soal penanganan pengungsi. Secara politik, Indonesia memang bukan negara anggota konvensi pengungsi, tapi sebagai negara yang berperikemanusiaan, Indonesia terbitkan Perpres ini," ujar Agung.

"Dalam perpres itu, peran pemerintah terutama imigrasi hanya memperisapkan akomodasi dan bantuan sementara. Berkaitan dengan penentuan status pengungsi dan kebutuhan hidup sehari-hari pengungsi itu tidak tertera dalam perpres. Itu wewenang UNHCR dan IOM,"

Dalam kesempatan berbeda, IOM menegaskan pembatasan ini bukan berarti menghentikan kucuran bantuan terhadap pengungsi sepenuhnya.

IOM menekankan organisasinya akan tetap memberikan bantuan bagi pengungsi namun terbatas hanya bagi sekitar 9.000 pengungsi yang sudah terdaftar sebelum 15 Maret 2018.

"Jadi per 15 Maret itu IOM sudah tidak akan memberi bantuan bagi pengungsi baru. Konsekuensinya, saat ini kami hanya memberi bantuan 9.000 orang yang masuk dalam kasus kami," ujar Communication Project Manager IOM Mission in Indonesia, Paul Dillon.

Dillon memastikan pembatasan dana ini dilakukan karena sejumlah pendonor besarnya seperti Amerika Serikat dan Australia memutuskan untuk mengurangi bantuan.

Karena itu, Ia mengatakan bantuan penanganan pengungsi asing yang baru datang ke Indonesia mulai akan dibebankan kepada pemerintah.

"Dari titik ini, tanggung jawab penanganan bagi pengungsi baru ada di tangan pemerintah dan organisasi non-profit lainnya di Indonesia," kata Dillon.

IOM bersama Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) merupakan salah satu organisasi internasional yang dimandatkan PBB untuk menangani masalah pengungsi global.

Para pengungsi, termasuk yang ada di Indonesia, perlu proses dan waktu yang tak singkat hingga akhirnya ditempatkan di negara ketiga. Tak jarang proses tersebut memakan waktu hingga bertahun-tahun. Tak sedikit pula pengajuan penempatan mereka ditolak oleh negara ketiga.

Selama berada di negara transit, kebutuhan para pengungsi dibebankan pada UNHCR, IOM, dan bantuan sukarela organiasi lain hingga pemerintah setempat.

Karena tidak diizinkan bekerja, Dillon mengatakan IOM memberi santunan kepada para pengungsi yang telah terdaftar. Uang santunan itu, paparnya, diberikan IOM setiap bulannya mengikuti besaran upah minimum daerah pengungsi menetap.

Credit cnnindonesia.com

Masjid Afghanistan Diserang Bom, Korban Lebih dari 50 Orang

Ilustrasi korban bom di Kabul, Afghanistan, pekan lalu. Serangan kembali terjadi di sebuah masjid di provinsi Khost, akhir pekan kemarin. (REUTERS/Omar Sobhani)

Jakarta, CB -- Ledakan di sebuah masjid di Provinsi Khost, Afghanistan, menewaskan setidaknya 17 orang dan melukai 34 lainnya, Minggu (6/5). Serangan ini jadi yang terbaru di antara serangkaian aksi terorisme jelang pemilihan umum parlementer yang telah lama tertunda.

Basir Bina, juru bicara kepolisian daerah setempat, menyatakan orang-orang tengah berkumpul setelah salat ashar di masjid saat insiden terjadi. Tempat beribadah itu juga digunakan sebagai pusat pendaftaran untuk pemilu parlementer yang telah lama tertunda dan bakal digelar pada Oktober.

Dia mengatakan ledakan itu tampaknya diakibatkan bom yang ditinggalkan di masjid dan bukan merupakan serangan bunuh diri.

Jumlah korban dikonfirmasi oleh Habib Shah Ansarai, kepala departemen kesehatan di provinsi yang berbatasan dengan Pakistan itu.

Sejauh ini belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini, berikut serangkaian aksi teror yang terjadi sejak pembukaan pendaftaran pemilu, April lalu. Taliban, yang sempat mengancam orang-orang agar tak ikut serta dalam pemungutan suara, justru mengaku tak terlibat.

Kelompok bantuan kemanusiaan Dokter Lintas Batas (Medecins Sans Frontieres) menyatakan sudah menyumbangkan pasokan darurat ke rumah sakit daerah Khost, di mana banyak korban dirawat.

Bulan lalu, sekitar 60 orang tewas dalam serangan bunuh diri di tempat pemungutan suara di Kabul. Aksi itu diklaim oleh ISIS dan diikuti sejumlah insiden lebih kecil yang membuat banyak warga enggan ke TPS.

Ledakan terakhir terjadi sementara pertempuran menyebar di seluruh penjuru Afghanistan. Pasukan pemerintah menyatakan sebuah distrik di Provinsi Badakhshan yang dikuasai Taliban pekan lalu sudah direbut kembali.

Walau demikian, juru bicara Taliban Zabuhullah Mujahid menampik laporan tersebut. Menurutnya, justru pasukan keamanan telah dipukul mundur.

Dalam insiden terpisah di Provinsi Faryab, tujuh orang tewas ketika mobil yang mereka kendarai terkena bom di tepi jalan pada Minggu pagi. Hal itu disampaikan Mohammad Karim Yuresh, juru bicara kepolisian setempat.

Credit cnnindonesia.com

Putin dilantik sebagai presiden Rusia untuk periode keempat

Presiden Rusia Vladimir Putin. (Bozoglu/Pool via Reuters)

Moskow (CB) - Vladimir Putin dilantik sebagai presiden Rusia untuk periode keempat dalam sebuah upacara di Kremlin pada Senin (7/5), memperpanjang enam tahun masa kekuasaannya yang sudah hampir dua dekade menurut siaran kantor berita AFP.

"Saya menganggapnya sebagai tugas dan tujuan hidup saya untuk melakukan segala upaya yang memungkinkan demi Rusia, untuk saat ini dan untuk masa depannya," kata Putin, sementara tangannya berada di atas undang-undang dasar Rusia.

Credit antaranews.com

Jadi Presiden Rusia Empat Kali, Putin Janji Layani Rakyat

Vladimir Putin kembali dilantik menjadi Presiden Rusia untuk keempat kalinya, Senin (7/5). ( REUTERS/Pavel Golovkin/Pool)

Jakarta, CB -- Vladimir Putin kembali dilantik menjadi Presiden Rusia untuk keempat kalinya, Senin (7/5). Dia dilantik untuk masa jabatan enam tahun lagi setelah memenangkan lebih dari 70 persen suara dalam pemilihan presiden dua bulan lalu.

Berdiri di Aula Andreyvesky, Istana Kremlin yang penuh ornamen, Putin yang memegang salinan konstitusi berlapis emas, bersumpah untuk melayani rakyat, melindungi hak dan kebebasan serta melindungi rakyat Rusia.

Pesaingnya yang paling kuat, Alexei Navalny, dilarang mencalonkan diri dalam pemilihan presiden dua bulan lalu. Pada Sabtu, Navalny dan ratusan pendukungnya ditangkap polisi karena memprotes pelantikan Putin dengan slogan "Putin bukanlah tsar kami." Tsar adalah gelar untuk Raja-raja Rusia di masa lalu.

Dalam pidato seusai pelantikan, Putin menyatakan bahwa selama enam tahun ke depan, Rusia akan membuktikand iri sebagai pemain yang kuat di panggung dunia, dengan dukungan militer yang kuat, serta mendorong peningkatan kehidupan bagi rakyat.

"Mengambil jabatan ini, saya merasakan tanggung jawab yang sangat besar," kata Putin kepada para hadirin, para pejabat Rusia dan tamu asing seperti mantan Kanselir Jerman Gerhard Schroeder.

"Tujuan hidup dan pekerjaan saya adalah melayani rakyat dan Tanah Air," kata dia seperti dilansir Reuters.

Dari kantornya menuju tempat pelantikan, Putin mengendarai limusin buatan Rusia yang baru. Mulai saat itu, limusim akan menggantikan kendaraan yang digunakan Putin.

Setelah Putin dilantik, timbul pertanyaan soal siapakah yang bakal menjadi Perdana Menteri. Jika diminta, Dmitry Medvedev telah menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan jabatan.

Tetapi jika Putin memilih seseorang yang baru, hal itu bakal memicu spekulasi soal siapa yang bakal menggantikan Putin setelah masa jabatannya berakhir pada 2024 nanti. Konstitusi Rusia melarangnya untuk mencalonkan diri lagi.

Credit cnnindonesia.com

Venezuela kecam "kebijakan supremasi" Pompeo, "rezim" Trump

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (REUTERS/Yuri Gripas)

Caracas, Venezuela (CB) - Venezuela, Minggu, mengecam pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, tentang pemerintahan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Mereka mencela "kebijakan supremasi" dan agresi "rezim Donald Trump."

Dalam pidato pada Jumat, Pompeo mengatakan bahwa "seorang diktator pada hari ini di Venezuela melumpuhkan ekonominya dan membuat orang-orangnya kelaparan," serta mendesak bantuan dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk mereka yang melarikan diri dari negara yang dilanda krisis tersebut.

"Tuan Pompeo menunjukkan kepedulian yang salah terhadap realitas Venezuela, sementara menyembunyikan efek buruk dari tindakan koersif sepihak pemerintahnya," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Venezuela, mengacu pada sanksi keuangan yang dikenakan terhadap Venezuela pemerintah Trump.

Dia mengatakan, pemerintah Trump telah meluncurkan manuver yang tidak menentu, tipikal dari arogansi dan keputusasaan politik imperialis, setelah gagal sekali dan lagi dalam menghadapi keinginan orang-orang untuk bebas dan merdeka.

Hampir 1 juta orang meninggalkan Venezuela antara 2015 dan 2017, menurut angka-angka yang ditentukan Amerika Serikat, untuk menghindari meningkatnya insiden kekurangan gizi dan penyakit yang dapat dicegah sebagai akibat dari runtuhnya sistem ekonomi sosialis negara itu.

Maduro menyalahkan situasi pada sanksi Amerika Serikat dan "perang ekonomi" yang dilancarkan oposisi. Dia siap untuk dipilih kembali pada 20 Mei dalam pemungutan suara yang sedang diboikot koalisi utama oposisi, yang menyebutnya sebagai hal yang palsu.

Politisi oposisi Henri Falcon keluar dari gerakan boikot dan akan melawan Maduro.

Credit antaranews.com

Perdana menteri China kunjungi sekretariat ASEAN di Jakarta

Perdana Menteri China Li Keqiang (REUTERS/Mark Schiefelbein/Pool)

Jakarta (CB) - Perdana Menteri China Li Keqiang mengunjungi Sekretariat Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk menghadiri Upacara Peluncuran Peringatan 15 Tahun Kemitraan Strategis ASEAN-China di Jakarta, Senin.

"Ini merupakan kegembiraan besar bagi saya dapat mengunjungi Sekretariat ASEAN. Hal pertama yang saya lihat ketika memasuki gedung Sekretariat ASEAN adalah bendera-bendera negara anggota ASEAN yang berkibar," kata PM Li Keqiang.

Perdana Menteri Li menilai ASEAN sebagai suatu organisasi regional yang penting dan telah memberikan dampak global.

PM China itu juga menyampaikan bahwa pihaknya sangat menghargai hubungan yang terjalin antara China dan ASEAN selama ini.

"Hubungan China dan ASEAN terus mengalami kemajuan. Kita saling menghormati satu sama lain dan terlibat dalam kerja sama yang setara. Hal ini merupakan tradisi kita yang berharga yang menjadi kerja sama praktis, termasuk dalam kerja sama ekonomi," ujar dia.

Sekretaris Jenderal ASEAN menyambut baik kunjungan Perdana Menteri China Li Keqiang ke Sekretariat ASEAN.

"Kami sangat menghargai kehadiran PM Li yang menunjukkan komitmen dan dukungan teguh China kepada ASEAN," ujar Sekjem Lim.

Sekjen ASEAN pun menyampaikan apresiasi kepada pemerintah China yang dinilai telah mendukung upaya pembangunan komunitas ASEAN, termasuk dalam upaya mempersempit kesenjangan pembangunan di antara negara-negara anggota ASEAN.

Pada acara tersebut, PM Li Keqiang juga menyampaikan hadiah berupa lukisan dari pemerintah China untuk memperingati 15 tahun kemitraan strategis ASEAN-China.

Credit antaranews.com

Senin, 07 Mei 2018

Tel Aviv Terus Melobi Indonesia agar Beri Visa ke Turis Israel

TEL AVIV - Otoritas Tel Aviv mengaku sedang berupaya melakukan pendekatan kepada Indonesia agar bersedia menerbitkan visa turis bagi warga Israel yang ingin bepergian ke negara mayoritas Muslim ini.

Pihak Kamar Dagang Israel-Indonesia mengatakan, upaya memang sedang dilakukan. Namun, tidak ada keputusan akhir yang dibuat.

Israel tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, namun mengklaim terjadi pencarian hubungan jarak jauh dalam beberapa tahun terakhir.

"Kami berharap bahwa orang-orang di Indonesia yang mencoba mempromosikan pencairan hubungan ini akan segera berhasil," kata Ketua Kamar Dagang Israel-Indonesia, Emanuel Shahaf, kepada Haaretz, yang dilansir Minggu (6/5/2018).

Indonesia, negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, tidak secara resmi mengakui Israel. Kendati demikian, menurut laporan media Israel telah terjadi penguatan "hubungan gelap" antara kedua negara, terutama di bidang ekonomi dalam beberapa tahun terakhir sejak penandatanganan Kesepakatan Oslo.

Mendiang Perdana Menteri Yitzhak Rabin dilaporkan pernah mengunjungi Indonesia pada tahun 1993. Pengusaha Israel juga dilaporkan dapat mengunjungi Indonesia dengan visa khusus yang tidak dapat digunakan untuk pariwisata.

Tak hanya itu, pada Desember 2013 lalu, Menteri Ekonomi Naftali Bennet dilaporkan berkunjung ke Indonesia.

Misi perdagangan Kementerian Ekonomi Israel di Singapura yang bertanggung jawab atas hubungan dengan Indonesia melaporkan pada tahun 2015 bahwa ada peningkatan yang signifikan dalam hal perdagangan. Israel disebut mengimpor bahan baku seperti plastik, kayu, batubara, tekstil dan minyak kelapa sawit.

Pada bulan Maret 2016, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melakukan pertemuan dengan para wartawan Indonesia di Israel. Dalam pertemuan itu, dia mengatakan bahwa sudah waktunya untuk membangun hubungan formal dengan Indonesia."Alasan yang mencegah perubahan dalam hubungan tidak lagi relevan," katanya. "Saya punya cukup banyak teman dari Indonesia di Facebook," ujarnya kala itu.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi menegaskan bahwa pemberitaan yang menyebut pemerintah memberikan visa turis bagi warga Israel tidak benar. Pihak Imigrasi menyebut pemberitaan dari media Israel tersebut sepenuhnya hoaks atau berita palsu.

Pemberitaan itu awalnya dilansir media Israel, Haaretz. "Indonesia, negara yang mempunyai penduduk Muslim terbesar di dunia akhirnya memberikan visa turis kepada warga Israel. Hal ini sudah dipastikan oleh Kementerian Imigrasi," bunyi laporan tersebut.

Menlu Retno mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Pariwisata Arief Yahya terkait pemberitaan itu. Dari pembicaraan dengan kedua menteri tersebut, Retno mendapati fakta bahwa informasi pemberian visa tersebut tidak benar.

"Begitu mendengar berita itu, kami langsung melakukan koordinasi. Dengan Pak Laoly karena kebijakan visa ada di bawah otoritas imigrasi, soal tourism saya juga koordinasi dengan Pak Arief Yahya. Dari keduanya diperoleh informasi bahwa itu tidak benar," ucap Retno.

Bantahan serupa juga dikeluarkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Indonesia. Humas Ditjen Imigrasi Agung Sampurno menyatakan bahwa pemberian visa turis kepada warga Israel tidak pernah terjadi.

Menurut Agung, pemerintah Indonesia tidak memiliki kebijakan pemberian visa wisata kepada warga negara Israel. Pemberian visa kepada warga negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, lanjut dia, diberikan dengan mekanisme Calling Visa melalui Kementerian Luar Negeri dan sejumlah instansi terkait termasuk Ditjen Imigrasi.

"Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sesuai dengan kebijakan luar negeri Pemerintah Indonesia. Pemberitaan yang menyatakan Indonesia memberikan visa wisata kepada Israel adalah hoaks. Semoga masyarakat memahami dan tidak terpancing dengan pemberitaan yang menyesatkan tersebut," ujarnya.

Credit sindonews.com

Warga Thailand Ultimatum Junta Mundur, Gelar Pemilu November

Sekitar 300 aktivis Pro Demokrasi Thailand berunjuk rasa sambil mengenakan topeng Pinocchio dengan wajah PM Prayuth Chan-ocha di Universitas Thammasat, Sabtu, 24 Februari 2018. Reuters

CB, Bangkok – Ratusan warga ibu kota Bangkok, Thailand, berunjuk rasa pada Sabtu, 5 Mei 2018, mengultimatum junta militer Thailand untuk turun dan menggelar pemilihan umum pada 2018.
Sekitar 500 warga berunjuk rasa di Thammasat University dan mengusung tiga tuntutan yang harus disetujui junta militer paling lambat 22 Mei 2018. Tiga tuntutan itu adalah pemilu digelar November 2018, junta militer turun dari tampuk kekuasaan pemerintahan, dan meminta tentara kembali ke barak.

“Pengunjuk rasa akan melakukan long march ke gedung pemerintahan pada 22 Mei 2018 pada hari peringatan 4 tahun kudeta, yang terjadi pada 2014,” kata Rangsiman Rome, salah satu pimpinan pengunjuk rasa, seperti dilansir Channel News Asia, 5 Mei 2018.

Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha dan Deputi Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Thailand, Prawit Wongsuwon. REUTERS
Rangsiman mengatakan aksi long march ini sebagai bentuk tekanan kepada Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, yang merupakan bekas jenderal yang melakukan kudeta itu. Para pengunjuk rasa menyiapkan aksi jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Junta menggunakan nama Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban.

Pemerintah Thailand pimpinan junta militer telah berulang kali menunda pelaksanaan pemilu dengan berbagai alasan. Terakhir, pemerintah mengatakan akan menggelar pemilu pada 2019. Sebagian pengunjuk rasa membawa poster dengan gambar Prayuth berhidung panjang.
Para pengkritik mengatakan junta militer gagal memenuhi janji-janjinya. “PBB dan sejumlah organisasi internasional menilai kebebasan berkumpul dan berbicara mengalami kemunduran besar di bawah kekuasaan junta militer,” begitu dilansir Channel News Asia.
Menurut media SCMP, pengunjuk rasa dijaga oleh sekitar 600 orang petugas polisi. Petugas mengaku mereka ada untuk menjaga keamanan dan mencari senjata ilegal.
Pada Rabu, 2 Mei 2018, sejumlah pengunjuk rasa Thailand meminta kantor perwakilan PBB untuk membantu menghentikan intimidasi terhadap masyarakat oleh aparat pemerintah.

Credit tempo.co

Militer Cina Kembangkan Sistem Senjata Laser, seperti Apa?

Ilustrasi sistem pertahanan laser. Strategic Culture Org

CB, Beijing - Militer Cina dikabarkan telah mengembangkan dan memiliki sejumlah teknologi senjata laser yang dirintis sejak lama. Sistem senjata laser ini telah digunakan secara operasional pada 2015.
Ada beberapa jenis senjata laser mirip senapan yang pernah dipamerkan yaitu BBQ-905 Laser Dazzler Weapon, WJG-2002 Laser Gun, PY132A Blinding Laser Weapon, dan PY131A Blinding Laser Weapon.

Kemampuan senjata laser militer Cina ini menarik perhatian dunia setelah Pentagon mengajukan keluhan resmi terhadap Cina. Ini terkait gangguan serangan sinar laser kelar militer terhadap pilot pesawat militer AS di pangkalan Djibouti.

Senjata Laser China. chinanews.com
“Senjata laser ini mirip seperti senapan berukuran besar atau senjata peluncur granat,” begitu dilansir Business Insider dengan mengutip situs The War Zone, 4 Mei 2018.

Seperti dikutip media Drive, militer AS membuka pangkalan militer di Kamp Lemmonier pada 2003. Ini merupakan pangkalan satu-satunya yang dimiliki AS di benua Afrika. Pangkalan ini menjadi markas untuk mengejar teroris ISIS yang berkeliaran di negara seperti Yaman.
Militer Cina lalu membuka pangkalan di Djibouti pada 2017 sebagai basis logistik. Pangkalan ini dilengkapi personel militer, peralatan senjata berat dan kendaraan berat.
Media Business Insider melansir Cina mengembangkan 4 kategori sistem senjata laser berukuran besar:

Low-air Guard-I

Ini merupakan senjata laser berbasis darat atau kendaraan di darat dengan kekuatan listrik 10 kilowat dan bisa menjangkau area sekitar 12 kilometer persegi. Alat ini efektif untuk menembak jatuh sekitar 30 jenis drone kecil dengan akurasi 100 persen.

The Silent Hunter

Senjata laser ini digunakan sebagai pengamanan pada pertemuan puncak G20 di Hangzhou pada 2016. Senjata ini berkekuatan 30—100 kilowat dan dipasang di kendaraan darat dengan jangkauan tembak 4 kilometer. Sinar laser senjata ini bisa dengan mudah menembus lempeng baja 5 milimeter dari jarak 1 kilometer atau lima lapian baja setebal 2 milimeter dari jarak 800 meter. Senjata supercanggih ini dikembangkanoleh China Poly Technologies dan sudah dipamerkan di Afrika Selatan pada 2016.

Senjata Laser Cina. uk.businessinsider.com

Guorong-I Anti-Drone System

Ini senjata laser darat ke udara untuk jarak pendek dilengkapi dengan sistem radar deteksi, piranti elektro-optik dan proyektor laser berkekuatan tinggi. Alat ini mampu menaklukkan drone hanya dalam hitungan detik dari jarak ratusan meter. Menurut PLA Daily, sistem senjata laser canggih ini dikembangkan Guorong Technology, China Electronics Technology Group dan biro keamanan publik pemerintah Cina.

Sistem Pertahanan Optoelektronik Light Shield

Ini merupakan sistem laser anti serangan udara untuk menghalau pesawat terbang. Sistem ini terpasang pada kendaraan di darat dan dilengkapi dengan pemancar atau elektro-optik. Dikembangkan oleh China Electronics Technology Group, alat ini mampu memberikan peringatan dini, identifikasi, dan mengacaukan sinyal pesawat musuh. Sistem senjata ini juga dilengkapi dengan generator laser untuk menghancurkan musuh. Sistem senjata laser ini telah terpasang pada kendaraan lapis baja Cina dan telah dipamerkan di Zhuhai Air Show 2014.

Credit tempo.co

Dua Pesawat Mata-mata AS Dekati Wilayah Rusia, Satu Dicegat Su-27

MOSKOW - Dua pesawat mata-mata Amerika Serikat (AS) melakukan beberapa penerbangan ke dekat eksklave Rusia di Kaliningrad pada hari Sabtu. Kedua pesawat mata-mata itu adalah RC-135V dan P-8A Poseidon.

Mil Radar, situs pemantau penerbangan militer AS di seluruh dunia mengonfirmasi penerbangan dua pesawat mata-mata itu ke dekat Kaliningrad.

Pesawat pengintai elektronik RC-135V, yang diterbangkan dari pangkalan Inggris di Mildenhall, terbang di atas Laut Baltik dan Polandia dan mendekati wilayah perbatasan wilayah Rusia di Kaliningrad.

Sedangkan pesawat Boeing P-8A Poseidon, berangkat dari pangkalan Emari di Estonia dan terbang di atas kawasan Baltik di dekat wilayah Kaliningrad.

"USAF RC-135V 64-14844 TOKEN42 meninggalkan Mildenhall di 0620z. Misi Polandia Timur dan Baltik Selatan," tulis Mil Radar di akun Twitter-nya, @MIL_Radar, yang dikutip Senin (7/5/2018).

Misi pesawat P-8A Poseidon dicegat pesawat jet tempur Su-27 Rusia. "US Navy P-8A 168998 LANCR88 berangkat Amari di 0716z. Misi Baltik dan diadang oleh jet tempur Angkatan Udara Rusia Su-27," lanjut tweet Mil Radar.

Baik militer AS maupun Rusia hingga kini belum mengonfirmasi kejadian tersebut.

Penerbangan pesawat mata-mata AS ke dekat wilayah Rusia dan dicegat jet tempur Moskow bukan sekali ini terjadi. Pada 2 Mei 2018, pesawat P-8 Poseidon yang terbang di wilayah udara Baltik dicegat jet tempur Su-27 Rusia.

Menurut laporan oleh militer AS, tindakan pilot Su-27 digambarkan masih aman, tetapi tidak profesional.

Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, hanya dalam waktu seminggu hingga akhir April ada 17 pesawat asing yang melakukan misi pengintaian di perbatasan Rusia. Pasukan pertahanan udara telah sepuluh kali melakukan misi pencegatan dan mengawal pesawat-pesawat asing menjauh dari wilayah Rusia.

Credit sindonews.com

Dendam ke Amerika Serikat? Turki Beli Senjata ke Rusia

Radar dan software S-400 Triumph telah disempurnakan sehingga dapat menghancurkan 36 target secara bersamaan. Radar panorama 91N6E dapat mendeteksi target sejauh 600 km dengan perlindungan anti jamming. Radar 92N6 merupakan radar multi fungsi yang mampu mendeteksi 100 target dengan jangkauan 400 km. Sputnik/Sergey Malgavko

CB, Jakarta - Mengapa Turki membeli senjata canggih dari Rusia? Bukankan negeri itu anggota NATO, Organisasi Pertahanan Atlantik Utara. Apakah ingin membalas dengan kepada Amerika Serikat karena membatasi penjualan senjata ke Turki
Laporan kantor berita Reuters pada Ahad, 6 Mei 2018 menyebutkan, Turki teken kontrak dengan Rusia pada Desember 2017 untuk membeli rudal baterei darat ke udara S-400. Pembelian ini sebagai bagian dari Ankara memperkuat kemampuan pertahanan di tengah ancaman dari Kurdi dan militan Islam di dalam negeri, serta konflik di perbatasan Suriah dan Irak.

Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu. REUTERS/Henry Romero

Senjata modern yang sanggup menghalau serangan udara dari darat ini, menurut Reuters, tidak kompatibel dengan pernjataan yang dimiliki oleh anggota NATO. "Langkah yang diambil oleh Turki membeli S-400 telah menggetarkan sejumlah anggota NATO yang sudah lama mewaspadai kehadiran militer Moskow di Timur Tengah. Hal itu mendorong pejabat NATO memperingatkan Turki tentang konsekwensi dari langkah yang diambil."
Cavusoglu menolak peringatan pejabat NATO seraya mengatakan hubungan Turki dan kesepakatan perjanjian dengan Rusia tidak mengikat dengan Barat. Dia mengatakan, Turki tidak mau didikte oleh Amerika Serikat.

Presiden AS Donald Trump memegang payungnya yang rusak karena angin kencang saat tiba dengan pesawat Air Force One di Pangkalan Angkatan Udara Andrews, Md., 28 April 2018. REUTERS
"Turki bukanlah negara di bawah perintah Anda, Turki adalah sebuah negara merdeka. Berbicara dengan cara mendikte, boleh membeli atau tidak bukanlah cara pendekatan yang baik dan bukan pula sebagai sekutu yang cocok dengan kami," ucapnya.

Hubungan antara Ankara dengan Washington memburuk dalam beberapa bulan ini. Hal itu antara lain dipicu oleh kebijakan Amerika Serikat di Suriah.
Bulan lalu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengatakan kepada Cavusoglu, Amerika Serikat menaruh perhatian serius mengenai keputusan Turki membeli rudal baterei Rusia, S-400.

Credit TEMPO.CO

Korea Utara Bantah Tarik Nuklir karena Tekanan AS

Foto: Korea Summit Press Pool/Pool via Reuters

Jakarta, CB -- Usai pertemuan bersejarah dengan Korea Selatan beberapa hari lalu, Korea Utara menyatakan bakal menarik semua nuklir beserta fasilitasnya sebagai iktikad perdamaian. Aksi Korea Utara ini, membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim upaya itu karena campur tangan AS.

Namun, Korea Utara langsung membantah upaya perdamaian itu dipengaruhi oleh tekanan dari AS. Juru bicara Kementerian Luar negeri Korea Utara menuduh AS sengaja melakukan provokasi untuk merusak suasana.

"Itu sengaja memprovokasi untuk merusak suasana dialog yang terjadi saat ini," kata jubir Kementerian Luar Negeri Korea Utara dikutip dari AFP.

Menurut perwakilan Korea Utara itu, ucapan AS yang melemahkan Korea Utara justru dapat memperkeruh suasana. Apalagi pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dijadwalkan bakal bertemu dengan Trump dalam waktu dekat. Trump menyebut waktu dan tempat pelaksanaan pertemuan pertama dua negara itu bakal diumumkan segera,

Di sisi lain, jubir Korea Utara itu tidak secara gamblang menyebutkan kelanjutan rencana pertemuan pemimpin Korea Utara dan AS.

Hubungan Korea Utara dan AS dalam setahun terakhir berlangsung dalam tensi tinggi. Pemimpin kedua negara kerap jual beli serangan dengan berbagai ancaman perang yang memicu kekhawatiran global.

Namun, Kim mengubah haluan dengan menggelar pertemuan bersejarah dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae In. Kim berkomitmen menarik semua nuklir dan fasilitasnya serta mengakhiri perang Korea yang berlangsung sejak 1950-1953 dengan perjanjian damai.

Kim bahkan juga berjanji untuk menutup situs uji coba nuklir pada bulan ini dan mengundang para ahli dan jurnalis dari AS untuk memverifikasi langkah itu.

Credit cnnindonesia.com

Gina Haspel Ingin Mundur dari Pencalonan Direktur CIA

Calon Direktur CIA, Gina Haspel

Foto: CIA via AP

Presiden Trump mencalonkan Gina Haspel untuk memimpin CIA

CB, WASHINGTON -- Gina Haspel, calon yang diusulkan Presiden Donald Trump untuk memimpin Badan Intelijen AS Central Intelligence Agency (CIA), menawarkan untuk mundur dari pencalonannya. Dua pejabat senior pemerintah AS mengatakan pada Ahad (6/5), di tengah kekhawatiran bahwa perdebatan mengenai program interogasi yang keras akan menodai reputasi Haspel dan CIA.

Gedung Putih pada hari Jumat mencari informasi tambahan tentang keterlibatan Haspel dalam program interogasi yang dijalankan CIA untuk para tersangka teror setelah peristiwa 9/11. "Ini dilakukan ketika dia menawarkan untuk mundur," kata para pejabat.

Para pejabat tersebut mengungkapkan bahwa pencalonan Haspel sebagai Direktur CIA masih sesuai rencana dan tidak akan mundur. Para pejabat berbicara tentang kondisi anonimitas untuk membahas musyawarah internal. Berita soal rencana mundurnya Haspel pertama kali dilaporkan oleh The Washington Post pada Ahad (6/5).

Haspel, yang akan menjadi wanita pertama yang memimpin CIA, adalah perwira operasi karier pertama yang dinominasikan untuk memimpin lembaga tersebut dalam beberapa dekade. Karirnya di CIA, ia habiskan sebagai agen rahasia dan banyak catatannya diklasifikasikan.

Partai Demokrat mengatakan dia harus didiskualifikasi karena dia adalah kepala pangkalan di sebuah tempat penahanan rahasia di Thailand di mana dua tersangka terorisme menjadi sasaran waterboarding, teknik interogasi tahanan dengan cara menenggelamkan tahanan.

Haspel telah mengatakan kepada anggota parlemen dalam beberapa pekan terakhir bahwa dia berjanji akan melawan setiap upaya untuk memulai kembali penahanan brutal dan program interogasi, pejabat pemerintah mengatakan pada hari Jumat. Dia diperkirakan akan mengulanginya secara terbuka minggu ini.

Credit republika.co.id

Komentar Trump Soal Senjata Picu Kemarahan Prancis-Inggris

Presiden AS Donald Trump.

Foto: AP

Trump mengatakan pelonggaran peraturan kepemilikan senjata kurangi tingkat serangan

CB, -- Presiden AS Donald Trump mengatakan pelonggaran aturan kepemilikan senjata dapat mencegah serangan mematikan di Paris pada 2015 lalu dan juga menekan kasus kriminal dengan pisau di London. Pernyataan ini seketika memicu kemarahan Prancis dan Inggris yang memiliki aturan ketat terkait kepemilikan senjata.

"Jika warga sipil memiliki senjata api) itu akan menjadi cerita yang sangat berbeda," ujar Trump dalam National Rifle Association (NRA) pada Jumat lalu, seperti dilansir Reuters.

Pemerintah Prancis memberi reaksi tegas terkait pernyataan Trump ini. Kementerian Luar Negeri Prancis menyatakan ketidaksetujuan dan menuntut Presiden AS tersebut memberi respek yang lebih terhadap para korban dalam kasus serangan mematikan di Paris pada 2015 lalu.

"Prancis bangga menjadi sebuah negara di mana memiliki dan membawa senjata api diatur dengan ketat," ungkap Kementerian Luar Negeri Prancis dalam pernyataan resmi, seperti dilansir Reuters.

Hal senada juga diungkapkan oleh Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Marie. Le Marie menuntut Trump menarik kembali pernyataannya sekaligus menunjukkan penyesalan atas pernyataan tersebut.

"Pernyataannya sangat mengejutkan dan tak pantas dilontarkan oleh presiden dari negara superpower terbesar di dunia," jawab Le Marie dalam sebuah wawancara di stasiun televisi BFM pada Ahad.

Kritikan pedas juga datang dari Inggris terkait pernyataan kontroversial Trump tersebut. Trump menilai peningkatan jumlah pasien akibat kasus kejahatan dengan pisau di sebuah rumah sakit ternama London berkaitan dengan absennya kepemilikan senjata api di tengah-tengah warga sipil.

Beberapa ahli bedah di London menilai Trump mengambil kesimpulan yang salah terkait meningkatnya kasus kriminal dengan pisau ini. Ahli Bedah Karim Brohi menilai pelonggaran izin kepemilikan senjata api untuk menekan kasus kriminal dengan pisau merupakan solusi yang konyol.

"Luka tembakan dua kali lebih mematikan dibandingkan luka akibat pisau dan lebih sulit untuk ditangani," ungkap Brohi.

Seperti diketahui, kepemilikan senjata api di Inggris, Skotlandia dan Wales sudah dilarang. Pelarangan ini diberlakukan setelah terjadi penembakan di sekolah pada 1996.

Credit republika.co.id

Macron: Trump Akan Picu Perang Jika Mundur dari Kesepakatan Nuklir

PARIS - Presiden Prancis, Emmanuel Macron telah memperingatkan bahwa perang bisa terjadi jika Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran. Pernyataan Macron ini datang beberapa hari jelang Trump memutuskan nasib AS di dalam kesepakatan itu.

"Kami akan membuka kotak Pandora. Mungkin ada perang. Saya tidak berpikir bahwa Donald Trump menginginkan perang," kata Macron saat melakukan wawancara dengan media Jerman, Der Spigel, seperti dilansir Reuters pada Minggu (6/5).

Trump pada 12 Mei akan memutuskan apakah akan menarik diri dari kesepakatan Iran atau tidak. Menurut sejumlah sumber di Gedung Putih, Trump sudah hampir pasti menarik diri dari kesepakatan itu.

Macron sendiri telah mendesak Trump untuk tidak mundur dari kesepakatan itu, ketika dia bertemu dengan Trump di Washington akhir bulan lalu.

Inggris, Prancis dan Jerman tetap berkomitmen untuk perjanjian itu, tetapi dalam upaya untuk menjaga Washington di dalamnya. Mereka ingin membuka pembicaraan tentang program rudal balistik Iran, dan peran Teheran di Krisis Tengah Timur seperti Suriah dan Yaman.

Presiden Iran, Hassan Rouhani sebelumnya telah menegaskan bahwa tidak akan ada negosiasi ulang terhadap kesepatan yang dicapai tahun 2015 tersebut, khususnya bila bersinggungan dengan kemampuan militer Teheran.

Rouhani juga menyatakan, Iran memiliki rencana untuk menanggapi setiap langkah Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang terkait dengan perjanjian nuklir. Dia menyebut AS akan menyesali keputusan untuk keluar dari kesepakatan itu.

Credit sindonews.com

Hawaii Bakal Diguncang Letusan dan Gempa Bumi Selama Berbulan-bulan

PAHOA - Rumah-rumah di Hawaii akan lebih banyak yang hancur karena letusan yang terkait dengan gunung berapi Kilauea meningkat. Pejabat setempat mengatakan letusan ini memuntahkan lava ke daerah pemukiman dan memaksa hampir 2.000 orang mengungsi.

Para ilmuwan memperkirakan akan lebih banyak letusan dan lebih banyak gempa bumi, mungkin selama bulan-bulan, setelah sudut tenggara pulau itu diguncang oleh gempa 6,9 skala Richter pada Jumat (4/5/2018). Itu adalah gempa terkuat yang pernah terjadi di pulau itu sejak 1975.

Survei Geologi AS (USGS) mengatakan beberapa celah lava baru telah terbuka di subasi Leilani Estates Kabupaten Puna, sekitar 19 km dari gunung berapi. Namun tidak semua celah itu masih aktif.

Observatorium Gunung Api Hawaii mengatakan pada tengah hari waktu setempat pada hari Sabtu bahwa aktivitas letusan meningkat dan diperkirakan akan terus berlanjut.

Janet Babb, juru bicara untuk observatorium, mengatakan melalui telepon bahwa letusan bisa terus terjadi selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan.

Babb mengatakan aktivitas itu terjadi sejak Kamis mulai menunjukkan kemiripan dengan peristiwa lain di daerah itu pada 1955 yang berlangsung selama 88 hari, ketika jauh lebih sedikit orang tinggal di dekat gunung berapi.

"Meskipun tidak ada aliran lava yang signifikan yang terbentuk, diperkirakan akan ada tambahan lava, yang dapat mencapai suhu sekitar 1.150 Celcius," kata Badan Pertahanan Sipil Hawaii seperti dikutip dari Reuters, Minggu (6/5/2018).

"Dinas Kebakaran Hawaii melaporkan kondisi kualitas udara yang sangat berbahaya karena tingginya tingkat gas belerang dioksida di daerah evakuasi," kata pejabat pertahanan sipil pada hari Sabtu. Gas tersebut dapat menyebabkan iritasi kulit dan kesulitan bernapas.

Ken Smith dari Mountain View di pulau itu menjalankan tugas pada Jumat malam di jalan-jalan yang biasanya sibuk dengan lalu lintas pra-akhir pekan. "Tetapi jalan-jalan itu benar-benar kosong," katanya melalui telepon. "Rasanya hampir apokaliptik."

Kilauea, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia dan satu dari lima di pulau itu, telah mengalami erupsi konstan selama 35 tahun. Aliran lava dari gunung berapi telah menutupi wilayah seluas 125 km persegi, menurut USGS.

Kilauea mulai memuntahkan lava ke daerah pemukiman pada hari Kamis setelah serangkaian gempa bumi selama minggu sebelumnya. Mulai sekitar 11 pagi pada hari Jumat, pulau ini mengalami gempa bumi, yang berpuncak pada gempa besar berkekuatan 6,9 skala Richter.

Tidak ada laporan tentang korban cedera atau tewas, tetapi Gubernur Hawaii David Ige mengaktifkan Garda Nasional Hawaii untuk memberikan bantuan darurat.

Perwakilan Amerika Serikat (AS) Tulsi Gabbard dari Hawaii meminta pejabat federal untuk mengirim bantuan dengan cepat.

Gabbard, seorang Demokrat, dalam surat yang dikirim Jumat, meminta Administrator Badan Manajemen Darurat Federal William Long untuk menanggapi perumahan jangka pendek dan panjang, infrastruktur, pertanian, dan efek kesehatan masyarakat ke Pulau Hawaii.

Gabbard mengatakan lebih dari 1.800 penduduk di Leilani Estates dan Lanipuna Gardens telah diperintahkan untuk meninggalkan rumah mereka sejak Kamis, ketika pejabat pekerjaan umum pertama melaporkan uap dan lava meletus dari celah di jalan.

Credit sindonews.com

Mendagri Pakistan Lolos dari Percobaan Pembunuhan

Ilustrasi penembakan. (Thinkstock/Smitt)

Jakarta, CB -- Menteri Dalam Negeri Pakistan Ahsan Iqbal berhasil selamat dari percobaan pembunuhan atas dirinya, Minggu (6/5).

Seperti dilansir dari Reuters, Ahsan hanya mengalami luka akibat tembakan saat dirinya meninggalkan pertemuan partai Liga Muslim Pakistan-Nawaz (PML-N) di Narowal, Provinsi Punjab.

Sebuah peluru bersarang ke tangannya, dan ia segera dilarikan ke rumah sakit dengan pengamanan yang ketat.

Situs berita Pakistan, Dawn, melansir berdasarkan keterangan kepolisian sang menteri terkena terjangan peluru pada bahu bagian kanannya.

Sementara itu Pakistan Today memberitakan penembak Ahsan adalah Abid, 21, warga dari kawasan Shakargarh. Polisi telah menangkap sang penembak dan kini sedang melakukan interogasi dan penyelidikan.

Pelaku disebut menggunakan pistol kaliber 30 dan menembak ke arah Ahsan dari jarak sekitar 18 meter.

Ahsan sendiri dikabarkan tak mengalami luka yang bisa membahayakan nyawanya. Ia pun dipindahkan ke ibu kota Pakistan, Lahore, untuk mendapatkan pengobatan yang lebih baik.

Saat mendengarkan penembakan kepada menterinya tersebut, Perdana Menteri Pakistan Shahid Khaqan Abbasi mengutuk sang penyerang. Ia pun meminta laporan polisi terkait penyerangan tersebut.

Pertemuan PML-N yang dihadiri Ahsan adalah sebuah kegiatan politik yang biasa terjadi menjelang pemilu di negara tersebut. Partai dan para politikus akan mendekatkan diri mereka lewat pertemuan dengan para pendukung, relawan, dan warga pemilih.

Credit cnnindonesia.com

Bom di Pos Pendaftaran Pemilih Afghanistan, Belasan Tewas

Setidaknya 13 orang tewas, dan 33 terluka akibat teror bom di tenda pendaftaran pemilih yang berlokasi di halaman masjid. (Ilustrasi/AFP PHOTO / WAKIL KOHSAR)

Jakarta, CB -- Teror bom terjadi di pusat pendaftaran pemilih Afghanistan di provinsi Khost, Minggu (6/5).

Setidaknya 13 orang tewas, dan 33 terluka akibat teror bom yang disimpan di tenda tempat pemilih melakukan pendaftaran untuk menggunakan hak suara mereka.

Tenda pendaftaran pemilih itu berada di halaman sebuah masjid. Itu adalah serangan terkini di antara teror-teror lain jelang pemilu Afghanistan.

Kepala Polisi Provinsi Khost, Abdul Hanan Zadran, mengatakan para korban ledakan itu umumnya adalah mereka yang baru keluar dari masjid dan hendak mendaftarkan diri mereka sebagai pemilih.

Deputi Direktur Kesehatan Publik Provinsi Khost, Gul Mohammad Mangal mengatakan jumlah korban tewas baik luka disebut bisa saja terus bertambah karena banyak yang mengalami luka kritis.

"Ambulans masih membawa korban-korban kemari," kata Mangal.

Hingga berita ini ditulis, belum ada pihak yang menyatakan bertanggung jawab atas teror bomm tersebut. Di satu sisi, kelompok Taliban menegaskan mereka tak terlibat dalam ledakan itu.

Jelang pemilu Afghanistan, teror di Khost itu adalah yang kedua pada pekan ini setelah teror bom yang menewaskan 25 orang di Kabul. Dalam teror bom di Kabul, sembilan jurnalis turut menjadi korban, termasuk kepala fotografer AFP.

Selain itu, dalam serangan terpisah, seorang reporter BBC tewas dalam teror lain di Provinsi Khost.

Kemudian bulan lalu, pada 22 April, bom bunuh diri di depan pusat pendaftaran pemilih di Kabul telah menewaskan 60 orang dan melukai lebih dari 100 orang.

Pemilu Afghanistan dijadwalkan digelar pada 20 Oktober mendatang.

Baik Taliban, maupun kelompok militan Negara Islam (IS) telah menampakkan hasrat mereka untuk menggagalkan pemilu di Afghanistan. Menanggapi itu, dan teror-teror yang terjadi para petugas pemilihan umum khawatir para pemilih yang menggunakan hak mereka akan sedikit.

Sejauh ini, hingga Sabtu (5/5), dari seantero Afghanistan baru 1,2 juta jiwa orang dewasa yang terdaftar sebagai pemiilih. Komisi Pemilu Independen (IEC) sendiri menargetkan setidaknya 14 juta warga dewasa pemilik hak pilih terdaftar untuk menggunakan suara mereka di lebih dari 7.000 tempat pemungutan suara di Afghanistan.

Credit cnnindonesia.com

Houthi Tembakkan Dua Rudal ke Fasilitas Minyak Arab Saudi

Efek serangan rudal scud milisi Houthi.

Foto: www.aa.com.tr

Perang antara koalisi pimpinan Arab Saudi melawan Houthi telah berlangsung tiga tahun

CB, SANA'A -- Gerilyawan Syiah Yaman Houthi menembakkan dua rudal balistik ke arah satu instalasi minyak di Kota Jizan, Arab Saudi, pada Ahad (6/5). Kantor berita yang dikuasai Houthi, Saba, melaporkan serangan tersebut adalah yang paling terbaru dari serangkaian serangan rudal oleh gerilyawan Al-Houthi terhadap sasaran di Arab Saudi.

Perang antara pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi melawan kelompok Houthi yang didukung Iran telah memasuki tahun ketiga. Pada Maret 2015, Arab Saudi memimpin koalisi militer Arab, yang didukung Amerika Serikat, untuk tampur-tangan dalam konflik Yaman guna mendukung Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi, yang hidup di pengasingan.

Koalisi tersebut telah melancarkan ribuan serangan udara terhadap gerilyawan Houthi, dalam upaya memukul-mundur gerilyawan dukungan Iran itu dan memulihkan Pemerintah Hadi di Ibu Kota Yaman, Sana'a. Sebagai reaksi, gerilyawan Houthi telah menembakkan puluhan rudal balistik ke arah kota besar Arab Saudi, meskipun sebagian besar rudal dicegat oleh pasukan pertahanan udara Arab Saudi.

Perang di Yaman sejauh ini telah menewaskan lebih dari 10 ribu warga negara Yaman, kebanyakan warga sipil, dan mendorong negara Arab tersebut ke jurang kelaparan massal.

Credit republika.co.id

Saudi Cegat Rudal dari Yaman

Asap muncul dari ledakan di sebuah depot senjata yang diduduki milisi Houthi sehari setelah AS menuduh Iran mempersenjatai milisi Houthi dengan rudal, di Sana'a, Yaman.

Foto: EPA-EFE/YAHYA ARHAB

Kota Najran telah mengalami lebih dari 10 ribu serangan roket.

CB, RIYADH -- Pasukan pertahanan udara Arab Saudi telah mencegat satu rudal balistik yang ditembakkan oleh gerilyawan Al-Houthi dari Yaman ke arah Kota Najran di perbatasan, demikian laporan media berita lokal Al-Arabiya pada Ahad (6/5).

Kota Najran di bagian selatan Arab Saudi di dekat perbatasan dengan Yaman telah menjadi sasaran sejumlah serangan rudal sejak milisi Syiah Al-Houthi mengambil-alih banyak wilayah negeri itu dalam satu kudeta pada 2014.

Menurut para pejabat, Kota Najran telah mengalami lebih dari 10 ribu serangan roket yang kebanyakan secara membabi-buta ditujukan kepada warga sipil sejak konflik di Yaman pertama kali meletus.

Banyak kota besar lain juga menjadi sasaran serangan gerilyawan sebagai reaksi atas perang pimpinan Arab Saudi yang dimulai lebih dari tiga tahun lalu di Yaman guna mendukung pemerintah Yaman di pengasingan.

Credit republika.co.id