Senin, 16 Oktober 2017

Situasi Kirkuk Panas Menyusul Referendum Kurdi


Situasi Kirkuk Panas Menyusul Referendum Kurdi 
Pasukan Peshmerga Kurdi menolak untuk meninggalkan Kirkuk menyusul referendum kemerdekaan Kurdistan. (Reuters/Ako Rasheed)


Jakarta, CB -- Pasukan Peshmerga Kurdi menolak peringatan pasukan paramiliter Irak untuk meninggalkan persimpangan strategis di selatan Kirkuk. Mereka berkukuh menduduki wilayah yang dikenal sebagai salah satu ladang minyak terbesar itu hingga Minggu dini hari, waktu setempat.

Dikutip dari Reuters, Minggu (15/10), seorang pejabat Dewan Keamanan Regional Kurdistan mengatakan pasukan paramiliter Syiah binaan Iran yang disebut Mobilisasi Populer itu telah memberi waktu hingga tengah malam bagi pasukan Peshmerga untuk meninggalkan titik persimpangan.

Hanya saja, sampai sekitar satu setengah jam dari batas waktu, pasukan Peshmerga Kurdi tetap tidak mengindahkan peringatan tersebut.


Justru, sejak peringatan diberikan, puluhan pemuda Peshmerga Kurdi langsung berjaga di persimpangan Kirkuk dengan dilengkapi senapan mesin. Walau demikian, dipastikan tidak ada bentrokan dalam aksi penolakan tersebut.

Paramiliter Irak ingin pasukan Kurdi Peshmerga meninggalkan persimpangan Kirkuk lantaran titik tersebut merupakan akses ke pangkalan udara dan beberapa ladang minyak penting.

Sejak Kurdistan menyuarakan referendum kemerdekaan dari kekuasaan Irak pada bulan lalu, akses Kirkuk lepas dari jangkauan pemerintah pusat. Bahkan, sejak Jumat lalu, Dewan Keamanan Regional Kurdi telah mengirimkan ribuan tentara ke wilayah tersebut.


Hal ini kemudian memicu perselisihan paham antara Dewan Keamanan Regional Kurdi dengan pemerintah pusat Syiah di Baghdad.

Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi telah berulang kali menolak rencana menyerang pasukan Kurdi Peshmerga. Namun, pasukan Mobilisasi Populer yang merupakan kekuatan terpisah dari tentara reguler dan secara resmi melapor langsung ke Abadi tetap bergerak dan memberikan peringatan.

Di sisi lain, Baghdad telah mengambil serangkaian langkah untuk mengisolasi wilayah Kurdi sejak menyuarakan referendum kemerdekaan, termasuk melarang penerbangan internasional untuk pergi ke Kurdistan.


Credit  cnnindonesia.com