Para jenderal top PLA dipenjara sehubungan dengan penyelidikan korupsi oleh Xi

Para utusan Tentara Kebebasan Rakyat (PLA) tiba untuk menghadiri pembukaan Sesi ke-3 Kongres Rakyat Nasional yang ke-12 di Balairung Rakyat di Beijing, tanggal 5 Maret. Para jenderal top PLA, telah dijebloskan ke penjara tatkala Presiden Xi Jinping berupaya memberantas korupsi. [Goh Chai Hin/AFP]

Partai Komunis Tiongkok telah meluncurkan penyelidikan anti-korupsi secara besar-besaran kepada para jenderal top Tentara Pembebasan Rakyat [PLA].
Pada tanggal 2 Maret, "pihak berwenang militerTiongkok merilis… daftar 14 jenderal yang sudah diinvestigasi atau dinyatakan bersalah belum lama ini," demikian yang dilaporkan kantor berita resmi Xinhua.
"Daftar tersebut juga mencantumkan nama Guo Zhenggang, wakil komisaris politik komando militer provinsi Zhejiang, serta perwira jajaran tinggi lainnya dari unit militer utama," kata Xinhua.
Menurut kantor berita, "Investigasi menjadi bukti tak terbantahkan bahwa upaya kontra-korupsi 'tidak memiliki batasan atau jenjang tertinggi' dan 'tidak seorang pun kebal hukum,' mengutip ucapan Lyu Xinhua, juru bicara untuk sesi ketiga Komite Nasional ke-12 pada Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok."
Global Times mencatat bahwa Jenderal bintang dua Guo Zhenggang adalah putra dari Guo Boxiong, yang bertugas sebagai wakil ketua Komisi Militer Pusat (CMC) dari 2003 hingga 2012.
"Memang jarang, atau bahkan tidak pernah terjadi sebelumnya, untuk mempublikasikan nama pemimpin senior perihal kasus pidana kerabat mereka jika mereka tidak secara pribadi terkait dengan hal itu," menurut wartawan Cary Huang dalam South China Morning Postpada tanggal 3 Maret.
Huang melanjutkan: "Komentar yang tertera pada WeChat milik People's Daily juga mengemukakan bahwa Guo senior mungkin bermasalah, mengatakan bahwa kemungkinan ada berita yang lebih besar setelah penangkapan Guo yunior. 'Drama yang lebih besar akan terjadi di perlawanan anti-korupsi militer,' katanya."
"Menurut desas-desus, sang ayah dan anak yang juga diinvestigasi untuk perbuatan korupsi telah beredar di media luar negeri selama berbulan-bulan," komentar Huang.
Guo bukan satu-satunya tokoh utama yang dipaparkan secara publik dalam gerakan baru anti-korupsi.
"Xu Caihou, mantan wakil ketua Komisi Militer Pusat yang sudah diinvestigasi, sekarang dan sejauh ini merupakan perwira militer jajaran tertinggi yang pernah disidangkan," kata Xinhua.
"Ia maupun Guo senior merupakan dua wakil ketua CMC ketika mantan presiden Hu Jintao menjadi ketuanya," menurut South China Morning Post.
Xinhua menekankan bahwa tindakan keras anti-korupsi "menjadi saksi cetak biru sekretaris umum partai dan Ketua CMC Xi Jinping untuk masa depan Tiongkok, yang meliputi 'pelaksanaan komprehensif aturan hukum' dan 'penguatan komprehensif disiplin partai'."
Sasaran kampanye "toleransi nol" Presiden Xi adalah membentuk "iklim di mana para pejabat, baik sipil maupun militer, 'tidak berani, tidak dapat dan tidak berharap melakukan korupsi'," Xinhua mengutip yang dikatakan presiden.
Melalui tulisannya di South China Morning Post, Huang memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai penyelidikan yang mendalam terhadap keluarga Guo, yang dulu begitu kuat di bawah Presiden Hu.
"Laporan yang disampaikan oleh majalah Caijing mengatakan bahwa kasus Guo yunior melibatkan bisnis pengembangan lahan yang sekarang tidak berfungsi milik istrinya, Wu Fangfang," ia menulis.
Selain itu, "Ketua dinas intelijen militer Tiongkok sedang diselidiki atas tuduhan korupsi …Mayor Jenderal Xing Yunming, mantan kepala kantor perhubungan Departemen Politik Umum Tentara Pembebasan, telah diciduk oleh pengawas anti-korupsi angkatan darat pada 17 Februari," diungkapkan wartawan Minnie Chan di South China Morning Post tanggal 4 Maret.
Mayor Jenderal Xing "bertanggung jawab atas espionase di luar negeri", tulis Chan.
Selain itu, juga ditahan Ma Jian, mantan wakil menteri eksekutif Kementerian Keamanan Negara.
"Ma adalah pejabat keamanan nasional jenjang tertinggi yang diinvestigasi sejak kejatuhan Zhou Yongkang, mantan tsar keamanan yang ditahan bulan Juli atas tuduhan korupsi," tulis Chan. "Pengamat mengatakan, penahanan ini merupakan tanda perombakan sayap intelijen Partai Komunis pasca penangkapan Zhou."
The Economistmembeberkan keterangan yang jelas mengenai korupsi dalam terbitannya tanggal 14 Februari.
"Begitu banyak simpanannya yang terdiri atas batu giok, emas dan uang tunai yang ditemukan di ruang bawah tanah rumah mewah Jenderal Xu Caihou di Beijing, hingga diperlukan setidaknya sepuluh truk untuk mengangkutnya, menurut pers Tiongkok Oktober lalu," majalah tersebut melaporkan.
"Mengingat pensiunnya Jenderal Xu baru-baru ini sebagai pejabat pada jenjang tertinggi di angkatan bersenjata, ini adalah berita mengejutkan," kata laporan itu. "Menurut media, Jenderal Xu telah menerima suap dalam 'jumlah yang sangat besar', dan akibatnya ia sekarang menghadapi pengadilan. Ini akan menjadi yang pertama terjadi kepada tokoh militer yang begitu terhormat sejak Partai Komunis berkuasa pada 1949."
The Economist mengatakan, Presiden Xi "telah melancarkan kampanye anti-korupsi yang menyapu ke dalam jantung PLA".
Majalah yang berkedudukan di London ini mengaitkan penyelidikan anti-korupsi dengan tekad Presiden Xi, bahwa PLA harus siap untuk melawan dan memenangkan perang di luar Tiongkok untuk memperluas kekuatan regional bangsa.
"Pak Xi ingin mengembangkan kekuatan tempur yang ramping, dapat dikerahkan secara cepat, yang lebih mampu untuk melancarkan kekuatan di luar negeri dan mempertahankan perbatasan negara yang dianggap oleh Tiongkok meliputi daerah maritim yang luas serta kepulauan yang dikontrol Taiwan dan Jepang di Laut Tiongkok Timur. Seperti Luo Yuan, seorang jenderal, menulis di bulan Desember: 'Tanpa pemberantasan korupsi, kita akan kalah dalam perang apa pun sebelum pertempuran dimulai.' … Peringatan seperti yang dikeluarkan oleh Jenderal Luo ditanggapi secara serius oleh Pak Xi," menurut media itu.
Namun demikian, budaya korupsi, dan pengembangan sumber daya angkatan bersenjata ke dalam bisnis, sekarang telah secara mendalam berakar di PLA selama beberapa generasi.
"Jenderal korup di dalam Tentara Pembebasan Rakyat? Sulit dibayangkan bahwa ada yang lain dari ini. Seluruh budaya dari korps perwira PLA mendorong dan memberikan imbalan atas perilaku tersebut," kata penulis Gordon G. Chang, seorang ahli keamanan Asia Timur, kepada Asia Pacific Defense Forum.
Ia menambahkan bahwa "PLA telah sepenuhnya serupa dengan asal muasal Leninisnya." Militer Tiongkok belum pernah dimintai pertanggungjawaban atau transparan secara publik, dan selalu kurang dalam hal pengawasan efektif apa pun mengenai praktik internalnya selama mereka mengikuti garis partai.
"Oleh karena itu, hasilnya tidak terelakkan," kata Chang.
"Korupsi militer, walaupun jarang dibicarakan secara publik sebelumnya, sudah lama menjadi masalah. Pada tahun 1990-an, PLA, pada awalnya mendapatkan restu partai, masuk ke dalam bidang komersial," The Economist melaporkan. "'Hasilnya adalah PT PLA,' kata Tai Ming Cheung dari University of California, San Diego. Angkatan bersenjata mendirikan 20.000-30.000 bisnis di seluruh Tiongkok, kata Pak Cheung; termasuk hotel, jasa keuangan dan kelab malam. Banyak yang menjadi benih korupsi yang merajalela."
"Korupsi lebih buruk lagi di departemen yang berhubungan dengan logistik, pengadaan senjata dan masalah politik (yang terakhir ini bertugas menjaga loyalitas partai dan pengangkatan)," majalah tersebut melanjutkan.
"Tetapi, dengan wewenang yang sangat besar sekalipun, Pak Xi akan sulit untuk mengubah lembaga rahasia dan picik tersebut," disimpulkan The Economist.


Credit  APDForum