Filipina dan Malaysia upayakan resolusi damai terkait Laut Tiongkok Selatan

Mengenang para pahlawan: Putri salah satu dari 44 komando polisi yang tewas pada bulan Januari, akibat penyergapan kelompok pejuang Front Pembebasan Islam Moro, menunjuk ke gambar ayahnya. [AFP]

Malaysia dan Filipina menyerukan resolusi damai atas sengketa wilayah di Laut Tiongkok Selatan yang disulut oleh klaim ekspansif Tiongkok dan pembangunan terumbu karang terus menerus di luar lingkup zona ekonomi eksklusif [EEZ]-nya.
Menteri Pertahanan Malaysia, YB Dato Seri Hishammuddin Tun Hussein dan Menteri Pertahanan Filipina, Voltaire Gazmin mengeluarkan seruan itu pada pertemuan mereka di Manila tanggal 11 Maret. Mereka juga membahas soal pertahanan dan keamanan regional serta bilateral.
Gazmin dan Hussein menegaskan kembali pentingnya keamanan dan stabilitas serta keamanan maritim, perdagangan tanpa hambatan dan kebebasan bernavigasi dan penerbangan di Laut Tiongkok Selatan.
Kedua belah pihak menegaskan kembali bahwa sengketa di Laut Tiongkok Selatan seharusnya diselesaikan secara damai, sesuai dengan hukum internasional, termasuk Konvensi PBB 1982 mengenai Hukum Laut [UNCLOS].
Kunjungan pada waktu yang paling tepat
Kunjungan Hussein ke Manila bertepatan dengan waktu perjanjian damai Front Pembebasan Islam Moro [MILF] dan pemerintah Filipina yang ditandatangani pada tanggal 27 Maret, 2014, dan dimediasi oleh Malaysia, menghadapi tantangan terburuk, yang disebabkan oleh penyergapan-pembunuhan 44 pasukan komando polisi pada tanggal 25 Januari, 2015 oleh kelompok pejuang MILF.
Serangan terhadap polisi komando itu, yang juga diikuti oleh anggota Pejuang Kebebasan Islam Bangsamoro yang memisahkan diri dari MILF, karena keputusan MILF untuk melakukan perundingan perdamaian dengan pemerintah, untuk sementara telah menunda pembahasan Kongres mengenai Undang-Undang Dasar Bangsamoro [BBL].
Undang-Undang Dasar (BBL) akan menetapkan wilayah yang akan dicakup oleh pemerintah daerah, yang juga akan dibentuk berdasarkan perjanjian damai yang ditandatangani.
Belakangan ini, masalah ini telah berputar ke arah baru, dengan para pemimpin MILF mengatakan kepada pemerintah bahwa mereka tidak bisa memberikan hasil penyelidikan mereka mengenai insiden yang mengarah ke pembunuhan pasukan komando. Sebaliknya, mereka mengatakan kepada pemerintah untuk mendapatkan salinan dari Malaysia, fasilitator pihak ketiga dan kepala tim pemantau internasional untuk perundingan damai.
Penyelidikan MILF merupakan salah satu di antara sekian banyak yang dilakukan mengenai pembantaian pasukan komando polisi. Hasil investigasi merupakan prasyarat yang dibuat oleh legislator sebelum mereka bisa melanjutkan pembahasan mengenai BBL tersebut.
Kehadiran Hussein di Manila adalah kunjungan tingkat tinggi pertama pejabat Malaysia sejak anggota Muslim Filipina bersenjata Kesultanan Sulu dan Borneo Utara, , memasuki Sabah pada tahun 2012 untuk mengklaim kembali pulau tersebut.
Peristiwa penyerangan itu membuat hubungan antara Filipina dan Malaysia pada tingkat terendah.
Para pemimpin sepakat untuk mengikuti aturan hukum
Selama pertemuan bilateral itu, Hussein dan Gazmin menekankan perlunya negara-negara untuk tetap berpegang pada aturan hukum dalam menyelesaikan sengketa Laut Tiongkok Selatan, menolak segala bentuk intimidasi atau paksaan untuk menyelesaikannya.
Di samping Tiongkok, Filipina dan Malaysia, Vietnam, Brunei serta Taiwan juga memiliki klaim di Laut Tiongkok Selatan.
Tidak seperti Tiongkok, yang telah sibuk melakukan perbaikan di lahan perairan regional yang dipersengketakan, semua negara lainnya yang juga mengajukan tuntutan, telah mentaati status quo dalam pengembangan wilayah yang mereka klaim atau di wilayah yang mereka huni.
Tiongkok sedang membangun dan mereklamasi lima terumbu karang, termasuk di Cuarteron dan Gaven, yang menurut Filipina merupakan pelabuhan dan lapangan udara yang strategis untuk kapal militer dan pesawat Tiongkok.
Hussein dan Gazmin sepakat bahwa perdamaian harus diupayakan dan diberlakukan di Laut Tiongkok Selatan, dan kedua negara harus terus bekerja untuk tujuan ini.
Selama pertemuan, kedua kepala pertahanan juga sepakat untuk bersama-sama memperkuat upaya demi manfaat bersama, dan semakin mengurangi risiko bencana dan penanggulangan bencana.
Mengenai soal kerja sama multilateral, mereka menyambut baik kemajuan yang signifikan dari Pertemuan Para Menteri Pertahanan ASEAN '[ADMM] dan ADMM-Plus dan berjanji untuk melakukan kerja sama praktis yang lebih dalam berdasarkan platform regional ini.
Kunjungan dan pertukaran bilateral
Gazmin dan rekanannya dari Malaysia sepakat untuk memperdalam hubungan pertahanan antara kedua negara dengan memperluas kerja sama militer mereka melalui kunjungan perwira tinggi, pendidikan dan peningkatan kapasitas pembangunan militer, pelatihan dan latihan, pertukaran personel dan pertukaran informasi.
Mereka pun akan memajukan kerja sama industri pertahanan dengan cara mendorong kerja sama industri dan memfasilitasi perkembangan teknologi, hubungan perdagangan serta ekonomi antara berbagai perusahaan yang terkait pertahanan dari kedua negara.



Credit APDForum