Filipina: Peta kuno mentahkan klaim Beijing atas Laut Tiongkok Selatan

"Rujukan peta": Diterbitkan tahun 1734 di Manila, ini adalah peta tertua yang memberikan nama kepada beting "Panacot" - bahasa Tagalog yang berarti ancaman atau bahaya. Peta ini dianggap sebagai "rujukan peta Filipina," menurut Institut Urusan Maritim dan Kelautan. [Perpustakaan Kongres Amerika Serikat]

Filipina beralih ke kartografi dan sejarah dalam perjuangan diplomatiknya melawan klaim Tiongkok atas sebagian besar Laut Tiongkok Selatan.

Seorang hakim Filipina telah memeriksa peta yang berusia ratusan tahun dan mengatakan bahwa batas wilayah paling selatan Tiongkok secara historis adalah pulau Hainan, 1.900 km sebelah utara dari 10-garis putus Tiongkok yang membentang hampir ke Malaysia.

"Pemerintah Tiongkok mengklaim 90 persen dari Laut Tiongkok Selatan, termasuk Kepulauan Spratly , sebuah kepulauan yang mencakup 750 pulau dan karang dekat Filipina. Namun, serangkaian peta kuno telah mempertanyakan klaim ini. Pemerintah Filipina mengatakan Beijing berlebihan dalam mengklaim wilayah begitu jauhnya ke arah selatan dari pulau Hainan, yang menurut peta-peta bersejarah adalah wilayah paling selatan Tiongkok, jauh di utara kepulauan Spratly," menurut website Ancient Origins pada 25 Januari.
"Secara khusus ada satu peta, dari 1136 masehi, yang terukir di batu jelas menunjukkan Hainan sebagai batas selatan Tiongkok," tulisan di Ancient Origins ini menyatakan.

"Semua peta kuno ini menunjukkan bahwa sejak peta Tiongkok pertama muncul, wilayah paling selatan Tiongkok selalu adalah Pulau Hainan, yang nama kunonya adalah Zhuya, lalu menjadi Qiongya, dan sesudahnya Qiongzhou," jelas Hakim Senior Mahkamah Agung Filipina, Antonio Carpio, menurut situs tersebut.
Carpio menegaskan bahwa pernyataan 10-garis putus oleh Tiongkok ini merupakan "kebohongan besar sejarah."

Sengketa 4.000-halaman diajukan ke PBB
Pemerintah Filipina telah mengajukan sengketa teritorial setebal 4.000-halaman terkait klaim Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan ke pengadilan Perserikatan Bangsa-Bangsa [PBB], Pengadilan Hukum Laut Internasional [ITLOS] di Den Haag.

Pemerintah Tiongkok mengatakan tidak mengakui yurisdiksi internasional terkait sengketa dengan Filipina.
PhilSTAR.com melaporkan bahwa Tiongkok menegaskan penolakannya untuk menyetujui agar tunduk kepada setiap putusan pengadilan PBB dengan mengabaikan batas waktu 15 Desember 2014.
"Pihak Tiongkok akan memberikan tanggapan yang diperlukan untuk setiap tindakan sengaja dan provokatif yang secara sepihak diprakarsai oleh pihak terkait," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Qin Gang pada tanggal 15 Desember 2014.

Filipina: Tiongkok tidak memiliki klaim historis
"Filipina bermaksud untuk menegaskan bahwa Tiongkok tidak memiliki klaim historis atas daerah ini meskipun 'fakta sejarah' tidak dapat dijadikan dasar berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut [UNCLOS]," Ancient Origins mengakui.

"Peta kuno Hindia, dimana Filipina dulu adalah bagian darinya, menunjukkan beting kecil, seukuran tiga lapangan rugby di sebelah barat dari Filipina. Beting ini berpotensi memiliki cadangan bahan bakar fosil dan perikanan yang berharga," Ancient Origins menyatakan. "Dokumen-dokumen dan peta yang diajukan oleh Filipina ke pengadilan internasional mengutip putusan tahun 1986 dari Mahkamah Internasional."
Pengajuan Filipina ke pengadilan mengakui, "Peta hanya merupakan informasi yang keakuratannya bervariasi dari kasus ke kasus; dari peta saja, dan semata-mata berdasarkan keberadaan peta saja, memang tidak bisa dijadikan bukti adanya kepemilikan teritorial."

Para ahli mengakui bahwa kepemilikan de fakto wilayah seperti yang sedang disengketakan biasanya menentukan dalam kasus semacam ini. Beijing telah memulai program pembangunan dan permukiman yang sangat besar untuk secara tuntas dan sistematis membangun klaimnya atas pulau-pulau utama dan terumbu karang di Laut Tiongkok Selatan.

Aquino mendukung peta kuno
Namun, pemerintah Filipina pimpinan Presiden Benigno Aquino III dengan sangat tegas dan terbuka mendukung inisiatif peta kuno untuk menguatkan posisinya.
Pada 11 September 2014, "Sebuah pameran 60 peta kuno yang diadakan [di ibukota Filipina, Manila] menunjukkan bahwa Tiongkok tidak pernah memiliki 'bukti sejarah kepemilikan' Beting Scarborough, salah satu dari banyak fitur maritim yang disengketakan di Laut Filipina Barat,” surat kabar thePhilippines Inquirer melaporkan.

Menteri Luar Negeri Filipina Albert del Rosario menekankan pentingnya bukti peta yang diberikan pemerintahnya dengan berpidato pada pembukaan pameran itu. "Pameran ini memberikan argumen menyakinkan yang menentang 'klaim tak terbantahkan' Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan," katanya, menurut laporan theInquirer .

Del Rosario "mengatakan bahwa peta menguatkan fakta bahwa Scarborough, juga dikenal sebagai Bajo de Masinloc atau beting Panatag, tidak pernah menjadi bagian dari wilayah Tiongkok dan selalu menjadi bagian dari Filipina," kata surat kabar itu.

"Semua peta, baik yang diterbitkan oleh Tiongkok atau negara lain, secara konsisten menunjukkan bahwa provinsi paling selatan Tiongkok di pulau Hainan tidak mengklaim fitur maritim lainnya, seperti Kepulauan Spratly dan Scarborough," kata the Inquirer.

"Peta yang menunjukkan Filipina, di sisi lain, menunjukkan Scarborough sebagai bagian dari negara itu, apakah itu bernama atau tidak disebutkan namanya," katanya.

"Scarborough diambil alih oleh Tiongkok setelah ketegangan dengan otoritas maritim Filipina yang dimulai pada bulan April 2012 saat ditemukan bahwa nelayan Tiongkok menangkap ikan di beting itu," kata surat kabar itu.

Peta-peta yang dipamerkan itu diposting di website Institut Urusan Maritim dan Kelautan.
Wilayah Beting Scarborough adalah "suatu daerah yang diyakini kaya akan minyak dan gas alam serta sumber daya perikanan. Tiongkok menguasai beting ini pada bulan Juni 2012 dan telah mencegah nelayan Filipina mendekati wilayah bebatuan itu, yang merupakan daerah penangkapan ikan yang kaya," tulis Straits Times yang berbasis di Singapura, pada 11 September 2014.

"Kita harus menghormati fakta sejarah, bukan kebohongan historis," kata Carpio.
"Penyelenggara pameran berkata Beting Scarborough tidak pernah muncul dalam peta tua Tiongkok yang mana pun. Tetapi pada berbagai peta kuno yang dibuat oleh orang asing dan Filipina, dari sejak 1636, wilayah bebatuan itu secara konsisten terbukti wilayah Filipina," kata laporan itu.

Pada bulan Juni, Tiongkok meluncurkan peta resmi baru negara, yang menunjukkan lebih jelas klaimnya terhadap Laut Tiongkok Selatan.

Charles W. Freeman, salah seorang ketua Yayasan Kebijakan AS Tiongkok dan seorang pakar urusan Asia Tenggara mengatakan kepada Asia Pacific Defense Forum [APDF] bahwa kasus sejarah dan kartografi yang dibuat oleh Filipina itu tidak akan mempengaruhi Beijing, tetapi mungkin akan menghasilkan pengerasan sikap kedua belah pihak.

"Pertikaian atas batas wilayah bukanlah hal baru. Sejarah adalah peringatan akan peristiwa yang kebanyakan menyedihkan. Asia memiliki surplus sejarah. Masa lalu tidak pernah berakhir. Ini hanya urusan yang belum selesai," katanya.

"Perselisihan atas kepulauan berantakan dan terumbu yang didinamit di wilayah ini adalah suatu contoh yang baik," kata Freeman. "Hal ini didorong oleh semangat patriotik, dengan subteks nasionalisme sumber daya."


Credit  APDForum