Kanselir Jerman Angela Merkel menyebut akan menarik pasukannya dari Turki dalam waktu dekat. (REUTERS/Leonhard Foeger)
Jakarta, CB --
Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan pihaknya
mempertimbangkan menarik seluruh pasukan dari Turki, usai Ankara menolak
permintaan parlemen Jerman datang berkunjung ke pangkalan udara Turki.
Sebelumnya, mengutip Independent, Turki menghalangi anggota parlemen Jerman mengunjungi para serdadu di Pangkalan Udara Incirlik, yang tengah bertugas bersama Pasukan NATO, memberangus militan ISIS di Suriah.
Merkel menyebut “penting’ bagi staf komite pertahanan Jerman, untuk datang dan menengok sekitar 270 tentara yang ditugaskan di pangkalan tersebut.
“Kami akan terus melanjutkan komunikasi dengan Turki, tapi secara paralel, kami juga mencari cara untuk tetap meneruskan misi ini,” kata Merkel, dikutip Independent.
“Itu berarti mencari opsi selain Incirlik, salah satunya Yordania.”
Turki merilis surat penolakan tersebut pada akhir pekan dan menyebut alasan itu berkaitan dengan keputusan Jerman memberi suaka pada tentara Turki yang dituding terlibat dalam kudeta gagal, tahun lalu.
“Ini sangat disayangkan, tapi kami sudah membuat hal ini jelas, melalui berbagai media,” kata Merkel.
Juru Bicara Kementerian Pertahanan Jens Flosdorff menyebut pihak militer Turki tengah mengintai pergerakan jet tornado Jerman dan
pesawat pengisi bahan bakar dari Incirlik ke negara lain.
Penolakan Incirlik, yang menyusul insiden serupa tahun lalu, merupakan kejadian terbaru yang terus menambah ketegangan antara Jerman-Turki.
Bulan lalu, Turki menolak pejabat pemerintahan Jerman melakukan kunjungan pribadi ke Incirlik setelah perlemen Jerman sepakat memberi label pembantaian warga Armenia oleh bangsa Turki Ottoman sebagai genosida.
Atas ancaman tersebut, Jerman disebut akan menghalangi warga Turki di negaranya untuk melakukan pemilihan suara dalam referendum konstutusi.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bersumpah mengembalikan hukuman mati selama kampanye kemenangannya usai pemungutan suara bulan lalu untuk memperluas kekuasaannya dengan menggunakan amandemen konstitusi.
"Secara politis tidak terbayangkan bahwa kita akan menyetujui pemungutan suara semacam itu di Jerman dengan nilai yang secara jelas bertentangan dengan konstitusi,” kata juru bicara pemerintah Jerman Steffen Seibert, dalam sebuah konferensi pers.
Sebelumnya, mengutip Independent, Turki menghalangi anggota parlemen Jerman mengunjungi para serdadu di Pangkalan Udara Incirlik, yang tengah bertugas bersama Pasukan NATO, memberangus militan ISIS di Suriah.
Merkel menyebut “penting’ bagi staf komite pertahanan Jerman, untuk datang dan menengok sekitar 270 tentara yang ditugaskan di pangkalan tersebut.
“Kami akan terus melanjutkan komunikasi dengan Turki, tapi secara paralel, kami juga mencari cara untuk tetap meneruskan misi ini,” kata Merkel, dikutip Independent.
“Itu berarti mencari opsi selain Incirlik, salah satunya Yordania.”
Turki merilis surat penolakan tersebut pada akhir pekan dan menyebut alasan itu berkaitan dengan keputusan Jerman memberi suaka pada tentara Turki yang dituding terlibat dalam kudeta gagal, tahun lalu.
“Ini sangat disayangkan, tapi kami sudah membuat hal ini jelas, melalui berbagai media,” kata Merkel.
Juru Bicara Kementerian Pertahanan Jens Flosdorff menyebut pihak militer Turki tengah mengintai pergerakan jet tornado Jerman dan
pesawat pengisi bahan bakar dari Incirlik ke negara lain.
Penolakan Incirlik, yang menyusul insiden serupa tahun lalu, merupakan kejadian terbaru yang terus menambah ketegangan antara Jerman-Turki.
Bulan lalu, Turki menolak pejabat pemerintahan Jerman melakukan kunjungan pribadi ke Incirlik setelah perlemen Jerman sepakat memberi label pembantaian warga Armenia oleh bangsa Turki Ottoman sebagai genosida.
Atas ancaman tersebut, Jerman disebut akan menghalangi warga Turki di negaranya untuk melakukan pemilihan suara dalam referendum konstutusi.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bersumpah mengembalikan hukuman mati selama kampanye kemenangannya usai pemungutan suara bulan lalu untuk memperluas kekuasaannya dengan menggunakan amandemen konstitusi.
"Secara politis tidak terbayangkan bahwa kita akan menyetujui pemungutan suara semacam itu di Jerman dengan nilai yang secara jelas bertentangan dengan konstitusi,” kata juru bicara pemerintah Jerman Steffen Seibert, dalam sebuah konferensi pers.
Credit CNN Indonesia
