Rusia Kirim Pembom Berkemampuan Nuklir ke Dekat Korsel

Pesawat pembom Rusia, Tupolev Tu-95MS, terbang di dekat Korsel. Foto/Istimewa

MOSKOW - Pesawat pembom milik Rusia yang bisa mengangkut nuklir telah terbang melintasi Samudera Pasifik, Laut Jepang, Laut Kuning dan Laut China Timur. Hal ini mendorong Jepang dan Korea Selatan (Korsel) untuk mengirimkan pesawat jet guna mengawal pesawat pembom tersebut.

Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pembom Tupolev-95MS, yang diberi kode nama "Bears" oleh NATO, terbang di atas perairan netral. Pesawat tersebut terbang bersama jet tempur Rusia Sukhoi-35S dan pesawat peringatan dini dan kontrol A-50 seperti dilansir dari Reuters, Kamis (24/8/2017).

Meski begitu, pernyataan ini tidak memberikan rincian tentang jumlah keseluruhan pesawat yang ambil bagian dalam penerbangan yang telah diatur sebelumnya itu. Pernyataan tersebut juga tidak mengatakan kapan atau mengapa misi tersebut dilakukan.

"Pesawat Pembom TU-95MS mengisi bahan bakar di udara selama misi tersebut," kata kementerian tersebut.

"Pada bagian-bagian dari rute tersebut, pembom tersebut dikawal oleh jet militer Korea Selatan dan Jepang," tambahnya.

Rusia, yang berbagi perbatasan dengan Korea Utara (Korut), telah berulang kali menyuarakan kekhawatiran tentang meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea yang disebabkan oleh program rudal nuklir Pyongyang. Moskow juga telah mengeluhkan rencana Jepang untuk menerapkan sistem anti-rudal Amerika Serikat (AS) di wilayahnya.

Credit  sindonews.com

RI Siap Bahas Rudal Korut dengan Negara Latin-Asia Timur

 

Menlu Retno Marsudi (kiri) akan menghadiri forum FEALAC yang diperkirakan akan turut membahas ancaman rudal Korut. (Reuters/Erik De Castro)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dijadwalkan datang ke Busan, Korea Selatan, untuk menghadiri Forum Kerja Sama Amerika Latin dan Asia Timur (FEALAC) pada 30-31 Agustus mendatang. Di sana, ancaman peluru kendali Korea Utara diperkirakan akan menjadi salah satu isu yang dibahas.

Direktur Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Amerika dan Eropa Kemlu RI, Dewi Gustina Tobing, mengatakan para menlu negara FEALAC kemungkinan akan membahas sejumlah isu yang menjadi perhatian.

“Seluruh menlu negara FEALAC akan sampaikan hal-hal yang menjadi perhatian mereka. Dan menurut hemat saya, mungkin Korea Selatan, sebagai salah satu anggota FEALAC, akan sampaikan isu-isu yang menjadi perhatiannya di dalam forum tersebut, termasuk [isu rudal Korut] ini,” ucap Dewi di Kemlu RI, Jakarta, Kamis (24/8).

Isu rudal Korut, kata Dewi, memang tak masuk agenda pembahasan para menlu secara spesifik dalam forum dua tahunan itu. “Tapi mana kala ada isu di kawasan yang menjadi perhatian bersama, bisa saja diangkat untuk dibahas,” tuturnya.

Selain isu rudal Korut, sejumlah isu dan tantangan keamanan lainnya, papar Dewi, juga akan dibahas dalam forum beranggota 16 negara Asia Timur dan Tenggara serta 20 negara Amerika Latin ini.

Beberapa isu keamanan itu mencakup masalah terorisme, keamanan maritim, penangkapan ikan secara ilegal, dan kejahatan lintas-batas negara lainnya seperti penyelundupan narkotik dan perdagangan manusia.

Dewi juga tidak menutup kemungkinan jika forum ke-8 tingkat menlu ini akan membahas krisis politik dan ekonomi yang tengah menerpa Venezuela. Tak hanya isu keamanan, forum tingkat menlu ke-8 ini pun juga akan berfokus pada penguatan kerja sama ekonomi antar sesama negara FEALAC.

Salah satu yang akan didorong Indonesia dalam pertemuan itu, tutur Dewi, adalah inisiatif mengenai perdagangan bebas antara anggota FEALAC. Selain itu, Indonesia juga akan mendorong pengembangan basis data bisnis dan perdagangan guna memudahkan para pengusaha negara FEALAC memperluas bisnis.

“Di akhir pertemuan para menlu akan menghasilkan Busan Declaration berisikan langkah bersama negara anggota menyikapi tantangan ekonomi dan keamanan, seperti menguatkan forum G20 sebagai forum utama kerja sama ekonomi internasional dan World Trade Organization sebagai rujukan negara dalam bidang perdagangan.”

“Deklarasi Busan juga akan menekankan kembali komitmen anggota FEALAC terhadap perlindungan HAM serta komitmen negara menghadapi tantangan lingkungan dengan membuat kebijakan yang selaras dengan agenda global Sustainable Development Goals (SDGs),”

Dibentuk sekitar 1999, FEALAC saat ini menjadi satu-satunya wadah bagi negara di kawasan Asia Timur dan Amerika Latin untuk saling berkonsultasi mengenai tantangan global dan memperkuat kerja sama.

Menurut juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, FEALAC memiliki potensi yang besar untuk diperkuat sebab, populasi masyarakat negara anggotanya mencapai 40 persen total poluasi dunia atau sekitar 3 miliar orang.

Selain itu, Arrmanatha menuturkan, jumlah perekonomian negara FEALAC juga mencakup 32 persen dari total perekonomian dunia. 

Credit  cnnindonesia.com

Diancam Korut, AS Pasang Sistem Radar di Kepulauan Palau

Amerika Serikat berencana memasang sistem radar di Kepulauan Palau untuk menangkal ancaman rudal Korut. (Thinkstock/Howamo)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat berencana memasang sistem radar di Kepulauan Palau, sebelah barat Samudra Pasifik, guna meningkatkan pemantauan di wilayah yang belakangan diancam rudal Korea Utara itu.

“Sistem radar tersebut akan memperkuat kapabilitas penegakkan hukum maritim bagi Palau dan di saat bersamaan bisa membantu AS memperluas wilayah pemantauan keamanan penerbangan,” bunyi pernyataan bersama Kementerian Pertahanan AS dan Pemerintah Palau, dikutip AFP, Kamis (24/8).

Pentagon dan pemerintah Palau menyatakan sedang menyelesaikan rencana penempatan menara radar di pulau berpenduduk sekitar 22.000 orang itu.

Selain menjamin kepentingan AS di kawasan, sistem radar itu juga disebut bisa membantu Palau memantau keamanan wilayah maritimnya yang seluas 500.000 kilometer persegi.

Sebab, selama ini Palau cukup kesulitan menangkap kapal-kapal nelayan ilegal yang kerap berkeliaran di perairannya.

“Proyek ini penting untuk keamanan dan kesejahteraan udara serta maritim Republik Palau, dan di saat bersamaan dapat meningkatkan kekuatan AS untuk memantau dan menjaga pertahanan Palau."

Palau terletak sekitar 1.300 kilometer barat daya dari Guam, wilayah kedaulatan AS yang menjadi incaran serangan rudal Korut dalam beberapa pekan terakhir.

Sama seperti Guam, keamanan dan pertahanan Palau menjadi tanggung jawab AS di bawah perjanjian kedua negara. Meski begitu, Palau merupakan negara kepulauan yang independen.

Melalui perjanjian tersebut, militer AS diberikan akses ke pulau tersebut. Namun, hingga kini, Pentagon masih belum mempunyai pangkalan bagi personelnya di Palau.

Credit  cnnindonesia.com

Erdogan tegaskan Turki tak nyaman dengan dukungan AS buat YPG

Presiden Turki Tayyip Erdogan (REUTERS/Umit Bektas)

Ankara, Turki (CB) - Presiden Turki Recepa Tayyip Erdogan menyampaikan rasa tak nyaman Turki sehubungan dengan dukungan AS buat Satuan Perlindungan Rakyat Kurdi Suriah (YPG) selama pertemuannya dengan Menteri Pertahanan AS Jim Mattis pada Rabu (23/8).

Selama pertemuan mereka di Ibu Kota Turki, Ankara, Erdogan dan Mattis membahas masalah bilateral dan regional, kata Kantor Berita Anadolu, dengan mengutip satu sumber di istana presiden.

Pembahasan itu meliputi dukungan AS buat YPG dan kemungkinan operasi militer Turki terhadap YPG di Suriah, sebagaimana dikutip dari Xinhua di Jakarta, Kamis siang.

Erdogan menekankan rasa tak nyaman Turki dengan dukungan AS buat kelompok militer Partai Persatuan Demokratik Suriah, yang bersekutu dengan YPG, dan diduga menjadi afiliasi Partai Pekerja Kurdistan (PKK) di Suriah. PKK dilarang di Turki.

Erdogan dan Mattis menekankan pentingnya memelihara keutuhan wilayah Suriah dan Irak, sementara Irak Utara --yang mayoritas warganya suku Kurdi-- mendekati referendum kemerdekaan pada September.

Kedua pihak juga kembali menyampaikan tekad mereka untuk memerangi terhadap PKK dan IS di wilayah tersebut, kata sumber itu.

Selama kunjungannya, Mattis juga secara terpisah bertemu dengan timpalannya dari Turki Nurettin Canikli.

Kunjungan Mattis dilakukan setelah Kepala Staf Iran Jend. Mohammad Hossein Bagheri mengunjungi Ankara pekan lalu untuk membahas dengan para pejabat Turki operasi gabungan terhadap gerilyawan Kurdi di Iran.

Credit  antaranews.com

Inggris tak sengaja kirim peringatan deportasi kepada 100 warga Uni Eropa

ilustrasi - Miniatur orang tergambar di depan bendera Uni Eropa dan Inggris Raya dalam foto ilustrasi diambil Selasa (21/6/2016). (REUTERS/Dado Ruvic)

London (CB) - Kementerian Dalam Negeri Inggris mengirimkan peringatan deportasi kepada sekitar 100 warga Uni Eropa (UE) tanpa sengaja, sebuah insiden pada Rabu (23/8) yang menurut aktivis dapat meningkatkan kekhawatiran di antara warga Eropa di Inggris.

Eva Johanna Holmberg, sejarawan Finlandia di Queen Mary University of London yang mengkhususkan diri dalam penelitian awal periode modern Inggris, merupakan salah satu penerima peringatan itu.

Holmberg mengatakan dirinya menerima surat Home Office pekan lalu, memberitahu bahwa jika dia tidak meninggalkan negara itu dalam sebulan, maka kementerian akan memberikan "perintah pengusiran".

Surat itu menyebutkan bahwa Holmberg, yang menikah dengan orang Inggris dan sudah tinggal di negara itu bertahun-tahun, saat ini memenuhi "syarat untuk ditahan di bawah Undang-Undang Keimigrasian".

"Saya benar-benar tidak percaya dengan apa yang saya lihat," ujar Holmberg kepada BBC pada Rabu, mengatakan dia telah menghubungi pengacara untuk menanyakan apakah bisa mengajukan banding terhadap kemungkinan deportasi.

Namun, setelah kasusnya memicu kebingungan, Home Office meminta maaf atas kesalahan tersebut.

"Kami telah berbicara dengan Holmberg untuk meminta maaf atas hal ini dan meyakinkannya bahwa dia bisa tetap di Inggris," kata kantor itu dalam sebuah pernyataan.

Seorang juru bicara mengatakan sekitar 100 surat serupa telah terkirim.

"Kami menghubungi setiap orang yang menerima surat ini untuk menjelaskan bahwa mereka dapat mengabaikannya. Jelas bahwa hak warga negara Uni Eropa yang tinggal di Inggris tetap tidak berubah," katanya.

Inggris sedang bernegosiasi dengan Uni Eropa mengenai status masa depan warga negara Eropa yang tinggal di Inggris dan Inggris di Uni Eropa setelah Brexit.

Imigrasi merupakan isu utama dalam kampanye Brexit dan Perdana Menteri Theresa May berjanji untuk mengurangi jumlah warga negara Uni Eropa yang pindah ke Inggris, demikian AFP.

Credit  antaranews.com

Mesir kritik keputusan AS pangkas bantuan

Kairo (CB) - Mesir pada Rabu (23/8) mengkritik keputusan Amerika Serikat (AS) untuk menahan beberapa bantuan militer sementara delegasi AS termasuk penasihat presiden Jared Kushner mengunjungi Kairo untuk pertemuan tentang proses damai di Timur Tengah.

Keputusan untuk menahan bantuan keuangan dan militer cukup mengejutkan setelah Presiden Donald Trump menjanjikan hubungan yang kuat dengan sekutu utama AS itu setelah hubungan keduanya memburuk di bawah pemerintahan pendahulunya Barack Obama.

Delegasi AS bertemu dengan Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry pada Rabu menurut juru bicaranya, setelah pertemuan itu dibatalkan tanpa penjelasan dari jadwal sang menteri yang dikirim kepada wartawan.

Presiden Abdel Fattah al-Sisi juga bertemu dengan delegasi tersebut, ujar juru bicaranya Alaa Yooussef kepada AFP.

Kantor kepresidenan dan Kementerian Luar Negeri, dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan, menyebutkan bahwa perundingan itu fokus pada upaya peningkatan hubungan bilateral dan membangkitkan kembali perundingan damai Israel dan Palestina, tanpa menyinggung pengurangan bantuan.

Namun Kementerian Luar Negeri sebelumnya menyatakan bahwa Kairo "menyesalkan keputusan" untuk mengurangi bantuan yang dialokasikan di bawah program bantuan AS dan menahan pencairan bantuan militer lain.

Kementerian memberikan rincian informasi mengenai pemangkasan bantuan itu, namun media-media AS melaporkan Washington pada Selasa menolak pengucuran bantuan 96 juta dolar AS dan menahan pendanaan militer 195 juta dolar AS untuk Mesir karena keprihatinan mengenai rekam pemenuhan hak asasi manusianya.

"Mesir menganggap langkah ini sebagai kesalahan menilai sifat hubungan strategis yang mengikat kedua negara selama puluhan tahun" menurut Kementerian Luar Negeri.

Menurut kementerian tindakan itu "bisa berdampak negatif".

New York Times mengutip Departemen Luar Negeri AS yang menyebut tindakan itu dilakukan menyusul kurangnya kemajuan dalam pemenuhan hak asasi manusia dan penetapan aturan baru mengenai kegiatan organisasi-organisasi non-pemerintah.

Sisi pada Mei mengesahkan undang-undang tentang lembaga swadaya masyarakat yang antara lain meliputi pelarangan studi-studi yang dilakukan tanpa terlebih dulu mendapat  izin dari negara, dengan denda besa bagi pelanggarannya.

Credit  antaranews.com

Libya minta Menlu Inggris bantu cabut embargo senjata

Perdana Menteri Libya Fayez al-Sarraj (kedua kiri) (ANTARA FOTO/OIC-ES2016/Panca Syurkani/foc/par/16).

Tripoli (CB) - Kepala pemerintahan kesatuan Libya Fayez al-Sarraj, Rabu (23/8), mendesak Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson yang sedang berkunjung untuk membantu mencabut embargo senjata oleh PBB yang diberlakukan sejak revolusi Libya pada 2011.

Sarraj meminta dukungan pemerintah Inggris untuk mempercepat pencabutan embargo, menurut pernyataan pemerintah kesatuan setelah perundingan mereka di Tripoli.

Sarraj mengatakan bahwa langkah tersebut akan membantu "mempersenjatai dan memperlengkapi penjaga pantai (Libya) serta penjaga perbatasan untuk melaksanakan misi mereka melawan penyelundup, khususnya pelaku perdagangan manusia,” katanya.

Keduanya mendiskusikan pertempuran melawan keimigrasian ilegal dan kerja sama antara dua negara mereka dalam bidang keamanan, kesehatan, energi dan pendidikan.

Johnson menekankan dukungan London untuk upaya mencapai kesepakatan antara dua otoritas rival Libya, tambah pernyataan pemerintah kesatuan.

Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang dipimpin Sarraj dan didukung oleh PBB kesulitan untuk memberlakukan kewenangan mereka di Libya di tengah perlawanan dari pemerintahan rival yang didukung oleh petinggi militer Khalifa Haftar.

Sarraj bertemu Haftar di dekat Paris pada Juli dalam upaya mencapai kesepakatan di negara yang didera konflik tersebut.

Credit  antaranews.com

NASA Sebut Planet Nibiru Ada, Teori Konspirasi Kiamat Benar?

Ilustrasi kiamat 28 September 2015. Truthernews.com.

CB, Jakarta - Sebuah laporan milik Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) mengungkapkan bahwa Planet Nibiru, yang dipercaya kaum penganut teori konspirasi kiamat, adalah nyata. Bagi kaum penganut teori tersebut, keberadaannya berpotensi menimbulkan kehancuran.

Laporan tersebut, seperti dilansir dari laman disclose.tv dipublikasikan NASA pada 1998. Dalam laporan tersebut tertulis, ada sebuah planet misterius di dekat Pluto. Planet yang disebut NASA dengan nama Planet X itu dipercaya sebagai Planet Nibiru.

Planet X atau Planet Nibiru disebut memiliki ukuran lebih besar dari Bumi dan mengorbit lebih lama. NASA memperkirakan periode orbit planet tersebut sekitar 3.600 tahun.



Dalam laporan itu terungkap bahwa NASA dan pemerintah Amerika sudah mengetahui keberadaan Planet Nibiru selama bertahun-tahun. Planet Nibiru dikenal juga sebagai Planet Nine. Dokumen rahasia NASA mengungkap bahwa Planet Nine telah mengganggu orbit planet lainnya.


Saat ini, planet tersebut diduga memancarkan gelombang partikel energi plasma yang bisa mengganggu aliran inti bumi. Gangguan tersebut kemungkinan akan memicu perubahan besar dan membahayakan bagi iklim Planet Biru kita.

Efek dari Planet Nibiru disebut sudah terasa di Bumi. Buktinya, terjadi peningkatan kegiatan seismik dan volkanik, pola cuaca yang aneh, dan peningkatan bencana alam. Aktivitas meteorologi ini diprediksi akan bertambah buruk sebelum 1 Januari 2017.



Planet Nibiru juga disebut akan menyebabkan pergeseran kutub karena kekuatan gravitasinya. Artinya, dua per tiga dari populasi manusia akan musnah. Sebanyak dua per tiga dari mereka yang bertahan hidup diprediksi akan punah enam bulan kemudian akibat kelaparan.

Informasi mengenai keberadaan Planet Nibiru dan ancamannya disebut sudah menjadi pengetahuan umum bagi personel NASA dan pegawai di Pentagon, serta beberapa anggota CIA. Namun lembaga pemerintah tersebut memilih menyimpan informasi mengenai Planet Nibiru tersebut dari publik untuk menghindari kepanikan.

Credit  tempo.co

Pine Gap Australia Pasok Data Intelijen Soal Indonesia ke Amerika

TEMPO/ Imam Yunni.

CB, Canberra - Sejumlah dokumen yang diperoleh dari Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) menyebutkan markas intelijen Australia, Pine Gap, digunakan Amerika untuk memasok informasi tentang negara-negara di Asia, Pasifik bahkan Afrika termasuk Indonesia.  

Menurut Edward Snowden, pengungkap aib NSA, markas penyedia informasi intelijen itu berdiri di kawasan terpencil sekitar 20 kilometer di luar Kota Alice Spring, Australia.

Snowden menjelaskan, informasi intelijen tersebut selanjutnya digunakan militer Amerika termasuk oleh pasukan khusus untuk melakukan serangan terhadap kelompok bawah tanah dan gempuran drone, pesawat tanpa awak,  di berbagai belahan dunia.



Dokumen tersebut menerangkan, militer Amerika melakukan berbagai serangan kontroversial dengan drone meskipun mendapatkan protes karena menewaskan warga sipil di Afganistan, Pakistan, Somalia dan Suriah selama bertahun-tahun.


Selain itu, di bawah arahan Amerika, Australia memberikan laporan hasil penyadapan telepon di negara-negara yang menjadi sasaran antara lain Indonesia, Singapura, dan Malaysia dari markas ini.

"NSA setuju Autralia mendapatkan tanggung jawab memberikan laporan dari berbagai wilayah di Pasifik, termasuk Indonesia, Singapura, dan Malaysia berdasarkan kemampuan bahasa dan geografi," bunyi dokumen mengenai peran Pine Gap.



Seorang dosen dari Universitas Melbourne, Richard Tanter, mengatakan, dia membenarkan adanya dokumen yang terungkap di publik bahwa Australia turut membantu Amerika dalam operasi militer berdasarkan informasi intelijen.

"Dokumen itu menyebutkan penyadapan telepon dilakukan di seluruh dunia mulai dari Pasifik hingga Afrika," katanya sebagaimanan dikutip ABC.

Laporan lain mengatakan, pangkalan intelijen Pine Gap dijalankan oleh  Australia dan Amerika sejak 1970-an.

Pergerakan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, juga tak lepas menjadi sasaran spionase Pine Gap di tengah meningkatnya program peluncuran rudal nuklir yang sedang dijalankan negeri komunis itu.

Untuk operasi perang di Timur Tengah dan Pakistan, Pine Gap berperan menyediakan data serangan drone di daerah konflik. Markas intelijen ini juga memiliki akses satelit yang dapat memata-matai hampir seluruh  negeri itu.

Credit  tempo.co

N219 Diklaim Lebih Canggih dan Murah Dibanding Twin Otter Kanada

Foto: detikBandung

Bandung - Pesawat N219 yang dibuat PT Dirgantara Indonesia (PTDI) yang dikembangkan bersama LAPAN diklaim lebih unggul dibanding pesawat sekelasnya seperti DHC-6 Twin Otter dari Kanada. Mulai dari sisi desain hingga harga jual yang lebih murah.

"Kelebihan dengan Twin Otter, desain (N219) lebih baru. Twin Otter desainnya tahun 80-an. Paling penting juga pesawat ini memiliki kemampuan low speed maneuverability. Dengan kecepatan rendah pesawat ini masih bisa melakukan manuver," ucap Direktur Produksi PT DI Arie Wibowo saat ditemui usai pelaksanaan uji terban ke dua Pesawat N219, di Landasan Pacu Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, Rabu (22/8/2017).

Selain itu, Arie mengungkapkan Pesawat N219 tidak membutuhkan landasan pacu yang panjang untuk melakukan take off maupun landing hanya sekitar 300 meter saja. Sementara Twin Otter membutuhkan landasan pacu sepanjang kurang lebih 600 meter.

"Pesawat ini cocok untuk di Indonesia Timur. Yang mampu memang Twin Otter. Tapi kita bikin yang lebih mampu lagi," kata Arie.

Dalam segi mesin, meski hampir serupa namun teknologi avionik yang dikembangkan PT DI lebih modern. Garmin G-1000 dengan Flight Managemen System yang ada di dalamnya sudah terdapat Global Positioning System (GPS), sistem autopilot, dan sistem tanda bahaya.

Untuk harga, Arie menyebut harga satu unit Pesawat N219 rencananya akan dibanderol sebesar US$ 6 juta atau setara Rp 83 miliar. Harga ini jauh lebih murah dibanding Pesawat Twin Otter yang harganya mencapai US$ 7-8 juta.

"Kita bikin harganya lebih murah dikit dari Twin Otter," ujarnya.

Namun sebelum diproduksi secara masal, Pesawat N219 masih harus melakukan serangkaian uji kelayakan hingga mendapat Type Certificate. Type Certificate ini adalah sertifikasi kelaikan udara dari desain manufaktur pesawat yang dikeluarkan DKPPU Kementrian Perhubungan.

"Harapannya kita 2019 sudah masuk dan memasarkan," tandasnya.

Untuk diketahui, Pesawat N219 dirancang menerbangi daerah terpencil dengan kapasitas penumpang 19 orang. Pesawat karya anak bangsa ini juga bisa digunakan untuk mengangkut penumpang sipil, militer, barang, evakuasi medis hingga bantuan saat bencana alam.

Pesawat ini mampu mengangkut beban hingga 7.030 kg saat take off dan 6.940 kg saat mendarat. Kecepatan pesawat N219 bisa mencapai 210 knot dengan kecepatan ekonomisnya 190 knot.

Dapur pacu pesawat ini dilengkapi dengan dua mesin Pratt dan Whitney Aircraft of Canada Limited PT6A-42 masing-masing bertenaga 850 SHP dilengkapi dengan Hartzell 4-Blade Metal Propeller.



Credit  finance.detik.com

PTDI Siap Produksi 24 Pesawat N219 Tiap Tahun

Foto: Wisma Putra

Bandung - PT Dirgantara Indonesia (PTDI) menargetkan bisa memproduksi pesawat N219 sampai 24 unit per tahun. Namun untuk mencapai target tersebut sejumlah proses dan tahapan yang perlu dilalui.

Direktur Utama PT DI Budi Santoso menuturkan setelah melakukan serangkaian uji terbang diharapkan pesawat N219 sudah bisa diproduksi di akhir 2018. Sehingga pada 2019, diharapkan sudah berhasil memproduksi sebanyak 6 unit pesawat.

Di tahun berikutnya, kata Budi, jumlah produksi tersebut akan terus ditingkatkan sebanyak 12 unit pesawat sampai 24 pesawat setiap tahunnya. Dengan jumlah produksi tersebut biaya produksi akan semakin ekonomis dan bisa menguntungkan bagi perusahaan.

"Kita selesaikan akhir tahun depan (uji terbang). Kita produksi (akhir) 2018, 2019 mulai terbang tapi itu paling produksinya 6 pesawat. Terus naik jadi 12 pesawat. Target kami ini naik 24 pesawat per tahun produksinya," kata Budi, ditemui usai flight test ke dua, di Landasan Pacu Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, Rabu (23/8/2017).


Menurut dia, untuk memproduksi secara pesawat hasil pengembangan bersama LAPAN pihaknya tidak perlu melakukan penambahan investasi baik dari alat dan juga aset. Saat ini saja, kata dia, kemampuan produksinya bisa mencapai 12 unit per tahun.

Pasalnya, Budi menjelaskan, sistem produksi pesawat (zig) untuk pembuatan purwarupa pesawat N219 bisa digunakan untuk melakukan produksi. Sehingga tidak perlu melakukan penambahan investasi.

"(Produksi) sampai 12 unit per tahun (fasilitas) yang ada sekarang cukup. Meski mesin zig dibuat untuk produksi prototipe, tapi mampu untuk produksi. Ini beda ketika dulu kami memproduksi N250, zig prototipe dan produksi berbeda," ujarnya.

Sementara agar mampu memproduksi sebanyak 24 unit pesawat per tahun memang perlu menambah kawasan assembly atau perakitan. Namun hal itu bisa disiasati dengan memanfaatkan sejumlah hanggar kosong. Sehingga tidak perlu ada cost yang dikeluarkan terlalu besar.

"Untuk 24 unit per tahun memang perlu ada penambahan. Tapi ada hanggar kosong yang bisa dimanfaatkan. Jadi tidak terlalu besar investasinya," ujarnya.

Sejauh ini, dia menambahkan telah banyak perusahaan yang berminat membeli pesawat N219. Bahkan ada satu perusahaan asal dalam negeri yang ingin memesan 50 unit pesawat N219.

Tapi pihaknya, belum berani melakukan kontrak karena pesawat tersebut masih perlu melewati serangkaian pengujian untuk mendapat Type Certificate dari Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Kementerian Perhubungan.

"Memang banyak yang sudah mau beli. Tapi kita belum berani lakukan kontrak. Karena kita harus yakin (terlebih dahulu) pesawatnya sesuai apa yang akan saya deliver nantinya. Ini kan masih perlu tes-tes untuk perbaikan," ujarnya.

Untuk diketahui, pesawat N219 dirancang menerbangi daerah terpencil dengan kapasitas penumpang 19 orang. Pesawat karya anak bangsa ini juga bisa digunakan untuk mengangkut penumpang sipil, militer, barang, evakuasi medis hingga bantuan saat bencana alam.

Pesawat ini mampu mengangkut beban hingga 7.030 kg saat take off dan 6.940 kg saat mendarat. Kecepatan pesawat N219 bisa mencapai 210 knot dengan kecepatan ekonomisnya 190 knot.

Dapur pacu pesawat ini dilengkapi dengan dua mesin Pratt dan Whitney Aircraft of Canada Limited PT6A-42 masing-masing bertenaga 850 SHP dilengkapi dengan Hartzell 4-Blade Metal Propeller.



Credit  finance.detik.com

Sudah Ada Perusahaan Berniat Mau Borong 50 Unit Pesawat N219

Foto: detikBandung

Bandung - Pesawat N219 buatan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) yang dikembangkan bersama LAPAN sukses menjalani uji terbang keduanya. Pesawat karya anak bangsa ini sudah diminati banyak pembeli khususnya pasar dalam negeri.

Bahkan Direktur Utama PTDI Budi Santoso mengungkapkan telah ada salah satu perusahaan dalam negeri yang berniat membeli 50 unit pesawat N219. Namun dia belum mau menyebut nama perusahaan tersebut.

"Beberapa airline sudah menelpon saya ingin menjadi costumer pertama. Menurut saya, saya perlu kan launching costumer yang mau sekitar 50 buah (pesawat) dan ini sudah ada yang mau. Tapi enggak boleh disebut karena masih negosiasi," kata Budi, ditemui usai flight test kedua, di Landasan Pacu Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, Rabu (22/8/2017).

Selain itu, pihaknya juga belum berani untuk melakukan kontrak atau melakukan penjualan karena Pesawat N219 masih perlu melewati serangkaian pengujian untuk mendpat Type Certificate dari Direktorar Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Kementerian Perhubungan.

Type Certificate ini adalah sertifikasi kelaikan udara dari desain manufaktur pesawat yang dikeluarkan DKPPU Kementrian Perhubungan. Targetnya Type Certificate ini didapat 2018 mendatang sehingga bisa segera melakukan produksi secara masal.

"Memang banyak yang sudah mau beli. Tapi kita belum berani lakukan kontrak. Karena kita harus yakin (terlebih dahulu) pesawatnya sesuai apa yang akan saya deliver nantinya. Ini kan masih perlu tes-tes untuk perbaikan," ujarnya.

Untuk pangsa pasarnya sendiri, Budi menyatakan untuk sementara pihaknya melirik pasar dalam negeri terlebih dulu. Karena kebutuhan dalam negeri cukup besar. Setelah itu pihaknya akan mulai melirik pasar luar negeri.




Credit  finance.detik.com

Apakah Obama Boleh Menerima Kartu Diaspora Indonesia?

Salah satu kriteria untuk mendapat Kartu Diaspora adalah warga asing yang orang tuanya WNI. (EPA)

Jakarta - Kementerian Luar Negeri Indonesia rencananya akan mengeluarkan Kartu Diaspora bagi warga Indonesia yang menetap di luar negeri, termasuk di antaranya TKI dan kelompokeksil, maupun warga asing dengan orang tua Indonesia.
Tapi apa sebenarnya manfaat kartu? Berikut beberapa hal yang perlu diketahui mengenai Kartu Diaspora, yang diumumkan oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, pekan lalu.
Yang berhak mendapatkan?
Kartu Diaspora juga disebut dengan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri atau KMI-LN, akan diberikan kepada empat kategori warga.

1. WNI yang sudah tinggal di luar negeri secara permanen yang memiliki kartu izin tinggal (residence permit) atau WNI yang sudah menetap lebih dari dua tahun dan akan menetap permanen di suatu negara.
2. Mantan WNI yang mengambil kewarganegaraan baru
3. Anak mantan WNI
4. WNA yang orang tuanya adalah WNI

Berdasarkan kriteria di atas, maka TKI dan eksil juga dapat dapat mendaftar untuk mendapatkan kartu ini. Dan bisa jadi secara teoritis mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, memenuhi syarat pula untuk mendapatkanya karena ayah angkatnya adalah warga negara Indonesia.

Dengan fungsi sebagai kartu pengenal, maka yang mau mendaftar harus berusia di atas 18 tahun.
Namun pelajar yang bersekolah di luar negeri dan dan cucu dari mantan WNI tidak berhak mengajukan diri untuk mendapatkan Kartu Diaspora.
Mengapa dikeluarkan?
Niniek Kun Nasyatie, Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri Kementerian Luar Negeri -yang mengeluarkan kartu ini- menjelaskan kartu merupakan 'satu pengakuan dari pemerintah bahwa diaspora itu eksis dan bisa berperan'.
"Kalau kita memiliki basis data yang baik tentang sebaran potensi diaspora kita di luar negeri, itu kan juga akan bermanfaat bagi kita, terutama yang memiliki keahlian."

Kartu Diaspora diharapkan akan bermanfaat bagi para TKI karena paspor mereka sering berada di tangan majikan. (AFP)

Pada akhirnya, pemerintah berharap dapat bersinergi dengan diaspora Indonesia di luar negeri.
"Mempromosikan indonesia lewat jejaringnya, menjadi agen ekonomi kita. Tentu butuh take and give. Ya lewat kartu diaspora."
Apa manfaatnya?
Niniek mengatakan bahwa manfaat utama kartu adalah untuk memfasilitasi diaspora Indonesia.
"Fasilitasnya, misalnya, jika syarat untuk membuka perusahaan di Indonesia adalah KTP atau Kartu Keluarga, maka KMI-LN ini bisa dijadikan pengganti persyaratan tersebut," papar Niniek.
Dia menambahkan fasilitas-fasilitas dari Kartu Diaspora akan ditentukan oleh lembaga atau kementerian terkait.
Manfaatnya juga tak tertutup bagi para TKI dan kelompok eksil karena kartu -menurut Ninik- bisa pula menjadi alat perlindungan.
"Mereka kadang-kadang kan bisa kehilangan dokumen, paspor disita, dan sebagainya. Kartu ini mengidentifikasi dia sebagai warga negara Indonesia, sah punya izin tinggal dan sebagainya, datanya ada di kita," kata Niniek.
"Sehingga nanti dia bisa datang ke perwakilan, paspor saya hilang, karena itu sistemnya online dan bukan fisik sehingga bisa simpan di mana saja."

Salah satu manfaat kartu adalah mengizinkan para diaspora berinvestasi di sektor properti di Indonesia. (SONNY TUMBELAKA/AFP/Getty Images)

Bagi para eksil, Kartu Diaspora juga akan mempermudah akses masuk mereka ke Indonesia.
"Dengan kartu ini kita berharap imigrasi bisa menggunakannya sebagai referensi karena datanya sudah masuk. Jadi tidak setiap kali dia harus berikan dokumen pendukung lagi mengajukan visa lagi. Tinggal dengan kartu ini."
"Kemlu dan Imigrasi harus punya MOU (memorandum of understanding) mengenai hal ini."
Dalam waktu dekat Kemlu juga akan bekerjasama dengan perbankan nasional, yang diharapkan dapat menawarkan 'benefit' kepada para pemegang kartu, termasuk TKI.
"Misalnya ingin mengirim remitensi melalui online banking, akan 5% lebih murah, misalnya, dibanding dengan cara lain."
Bagaimana caranya?
Cukup sederhana dengan mendaftarkan diri lewat situs internet Kementerian Luar Negeri Indonesia.
Anda akan diminta mengisi formulir secara online dan mengunggah dokumen-dokumen pendukung.
Langkah terakhir adalah mendaftarkan diri atau menyerahkan permohonan ke perwakilan RI terdekat dari domisili pemohon kartu.



Credit  detik.com

PT Pindad dan Dirgantara Indonesia Akan Direlokasi ke Lahan Baru Seluas 10.000 Ha

Petugas memeriksa ekskavator Pindad Excava 200 warna kuning yang baru selesai diproduksi PT Pindad, di kawasan industri PT Pindad, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Jumat (4/8/2017). Pindad Excava 200 warna kuning ini adalah pesanan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 22 unit. Pindad Excava 200 merupakan ekskavator buatan dalam negeri pertama yang diharapkan mampu mendongkrak kemampuan industri nasional dalam memproduksi alat berat. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)



CB, JAKARTA - Perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yang masuk sektor industri strategis akan direlokasi ke satu tempat yang lokasinya terintegrasi.
Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo mencontohkan, fasilitas pabrik yang dimiliki PT Pindad di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, saat ini lokasinya tidak begitu luas untuk sebuah pabrik persenjataan.

"Ini kan tempatnya kecil, perlu direlokasi ke tempat. Ke satu lokasi yang ada pelabuhan, bandara dan sebagainya," ujar Gatot Nurmantyo di acara Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)  di Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, Rabu (23/8/2017).
Di kesempatan sama, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan lokasi seluas 10.000 ha yang cocok untuk dijadikan pusat pengembangan indutri strategis, termasuk untuk PT Pindad, PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia (DI).
"Saya sudah siapkan sepuluh ribu hektar untuk PT DI Pindad ada PT PAL. Nanti pindah ke situ," katanya.

Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo (paling kanan) dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (tengah) saat memaparkan rencana relokasi PT Pindad, PT Dirgantara dan PT PAL ke lokasi yang terintegrasi di Jakarta, Rabu (23/8/2017).

Ia menyebutkan, fasilitas pabrik Pindad saat ini hanya sekitar 30 - 40 ha di Kabupaten Bandung. Di lokasi baru, PT Pindad akan mendapatkan lahan seluas 3000 ha.
"Nanti kita kasih tiga ribut hektar, lebih gede kan."

Di mana lokasi baru tersebut, Ryamizard Ryacudu enggan membeberkan. Ia menyebut lokasi itu sudah ada dan saat ini tengah diatur bagaimana memindahkan fasilitas produksi industri strategis tersebut ke lokasi yang baru.





Credit  tribunnews.com

Markas Pindad dan PT DI Bakal ‎Pindah ke Lampung

CB, Jakarta - Pemerintah tengah mendorong perkembangan industri pertahanan guna mewujudkan Indonesia sebagai salah satu negara eksportir produk-produk pertahanan atau alutsista. Dukungan ini ditunjukkan dengan merelokasi pabrik produsen alat-alat pertahanan, yakni PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia (DI), dan PT PAL.
Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo mengungkapkan, dalam meningkatkan industri pertahanan nasional, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting. Selain itu, memindahkan basis perusahaan yang selama ini memproduksi alat-alat pertahanan.
"Membenahi yang sudah tidak feasible lagi, industri seperti PT Pindad di Bandung, kan tempatnya kecil. Jadi perlu direlokasi ke lokasi yang dekat dengan pelabuhan, bandara, dan lainnya," kata Gatot saat menghadiri Peluncuran dan Bedah Buku KKIP di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (23/8/2017).

Hal ini dibenarkan Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu. Ia mengatakan, pemerintah akan merelokasi pabrik PT DI, dan Pindad dari Bandung, Jawa Barat serta PT PAL di Surabaya Jawa Timur. Lampung merupakan lokasi yang dipilih sebagai basis produksi ‎tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu.
"PT DI, PAL, Pindad nanti pindah dari situ (Bandung dan Surabaya). Setelah ini saya mau ke Lampung untuk melihat," tutur Ryamizard.
‎Menurutnya, pemerintah sedang mencari tanah atau lahan di Lampung seluas 10 ribu hektare (ha). Pemerintah akan memberikan lahan ribuan ha kepada tiga BUMN tersebut untuk meningkatkan produksi dalam rangka pengembangan industri pertahanan nasional.
"Kalau lahan sudah didapat 10 ribu ha, bah‎kan kalau lebih dari itu lebih bagus. Karena sekarang kan Pindad luasnya cuma 26 ha sampai 40 ha, tapi nanti kita kasih sekitar 3 ribu ha. Lebih besar kan," jelasnya.
Menhan mengaku, rencana relokasi pabrik Pindad, PAL, dan PT DI masih dalam proses. Targetnya segera, dan relokasi ini akan dibiayai dari anggaran negara.

"Ini masih proses, butuh waktu 2-3 tahun, tapi kita harap bisa secepatnya. Untuk anggaran belum tahu, yang pasti dari negara. Karena kalau lima tahun lagi (realisasi pemindahan), tidak akan ada lagi tanahnya, jadi harus cepat," pungkas Ryamizard.







Credit  Liputan6.com

Temui Putin, PM Israel Ancam Menindak Militer Iran di Suriah

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (kanan) saat menemui Presiden Rusia Vladmir Putin di Sochi, Rabu (23/8/2017). Foto/REUTERS

 

SOCHI - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengancam akan menindak militer Iran di Suriah untuk mencegah ekspansi yang lebih luas. Ancaman itu disampaikan Netanyahu ketika menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Sochi.

Rusia telah melakukan intervensi dalam perang sipil Suriah sejak tahun 2915 untuk membela sekutunya Presiden Suriah Bashar al-Assad pada tahun 2015. Selain Rusia, Iran, milisi Hizbullah Libanon dan milisi Syiah lainnya juga membela Assad.

Israel khawatir kemenangan Assad dalam perang sipil—termasuk terhadap ISIS—pada  akhirnya bisa membuat militer Iran tinggal secara permanen di Suriah. Hal itu membuat Israel cemas karena selama ini merasa terancam oleh Teheran.

Dalam pertemuan dengan Putin di resor Sochi di kawasan Laut Hitam, Netanyahu mengatakan bahwa Iran berjuang untuk memperkuat pengaruhnya dari Teluk ke Laut Tengah.

”Iran sudah dalam perjalanan untuk mengendalikan Irak, Yaman dan sebagian besar sudah dalam praktik untuk mengendalikan Libanon,” kata Netanyahu kepada Putin.

”Kami tidak bisa melupakan satu menit pun bahwa Iran mengancam setiap hari untuk memusnahkan Israel,” lanjut Netanyahu, seperti dikutip Reuters, Kamis (24/8/2017).

“Israel menentang penguatan terus-menerus Iran di Suriah. Kami pasti akan membela diri dengan segala cara melawan (militer Teheran) dan ancaman apapun.”

Sejalan dengan lobi PM Netanyahu terhadap Moskow, Israel juga telah berusaha meyakinkan Washington bahwa Iran dan mitra gerilyanya menimbulkan ancaman umum yang lebih besar di wilayah Timur Tengah.

”Membawa kaum Syiah ke dalam lingkungan Sunni pasti akan memiliki banyak implikasi serius baik berkaitan dengan pengungsi maupun tindakan teroris baru,” kata Netanyahu.

”Kami ingin mencegah perang dan karena itulah lebih baik menaikkan alarm lebih awal untuk menghentikan kemunduran.”

Sementara itu, Putin dalam pertemuan yang disaksikan para wartawan tidak menanggapi ancaman Netanyahu terhadap militer Iran di Suriah. 

Namun Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, mengatakan bahwa zona de-eskalasi yang didirikan di Suriah, di mana Iran menjadi penjamin bersama Turki dan Rusia, telah menghasilkan kemajuan nyata dalam perjalanan untuk mengakhiri perang tragis di Suriah.

”Kami tahu posisi Israel terhadap Iran, tapi kami pikir Iran di Suriah memainkan peran yang sangat konstruktif,” kata Nebenzia.





Credit  sindonews.com

Bangun Pangkalan Militer di Suriah, Netanyahu Peringatkan Iran

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Foto/Istimewa

JERUSALEM - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengirim peringatan kepada Iran terkait niatannya untuk membangun basis militer di Suriah. Menurutnya hal itu akan menimbulkan masalah bagi Israel dan seluruh Timur Tengah.

"Agresi Iran belum mereda setidaknya mengikuti kesepakatan nuklir," kata perdana menteri garis keras itu.

"Ini juga menimbulkan masalah tidak hanya bagi Israel tapi juga untuk semua bangsa di Timur Tengah dan seluruh dunia," tudingnya seperti dikutip dari Xinhua, Rabu (23/8/2017).

Pernyataan itu dilontarkan Netanyahu sehari sebelum melakukan perjalanan untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di kota Sochi, Laut Hitam

Netanyahu mengatakan bahwa kepala badan intelijen nasional Mossad, Yossi Cohen, dan kepala Dewan Keamanan Nasional, Meir Ben-Shabbat, akan bergabung dengannya dalam pertemuan tersebut.

"Pertemuan tersebut akan berfokus pada upaya percepatan Iran untuk membangun kehadiran militer di Suriah," kata Netanyahu.

Israel dan Rusia sepakat untuk mengkoordinasikan tindakan militer di Suriah untuk menghindari bentrokan yang tidak disengaja dua tahun lalu. Sejak itu, Netanyahu dan Putin mengadakan beberapa pertemuan di Rusia.

Para pemimpin Israel secara konsisten menunjukkan kehadiran militer Iran yang meningkat di Suriah sebagai sumber keprihatinan.

Pada lebih dari satu kesempatan, Netanyahu memperingatkan bahwa Israel tidak mengizinkan basis Iran di samping perbatasannya dengan Suriah. Dia juga telah meminta Putin untuk tidak membiarkan situasi semacam itu jika terjadi kemungkinan kesepakatan untuk mengakhiri konflik enam tahun di Suriah.

Kunjungan Netanyahu ke Rusia terjadi di tengah serangkaian kemenangan tentara Presiden Bashar al-Assad dan sekutunya, Iran dan Hizbullah. 

Credit  sindonews.com

Kandidat Kanselir: Senjata Nuklir AS Harus Hengkang dari Jerman

Pangkalan militer Buechel, Jerman, lokasi penempatan sekitar 20 hulu ledak nuklir AS. Foto/Wikipedia

BERLIN - Kandidat Kanselir Jerman dari Partai Demokrat Sosial (SPD) Martin Schulz mengatakan, senjata nuklir Amerika Serikat (AS) harus dikeluarkan dari wilayah Jerman. Dia juga menyerukan diakhirinya ”spiral persenjataan” yang diajukan oleh Presiden AS Donald Trump.

”Sebagai (kandidat) Kanselir Jerman saya akan memperjuangkan penarikan senjata nuklir yang ditempatkan di Jerman,” kata pemimpin SPD itu di Trier, dalam sebuah kampanye.

Menurut laporan kantor berita DPA, sekitar 20 hulu ledak nuklir AS saat ini ditempatkan di sebuah pangkalan militer di Buechel, Jerman.

Schulz menjelaskan bahwa dia tidak seperti Angela Merkel, Kanselir Jerman saat ini. Dia sangat menentang tuntutan Presiden Trump bahwa setiap anggota NATO harus meningkatkan pengeluaran anggaran pertahanannya.

”Trump menginginkan persenjataan nuklir. Kami menolaknya,” kata Schulz, yang menambahkan bahwa posisinya juga berlaku untuk krisis Korea Utara.

”Lebih dari sebelumnya, konflik Korea Utara mengindikasikan perlunya pembatasan senjata, terutama perlunya perlucutan senjata nuklir,” papar Schulz, yang dilansir Kamis (24/8/2017).

Schulz dalam sebuah wawancara dengan RTL bulan ini menilai level Trump sebenarnya turun ke tingkat seperti diktator Korea Utara Kim Jong-un.

Berlin baru-baru ini mendukung sebuah rencana yang digagas Rusia dan China untuk mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea.

Secara khusus, Moskow dan Beijing menyerukan penghentian latihan perang gabungan AS dengan Korea Selatan. Sebagai gantinya, Korut harus membekukan program senjata nuklirnya. Namun, usulan kedua negara tersebut ditolak oleh Washington.

Credit  sindonews.com

Trump Ancam 'Bubarkan Pemerintah' demi Membangun Tembok AS-Meksiko

Presiden Amerika Serikat Donald John Trump menemui para pendukungnya di Pheonix, Arizona, Selasa (22/8/2017) waktu setempat. Foto. Foto/Fox News

PHEONIX - Presiden Donald Trump mengancam akan “membubarkan pemerintahnnya” jika Kongres mencegahnya untuk membangun tembok pemisah Amerika Serikat (AS)-Meksiko. Pembangunan tembok perbatasan ini merupakan janjinya selama kampanye pemilu presiden 2016.

”Percayalah, jika kita harus menutup pemerintahan kita, kita sedang membangun tembok itu,” kata Trump di depan para pendukungnya di Phoenix, Arizona.

Para pendukung menyambut pernyataan Trump tersebut. ”Bangunlah tembok itu. Bangunlah tembok itu. Bangunlah tembok itu,” teriak massa pro-Trump, yang dilansir Fox News, semalam (23/8/2017).

Kongres yang dikuasai Partai Republik belum mengeluarkan resolusi pengeluaran seperti yang dituntut Trump untuk menjaga agar pemerintah AS tetap beroperasi penuh. Kebuntuan Kongres dan pemerintah Trump ini bisa memicu “shutdown”, kondisi tidak berjalannya pemerintahan AS karena pengeluaran anggaran tak disetujui parlemen.

Pada akhir Juli lalu, Kongres meloloskan paket resolusi pengeluaran anggaran termasuk anggaran USD1,6 miliar untuk tahap awal pembangunan tembok pemisah AS-Meksiko. Jika jadi dibangun, proyek tembok pemisah itu diprediksi menelan biaya puluhan miliar dollar AS.

Trump bersikeras untuk membangun tembok pemisah guna membendung arus imigran ilegal seperti yang dia janjikan selama kampanye pemilu presiden. Dia berjanji mulai membangun tembok mulai 1 Oktober mendatang.

”Jika presiden mengejar jalan ini, melawan keinginan baik Partai Republik maupun Demokrat, dan juga mayoritas rakyat Amerika, dia akan menuju penghentian pemerintahan, yang tidak akan disukai siapapun dan tidak akan mencapai apapun,” kata Senator Chuck Schumer. 

Credit  sindonews.com

Clapper: Menakutkan jika Trump Akses Nuklir untuk Kim Jong-un

Presiden Amerika Serikat Donald John Trump menemui para pendukungnya di Pheonix, Arizona, Selasa (22/8/2017) waktu setempat. Foto. Foto/REUTERS/Joshua Roberts

WASHINGTON - James Clapper, mantan direktur intelijen nasional (DNI) Amerika Serikat (AS) meragukan kemampuan dan kebugaran Donald Trump menjadi presiden. Menurutnya, akan menakutkan jika Trump dalam kondisi bimbang mengakses kode nuklir untuk mengatasi pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un.

Kekhawatiran mantan pemimpin intelijen era Presiden Obama ini muncul setelah Presiden Trump memimpin sebuah demonstrasi bergaya kampanye di Phoenix, Arizona, pada hari Selasa.

Clapper meragukan kondisi fisik dan kemampuan miliarder New York itu dalam memimpin AS. Terlebih, satu-satunya orang Amerika yang berhak mengakses kode nuklir untuk menyerang target hanya presiden.

Ditanya jurnalis CNN, Don Lemon, apakah kekhawatiran kondisi Trump itu bisa menjadi ancaman keamanan nasional AS, Clapper menjawab; ”Ya, tentu saja dia bisa.”

”Sekali lagi, setelah memahami tuas yang bisa dilakukan seorang presiden, sejujurnya saya khawatir, Anda tahu, itu akses terhadap kode nuklir,” ujar Clapper.

”Saya khawatir tentang aksesnya ke kode nuklir jika dia memutuskan untuk melakukan sesuatu dalam keadaan bimbang untuk mengatasi Kim Jong-un. Ini sangat menakutkan,” katanya, yang dilansir semalam (23/8/2017).

Clapper memberikan contoh hipotetis di mana pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dapat memprovokasi Trump agar kehilangan kesabarannya.

”Sebenarnya tidak ada yang bisa menghentikannya,” ujar Clapper. ”Seluruh sistem dibangun untuk memastikan respons yang cepat jika perlu. Jadi, sangat sedikit kontrol yang Anda tahu, menggunakan opsi nuklir sangat menakutkan.”

Presiden Trump di hadapan para pendukungnya di Arizona mengklaim bahwa  Kim Jong-un sudah mulai menghormati AS.

”Dan Anda melihat apa yang terjadi di Korea Utara,” kata Trump. ”Tiba-tiba, saya tidak tahu, siapa yang tahu, tapi saya bisa memberi tahu Anda, apa yang saya katakan, itu tidak cukup kuat, beberapa orang bilang itu terlalu kuat, itu tidak cukup kuat,” ujarnya mengacu pada ancaman respons “api dan amarah” AS jika Kim Jong-un menyerang AS dan sekutunya.

”Saya menghormati kenyataan bahwa dia mulai menghormati kami. Dan mungkin, mungkin tidak, tapi mungkin, sesuatu yang positif bisa terjadi,” kata Trump. 

Credit  sindonews.com

Lebih dari 100 Jet Canggih F-35 Siap Kepung Korut

Sekitar 100 jet tempur F-35 siap mengepung Korut. Foto/Istimewa

SEOUL - Jet tempur canggih milik Amerika Serikat (AS), F-35, akan lebih banyak dikirim ke Korea Selatan (Korsel) dan Jepang. Demikian laporan kantor berita Yonhap.

Pada awal 2020-an, AS, Jepang dan Korea Selatan (Korsel) dapat memiliki lebih dari 100 jet F-35 yang ditempatkan dekat dengan Korea Utara (Korut).

Skuadron jet tempur jenis stealth itu sudah ditempatkan di Marine Corps Air Station Iwakuni di Jepang. Skuadron ini telah ambil bagian dalam latihan gabungan di Korsel pada bulan Maret lalu.

Delapan pesawat tempur F-35B menunjukkan kemampuan penyerangan yang presisi selama latihan bulan Maret yang dikenal sebagai Foal Eagle.

Angkatan Udara AS juga menempatkan jet tempur F-35A dari Skuadron Tempur ke-34 ke Pangkalan Udara Kadena di Pangkalan Angkatan Udara Okinawa, Jepang, dan Osan di Korsel pada akhir 2017.

"Sebanyak 40 pesawat tempur F-35 akan dikirim ke Korea Selatan pada 2021," menurut Yonhap seperti disadur dari laman UPI, Rabu (23/8/2017).

F-35 Lightning II keluaran Lockheed Martin mempunyai kecepatan maksimum Mach 1.6. Pesawat ini adalah pesawat tempur multirole satu tempat duduk tunggal, yang dapat digunakan oleh negara puluhan di Asia Timur Laut.

F-35A dapat dilengkapi dengan empat rudal, termasuk dua GBU-31 Joint Direct Attack Munition dari darat ke darat dan dua rudal udara ke udara AIM-120C.

Korea Utara (Korut) sendiri telah mengakuisisi sistem radar untuk mempersiapkan kemungkinan serangan F-35A dan telah mengerahkan lebih dari 40 rudal SA-5 Gammon ke darat di dekat Pyongyang, menurut laporan tersebut. 

Credit  sindonews.com

China Kesal Dijatuhi Sanksi AS atas Tuduhan Danai Nuklir Korut

Presiden China Xi Jinping saat bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Foto/REUTERS

BEIJING - Pemerintah China kesal setelah beberapa perusahaan dan individu Beijing dijatuhi sanksi sepihak oleh Amerika Serikat (AS). Sanksi itu dijatuhkan atas tuduhan mendukung dan mendanai program nuklir dan rudal balistik Korea Utara (Korut).

Beijing mendesak Washington mencabut sanksi sepihak yang diumumkan Departemen Keuangan AS. Tindakan pemerintah Donald Trump seperti itu dianggap tidak berkontribusi untuk meredakan krisis Korea.

Ada 16 individu dan perusahaan China dan Rusia yang dijatuhi sanksi sepihak oleh Washington karena melakukan bisnis dengan Korea Utara yang pada akhirnya ikut mendukung dan mendanai program nuklir dan rudal balistik Pyongyang. Individu dan perusahaan kedua negara itu dianggap AS melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.

”China menentang pengenaan sanksi sepihak di luar kerangka Dewan Keamanan PBB, terutama 'yurisdiksi lengan panjang' yang dikenakan pada entitas ataupun individu China oleh negara lain sesuai dengan hukum nasional mereka. Posisi kami jelas dan konsisten,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying kepada wartawan.



“Beijing selalu melakukan implementasi yang komprehensif dan sungguh-sungguh dari resolusi DK PBB,” lanjut Hua. China, ujar dia, akan menghukum siapapun yang tertangkap melanggar sanksi berdasarkan hukum China.

Hua menembahkan, tindakan sepihak AS selain tak berkontribusi untuk memecahkan masalah di Semenanjung Korea juga merusak kepercayaan China-AS.

Salah satu perusahaan China yang terkena sanksi baru AS, Dandong Rich Earth Trading Co, telah menolak keras tuduhan melanggar resolusi DK PBB. Departemen Keuangan AS menuduh perusahaan itu membeli bijih vanadium dari Korea Utara.

”Kami tidak mengimpor bijih vanadium dari Korea Utara. Kami mengimpor produk vanadium dan disuling dari kotoran batubara. Produk ini tidak dikenai sanksi. Itu sebabnya kami bisa mendaftarkan impor masing-masing dengan layanan bea cukai China,” kata Li Xiaoguang, seorang manajer di perusahaan tersebut kepada RIA Novosti yang dilansir Kamis (24/8/2017).

Dia juga menolak tuduhan bahwa bisnis perusahaan tersebut membantu program nuklir dan rudal Pyongyang.

Selain China, Rusia juga kesal karena perusahaan dan empat individu Moskow dijatuhi sanksi sepihak oleh AS atas tuduhan serupa. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov menyatakan kekecewaan dan memperingatkan Washington bahwa Moskow akan melakukan tindakan pembalasan.

”Dengan latar belakang yang menyedihkan ini, pernyataan oleh perwakilan AS mengenai keinginan untuk menstabilkan hubungan bilateral terdengar sangat tidak meyakinkan,” kata Ryabkov dalam sebuah pernyataan.

“Kami selalu menganjurkan dan akan terus menganjurkan upaya untuk menyelesaikan perbedaan yang ada melalui dialog. Selama beberapa tahun terakhir, Washington seharusnya memahami gagasan bahwa kita menganggap bahasa sanksi tidak dapat diterima, dan tindakan semacam itu hanya menghambat penyelesaian masalah sebenarnya. Sejauh ini, bagaimanapun, tampaknya mereka telah gagal untuk memahami kebenaran yang nyata ini.”


Credit  sindonews.com

China Menentang Sanksi Sepihak AS

Sejumlah entitas dan individu China dijatuhi sanksi oleh AS karena dianggap mendanai nuklir Korut. Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian

WASHINGTON - China menentang langkah Amerika Serikat (AS) yang menjatuhkan sanksi kepada perusahaan dan individu yang melakukan perdagangan dengan Korea Utara (Korut). Beijing mengatakan bahwa keputusan oleh pemerintahan Donald Trump itu akan merusak hubungan kedua negara.

Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada 10 perusahaan dan enam individu dari China dan Rusia. Entitas dan individu dari China dan Rusia itu disebut telah melakukan bisnis dengan Korut dengan cara yang bisa meningkatkan program rudal dan nuklir negara itu.

Namun Kedutaan Besar China di Washington menegaskan bahwa pemerintahnya menerapkan sepenuhnya resolusi Dewan Keamanan PBB untuk Korut. China pun siap menghukum siapapun yang tertangkap karena melanggar sanksi Dewan Keamanan berdasarkan hukum China.

"China menentang sanksi sepihak dari kerangka Dewan Keamanan PBB, terutama 'yurisdiksi lengan panjang' atas entitas dan individu China yang dilakukan oleh negara manapun sesuai dengan hukum nasionalnya," bunyi pernyataan yang dikeluarkan Kedubes China.

"Kami sangat mendesak AS untuk segera memperbaiki kesalahannya, agar tidak mempengaruhi kerja sama bilateral mengenai isu-isu yang relevan," sambung pernyataan itu seperti dikutip dari Washington Post, Rabu (23/8/2017).

Perusahaan-perusahaan asal China sendiri menolak berkomentar atas penjatuhan sanksi tersebut.

China menyumbang sekitar 90 persen dari perdagangan Korut. Namun pada bulan ini mereka menangguhkan impor produk bijih besi, besi, timah hitam, batubara dan makanan laut dari Korut, untuk mematuhi sanksi PBB.

China, yang merupakan sekutu dan mitra ekonomi utama Korut telah berulang kali mendesak Pyongyang untuk menghentikan program senjata. Beijing juga mendesak Korea Selatan dan AS menghentikan latihan militer untuk meredam ketegangan. 

Credit  sindonews.com

Danai Nuklir Korut, Entitas Rusia dan China Dihajar Sanksi AS

Rudal-rudal Korea Utara saat dipamerkan dalam parade militer. Foto/REUTERS

WASHINGTON - Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) mengumumkan sanksi baru terhadap entitas China dan Rusia atas tuduhan mendanai dan memfasilitasi program nuklir dan rudal balistik Korea Utara (Korut).

Sanksi Washington dengan klaim menjalankan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) ini bertujuan untuk lebih mengisolasi perusahaan dan individu di luar Korea Utara yang memberikan dukungan utama terhadap program nuklir Pyongyang.

”Sebagai hasil dari tindakan hari ini, setiap properti atau kepentingan orang-orang yang ditunjuk (di daftar sanksi), yang dimiliki atau dikendalikan oleh orang-orang AS atau berdiri di AS harus diblokir, dan orang-orang AS pada umumnya dilarang untuk berurusan dengan mereka,” kata departemen tersebut dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir CNN, Rabu (23/8/2017).

Menurut daftar Departemen Keuangan AS, ada16 etintas dan individu Rusia dan China yang “dihajar” sanksi.”(Mereka) membantu orang-orang yang sudah ditunjuk yang mendukung program rudal nuklir dan balistik Korea Utara, berurusan dengan perdagangan sektor energi Korea Utara, memfasilitasi ekspor pekerja, dan memungkinkan badan Korea Utara yang berwenang mengakses AS dan sistem keuangan internasional,” lanjut pernyataan Departemen Keuangan Pemerintah Donald Trump.

Menteri Keuangan AS Steve Mnuchin menegaskan bahwa Washington bertekad meningkatkan tekanan terhadap rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korut.”Terus meningkatkan tekanan pada Korea Utara dengan menargetkan mereka yang mendukung kemajuan program rudal nuklir dan balistik dan mengisolasi mereka dari sistem keuangan Amerika,” kata Mnuchin.

Entitas China dan Rusia yang dijatuhi sanksi ini termasuk di antaranya perusahaan energi, pedagang batubara dan minyak, eksportir tenaga kerja dan fasilitator penghindaran sanksi.

Setidaknya, tiga perusahaan batubara China, yakni  Dandong Zhicheng Metallic Materials Co., Ltd. (Zhicheng), JinHou International Holding Co., Ltd. dan Dandong Tianfu Trade Co, Ltd telah dijatuhi sanksi AS. Ketiganya dituduh mengimpor batubara Korut tahun 2013-2016 dengan nilai hampir USD0,5 miliar.

Perusahaan yang berbasis di Moskow, Gefest-M LLC dan direkturnya, Ruben Kirakosyan, juga telah dikenai sanksi Washington. Perusahaan ini dituduh memfasilitasi penjualan logam ke entitas Korea Utara yang terkait dengan program rudal rezim Kim Jong-un.

“Tidak dapat diterima bagi individu dan perusahaan di China, Rusia dan tempat lain untuk memungkinkan Korea Utara menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk mengembangkan senjata pemusnah massal dan mengguncang kawasan ini,” kata Mnuchin.

”Kami mengambil tindakan yang konsisten dengan sanksi PBB untuk menunjukkan bahwa ada konsekuensi bagi yang menentang sanksi dan memberikan dukungan kepada Korea Utara.” 

Credit  international.sindonews.com

Maduro merespons sanksi ekonomi AS

Presiden Venezuela Nicolas Maduro (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

Karakas, Venezuela (CB) - Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Selasa (22/8) mengumumkan pemerintahnya siap melakukan tindakan untuk mempertahan negeri tersebut dari sanksi ekonomi AS.

Ketika berbicara dalam satu taklimat di Ibu Kota Venezuela, Karakas, Presiden itu mengatakan Washington "merencanakan blokade keuangan, minyak dan perdagangan", yang akan memperburuk kondisi ekonomi di Venezuela.

"Langkah ekonomi yang sedang disiapkan oleh pemerintah AS akan memperburuk situasi ekonomi di Venezuela," Maduro menjelaskan, sebagaimana dikutip Xinhua, Rabu siang. Ia menambahkan bahwa hubungan bilateral berada pada tahap paling buruk.

Maduro mengatakan ancaman campur-tangan militer oleh Presiden AS Donald Trump takkan menghentikan Venezuela menyelenggarakan pemilihan presiden pada 2018.

"Jika Trump hadir di puncak campur-tangan militer, masih akan ada pemilihan presiden di Venezuela," kata Maduro, sebelum menyeru Paus Fransiskus agar membantu menurunkan "ancaman militer tersebut".

Maduro mengatakan kepada rakyat Venezuela bahwa negara mereka berada di "pusat operasi global" yang berusia menyelaraskan sumber daya nasional.

Namun, ia tetap mengatakan masih ada pilihan untuk memulai dialog dengan AS dan ia akan mengirim surat kepada timpalannya dari AS.

"Saya tak ingin berbicara dengan Trump, mengapa saya tak mau berbicara dengan dia? Saya beritahu kalian lagi, Presiden Trump, apa pun masa depan hubungan kita, mungkin anda dan saya mesti berbicara," kata Maduro.

"Saya yakin bahwa jika ia membaca (surat) itu, banyak yang bisa berubah menjadi lebih baik ... Saya harap setidaknya ia menjawab surat yang akan saya kirim," katanya.

Akhirnya, ia menyerukan dikeluarkannya surat penangkapan internasional dan pemberitahuan merah Interpol terhadap mantan jaksa agung Venezuela Luisa Ortega Diaz, dan suaminya, German Ferrer --yang telah melarikan diri ke Kolombia, lalu Brazil.

Maduro menyebut mereka "buron kehakiman" dan menuduh mereka terlibat dalam kasus pungli serta menjadi agen asing.

Credit  antaranews.com

Kim Jong-un Perintahkan Perbanyak Rudal Korut

 

Sejumlah pengamat menganggap kunjungan Kim Jong-un ke Akademi Ilmu Pertahanan Korut mengungkapkan kemajuan teknologi senjata rudal Pyongyang yang semakin pesat. (KCNA via REUTERS)

Jakarta, CB -- Korea Utara mengungkap rencana pengembangan program rudal terbarunya, setelah pemimpin tertinggi negara, Kim Jong-un, memerintahkan peningkatan produksi mesin roket dan hulu ledak rudal balistik antarbenua (ICBM).

Pada Rabu (23/8), media pemerintah Korut, KCNA, merilis sejumlah gambar yang menunjukkan Kim tengah mengunjungi Institut Materi Kimia di Akademi Ilmu Pertahanan Korut.

KCNA menyebut Kim membanggakan lembaga yang dianggapnya sebagai pahlawan negara itu. Sebab, selama ini Akademi Ilmu Pertahanan Korut menjadi ujung tombak pengembangan rudal Korut.

"Dia menginstruksikan institut tersebut memproduksi lebih banyak mesin roket bahan bakar padat dan hulu ledaknya," bunyi laporan KCNA seperti dikutip AFP.

Dengan setelan hitamnya, Jong-un terlihat berdiri di samping tabung cokelat besar yang disebut pengamat dari Institut Middlebury Amerika Serikat, Joshua Pollack, sebagai "silinder lilitan serat, tampaknya roket berdiameter besar yang sedang dibuat."

Foto-foto lain yang dirilis oleh surat kabar Korut, Rodong Sinmun, juga menunjukkan bahwa instrumen tersebut termasuk dalam skema pengembangan rudal yang sedang memasuki tahap proses produksi.

Laporan itu pun dianggap sejumlah pengamat bersifat faktual, benar-benar menunjukkan ambisi dan kemajuan teknologi senjata Korut yang semakin pesat.

"Melalui laporan ini, Korut menggembar-gemborkan kemajuannya untuk memproduksi mesin rudal Hwasong-14 dan kesiapan mereka meluncurkan rudal kapal selam dengan kaliber yang lebih besar, Pukguksong-3," ucap Lee Chun-Geun dari Institut Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Korea Selatan.

Jong-un mengambil alih kepemimpinan sang ayah yang meninggal pada 2011 lalu. Sejak itu, ia terus mempercepat pengembangan senjata nuklir dan rudal negaranya meski terus dijatuhi sanksi berat oleh masyarakat internasional.

Hingga kini, PBB telah melayangkan tujuh rangkaian sanksi pada Pyongyang. Namun, tampaknya isolasi ekonomi tersebut belum cukup membungkam ancaman nuklir dan rudal negara tersebut.

Juli lalu, Korut masih meluncurkan uji coba ICBM terbaru yang dianggap sejumlah pengamat bisa menjangkau wilayah AS seperti Alaska, Chicago, hingga Los Angeles.

Dua pekan lalu, Korut bahkan mengungkapkan rencannya rudal ke Guam, salah satu wilayah AS di Pasifik, di tengah silih ancam perang antara kedua negara.

Credit  CNN Indonesia

Korut Ingatkan AS Tak Boleh Lupa Musuhnya Bersenjata Nuklir

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menemui para tentara Pyongyang. Foto/KCNA

PYONGYANG - Rezim Korea Utara (Korut) meledek Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mereka sebut hobi mengumbar ego aneh di Twitter. Pyongyang juga mengingatkan Washington untuk tak lupa bahwa musuhnya bersenjata nuklir dan rudal balistik.

Ledekan melalui editorial kantor berita negara Korut, KCNA, ini muncul beberapa jam setelah Trump mengklaim pemimpin Pyongyang Kim Jong-un sudah mulai menghormati Washington.

“Trump secara teratur mem-posting artikel aneh dari pemikiran yang didorong egonya di Twitter dan semburan sampah untuk membuat asistennya mengalami masa sulit,” tulis KCNA.
Latihan perang gabungan AS dan Korea Selatan kembali disinggung Korut. ”Latihan ini terlalu radikal dan berbahaya untuk membungkus tindakan genting yang dianggap sebagai latihan 'tahunan' dan 'defensif’,” lanjut editorial KCNA, yang dikutip Kamis (24/8/2017).

”AS tak boleh lupa bahwa musuhnya dipersenjatai dengan senjata nuklir dan rudal balistik,” imbuh editorial itu. ”AS harus terbangun dari cara lama mereka berpikir bahwa tanah mereka aman dan kematian ada di pihak lain.”



Terkait latihan perang gabungan AS dan Korea Selatan, Korut memperingatkan bahwa militer Pyongyang tidak akan hanya duduk. ”Dan melihat perilaku orang-orang bodoh yang darahnya dibakar dengan dendam,” sambung editorial media rezim Kim Jong-un.

Publikasi kantor berita itu menyebut Korea Selatan sebagai boneka dan binatang peliharaan AS. “Yang menyematkan harapan pada orang gila,” tulis KCNA menyindir Trump.

Sebelumnya, Presiden Trump di depan para pendukungnya di Arizona mengklaim bahwa  Kim Jong-un sudah mulai menghormati AS.

”Dan Anda melihat apa yang terjadi di Korea Utara,” kata Trump. ”Tiba-tiba, saya tidak tahu, siapa yang tahu, tapi saya bisa memberi tahu Anda, apa yang saya katakan, itu tidak cukup kuat, beberapa orang bilang itu terlalu kuat, itu tidak cukup kuat,” ujarnya mengacu pada ancaman respons “api dan amarah” AS jika Kim Jong-un menyerang AS dan sekutunya.

”Saya menghormati kenyataan bahwa dia mulai menghormati kami. Dan mungkin, mungkin tidak, tapi mungkin, sesuatu yang positif bisa terjadi,” kata Trump.

Credit  sindonews.com

Lima Tewas akibat Bom Taliban di Kantor Polisi Afghanistan

 

Ilustrasi bom mobil di Afghanistan. (Reuters/Anil Usyan)

Jakarta, CB -- Serangan bom mobil di sebuah kantor polisi di selatan Afghanistan menewaskan lima orang dan melukai puluhan lainnya, termasuk anak-anak.

"Pelaku bom bunuh diri meledakkan sebuah mobil sekitar pukul 08.00 waktu lokal di tempat parkir dekat kantor polisi di Lashkar Gah," tutur juru bicara Gubernur Helmand, Omar Zhwak, Rabu (23/8).

Zhwak mengatakan perempuan dan anak-anak turut menjadi korban bom tersebut. Pemerintah menyebut serangan itu dilakukan oleh kelompok Taliban.

Direktur rumah sakit provinsi Mauladad Tabihdad mengatakan sekitar 30 orang korban luka telah mendapat perawatan medis. Sebagian besar di antara mereka adalah anak-anak.

Sementara itu, dari lima orang yang tewas, empat di antaranya adalah dua perempuan dan dua tentara.

Diberitakan AFP, juru bicara kepolisian, Salam Afghan, mengatakan pelaku mengincar sejumlah kendaraan militer yang terparkir di halaman kantor mereka.

Serangan ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump berniat menambah personelnya di Afghanistan.

Pentagon berencana menambah sekitar 4.000 pasukan ke negara di Asia Selatan itu untuk membantu tentara Afghanistan memberangus Taliban.

Taliban masih menjadi ancaman keamanan bagi pemerintah dan rakyat di negara tersebut.

Sejauh ini, ratusan warga hingga personel tentara Pemerintahan Presiden Ashraf Ghani sudah menjadi korban kekejaman pemberontak yang pernah menguasai negara sekitar 1996-2001 lalu itu.

Keputusan AS ini pun disambut ultimatum Taliban yang melayangkan surat terbuka pada Donald Trump.

Dalam suratnya, Taliban meminta AS tak menambah pasukan dan segera menarik mundur tentaranya dari Afghanistan.

Kelompok militan itu pun menganggap okupasi tentara asing sebagai "pendorong utama perang" di Afghanistan.

Credit  cnnindonesia.com

Komandan Perang AS yang Kecelakaan Resmi Dicopot

Ilustrasi Angkatan Laut Amerika. Komandan Armada Ketujuh AS resmi dipecat menyusul serangkaian kecelakaan yang melibatkan kapal perang di Asia. (US Navy/CPO John Hageman/Handout via Reuters)

Jakarta, CB -- Angkatan Laut Amerika Serikat menyatakan telah mencopot Komandan Armada Ketujuh Laksamana Madya Joseph Aucoin menyusul serangkaian tabrakan yang melibatkan kapal perang terjadi di Asia dalam setahun terakhir.

Pencopotan Aucoin dilakukan beberapa hari setelah kecelakaan terkini antara kapal penghancur rudal dan kapal pedagang di timur Singapura dan Malaysia. Insiden ini menjadi kali keempatnya kapal perang AS mengalami tabrakan.

"Laksamana Scott Swift, komandan Armada Pasifik AS, hari ini membebastugaskan komandan Armada Ketujuh, Laksamana Madya Joseph Aucoin, karena kehilangan kepercayaan akan kemampuan kepemimpinannya," kata Angkatan Laut dalam pernyataan pers yang dikutip Reuters, Rabu (23/8).

Swift yang mengunjungi Jepang untuk membebastugaskan Aucoin memerintahkan Laksamana Muda Phil Sawyer untuk segera mengambil alih tugas mengomando pasukan kuat Negeri Paman Sam.

Aucoin memang akan mengundurkan diri bulan depan dan Sawyer, wakil komandan Armada Pasifik yang ahli dalam bidang kapal selam, sudah disebut-sebut akan menjadi penggantinya. Aucoin menjalani karirnya di Angkatan Laut sebagai navigator jet tempur F-14.

Armada Ketujuh yang bermarkas di Jepang mengoperasikan sebanyak 70 kapal, termasuk satu-satunya kapal induk AL yang dikerahkan jauh dari daratan utama. Selain itu, ada pula 140 pesawat dan 20 ribu pelaut.

Wilayah operasinya seluas 124 juta kilometer persegi dari markas di Jepang, Korea Selatan dan Singapura.

Insiden terbaru melibatkan USS John S McCain yang bertabrakan dan kapal tanker pedagang Alnic MC bertabrakan pada Senin pagi di timur Selat Malaka.

Sepuluh pelaut yang ditugaskan di kapal itu menghilang usai kecelakaan dan Swift mengatakan "beberapa" jenazah para korban telah ditemukan.

Tabrakan tersebut membuat AL, tidak biasanya, memerintahkan penghentian operasi selama satu hari.

Tren ini menuntut langkah yang lebih keras," kata Laksamana John Richardson, kepala operasi angkatan laut AS. Swift mengatakan Armada Pasifik akan melaksanakan penghentian operasi itu dan memerintahkan unitnya untuk beristirahat selama 24 jam mulai Senin yang akan datang (27/8).

Angkatan Laut dan Korps Marinir AS menemukan jenazah korban di kompartemen yang terisolasi di dalam kapal setelah berlabuh di pangkalan di Singapura, kata Swift.

Sementara itu, Angkatan Laut Kerajaan Malaysia menemukan satu jenazah di lautan dan para petugas sedang berupaya mengidentifikasi apakah itu salah satu dari 10 pelaut yang menghilang.

Credit  CNN Indonesia

Jokowi-Sekjen Partai Komunis Vietnam Bahas Sengketa Maritim

Presiden Jokowi dan Sekjen Partai Komunis Vitenam membahas penyelesaian sengketa maritim kedua negara yang hingga kini masih kerap memicu ketegangan. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Jakarta, CB -- Presiden Joko Widodo dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vitenam, Nguyen Phu Trong, membahas penyelesaian sengketa maritim kedua negara yang hingga kini masih kerap memicu ketegangan.

“Respons Sekjen Nguyen saat berbicara mengenai sengketa maritim sangat baik. Beliau sebagai negarawan mendorong dan menginstruksikan agar masalah tersebut bisa cepat diselesaikan,” ujar Duta Besar RI untuk Vietnam, Ibnu Hadi, usai menghadiri acara makan malam menyambut kedatangan Nguyen di Jakarta, Rabu (23/8).

Selama ini, Vietnam tak mengakui Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang merujuk pada Konvensi PBB mengenai Hukum Kelautan (UNCLOS) 1982. Konvensi tersebut memberi hak setiap negara untuk mengklaim perairan lepas sepanjang 200 mil dari daratan terluar sebagai ZEE-nya.

Karena masalah ini, sering terjadi insiden di ZEE Indonesia. Insiden terakhir terjadi sekitar akhir Juli lalu, ketika patroli Angkatan Laut Indonesia dituduh menembak kapal ikan Vietnam hingga melukai empat nelayannya yang mencoba mendekati ZEE di sekitar kepulauan Natuna utara, dekat Laut China Selatan.

Untuk mencegah konflik semacam ini, Jokowi dan Nguyen pun meneken Letter of Intent (LoI) antara Badan Keamanan Laut RI (Bakamla) dan Vietnam Coast Guards.

“Kami berharap LoI tersebut bisa menghindari terjadinya konflik maritim. Dengan LoI ini diharapkan koordinasi antara Bakamla dan Vietnam Coast Guards semakin cepat,” tutur Ibnu.

Selain LoI, dalam kunjungan pertama ke Indonesia ini, Sekjen Nguyen juga meneken lima nota kesepahaman (MoU). Tiga dari lima MoU itu mencakup kerja sama Jakarta dan Hanoi dalam bidang pendidikan, industri perdagangan batu bara, kerja sama eksplorasi gas alam, dan penguatan penegakan hukum.

Pertemuan dengan Jokowi ini merupakan bagian dari rangkaian lawatan Nguyen di Indonesia. Ia tiba di Jakarta pada Selasa (22/8) siang dan langsung menemui pimpinan DPR, MPR, serta DPD RI.

Dalam kunjungannya, pemimpin paling berkuasa di Vietnam ini membawa serta menteri luar negeri, menteri pendidikan, menteri pariwisata dan kebudayaan, menteri pendidikan, menteri perdagangan dan pembangunan pedesaan, juga menteri perindustrian dan perdagangan.

Credit  CNN Indonesia

Indonesia-Vietnam Sepakati Aturan Laut China Selatan

 

Selain soal aturan di LCS, kedua negara juga bersepakat mempercepat proses perundingan di limitasi batas zona ekonomi eksklusif Indonesia dan Vietnam. (CNN Indonesia/Christie Stefanie).

Jakarta, CB -- Presiden Joko Widodo mengatakan, pengaturan pedoman perilaku di Laut China Selatan (LCS) menjadi topik yang dibahas dalam pertemuan bilateral bersama Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong dan perwakilan Vietnam di Istana Merdeka, Jakarta.

"Kami menyambut baik kemajuan yang dicapai dalam code of conduct yang akan mendasari pengaturan norma komprehensif di Laut China Selatan," kata Jokowi di Istana Merdeka, Rabu (23/8).

Beberapa bulan lalu, sempat terjadi gesekan antara Indonesia dan Vietnam di LCS. Otoritas Vietnam mengklaim angkatan laut Indonesia menembak dan melukai empat nelayan mereka di LCS.

Berdasarkan koordinat yang diberikan otoritas Vietnam, penembakan itu terjadi di dekat area yang oleh Indonesia kini disebut sebagai Laut Natuna Utara tersebut.

Sebelumnya, konflik di kawasan LCS semakin memanas dan mengakibatkan Vietnam menghentikan pengeboran.

Oleh sebab itu, kerja sama ini disambut baik Vietnam. Sekjen PKV Nguyen bahkan mengungkapkan kepuasannya terkait hal ini. Menurutnya, kesepakatan ini akan membawa hal baik bagi Vietnam dan Indonesia.

"Saya puas pertemuan ini akan meningkatkan hubungan dan membawa hal baik, utamanya kontribusi dari seluruh pihak, termasuk masyarakat," kata Nguyen. 

Selain soal aturan di LCS, kedua negara juga bersepakat mempercepat proses perundingan di limitasi batas zona ekonomi eksklusif Indonesia dan Vietnam, menindaklanjuti usulan pelestarian perikanan (sustainable fisheries), dan mengatasi pencurian ikan.

Jokowi juga meminta Nguyen memberikan perlindungan dan fasilitas bagi investor Indonesia di Vietnam.

Credit  CNN Indonesia