Credit republika.co.id
Jumat, 08 Maret 2019
Ungkap India Beli 36 Jet Tempur Prancis, Surat Kabar Ini Diancam
CB, Jakarta - Surat kabar di India, The Hindu, terancam dijerat undang-undang rahasia negara setelah menerbitkan dokumen pembelian 36 jet tempur Rafale dari Prancis.
Jika terbukti bersalah, menurut UU Rahasia Resmi yang diterbitkan setelah India meraih kemerdekaan dari Inggris tahun 1947, tersangka dapat dipenjarakan hingga 14 tahun lamanya.
Pembelian jet tempur dari Prancis disorot partai oposisi India lantaran harganya yang dianggap terlalu mahal dan penunjukan perusahaan milik pengusaha Anil Ambani, Reliance Defence,sebagai mitra yang tidak punya pengalaman dalam pembelian jet tempur.
Menurut Jaksa Agung K.K Venugopal, The Hindu mencuri dokumen rahasia
pemerintah. Tindakan menuntut surat kabar itu sebagai upaya melindungi
kerahasiaan pemerintah.
India telah mengajukan pembelian jet tempur dari perusahaan Prancis, Dassault Aviaton senilai US$ 8.7 miliar atau setara dengan Rp 123,4 triliun.
Pembelian pesawat tempur buatan Prancis ini, mengutip laporan Channel News Asia, Kamis, 7 Maret 2019, sebagai bagian dari program modernisasi angkatan udara India dengan mempensiunkan semua pesawat tempur era Uni Sovyet.
N.Ram, penulis artikel tentang dokumen pembelian jet tempur Rafale dari Prancis di harian The Hindu mengatakan, artikel berseri itu diterbitkan demi kepentingan publik.
"Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apa yang kami terbitkan adalah sah dan kami mendukungnya," kata Ram.
Juru bicara Dassault merujuk pernyataan CEO Eric Trappier sebelumnya bahwa tidak ada skandal dalam penentuan harga jual dan tidak ada paksaan untuk untuk memilih Relience Defence sebagai mitra lokal.
Mendapat kritikan tidak punya pengalaman berbisnis pesawat tempur, Ambani sebleumnya menyebut partai oposisi, Partai Kongres, mendapatkan informasi keliru yang dipasok dari perusahaan pesaingnya dan punya kepentingan tertentu.
The Hindu merupakan salah satu media berbahasa Inggris tertua di India. Surat kabar ini telah menurunkan 5 laporan tentang pembelian jet tempur Prancis itu berdasarkan dokumen pemerintah.
Jika terbukti bersalah, menurut UU Rahasia Resmi yang diterbitkan setelah India meraih kemerdekaan dari Inggris tahun 1947, tersangka dapat dipenjarakan hingga 14 tahun lamanya.
Pembelian jet tempur dari Prancis disorot partai oposisi India lantaran harganya yang dianggap terlalu mahal dan penunjukan perusahaan milik pengusaha Anil Ambani, Reliance Defence,sebagai mitra yang tidak punya pengalaman dalam pembelian jet tempur.
India telah mengajukan pembelian jet tempur dari perusahaan Prancis, Dassault Aviaton senilai US$ 8.7 miliar atau setara dengan Rp 123,4 triliun.
Pembelian pesawat tempur buatan Prancis ini, mengutip laporan Channel News Asia, Kamis, 7 Maret 2019, sebagai bagian dari program modernisasi angkatan udara India dengan mempensiunkan semua pesawat tempur era Uni Sovyet.
N.Ram, penulis artikel tentang dokumen pembelian jet tempur Rafale dari Prancis di harian The Hindu mengatakan, artikel berseri itu diterbitkan demi kepentingan publik.
"Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apa yang kami terbitkan adalah sah dan kami mendukungnya," kata Ram.
Juru bicara Dassault merujuk pernyataan CEO Eric Trappier sebelumnya bahwa tidak ada skandal dalam penentuan harga jual dan tidak ada paksaan untuk untuk memilih Relience Defence sebagai mitra lokal.
Mendapat kritikan tidak punya pengalaman berbisnis pesawat tempur, Ambani sebleumnya menyebut partai oposisi, Partai Kongres, mendapatkan informasi keliru yang dipasok dari perusahaan pesaingnya dan punya kepentingan tertentu.
The Hindu merupakan salah satu media berbahasa Inggris tertua di India. Surat kabar ini telah menurunkan 5 laporan tentang pembelian jet tempur Prancis itu berdasarkan dokumen pemerintah.
Credit tempo.co
Raja Salman Dilaporkan Marah atas Kebijakan Putra Mahkota Saudi
RIYADH
- Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud dari Kerajaan Arab Saudi dilaporkan
marah atas kebijakan Putra Mahkota Mohammed bin Salman baru-baru ini.
Hubungan raja dan pewaris takhtanya disebut sedang retak.
Laporan itu diterbitkan surat kabar The Guardian pada 5 Maret 2019. Laporan yang mengutip sumber di kerajaan itu mengatakan Raja Salman tidak setuju atas sejumlah kebijakan penting dalam beberapa pekan terakhir yang diambil putranya, termasuk soal perang di Yaman.
Keretakan hubungan, lanjut laporan The Guardian, sejatinya telah meningkat sejak pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi di Turki, yang menurut laporan CIA disimpulkan diperintahkan oleh Pangeran Mohammed.
Laporan itu diterbitkan surat kabar The Guardian pada 5 Maret 2019. Laporan yang mengutip sumber di kerajaan itu mengatakan Raja Salman tidak setuju atas sejumlah kebijakan penting dalam beberapa pekan terakhir yang diambil putranya, termasuk soal perang di Yaman.
Keretakan hubungan, lanjut laporan The Guardian, sejatinya telah meningkat sejak pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi di Turki, yang menurut laporan CIA disimpulkan diperintahkan oleh Pangeran Mohammed.
Namun,
ketegangan-ketegangan itu meningkat secara dramatis pada akhir Februari
ketika raja berusia 83 tahun itu mengunjungi Mesir dan diberitahu oleh
para penasihatnya bahwa ada risiko perlawanan atas lawatan luar
negerinya.
Rombongan Raja Salman waspada terhadap kemungkinan ancaman terhadap otoritasnya sehingga tim keamanan baru, yang terdiri dari lebih dari 30 loyalis pilihan dari Kementerian Dalam Negeri, diterbangkan ke Mesir untuk menggantikan tim yang ada.
Menurut sumber yang dikutip media Inggris itu, langkah Raja Salman itu diambil sebagai bagian dari respons cepat, dan mencerminkan kekhawatiran bahwa beberapa staf keamanan kemungkinan lebih setia kepada Pangeran Mohammed.
Masih menurut sumber tersebut, penasihat raja juga memecat personel keamanan yang menjaga Raja Salman saat dia berada di Mesir.
Rombongan Raja Salman waspada terhadap kemungkinan ancaman terhadap otoritasnya sehingga tim keamanan baru, yang terdiri dari lebih dari 30 loyalis pilihan dari Kementerian Dalam Negeri, diterbangkan ke Mesir untuk menggantikan tim yang ada.
Menurut sumber yang dikutip media Inggris itu, langkah Raja Salman itu diambil sebagai bagian dari respons cepat, dan mencerminkan kekhawatiran bahwa beberapa staf keamanan kemungkinan lebih setia kepada Pangeran Mohammed.
Masih menurut sumber tersebut, penasihat raja juga memecat personel keamanan yang menjaga Raja Salman saat dia berada di Mesir.
Gesekan
dalam hubungan ayah dan anak, sambung sumber tersebut, "digarisbawahi"
ketika Pangeran Mohammed tidak ada di antara mereka yang dikirim untuk
menyambut kepulangan Raja Salman.
Siaran pers resmi yang mencantumkan para tamu di sebuah bandara di Riyadh mengonfirmasi bahwa Pangeran Mohammed tidak ada di antara mereka. Hal itu menambah spekulasi bahwa itu dimaksudkan sebagai penghinaan terhadap putra mahkota.
Siaran pers resmi yang mencantumkan para tamu di sebuah bandara di Riyadh mengonfirmasi bahwa Pangeran Mohammed tidak ada di antara mereka. Hal itu menambah spekulasi bahwa itu dimaksudkan sebagai penghinaan terhadap putra mahkota.
Putra mahkota, yang ditunjuk sebagai "wakil raja" selama lawatan Raja Salman ke Mesir, seperti kebiasaannya telah menandatangani dua pergantian personel utama saat raja pergi. Itu termasuk pengangkatan perempuan sebagai duta besar Saudi untuk Amerika Serikat. Perempuan itu adalah Putri Reema binti Bandar bin Sultan. Selain itu, adik Pangeran Mohammed yakni Khalid bin Salman diangkat sebagai Wakil Menteri Pertahanan.
Meskipun perombakan itu telah diperdebatkan selama beberapa waktu, sumber tersebut mengatakan bahwa pengumuman itu dibuat tanpa sepengetahuan Raja Salman. Sang raja marah atas apa yang ia yakini sebagai langkah prematur untuk mengangkat Pangeran Khalid untuk peran yang lebih senior.
The Guardian telah diberitahu bahwa raja dan timnya mengetahui tentang perombakan itu melalui televisi.
Raja Salman telah berusaha memperbaiki beberapa "kerusakan" yang terjadi pada kerajaan dengan kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada bulan Oktober lalu.
Para pendukung raja telah mendorongnya untuk lebih terlibat dalam pengambilan keputusan, untuk mencegah putra mahkota mengambil lebih banyak kekuasaan.
The Guardian telah meminta otoritas Saudi untuk berkomentar atas laporan itu. Namun, sejauh ini belum ada respons.
Pada hari Senin, seorang juru bicara kedutaan Saudi di Washington mengatakan; "Sudah menjadi kebiasaan bagi Raja Arab Saudi untuk mengeluarkan perintah kerajaan yang mendelegasikan kekuasaan untuk mengatur urusan negara kepada wakilnya, putra mahkota, setiap kali dia bepergian ke luar negeri. Itu adalah kasus selama kunjungan terakhir Raja Salman ke Mesir."
Juru bicara itu mengatakan pengumuman perombakan itu dibuat oleh Pangeran Mohammed dalam kapasitasnya sebagai wakil raja dan atas nama raja. "Setiap sindiran yang bertentangan hanyalah (laporan) tidak berdasar," kata juru bicara yang tak disebutkan namanya tersebut.
Juru bicara itu tidak menanggapi pertanyaan tentang perubahan detail pada tim keamanan Raja Salman saat dia berada di Mesir. Dia juga tidak mengomentari pemecatan pejabat keamanan, yang disebut mencerminkan hubungan tidak tenang raja dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi.
Seorang pejabat di Kementerian Luar Negeri Mesir tidak menanggapi permintaan komentar. Juru bicara untuk Pusat Komunikasi Internasional di Arab Saudi juga bungkam.
Pangeran Mohammed sebelumnya membuat marah banyak orang pada bulan lalu ketika dia berjalan di atas Kakbah di Makkah, salah satu situs paling suci dalam Islam. Tindakan Pangeran Mohammed itu memicu keluhan dari para ulama Islam yang akhirnya sampai kepada Raja Salman.
Pangeran Mohammed dan Raja Salman juga dilaporkan berselisih mengenai masalah kebijakan luar negeri yang signifikan. Menurut sumber yang dikutip The Guardian, kebijakan yang memicu perselisihan itu termasuk penanganan tawanan perang di Yaman, dan respons Saudi terhadap protes di Sudan dan Aljazair.
Credit sindonews.com
UE Tolak Proposal Masukkan Saudi Dalam Daftar Pendukung Teroris
BRUSSELS
- Negara anggota Uni Eropa (UE) dilaporkan telah menolak proposal dari
Komisi Eropa untuk menambahkan Arab Saudi ke daftar hitam negara-negara
yang dicurigai lemah dalam pengawasan pendanaan teroris dan pencucian
uang.
Negara-negara UE mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa keputusan bulat diambil karena daftar usulan Komisi Eropa tidak dibuat dalam proses yang transparan. Keputusan itu akan memaksa Komisi Eropa untuk menyiapkan daftar baru.
Vera Jourova, pejabat Komisi Eropa yang bertanggung jawab atas pembuatan daftar tersebut menuturkan pihaknya sangat kecewa dengan keputusan tersebut. Dia kemudian membantah bahwa proses pembuatan daftar itu tidak dilakukan secara transparan.
Negara-negara UE mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa keputusan bulat diambil karena daftar usulan Komisi Eropa tidak dibuat dalam proses yang transparan. Keputusan itu akan memaksa Komisi Eropa untuk menyiapkan daftar baru.
Vera Jourova, pejabat Komisi Eropa yang bertanggung jawab atas pembuatan daftar tersebut menuturkan pihaknya sangat kecewa dengan keputusan tersebut. Dia kemudian membantah bahwa proses pembuatan daftar itu tidak dilakukan secara transparan.
"Saya
kecewa, tapi saya harap saya tidak terlihat seperti orang yang
menyerah. Proses tersebut telah dilakukan secara transparan dan
mengikuti komitmen negara-negara UE untuk bertindak melawan pencucian
uang dan pendanaan terorisme," ucapnya, seperti dilansir Reuters pada
Jumat (8/3).
Sementara itu, anggota Parlemen UE dari kelompok utama, termasuk konservatif dan sosialis, mengkritik keputusan negara-negara UE untuk menolak proposal Komisi Eropa.
"Jika kita mulai memainkan permainan politik dengan daftar itu, UE kehilangan semua kredibilitas. Menempatkan negara yang membawa kami Panama Papers ke daftar hitam pencucian uang sudah lama tertunda. Meningkatkan tekanan adalah satu-satunya negara yang mengerti bahasa seperti Panama dan Saudi," ucap Markus Ferber, yang memimpin kelompok kanan-tengah dalam komite ekonomi Parlemen UE.
Sementara itu, anggota Parlemen UE dari kelompok utama, termasuk konservatif dan sosialis, mengkritik keputusan negara-negara UE untuk menolak proposal Komisi Eropa.
"Jika kita mulai memainkan permainan politik dengan daftar itu, UE kehilangan semua kredibilitas. Menempatkan negara yang membawa kami Panama Papers ke daftar hitam pencucian uang sudah lama tertunda. Meningkatkan tekanan adalah satu-satunya negara yang mengerti bahasa seperti Panama dan Saudi," ucap Markus Ferber, yang memimpin kelompok kanan-tengah dalam komite ekonomi Parlemen UE.
Credit sindonews.com
Trump Calonkan Pensiunan Tentara Jadi Duta Besar AS untuk Saudi
CB, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencalonkan John Abizaid sebagai Duta Besar Amerika Serikat untuk Arab Saudi. Abizaid adalah pensiunan Angkatan Darat berpangkat jenderal bintang empat yang pernah memimpin perang Irak.
Dikutip dari reuters.com, Kamis, 7 Maret 2019, Abizaid bakal dihadapkan pada tugas besar karena saat ini anggota Senat Amerika Serikat menuding Kerajaan Arab Saudi berperangai buruk dan mereka yang mengkritik Putra Mahkota disebut kawanan bandit. Para Senator baik itu dari Partai Republik dan Partai Demokrat mengutuk Riyadh karena telah memperkeruh perang sipil di Yaman, melakukan pelanggaran HAM, menyiksa aktivis perempuan hingga dugaan pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi.
Menanggapi kondisi ini, Abizaid mengatakan hubungan Washington - Riyadh sangat penting dan strategis. Kendati begitu, Amerika Serikat akan menuntut pertanggung jawaban pihak yang harus bertanggung jawab atas pembunuhan Khashoggi dan mendukung tegaknya HAM di negara itu.
Jabatan Duta Besar Amerika Serikat untuk Arab Saudi kosong sejak Januari 2017 atau persisnya saat Trump dilantik menjadi Presiden. Penunjukkan Abizaid diharapkan bisa dengan mudah diloloskan oleh Senat Amerika Serikat.
"Dalam jangka panjang, kita membutuhkan hubungan kemitraan yang kuat dan dewasa dengan Arab Saudi. Ini menjadi kepentingan kita untuk memastikan hubungan dengan Arab Saudi menggema," kata Abizaid.
Senat dan DPR Amerika Serikat telah meloloskan sejumlah resolusi yang akan mengakhiri dukungan Amerika Serikat pada koalisi perang Yaman pimpinan Arab Saudi. Namun Abizaid mengatakan dukungan pemerintahan presiden Trump terhadap koalisi itu harus terus berlanjut.
Khashoggi, wartawan Arab Saudi yang rutin menulis untuk kolom di Washington Post, tewas dibunuh di kantor konsulat Arab Saudi di Istambul, Turki pada Oktober 2018 setelah banyak mengkritik Riyadh. Kematiannya membongkar kesalahan demi kesalahan yang diduga telah dilakukan Kerajaan Arab Saudi seperti perang Yaman.
Dikutip dari reuters.com, Kamis, 7 Maret 2019, Abizaid bakal dihadapkan pada tugas besar karena saat ini anggota Senat Amerika Serikat menuding Kerajaan Arab Saudi berperangai buruk dan mereka yang mengkritik Putra Mahkota disebut kawanan bandit. Para Senator baik itu dari Partai Republik dan Partai Demokrat mengutuk Riyadh karena telah memperkeruh perang sipil di Yaman, melakukan pelanggaran HAM, menyiksa aktivis perempuan hingga dugaan pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi.
Menanggapi kondisi ini, Abizaid mengatakan hubungan Washington - Riyadh sangat penting dan strategis. Kendati begitu, Amerika Serikat akan menuntut pertanggung jawaban pihak yang harus bertanggung jawab atas pembunuhan Khashoggi dan mendukung tegaknya HAM di negara itu.
Jabatan Duta Besar Amerika Serikat untuk Arab Saudi kosong sejak Januari 2017 atau persisnya saat Trump dilantik menjadi Presiden. Penunjukkan Abizaid diharapkan bisa dengan mudah diloloskan oleh Senat Amerika Serikat.
"Dalam jangka panjang, kita membutuhkan hubungan kemitraan yang kuat dan dewasa dengan Arab Saudi. Ini menjadi kepentingan kita untuk memastikan hubungan dengan Arab Saudi menggema," kata Abizaid.
Senat dan DPR Amerika Serikat telah meloloskan sejumlah resolusi yang akan mengakhiri dukungan Amerika Serikat pada koalisi perang Yaman pimpinan Arab Saudi. Namun Abizaid mengatakan dukungan pemerintahan presiden Trump terhadap koalisi itu harus terus berlanjut.
Khashoggi, wartawan Arab Saudi yang rutin menulis untuk kolom di Washington Post, tewas dibunuh di kantor konsulat Arab Saudi di Istambul, Turki pada Oktober 2018 setelah banyak mengkritik Riyadh. Kematiannya membongkar kesalahan demi kesalahan yang diduga telah dilakukan Kerajaan Arab Saudi seperti perang Yaman.
Credit tempo.co
Jet Su-27 Rusia Kejar dan Cegat Pesawat Mata-mata AS
MOSKOW
- Sebuah jet tempur Su-27 Rusia berhasil mencegat dan mengawal sebuah
pesawat mata-mata RC-135 Amerika Serikat (AS) di atas perairan Laut
Baltik, dekat perbatasan negara itu. Hal itu diungkapkan Kementerian
Pertahanan Rusia dengan merilis video pendek insiden tersebut.
Seperti disitir dari RT, Kamis (7/3/2019), diambil dari kokpit pesawat tempur super manuver Rusia, video insiden tersebut menunjukkan pesawat jet Su-27 mendekati pesawat dengan aman dari belakang dan menyejajarkannya. Pesawat itu diidentifikasi sebagai pesawat pengintai RC-135. Kapan tepatnya insiden itu terjadi tidak diungkapkan.
Kementerian Pertahanan Rusia hanya menyatakan bahwa jet Su-27 yang sedang bertugas untuk mengidentifikasi asal target dan mencegatnya di atas Laut Baltik.
Seperti disitir dari RT, Kamis (7/3/2019), diambil dari kokpit pesawat tempur super manuver Rusia, video insiden tersebut menunjukkan pesawat jet Su-27 mendekati pesawat dengan aman dari belakang dan menyejajarkannya. Pesawat itu diidentifikasi sebagai pesawat pengintai RC-135. Kapan tepatnya insiden itu terjadi tidak diungkapkan.
Kementerian Pertahanan Rusia hanya menyatakan bahwa jet Su-27 yang sedang bertugas untuk mengidentifikasi asal target dan mencegatnya di atas Laut Baltik.
"Jet
Su-27 kembali dengan selamat ke pangkalannya setelah pesawat asing
terbang jauh dari perbatasan Rusia," seperti disitir dari Sputnik.
Jumlah jet militer asing yang menyelinap di dekat perbatasan Rusia telah tumbuh secara drastis dalam beberapa tahun terakhir. Angkatan Udara Rusia sering menerbangkan jet tempur mereka untuk mencegat dan mengawalnya pergi.
Insiden terbaru sebelum insiden dengan RC-135 dilaporkan terjadi pada akhir Januari lalu. Ketika itu militer Rusia mengatakan bahwa sebuah jet tempur Su-27 terbang untuk mengidentifikasi dan mencegat sebuah pesawat pengintai milik Swedia.
Aksi Rusia ini kerap mendapat kritik dari AS dan negara-negara NATO lainnya. Keduanya menyebut sikap Moskow tidak profesional.
Jumlah jet militer asing yang menyelinap di dekat perbatasan Rusia telah tumbuh secara drastis dalam beberapa tahun terakhir. Angkatan Udara Rusia sering menerbangkan jet tempur mereka untuk mencegat dan mengawalnya pergi.
Insiden terbaru sebelum insiden dengan RC-135 dilaporkan terjadi pada akhir Januari lalu. Ketika itu militer Rusia mengatakan bahwa sebuah jet tempur Su-27 terbang untuk mengidentifikasi dan mencegat sebuah pesawat pengintai milik Swedia.
Aksi Rusia ini kerap mendapat kritik dari AS dan negara-negara NATO lainnya. Keduanya menyebut sikap Moskow tidak profesional.
Credit sindonews.com
Putin Sebut Rusia Gagalkan Aksi Spionase Hampir 600 Mata-mata
MOSKOW
- Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dinas keamanan negara itu
menghentikan hampir 600 agen asing dan personel intelijen tahun lalu. Ia
menyatakan bahwa musuh berusaha untuk mencampuri urusan dalam negeri
Rusia.
"Badan kontra intelijen bertindak efektif dan ofensif tahun lalu. Berkat operasi khusus yang berhasil, 129 staf staf dan 465 agen layanan khusus asing dihentikan," ujar Putin dalam rapat dewan Dinas Keamanan Federal (FSB) atau dinas intelijen Rusia, lembaga yang dipimpinnya sebelum menjadi Presiden.
Putin menambahkan bahwa badan-badan intelijen asing berusaha untuk meningkatkan kegiatannya di seluruh Rusia, mencari akses ke informasi tentang ekonomi negara, penelitian ilmiah dan teknologi.
"Badan kontra intelijen bertindak efektif dan ofensif tahun lalu. Berkat operasi khusus yang berhasil, 129 staf staf dan 465 agen layanan khusus asing dihentikan," ujar Putin dalam rapat dewan Dinas Keamanan Federal (FSB) atau dinas intelijen Rusia, lembaga yang dipimpinnya sebelum menjadi Presiden.
Putin menambahkan bahwa badan-badan intelijen asing berusaha untuk meningkatkan kegiatannya di seluruh Rusia, mencari akses ke informasi tentang ekonomi negara, penelitian ilmiah dan teknologi.
"Seperti
di masa lalu, sekarang, mungkin, mereka juga mencoba untuk mempengaruhi
proses (politik) yang relevan di negara kita," katanya.
"Karena itu, kerja (intelijen) harus efisien, dilakukan setiap hari dan berdasarkan metode kerja modern," imbuhnya seperti dikutip dari CNN, Kamis (7/3/2019).
Dalam pidatonya, Putin tetap menyerukan personil keamanan untuk melindungi wirausahawan dari penegakan hukum yang "terlalu bersemangat."
"Karena itu, kerja (intelijen) harus efisien, dilakukan setiap hari dan berdasarkan metode kerja modern," imbuhnya seperti dikutip dari CNN, Kamis (7/3/2019).
Dalam pidatonya, Putin tetap menyerukan personil keamanan untuk melindungi wirausahawan dari penegakan hukum yang "terlalu bersemangat."
"Penting
juga untuk segera menanggapi pelanggaran hak-hak wirausaha oleh
perwakilan individu dari lembaga penegak hukum, otoritas pengawasan dan
kontrol," ucapnya.
"Saya berharap bahwa dalam otoritas Anda, Anda juga akan berkontribusi pada solusi dari tugas yang paling penting - untuk memastikan hak dan kepentingan wirausaha yang sah, dan tentu saja dari semua warga negara Rusia," tukasnya.
"Saya berharap bahwa dalam otoritas Anda, Anda juga akan berkontribusi pada solusi dari tugas yang paling penting - untuk memastikan hak dan kepentingan wirausaha yang sah, dan tentu saja dari semua warga negara Rusia," tukasnya.
Credit sindonews.com
Presiden Irak Sebut Militan Asing ISIS Terancam Hukuman Mati
Presiden Irak, Barham Salih, mengatakan bahwa
militan asing ISIS yang diadili di negaranya terancam dijerat hukuman
mati. (Christophe Ena/Pool via Reuters)
Jakarta, CB -- Presiden Irak, Barham Salih, mengatakan bahwa militan asing ISIS yang diadili di negaranya terancam dijerat hukuman mati.
"[Militan asing ISIS] akan diadili sesuai hukum Irak dan bisa dijatuhi hukuman mati jika terbukti bersalah [membunuh warga Irak]," ujar Salih kepada harian The National sebagaimana dikutip Reuters.
"[Militan asing ISIS] akan diadili sesuai hukum Irak dan bisa dijatuhi hukuman mati jika terbukti bersalah [membunuh warga Irak]," ujar Salih kepada harian The National sebagaimana dikutip Reuters.
Pernyataan ini dilontarkan sebulan setelah pasukan koalisi AS di Suriah
mengirimkan 280 anggota ISIS asal Irak dan sejumlah militan asing ke
Irak.
Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi mengatakan bahwa Irak dapat merepatriasi para tahanan asing ISIS ke negara asalnya. Namun, Irak juga dapat mengadili mereka yang melakukan kejahatan terhadap negaranya atau warganya.
Berdasarkan hukum Irak, tindakan kriminal semacam itu dapat dijatuhi hukuman mati, tapi Mahdi tak menyebutkan hal tersebut. Pernyataan Salih adalah konfirmasi pertama bahwa militan asing juga dapat terjerat hukuman mati.
Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi mengatakan bahwa Irak dapat merepatriasi para tahanan asing ISIS ke negara asalnya. Namun, Irak juga dapat mengadili mereka yang melakukan kejahatan terhadap negaranya atau warganya.
Berdasarkan hukum Irak, tindakan kriminal semacam itu dapat dijatuhi hukuman mati, tapi Mahdi tak menyebutkan hal tersebut. Pernyataan Salih adalah konfirmasi pertama bahwa militan asing juga dapat terjerat hukuman mati.
"Ada
beberapa kasus yang memungkinkan militan asing terlibat dalam kasus
terorisme di tanah Irak atau terhadap warga Irak. Di Irak, hukum harus
ditegakkan," ucap Salih.
Namun, Salih menekankan bahwa Irak tak akan mengadili semua militan yang dikirim dari Suriah ke negaranya.
"Membebani Irak dengan isu ini atas nama dunia terlalu berat bagi Irak," katanya.
Namun, Salih menekankan bahwa Irak tak akan mengadili semua militan yang dikirim dari Suriah ke negaranya.
"Membebani Irak dengan isu ini atas nama dunia terlalu berat bagi Irak," katanya.
Credit cnnindonesia.com
Inggris Klaim Bomnya Membunuh 4.012 Militan ISIS dan 1 Warga Sipil
LONDON
- Angkatan Udara Kerajaan (RAF) Inggris mengklaim pemboman
pesawat-pesawat jet tempurnya di Suriah dan Irak telah membunuh 4.012
militan ISIS dan hanya menewaskan satu warga sipil. Data itu berasal
dari Kementerian Pertahanan negara tersebut.
Penelitian dari badan amal Action on Armed Violence (AOAV) memperoleh data tersebut di bawah undang-undang kebebasan informasi yang melacak serangan bom RAF dari September 2014 hingga Januari 2019.
AOAV telah menyatakan skeptis bahwa RAF berhasil melindungi warga sipil meski mengklaim berhasil menewaskan ribuan petempur musuh.
Penelitian dari badan amal Action on Armed Violence (AOAV) memperoleh data tersebut di bawah undang-undang kebebasan informasi yang melacak serangan bom RAF dari September 2014 hingga Januari 2019.
AOAV telah menyatakan skeptis bahwa RAF berhasil melindungi warga sipil meski mengklaim berhasil menewaskan ribuan petempur musuh.
Direktur
eksekutif badan amal tersebut, Ian Overton, mengatakan; "Klaim RAF atas
rasio satu korban sipil terhadap 4.315 musuh harus menjadi rekor dunia
dalam konflik modern. Namun sedikit ahli konflik percaya itu benar."
Angka 4.315 tersebut termasuk mereka yang terluka dan juga yang terbunuh.
Inggris berada di garis depan Koalisi Global dari 79 negara yang memerangi jaringan teroris ISIS melalui aksi militer. Setelah Amerika Serikat, Inggris melakukan serangan udara terbanyak.
Angka 4.315 tersebut termasuk mereka yang terluka dan juga yang terbunuh.
Inggris berada di garis depan Koalisi Global dari 79 negara yang memerangi jaringan teroris ISIS melalui aksi militer. Setelah Amerika Serikat, Inggris melakukan serangan udara terbanyak.
Data
Kementerian Pertahanan menunjukkan bahwa dari 4.315 kombatan yang tewas
maupun terluka, 75 persennya berada di Irak. Kemudian 25 persen lainnya
berada di Suriah.
Menurut analisis AOAV, sebagian besar serangan RAF terhadap Mosul dan Raqqa—bekas benteng ISIS— ditujukan pada bangunan.
Badan amal itu melanjutkan, mayoritas serangan udara juga menanggapi peristiwa yang terjadi di darat dan meningkatkan risiko bagi warga sipil.
Menurut analisis AOAV, sebagian besar serangan RAF terhadap Mosul dan Raqqa—bekas benteng ISIS— ditujukan pada bangunan.
Badan amal itu melanjutkan, mayoritas serangan udara juga menanggapi peristiwa yang terjadi di darat dan meningkatkan risiko bagi warga sipil.
RAF mengatakan kepada badan amal tersebut bahwa angka itu baru dikeluarkan, tetapi hanya bisa menjadi perkiraan, mengingat Inggris tidak memiliki kehadiran di lapangan untuk menilai serangan.
Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan kepada The Guardian, Jumat (8/3/2019), telah menjelaskan metodologi untuk menghasilkan data serangan tersebut. "Setelah setiap serangan udara Inggris, kami melakukan penilaian kerusakan pertempuran secara terperinci, yang memeriksa secara menyeluruh hasil serangan terhadap sasarannya, baik itu petempur, senjata, atau pangkalan Daesh (ISIS)," kata juru bicara itu tanpa disebutkan namanya.
“Penilaian ini juga melihat dengan sangat hati-hati apakah ada korban sipil atau kerusakan infrastruktur sipil atau tidak," lanjut dia.
Credit sindonews.com
Aparat Irak dan Kurdi Dilaporkan Siksa Anak yang Dituduh ISIS
Ilustrasi. (Foto: REUTERS/Rodi Said)
Jakarta, CB -- Aparat keamanan Irak dan Kurdi dilaporkan menyiksa sejumlah anak-anak yang ditahan karena dituduh terlibat dengan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
Menurut lembaga pemantau hak asasi manusia, Human Rights Watch, mereka
juga mengadili para bocah hanya berbekal bukti-bukti yang tidak memadai.
"Penyaringan, penyelidikan, dan penuntutan terhadap anak-anak sebagai tersangka ISIS oleh otoritas Irak dan Kurdi sangat cacat, seringkali mengarah pada penahanan sewenang-wenang dan pengadilan yang tidak adil," demikian isi laporan Human Rights Watch, seperti dilansir AFP, Rabu (6/3).
Laporan Human Rights Watch itu didasarkan pada hasil wawancara dengan 29 anak-anak Irak yang saat ini atau pernah ditahan oleh pasukan Kurdi. Mereka juga mewawancarai kerabat para bocah, penjaga penjara, dan petugas pengadilan.
Irak mengumumkan telah mengalahkan ISIS pada akhir 2017, tetapi mereka terus mengadili pria, wanita, anak-anak, dan termasuk orang asing, yang dituduh menjadi anggota ISIS.
"Penyaringan, penyelidikan, dan penuntutan terhadap anak-anak sebagai tersangka ISIS oleh otoritas Irak dan Kurdi sangat cacat, seringkali mengarah pada penahanan sewenang-wenang dan pengadilan yang tidak adil," demikian isi laporan Human Rights Watch, seperti dilansir AFP, Rabu (6/3).
Laporan Human Rights Watch itu didasarkan pada hasil wawancara dengan 29 anak-anak Irak yang saat ini atau pernah ditahan oleh pasukan Kurdi. Mereka juga mewawancarai kerabat para bocah, penjaga penjara, dan petugas pengadilan.
Irak mengumumkan telah mengalahkan ISIS pada akhir 2017, tetapi mereka terus mengadili pria, wanita, anak-anak, dan termasuk orang asing, yang dituduh menjadi anggota ISIS.
Banyak anak laki-laki yang ditangkap di kamp atau pos pemeriksaan berdasarkan bukti yang lemah.
Mereka dipukuli dan disetrum ketika diinterogasi, serta tidak diberi akses kepada kerabat atau kuasa hukumnya. Mereka dipaksa untuk mengaku sebagai anggota ISIS, meskipun mereka tidak pernah bergabung dengan ISIS.
"Mereka memukuli saya di seluruh tubuh saya dengan pipa plastik. Pertama mereka meminta saya harus mengakui bergabung dengan ISIS, jadi saya setuju," kata seorang anak berusia 14 tahun yang ditahan oleh aparat Kurdi.
ISIS memang banyak merekrut dan mendoktrin anak-anak. Sebagian dari anak-anak yang diwawacarai oleh Human Rights Watch mengaku bahwa mereka tidak pernah berselisih dengan kelompok tersebut.
Mereka diadili tanpa pengacara dalam sidang yang hanya berlangsung tidak lebih dari sepuluh menit dan menggunakan bahasa Kurdi. Kebanyakan dari mereka adalah orang Arab dan tidak memahaminya.
Mereka dipukuli dan disetrum ketika diinterogasi, serta tidak diberi akses kepada kerabat atau kuasa hukumnya. Mereka dipaksa untuk mengaku sebagai anggota ISIS, meskipun mereka tidak pernah bergabung dengan ISIS.
"Mereka memukuli saya di seluruh tubuh saya dengan pipa plastik. Pertama mereka meminta saya harus mengakui bergabung dengan ISIS, jadi saya setuju," kata seorang anak berusia 14 tahun yang ditahan oleh aparat Kurdi.
ISIS memang banyak merekrut dan mendoktrin anak-anak. Sebagian dari anak-anak yang diwawacarai oleh Human Rights Watch mengaku bahwa mereka tidak pernah berselisih dengan kelompok tersebut.
Mereka diadili tanpa pengacara dalam sidang yang hanya berlangsung tidak lebih dari sepuluh menit dan menggunakan bahasa Kurdi. Kebanyakan dari mereka adalah orang Arab dan tidak memahaminya.
Hukuman yang diterima anak-anak itu dari aparat Kurdi berkisar antara enam dan sembilan bulan penjara.
Sementara itu, pengadilan federal Irak menghukum hingga 15 tahun penjara. Seringkali pemerintah Irak menempatkan mereka di penjara yang penuh sesak bersama orang dewasa yang melanggar standar dunia.
"Setiap hari adalah siksaan. Kami dipukuli setiap hari, kita semua," kata seorang perempuan berusia 17 tahun yang berada di penjara federal selama sembilan bulan.
Bahkan setelah mereka dibebaskan, anak-anak lelaki itu memilih untuk tidak pulang ke rumah karena takut ditangkap kembali.
Sementara itu, pengadilan federal Irak menghukum hingga 15 tahun penjara. Seringkali pemerintah Irak menempatkan mereka di penjara yang penuh sesak bersama orang dewasa yang melanggar standar dunia.
"Setiap hari adalah siksaan. Kami dipukuli setiap hari, kita semua," kata seorang perempuan berusia 17 tahun yang berada di penjara federal selama sembilan bulan.
Bahkan setelah mereka dibebaskan, anak-anak lelaki itu memilih untuk tidak pulang ke rumah karena takut ditangkap kembali.
Human Rights Watch memperkirakan pada akhir 2018 aparat Irak dan Kurdi telah menahan sekitar 1.500 anak-anak karena diduga terlibat ISIS.
Human Rights Watch mendesak pemerintah Irak dan Kurdi berhenti menangkap anak-anak yang dituduh terlibat ISIS, dan meminta semuanya dibebaskan kecuali mereka dituduh melakukan kejahatan kekerasan.
"Irak dan perlakuan keras Kurdi terhadap anak-anak lebih mirip pembalasan buta dibanding keadilan atas kejahatan ISIS," kata Direktur Hak Asasi Anak HRW, Jo Becker.
"Anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata berhak mendapatkan rehabilitasi dan reintegrasi, bukan penyiksaan dan penjara," kata Jo Becker.
Credit cnnindonesia.com
Bertempur Mati-matian, Anggota Fanatik ISIS Semakin Brutal
![Warga sipil yang dievakuasi dari Baghouz menunggu di area pemeriksaan yang dikoordinir oleh Pasukan Demokrat Suriah. [CNN]](https://statik.tempo.co/data/2019/03/06/id_824427/824427_720.jpg)
CB, Jakarta - Seiring semakin dekatnya kekalahan, anggota ISIS yang fanatik semakin terorganisir dan kejam dei mempertahankan wilayah terakhir mereka di Baghouz, Suriah.
Meskipun mereka sedang bertempur habis-habisan menahan laju pasukan SDF Kurdi, ISIS masih memiliki polisi dan militan yang menerapkan aturan brutal mereka.
Selama sepekan terakhir, para pengikut ISIS yang fanatik ini berupaya mengevakuasi 10.000 pengikut mereka yang terluka dan kelelahan keluar dari desa Baghouz.
ABC News melaporkan, 7 Maret 2019, pengikut ISIS yang tersisa
kebanyakan adalah militan asing, termasuk Irak dan warga Asia Tengan,
bersama militan dari Suriah. Mereka kini bertempur untuk mempertahankan
teritori terakhir mereka dengan menggali terowongan dan gua di dalam
Baghouz, desa di tepi Sungai Eufrat. Sejak Juma pekan lalu, mereka
bertempur sengit menahan serangan pasukan SDF Kurdi.
Mereka yang mengungsi keluar dari Baghouz, menceritakan bagaimana hari-hari terakhir di wilayah kekuasaan ISIS. ISIS masih memegang kendali dan pengawasan terhadap warga meskipun digempur habis-habisan.
Para janda yang mengungsi mengatakan tunjangan bulanan dari ISIS diganti dengan pemberian makanan, meskipun distribusi menjadi kurang teratur karena makanan semakin langka.
Mereka terus tinggal bersama di wisma yang dikelola ISIS bahkan ketika para militan pindah ke tenda. Kantor pengiriman uang berfungsi hingga hari-hari terakhir.
Pasukan Demokrat Suriah (SDF) membombardir markas kelompok militan ISIS dengan tembakan, di Baghouz, Deir Ezzor, wilayah timur Suriah, 3 Maret 2019. Serangan ini menghancurkan gudang amunisi milik ISIS. REUTERS/Rodi Said
Seorang warga Suriah dengan nama samaran Bayan, berusia 24 tahun, mengatakan ibunya mengirim uang dari Aleppo sebulan lalu untuk membantunya setelah suaminya terbunuh.
Para militan meneruskan hukuman fisik mereka. Mereka membunuh seorang pemimpin senior Irak karena membantu orang-orang melarikan diri dari wilayah mereka. Polisi moral ISIS, yang dikenal sebagai "Hisba" berkeliling di sekitar kemah tenda di Baghouz, mendesak penduduknya untuk melakukan salat lima kali sehari.
Ketika tiba waktunya untuk evakuasi, Hisba mengawasi operasi, meminta orang yang terluka dan keluarga untuk mendaftar.
Seorang pengemudi bernama Khodr di salah satu konvoi truk yang menunggu di Baghouz untuk mengantar sekelompok pengungsi minggu lalu melihat langsung organisasi dan kebrutalan ISIS.
Selama proses evakuasi, orang-orang ISIS dengan senjata dan topeng berdiri siaga, dua di setiap truk, sementara seorang militan lain berjalan di antara para pengungsi, memeriksa nama-nama di daftar.
Tiba-tiba suasana yang awalnya tertib pecah. Seorang pria bersenjata menyerang seorang perempua, memukulnya dengan tongkat.
Khodr tidak mengetahui penyebabnya, mungkin perempuan itu bingung dan ragu untuk naik, mungkin dia berdebat.
Perempuan itu menangis dan panik, dia jatuh ke tanah dan menjejalkan tangannya ke pasir, mencoba menahan rasa sakit. Ketika dia tidak bangun, pria bersenjata itu menembakkan senjata otomatisnya ke tanah di dekatnya, sampai dia berdiri dan naik kembali.
"Itu peristiwa mengerikan Dia memukul perempuan itu, mungkin dua meter jaraknya. Dia jatuh dan mulai menangis," katanya.
Dalam rekaman audio yang bocor dari dalam Baghouz, seorang pemimpin ISIS yang menyebut dirinya sebagai penanggung jawab logistik menjelaskan kepada sekelompok pendukung bagaimana evakuasi akan dilakukan, diorganisasi dari satu sisi oleh ISIS dan dari yang lain oleh SDF.Dia menekankan bahwa evakuasi akan melindungi martabat dan kebebasan pergerakan mereka. Keaslian rekaman belum bisa diverifikasi secara independen.
Para pejabat SDF membantah mereka bernegosiasi dengan ISIS, tetapi seorang juru bicara untuk koalisi yang dipimpin AS, Sean Ryan, pada hari Rabu mengkonfirmasi negosiasi sedang berlangsung melalui SDF, dan sedang mencari tahu informasi mengenai setiap sandera yang ditahan oleh ISIS.
Meskipun mereka sedang bertempur habis-habisan menahan laju pasukan SDF Kurdi, ISIS masih memiliki polisi dan militan yang menerapkan aturan brutal mereka.
Selama sepekan terakhir, para pengikut ISIS yang fanatik ini berupaya mengevakuasi 10.000 pengikut mereka yang terluka dan kelelahan keluar dari desa Baghouz.
Mereka yang mengungsi keluar dari Baghouz, menceritakan bagaimana hari-hari terakhir di wilayah kekuasaan ISIS. ISIS masih memegang kendali dan pengawasan terhadap warga meskipun digempur habis-habisan.
Para janda yang mengungsi mengatakan tunjangan bulanan dari ISIS diganti dengan pemberian makanan, meskipun distribusi menjadi kurang teratur karena makanan semakin langka.
Mereka terus tinggal bersama di wisma yang dikelola ISIS bahkan ketika para militan pindah ke tenda. Kantor pengiriman uang berfungsi hingga hari-hari terakhir.
Pasukan Demokrat Suriah (SDF) membombardir markas kelompok militan ISIS dengan tembakan, di Baghouz, Deir Ezzor, wilayah timur Suriah, 3 Maret 2019. Serangan ini menghancurkan gudang amunisi milik ISIS. REUTERS/Rodi Said
Seorang warga Suriah dengan nama samaran Bayan, berusia 24 tahun, mengatakan ibunya mengirim uang dari Aleppo sebulan lalu untuk membantunya setelah suaminya terbunuh.
Para militan meneruskan hukuman fisik mereka. Mereka membunuh seorang pemimpin senior Irak karena membantu orang-orang melarikan diri dari wilayah mereka. Polisi moral ISIS, yang dikenal sebagai "Hisba" berkeliling di sekitar kemah tenda di Baghouz, mendesak penduduknya untuk melakukan salat lima kali sehari.
Ketika tiba waktunya untuk evakuasi, Hisba mengawasi operasi, meminta orang yang terluka dan keluarga untuk mendaftar.
Seorang pengemudi bernama Khodr di salah satu konvoi truk yang menunggu di Baghouz untuk mengantar sekelompok pengungsi minggu lalu melihat langsung organisasi dan kebrutalan ISIS.
Selama proses evakuasi, orang-orang ISIS dengan senjata dan topeng berdiri siaga, dua di setiap truk, sementara seorang militan lain berjalan di antara para pengungsi, memeriksa nama-nama di daftar.
Tiba-tiba suasana yang awalnya tertib pecah. Seorang pria bersenjata menyerang seorang perempua, memukulnya dengan tongkat.
Khodr tidak mengetahui penyebabnya, mungkin perempuan itu bingung dan ragu untuk naik, mungkin dia berdebat.
Perempuan itu menangis dan panik, dia jatuh ke tanah dan menjejalkan tangannya ke pasir, mencoba menahan rasa sakit. Ketika dia tidak bangun, pria bersenjata itu menembakkan senjata otomatisnya ke tanah di dekatnya, sampai dia berdiri dan naik kembali.
"Itu peristiwa mengerikan Dia memukul perempuan itu, mungkin dua meter jaraknya. Dia jatuh dan mulai menangis," katanya.
Dalam rekaman audio yang bocor dari dalam Baghouz, seorang pemimpin ISIS yang menyebut dirinya sebagai penanggung jawab logistik menjelaskan kepada sekelompok pendukung bagaimana evakuasi akan dilakukan, diorganisasi dari satu sisi oleh ISIS dan dari yang lain oleh SDF.Dia menekankan bahwa evakuasi akan melindungi martabat dan kebebasan pergerakan mereka. Keaslian rekaman belum bisa diverifikasi secara independen.
Para pejabat SDF membantah mereka bernegosiasi dengan ISIS, tetapi seorang juru bicara untuk koalisi yang dipimpin AS, Sean Ryan, pada hari Rabu mengkonfirmasi negosiasi sedang berlangsung melalui SDF, dan sedang mencari tahu informasi mengenai setiap sandera yang ditahan oleh ISIS.
Credit tempo.co
Teror Bom dan Penembakan di Afghanistan Tewaskan 16 Orang
Ilustrasi serangan teroris di Afghanistan. (REUTERS/Mohammad Ismail)
Jakarta, CB -- Aksi teror berupa serangan bom bunuh diri dan penembakan kembali terjadi di Afghanistan. Peristiwa yang terjadi di Kota Jalalabad, Provinsi Nangarhar itu menewaskan 16 pegawai perusahaan konstruksi.
Menurut juru bicara Gubernur Nangarhar, Attahullah Khogyani, serangan itu dimulai pada pukul 05.00 waktu setempat. Saat itu dua orang teroris meledakkan diri di depan kantor perusahaan konstruksi yang berada di dekat bandara Jalalabad.
Menurut juru bicara Gubernur Nangarhar, Attahullah Khogyani, serangan itu dimulai pada pukul 05.00 waktu setempat. Saat itu dua orang teroris meledakkan diri di depan kantor perusahaan konstruksi yang berada di dekat bandara Jalalabad.
Seperti dilansir Associated Press, Rabu (6/3), setelah serangan bom bunuh diri, tiga orang militan menyerbu dan melepaskan tembakan menggunakan senapan. Serangan itu berlangsung hingga pukul 10.30 waktu setempat. Ketiga pelaku berhasil ditembak mati aparat Afghanistan.
Sebanyak empat pegawai perusahaan itu dalam kondisi kritis dan dilarikan ke rumah sakit.
Hingga berita ini dibuat, belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Namun, baik Taliban dan ISIS Khurasan yang merupakan perpanjangan ISIS di Afghanistan sama-sama aktif di wilayah itu.
Padahal, saat ini Taliban dan Amerika Serikat (AS) tengah melakukan perundingan damai di Qatar untuk mengakhiri peperangan yang sudah terjadi selama 18 tahun.
Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Robert Palladino, pembahasan itu berkutat dalam empat hal. Yaitu pencabutan Taliban dari daftar organisasi teroris, penarikan pasukan AS, gencatan senjata, serta dialog antara Taliban dan pemerintah Afghanistan.
Presiden AS, Donald Trump, menyatakan berulang kali ingin mengakhiri keterlibatan mereka di Afghanistan. Saat ini masih ada 14 ribu pasukan mereka di negara itu.
Credit cnnindonesia.com
Ditahan di Venezuela, Jurnalis AS Dipaksa Dukung Maduro
Seorang jurnalis AS, Cody Weddle, mengaku
dipaksa menyatakan dukungan kepada Presiden Nicolas Maduro saat ditahan
di Venezuela pada Rabu (6/3) lalu. (Reuters/Zachary Fagenson)
Jakarta, CB -- Seorang jurnalis Amerika Serikat, Cody Weddle, mengaku dipaksa menyatakan dukungan kepada Presiden Nicolas Maduro saat ditahan di Venezuela pada Rabu (6/3) lalu.
"Jelas mereka ingin saya mengatakan beberapa hal, isu-isu politik. Mereka ingin saya mengatakan bahwa Nicolas Maduro masih menjadi presiden," ujar Weddle setibanya di AS setelah dideportasi dari Venezuela pada Kamis (7/3).
Jurnalis lepas yang bekerja untuk sejumlah stasiun televisi Miami itu mengatakan bahwa para penyelidik menggunakan penutup wajah saat menginterogasinya. Mereka terus menuding Weddle kenal dengan pejabat militer senior di Venezuela.
"Mereka terus bertanya apakah saya memiliki kontak di dalam militer, apakah saya punya kontak di dalam pasukan kepolisian lokal atau kepolisian nasional," ucap Weddle kepada sejumlah wartawan yang menemuinya di Bandara Internasional Miami.
"Jelas mereka ingin saya mengatakan beberapa hal, isu-isu politik. Mereka ingin saya mengatakan bahwa Nicolas Maduro masih menjadi presiden," ujar Weddle setibanya di AS setelah dideportasi dari Venezuela pada Kamis (7/3).
Jurnalis lepas yang bekerja untuk sejumlah stasiun televisi Miami itu mengatakan bahwa para penyelidik menggunakan penutup wajah saat menginterogasinya. Mereka terus menuding Weddle kenal dengan pejabat militer senior di Venezuela.
"Mereka terus bertanya apakah saya memiliki kontak di dalam militer, apakah saya punya kontak di dalam pasukan kepolisian lokal atau kepolisian nasional," ucap Weddle kepada sejumlah wartawan yang menemuinya di Bandara Internasional Miami.
Penahanan ini terjadi di tengah krisis politik di Venezuela, di mana
Maduro didesak mundur oleh Juan Guaido, pemimpin oposisi yang sudah
mendeklarasikan diri sebagai presiden interim.
Guaido menyampaikan deklarasi tersebut di tengah demonstrasi besar-besaran untuk menolak Maduro yang dianggap menang melalui pemilu tidak sah.
Pria yang menjabat sebagai pemimpin parlemen Venezuela itu mendapatkan dukungan dari sekitar 50 negara, termasuk AS.
Guaido menyampaikan deklarasi tersebut di tengah demonstrasi besar-besaran untuk menolak Maduro yang dianggap menang melalui pemilu tidak sah.
Pria yang menjabat sebagai pemimpin parlemen Venezuela itu mendapatkan dukungan dari sekitar 50 negara, termasuk AS.
Institusi militer Venezuela sendiri sudah menyatakan bahwa mereka tetap
mendukung Maduro. Namun, sejumlah pejabat tinggi mereka membelot dan
mendukung Guaido.
Weddle mengaku sempat mewawancarai sejumlah pejabat juga beberapa personel militer dan kepolisian yang mengasingkan diri. Namun, ia tak pernah mewawancarai lima jenderal militer, seperti yang dituduhkan para penyelidik.
"Saya tidak tahu mereka dapat informasi dari mana, tapi jelas mereka pikir saya pernah menulis berita hasil wawancara lima jenderal," tutur Weddle.
Weddle mengaku sempat mewawancarai sejumlah pejabat juga beberapa personel militer dan kepolisian yang mengasingkan diri. Namun, ia tak pernah mewawancarai lima jenderal militer, seperti yang dituduhkan para penyelidik.
"Saya tidak tahu mereka dapat informasi dari mana, tapi jelas mereka pikir saya pernah menulis berita hasil wawancara lima jenderal," tutur Weddle.
Ia
juga mengaku tak pernah menuliskan identitas orang-orang yang
diwawancarai demi menghindari hal-hal seperti penahanan ini. Namun,
menurut Weddle, ia tetap menjadi incaran karena kini memang sedang
banyak ketidakpercayaan di dalam tubuh militer.
"Di dalam angkatan bersenjata, banyak ketidakpuasan, terutama di tingkat pejabat tinggi. Itu yang terus saya dengan dari banyak pejabat dan saya melaporkan itu," katanya.
"Di dalam angkatan bersenjata, banyak ketidakpuasan, terutama di tingkat pejabat tinggi. Itu yang terus saya dengan dari banyak pejabat dan saya melaporkan itu," katanya.
Credit cnnindonesia.com
Pemadaman Listrik Besar-besaran Landa Venezuela, Pemerintah Salahkan Sabotase
CARACAS
- Pemadaman listrik besar-besaran melanda Venezuela yang tengah dilanda
krisis pada Kamis. Menanggapi hal itu, pemerintah Presiden Nicolas
Maduro dengan cepat menyalahkan sabotase pada bendungan pembangkit
listrik tenaga air yang menjadi sumber listrik bagi negara.
Pemadaman listrik sering terjadi di Venezuela, di mana ekonomi negara itu ambruk di bawah hiperinflasi, dengan kekurangan makan dan obat-obatan yang kronis serta emigrasi massal lebih dari 3 juta warga.
Para pengeritik mengatakan korupsi dan kurangnya investasi membuat jaringan listrik negara itu tidak dapat berfungsi, sementara Maduro mengatakan masalah itu sengaja diciptakan oleh musuh-musuh politiknya.
Pemadaman listrik sering terjadi di Venezuela, di mana ekonomi negara itu ambruk di bawah hiperinflasi, dengan kekurangan makan dan obat-obatan yang kronis serta emigrasi massal lebih dari 3 juta warga.
Para pengeritik mengatakan korupsi dan kurangnya investasi membuat jaringan listrik negara itu tidak dapat berfungsi, sementara Maduro mengatakan masalah itu sengaja diciptakan oleh musuh-musuh politiknya.
Kerumunan
warga membanjiri jalan utama Caracas. Banyak orang mengatakan mereka
harus berjalan selama beberapa jam menuju rumah mereka karena beberapa
bus di jalanan penuh dan sistem kereta api bawah tanah kota ditutup.
"Orang yang bertanggung jawab untuk ini bernama Nicolas Maduro," kata Pedro Fernandez (44), seorang insinyur sistem di lingkungan Altamira di Caracas, dalam perjalanan dengan berjalan kaki ke sisi lain kota.
"Ini hanya puncak gunung es mengingat semua hal yang kita derita," imbuhnya seperti dilansir dari Reuters, Jumat (8/3/2019).
"Orang yang bertanggung jawab untuk ini bernama Nicolas Maduro," kata Pedro Fernandez (44), seorang insinyur sistem di lingkungan Altamira di Caracas, dalam perjalanan dengan berjalan kaki ke sisi lain kota.
"Ini hanya puncak gunung es mengingat semua hal yang kita derita," imbuhnya seperti dilansir dari Reuters, Jumat (8/3/2019).
Media
lokal dan pengguna Twitter melaporkan bahwa pemadaman itu mempengaruhi
Ibu Kota Caracas serta 15 dari 23 negara bagian. Seorang reporter
televisi pemerintah menggambarkannya sebagai "pemadaman nasional."
"Mereka menyerang pembangkit dan transmisi di Guri (bendungan pembangkit listrik tenaga air), tulang punggung sistem kelistrikan," kata Menteri Kelistrikan Luis Motta melalui televisi pemerintah, tanpa menawarkan bukti.
Ia mengatakan layanan listrik akan dipulihkan dalam waktu sekitar tiga jam.
"Mereka menyerang pembangkit dan transmisi di Guri (bendungan pembangkit listrik tenaga air), tulang punggung sistem kelistrikan," kata Menteri Kelistrikan Luis Motta melalui televisi pemerintah, tanpa menawarkan bukti.
Ia mengatakan layanan listrik akan dipulihkan dalam waktu sekitar tiga jam.
Credit sindonews.com
Dukung Juan Guaido, Maduro Usir Duta Besar Jerman dari Venezuela
CB, Jakarta - Presiden Venezuela, Nicolas Maduro mengusir Duta Besar Jerman Daniel Kriener karena dianggap mencampuri urusan dalam negeri negaranya.
Maduro memberi batas waktu 48 jam bagi Kriener untuk meninggalkan Venezuela. Diplomat berusia 48 tahun ini disebut melanggar norma diplomatik.
"Venezuela
menganggap tidak dapat diterima seorang diplomat asing melakukan peran
publik mendekati seorang pemimpin politik yang selaras dengan agenda
konspirasi ekstrimis oposisi Venezuela," ujar pernyataan resmi
pemerintah Venezuela, seperti dilansir dari Politico, 6 Maret 2019.
Kriener diusir hanya beberapa hari setelah dirinya dan sejumlah
diplomat Eropa dan negara lainnya menyambut kepulangan pemimpin oposisi
Juan Guaido di bandara internasional Caracas, Senin, 4 Maret 2019.
Guaido meninggalkan Venezuela untuk berkunjung selama 10 hari ke beberapa negara yang mendukungnya. Kunjungan ini terkait dengan masuknya bantuan kemanusiaan ke Venezuela yang diblokade militer pendukung Maduro dan mendukung pemilu.
Kriener kemudian memposting pernyataan dukungan kepada Guaido yang baru kembali ke Venezeula di Twitter.
"Langkah maju menuju perdamaian dan proses politik untuk mengatasi krisis Venezuela."
Kantor Kementerian Luar Negeri Jerman membenarkan pengusiran Kriener.
"Daniel Kriener telah di-persona non grata. Kami sedang mengkoordinasikan langkah kami selanjutnya, juga dengan mitra kami di lapangan," ujar pernyataan Kantor Kementerian Luar Negeri Jerman yang dikutip dari Deutsche Welle.
Sebelum Duta Besar Jerman diusir, Venezuela telah melarang masuk empat wakil Partai Rakyat Eropa yang berusaha masuk ke Venezuela dakn bertemu dengan Guaido. Pemerintah Venezuela beralasan, keempatnya memiliki motif konspirasi.
Maduro memberi batas waktu 48 jam bagi Kriener untuk meninggalkan Venezuela. Diplomat berusia 48 tahun ini disebut melanggar norma diplomatik.
Guaido meninggalkan Venezuela untuk berkunjung selama 10 hari ke beberapa negara yang mendukungnya. Kunjungan ini terkait dengan masuknya bantuan kemanusiaan ke Venezuela yang diblokade militer pendukung Maduro dan mendukung pemilu.
Kriener kemudian memposting pernyataan dukungan kepada Guaido yang baru kembali ke Venezeula di Twitter.
"Langkah maju menuju perdamaian dan proses politik untuk mengatasi krisis Venezuela."
Kantor Kementerian Luar Negeri Jerman membenarkan pengusiran Kriener.
"Daniel Kriener telah di-persona non grata. Kami sedang mengkoordinasikan langkah kami selanjutnya, juga dengan mitra kami di lapangan," ujar pernyataan Kantor Kementerian Luar Negeri Jerman yang dikutip dari Deutsche Welle.
Sebelum Duta Besar Jerman diusir, Venezuela telah melarang masuk empat wakil Partai Rakyat Eropa yang berusaha masuk ke Venezuela dakn bertemu dengan Guaido. Pemerintah Venezuela beralasan, keempatnya memiliki motif konspirasi.
Credit tempo.co
Langganan:
Postingan (Atom)