Saudi: Koalisi Amerika Bahas Rencana Invasi Darat di Suriah

Pejabat tinggi militer Arab Saudi, Brigadir Jenderal Ahmed Asseri. | (Al Jazeera)

RIYADH - Pemerintah Arab Saudi mengungkapkan, koalisi internasional anti-ISIS yang dipimpin Amerika Serikat (AS) telah membahas rencana invasi atau serangan darat di Suriah sejak dua pekan lalu.

Namun, keputusan jadi tidaknya invasi darat itu belum diambil. Pernyataan dari Pemerintah Saudi itu disampaikan pejabat tinggi Kementerian Pertahanan Saudi, Brigadir Jenderal Ahmed Asseri, dalam sebuah wawancara melalui telepon dari Riyadh, Senin (29/2/2016).

”Itu dibahas dua pekan lalu di Brussels,” katanya. ”Itu dibahas di tingkat politik, tapi itu tidak dibahas sebagai misi militer,” katanya lagi.

”Setelah (pembahasan) ini digelar, dan diputuskan berapa banyak tentara dan bagaimana mereka akan beraksi, di mana mereka akan beraksi, kami akan ikut serta dalam itu,” lanjut jenderal Saudi itu, seperti dikutip Reuters, Selasa (1/3/2016).

“Kita perlu untuk membahas di tingkat militer yang sangat ekstensif dengan para ahli militer untuk memastikan bahwa kita memiliki sebuah rencana,” imbuh dia.

Jenderal Asseri juga mengatakan bahwa Kerajaan Arab Saudi sekarang siap untuk menyerang kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) melalui serangan udara dari pangkalan militer Incirlik, Turki selatan.

Di pangkalan militer itulah, empat pesawat jet tempur Saudi telah disiagakan pekan lalu. Namun, Asseri menegaskan, Saudi belum berpartisipasi dalam setiap serangan di Suriah.

Departemen Luar Negeri AS, menyatakan Saudi sebelumnya memang menyampaikan kemungkinan untuk mengerahkan pasukan daratnya di Suriah untuk melawan ISIS, namun ada banyak isu yang perlu dibahas tentang serangan potensial di negara Presiden Bashar Al-Assad itu.

Pengungkapan dari pejabat militer Saudi itu muncul di saat gencatan senjata diberlakukan di Suriah. Pemerintah Assad sebelumnya memperingatkan akan melawan setiap invasi darat oleh asing karena dianggap sebagai agresi.

Pengerahan pasukan darat akan menjadi eskalasi besar, sebab koalisi yang dipimpin AS berjumlah sekitar 60 negara.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, John Kirby, mengatakan dalam briefing di Washington bahwa, Saudi telah berbicara tentang potensi untuk mengerahkan kekuatan darat di Suriah.”Dan Amerika Serikat akan menyambut kontribusi itu dalam memerangi ISIS,” katanya.

”Tapi ada banyak yang perlu dibahas dalam hal apa yang akan mereka lakukan, bagaimana dukungan koalisi untuk mereka ke depan. Jadi ada banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan,” ujar John Kirby.




Credit  Sindonews

Mantan Tahanan Ungkap Kanibalisme Khmer Merah di Kamboja

 

Ilustrasi (Reuters/Alejandro Acosta)

 

Jakarta, CB -- Seorang warga Muslim dari etnis minoritas Kamboja mengungkap kanibalisme oleh tentara Khmer Merah di tahanan. Mantan narapidana di masa kepemimpinan Pol Pot itu melihat sendiri anggota Khmer Merah mengeluarkan dan memakan organ tubuh seorang wanita.

Seperti dikutip dari AFP, Senin (29/2), hal ini disampaikan oleh Meu Peou, warga Muslim Cham, dalam pengadilan dengar kasus genosida dengan terdakwa Nion Chea, 89, atau yang dikenal dengan "Kakak Kedua" dan mantan kepala negara Khieu Samphan, 84.

Nuon Chea dan Khieu Samphan telah divonis penjara seumur hidup dalam pengadilan sebelumnya atas kasus pengusiran warga Phnom Penh ke kamp kerja paksa dan pembunuhan banyak orang. Pengadilan kali ini fokus pada genosida terhadap warga etnis Vietnam dan minoritas Muslim, termasuk dari etnis Cham.
Meu Peou menangis saat mengisahkan pengalamannya di penjara Khmer Merah, padahal saat itu dia masih anak-anak. Dia ditahan di Provinsi Pursat karena dituduh mengkhianati kader komunis dengan mencuri beras.

Di penjara, Meu melihat seorang wanita dibunuh dengan cara sadis. Hatinya dikeluarkan dari tubuhnya dan dimasak untuk kemudian dimakan oleh para penjaga.

"Wanita itu diminta membuka pakaiannya dan tubuhnya dibelah. Darah dimana-mana. Hatinya dikeluarkan dan dimasak untuk makanan," kata Meu.

Lebih dari dua juta warga Kamboja dibunuh dalam kepemimpinan Khmer Merah tahun 1975-1979, termasuk di antaranya 100 ribu hingga 500 ribu Muslim Cham dan 20 ribu warga Vietnam yang merupakan etnis minoritas.
Dalam pengadilan sebelumnya, nasib dua etnis minoritas Kamboja itu jarang dibicarakan.

Meu Peou mengatakan rezim Khmer Merah membunuh 17 kerabatnya, termasuk ayahnya yang memilih mati kelaparan dari pada memakan daging babi.

"Saya terpaksa makan babi untuk bertahan hidup," kata Meu Peou yang mengaku warga Muslim Kamboja saat itu banyak yang dimusnahkan dari desa mereka.

Praktik kanibalisme oleh tentara Khmer Merah sebelumnya juga diungkapkan oleh banyak saksi mata di pengadilan. Salah satunya mengaku melihat anggota Khmer Merah memakan empedu korban eksekusi setelah sebelumnya dijemur di bawah matahari.
Sejarawan memberikan beberapa pendapat soal kanibalisme ini, mulai dari didorong oleh iklim kekerasan dan sadisme yang luar biasa di era Pol Pot, takhayul soal menyerap energi korban dengan cara memakan organ tubuh mereka, hingga keputusasaan dan kelaparan di antara para tentara Khmer.

Khmer Merah melucuti kehidupan modern di Kamboja untuk mencapai utopia negara agraris versi Marxist. Kebanyakan pemimpin kelompok ini telah meninggal dunia sebelum diadili, termasuk "Kakak Pertama" Pol Pot yang mangkat pada 1998.


Credit  CNN Indonesia

Empat Negara Bergabung Protes UU Terorisme Baru China

 

Ilustrasi (Reuters/Jason Lee)

 

Jakarta, CB -- Negara-negara besar bersama-sama memprotes undang-undang terorisme dan keamanan siber baru China yang dinilai bias dan berpotensi merugikan perusahaan asing. Menyuarakan protes ini, Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Jepang dan Uni Eropa telah mengirimkan nota protes bersama kepada China.

Hal ini disampaikan oleh Reuters yang melihat secara eksklusif surat tersebut yang ditandatangani oleh duta besar AS, Kanada, Jerman dan Jepang, tertanggal 27 Januari, untuk Menteri Keamanan Publik dan Penasihat Negara Guo Shengkun. Sementara Duta Besar Eropa untuk China, Hans Dietmar Schweisgut, menyampaikan surat yang sama pada 28 Januari lalu.
Undang-undang anti terorisme dan keamanan siber yang disahkan Kongres Rakyat China pada Desember itu mencakup perluasan wewenang pemerintah untuk mengawasi perusahaan, internet dan meningkatkan sensor terhadap teknologi tertentu. UU ini dikritik karena tidakjelasan definisi dari pasal-pasalnya yang dianggap bisa membuat warga biasa masuk dalam kategori teroris.

UU ini menurut empat dubes dalam surat mereka dinilai bias dan bisa menyebabkan "iklim ketidakpastian" di antara para investor asing. Tidak disebutkan sektor usaha yang dimaksud dalam surat.

Salah satu keprihatinan utama para dubes dalam UU tersebut adalah kewajiban seluruh perusahaan di China untuk menyimpan data di dalam negeri serta memberikan kunci enskripsi, yang dianggap melanggar privasi dan hak kekayaan intelektual atas nama keamanan negara.
"Meski kami menyadari pentingnya semua negara untuk mengatasi masalah keamanan, namun kami meyakini undang-undang baru ini berpotensi mengganggu perdagangan, menghambat inovasi, dan melanggar kewajiban China dalam melindungi hak asasi manusia yang sesuai dengan hukum internasional," tulis surat yang ditandatangani empat dubes tersebut. Keluhan yang sama disampaikan dubes Uni Eropa dalam suratnya.

Para dubes menyatakan kepentingan negara mereka sangat besar untuk berinvestasi di China. Saat ini mereka mengaku tengah menggarap peraturan bisnis untuk menyesuaikan dengan undang-undang baru Tiongkok.

Pemerintah China belum bisa dimintai komentarnya terkait surat tersebut. Namun sebelumnya pemerintah China bersikeras UU tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas negara berpopulasi 1,3 miliar orang tersebut.
Surat dari perwakilan negara asing memang sudah biasa disampaikan, namun dokumen yang ditandatangani bersama oleh beberapa kepala perwakilan negara sangat jarang.

Dubes AS, Kanada dan Uni Eropa belum mengonfirmasi laporan Reuters. Sementara Duta Besar Jerman Nikolas Bader mengatakan: "Kedutaan besar tidak mengomentari soal surat itu. Tapi kami memang prihatin soal isu ini dan sebelumnya telah berulangkali menyatakannya."

"Kami menaruh perhatian terhadap pergerakan China terkait undang-undang atau rancangan undang-undang itu," ujar pernyataan Kedutaan Besar Jepang.





Credit  CNN Indonesia

Polisi Paris akan Dilengkapi Tameng Anti Senapan AK-47

 

Kepolisian Paris meningkatkan kapasitas dan kemampuan persenjataan serta perlindungan demi menghadapi serangan teroris seperti yang terjadi November 2015. (Reuters/Charles Platiau)

 

Jakarta, CB -- Polisi di Paris, Perancis, akan diberikan tambahan persenjataan dan tameng perlindungan yang mampu menahan serangan dari senapan serbu dan AK-47. Langkah ini diambil menyusul serangan teroris yang menewaskan 130 orang tahun lalu.

Menteri Dalam Negeri Perancis Bernard Cazeneuve pada Senin (29/2) mengatakan tambahan senjata dan tameng ini khusus diberikan untuk satuan elite kepolisian demi "mengintervensi secepat mungkin dalam membantu patroli, terutama saat berhadapan dengan pembunuhan massal."
"Para penjahat yang dihadapi kini tidak ragu lagi menggunakan senjata berat, dan kita harus melakukan serangan balik serta perlindungan yang memadai," kata Cazeneuve, dikutip dari AFP.

Persenjataan dan perlindungan baru diberikan pada unit polisi anti-kriminal Paris atau BAC yang biasa berkeliaran di kota dengan pakaian preman.

Pemerintah Perancis memberikan sebanyak 204 senapan serbu jenis Heckler and Koch G36, 1.800 rompi anti peluru dan 241 tameng yang tahan terjangan peluru Kalashnikov alias AK-47.

Perlengkapan baru yang juga termasuk senapan kejut dan perangkat lainnya ini membuat Perancis merogoh kocek hingga 17 juta euro atau Rp247 miliar.
Penambahan persenjataan ini dilakukan menyusul serangan November tahun lalu di Paris yang menewaskan 130 orang dan melukai ratusan lainnya. Para pelaku menyerang dengan senapan AK-47 dan bom bunuh diri di kafe, gedung konser dan area sekitar stadion sepak bola.

Saat itu seorang polisi yang pertama kali berhadapan dengan penyerang di gedung konser Bataclan hanya bersenjatakan pistol genggam. Dia berhasil menewaskan seorang pelaku, namun dia harus menunggu bantuan datang karena senjata dan perlindungan yang digunakan tidak cukup.




Credit  CNN Indonesia

Suriah tuding Menlu Saudi berupaya gagalkan gencatan senjata

Ilustrasi. Pasukan brigade Mujahidin Horan, bagian dari Pasukan Pembebasan Suriah, menembakkan meriam ke arah pasukan yang setia kepada Presiden Suriah Bashar al-Assad yang berlokasi di Deraa, Suriah, dalam hal yang mereka sebut sebagai pertempuran untuk menghancurkan pengepungan kota Madaya, Senin (11/1). (REUTERS/Alaa Al-Faqir)

 

Beirut (CB) - Pemerintah Suriah, Senin, menuding menteri luar negeri Arab Saudi berupaya menggagalkan kesepakatan penghentian permusuhan dengan mengatakan akan ada rencana lain jika gencatan senjata itu gagal.

Menlu Adel bin Ahmed Al-Jubeir mengatakan pada Minggu bahwa pemerintah Suriah serta sekutunya, Rusia, telah melanggar kesepakatan gencatan senjata, lapor Reuters.

Ia juga mengatakan akan ada pilihan lainnya jika Damaskus dan sekutu-sekutunya terlihat jelas tidak serius menyikapi kesepakatan tersebut.

Al-Jubeir tidak memberikan keterangan rinci soal rencana yang dimaksud.

"Apa yang dikatakan al-Jubeir...soal rencana kedua menyangkut perkembangan saat ini di Suriah semata-mata adalah khayalan rezim Saudi," kata kementerian luar negeri Suriah melalui pernyataan yang dikutip media massa.

"Pernyataan-pernyataan Jubeir merupakan ... upaya untuk menggagalkan upaya menghentikan peperangan," kata pernyataan itu.

Arab Saudi mendukung gerakan gerilyawan, yang memerangi Presiden Suriah Bashar al-Assad, serta badan oposisi utama Suriah.

Gencatan senjata rentan hasil rancangan Amerika Serikat dan Rusia itu telah secara dramatis menurunkan kekerasan di Suriah kendati para gerilyawan menuduh pemerintah melakukan sejumlah pelanggaran, termasuk dengan melancarkan serangan udara.

Seorang sumber di kalangan militer Suriah mengatakan tentara tidak melanggar kesepakatan gencatan senjata.


Credit  ANTARA News

Mahathir Mohamad tinggalkan UMNO

Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad melambaikan tangan ke arah pendukungnya di bandara Subang, Kuala Lumpur, Malaysia. (REUTERS/Olivia Harris )

Saya tidak akan menyebut UMNO lagi. Itu partai Najib. Saya merasa malu berhubungan dengan partai yang kelihatannya mendukung korupsi. Ini juga yang mengakibatkan saya dipermalukan

Kuala Lumpur (CB) - Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, Senin, menyatakan mundur dari partai berkuasa Perhimpunan Bangsa Melayu Bersatu (UMNO) karena dinilai mendukung korupsi oleh pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak.

Mahathir, pemimpin terlama Malaysia yang masih sangat dihormati dan berpengaruh,  mengkritik keras Najib yang menghadapi tekanan atas korupsi yang melanda BUMN 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

"Saya tidak akan menyebut UMNO lagi. Itu partai Najib. Saya merasa malu berhubungan dengan partai yang kelihatannya mendukung korupsi. Ini juga yang mengakibatkan saya dipermalukan," katanya kepada wartawan dalam jumpa pers.

Namun, dia menyatakan tidak akan mendirikan partai politik baru atau bergabung dengan partai politik lain.

Sebelumnya, Jaksa Agung Malaysia mencabut tuduhan korupsi terhadap Najib dalam skandal keuangan yang telah lama melanda negeri itu.

Kejaksaan mengatakan uang senilai 681 juta dolar AS (Rp10 triliun) yang diterima Najib di rekening bank pribadinya adalah hadiah dari keluarga kerajaan Arab Saudi.

Pengamat di Malaysia menuduh dana itu datang dari dana investasi milik negara, 1MDB.

Najib Razak berulang kali membantah tudingan itu, namun terus ditekan mundur karena tuduhan tersebut, demikian Reuters.



Credit  ANTARA News

Empat Pesawat Baru Super Tucano Tak Boleh Terbang

"Sebelas pesawat lain juga belum boleh terbang."

Pesawat Super Tucano di Pangkalan TNI Angkata Udara Abdulrachman Saleh di Malang, Jawa Timur, pada Senin, 29 Februari 2016. (VIVA.co.id/D.A. Pitaloka)

 

CB – Empat pesawat Super Tucano tiba di Malang, Jawa Timur, setelah berangkat dari Brasil pada 15 Februari 2016. Pesawat yang diterbangkan awal dari Brasil itu tiba di Malang pada Senin, 29 Februari 2016, setelah melewati beberapa negara selama dua pekan terakhir.

 

Namun, pesawat baru itu belum bisa terbang seperti sebelas pesawat lain yang kini berada di hanggar Skuadron 21 Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Abdulrachman Saleh di Malang.

 

Komandan Lanud Abdulrachman Saleh Malang, Marsekal Pertama RM Djoko Senoputra, mengatakan bahwa empat pesawat akan menjalani sejumlah prosedur pemeriksaan kedatangan yang dilakukan pilot dan teknisi asal Brasil bersama pilot di Skuadron 21.

 

Dalam proses itu, empat pesawat dengan nomor TT-3110, TT-3114, TT-3115 dan TT-3116 bisa terbang sekadar dalam batas prosedur tersebut. Selebihnya, empat pesawat baru itu mendapat perlakuan sama dengan sebelas pesawat lain.

 

“Masih belum boleh terbang. Empat pesawat hanya boleh terbang sekadar cek acceptance saja,” kata Djoko Senoputra kepada wartawan pada Senin, 29 Februari 2016.

 

Dia belum bisa menyebutkan berapa lama prosedur pemeriksaan itu berlangsung. Namun setelah proses itu selesai, empat pesawat dilarang digunakan terbang untuk kebutuhan lain. Pesawat baru bisa terbang setelah ada instruksi langsung dari Kepala Staf TNI Angkatan Udara.

 

“Sebelas pesawat lain juga belum boleh terbang. Nanti menunggu instruksi dari KSAU (Kepala Staf TNI Angkatan Udara) dulu, sambil menunggu hasil investigasi selesai,” kata Djoko.

 

Djoko belum bisa memperkirakan kapan larangan terbang dicabut. Namun jika pesawat terlalu lama tidak terbang Lanud akan melakukan prosedur currency bagi pilot Super Tucano yang lama tak terbang.

 

Bentuk currency, salah satunya adalah kembali membekali pilot dengan pengetahuan mengoperasikan pesawat Super Tucano. Sebelumnya, pilot dan teknisi Super Tucano telah dibekali pendidikan khusus mengoperasikan dan merawat Super Tucano langsung di Brasil.

Credit  VIVA.co.id

Warsito: Kalau Cuma Jual Lisensi, Buat Apa Pulang ke RI

Belum ada perlindungan untuk perusahaan riset alat kesehatan di RI.

Pertemuan Kemenkes dan tim Warsito P Taruno (kanan) di Jakarta, Rabu (2/12/2015). (Tangkapan layar YouTube)

CB - Penemu Electro-Capacitive Cancer Therapy (ECCT) untuk terapi kanker, Warsito Purwo Taruno mengakui telah menekan kontrak dengan Singapura. Dalam kontrak tersebut ia menceritakan, Singapura menawarkan iming-iming agar teknologinya diproduksi dan label Singapura. Namun ia tegas menolaknya.

"Kita tidak ada kontrak penjualan lisensi. Riset, pengembangan dan produksi kita masih berusaha untuk bisa dilakukan di dalam negeri. Riset di Indonesia jalan terus," kata dia kepada VIVA.co.id, Minggu 28 Februari 2016.

Meski mengharapkan riset dibangun di dalam negeri, tapi pria asal Karanganyar, Jawa Tengah itu masih sangsi dengan jaminan keberlangsungan riset di Indonesia.

Absennya jaminan itu, kata dia, bisa dilihat tidak ada produk hukum yang melindungi risetnya. Warsito mencontohkan, belum adanya Peraturan Pemerintah turunan penelitian alat kesehatan dari UU Kesehatan yang dikeluarkan 2009. Sementara Permenkes untuk uji klinis alat kesehatan dan aturan khusus dari riset agar masuk pasar berkembang juga belum ada.

"Selama itu tak ada, tak ada yang akan jamin perusahaan kecil berbasis riset seperti kita," tutur doktor Shizuoka University, Jepang tersebut.

Dia mengatakan bagi perusahaan kecil atau riset yang muncul dari penemu tidak bisa langsung serta merta masuk ke standar pasar. Sebab perusahaan atau produk inovasi harus melalui inkubasi dan peningkatan dari pasar yang terbatas, sebelum menembus pasar bebas. Proses tersebut, kata Warsito, belum dijamin berjalan di Indonesia.

"Jadi pada dasarnya tak ada perlindungan bagi kita inventor atau perusahaan kecil berbasis riset," jelas dia.

Dengan peta penelitian tersebut, maka Warsito mengatakan, peluang yang paling mungkin bagi penemu atau inovator Indonesia mau tak mau menjual Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan merapat ke pemodal.

"Kalau itu saya lakukan, buat apa saya dulu pulang ke Indonesia," ujar penemu Electrical Capacitance Volume Tomography (ECVT).

Diberitakan sebelumnya, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad nasir menceritakan Warsito curhat Singapura ingin penetapan label adalah buatan Singapura, kendati produksi dilakukan di negara mereka.

Namun, menurut Nasir, label harus tetap buatan Indonesia, karena di Indonesia ada pengakuan teknologi ECCT dan Electrical Capacitance Volume Tomography (ECVT) temuan Warsito dan hak cipta ada di tangannya.

“Nanti keuntungannya, sebagian Indonesia, sebagian Singapura,” katanya.

Awal bulan ini, Warsito telah menerima undangan pelatihan mengenai alat yang ia temukan ke Warsawa, Polandia. Selanjutnya, ilmu teknologi antikanker Warsito sudah ditunggu-tunggu di Kanada, Amerika Serikat, Australia, Singapura, Malaysia, Sri Lanka, Rusia, Dubai, Arab Saudi sampai India.

Credit  VIVA.co.id

Ilmuwan Temukan Situs Zaman Jurassic Terbesar di Dunia

Anak usia 4 tahun menemukan tulang dinosaurus berusia 100 juta tahun di Mansfield, Texas, Amerika Serikat. Dallas Morning News

 

CB, Buenos Aires -Sebuah area seluas 60 ribu kilometer persegi di Patagonia, bagian selatan Argentina, baru saja menjadi situs zaman Jurassic terbesar di dunia. Beragam fosil dari dinosaurus yang hidup pada era itu tersebar dalam jumlah besar.

“Tak ada area lain di dunia ini yang memiliki jumlah serta keberagaman fosil seperti di sini,” kata ahli geologi Garcia Massini dari Regional Center for Scientific Research and Technology Transfer (CRILAR). Fosil-fosil yang berusia 140-160 juta tahun ini terekspos di permukaan situs yang baru saja terkena erosi—dan langsung disimpan untuk penelitian.

Bukan hanya itu, situs ini pun dapat memberikan gambaran jelas tentang keadaan alam pada era Jurassic. Menurut Massini, dengan mata telanjang, kita dapat melihat bagaimana aliran air, danau, sungai, juga tanaman dan bagian ekosistem lainnya terbagi.

Ignacio Escapa, dari Egidio Feruglio Paleontology Museum, juga menemukan beragam jenis makro dan mikro-organisme. Ia bahkan dapat membayangkan bagaimana spesies fungi, Cyanobacteria, dan cacing hidup bergerak saat itu.

Semua fosil yang ditemukan di area ini berada dalam kondisi sangat baik, yang memudahkan kinerja para peneliti. Bahkan, menurut mereka, setiap batu yang diambil dari situs ini dapat membuka jalan bagi penemuan baru tentang dinosaurus dan sejarah evolusi makhluk hidup.



Credit  TEMPO.CO

Kepala BIN Kini Minta Kewenangan Interogasi Terduga Teroris

 

KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Sutiyoso saat akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon kepala BIN di Komisi I DPR-RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2015). Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian Sutiyoso adalah kejahatan dunia maya dan persoalan ekonomi.

 

JAKARTA, CB - Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso meminta agar pihaknya bisa memanggil dan menginterogasi terduga teroris. Dengan begitu, BIN bisa menggali informasi dari terduga teroris tersebut.
Permintaan kewenangan tersebut disampaikan Sutiyoso saat rapat kerja dengan Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/2/2016).
Sutiyoso berharap kewenangan ini bisa diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Anti-Terorisme yang akan segera dibahas oleh DPR dan pemerintah.
"Untuk mendalami sebuah informasi, kami kan perlu memanggil orang. Itu saja," kata Sutiyoso usai rapat tertutup.
Sebelumnya, Sutiyoso sempat mengungkapkan permintaan agar BIN bisa menangkap terduga teroris.
Namun, permintaan itu diprotes berbagai kalangan karena dikhawatirkan dapat terjadi penyalahgunaan wewenang.
Kini, Sutiyoso mengaku sudah tak meminta kewenangan penangkapan itu.
"Jadi hanya interogasi, bukan menangkap seperti pekerjaan polisi," ucap mantan Pangdam Jaya ini.
Secara terpisah, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menilai, permintaan Sutiyoso itu masih mungkin untuk didiskusikan.
Nantinya, panitia khusus RUU Antiterorisme yang terdiri dari Komisi I dan Komisi III DPR akan membahas permintaan tersebut bersama pemerintah.
"Masih mungkin didiskusikan sepanjang ada koridor yang jelas batasan yang jelas sehingga tidak masuk kepada penyalahgunaan kewenangan," ucap Mahfudz.

Credit  KOMPAS.com

Perangi ISIS, Indonesia Tak Akan seperti AS, Rusia, dan Perancis

 

Fabian Januarius Kuwado Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan saat memberikan pengarahan kepada unsur TNI, Polri dan pejabat pemerintahan setempat di pelataran Masjid Albantani, Serang, Banten, Senin (29/2/2016).

 

SERANG, CB — Meski kelompok ISIS sudah membahayakan keamanan Indonesia, pemerintah tidak akan memeranginya melalui perang fisik seperti yang dilakukan sejumlah negara.
Menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, tawaran untuk memerangi ISIS pernah disampaikan Arab Saudi. Namun, pemerintah menolak.
"Tapi pemerintah berpandangan, cara militer selalu tidak berhasil dan malah memperlebar jarak permusuhan kita," ujar Luhut saat pengarahan pencegahan radikal di Serang, Banten, Senin (29/2/2016).
"Pemerintah berpandangan, pendekatan yang kita lakukan harus soft approaching, yakni pendekatan agama dan pendekatan budaya. Pemerintah kita lebih memilih itu," ucap dia.
Oleh sebab itu, Luhut tak setuju jika Indonesia ikut-ikutan membombardir wilayah ISIS yang ada di Suriah. Hal ini dilakukan sejumlah negara, misalnya Perancis, Amerika Serikat, serta Rusia.
"Indonesia jangan seperti itulah. Intinya kita semua sudah paham bahwa ISIS bukan Islam dan Islam bukan ISIS," ucap Luhut.
Memerangi radikalisme bukan hanya kinerja satu lembaga atau kementerian. Menurut Luhut, semua unsur di negara ini harus ikut melakukannya.
Unsur itu mulai dari kepala daerah, kepala keamanan wilayah, para penjaga pertahanan teritorial, hingga pemuka agama juga harus ikut upaya melawan radikalisme.
Secara spesifik, Luhut menyebutkan beberapa unsur yang diharapkan mampu menjadi ujung tombak keamanan teritorial, yakni lurah dan camat, Babinsa, serta Babinkamtibmas.
"Saya berharap bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian memainkan peran ini. Contoh kecil saja. Mari laporkan ke pimpinan jika ada hal-hal yang mencurigakan di wilayah bapak dan ibu semua," ujar dia.

Credit  KOMPAS.com

Minyak Tersungkur, Negara Arab Hadapi Utang 94 Miliar Dollar AS

 

KOMPAS/TOTO SIHONO Ilustrasi Minyak

  CB - Negara-negara di Arab yang tergabung dalam Gulf Cooperation Council (GCC) harus berjuang melunasi utang sebesar 94 miliar dollar AS dalam dua tahun mendatang.

Padahal, kawasan ini mengalami perlambatan perekonomian akibat naiknya suku bunga dan penurunan rating, menurut analisis HSBC Holdings Plc.

Negara kaya minyak yang tergabung dalam GCC harus melunasi utang senilai 52 miliar dollar AS dalam bentuk bond (surat utang) dan sebesar 42 miliar dollar AS dalam bentuk pinjaman sindikasi.

Kebanyakan utang tersebut dilakukan oleh Uni Emirat Arab dan Qatar, menurut laporan HSBC melalui email.

Negara-negara tersebut juga menghadapi masalah fiskal serta defisit transaksi berjalan sebesar 395 miliar dollar AS di akhir periode.

Simon Williams, Kepala Ekonom HSBC untuk Timur Tengah, mengatakan ekspektasi untuk memperkecil utang dengan cara membayar sebagian utang ini dengan menjual obligasi Amerika Serikat (AS) malah akan memperumit usaha untuk membayar utang yang jatuh tempo di 2016 dan 2017.

"Dengan negara Teluk sebagai pasar kredit utama, tantangan pembiayaan ulang utang akan lebih terasa dan ditambah dengan semakin ketatnya likuiditas regional, naiknya suku bunga dan turunnya rating," kata dia.

Negara yang tergabung dalam GCC saat ini memproduksi seperempat minyak dunia, harus berjuang melunasi utang setelah harga minyak dunia gagal mendaki pasca turun terendah dalam 12 tahun terakhir.

Dalam GCC, termasuk juga Aran Saudi dan Oman, juga terkena dampak dari serangkaian penurunan rating, walaupun miliaran dollar AS telah dikuras dari sistem regional perbankan di negara-negara tersebut.


Credit  KOMPAS.com

Materi Radioaktif Dicuri, 5 Negara Bagian Meksiko Siaga

 

REUTERS Materi radioaktif.

MEXICO CITY, CB - Lima negara bagian Meksiko berada dalam status siaga setelah truk bermuatan materi radioaktif berbahaya dicuri, Minggu (28/2/2016).

Badan Kordinasi Perlindungan Sipil Nasional menerbitkan peringatan setelah sebuah perusahaan di negara bagian  Queretaro melaporkan truk yang mengangkut bahan radioaktif Iridium-192 dicuri.

Kementerian Dalam Negeri Meksiko mengatakan, bahan radioaktif itu bisa membahayakan manusia jika tak ditangani dengan benar.

Benda berbahaya ini juga dapat mengakibatkan cedera parah bahkan permanen terhadap seseorang  yang menyentuhnya meski dalam jangka waktu pendek.

Jika seseorang terpapar materi radioaktif ini maka dia bisa mengalami luka bakar, terkena radiasi dan luka permanen.

Pemerintah meminta agar warga yang mengetahui keberadaan materi radioaktif ini segera melapor ke aparat setempat.

Jika menemukan materi ini, warga diminta tidak menyentuh dan menjaga jarak minimal sejauh 30 meter.

Pencurian materi radioaktif bukan hal aneh di Meksiko. Pada April tahun lalu, sebuah kontainer berisi iridium-192 dicuri dan ditemukan sepekan kemudian di wilayah tenggara Meksiko.

Para pencuri biasanya tak mengetahui mereka mencuri kontainer berisi materi radioaktif dan lebih tertarik menjarah benda lainnya.

Credit  KOMPAS.com

Palestina Tolak Bantuan Iran untuk Keluarga Korban Tewas

 

Palestina menolak bantuan langsung yang ingin diberi Iran untuk keluarga Palestina yang tewas dalam gelombang kekerasan selama lima bulan terakhir. (Reuters/Ammar Awad)

 

Jakarta, CB -- Otoritas Palestina mengatakan tak bisa menerima bantuan keuangan langsung dari Iran untuk keluarga warga Palestina yang tewas dalam gelombang kekerasan selama lima bulan terakhir dengan Israel.

Pekan lalu, Teheran mengumumkan bantuan akan ditawarkan kepada keluarga warga Palestina yang tewas dalam gelombang kekerasangan yang terus meningkat sejak Oktober lalu. Namun otoritas Palestina mengatakan bantuan tersebut harus mengikuti jalur resmi.

Juru bicara kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudeina, dikutip media lokal, pada Minggu (28/2) mengatakan bahwa melangkahi otoritas dalam menyalurkan dana semacam itu merupakan campur tangan ilegal dalam urusan dalam negeri Palestina.
Duta Besar Iran untuk Libanon, Mohammad Fathali, pada Rabu mengatakan bahwa Teheran akan menawarkan US$7.000 kepada keluarga setiap warga Palestina yang tewas dalam gelombang kekerasan yang disebutnya sebagai “inifada Yerusalem.”

Iran juga akan memberi US$30 ribu kepada keluarga Palestina yang rumahnya dihancurkan oleh Israel karena salah satu anggota keluarga dituduh melakukan serangan anti-Israel, menurut Fathali.

Dana itu, kata Fathali, sebagai tambahan atas bantuan tambahan bulanan yang diberikan oleh institusi Iran kepada warga Palestina yang tewas.

Gelombang kekerasan di Israel dan teritori Palestina sejak Oktober telah menewaskan 177 warga Palestina, serta 28 warga Israel, seorang warga Amerika Serikat, seorang warga Sudan dan seorang warga Eritrea.

Iran, di satu sisi, Iran dituding memberi bantuan kepada Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, dan rival dari Partai Fatah Presiden Mahmud Abbas.
Ekonom Palestina mempertanyakan apakan Iran akan mampu mendistribusikan bantuan langsung kepada keluarga melalui bank karena itu bisa dianggap “mendanai terorisme.”

Sehari setelah Iran mengumumkan akan memberi bantuan, Israel mengecam keputusan itu. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan bahwa itu menunjukkan Teheran “terus membantu terorisme.”


Credit  CNN Indonesia

Amnesty Serukan Embargo Senjata di Yaman

 

Sejak Maret tahun lalu, menurut PBB korban jiwa di Yaman telah mencapai 6.100 orang. (Reuters/Khaled Abdullah)

 

Jakarta, CB -- Kelompok pegiat hak asasi manusia, Amnesty International, menyerukan embargo senjata bagi semua pihak yang bertarung di Yaman, termasuk koalisi pimpinan Arab Saudi yang menggempur pemberontak al-Houthi yang disokong Iran.

Pernyataan Amnesty ini dirilis pada Senin (29/2), menjelang Perjanjian Perdagangan Senjata di Jenewa, Swiss.

Amnesty mengatakan mereka telah mendokumentasikan pelanggaran kemanusiaan dan hak asasi manusia, termasuk kemungkinan kejahatan perang oleh kedua belah pihak, sejak konflik Yaman meluas pada Maret tahun lalu.
“Amnesty International menyerukan semua negara untuk memastika tidak ada pihak di konflik Yaman disuplai—baik secara langsung atau tidak—dengan senjata, amunisi, peralatan atau teknologi militer yang bisa digunakan dalam konflik hingga mereka menghentikan pelanggaran serius itu,” ujar Amnesty dalam pernyataan.

“Serena embargo melampaui jauh sanksi internasional yang ada terhadap pihak dalam konflik Yaman,” menurut Amnesty.

Resolusi Dewan Keamanan PBB 2216, yang diadopsi April tahun lalu, memberlakukan embargo senjata hanya kepada pihak Houthi dan sekutu mereka, pasukan loyalis mantan Presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh.

Resolusi tak mengikat yang diadopsi oleh parlemen Eropa pada 25 Februari “menyerukan Uni Eropa untuk berusaha memaksakan embargo senjata terhadap Arab Saudi, namun tidak kepada pihak lain dalam konflik,” tamnbah Amnesty.

Namun Amnesty tidak menyerukan total larangan senjata kepada anggota koalisi yang memperoleh senjata secara sah untuk penggunaan legal di luar Yaman, misalnya senjata yang digunakan untuk melindungi perugas bantuan kemanusiaan atau operasi penjaga perdamaian.

Bulan ini, PBB memperingatkan bencana kemanusiaan sedang berlangsung di Yaman, dengan 6.100 orang telah menjadi korban tewas sejak Maret lalu.
PBB juga mengatakan 3.000 orang menjadi korban luka, sedang 2,5 juta lainnya terlantar.

Pada Maret 2015, Saudi dan sekutu negara Arab mulai memimpin serangan udara di Yaman untuk menggempur pemberontak Syiah, al-Houthi.

Perjanjian Perdagangan Senjata sendiri, merupakan kesepakatan internasional soal perdagangan senjata global, mulai berlaku pada Desember 2014. Isinya memaksa negara untuk mengatur kontrol ekspor senjata. Negara harus menilai apakah senjata yang diekspor bisa menghindari embargo internasional, digunakan untuk genosida dan kejahatan perang, atau digunakan oleh "teroris" dan kejahatan terorganisir.


Credit  CNN Indonesia

Turki Bombardir Suriah, Rusia Tuntut Penjelasan AS

Rusia pertanyakan serangan Turki ke wilayah Suriah | (TASS)

DAMASKUS - Pusat Gencatan Senjata Rusia di Suriah meminta penjelasan kepada Pusat Rekonsiliasi Amerika Serikat (AS) atas tembakan yang dilepaskan Turki ke wilayah Suriah. Turki adalah salah satu anggota koalisi anti teror pimpinan AS.

"Semalam, tanggal 28 Februari, Pusat Rusia untuk mendamaikan pihak yang bertikai di Suriah menerima informasi tentang serangan dari wilayah Turki di kota Suriah Et Tell el-Abyad oleh unit bersenjata dengan dukungan artileri kaliber besar. Informasi ini kemudian diverifikasi dan dikonfirmasi melalui beberapa saluran, termasuk perwakilan dari Pasukan Demokratik Suriah," kata Kepala Pusat Gencatan Senjata Rusia Letnan Jenderal Sergei Kuralenko.

"Rusia telah menghubungi Pusat Rekonsiliasi AS di Amman untuk meminta penjelasan atas penembakan wilayah Suriah oleh Turki, yang merupakan anggota dari koalisi anti ISIS pimpinan AS," imbuhnya seperti dikutip dari TASS, Senin (29/2/2016).

Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan Presiden AS, Barack Obama, pada 22 Februari menyatakan kesepakatan gencatan bersenjata akan dilakukan di Suriah pada 27 Februari. Keduanya menggunakan pengaruhnya untuk membuat pihak-pihak yang bertikai di Suriah melaksanakan kesepakatan tersebut.

Namun, rezim gencatan senjata tidak berlaku untuk kelompok yang diakui oleh PBB sebagai organisasi teroris, seperti Negara Islam dan Front al-Nusra (baik dilarang di Rusia).


Credit  Sindonews

Gencatan Senjata Dilanggar, Saudi Ancam Gelar Rencana Cadangan

Arab Saudi menuding Rusia dan Suriah telah melanggar gencatan senjata | (Istimewa)

DUBAI - Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel al-Jubeir, menuduh Rusia dan Angkatan Udara pemerintah Suriah melanggar penghentian permusuhan di Suriah. Ia pun mengatakan, Riyadh akan membahas masalah tersebut dengan kekuatan internasional.

Hal itu diungkapkan Juberi saat menggelar konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Denmark Kristian Jensen di Riyadh seperti dikutip dari laman Reuters, Senin (29/2/2016).

Jubeir mengatakan, bahwa adanya rencana cadangan atau Plan B menjadi jelas dibutuhkan, karena pemerintah Presiden Suriah, Bashar al-Assad, dan sekutunya tidak serius melakukan gencatan senjata. Namun, Jubeir tidak memberikan rincian rencana cadangan tersebut.

"Saya percaya, mematuhi gencatan senjata akan menjadi indikator penting dari keseriusan untuk mencapai solusi damai terhadap krisis Suriah yang akan mencakup pengaturan otoritas transisi dan transfer kekuasaan dari Bashar ke dewan ini," kata Jubeir.

Dalam kesempatan itu, Juberi kembali menegaskan jika Bashar al-Assad tidak akan mempunyai masa depan di pemerintahan Suriah. "Tidak ada tempat untuk Bashar di Suriah," tegasnya.

Credit  Sindonews

Menlu Saudi Tuduh Rusia dan Suriah Langgar Gencatan Senjata

 

 Reruntuhan bangunan di wilayah selatan kota Bosra al-Sham, Deraa, yang dikuasai oleh kelompok pemberontak Suriah, pada 23 Februari 2016, beberapa hari menjelang gencatan senjata dimulai. (Reuters/Alaa Al-Faqir)

 

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel al-Jubeir menuduh Rusia dan angkatan udara pemerintah Suriah melanggar gencatan senjata di Suriah yang baru saja dimulai beberapa hari terakhir.

Berbicara dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Denmark Kristian Jensen di Riyadh pada Minggu (28/2), Jubeir menyatakan Riyadh tengah mendiskusikan masalah ini dengan sejumlah kekuatan besar dunia.

Jubeir mengungkapkan bahwa akan ada "rencana B" jika militer Presiden Suriah Bashar al-Assad dan sekutunya tidak mengimplementasikan gencatan senjata ini dengan serius. Meski demikian, Jubeir tidak merinci rencana B yang dimaksud.
"Saya percaya bahwa mematuhi gencatan senjata akan menjadi indikator keseriusan yang penting untuk mencapai solusi damai atas krisis Suriah yang akan mencakup pengaturan transisi otoritas dan transfer kekuasaan dari Bashar," kata Jubeir, dikutip dari Reuters.

"Tidak ada tempat untuk Bashar di Suriah," ujarnya melanjutkan.

Sebelumnya, CNN melaporkan bahwa kelompok pemantau Syrian Observatory for Human Rights menyatakan serangan udara itu terjadi di wilayah Aleppo, wilayah di selatan Suriah, yang berdekatan dengan Raqqa—yang diklaim sebagai ibu kota ISIS. Namun dalam laporan itu tidak disebutkan dengan jelas siapa yang melakukan serangan udara.

Sementara,  kelompok oposisi utama, Komite Negosiasi Tinggi, mengatakan bahwa 97 faksi mereka sepakat untuk menghormati gencatan senjata selama dua minggu. Namun mereka memperingati Rusia dan Suriah untuk tidak menargetkan mereka dengan dalih menyerang teroris.

Rusia tuduh pemberontak

Sementara, RT News melaporkan bahwa pihak Rusia memonitor adanya sembilan pelanggaran gencatan senjata di Suriah selama 24 jam terakhir. Sejumlah gencatan senjata dikaitkan dengan kelompok pemberontak.

Sebanyak 17 kelompok pemberontak "moderat" dan para pemimpin daerah dari 35 kota dan desa berjanji akan mengawasi jalannya pelanggaran gencatan senjata. Mereka juga berjanji akan mengusir siapa pun yang tidak mau menegakkan kesepakatan gencatan senjata, menurut Pusat Rekonsiliasi Rusia.
Sementara AS telah merilis daftar 69 kelompok pemberontak yang sepakat mengikuti gencatan senjata.

"Sembilan pelanggaran terhadap masa penghentian kekerasan tercatat kemarin, termasuk sejumlah serangan dari kota Kabana di Provinsi Latakia," ujar Letjen Sergei Kuralenko, Kepala Pusat Rekonsiliasi Rusia kepada kantor berita Interfax pada Minggu.

RT News menyebutkan bahwa enam dari sembilan pelanggaran tercatat dari tembakan yang berasal dari daerah pinggiran kota Damaskus yang dikendalikan oleh salah satu kelompok pemberontak moderat yang terdaftar oleh pihak Amerika, menurut laporan tersebut.

Pusat Rekonsiliasi Rusia juga melaporkan bahwa di provinsi Raqqa, sekitar 100 militan menyeberang ke Suriah dari Turki. Kelompok ini kemudian bergabung dengan militan lain dan menyerang kota Tel Abyad, yang mayoritas dihuni etnis Kurdi.
Kelompok yang terdiri dari 250 orang itu didukung oleh artileri yang ditembakkan dari wilayah Turki. Hal ini masih dikaji oleh Rusia dan AS. Menurut laporan Pusat Rekonsiliasi Rusia, milisi YPG Kurdi menangkis serangan itu.

Sementara di provinsi Latakia, pejuang dari kelompok Front al-Nusra, yang tidak termasuk ke dalam kesepakatan gencatan senjata, menembakkan mortir ke arah pasukan milisi lokal, yang kemudian membalas tembakan.

Sejumlah posisi teroris berada di sebuah daerah di bawah kendali kelompok pemberontak moderat, menurut laporan tersebut. Bentrokan itu juga dilaporkan menyebabkan sejumlah orang menjadi korban.

Selain itu, seorang pelaku bunuh diri meledakkan bom mobilnya di ruas jalan yang berjarak 1 km sebelah timur dari kota Hama. Mobil itu datang dari daerah yang dikuasai oleh pemberontak moderat.




Credit  CNN Indonesia

Latvia Ingin Jadi Tuan Rumah Tank NATO untuk Perang Lawan Rusia

Pasukan AS saat tiba di Riga untuk latihan militer bersama NATO. | (Reuters)

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Latvia, Edgars Rinkevics, mengatakan negara-negara Eropa Timur, terutama Latvia telah minta NATO menyiapkan pasukan tambahan yang siap perang melawan Rusia. Latvia, kata dia, juga ingin menjadi tuan rumah tank-tank tempur NATO.

Hal itu dia sampaikan dalam wawancaranya dengan Washington Post.


“Latvia dan tetangganya ingin melihat sebuah pernyataan yang sangat kuat dari NATO, yang akan menjamin negara-negara Baltik bahwa aliansi militer akan menawarkan perlindungan selama diperlukan, sementara kita memiliki tetangga seperti itu (Rusia),” kata Rinkevics selama kunjungan ke Washington.

Rinkevics menyerukan lebih banyak pasukan NATO di darat. Saat ini, negaranya menjadi tuan rumah sekitar 100 pasukan NATO yang rutin dirotasi. Dia menambahkan bahwa persenjataan berat seperti tank harus ditempatkan di negara-negara Baltik.

Alasan untuk militerisasi di Latvia, kata Rinkevics, adalah "kebutuhan nyata" untuk membela negara sebelum bala bantuan NATO secara penuh bisa tiba.


Namun, keinginan Latvia itu bertentangan dengan perjanjian NATO dengan Rusia yang ditandatangani pada tahun 1994. Perjanjian itu, seperti dikutip Russia Today, Minggu (28/2/2016) melarang aliansi militer NATO menempatkan pasukan secara "signifikan" di Eropa Timur secara permanen.


Pernyataan Rinkevics muncul ketika NATO akan menggelar KTT di Polandia Juli mendatang. Warsawa selama ini diharapkan untuk secara resmi menyuarakan permintaan penempatan pasukan NATO secara jangka panjang di negara-negara anggotanya di Eropa Timur.


Ketegangan NATO dan Rusia telah meningkat sejak reunifikasi Rusia dengan Crimea pada tahun 2014 dan konflik di Ukraina timur. Crimea semula menjadi bagian dari Ukraina, tapi memisahkan diri ketika krisis politik pecah di negara itu.

Ukraina hingga kini tidak bisa menerima wilayahya itu bergabung dengan Rusia. Kiev bahkan mengklaim sedang menyiapkan pasukan khusus untuk merebut Crimea kembali.






Credit  Sindonews

Kisah Kapten Wanita Somalia Perangi Militan Al Shabab

Iman Elman bersama Tantara Nasional Somalia. (Newsweek)

CB, Mogadishu - Bagi Iman Elman, mengenakan rok di garis depan melawan Al-Shabab bukanlah suatu pilihan. Namun berkat kerja kerasnya, kini perempuan 24 tahun itu menjadi seorang kapten di angkatan bersenjata Somalia.
Bahkan ia merupakan salah satu wanita yang paling menonjol di Tentara Nasional Somalia (SNA). Tentu hal itu tak didapatkan dengan mudah, melainkan setelah menghadapi berbagai tantangan sejak bergabung dengan militer pada 2011.
Untuk berada di posisi itu, Elman harus mengenyampingkan gender dan mengabaikan komentar diskriminatif yang dialamatkan padanya. Termasuk soal seragam untuk kaum hawa yang seharusnya mengenakan rok bukan celana.
"Banyak orang berpikir bahwa seorang wanita yang mengenakan celana panjang tak dapat diterima dan dianggap tak sopan. Tapi aku ingin berjuang bersama tentara lain, dan mengenakan rok dalam situasi yang tak realistis kurang tepat," kata dia.

Persentase kaum hawa di garis depan Somalia untuk melawan militan di sana sangat kecil. Hanya ada sekitar 1.500 dari 20.000 pejuang, atau 7,5 persen.
Bahkan lebih sedikit lagi yang mencapai pangkat kapten, yang memimpin pasukan tentara yang mayoritas laki-laki. Sebagian besar terbatas pada peran di balik layar pertempuran, seperti memberikan rasa aman sebagai polisi -- bukan berjuang di medan 'perang'.
Hanya ada sedikit yang cukup berani mengenakan celana -- bertempur di medan perang -- seperti Elman, meskipun tetap mengenakan jilbab.
Perlawanan untuk Militan
Menurut Elman, pola pikir di balik perubahan seragamnya adalah produk sampingan dari pemberontakan Al-Shabab di Somalia. Sejak kemunculannya di awal 2000-an, Al Qaeda yang berafiliasi telah mengobarkan perang terhadap pemerintah federal di Somalia, serta pasukan penjaga perdamaian Uni Afrika (AU) -- 22.000 anggota pasukan kuat di Somalia yang dikenal sebagai AMISOM -- dan pasukan negara konstituen itu.
Al-Shabab kehilangan kendali kota-kota kunci Somalia setelah serangan AU pada 2011-2012, namun masih menguasai banyak wilayah pedesaan di negara itu. Di daerah yang berada dalam kendalinya, diberlakukan hukum Syariah yang ketat.
Al-Shabab mewajibkan tata cara berpakaian untuk perempuan, mereka harus memakai cadar --atau niqab-- dan hanya menyisakan bagian mata yang dapat dilihat orang lain. Mereka yang dituduh melakukan perzinahan pun akan dikenai hukum rajam.
"Dengan ideologi Al-Shabab, mereka mengubah pola pikir masyarakat dan Anda dapat melihat itu benar-benar mempengaruhi warga lokal, karena sekarang Anda harus berpakaian dengan cara tertentu. Banyak perempuan Somalia saat ini berpakaian tak seperti 25 atau 30 tahun yang lalu," kata Elman seperti dikutip dari Newsweek, Senin (29/2/2016).
"Somalia adalah negara yang dihuni mayoritas Muslim, diperkirakan ada 99,8 persen umat Islam di sana. Sebagian besar adalah Sunni sebelum munculnya Al-Shabab -- agar sesuai dengan perintah kelompok militan. Perempuan Somalia saat ini begitu tertindas."
"Wanita tradisional Somalia dulunya mengenakan pakaian longgar yang disebut guntiino, dikombinasikan dengan hiasan kepala. Sekarang mereka semua harus memakai niqab, terutama di daerah yang dikuasai pemberontak."
Perjuangan Elman
Perjalanan Elman untuk mencapai posisinya saat ini bukanlah hal mudah. Perempuan kelahiran Mogadishu ini harus keluar dari Somalia bersama saudara-saudaranya, Ilwad dan Almas serta sang ibu, Fartuun Adan ke Ottawa, Kanada.
Saat itu usianya masih 2 tahun, dan terpaksa melarikan diri karena pecah perang di bawah pemerintahan Siad Barre pada 1991.
Ayahnya, Elman Ali Ahmed, adalah seorang pengusaha elektronik Somalia yang tinggal di Somalia dan menjadi aktivis perdamaian, mencegah anak-anak terlantar atau yatim piatu karena perang agar tak menjadi tentara anak. Dia dikenal sebagai simbol perdamaian di sana.
Pria yang terkenal dengan slogan "Put down the gun, pick up the pen" itu juga mendirikan sebuah klub sepak bola, Elman FC, pada tahun 1993. Klub untuk anak-anak jalanan itu bahkan memenangkan sejumlah gelar di Liga Somalia.
"Dia dibunuh pada tahun 1996, mungkin oleh panglima perang yang jengkel oleh aktivitasnya. Meskipun identitas pembunuhnya belum pernah diketahui hingga saat ini," ucap Elman.
Setelah kembali ke Somalia pada tahun 2007, sang ibu, Fartuun meneruskan langkah suaminya dengan mendirikan kembali Elman Peace and Human Rights Center, di mana ia berjuang bersama putranya, Ilwad.
Lembaga itu awalnya didirikan oleh suami sekaligus ayah Elman pada tahun 1993, bekerja sama dengan orang-orang muda korban perang. Setelah kembali pada awal 2010, Elman melihat bagaimana Al-Shabab membuat Somalia membara.
Kelompok itu melancarkan serangan besar-besaran di Mogadishu pada pertengahan 2009, mengambil kendali banyak kota, sementara anggota garis keras dari kelompok itu membawa dan mencambuk perempuan di depan publik karena memakai bra -- yang mereka klaim melanggar ajaran Islam.
Termotivasi oleh penderitaan rakyat Somalia saat itu, Elman mencari cara untuk menolong dengan jalan berbeda dari kakak dan ibunya. Ia memutuskan bergabung dengan militer.
"Orang-orang tak percaya aku memutuskan 'memilih pistol' -- berperang," tutur Elman. "(Tapi) kami masih berjuang untuk tujuan yang sama, untuk perdamaian bagi rakyat Somalia."
"Aku seorang aktivis yang kuat, bekerja keras untuk melindungi hak-hak perempuan, dan aku merasa bisa menjadi panutan dan berada di garis depan dengan bergabung di militer."
Meski sisa keluarganya khawatir akan keselamatannya, Elman mengatakan mereka mengagumi jalan yang telah dipilihnya. "Mereka bangga denganku yang telah membuat perbedaan," ucapnya.
Elman berharap dalam waktu 5 tahun bisa pindah ke bagian kebijakan militer dan terlibat aktif untuk merekrut lebih banyak perempuan untuk bergabung dengannya. Dia juga ingin berfungsi sebagai mentor bagi perempuan muda yang tertarik untuk bergabung militer, sesuatu yang tak pernah dilakukannya."
"Aku tahu aku sudah menjadi inspirasi bagi kaum perempuan dan laki-laki, tapi aku ingin melihat lebih banyak perempuan yang memiliki wewenang juga memberikan bimbingan kepada anak perempuan lainnya dengan menjadi mentor," tegas Elman.
"Itu sebabnya aku selalu mencoba untuk memprioritaskan gadis-gadis muda yang datang bertanya kepadaku. Kita perlu membangun jembatan untuk mendukung kaum perempuan."

Credit  Liputan6.com

Apple menentang perintah FBI buka kunci iPhone

CALIFORNIA. Apple Inc, produsen komputer, tablet dan ponsel pintar bertajuk iPhone, menentang perintah jebol kunci iPhone yang diajukan FBI. Dalam pengajuan pengadilan, Apple berpendapat, perintah pengadilan tersebut belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak mendapatkan dukungan hukum.

Sementara itu, seperti dilansir Wall Street Journal, perusahaan berbasis teknologi yang notabene menjadi pesaing Apple, yakni Google, Microsoft Corp, dan Facebook Inc diminta untuk membuat pengajuan hukum yang mendukung rivalnya itu untuk meningkatkan kekuatan pertaruhan yang saat ini berjalan alot antara Apple dengan FBI.

Apple meminta Hakim AS Sheri Pym membalikkan perintah tanggal 16 Februari 2016 lalu terkait bantuan penelitian penyelidikan kasus yang ditangani FBI. Dalam hal ini, FBI meminta bantuan Apple untuk mengakses iPhone terdakwa kasus penembakan 14 orang yang mengakibatkan kematian, San Bernardino, California, Desember tahun lalu.

Saat ini, terdakwa sendiri telah mengakui perbuatannya. Namun, jaksa federal di Brooklyn, New York mengklaim masih memerlukan bukti di ponsel terdakwa. Apple menolak menjebol iPhone terdakwa dan melewati mekanisme keamanan pada perangkatnya. Nah, belakangan hal ini menjadi perdebatan panjang antara Apple dengan FBI.

James Comey, Direktur FBI mengatakan, menghargai privasi. Namun, kemampuan untuk mencari perangkat telepon dapat menyelamatkan nyawa. Kasus ini menimbulkan pertanyaan penting soal kebebasan berbicara, hak individu dan kekuatan penegakan hukum.

Dalam pengajuan pengadilannya, Apple menduga, perintah untuk membuka perangkat keamanan iPhone lebih dari sekadar kasus Farook, terdakwa kasus penembakan 14 orang tersebut. Menurut juru bicara Apple, pemerintah ingin perusahaan dapat menciptakan piranti lunak baru yang dapat digunakan untuk membuka ponsel lainnya.

"Ini bukan kasus tentang satu unit iPhone yang terisolasi. Tidak ada pengadilan yang berwenang, tidak ada hukum yang mendukung penggunaan tak terbatas. Konstitusi melarang itu," ujar juru bicara tersebut dalam pengajuannya.

Mosi Apple menentang FBI datang setelah direktur FBI mengkritik Apple atau Silicon Valley terus menerus. Direktur FBI tersebut membantah telah melakukan langkah hukum melawan Apple. Pun demikian, ia mengakui, bukan tidak mungkin organisasinya mengajukan gugatan ke Apple dengan alasan menyimpan informasi untuk membantu serangan teroris di masa yang akan datang.

Senator Marco Rubio, Senator Ted Cruz, Ben Carson dan Gubernur John Kasich menyampaikan dukungan penuh kepada FBI. Sementara, Tim Cook, Direktur Utama Apple membela keputusan perusahaannya menolak perintah FBI. Menurut dia, ini bukan perintah pertama yang diterima.

"Ada 13 kasus lain di seluruh negeri dimana pemerintah mencari perintah pengadilan untuk memaksa Apple membantu mengambil data dari iPhone seseorang. Sebelumnya, hakim federal New York memerintahkan membuka data dan enkripsi iPhone terkait kasus narkoba," imbuh dia.

Menurut David Jolly, perwakilan dari Partai Republik di Florida, Apple mempertaruhkan nyawa perusahaannya dengan menolak perintah FBI. "Jika ada informasi tambahan di luar sana yang telah memberikan kontribusi terhadap insiden lain atau mengancam keamanan nasional di masa depan, saya kira Apple akan menghadapi jalan yang sangat sulit," terang dia.

Comey mewakili FBI dan Bruce Sewel mewakili Apple dijadwalkan untuk bersaksi dalam pengadilan pekan depan. Alphabet Inc, induk usaha Google, Microsoft dan Facebook juga berencana datang menghadiri persidangan mendukung pendirian Apple. Salah satu sumber juga bilang, Twitter Inc akan memberikan dukungannya.

AS melawan Apple
Juru bicara Apple menuturkan, untuk membuka keamanan iPhone, pihaknya melanggar hak dan amandemen kelima perusahaan. Itu juga akan memaksa Apple merusak pandangan konsumen terhadap keamanan dan privasi.

Apple mengajukan mosinya sehari sebelum pertemuan pemegang saham tahunan di Cupertino, California, dimana pimpinannya mungkin akan menghadapi pertanyaan dari pemegang saham. Apple sendiri harus siap menghadapi FBI yang akan mencoba memunculkan perintah pengadilan berdasarkan hukum abad ke-18.

Juru bicara Departemen Kehakiman menambahkan, pendekatan lembaga hukum untuk menyelidiki kejahatan tetap sama, yakni memenuhi seluruh perintah All Writs Act.
"Ini menjadi praktik penegakan hukum agar pengadilan meminta bantuan dari pihak ketiga ketika mereka membutuhkan bantuan dalam mencari data," pungkasnya.



Credot  Kontan.co.id