CUPUMA

Senin, 05 November 2018

OIC kecam keputusan Brazil akan pindahkan kedubes ke Jerusalem

Warga Palestina membakar bendera Israel dan Amerika Serikat dalam demonstrasi terhadap niat Amerika Serikat memindahkan kedubes mereka ke Jerusalem dan mengenali Jerusalem sebagai ibu kota Israel, di Kota Gaza, Rabu (6/12/2017). (REUTERS/Mohammed Salem )

Kairo, Mesir (CB) - Organisasi Kerja Sama Islam (OIC) telah mencela keputusan "tidak sah" Presiden Brazil yang baru terpilih Jair Bolsonaro untuk memindahkan kedutaan besar negerinya di Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem, yang diduduki.

"Pernyataan tersebut adalah pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan semua resolusi terkait PBB," kata OIC di dalam satu pernyataan pada Sabtu (3/11).

Badan pan-Muslim tersebut menyeru Brazil agar mengambil posisi yang mendukung peluang untuk mewujudkan perdamaian berdasarkan penyelesaian dua-negara, kata kantor berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad pagi.

Pada Jumat (2/11), Liga Arab menyeru Bolsonaro agar membatalkan keputusannya untuk memindahkan Kedutaan Besar Brazil di Israel ke Jerusalem.

Bolsonaro pada Kamis mengumumkan keinginannya untuk memindahkan kedutaan besar negerinya dari Tel Aviv ke Jerusalem segera setelah ia secara resmi memangku jabatan presiden.

Presiden AS Donald Trump menyulut kemarahan masyarakat dunia pada Desember lalu, setelah ia mengumumkan rencana untuk memindahkan Kedutaan Besar AS di Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem dan mengakui kota itu sebagai "ibu kota Israel". Trump melaksanakan ucapannya pada awal tahun ini.

Sejak itu, pemimpin Palestina di Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan, telah menolak peran penengahan oleh AS dalam proses perdamaian Timur Tengah, yang hampir mati.

Jerusalem tetap menjadi inti konflik Timur Tengah; Palestina berharapa Jerusalem Timur --yang diduduki oleh Israel sejak perang 1967-- akhirnya menjadi Ibu Kota Negara Palestina Merdeka, sedangkan Israel menganggap Jerusalem adalah "ibu kotanya yang utuh".

Credit antaranews.com

Rakyat Iran takutkan dampak sanksi-sanksi AS

Presiden Iran Hassan Rouhani berpidato di depan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-69 di markas PBB di New York, Amerika Serikat, Kamis (25/9) (REUTERS/Mike Segar)

Dubai (CB) - Masyarakat Iran merasa takut akan dampak yang lebih menyakitkan lagi atas biaya hidup setelah sanksi-sanksi baru Amerika Serikat berlaku pada Senin, mulai dari usaha-usaha membeli bahan-bahan mentah hingga ketidakmampuan orang-orang sakit dan lanjut usia untuk membeli obat-obatan.

Amerika Serikat pada Senin akan menerapkan kembali pembatasan pada sektor perbankan dan perminyakan Iran sebagai upaya untuk mengendalikan kegiatan nuklir, peluru kendali, dan regional musuh bebuyutannya itu.

Penguasa Iran telah meremehkan langkah AS tersebut, tapi banyak orang biasa di negara itu tampak merasa khawatir, demikian Reuters melaporkan.

"Semua harga naik tiap hari ... Saya tak dapat membayangkan apa yang akan terjadi setelah 13 Aban (4 November). Saya takut. Saya khawatir. Saya merasa putus asa," kata Pejman Sarafnejad, 43 tahun, guru sekolah dasar dan ayah dari tiga anak di Teheran. "Saya bahkan tak dapat membeli beras untuk memberi makan tiga anak saya atau bayar kontrakan."

Perjuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari semakin sukar selama berbulan-bulan belakangan ini. Ekonomi terpukul akibat pemberlakuan kembali gelombang pertama sanksi AS pada Agustus, setelah Washington keluar dari perjanjian nuklir dengan Teheran dan kekuatan-kekuatan dunia pada Mei.

Semua jenis bisnis luar negeri, mulai dari perusahaan-perusahaan minyak, perdagangan hingga perkapalan, telah menghentikan bisnis mereka dengan Iran karena takut terkena penalti yang AS berlakukan.

"Saya sangat bimbang karena sudah terjadi kekurangan sejumlah barang di pasar dan nilai rial (mata uang Iran) sudah turun banyak," kata seorang pemilik toko kelontong di Teheran. "Apa yang akan terjadi setelah pemberlakukan sanksi-sanksi baru?"

Kepemimpinan Iran mengatakan Teheran tak akan tunduk pada tekanan untuk menghentikan program-program peluru kendali atau mengubah kebijakan regionalnya.

Credit antaranews.com

Khamenei Sebut Trump Menjatuhkan Wibawa AS

Di tengah polemik soal pemberlakuan sanksi kembali, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Khamenei menyebut Presiden AS Donald Trump menjatuhkan wibawa AS. (Reuters/leader.ir)

Jakarta, CB -- Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan bahwa Presiden Donald Trump telah "menjatuhkan" wibawa Amerika Serikat dan akan menjadi pecundang terbesar akibat pembaruan sanksi terhadap negaranya.

"Presiden baru AS ini...telah menjatuhkan sisa wibawa Amerika dan demokrasi liberalnya. Kekuatan besar Amerika, yakni kekuatan ekonomi dan militer mereka, juga menurun," ujar Khamenei di akun Twitter-nya yang berbahasa Persia, mengutip pidatonya di Teheran.

Khamenei menentang sanksi yang diperbarui AS--termasuk embargo minyak--yang berlaku pada Senin.

"Tantangan antara AS dan Iran telah berlangsung selama 40 tahun dan AS telah melakukan berbagai upaya melawan kami: perang militer, ekonomi dan media," kata dia.

"Ada fakta kunci di sini: dalam tantangan 40 tahun ini, yang kalah adalah AS dan yang menang adalah Republik Islam."

Pada Mei, Trump mengumumkan ia menarik diri dari kesepakatan nuklir dengan Iran pada 2015 dan memberlakukan kembali sanksi. Tindakan ini memicu kemarahan banyak negara dunia yang mengatakan Iran telah memenuhi komitmen untuk membatasi program nuklir mereka.

Washington mengatakan ingin kesepakatan baru dengan Iran, yakni dengan membatasi intervensi regional dan program rudal Iran--tuntutan yang ditolak mentah-mentah oleh Teheran.

Credit cnnindonesia.com

Rusia Nyatakan Seluruh Sanksi AS terhadap Iran Ilegal

MOSKOW - Menteri Energi Rusia Alexander Novak mengatakan Moskow akan mendukung Iran untuk melawan sanksi Amerika Serikat (AS) yang mengganggu penjualan minyak Teheran. Moskow menyatakan sanksi sepihak Washington sebagai langkah ilegal.

Washington pada hari Jumat memutuskan untuk memulihkan seluru sanksi terhadap Iran yang sebelumnya dicabut di bawah kesepakatan nuklir internasional yang bernama resmi Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 2015.

Seluruh sanksi AS terhadap Iran mulai berlaku hari Senin (5/11/2018) besok.

Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Financial Times (FT), Novak mengatakan bahwa Rusia ingin melanjutkan perdagangan minyak mentah Iran.

"Kami percaya, kami harus mencari mekanisme yang akan memungkinkan kami untuk terus mengembangkan kerja sama dengan mitra kami, dengan Iran," kata Novak kepada FT.

Di bawah kesepakatan tahun 2014, Moskow menjual minyak Iran ke pihak ketiga, sedangkan Teheran menggunakan pendapatan dari penjualan tersebut untuk membayar barang dan jasa Rusia.

Kementerian Energi Rusia mengatakan kepada FT bahwa perdagangan akan berlanjut pekan depan. Novak mengatakan bahwa Moskow menganggap sanksi AS sebagai keputusan ilegal.

"Kami sudah hidup dalam kondisi sanksi," katanya. "Kami tidak mengakui sanksi yang diperkenalkan secara sepihak tanpa PBB, kami menganggap metode itu ilegal," ujarnya.

Pemulihan seluruh sanksi AS terhadap Iran ini diambil pemerintah Presiden Donald Trump setelah Washington keluar dari JCPOA.

Kesepakatan JCPOA 2015 itu disepakati oleh Iran dengan enam kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China). Saat itu AS dipimpin Presiden Barack Obama. Dalam perjanjian JCPOA 2015, Iran bersedia mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi internasional.

Namun, sejak Trump menggantikan Obama kebijakan AS berubah drastis. Trump nekat menarik AS keluar dari JCPOA 2015 dan akan memberlakukan seluruh sanksi terhadap Iran yang telah dicabut.

Credit sindonews.com

Uni Eropa Kecam Sanksi AS Atas Iran

BRUSSELS - Uni Eropa (UE), Prancis, Jerman dan Inggris dalam sebuah pernyataan bersama mengatakan mereka menyesalkan keputusan pemerintah Trump untuk keluar dari kesepakatan nuklir Iran 2015 dan menerapkan kembali sanksi terhadap Iran. Mereka kemudian menekankan bahwa mereka berkomitmen untuk melindungi perusahaan Eropa melakukan bisnis yang sah dengan Teheran.

Perwakilan Tinggi UE Federica Mogherini dan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian, Heiko Maas dari Jerman dan Jeremy Hunt dari Inggris, serta Menteri Keuangan Bruno Le Maire, Olaf Scholz dan Philip Hammond mengutuk langkah pemerintahan Trump untuk menerapkan kembali sanksi terhadap Iran. Sanksi tersebut telah dibuat Turmp sesaat setelah mundur dari Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA) pada bulan Mei dan menuntut Teheran mengubah kebijakannya di Timur Tengah.

Sebelumnya pada hari Jumat, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan bahwa delapan negara akan diizinkan untuk mempertahankan impor minyak mentah dari Iran, termasuk Turki, Italia, India, Jepang dan Korea Selatan.

Baca: Sanksi Iran, AS Berikan Delapan Negara Keringanan

UE, Prancis, Jerman dan Inggris mengatakan dalam pernyataan bersama bahwa mereka menyesali keputusan Trump tentang Kesepakatan Nuklir Iran.

"Kami sangat menyesalkan pengenaan sanksi lebih lanjut oleh Amerika Serikat, karena penarikan diri dari Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPoA)," bunyi pernyataan itu.

"JCPoA adalah elemen kunci dari arsitektur non-proliferasi nuklir global dan diplomasi multilateral, didukung dengan suara bulat oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2231. Sangat penting bagi keamanan Eropa, kawasan, dan seluruh dunia," sambung pernyataan bersama itu seperti dikutip dari Sputnik, Sabtu (3/11/2018).

Para menteri juga mengatakan bahwa pihak-pihak dalam kesepakatan berkomitmen untuk bekerja pada, antara lain, pelestarian dan pemeliharaan saluran keuangan yang efektif dengan Iran, dan kelanjutan ekspor minyak dan gas Iran.

JCPoA, umumnya dikenal sebagai Kesepakatan Nuklir Iran, telah ditandatangani setelah bertahun-tahun kerja diplomatik pada tahun 2015 di Wina oleh Iran dan apa yang disebut kelompok P5 + 1. Kelompok itu termasuk China, Prancis, Rusia, Inggris, Amerika Serikat plus Jerman dan menetapkan bnatuan sanksi bertahap atas Iran dengan konsekuensi Teheran mempertahankan sifat dari program nuklirnya.

Credit sindonews.com

Sanksi Iran, AS Berikan Delapan Negara Keringanan

WASHINGTON - Pemerintan Amerika Serikat (AS) setuju untuk membiarkan delapan negara tetap membeli minyak Iran setelah menerapkan kembali sanksi terhadap Teheran mulai pekan depan. Delapan negara itu termasuk sekutu dekat AS yaitu Korea Selatan (Korsel) dan Jepang serta India, seperti dilaporkan oleh Bloomberg.

Pelanggan minyak terbesar Iran - semua di Asia - telah meminta keringanan sanksi untuk memungkinkan mereka terus membeli sebagian dari minyaknya.

Bloomberg melaporkan bahwa sekutu dekat AS, Korsel dan Jepang telah menerima keringanan bersama dengan India, yang sangat bergantung pada pasokan dari Iran.

"Daftar semua negara yang mendapatkan keringanan sanksi diharapkan akan dirilis secara resmi pada hari Senin," kata Bloomberg yang disitir Reuters, Jumat (2/11/2018).

Seorang pejabat China mengatakan kepada Reuters bahwa diskusi dengan pemerintah AS sedang berlangsung dan bahwa hasilnya diperkirakan akan terjadi dalam beberapa hari ke depan.

"Kami pikir Trump akan menyetujui China mengimpor beberapa volume, mirip dengan perlakuan yang diterima India dan Korea Selatan," kata Clayton Allen dari Height Securities.

Kementerian luar negeri Korsel menolak berkomentar, dan pejabat Jepang tidak segera bersedia untuk dimintai komentar.

Negara lain yang telah mengusahakan keringanan sanksi adalah Turki, yang mengambil volume signifikan melalui pipa dari negara tetangga Iran.

Kementerian Energi Turki mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka telah mendengar desas-desus tentang keringanan sanksi tetapi menambahkan bahwa pihaknya belum menerima pemberitahuan tertulis tentang pengecualian apapun untuk membeli minyak Iran setelah AS menerapkan kembali sanksi atas Tehran pada 5 November.

Credit sindonews.com

Jumat, 02 November 2018

China Perluas Kamp-kamp Tahanan untuk Muslim Xinjiang

BEIJING - Sebuah laporan menyatakan China dengan cepat memperluas ukuran dan cakupan kamp tahanan di wilayah barat negara itu. Ratusan ribu Muslim ditahan di tempat yang digambarkan sebagai pusat indoktrinasi itu.

Citra satelit di atas wilayah Xinjiang menunjukkan tidak hanya 28 kamp penahanan terpisah, tetapi juga perluasan pusat-pusat penahanan tersebut. Kamp tahanan itu merupakan bagian dari program pemerintah China yang cukup besar untuk lebih mengontrol populasi Muslim yang cukup besar di daerah itu.

Rincian citra satelit, yang dirilis minggu ini, menunjukkan total area kamp tumbuh lebih dari 400 persen sejak tahun 2016. Sebagian besar ekspansi terjadi tahun ini. Demikian menurut penelitian oleh Australian Strategic Policy Institute, yang melakukan penelitian untuk militer Australia.

ABC News melakukan investigasi ke kamp dan menggunakan penelitian institut tersebut.

Perluasan kamp-kamp itu bertepatan dengan meningkatnya kritik terhadap pusat-pusat indoktrinasi oleh mantan tahanan dan keluarga mereka. Laporan media internasional juga telah meningkatkan cakupan masalah ini.

Direktur Human Rights Watch China Sophie Richardson menyebut gambar-gambar itu dan melaporkan tambahan yang signifikan pada bukti-bukti yang berkembang tentang kampanye penindasan terhadap Muslim.

"Itu menyumbangkan fakta-fakta baru yang kritis yang menunjukkan bahwa pemerintah China melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang besar di zona Xinjiang," kata Richardson seperti dikutip dari Fox News, Jumat (2/11/2018).

"Ini adalah hubungan penting antara menunjukkan infrastruktur fisik dan menghubungkannya dengan pelanggaran yang terjadi di dalam fasilitas ini," imbuhnya.

"Pemerintah China mempertimbangkan agama, bahasa, budaya, pendidikan, dan praktik tradisional yang berbeda dari komunitas ini untuk menjadi ancaman politik,” tukasnya.

Citra satelit menunjukkan fasilitas seperti penjara, lengkap dengan pagar dan menara pengawas yang tinggi.

"Hukuman di alam dan lebih mirip dengan kamp penjara daripada apa yang disebut otoritas Cina 'transformasi melalui pusat pendidikan," laporan itu menggambarkan kamp penjara tersebut.

Diperkirakan 14 juta warga China, sebagian besar dari mereka anggota kelompok etnis Muslim, tinggal di Xinjiang. Ketegangan telah berkobar antara pemerintah China dan etnis Uighur, salah satu kelompok minoritas China yang paling menonjol, yang berusaha menuntut otonomi yang lebih besar.

Pemerintah China tidak akan mengatakan berapa banyak orang yang ditahan di kamp-kamp itu. Sejumlah laporan menyebutkan jumlahnya ratusan ribu, sementara beberapa orang percaya mungkin ada sebanyak satu juta orang ditahan di kamp tersebut.

Beberapa kerabat dari mereka yang ditahan, yang dapat berbicara bebas di luar China, mengatakan bahwa para tahanan telah meninggal di kamp-kamp itu, atau tidak lama setelah mereka dibebaskan.

Para pejabat China membantah laporan jika sistem penahanan massal itu ditujukan untuk penindasan. Mereka mengatakan bahwa kamp itu adalah sekolah kejuruan yang akan memerangi kekerasan di daerah itu. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri menolak mengomentari laporan tentang perluasan kamp-kamp.

Gambar-gambar itu datang ketika panel Perserikatan Bangsa-Bangsa dijadwalkan membahas catatan hak asasi manusia China di Jenewa minggu depan. Topik soal keberadaan kamp-kamp tahanan telah banyak dibicarakan di kalangan internasional, bahkan sebelum laporan dari citra satelit ini muncul.

Diplomat Inggris telah pergi ke daerah Xinjiang pada bulan Agustus lalu dan menyebut laporan tentang kamp-kamp itu "sangat akurat," menurut laporan Wall Street Journal.

"Negara China telah mengubah fakta di lapangan di Xinjiang secara dramatis sehingga hanya memberikan sedikit waktu bagi negara lain untuk bereaksi secara berarti," kata laporan lembaga tersebut.

Para peneliti menganalisis citra satelit, dokumen tender konstruksi dan informasi dari pejabat, aktivis dan lainnya, kata Journal.

Credit sindonews.com

Inggris Benarkan China Bikin Kamp Konsentrasi Uighur

Ilustrasi kaum minoritas Uighur saat melewati pos pemeriksaan di Xinjiang. (REUTERS/Thomas Peter)

Jakarta, CB -- Keberadaan kamp-kamp pengasingan khusus bagi kaum minoritas muslim Uighur di Xinjiang, China ternyata bukan kabar burung. Pemerintah Inggris membenarkan kalau fasilitas itu memang nyata.

Pernyataan itu diutarakan Menteri Luar Negeri Jeremy Hunt di depan parlemen Inggris pada Rabu (31/10) kemarin, berdasarkan laporan sejumlah diplomatnya yang telah mengunjungi Xinjiang pada Agustus lalu.

Dikutip The Guardian, Kamis (1/10), pernyataan Hunt semakin menyudutkan China yang akan mengklaim prestasi penegakkan hak asasi manusia pemerintahnya, di depan Badan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 6 November mendatang.

Inggris bersama Amerika Serikat, Belanda, Swedia, Austria, Norwegia, Jerman, dan Belgium meminta penjelasan China terkait situasi sebenarnya di Xinjiang dalam sidang peninjauan berkala (UPR) itu.

Hunt mengatakan telah membicarakan soal situasi di Xinjiang, dengan Menlu China Wang Yi pada Juli lalu saat berkunjung ke Beijing.

"Kami terus menaruh perhatian dan kekhawatiran yang serius terkait yang terjadi di Xinjiang," ucap Hunt.

Sejumlah analis menganggap pernyataan Hunt tersebut memberi pesan ke China bawah Inggris sangat serius memantau situasi di Xinjiang.

"Seorang anggota senior kabinet pemerintahan Inggris mengangkat isu tersebut di depan parlemen, menandakan bahwa negara itu benar-benar serius memantau apa yang sedang terjadi di Xinjiang. Dan China nampaknya akan mendengar banyak (tuntutan) pada sidang UPR di Jenewa nanti," kata Frances Eve, peneliti dari Chinese Human Rights Defenders.

Penegakkan HAM di China kembali disorot setelah laporan Human Right Watch pada September lalu menyimpulkan negara komunis itu melanggar hak kaum minoritas muslim di Xinjiang, terutama kaum Uighur.

Selain membatasi hak beribadah masyarakat Xinjiang yang didominasi umat Islam, China disebut menahan setidaknya satu juta warga Uighur tanpa alasan jelas.

Di bulan yang sama, Amnesty Internasional mengatakan Beijing telah meluncurkan kampanye mengintensifkan pengintaian yang mengganggu, indoktrinasi politik, dan asimilasi budaya secara paksa, berdasarkan kesaksian orang-orang yang ditahan di berbagai kamp tersebut.

Pemerintah China memang mengontrol ketat pergerakan warga di Xinjiang, terutama suku Uighur. Mereka selama ini menerapkan sejumlah kebijakan yang membatasi hak-hak warga Xinjiang untuk bebas beribadah.

Pemerintah China telah melarang warga Xinjiang memakai jilbab, memelihara janggut, berpuasa saat Ramadhan hingga beribadah secara berjemaah.

China berdalih hal itu dilakukan untuk menjauhkan negara dari ekstremisme agama.

Credit cnnindonesia.com

Australia-Papua Nugini Berbagi Pangkalan Angkatan Laut

CANBERRA - Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan bahwa ia telah menandatangani perjanjian dengan Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill. Keduanya sepakat bekerja sama untuk bersama-sama membangun kembali pangkalan angkatan laut di Lombrum, Pulau Manus. Australia akan membiayai sebagian besar biaya proyek ini.

"Inisiatif ini akan lebih meningkatkan interoperabilitas antara pasukan pertahanan kami, dan memperdalam kerja sama keamanan maritim kami, termasuk melalui peningkatan kunjungan kapal Australia dari waktu ke waktu," kata Morrison seperti dikutip dari Sputnik, Jumat (2/11/2018).

Morrison juga menambahkan bahwa bekerja sama untuk meningkatkan pangkalan Lombrum akan memberikan kemitraan yang kuat dengan pemerintah nasional Papua Nugini dan lebih banyak peluang ekonomi bagi penduduk Pulau Manus.

Untuk diketahui, selama pecahnya Perang Dunia II, Amerika Serikat (AS) membangun banyak pangkalan angkatan laut di pasifik. Pangkalan-pangkan ini kemudian digunakan oleh Australia untuk memasok kapal angkatan lautnya pada medio tahun 1950-an dan 1960-an.

The Sydney Morning Herald menyebut bahwa langkah Australia menjadi mitra keamanan Papua Nugini dimaksudkan untuk melawan pertumbuhan pengaruh strategis China di kawasan tersebut.

China telah membantu pemerintah Papua Nugini mengembangkan infrastruktur, dan pemerintah Australia dilaporkan khawatir bahwa Beijing mungkin membiayai pelabuhan baru di Pulau Manus. Presiden China, Xi Jinping, dijadwalkan untuk melakukan kunjungan kenegaraan penuh ke Papua Nugini dua hari sebelum pertemuan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang akan datang di Ibu Kota Papua Nugini, Port Moresby. KTT APEC selama seminggu akan dimulai pada 12 November.

Kepala Angkatan Laut Australia, Laksamana Muda Mike Noonan, mengatakan pembangunan kembali pangkalan Lombrum “sangat penting” untuk meningkatkan kemitraan dengan Papua Nugini. Ia menambahkan bahwa sekarang kapal Australia akan dapat mengunjungi pangkalan untuk resupplying.

“Kami beroperasi di dan sekitar wilayah itu secara rutin. Kami punya sejumlah kapal patroli yang beroperasi di sana melalui ujung utara Australia saat ini,” katanya.

"Pangkalan itu akan membantu kapal Australia ketika ada persyaratan logistik bagi kami untuk muncul di sana dan mungkin menghabiskan beberapa hari di wilayah tersebut dengan melibatkan penduduk setempat,” tuturnya.

Fairfax Media melaporkan bahwa pangkalan itu akan menjadi tempat lebih banyak kapal patroli Australia dan Papua Nugini, yang dapat digunakan dalam latihan dan operasi gabungan. Namun, belum diketahui apakah kapal yang lebih besar, seperti frigat Australia, juga akan dapat berlabuh di pangkalan tersebut. Jika demikian, pangkalan Lombrum akan memungkinkan mereka untuk mengakses Samudra Pasifik dengan lebih mudah.

Credit sindonews.com

Laporan AS Sebut Kekuasaan Taliban di Afghanistan Makin Kuat

Pasukan Taliban di Afghanistan. (REUTERS/Parwiz)

Jakarta, CB -- Kelompok Taliban di Afghanistan ternyata belum juga takluk, setelah lebih dari 17 tahun digempur oleh Amerika Serikat. Bahkan menurut hasil riset saat ini, AS nampak ketar-ketir lantaran wilayah kekuasaan Taliban dalam tiga tahun belakangan justru meluas dan semakin kuat.

Fakta itu diketahui dalam laporan Inspektorat Jenderal Khusus untuk Pembangunan Afghanistan (SIGAR) kepada Kongres AS. Mereka menyatakan saat ini pemerintah Afghanistan hanya mengendalikan 55,5 persen wilayah. Sedangkan untuk daerah lainnya mereka hanya berhasil menancapkan pengaruh, tetapi dikontrol oleh Taliban.

"Taliban sekarang mengendalikan wilayah yang lebih luas di Afghanistan dibandingkan sejak 20o1 lalu," tulis SIGAR dalam laporannya, sebagaimana dikutip CNN, Jumat (2/11).

Sebagai perbandingan data, SIGAR menyatakan pada 2015 lalu pemerintah Afghanistan bisa mengendalikan 72 persen wilayah. Sedangkan yang dikendalikan Taliban sekitar 7 persen.

Mereka menyatakan hal ini juga memperlihatkan kekuatan angkatan bersenjata Afghanistan justru semakin lemah. Data itu juga menjadi alasan guna mempertanyakan apakah Presiden AS Donald Trump masih punya alasan menghamburkan uang dan manusia untuk bertempur di Afghanistan.

Meski demikian, Trump masih berkeras dengan pendiriannya yang menyatakan mereka pasti bisa memecahkan persoalan di Afghanistan.

"Masalah ini akan terpecahkan dengan satu solusi atau jalan lain. Saya adalah pemberi solusi. Dan di akhir kita pasti menang," kata Trump pada Agustus tahun lalu.

Padahal AS seharusnya belajar kalau perang mereka di Afghanistan seakan sia-sia. Data ini juga menimbulkan pertanyaan soal performa Panglima Komando AS di Afghanistan, Jenderal Scott Miller. Sebab pada awal November saja pejabat kepolisian dan kepala intelijen Afghanistan tewas ditembak di oleh orang yang diduga Taliban saat rapat. Bahkan salah satu perwira Miller juga terluka dalam serangan itu.

Angkatan Bersenjata Afghanistan (ANDSF) saat ini juga masih kekurangan 40 ribu personel, dari target 352 ribu prajurit. Proses rekrutmen tidak berjalan lantaran jumlahnya tidak sebanding dengan personel yang gugur saat bertempur dengan Taliban. Bahkan banyak warga Afghanistan enggan menjadi tentara karena takut berhadapan dengan Taliban.

Kementerian Hukum AS juga menyatakan kalau praktik korupsi di tubuh pemerintah Afghanistan merebak luas. Hampir seluruh lini pemerintah mulai dari ekskutif, legislatif, dan yudikatif melakukan rasuah.

Credit cnnindonesia.com

Taliban Kuasai 45 Persen Wilayah Afghanistan

Tentara Taliban sedang berjaga-jaga di Bamiyan, Afghanistan.

Foto: ap

Pemerintah yang didukung Barat masih menguasai distrik-distrik besar di Afghanistan.

CB, KABUL -- Pemerintah Afghanistan yang didukung Amerika Serikat (AS) telah kehilangan kendali atas sejumlah distrik dari Taliban. Laporan terbaru dari Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR) mengatakan, Taliban saat ini sudah menguasai 45 persen wilayah Afghanistan.

"Penguasaan distrik, penduduk, dan wilayah Afghanistan secara keseluruhan menjadi lebih diperebutkan pada kuartal ini," kata badan itu dalam laporannya, Kamis (1/11), dikutip Aljazirah.

Taliban masih belum berhasil mengambil alih provinsi besar meskipun telah banyak melakukan serangan ke Provinsi Farah di Afghanistan barat dan Provinsi Ghazni di pusat tahun ini. Mereka lebih banyak menguasai wilayah pedesaan.

Data dari misi Resolute Support Afghanistan yang dipimpin NATO menunjukkan, pasukan pemerintah telah gagal mengambil alih kekuasaan atas distrik, penduduk, dan wilayah pada kuartal ini.

Pada September lalu, Pemerintah Afghanistan mengklaim berhasil mengendalikan wilayah dengan sekitar 65 persen penduduk. Persentase ini stabil sejak Oktober 2017, setahun setelah pertempuran sengit terjadi di Farah dan Ghazni serta provinsi lain seperti Faryab dan Baghlan di utara.
Namun, dilaporkan hanya 55,5 persen dari total 407 wilayah yang berada di bawah kendali atau pengaruh pemerintah. Tingkat ini yang terendah sejak SIGAR mulai melacak kontrol wilayah pada 2015.

Enam bulan sebelum pemilihan presiden, situasi keamanan semakin terdegradasi di Afghanistan. Bahkan ketika utusan khusus AS, Zalmay Khalilzad, telah bertemu dengan para pejabat Taliban untuk memetakan kemungkinan perundingan perdamaian.

Ketika Taliban terus menekan pemerintah, SIGAR mengutip misi Resolute Support yang mengatakan jumlah rata-rata korban pasukan keamanan Afghanistan antara 1 Mei sampai 1 Oktober adalah yang terbesar yang pernah terjadi selama periode itu.

Pemerintah Afghanistan tidak lagi mengumumkan angka pasti dari jumlah korban, tetapi bulan ini Jenderal Joseph Votel, kepala Komando Pusat AS, mengatakan korban dari pihak Pemerintah Afghanistan telah meningkat dari tahun lalu dan menjadi masalah yang memperhatikan.

United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), yang telah mendokumentasikan korban sipil di Afghanistan sejak 2009, mengatakan dalam laporan terbarunya bahwa ada 8.050 korban sipil selama sembilan bulan pertama tahun ini. Korban itu termasuk 313 kematian dan 336 cedera yang disebabkan oleh Serangan udara AS dan Afghanistan.

Taliban, yang dicopot dari kekuasaan oleh pasukan pimpinan AS pada 2001, telah melakukan pemberontakan bersenjata berdarah untuk mengalahkan pemerintah yang didukung Barat di Kabul.

Credit republika.co.id

Turki-AS Mulai Patroli Bersama di Suriah

MANBIJ - Pasukan Turki dan Amerika Serikat (AS) memulai patroli gabungan di Suriah utara pada Kamis kemarin. Patroli gabungan ini bertujuan untuk mencegah bentrok antara Turki dan sekutu Kurdi Washington. Namun Turki terus menekan dengan serangan baru di dekatnya untuk menghancurkan suku Kurdi.

Menteri pertahanan Turki dan koalisi militer pimpinan AS di Suriah mengkonfirmasi dimulainya patroli di Manbij, sekitar 30 km dari perbatasan Turki itu. Sebelumnya, pasukan AS dan Turki telah mengadakan patroli terkoordinasi tetapi terpisah di sana.

Seorang wartawan Reuters melihat konvoi enam kendaraan militer, beberapa mengibarkan bendera AS dan lainnya mengibarkan bendera Turki, bergerak sekitar 20 km dari kota Manbij seperti dikutip dari kantor berita berbasis Inggris itu, Jumat (2/11/2018).

Patroli berlangsung di sepanjang garis pemisah antara wilayah yang dikuasai oleh Dewan Militer Manbij bersekutu dengan SDF dan daerah yang dikuasai Turki di Suriah utara.

Namun, kerja sama Turki-AS di Manbij tampaknya tidak berhasil mencegah serangan Turki pertama yang melintasi sungai Eufrat.

Turki telah menembak melintasi perbatasan selama lima hari sebagai persiapan untuk apa yang Presiden Tayyip Erdogan katakan akan menjadi serangan segera untuk menghancurkan pasukan Kurdi di sepanjang perbatasan Turki.

Kelompok pengamat Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia dan juru bicara SDF Kino Gabriel mengatakan pasukan Turki menembaki sebuah daerah dekat kota Suriah Tel Abyad di perbatasan Turki. Mereka mengatakan seorang gadis meninggal akibat serangan itu.

Pada hari Rabu, SDF mengatakan serangan Turki telah memaksanya untuk menangguhkan kampanye yang didukung AS terhadap ISIS di dekat perbatasan Irak.

Pada hari Kamis, juru bicara koalisi pimpinan Kolonel Sean Ryan mengatakan kepada Reuters di email komentar bahwa penangguhan itu masih berlaku sementara pembicaraan berlanjut.

Komando Sentral AS, yang bertanggung jawab atas pasukan militer Amerika di wilayah tersebut, mengeluarkan pernyataan pada Kamis malam mendesak semua pihak untuk menahan diri untuk mengurangi situasi saat ini dan memastikan tekanan maksimum terus berlanjut terhadap ISIS.

Dalam konflik multi kelompok, para pejuang ISIS telah terusir dari hampir semua "kekhalifahan" yang mereka kuasai di Suriah dan Irak oleh sejumlah musuh termasuk koalisi pimpinan AS, pemerintah Irak, Pemerintah Suriah yang didukung Rusia dan paramiliter Syiah yang didukung Iran.

Namun, minggu lalu pejuang ISIS meluncurkan salah satu serangan paling mematikan tahun ini terhadap SDF. SDF mengatakan kehilangan 14 pejuang; Observatorium mengatakan jumlah korban tewas jauh lebih tinggi.

Selama dua tahun terakhir, pasukan Turki telah menyapu Suriah untuk mendorong para pejuang YPG keluar dari wilayah barat sungai Eufrat dalam dua kampanye militer terpisah.

Serangan-serangan di masa lalu terhenti di tepian sungai, sebagian untuk menghindari konfrontasi langsung dengan Amerika Serikat.

Hubungan AS dengan Turki, salah satu sekutu terdekatnya di Timur Tengah selama beberapa dekade, telah tegang hampir mencapai titik puncaknya dalam beberapa bulan terakhir oleh perbedaan atas Suriah dan berbagai masalah lainnya.

Presiden AS Donald Trump berbicara pada hari Kamis dengan Erdogan. Kantor pemimpin Turki mengatakan mereka menekankan tekad mereka untuk memperkuat hubungan.

Credit sindonews.com

Koalisi Saudi Serang Situs Rudal di Sanaa

Koalisi Arab Saudi terus menggempur Sanaa, Yaman dari udara menyusul tewasnya puluhan tentara oleh kelompok Houthi, Ahad (6/9).

Foto: press tv

Koalisi mengaku memiliki bukti bandara digunakan untuk peluncuran rudal.

CB, SANAA -- Koalisi pimpinan Arab Saudi yang berperang di Yaman telah menyerang Bandara Internasional Sanaa dan pangkalan udara Al-Dailami yang dikuasai pemberontak. Pangkalan udara itu diduga digunakan oleh pemberontak Houthi untuk meluncurkan serangan rudal balistik dan serangan pesawat tak berawak.

Meski ada serangan, juri bicara koalisi Kolonel Turki al-Malki, mengatakan jadwal penerbangan di bandara dan upaya bantuan internasional tidak terpengaruh. Dia mengatakan konferensi pers akan diadakan pada Jumat (2/11) sore untuk memberikan bukti bahwa bandara tersebut digunakan oleh Houthi untuk meluncurkan serangan.

"Operasi ini termasuk penargetan peluncuran rudal balistik dan lokasi penyimpanannya, stasiun bumi UAV, pembuatan bom, dan lokakarya perakitan serta lokasi mereka di pangkalan udara Al-Dailami di Sanaa," jelasnya.

Dia menambahkan, operasi itu dilakukan setelah adanya operasi intelijen dan pemantauan aktivitas milisi Houthi yang didukung oleh Iran. Tujuannya menghancurkan dan menetralisir ancaman yang mereka ajukan terhadap keamanan regional dan internasional.

Semua tindakan pencegahan yang mungkin diambil harus sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional, Aturan Adat, dan Joint Forces Command of the Coalition Rules of Engagement.

Al-Masirah TV, yang dikendalikan oleh Houthi, mengatakan lebih dari 30 serangan udara ditujukan ke Pangkalan Udara al-Dulaimi di Sanaa dan daerah sekitarnya.

Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan sekutu Muslim Sunni telah memerangi Houthi Iran selama lebih dari tiga tahun. Houthi, yang mendorong pemerintahan Yaman ke pengasingan pada 2014, menguasai sebagian besar Yaman utara, termasuk ibu kota Sanaa.

AS Inggris telah menyerukan diakhirinya perang yang telah mendorong negara miskin itu untuk semakin kelaparan.

Credit republika.co.id

Banyak Forum Laut, Inggris Harap Gagasan RI Lebih Konkret

Kala sudah banyak inisiatif internasional soal kelautan, Indonesia kembali membentuk AIS Forum. Inggris dan Singapura berharap AIS Forum dapat lebih konkret. (Dok. Kemenko Maritim)

Manado, CB -- Kala sudah begitu banyak inisiatif internasional yang mengangkat isu kelautan, pemerintah Indonesia menggagas satu lagi forum maritim untuk negara-negara kepulauan, Archipelagic and Island (AIS) Forum.

Sebagai anggota, Inggris dan Singapura pun berharap forum gagasan RI dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) ini dapat membahas isu yang lebih konkret dan dapat dipraktikkan.

"Sudah banyak inisiatif internasional kelautan, cara agar forum ini membawa perubahan adalah dengan fokus pada hal konkret, praktis, sehingga dapat menambah nilai dari forum yang sudah ada," ujar Manajer Kebijakan Maritim Internasional Kemlu Inggris, Adrian Jones, kepada CNNIndonesia.com setelah menghadiri pertemuan tingkat menteri AIS Forum di Manado, Kamis (11/1).

Senada dengan Jones, pemimpin delegasi dari Singapura, Suresh Sukumar, mengatakan bahwa negaranya berharap forum ini lebih menekankan hal-hal praktis di tengah keberadaan inisiatif kelautan internasional lainnya.

"Sudah banyak inisiatif internasional mengenai kelautan selama ini, kami berharap forum ini dapat lebih berfokus ke aksi," ujar Sukumar saat memberikan pernyataan penutup dalam pertemuan tingkat menteri AIS Forum.

Dalam pertemuan tersebut, para anggota AIS Forum menyepakati Deklarasi Manado yang pada intinya berisi komitmen negara terkait untuk memperkuat kerja sama di 4 bidang, salah satunya tata kelola maritim.

Jones mengatakan bahwa segala kajian dalam forum ini mungkin dapat membentuk formula tata kelola maritim yang baik bagi berbagai pihak. Namun, Inggris sendiri memiliki patokan regulasi dari ikatan Commonwealth.

"Inggris juga anggota Commonwealth. Secara internasional, kami harus mempertimbangkan praktik mana yang lebih baik, tapi bukan berarti kami tidak mau berbagi," tuturnya.

Jones kemudian menyoroti tiga poin lainnya dari isi Deklarasi Manado, yaitu mitigasi perubahan iklim dan manajemen bencana, tantangan dan peluang ekonomi, dan sampah plastik di laut.

"Semuanya juga sangat penting bagi Inggris yang memiliki teritori pulau yang tersebar hingga ke Karibia. Ke depannya, kita harus bisa mengidentifikasi area spesifik yang bisa ditambahkan nilanya oleh AIS Forum," ucap Jones.

Kebanyakan delegasi yang hadir dalam forum ini datang langsung dari Bali setelah mengikuti rangkaian acara konferensi kelautan internasional lainnya, Our Ocean Conference (OOC).

Kebanyakan delegasi yang hadir dalam forum ini datang langsung dari Bali setelah mengikuti rangkaian acara konferensi kelautan internasional lainnya, Our Ocean Conference (OOC). (CNN Indonesia/Hanna Azarya Samosir)

Ketika ditanya perbedaan AIS Forum dengan inisiatif kelautan internasional lainnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bahwa semua terletak pada fokus anggota.

"Kita lebih fokus pada archipelagic. Di sini lebih fokus negara-negara kepulauan yang selama ini suara mereka itu kurang disuarakan. Dengan sekarang ini, mereka punya platform untuk menyuarakan suara mereka," kata Luhut kepada CNNIndonesia.com.

Luhut kemudian menyinggung salah satu dampak pemanasan global, yaitu kenaikan permukaan air. Dengan fenomena ini, sejumlah negara kepulauan di Pasifik terancam tenggelam.

"Itu kan harus ada tanggung jawab global juga. Mau diapain itu penduduknya?" kata Luhut saat ditemui di Grand Kawanua Convention Center.

Tak jauh dari lokasi tersebut, berdiri gedung sekretariat Coral Triangle Initiative (CTI), yaitu inisiatif Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Solomon Islands, dan Timor Leste untuk upaya konservasi terumbu karang.

Kini, bangunan itu terbengkalai. Ketika ditanya mengenai pencegahan agar AIS Forum tidak bernasib serupa, Luhut malah membuka kemungkinan CTI bisa dimasukkan ke dalam pembahasan forum negara kepulauan.

"CTI. Itu juga kita mau hidupin lagi. Sekarang kan kurang bagus. Ini mungkin bisa dibawa ke sekretariat ini (AIS Forum) kan. Mau kita perbaiki, bisa kita masukkan juga dalam masalah (AIS Forum) ini," katanya.

"Kasihan kan itu terbengkalai padahal begitu bagus. Masalahnya kan karena tidak dirawat bersama saja."

Credit cnnindonesia.com

Rezim Militer Thailand Cabut Larangan Berpolitik Desember

Perdana Menteri Junta Militer Thailand, Prayut Chan o cha. (Dok. Government of Thailand)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan o Cha akan mencabut larangan aktivitas politik pada Desember mendatang. Pencabutan ini dilakukan sebagai persiapan pemilihan umum yang akan berlangsung tahun depan.

"Soal pencabutan larangan kegiatan politik, kami akan mempertimbangkannya pada akhir November atau awal Desember mendatang, tergantung pada keadaan," kata dia kepada wartawan, dikutip Reuters, Kamis (1/11).

Pemerintah junta militer Thailand menerapkan larangan kegiatan politik sejak kudeta empat tahun lalu. Alasannya untuk mengembalikan ketertiban umum setelah berbulan-bulan terjadi unjuk rasa besar-besaran antara penentang dan pendukung mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra dan Yingluck Shinawatra.

Pada bulan lalu, pemerintah melonggarkan beberapa larangan yang memungkinkan partai-partai politik untuk melakukan aktivitasnya menjelang pemilu pada Mei 2019. Namun, mereka masih melarang kampanye politik dan berkumpul di muka umum lebih dari lima orang.

Berbagai partai politik telah bersiap untuk melakukan pemilihan umum pada tahun depan. Pemilu diadakan di bawah konstitusi yang disusun oleh militer.

Sebelumnya, Prayut mengatakan bahwa dirinya tertarik terjun ke politik setelah pemilu diselenggarakan. Publik menganggap dia masih berhasrat ingin menjabat sebagai Perdana Menteri.

Empat menteri kabinetnya pun telah mengerahkan mesin politiknya untuk mendukung Prayut.

Pada Minggu (28/10) pekan lalu, partai pendukung Yingluck, Puea Thai sudah memilih kandidat baru untuk maju dalam pemilu.

Meskipun tanggal pemilu belum ditetapkan secara pasti, namun para pejabat senior mengatakan bahwa pemilu kemungkinan diadakan pada 24 Februari 2019.

Credit cnnindonesia.com

Pilot Rusia Pamer Video Pencegatan Jet Prancis di Langit Suriah

MOSKOW - Sebuah video yang di-posting di Instagram oleh seorang pilot militer Rusia menunjukkan pencegatan pesawat jet tempur Moskow terhadap dua jet tempur Prancis di atas wilayah udara Suriah. Menurut video itu, pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) KC-10 Extender juga mengalami nasib serupa.

Pilot Moskow mengunggah video itu dengan nama akun @fighter_bomber_ pada hari Rabu (31/10/2018) yang dilansir Russia Today, Kamis (1/11/2018) malam. Insiden itu terjadi saat jet tempur Rusia sedang mengawal sebuah pesawat angkut militer Il-76.

Jet tempur Moskow itu lantas mendekati tiga pesawat milik dua negara NATO tersebut sebelum melakukan upaya pencegatan atau intersepsi.

"Kami mencelupkan sayap kami (yang berarti di bawah makalah internasional 'Anda telah dicegat!'). Dan membuat manuver untuk mendapatkan ketinggian (yang berarti 'segera keluar dari sini, sebelum hal-hal menjadi keras!')," tulis pilot tanpa mengungkap identitas aslinya.

Dia tidak menjelaskan kapal video itu dibuat. Namun, Blog Pertahanan menunjukkan bahwa intersepsi itu terjadi pada Mei 2017, di mana saat itu pejabat Pentagon Jenderal Jeffrey L. Harrigian, komandan Komando Pusat Angkatan Udara AS, menyebut tindakan pilot Rusia tidak profesional.

Dalam deskripsi video pihak Prancis mengeluh tentang insiden itu, sedangkan pihak AS mengatakan semuanya aman. "Tetapi para penyelidik masih (mendisiplinkan) kru untuk berjaga-jaga," tulis pilot Rusia pengguna akun @fighter_bomber_.

Credit sindonews.com

NATO Tuduh Rudal 9M729 Rusia Langgar Perjanjian Senjata Nuklir

BRUSSELS - NATO mendesak Rusia untuk memberikan rincian tentang sistem rudal barunya yang dianggap mengancam Amerika Serikat (AS) dan sekutu-sekutunya. Aliansi militer Barat itu menuduh rudal jelajah 9M729 Moskow telah melanggar perjanjian senjata nuklir 1987.

Tuduhan itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO Jens Stoltenberg ketika melakukan pembicaraan dengan duta besar Rusia pada hari Rabu. Pembicaraan itu membahas nasib perjanjian senjata nuklir antara Moskow dan Washington yang dikenal sebagai Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) 1987.

"Kami semua setuju bahwa Perjanjian INF sangat penting bagi keamanan Euro-Atlantik. Sekutu telah berulang kali menyatakan keprihatinan serius tentang sistem rudal Rusia baru, yang dikenal sebagai 9M729 atau SSC-8," kata Stoltenberg dalam pernyataannya, yang dilansir Reuters, Kamis (1/11/2018).

Dia mengatakan pengembangan rudal jelajah jarak menengah SSC-8 berbasis darat menimbulkan risiko serius bagi stabilitas.

"NATO telah mendesak Rusia berulang kali untuk mengatasi masalah ini secara substansial dan transparan, dan untuk secara aktif terlibat dalam dialog yang konstruktif dengan Amerika Serikat. Kami menyesalkan bahwa Rusia tidak mengindahkan seruan kami," kata Stoltenberg.

Perjanjian INF yang diteken Rusia—kala itu bernama Uni Soviet—dan AS. Perjanjian itu melarang peluncuran rudal balistik dengan rentang antara 500 kilometer hingga 5.500 kilometer (310 mil-3.410 mil).

Rusia membantah tuduhan melanggar perjanjian senjata nuklir 1987 dan menegaskan bahwa Moskow komitmen menghormatinya.

Namun, Presiden AS Donald Trump mengancam akan menarik AS keluar dari Perjanjian INF dengan alasan Moskow sudah melanggarnya.

Credit sindonews.com

Dua Pembom Rusia Kejutkan Latihan Perang NATO

OSLO - Dua pesawat pembom Tu-160 'White Swan' yang sedang melakukan latihan di perairan internasional di lepas pantai Norwegia, mengagetkan NATO yang tengah melakukan latihan perang 'Trident Juncture 2018'. Jet-jet Inggris pun dikirim sebagai jawaban untuk mengusir dua pembom tersebut.

"Pembom strategis jarak jauh sedang melakukan latihan yang direncanakan di Laut Barents dan Laut Norwegia," kata Kementerian Pertahanan Rusia, seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (1/11/2018).

Hal ini mendorong Inggris untuk mengirim patroli udara ke utara Skotlandia dalam kasus pembom keluar jalur ke selatan.

Rusia mengajukan Pemberitahuan Penerbangan (NOTAM) untuk latihan pada hari Selasa. Pemberitahuan itu mengatakan bahwa "serangan uji roket" akan dilakukan di Laut Norwegia dari jam 7 pagi hingga 2 siang waktu setempat setiap hari, 1-3 November.

"Penerbangan akan memakan waktu sekitar sepuluh jam, setelah itu para pengebom akan kembali ke pangkalan," kata Kementerian Pertahanan Rusia.

Pengumuman itu telah mengkhawatirkan NATO, karena sekitar 50.000 tentara saat ini mengambil bagian dalam latihan "Trident Juncture 2018" di Norwegia. Menampilkan 10.000 kendaraan tempur, 65 kapal dan 250 pesawat terbang, ini adalah latihan terbesar dalam beberapa dasawarsa.

Permintaan "polisi udara" NATO yang diminta untuk penerbangan Rusia membuat Inggris menerbangkan jet tempur ke langit di atas Skotlandia pada hari Rabu. Jet tersebut dikirim untuk mengawasi pengebom yang disebut NATO sebagai 'Blackjack.'

Keseluruhan zona uji Rusia ada di perairan internasional, meskipun titik terdekatnya hanya 13,9 mil laut dari pantai Norwegia. Namun, zona ini tepat di tengah kawasan yang ditetapkan sebagai zona pelatihan maritim dan udara untuk "Trident Juncture 2018," yang mencakup sebagian besar Norwegia dan bahkan sebagian besar Swedia yang netral.

Latihan NATO akan menghindari Lingkaran Arktik, menghindari bagian paling utara Norwegia, yang berbatasan dengan Rusia. Meski begitu, Angkatan Laut Rusia membuat titik untuk melakukan lebih banyak uji penerbangan di Laut Barents, juga di perairan internasional tetapi berada di utara Norwegia dan jauh di luar zona latihan NATO.

Menurut NOTAM Rusia, latihan-latihan ini akan berlangsung mulai dari jam 5 pagi hingga 7 malam setiap hari, 6-9 November.

"Pilot penerbangan jarak jauh Rusia secara teratur melakukan latihan di atas perairan internasional, dan semua penerbangan sangat sesuai dengan hukum internasional dan tidak melanggar wilayah udara negara-negara lain," kata Moskow.

Credit sindonews.com

Sejarah Hari Ini: Inggris Beri Tanah Palestina untuk Israel

Grafis Deklarasi Balfour

Foto: republika

Balfour menulis ruat ke warga Yahudi di Inggris.

CB, Pada 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour menulis sebuah surat kepada warga negara Yahudi di Inggris, Baron Lionel Walter Rothschild. Surat itu menyatakan dukungan Pemerintah Inggris atas terhadap tanah air Yahudi di Palestina.

Surat itu kemudian dikenal sebagai Deklarasi Balfour. Deklarasi ini secara umum dipandang sebagai salah satu katalis utama hari Nakba, pembersihan etnis Palestina pada 1948, dan konflik yang terjadi dengan negara Zionis Israel.

Deklarasi tersebut dianggap sebagai salah satu dokumen yang paling kontroversial dan dipertentangkan dalam sejarah modern dunia Arab. Dokumen ini juga telah membingungkan sejarawan selama beberapa dekade.

Dilansir di Aljazirah, Deklarasi Balfour (atau Janji Balfour dalam bahasa Arab) adalah janji publik yang diberikan Inggris pada 1917. Tujuannya adalah untuk mendirikan sebuah tempat tinggal bagi orang-orang Yahudi di Palestina.

Deklarasi dibuat selama Perang Dunia I (1914-1918) dan dimasukkan dalam ketentuan sistem British Mandate for Palestine setelah pembubaran Kekaisaran Ottoman. Apa yang disebut sistem mandat, yang dibentuk oleh kekuatan Sekutu, adalah bentuk kolonialisme dan pendudukan yang terselubung.

Sistem ini mentransfer aturan dari wilayah yang sebelumnya dikendalikan oleh negara yang kalah dalam perang, yaitu Jerman, Austria-Hungaria, Kekaisaran Ottoman, dan Bulgaria, ke para pemenang.

Tujuan yang dinyatakan dari sistem mandat adalah memungkinkan para pemenang perang untuk mengelola negara-negara baru muncul sampai mereka meraih kemerdekaan.

Namun kasus Palestina tergolong unik. Tidak seperti sisa mandat pasca-perang, tujuan utama British Mandate for Palestine adalah menciptakan kondisi untuk pendirian tempat tinggal Yahudi, meski orang Yahudi kurang dari 10 persen dari populasi pada saat itu.

Setelah dimulainya mandat, Inggris mulai memfasilitasi imigrasi orang Yahudi Eropa ke Palestina. Antara 1922 dan 1935, populasi Yahudi meningkat dari sembilan persen menjadi hampir 27 persen dari total penduduk.

Meskipun Deklarasi Balfour juga memperingati agar hak sipil dan agama dari komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina tidak dirugikan, namun British Mandate for Palestine memperlengkapi orang Yahudi dengan alat untuk memerintah dengan mengorbankan orang-orang Arab Palestina.

Credit republika.co.id

Kenapa Yaman Dilanda Perang?

Pemberontak Syiah Houthi mengangkat senjata mereka selama unjuk rasa menentang serangan udara di Sanaa, Yaman, 26 Maret 2015. [REUTERS / Khaled Abdullah]

CB, Jakarta - Selama tiga tahun terakhir, Yaman, negara termiskin di dunia Arab, dicengkeram oleh perang saudara antara milisi Houthi dan pendukung pemerintah yang diakui internasional.
Houthi dan pemerintah Yaman telah terlibat bentrokan sejak 2004, dengan disela gencatan senjata beberapa kali. Namun pertempuran ketika itu hanya terjadi uatar Yaman, di provinsi miskin, Saada, dilaporkan dari Aljazeera 1 November 2018.

Pada September 2014, pemberontak Houthi mengambil alih ibu kota Yaman, Sanaa, hingga terus ke wilayah selatan ke kota terbesar kedua Yaman, Aden.

Negara-negara Arab kemudian melancarkan kampanye militer pada 2015 untuk mengalahkan Houthi dan memulihkan pemerintahan Yaman.

Awal Konflik
Jejak pertempuran skala besar dimulai ketika peralihan kekuasaan dari penguasa otokratis, Presiden Ali Abdullah Saleh, kepada wakilnya yang menjadi presiden saat ini, Abd Rabbu Mansour Hadi pada November 2011, dilansir dari The Sun.
Saleh dipaksa mundur setelah seruan dampak Arab Spring menyebar di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah.

Ketika itu Hadi berupaya menuntaskan masalah Yaman di antaranya serangan Al Qaeda, gerakan separatis yang muncul di selatan, perpecahan di kubu militer, korupsi, kekurangan pangan dan pengangguran.Kemudian gerakan Houthi muncul di tengah masalah negeri. Houthi, gerakan dari wilayah pegunungan di utara Yaman pada 2004, yang merupakan gerakan Syiah Zaidi, semakin berkembang di tengah ketakutan masyarakat dari dominasi Sunni.

Pemberontak Houthi mengangkat senjata mereka saat merayakan kematian mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh, di Sanaa, Yaman, 4 Desember 2017. REUTERS

Pertempuran kecil awalnya hanya terbatas pada kawasan pegunungan di Saada. Kemudian meluas ke wilayah utara lain seperti Amran dan wilayah barat, Al Jawf. Houthi mendapat momentum pada 2011 dan menguasai seluruh Provinsi Saada.
Desakan agar Presiden Hadi mundur pada Januari 2015 akibat efek domino dari Arab Spring, membuat Houthi terus menuju ke Yaman selatan dan mengambil alih Abyan, Aden dan Lahj, dikutip dari European Council on Foreign Relation, ecfr.ue. Pada Juli dan Agustus 2015, Houthi ditahan oleh pejuang milisi dukungan koalisi Arab.

Campur Tangan Asing

Perang sipil Yaman dimulai pada 2014 ketika pemberontak Houthi, gerakan Syiah yang memiliki hubungan dengan Iran dan beroposisi dengan Sunni, mengambil alih ibu kota Yaman dan kota besar lain, menuntut harga barang pokok turun dan pemerintahan baru.

Setelah negosiasi gagal, para pemberontak merebut istana presiden pada Januari 2015, yang membuat Presiden Abd Rabbu Mansour Hadi dan pemerintahannya terpaksa mengundurkan diri.

Awal Maret 2015, koalisi negara-negara Teluk Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi meluncurkan kampanye isolasi ekonomi dan serangan udara terhadap gerilyawan Houthi, dengan dukungan logistik dan intelijen AS, dilansir dari Council on Foreign Relations.Setelah kampanye militer Koalisi Arab, Hadi membatalkan pengunduran dirinya dan kembali ke Aden pada September 2015, dan pertempuran berlanjut sejak itu.

Orang-orang memeriksa kerusakan salah satu rumah setelah hancur oleh serangan udara di ibu kota Yaman, Sanaa, 25 Februari 2016. [REUTERS / Mohamed al-Sayaghi]
Upaya PBB untuk menengahi pembicaraan damai antara gerilyawan Houthi dan pemerintah Yaman yang diakui secara internasional terhenti pada 2016. Pada Desember 2017, Hadi dilaporkan telah berada di pengasingan di Arab Saudi.
Pada Juli 2016, dua kelompok yang bersekutu, yakni gerakan Houthi dan pemerintah mantan Presiden Ali Abdullah Saleh, yang digulingkan pada 2011 setelah hampir tiga puluh tahun berkuasa, mengumumkan pembentukan dewan politik untuk memerintah Sana'a dan sebagian besar Yaman utara.

Namun, pada Desember 2017, Saleh memutuskan hubungan dengan Houthi dan meminta para pengikutnya untuk mengangkat senjata berbalik melawan Houthi. Saleh terbunuh dan pasukannya kalah dalam dua hari.Intervensi kekuatan regional dalam konflik Yaman, termasuk Iran dan negara-negara Teluk yang dipimpin oleh Arab Saudi, membuat Yaman semakin terjerumus dalam perpecahan Sunni-Syiah.

Seorang pria bediri di dekat mobil yang hancur akibat serangan udara koalisi Arab Saudi di Amran, Yaman, 25 Juni 2018. REUTERS/Khaled Abdullah

Arab Saudi membentuk koalisi negara-negara Arab untuk mengalahkan Houthis di Yaman pada 2015. Koalisi Arab terdiri dari Kuwait, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir, Maroko, Yordania, Sudan dan Senegal. Beberapa dari negara-negara ini telah mengirim pasukan untuk bertempur di tanah Yaman, sementara yang lain hanya melakukan serangan udara.
Pemerintah AS secara teratur meluncurkan serangan udara pada al Qaeda dan ISIS di Yaman, dan baru-baru ini mengakui telah mengerahkan sejumlah kecil pasukan di lapangan, dilaporkan Aljazeera.
AS, bersama dengan kekuatan Barat lainnya seperti Inggris dan Prancis, juga memasok Koalisi Arab dengan senjata dan intelijen.
Iran membantah telah mempersenjatai pemberontak Houthi, tetapi militer AS mengatakan telah mencegat pengiriman senjata dari Iran ke Yaman. Para pejabat Iran juga menyarankan agar mereka mengirim penasihat militer untuk mendukung Houthi.

Aljazeera melaporkan pada 26 Maret 2018, setidaknya 10.000 warga Yaman tewas akibat perang, dengan lebih dari 40.000 korban jiwa secara keseluruhan.

Save The Children memperkirakan setidaknya 50.000 anak-anak meninggal pada 2017, dengan rata-rata 130 anak-anak meninggal setiap harinya.

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, telah memperkirakan bahwa serangan udara Koalisi Arab Saudi menyebabkan hampir dua pertiga dari kematian warga sipil yang dilaporkan, sementara Houthi dituduh menyebabkan korban sipil massal karena pengepungan mereka terhadap Taiz, kota terbesar ketiga Yaman.

Dalam foto 25 Agustus 2018 ini, seorang bayi yang menderita kekurangan gizi dimandikan dalam ember di Aslam, Hajah, Yaman. Perang saudara Yaman telah menghancurkan kemampuan negara yang sudah rapuh itu untuk memberi makan penduduknya. Sekitar 2,9 juta wanita dan anak-anak mengalami kekurangan gizi akut, dan 400.000 anak lain berjuang untuk hidup akibat dari kelaparan. (Foto AP / Hammadi Issa)
International Rescue Comittee (IRC) menyebut Yaman dilanda krisis kemanusiaan terparah di dunia. 22 juta lebih warga Yaman membutuhkan bantuan kemanusiaan akibat kelaparan bersama dengan wabah kolera yang terburuk dalam sejarah dunia moderen.

Sekitar 8 juta lebih warga Yaman kelaparan dan 16 juta orang kehilangan akses kesehatan. Serangan udara terjadi rata-rata satu kali setiap 99 menit selama tiga tahun terakhir, ketika warga sipil Yaman tidak bisa mendapat makan dan perawatan kesehatan, menurut IRC.

UNICEF melaporkan 11 juta lebih anak-anak Yaman membutuhkan bantuan. Jumlah ini sepadan dengan jumlah keseluruhan anak-anak Yaman. Anak-anak Yaman dilaporkan tewas setiap 10 menit akibat perang.

Credit tempo.co

Setelah AS, Giliran Qatar Serukan Gencatan Senjata di Yaman

DOHA - Qatar mengatakan menyambut seruan Amerika Serikat (AS) untuk gencatan senjata di Yaman. Qatar juga menyerukan kembali ke pembicaraan damai dukungan PBB yang ditujukan untuk mengakhiri perang tiga setengah tahun.

Sebelumnya pemerintahan Donald Trump mengatakan bahwa iklim telah tepat untuk melanjutkan pembicaraan damai, menyusul komentar seruap dari Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan Menteri Pertahanan Jim Mattis minggu ini.

"Seruan AS adalah langkah menggembirakan menuju solusi politik dan mengakhiri penderitaan rakyat Yaman," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Qatar seperti dikutip dari Reuters, Kamis (1/11/2018).

Yaman adalah salah satu negara Arab termiskin dan menghadapi krisis kemanusiaan yang luar biasa. Ini adalah sebuah konsekuensi dari perang yang terjadi antara pasukan Houthi yang diarahkan Iran dengan koalisi militer yang dipimpin Saudi, yang didukung oleh AS untuk memulihkan pemerintahan yang diakui secara internasional.

Kedua belah pihak dalam konflik telah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Setidaknya sekitar 10.000 orang telah terbunuh dan negara miskin itu kini berada di ambang kelaparan yang mengancam jutaan orang.

Credit sindonews.com

AS Minta Saudi Stop Bombardir Yaman, Desak Perang Diakhiri

WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mendak perang di Yaman diakhiri dengan perundingan damai. Seruan disampaikan Menteri Pertahanan James Mattis dan Menteri Luar Negeri Michael Pompeo.

Pompeo mendesak Arab Saudi dan koalisi Arab-nya berhenti membombardir semua area berpenduduk di Yaman. Namun, dia juga minta pemberontak Houthi menghentikan serangan rudal dan pesawat nirawak terhadap koalisi Arab.

"Waktunya sekarang untuk penghentian permusuhan, termasuk serangan rudal dan UAV (unmanned aerial vehicles) dari daerah yang dikuasai Houthi ke Kerajaan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab," kata Pompeo.

"Selanjutnya, serangan udara koalisi (Arab) harus berhenti di semua daerah berpenduduk di Yaman," ujar Pompeo, yang dikutip Reuters, Rabu (31/10/2018).

Sementara itu, Mattis mengatakan AS telah menyaksikan konflik yang cukup lama di Yaman. Dia yakin, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang berada dalam koalisi Arab untuk memerangi pemberontak Houthi, siap untuk berunding.

"Kami harus bergerak menuju upaya perdamaian di sini, dan kami tidak bisa mengatakan kami akan melakukannya di masa depan," kata Mattis di US Institute of Peace di Washington.

"Kami harus melakukan ini dalam 30 hari ke depan," ujar kepala Pentagon tersebut.

Mattis mengatakan Amerika Serikat menyerukan semua faksi untuk bertemu dengan utusan khusus PBB Martin Griffiths di Swedia pada bulan November dan semua harus datang dengan solusi.

Arab Saudi dan sekutu Arab-nya mulai intervensi militer dalam konflik antara pemerintah Presiden Yaman Abd Rabb Mansour Hadi dengan pemberontak Houthi pada tahun 2015.

Setidaknya sekitar 10.000 orang telah terbunuh dan negara miskin itu kini berada di ambang kelaparan yang mengancam jutaan orang.

Amerika Serikat telah menghadapi kecaman internasional karena perannya dalam mendukung koalisi pimpinan Saudi tersebut. Mattis mengklaim dukungan AS hanya mengajarkan Angkatan Udara Saudi untuk meningkatkan penargetan dan tidak menjatuhkan bom ketika ada keraguan tentang apa yang akan diserang.

"Tujuan kami sekarang adalah untuk mencapai tingkat kapabilitas oleh pasukan yang berperang melawan Houthi bahwa mereka tidak membunuh orang yang tidak bersalah," katanya.

"Solusi jangka panjang, dan jangka panjang yang saya maksud 30 hari dari sekarang. Kami ingin melihat semua orang di sekitar meja perdamaian berdasarkan gencatan senjata," kata Martis.

"Berdasarkan mundurnya (Houthi) dari perbatasan dan kemudian berdasarkan berhentinya penjatuhan bom yang akan memungkinkan utusan khusus (PBB) Martin Griffiths mengumpulkan mereka di Swedia dan mengakhiri perang ini. Itulah satu-satunya cara bahwa kita benar-benar akan menyelesaikan ini."

Credit sindonews.com

Ethiopia Lantik Ketua Mahkamah Agung Perempuan Pertama

ADDIS ABABA - Pengacara hak asasi manusia Meaza Ashenafi dilantik sebagai ketua Mahkamah Agung Ethiopia oleh parlemen negara itu. Pelantikan Ashenafi terjadi di tengah gelombang penunjukkan untuk perempuan di posisi puncak pemerintahan.

Perdana Menteri Abiy Ahmed menominasikan Meaza, kepala staf negara itu mengumumkan. Pemimpin Ethiopia telah mendorong lebih banyak perwakilan perempuan di kabinetnya.

"Dia membawa rekam jejak kompetensi dan pengalaman yang relevan untuk peran itu," kata pembantu Abiy, Fitsum Arega, di Twitter, seperti dikutip dari CNN, Jumat (2/11/2018).

Ia menambahkan bahwa posisinya mengisyaratkan langkah negara itu menuju paritas gender dalam posisi kepemimpinan kunci.

Meaza telah menjadi penasihat hak-hak gender dan perempuan di Komisi Ekonomi PBB untuk Afrika yang berbasis di Ibu Kota Ethiopia, Addis Ababa.

Ia mendirikan Asosiasi Pengacara Wanita Ethiopia dan menjabat sebagai hakim Pengadilan Tinggi.

Penunjukan Meaza datang seminggu setelah Ethiopia memilih Sahle-Work Zewde sebagai Presiden wanita pertama, sebuah langkah yang dipuji sebagai menetapkan standar baru untuk kepemimpinan perempuan di negara Afrika.

Perempuan membentuk setengah posisi menteri negara setelah perombakan kabinet oleh Abiy, yang memimpin pemerintahan dan kebijakan Ethiopia.

Abiy, kepala pemerintahan termuda Afrika pada usia 42 tahun, telah memulai reformasi liberal sejak menjabat di bulan April.

Dia menghormati perjanjian yang mengakhiri perang perbatasan 20 tahun dengan tetangganya Eritrea dan membebaskan wartawan, blogger dan tahanan politik yang dipenjara oleh pemerintahan sebelumnya.

Credit sindonews.com

Serangan Jantung Aborijin Ungkap Kesenjangan di Australia

Suku aborijin, ilustrasi

Kematian akibat serangan jantung dua kali lebih banyak dialami warga aborijin.

CB, CANBERRA -- Warga aborijin dan penduduk pulau-pulau Selat Torres di Australia dua kali lebih banyak alami kematian akibat serangan jantung dibandingkan penduduk nonpribumi. Bahkan di daerah tertentu jumlahnya tiga kali lipat.

Hal itu merupakan laporan Yayasan Jantung Australia yang mengutip data jumlah pasien rumah sakit di negara itu. Kondisi itu mengungkap perbedaan mencolok kondisi kesehatan pasien jantung antara penduduk asli dan nonpribumi.

Salah satu pasien bernama Trevor Riley (44 tahun), mengalami serangan jantung pekan lalu di kampungnya yang terpencil, Minyerri, 450 kilometer dari Kota Darwin. Dia merasakan gejala sakit di lengannya dan segera melapor ke klinik kesehatan setempat. Dia langsung diterbangkan ke Rumah Sakit Royal Darwin.

Itu merupakan komplikasi jantung serius kedua yang dialami Riley, setelah katup aortanya diganti pada usia 40 di Adelaide.

"Saya alami koma selama 27 hari dan pasangan saya tak henti-hentinya berdoa seperti malaikat di atas saya," ujarnya.

"Saya tersadar dari tidur dan selamat. Tapi sekarang kembali ke rumah sakit, tidak tahu apa yang terjadi denganku," kata Riley.

Sebagai pria aborijin, Riley tiga kali lebih mungkin alami penyakit jantung dibandingkan pria non-aborijin. Northern Territory (NT) dan Australia Barat mencatat kesenjangan terbesar dalam penbandingan rawat inap antara kedua kelompok masyarakat ini.

"Di tingkat nasional, kita tahu kesenjangan kesehatan jantung antara penduduk asli dan nonpribumi Australia. Namun data baru ini menyadarkan kita betapa besarnya kesenjangan di sejumlah wilayah Australia," kata Jane Potter dari Yayasan Jantung.

Di NT, katanya, perempuan aborijin enam kali lebih banyak dirawat di rumah sakit karena gagal jantung dibandingkan perempuan nonpribumi.

Seorang kardiolog di Darwin, Marcus Ilton, mengaku kaget dengan usia pasien aborijin yang sangat muda dan banyak di antaranya alami penyakit jantung rematik sejak kecil. Dia menangani remaja usia 18 tahun yang mengalami kehamilan pertamanya dan sudah menjalani operasi katup.

"Sekarang katupnya sudah diperbaiki namun belum berfungsi dengan baik sehingga risiko kehamilannya semakin sulit," katanya.

Penyakit jantung rematik, kata Ilton, perlu mendapat perhatian. Di sisi lain penyakit itu juga mempengaruhi usia 20 dan 30 tahun.

"Kita melihat kejadian orang usia 20 dan 30 tahun yang main bola dan mengalami serangan jantung," katanya.

Menurut Jane Potter dari Yayasan Jantung, data terbaru ini perlu jadi masukan bagi pemerintah untuk menutup kesenjangan.

"Hal ini menggarisbawahi kaitan antara penyakit jantung dan keterbelakangan sosial ekonomi," ujarnya.

"Kesehatan jantung yang baik terkait dengan pendapatan yang baik, perumahan yang layak, pekerjaan yang stabil, akses makanan sehat yang terjangkau," katanya.

Credit republika.co.id

Australia Sebar Polisi ke Sekolah Aborijin

Polisi Australia.

Foto: ABC

Tony Abbott mendukung polisi ditempatkan di sekolah Aborijin

CB, CANBERRA -- Utusan khusus untuk urusan Pribumi Tony Abbott mengatakan dirinya terbuka terhadap gagasan mengizinkan polisi ditempatkan ke sekolah-sekolah di komunitas terpencil Aborijin. Hal itu sebagai bagian dari dorongan untuk meningkatkan kehadiran dan keterlibatan siswa di sekolah.

Mantan perdana menteri Australia itu telah mengunjungi Pukatja di APY Lands Australia Selatan pada hari terakhirnya. Itu dalam rangkaian kunjungannya ke sejumlah komunitas pribumi Aborijin termasuk Coober Pedy, Murray Bridge, dan Koonibba di ujung barat Australia Selatan.

Awal bulan ini, Pemerintah Wilayah Utara Australia (NT) mengungkapkan program baru yang memperkenalkan petugas kepolisian ke-10 sekolah. Hal itu dengan tujuan menargetkan anak-anak yang berisiko terlepas dari sistem pendidikan.

Tony Abbott telah mengunjungi sekolah-sekolah pribumi terpencil sebagai bagian dari lawatannya itu. Ia mengatakan mengizinkan polisi terjun langsung ke sekolah-sekolah adalah opsi "sangat berharga" yang harus lebih luas dipertimbangkan.

"Sudah ada cukup sejarah di Australia Selatan, tentu saja di wilayah utara Australia (NT), polisi berbasis sekolah," kata Abbott.

"Jika kita berbicara tentang sekolah menengah di masyarakat yang bermasalah, saya pikir terciptanya hubungan erat antara polisi lokal dan sekolah sering kali menjadi hal yang baik ... karena orang-orang bisa saling mengenal satu sama lain."

"Di New South Wales kami punya klub anak laki-laki dan polisi, atau klub polisi dan warga. Saya pikir mereka menyebut klub mereka seperti itu, dan klub itu melekat pada sekolah-sekolah jadi bukan hal yang aneh untuk memiliki hubungan yang sangat kuat antara polisi dan beberapa sekolah menengah."

Tony Abbott secara kontroversial telah ditunjuk untuk menempati posisi baru sebagai utusan khusus masyarakat pribumi. Hal itu setelah gagal mengamankan sebuah kementerian dalam reshuffle yang dilakukan menyusul terjadinya peralihan kepemimpinan federal pada Agustus lalu, di mana penunjukan dirinya telah membuat marah beberapa pemimpin Aborijin.

Dia tidak akan berkomentar secara langsung apakah polisi di sekolah akan menjadi bagian dari rekomendasi awalnya. Ia berniat akan menyampaikannya ke Parlemen pada akhir tahun ini.

pemandangan udara tanah adat Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara

Photo: Tanah adat Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara mencakup kawasan yang luas di ujung barat Australia Selatan. (ABC RN: Georgia Moodie)

Dia mengatakan meningkatkan dana untuk komunitas terpencil adalah "bagian dari jawaban" untuk memperbaiki masalah sosial yang mendasar.

"Saya menilai hal itu memang tidak akan menjawab seluruh permasalahan, tetapi tentu saja saya melihat memang diperlukan lebih banyak pendanaan - terutama di mana masyarakat ingin meningkatkan dan membuat lebih banyak upaya itu sendiri - saya pikir ini akan menjadi penting," katanya.

Selama masa kepemimpinannya sebagai Perdana Menteri, Tony Abbott sering dikritik karena menggunakan istilah "pilihan gaya hidup" untuk menggambarkan kehidupan tradisional di komunitas terpencil. Ketika ditanya apakah dia menyesali kata-katanya itu, dia tidak mundur.

"Saya pikir kita harus menghargai bahwa apa yang dibicarakan oleh Pemerintah Australia Barat adalah bagaimana Anda bisa menangani secara lebih baik permukiman yang sangat, sangat, sangat sangat kecil," katanya.

"Saya pikir ukuran rata-rata pemukiman mereka itu hanya terdiri dari 10 orang ... jika orang bersedia pergi dan tinggal di tempat yang sangat, sangat terpencil dimana hanya ditemani beberapa orang lain, itu jelas pilihan mereka."

Photo: Tony Abbott mengunjungi sejumlah komunitas terpencil Aborijindi Wilayah Utara Australia (NT). (Twitter: Tony Abbott)

Pada 2014, Tony Abbott mengawasi pengenalan strategi kehadiran sekolah jarak jauh, tetapi sekarang mengakui kalau kebijakannya itu telah menghasilkan hasil yang beragam.

"Apakah kehadiran di sekolah terpencil meningkat secara dramatis? Secara umum, tidak. Apakah sudah membaik di beberapa tempat? Ya, sudah," katanya.

Tony Abbott diperkirakan akan menerima sambutan tidak hangat di beberapa komunitas. Aborigin Elder Tauto Sansbury mengatakan itu adalah "kunjungan yang sia-sia" karena posisi Tony Abbott adalah seorang backbencher.

Juru bicara urusan Aborigin SA dari Partai Buruh Kyam Maher juga skeptis, mengatakan pengangkatan Abbott untuk peran barunya sebagai utusan urusan pribumi "sangat ofensif" bagi banyak orang Aborijin.

Namun Abbott mengatakan, penerimaannya "sejauh ini cukup bagus". Ia menambahkan bahwa ada "ucapan terima kasih warga karena seorang politisi senior bersedia mendengarkan keluhan mereka ".

"Saya pikir semakin terpencil mereka tinggal, maka akan semakin positif mereka menerima ada seseorang datang jauh dari Canberra dan mendengarkan mereka," katanya.

Credit republika.co.id

Polemik Kedubes di Israel, Elite Politik Australia Berselisih

Perdana Menteri Australia, Scott Morrison. (REUTERS/Marcos Brindicci)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Australia, Scott Morrison nampak geram dengan sikap pendahulunya, Malcolm Turnbull. Penyebabnya Turnbull dianggap lancang dengan menentang rencananya memindahkan kedutaan besar di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, saat ditugaskan memimpin delegasi ke Indonesia.

Morrison menyatakan tidak bakal mengirim dan mempercayai Turnbull lagi sebagai perwakilan pemerintah Negeri Kanguru. Pernyataan itu disampaikan oleh Morrison dalam sebuah wawancara di televisi. Dia mulanya ditanya oleh pembawa acara Alan Jones apakah akan mengirim Turnbull lagi sebagai perwakilan pemerintah Australia.

"Ah tidak. Saya sudah dapat laporan soal kunjungannya. Dia (Turnbull) pergi ke sana untuk menghadiri konferensi kelautan. Dia tidak ditugaskan mengurus soal perdagangan dan hal-hal lainnya," kata Morrison, sebagaimana dilansir The Guardian, Kamis (1/11).

Mantan perdana menteri Malcolm Turnbull bertemu Jokowi di Pulau Bali, awal pekan ini. Usai pertemuan, dia menyampaikan pernyataan dan meminta Morrison benar-benar mempertimbangkan kembali gagasan memindahkan kedutaan besar mereka di Israel.

"Presiden (Jokowi) menyampaikan kepada saya ide memindahkan Kedubes Australia di Tel Aviv ke Yerusalem sangat menjadi sorotan. Kalau hal itu dilakukan, maka akan mendapatkan reaksi yang buruk dari Indonesia," kata Turnbull, seperti dikutip stasiun televisi ABC, kemarin.

Morrison menganggap Turnbull sudah melampaui kewenangannya saat ditunjuk menjadi perwakilan pemerintah Australia. Sedangkan Turnbull berkeras dia diminta membahas persoalan perdagangan dan dititipkan agenda oleh kedutaan besar.

Sebelum berangkat ke Indonesia pada Minggu pekan lalu, Turnbull dan Morrison sempat berdialog secara tertutup. Mereka memperkirakan persoalan perdagangan bebas dan persoalan kedutaan besar bakal menjadi topik utama. Namun, saat ini sikap Morrison malah berbalik.

"Visi saya dan pemerintah soal itu sudah jelas. Itu yang akan kami kejar. Dan saya selalu menghormati para pendahulu saya, siapapun mereka," kata Morrison.

Merasa diperlakukan tidak adil, Turnbull membela diri. Dia menyatakan memang ditugaskan membahas soal perdagangan bebas dan kedutaan besar di Israel dengan Indonesia.

"Semua ada di dalam dokumen tugas saya," cuit Turnbull melalui akun Twitter @TurnbullMalcolm.

Gelombang pemindahan kedutaan besar sejumlah negara di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem mengekor keputusan Amerika Serikat. Kebijakan Presiden AS Donald Trump itu memantik amarah umat Islam dan warga Palestina.

Bahkan gara-gara itu proses perundingan damai antara Palestina dan Israel menjadi tersendat. Akibatnya adalah muncul berbagai aksi unjuk rasa besar-besaran di Tepi Barat dan Jalur Gaza, hingga mengakibatkan kekerasan dilakukan tentara zionis Israel. Akibatnya sejumlah orang tewas lantaran ditembak saat berunjuk rasa di wilayah perbatasan Palestina-Israel.

Credit cnnindonesia.com