Ilustrasi kaum minoritas Uighur saat melewati pos pemeriksaan di Xinjiang. (REUTERS/Thomas Peter)
Pernyataan itu diutarakan Menteri Luar Negeri Jeremy Hunt di depan parlemen Inggris pada Rabu (31/10) kemarin, berdasarkan laporan sejumlah diplomatnya yang telah mengunjungi Xinjiang pada Agustus lalu.
Dikutip The Guardian, Kamis (1/10), pernyataan Hunt semakin menyudutkan China yang akan mengklaim prestasi penegakkan hak asasi manusia pemerintahnya, di depan Badan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 6 November mendatang.
Inggris bersama Amerika Serikat, Belanda, Swedia, Austria, Norwegia, Jerman, dan Belgium meminta penjelasan China terkait situasi sebenarnya di Xinjiang dalam sidang peninjauan berkala (UPR) itu.
Hunt mengatakan telah membicarakan soal situasi di Xinjiang, dengan Menlu China Wang Yi pada Juli lalu saat berkunjung ke Beijing.
"Kami terus menaruh perhatian dan kekhawatiran yang serius terkait yang terjadi di Xinjiang," ucap Hunt.
Sejumlah analis menganggap pernyataan Hunt tersebut memberi pesan ke China bawah Inggris sangat serius memantau situasi di Xinjiang.
"Seorang anggota senior kabinet pemerintahan Inggris mengangkat isu tersebut di depan parlemen, menandakan bahwa negara itu benar-benar serius memantau apa yang sedang terjadi di Xinjiang. Dan China nampaknya akan mendengar banyak (tuntutan) pada sidang UPR di Jenewa nanti," kata Frances Eve, peneliti dari Chinese Human Rights Defenders.
Penegakkan HAM di China kembali disorot setelah laporan Human Right Watch pada September lalu menyimpulkan negara komunis itu melanggar hak kaum minoritas muslim di Xinjiang, terutama kaum Uighur.
Selain membatasi hak beribadah masyarakat Xinjiang yang didominasi umat Islam, China disebut menahan setidaknya satu juta warga Uighur tanpa alasan jelas.
Di bulan yang sama, Amnesty Internasional mengatakan Beijing telah meluncurkan kampanye mengintensifkan pengintaian yang mengganggu, indoktrinasi politik, dan asimilasi budaya secara paksa, berdasarkan kesaksian orang-orang yang ditahan di berbagai kamp tersebut.
Pemerintah China memang mengontrol ketat pergerakan warga di Xinjiang, terutama suku Uighur. Mereka selama ini menerapkan sejumlah kebijakan yang membatasi hak-hak warga Xinjiang untuk bebas beribadah.
Pemerintah China telah melarang warga Xinjiang memakai jilbab, memelihara janggut, berpuasa saat Ramadhan hingga beribadah secara berjemaah.
China berdalih hal itu dilakukan untuk menjauhkan negara dari ekstremisme agama.
Credit cnnindonesia.com
