Selasa, 20 Maret 2018

Israel Tuduh Diplomat Prancis Selundupkan Senjata ke Warga Palestina

TEL AVIV - Pemerintah Israel pada hari Senin (19/3/2018) mengumumkan penahanan terhadap seorang diplomat Prancis yang bekerja di Konsulat Prancis di Yerusalem. Pihak Tel Aviv marah setelah mengetahui pegawadi diplomatik itu menyelundupkan senjata untuk warga Palestina di Hamas dan Tepi Barat.

Romain Franck ditahan sejak 15 Februari 2018. Dia dituduh menyelundupkan total 70 pistol dan dua senapan serbu ke warga Palestina di dua wilayah tersebut dalam lima kesempatan.

Tuduhan ini disampaikan Badan Keamanan Israel atau Shin Bet. Shi Bet buka suara setelah beberapa pekan kasus itu dibungkam pemerintah.

”Franck bertindak demi keuntungan finansial, atas inisiatifnya sendiri dan tanpa sepengetahuan atasannya,” bunyi pernyataan Shin Bet.

Menurut seorang pejabat Shin Bet kepada Reuters, Franck tidak diyakini memiliki motif ideologis seperti memberi dukungan untuk militan Palestina.

”Ini adalah insiden yang sangat serius dimana kekebalan dan hak istimewa yang diberikan kepada misi diplomatik asing di Israel secara sinis dieksploitasi untuk menyelundupkan belasan senjata yang dapat digunakan untuk serangan teroris terhadap warga sipil dan pasukan keamanan Israel,” lanjut pernyataan Shin Bet.

Franck, 23, dijadwalkan hadir pada sidang pengadilan Israel pada hari Senin siang waktu Israel. Agenda sidang adalah pengajuan tuntutan secara formal.

Pengacaranya belum bisa dihubungi wartawan untuk memberikan komentar mengenai kasus penyelundupan senjata yang dituduhkan kepada Franck.

Shin Bet telah merilis foto-foto terdakwa di sebuah padang pasir. Foto-foto itu diambil dari halaman Facebook dengan nama akun Roman Franck. ”Merasa baik di Palestina,” bunyi salah satu posting pengguna akun tersebut untuk menandai sebuah foto.

“Bepergian ke Yerusalem untuk memulai sebuah petualangan baru,” bunyi posting lain di Facebook itu pada 17 Januari 2018.

Seorang juru bicara Kedutaan Besar Prancis di Tel Aviv menggambarkan Franck sebagai anggota konsulat jenderal di Yerusalem. Menurut kedutaan, Prancis menangani kasus ini dengan serius dan bekerja sama dengan pihak berwenang Israel.

Franck ditangkap bersama dengan seorang warga Palestina asal Yerusalem Timur yang dipekerjakan sebagai satpam di konsulat. Menurut Shin Bet ada tujuh tersangka lainnya yang juga ditangkap.

Badan Keamanan Israel ini menuduh Franck menggunakan kendaraan sport milik konsulat, yang menikmati bebas pemeriksaan keamanan Israel karena status diplomatiknya. Kendaraan itu disalahgunakan untuk membawa senjata produksi pabrik dari Gaza ke agen senjata Palestina di Tepi Barat.

Masih menurut pernyataan Shin Bet, Franck menerima senjata dari seorang warga Palestina yang dipekerjakan oleh Pusat Kebudayaan Prancis di Gaza.

Credit sindonews.com

Qatar minta AS selidiki ulah UEA manipulasi mata uangnya

Qatar (REUTERS/Thomas White/Illustrat)

London (CB) - Qatar meminta bantuan Amerika Serikat untuk menyelidiki anak perusahaan bank besar Uni Emirat Arab yang beroperasi di AS yang dituduh Qatar membuat kesepakatan-kesepakatan valuta asing palsu yang dirancang untuk merusak ekonomi Qatar sebagai bagian dari blokade oleh tetangga-tetangganya di Teluk.

Firma hukum sewaan Bank Sentral Qatar telah menyurati Departemen Keuangan AS untuk meminta menyelidiki NBAD Americas yang adalah anak perusahaan First Abu Dhabi Bank (FAB) yang berusaha di AS. Saham mayoritas FAB ini dikuasai oleh pemerintah UEA.

Dalam surat kedua, para pengacara dari Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison meminta Komisi Perdagangan Komoditas Berjangka AS (CFTC) menyelidiki dugaan manipulasi mata uang Qatar, riyal.

Permintaan investigasi ini memperdalam krisis diplomatik yang meledak Juni tahun lalu ketika Arab Saudi, Mesir, UEA, dan Bahrain menerapkan boikot ekonomi kepada Qatar atas tuduhan mendukung militan islamis dan Iran.

"Kami yakin NBAD berpartisipasi dalam skema ganjil dan melawan hukum untuk melancarkan perang mata uang terhadap Qatar, termasuk lewat manipulasi mata uang dan pasar sekuritas Qatar," tulis Qatar dalam surat kepada Departemen Keuangan AS tertanggal 26 Februari.

"Aksi-aksi ini harus segera dihentikan, dan kami meminta Anda menyelidiki apakah NBAD telah secara langsung atau tidak langsung membantu manipulasi pasar Qatar, termasuk melalui kliring dolar NBAD America atau berkaitan dengan layanan perbankan di Amerika Serikat."

FAB yang dibentuk dari merger First Gulf Bank dan National Bank of Abu Dhabi tahun lalu itu membantah tuduhan telah memanipulasi riyal Qatar.

"FAB menjalankan usahanya sesuai dengan standard-standard profesional tertinggi dan mematuhi hukum serta aturan yurisdiksi di mana pun kami beroperasi. FAB tegas membantah rumor itu," kata FAB seperti dikutip Reuters.

Credit antaranews.com

Protes Eksekusi Mati TKI, Kemlu RI Panggil Dubes Saudi

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Lalu Muhammad Iqbal menyatakan pihaknya telah memanggil Dubes Saudi untuk memprotes eksekusi mati TKI Zaini Misrin. (CNN Indonesia/Natalia Santi)

Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri RI menyatakan telah memanggil Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Mohammad Al-Shuaibi, untuk memprotes eksekusi mati seorang tenaga kerja Indonesia di Mekah, kemarin.

TKI tersebut bernama Muhammad Zaini Misrin asal Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Dia dieksekusi mati karena dinyatakan terbukti bersalah membunuh majikannya, Abdullah bin Umar Muhammad Al Sindy.

"Tadi siang Kemlu RI melalui Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika telah memanggil dubes Saudi di Jakarta," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin (19/3).

Dalam pertemuan itu, kata Iqbal, Kemlu memprotes eksekusi Zaini yang dilakukan tanpa pemberitahuan atau notifikasi sebelumnya kepada pemerintah RI. Selain itu, eksekusi juga dilaksanakan ketika proses permintaan peninjauan kembali (PK) kasus Zaini untuk kedua kalinya baru dimulai.

"Meski kami tahu bahwa pemerintah Saudi tidak punya kewajiban memberitahu pemerintah asing untuk menindak warga asing yang terjerat kasus hukum, tapi seharusnya Riyadh bisa tetap menyampaikan notifikasi kepada pemerintah RI sebelum eksekusi Zaini dilakukan, melihat hubungan kedua negara yang sudah dekat," kata Iqbal.

"Selain itu, eksekusi Zaini juga dilakukan ketika proses permintaan PK sedang berjalan dan belum dapat jawaban atau kesimpulan dari otoritas terkait," lanjutnya.

Iqbal mengatakan sejauh ini belum ada rencana Presiden Joko Widodo menghubungi langsung Raja Salman mengenai kasus eksekusi Zaini ini.

Zaini ditahan pihak berwenang Saudi sejak 13 Juli 2004 lalu atas tuduhan membunuh majikan. Tuduhan itu dilayangkan pertama kali oleh anak sang majikan.

Saudi kemudian melayangkan vonis hukuman mati kepada Zaini pada November 2008. Selama proses hukum berlangsung, Zaini tidak diperbolehkan didampingi kuasa hukum dari pemerintah sekalipun.

Pemerintah baru bisa mendapat akses kekonsuleran dan mendampingi Zaini setelah vonis dijatuhkan.

Ilustrasi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. (ANTARA Foto/Hafidz Mubarak A)

Sejak itu, pemerintah melalui pengacara Zaini telah dua kali mengajukan PK, yakni pada Januari 2017 lalu dan Januari 2018.

"Namun kami sangat menyayangkan sekali proses eksekusi dilakukan saat proses PK kedua sedang dilakuan. Padahal, 20 Februari 2018 kemarin, pengacara Zaini baru mendapat arahan dari kejaksaan agung Saudi yang mempersilakan untuk menyampaikan permintaan PK," kata Iqbal.

Sejak 2008-2018, Iqbal mengatakan tim perlindungan WNI telah menemui Zaini di penjara sebanyak 40 kali. Dalam kurun waktu tersebut, pemerintah juga sudah tiga kali memfasilitasi keluarga untuk bertemu keluarga untuk menjajaki kemungkinan penyelesaian dengan damai oleh ahli waris korban.

Namun, sampai detik terakhir sebelum eksekusi, keluarga majikan tidak menerima permohonan maaf pihak Zaini.

Ilustrasi hukuman pancung. (Thinkstock/Sasilsolutions)

"Karena ini hukuman mati, yang bisa meringankan atau memaafkan hanyalah keluarga korban. Hingga detik terakhir, keluarga ahli korban tidak membuka jalan maaf terhadap Zaini sehingga proses eksekusi tetap dilakukan," kata Iqbal.

Dia mengatakan hari ini dirinya juga telah bertemu keluarga Zaini di Madura dan memberitahu kabar eksekusi tersebut.

"Saya barusan baru terbang dari Madura bertemu keluarga Zaini di Bangkalan untuk menyampaikan kabar duka tersebut. Mereka sudah menerima dengan ikhlas peristiwa ini. Kami menyampaikan bela sungkawa yang sebesar-besarnya bagi istri dan dua anak Zaini," kata Iqbal.

Credit cnnindonesia.com

Tiada Notifikasi, RI Baru Tahu Kasus Zaini Setelah Vonis Mati

Direktur PWNI dan BHI Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pemerintah baru mengetahui kasus yang menimpa TKI Zaini setelah hakim menjatuhkan vonis mati pada 2008 lalu. (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)

Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri RI menyatakan pemerintah baru mengetahui kasus Muhammad Zaini Misrin setelah hakim Arab Saudi menjatuhkan vonis mati pada November 2008. Padahal TKI asal Madura, Jawa Timur, telah ditahan sejak Juli 2004 lalu.

Dia dieksekusi mati karena dinyatakan terbukti bersalah membunuh majikannya, Abdullah bin Umar Muhammad Al Sindy.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pemerintah Saudi tidak pernah memberi notifikasi atau pemberitahuan mengenai penangkapan Zaini sejak pria 53 tahun itu ditangkap.

"Dari otoritas Saudi tidak pernah memberi notifikasi ditangkapnya Zaini Misrin pada tahun 2004 lalu baik ke KJRI di Jeddah maupun KBRI di Mekah," kata Iqbal dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin (19/3).

Zaini yang bekerja sebagai sopir Abdullah sejak 1992 silam ditangkap pada 13 Juli 2004 atas dasar laporan anak Abdullah yang menuduhnya telah membunuh sang ayah. Selama proses hukum berlangsung, Zaini disebut tidak diperbolehkan didampingi pengacara atau kuasa hukum.

Iqbal mengatakan pemerintah melalui KBRI baru mengetahui kasus ini pada 8 November 2008 saat pengadilan memvonis hukuman mati kepada Zaini.

Sejak itu, Iqbal menuturkan pemerintah segera mendampingi Zaini memperjuangkan hak-hak hukumnya. Sejak vonis dijatuhkan hingga sebelum eksekusi, dia mengatakan tim perlindungan WNI Kemlu RI telah bertemu Zaini sebanyak 40 kali.

Pada 2011, pemerintah telah dua kali menunjuk kuasa hukum guna mendampingi kasus Zaini yakni pada 2011-2016 dan pada 2016-2018. Sejak 2008, kata Iqbal, pemerintah juga setidaknya telah memfasilitasi keluarga untuk menemui Zaini di Saudi sebanyak tiga kali.

"Sejak 2008, pemerintah juga setidaknya sudah dua kali melayangkan permintaan peninjauan kembali. Yakni pada Januari 2017 dan Januari 2018 lalu. Namun sayangnya, eksekusi dilakukan saat proses PK kedua baru akan dimulai ketika belum ada putusan atau kesimpulan dari hakim," kata Iqbal.

"Selama ini juga sudah ada 42 nota diplomatik yang dikirim KJRI atau KBRI di Saudi terkait kasus Zaini. Presiden RI juga sudah kirimkan surat sebanyak tiga kali kepada Raja Salman yakni sekali di era SBY dan dua kali di era Jokowi untuk menunda atau meringankan hukuman Zaini ini," lanjutnya.

Walau demikian, Iqbal mengakui bahwa sistem tata kelola perlindungan WNI di luar negeri pada saat itu masih belum dibangun baik dan kondusif. Karena itu, pemerintah cukup sulit menangani dan mendampingi sejumlah kasus serupa yang terjadi sebelum tahun 2010.

"Sistem PWNI itu sebelum tahun 2010 belum terbangun dengan baik. Jika dilihat, dua kasus eksekusi mati Zaini dan Siti Zaenab pada 2015 muncul sebelum 2010. Karena itu kasus ini sulit diselesaikan karena pemerintah tidak melakukan pendampingan sejak awal," ujar Iqbal.

Credit cnnindonesia.com

TKI Asal Madura Dihukum Mati di Arab Saudi

Ilustrasi Hukuman mati. (Thinkstock/OSTILL)

Jakarta, CB -- Pemerintah Arab Saudi telah mengeksekusi mati seorang tenaga kerja Indonesia asal Bangkalan, Madura, Jawa Timur bernama Muhammad Zaini Misrin pada Minggu (19/3). Zaini dieksekusi terkait kasus dugaan pembunuhan.

"Ya, benar seorang ekspatriat Indonesia bernama Zaini Misrin asal Bangkalan, Madura, Jawa Timur telah dieksekusi mati oleh otoritas Saudi kemarin," kata Dubes RI untuk Saudi, Agus Maftuh Abegebriel saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Senin (20/3).

Organisasi pemerhati hak buruh migran, Migran Care menyampaikan Zaini telah ditahan pihak Saudi sejak 13 Juli 2004 karena dituduh membunuh sang majikan.

Zaini telah bekerja di Saudi selama lebih dari 30 tahun. Otoritas Saudi lalu memvonis hukuman mati Zaini pada 17 November 2008.

Agus mengatakan Presiden Joko Widodo telah melayangkan surat sebanyak dua kali kepada Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz untuk meminta penundaan eksekusi dan peninjauan kembali kasus Zaini. Namun, permintaan itu tidak digubris otoritas Saudi.

"Presiden Jokowi telah melakukan extraordinary action dengan mengirim surat dua kali ke Raja Salman agar pemerintah Saudi melakukan penundaan eksekusi dan peninjauan kembali atas kasusnya," kata Agus.

Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengecam eksekusi mati Zaini dan mendesak pemerintah RI segera menindaklanjuti langkah Saudi yang dianggap melanggar hak asasi manusia tersebut.

Anis mengatakan selama menjalani proses hukum Zaini tidak didampingi kuasa hukum bahkan dari pemerintah. Selain itu, Zaini juga tidak mendapatkan penerjemah yang netral dan imparsial.

Selain itu, Anis menyebut pemerintah RI bahkan tidak diberitahu mengenai kasus Zaini sampai vonis dijatuhkan.

"Jika merunut pengakuan Zaini, dia mengaku dipaksa mengakui melakukan pembunuhan setelah mengalami tekanan dan intimidasi dari otoritas Saudi," kata Anis saat dihubungi.

Anis mengatakan Peninjauan Kembali kasus Zaini juga sebenarnya telah diajukan pada 6 Maret lalu. Namun, permintaan tersebut ditolak hakim.

"Hakim menolak PK yang diajukan dan tetap memvonis hukuman yang sama," ujar Agus.

Credit cnnindonesia.com

Malaysia gagas terowongan bawah laut Bagan Datuk-Sumatra

Ahmad Zahid Hamidi. (REUTERS/Carlo Allegri)

Kuala Lumpur (CB) - Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Ahmad Zahid Hamidi mengemukakan pemerintah Malaysia ingin membangun terowongan bawah laut yang menghubungkan Bagan Datuk, Malaysia, dengan Sumatra, Indonesia.

Ahmad Zahid Hamidi mengemukakan hal itu ketika menghadiri kegiatan Transformasi Nasional 2050 di Malaysia Agro Exposition Park Serdang (MAEPS), Minggu, menurut siaran media massa Kuala Lumpur, Senin.

Proyek dengan nilai sekitar 20 miliar dolar AS itu diharapkan dapat meningkatkan keterhubungan Malaysia dan Indonesia serta Asia Tenggara.

"Gagasan dasarnya sudah disetujui namun masih terlalu awal untuk dikatakan karena perlu mendapat persetujuan pemerintah Malaysia dan Indonesia, pemerintah negara bagian, laporan Penilaian Dampak Lingkungan (EIA) selain wajib memenuhi peraturan internasional," katanya.

Ia mengatakan Bagan Datuk menjadi lokasi pilihan di Semenanjung karena terowongan tersebut akan disambungkan dengan Tol Pesisir Pantai Barat yang rencananya siap menjelang 2020.

"Kajian fisik sudah mendapat kelulusan secara dasar tetapi masih memerlukan penilaian EIA manakala investor yang berminat perlu mendapatkan izin Pemerintah Malaysia dan Indonesia," katanya.

Credit antaranews.com

Senin, 19 Maret 2018

Racun Novichok Rusia Pernah Bikin Israel Ketakutan

TEL AVIV - Novichok, racun saraf terhebat yang pernah dimiliki Rusia di era Soviet pernah membuat Israel ketakutan karena jenderal yang mengembangkannya ingin menjual racun itu kepada Suriah.

Racun saraf itu kini sedang jadi sorotan dunia karena diduga digunakan untuk menyerang mantan agen ganda Rusia; Sergei Skripal, di Inggris yang kini memicu perseteruan kedua negara.

Jenderal Anatoly Kuntsevich adalah jenderal di balik pengembangan racun saraf ganas tersebut. Namun, jenderal Soviet—kini bernama Rusia—ini tewas misterius tahun 1990-an.

Dia sebelumnya diincar Mossad—badan intelijen Israel—karena dianggap berusaha menjual racun Novichok ke Suriah. Damaskus saat itu menjadi salah satu musuh Tel Aviv.

Kematian misterius Jenderal Kuntsevich memicu spekulasi bahwa Mossad sebagai pelakunya.

Di tengah-tengah runtuhnya Uni Soviet, Kuntsevich mulai aktif mencoba menjual pengetahuannya kepada orang-orang Suriah. Gerak-geriknya ditulis wartawan dan penulis Israel Ronen Bergman. Laporan tentang kisah jenderal Rusia ini muncul dalam artikel berjudul "Rise and Kill First: The Secret History of Israel’s Targeted Assassinations" yang diterbitkan awal tahun ini.

"Tampaknya bisnisnya dengan orang-orang Suriah bukanlah inisiatif pemerintah (Rusia) melainkan sebuah usaha untuk menjaga kepentingannya sendiri," tulis Bergman yang dia sebut menerima sejumlah besar uang.

Israel berulang kali memperingatkan Moskow, terkai sepak terjang jenderalnya itu namun sia-sia. "Dipercaya bahwa (Presiden Rusia Boris) Yeltsin tidak dapat, atau tidak mau untuk campur tangan," lanjut laporan Bergman, yang dilansir Ynet, Jumat (16/3/2018) malam.

Bergman mengutip buku "The Volunteer", yang diterbitkan di Kanada oleh Michael Ross, di mana dia mengaku sebagai agen Mossad dan mengatakan bahwa dia berulang kali dikirim untuk memperingatkan pejabat senior Rusia tentang kegiatan Kuntsevich. Sekali lagi, usaha agen intelijen Israel itu tanpa hasil apapun.

"Israel sangat marah. Pada tanggal 29 April 2002, dalam keadaan yang tidak diketahui, Kuntsevich meninggal dalam penerbangan dari Aleppo ke Moskow," tulis Bergman.

"Orang-orang Suriah tampaknya yakin bahwa intelijen Israel telah berhasil mencapai dan meracuni jenderal tersebut," lanjut Bergman.

Suriah setuju untuk menyerahkan persenjataan kimia pada tahun 2013 ketika Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengancam akan menyerang Damaskus sebagai pembalasan atas serangan senjata kimia di daerah yang dikuasai pemberontak di pinggiran Damaskus selama perang sipil. Serangan tersebut diyakini telah menewaskan lebih dari 1.000 orang. Obama membatalkan niatnya untuk menyerang Suriah setelah Presiden Bashar al-Assad setuju untuk menyerahkan senjata tersebut.

Namun, Suriah telah berulang kali dituduh menggunakan gas klorin dalam serangan lain.

Setelah sekian tahun jejak racun Novichok misterius, pada 4 Maret lalu, mantan agen intelijen Rusia, Sergei Skripal, bersama dengan putrinya, Yulia Skripal, dan seorang perwira polisi Inggris, ditemukan tak sadarkan diri di Salisbury, Inggris selatan. Mereka diduga diserang racun Novichok.

Inggris dan Amerika Serikat (AS) menuduh Rusia sebagai dalang serangan terhadap mantan agen intelijen yang telah berkhianat pada Moskow itu. Namun, Kremlin membantah dan menuntut bukti atas tuduhan itu.

Rusia bersikukuh bahwa tidak ada motif untuk menargetkan Skripal dengan apa yang dikatakan Inggris sebagai serangan pertama di Eropa sejak Perang Dunia II.

Wakil Menteri Luar Negeri Sergei RyabkoV membantah bahwa Rusia bahkan memiliki program untuk mengembangkan agen saraf Novichok.

"Saya ingin menyatakan dengan pasti kemungkinan bahwa Uni Soviet atau Rusia tidak memiliki program untuk mengembangkan agen racun yang disebut Novichok," katanya kepada kantor berita Interfax.

Dia mengecam orang menyebarkan informasi bahwa program tersebut diduga nyata setelah ahli kimia Soviet Vil Mirzayanov pertama kali mengungkapkan adanya agen saraf ultra-kuat tersebut.

Mirzayanov, yang sekarang tinggal di Amerika Serikat, mengatakan Moskow menemukan agen saraf yang sangat beracun selama Perang Dingin dan menggunakannya di sebuah institut yang berbasis di Moskow di mana dia bekerja sampai awal 1990-an.

"Kami mengakhiri semua penelitian di bidang agen beracun militer setelah bergabung dengan Konvensi Senjata Kimia, dan tahun lalu semua persediaan agen beracun hancur," kata Ryabkov.

Sebaliknya, kata dia, Amerika Serikat telah gagal melakukan hal yang sama.

"Saya berharap bahwa perdebatan seputar tragedi di Salisbury tidak akan menjadi dalih baru bagi AS untuk meninggalkan apa yang harus mereka lakukan dalam kerangka kewajiban mereka sendiri," imbuh dia.

Dalam sebuah pernyataan bersama yang langka, Presiden AS Donald Trump, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Angela Merkel, dan Perdana Menteri Inggris Theresa May kompak menuding Rusia bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Salisbury. Mereka mengatakan penggunaan senjata kimia adalah serangan terhadap kedaulatan Inggris dan pelanggaran hukum internasional.

Credit sindonews.com

Senator Peringatkan Trump Soal Upaya Setop Penyelidikan FBI

Dua Senator AS dari Partai Republik mewanti-wanti Presiden AS Donald Trump agar tak melakukan upaya mengintervensi FBI dan Kehakiman menyetop penyelidikan atas keterlibatan Rusia dalam Pemilu 2016. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Senator Amerika Serikat yang berasal dari Partai Republik, Jeff Flake, mewanti-wanti presiden negara itu, Donald Trump, soal upaya menghentikan penyelidikan federal atas keterlibatan Rusia dalam pemilu 2016.

Flake berharap Trump membiarkan biro investigasi federal (FBI) dan Dewan Khusus Kementerian Kehakiman AS, Robert Mueller, melakukan pekerjaan mereka. Soal upaya penghentian penyelidikan itu kembali mencuat setelah munculnya kicauan Trump lewat akun Twitter menanggapi pemecatan mantan Wakil Direktur FBI Andrew McCabe dari badan investigasi itu akhir pekan lalu. McCabe menjadi target kemarahan Trump karena dinilai membiarkan penyelidikan atas keterlibatan Rusia dalam Pemilu 2016.

"Saya tak tahu ada rencana apa pada Mueller, namun ini tampaknya terbangun ke arah sana, dan saya hanya berharap itu tak mengarah ke sana, karena ini tak dapat diterima. Kami di dalam Kongres (AS) tak dapat menerimanya," kata Flake seperti dikutip dari Reuters, Minggu (18/3).

"Jadi saya akan menilai untuk melihat pertimbangan mendorong dalam beberapa hari ke depan mengimbau presiden tidak melakukan itu [menghentikan penyelidikan FBI dan departemen kehakiman]. Dia tak boleh melakukan itu," imbuh Flake.

Dewan Khusus Kementerian Kehakiman AS, Robert Mueller, kini sedang menyelidiki dugaan kolusi antara tim kampanye Trump dan Rusia, sesuai dengan sejumlah laporan intelijen yang menyatakan Moskow membantu kemenangan sang presiden pada 2016 silam.

Trump sendiri menuding Mueller bersama McCabe dan mantan bosnya di FBI, James Comey melakukan aksi politis dengan menyelidiki dugaan keterlibatan Rusia dalam pemilu AS 2016 silam.

Pendapat serupa Flake diungkap Senator dari Partai Republik lainnya, Lindsey Graham. Graham menyatakan sangat penting bagi Mueller dan FBI untuk dibiarkan tetap melakukan investigasi itu tanpa diinterfensi. Dan, sambung Graham, itu pun dipandang sama oleh sesama anggota Partai Republik yang notabene mengusung Donald Trump untuk jadi Presiden AS pada pemilu 2016 silam.

"Dia perlu untuk tetap bisa melakukan pekerjaaannya dengan independen dari pengaruh politik apapun. Saya berjanji kepada rakyat Amerika sebagai seorang Republikan, untuk memastikan bahwa Tuan Mueller dapat terus melakukan tugasnya tanpa adanya gangguan," kata Graham. "Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, jika dia [Trump] mencoba melakukan itu, itu akan menjadi awal dari akhir masa kepresidenannya, karena kita adalah negara hukum," kata Graham.

Credit cnnindonesia.com

Eks Bos CIA kepada Trump: Anda Tidak Bisa Menghancurkan AS

WASHINGTON - Pemecatan mantan Deputi Direktur FBI Andrew McCabe dari biro investigasi federal tersebut mengundang reaksi dari mantan bos CIA. McCabe dipecat setelah ia dituduh salah menangani penyelidikan kasus email Hillary Clinton.

"Jika tingkat kejernihan, kesucian moral, dan korupsi politik Anda telah diketahui, Anda akan mengambil tempat yang benar sebagai pemimpin rakyat yang dipermalukan di tempat sampah sejarah," kata John Brennan di akun Twitternya.

"Anda mungkin mengkambinghitamkan Andy McCabe, tapi Anda tidak bisa menghancurkan Amerika. Amerika akan menang atas Anda," imbuhnya seperti dikutip dari Sky News, Minggu (18/3/2018).

Mereka adalah kata-kata dari satu orang tapi mereka mengungkapkan kedalaman hubungan yang telah terjerembab antara Presiden dan beberapa di komunitas keamanan dan intelijen.

Trump telah menghabiskan beberapa minggu untuk menghina dan menekan jaksa agungnya Jeff Sessions untuk memecat McCabe.

Keputusan tersebut diambil 26 jam sebelum McCabe akan pensiun setelah 21 tahun berada di biro tersebut dan akibatnya dapat mempengaruhi kemampuannya untuk menarik pensiunan pemerintahnya.

McCabe adalah salah satu dari banyak orang yang tidak mempunyai alasan resmi pemecatannya - bahwa risiko penanganannya terhadap penyelidikan ke server email pribadi Hillary Clinton sebelum pemilihan 2016.

Ia mengatakan bahwa ia dibidik karena dukungannya terhadap mantan direktur FBI yang dipecat James Comey dan menganggap ini adalah bagian dari perang yang sedang berlangsung antara pemerintah dengan FBI.

Trump sangat gembira setelah pemecatan McCabe, yang dianggap sebagai hari besar bagi demokrasi dan berkata: "Dia tahu semua tentang kebohongan dan korupsi yang terjadi di tingkat tertinggi FBI!"

Ia yakin agen penegak hukum Amerika berpandangan buruk terhadapnya dan bahwa tokoh senior tersebut mencoba menggagalkan peluang pemilihannya.

Namun, sementara semua ini terus berlanjut, Penasihat Khusus Robert Mueller, yang merupakan mantan direktur FBI, melanjutkan penyelidikannya yang panjang dan metodis mengenai hubungan kampanye Trump dengan Rusia dan apakah Presiden menghalangi keadilan atas penyelidikan tersebut.

McCabe dilaporkan menyimpan memo, seperti yang dilakukan Comey, tentang interaksinya dengan Presiden. Dokumen-dokumen itu mungkin menarik bagi Mueller.

Sejumlah pihak menyimpan ketakutan jika sikap Trump terhadap kasus intervensi Rusia akan membawanya untuk memecat bos Mueller, wakil jaksa agung Rod Rosenstein, atau bahkan memecat Mueller sendiri.

Para penentang Presiden memperingatkan bahwa tindakan semacam itu akan mendorong sebuah krisis konstitusional. Namun tidak ada yang tahu bagaimana loyalis Trump akan berubah menghadapi seorang presiden yang menutup penyelidikan atas tindakannya sendiri.

Credit sindonews.com

Dukung Konferensi Ulama, Sempalan Taliban: Terima Kasih Indonesia

KABUL - Kelompok sempalan Taliban yang dipimpin oleh Mullah Muhammad Rasul mengumumkan dukungannya untuk konferensi ulama di Indonesia untuk proses perdamaian Afghanistan yang digelar akhir bulan ini. Sikap ini berbeda dengan kelompok Taliban Afghanistan yang menyerukan pemboikotan konferensi tersebut.

Dalam sebuah pernyataan, kelompok pimpinan Mullah Rasul mengatakan bahwa realisasi perdamaian hanya dimungkinkan melalui mediasi ulama dan cendekiawan agama.

Kelompok Mullah Rasul, sebagaimana dikutip Pajhwok, Senin (19/3/2018), juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia karena mengatur dan menyelenggarakan pertemuan mengenai proses perdamaian Afghanistan.

Pernyataan tersebut "membungkam" Mullah Habbatullah yang memimpin Taliban karena menolak dan menyerukan pemboikotan konferensi. Menurut kelompok Taliban konferensi ulama di Indonesia ilegal.

Hibatullah menolak konferensi para ulama di Jakarta untuk perdamaian Afghanistan dengan alasan dirancang oleh Amerika Serikat (AS).

"Bangsa Afghanistan hidup dalam kesulitan, kemiskinan dan perdamaian dimungkinkan di Afghanistan setelah penarikan pasukan asing," kata Taliban Afghanistan dalam sebuah pernyataan ketika menyerukan pemboikotan konferensi tersebut.

Konferensi ini tak lepas dari peran Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Jokowi yang berkunjung ke Kabul beberapa waktu lalu menawarkan untuk menyelenggarakan sebuah konferensi global di mana para ulama dari Afghanistan dan Pakistan akan ambil bagian untuk merumuskan proses perdamaian di Afghanistan.

Pemerintah Kabul menyambut baik tawaran Indonesia, sedangkan pemerintah Pakistan belum bersikap.

Mulvi Abdul Rahman Niazai, anggota Dewan Perdamaian Tinggi (HPC) di Afghanistan, mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik konferensi dan kerja sama untuk penyelesaian konflik serta memfasilitasi penarikan tentara asing.

Dia mengatakan bahwa orang Afghanistan telah menderita terlalu banyak karena konflik yang panjang selama satu dekade dan korban jiwa sudah sangat banyak.

Credit sindonews.com

Duterte Serukan Negara-Negara Tinggalkan ICC

Presiden Duterte

Foto: ABC News

ICC lakukan pemeriksaan dugaan pembunuhan dalam pemberantasan narkotika di Filipina.

CB,MANILA -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte meminta negara-negara yang menjadi anggota Pengadilan Pidana Internasional (ICC) untuk keluar. Ia mengatakan bahwa pengadilan itu telah bertindak sewenang-wenang dan tidak sopan.

Filipina menjadi salah satu negara yang meratifikasi Statuta Roma, dasar perjanjian yang membentuk ICC. Karena itu, negara ini dapat diadili atas kejahatan-kejatan yang termasuk pidana internasional.

Karena itu, Duterte disebut dapat menghadapi kemungkinan untuk diadili di ICC atas tuduhan ribuan pembunuhan selama masa jabatannya. Namun, dalam sebuah pernyataan, pria berusia 72 tahun itu mengatakan Filipina tidak pernah menjadi pihak dalam perjanjian tersebut, dengan alasan hal itu tidak pernah dipublikasikan secara resmi kepada warga negaranya, sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Setelah resmi dilantik sebagai presiden pada 30 Juni 2016, Duterte menggalakkan kampanye keras melawan narkotika. Dalam kebijakan yang ia keluarkan, polisi dan aparat keamanan negara diizinkan untuk melakukan tindakan keras terhadap orang-orang terkait kejahatan obat terlarang itu.

Hingga saat ini, lebih dari 9.000 orang yang terkait dengan narkotika diperkirakan tewas. Banyak pemimpin negara dan kelompok aktivis HAM yang menyebut mantan wali kota Davao itu justru telah melakukan pembunuhan sewenang-wenang. Hal itu karena banyak diantara mereka yang kehilangan nyawa belum terbukti secara hukum sepenuhnya bersalah.

Bulan lalu, seorang jaksa ICC mengumumkan pemeriksaan pendahuluan atas dugaan pembunuhan di luar hukum dalam operasi pemberantasan narkotika di Filipina tengah dilakukan. Ada kemungkinan bahwa Duterte telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sebelumnya, Kepolisian Filipina juga telah berada di bawah pengawasan ketat media atas kampanye anti-narkotika yang membuat ribuan orang terbunuh itu. Sebelumnya, kepolisian negara itu mengatakan bahwa personel mereka tak pernah melakukan tindakan menghilangkan nyawa dalam operasi pemberantasan obat terlarang itu. Bahkan, aparat disebut memiliki kewajiban untuk menyelamatkan nyawa seseorang, sekalipun sedang menghadapi perlawanan.

Credit republika.co.id

Indonesia Dukung Australia Jadi Anggota ASEAN

SYDNEY - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mendukung ide Australia bergabung sebagai anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Langkah ini dapat mengubah posisi strategis Australia di Asia Pasifik. Saat ini posisi Australia sebagai mitra dialog ASEAN dan bukan anggota tetap atau anggota penuh.

Sejumlah perdana menteri (PM) Australia sebelumnya juga telah mengungkapkan ide untuk bergabung sebagai anggota penuh ASEAN tapi tidak pernah mengajukan secara resmi saat masih menjabat. Para pengamat menilai, bergabung ASEAN dapat menegaskan peran penting Australia di kawasan yang tumbuh cepat tersebut.

Pernyataan Jokowi juga menjadi yang pertama kali bagi seorang presiden RI menjabat yang mendukung ide tersebut. "Saya pikir ini ide bagus," kata Jokowi saat menyiapkan perjalanan ke Sydney untuk konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN dan Australia.

Indonesia merupakan pemimpin ASEAN yang disegani. Itu artinya, intervensi Jokowi atas ide tersebut memiliki dampak besar. Saat wawancara khusus dengan Fairfax Media, Jokowi melontarkan keinginan Australia memainkan peran lebih besar di ASEAN dalam bidang pertahanan, perdagangan dan keamanan. Ditanya tentang Australia bergabung ASEAN, dia mendukungnya. "Karena kawasan kita akan lebih baik (untuk) stabilitas, stabilitas ekonomi dan juga stabilitas politik. Tentu, ini akan menjadi lebih baik," papar Jokowi, dikutip The Sydney Morning Herald, Kamis (15/3/2018).

Perdana Menteri (PM) Australia Malcolm Turnbull merespon pernyataan Jokowi tersebut. "Saya akan melihat untuk mendiskusikan itu dengan Presiden Jokowi jika dia mengangkatnya dengan saya. Kami akan menunggu untuk diundang. Kami memperlakukan ASEAN dan sentralitas ASEAN di kawasan dengan penghormatan terbesar," papar dia pada Fairfax Media.

Turnbull mengundang Jokowi makan malam di rumahnya menjelang KTT dua hari. Ini pertama kali Australia menjadi tuan rumah pertemuan para pemimpin ASEAN. "Makan malam pribadi berarti kami sangat dekat. Ini berarti ada saling menghormati," kata Turnbull.

Jokowi menyatakan dia tidak yakin apakah keanggotaan penuh Australia di ASEAN akan didukung anggota lain dalam blok tersebut. ASEAN merupakan kelompok politik dan ekonomi di Asia Tenggara yang semakin disegani dalam 51 tahun terakhir. Dia juga menekankan kesepakatan perdagangan bebas Indonesia-Australia yang masih tertunda. "Saya akan menekan menteri-menteri saya," tutur Jokowi.

Jokowi juga membuka kemungkinan menghidupkan kembali pakta keamanan era PM Australia Paul Keating yang menekankan hubungan dekat antara dua negara. Paul Keating telah lama mendukung keanggotaan penuh Australia di ASEAN. Menurut dia, Australia dapat memberikan skill dan kepakaran dalam kebijakan luar negeri pada blok tersebut.

"Saya selalu yakin bahwa kedekatan kita, negara tetangga terbesar merupakan salah satu yang paling melihat manfaat Australia bergabung ASEAN. Saya sangat senang mendengar Presiden Jokowi mengatakan dia juga berpendapat seperti itu," tutur Keating. "Untuk melakukannya, dia menekankan dan mengonfirmasi keyakinan saya pada Indonesia sebagai salah satu teman terbesar kita dan sangat penting bagi kita," kata Keating.

ASEAN memiliki kantor pusat di Indonesia sebagai anggota terbesar. Sembilan negara anggota ASEAN lainnya ialah Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Kamboja, Brunei, Vietnam, Laos dan Myanmar. Pada 2002, PM Malaysia Mahathir Mohamad ketika itu menolak upaya PM Australia John Howard untuk bergabung penuh di ASEAN.

Awal pekan lalu, mantan Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa menyatakan pertanyaan keanggotaan merupakan "selingan". Adapun mantan Sekretaris Jenderal ASEAN Rodolfo Severino menjelaskan pada 2017 bahwa Australia tidak dapat bergabung karena bukan Asia Tenggara.

Pakar Indonesia di Australian Nasional University (ANU) Dr Greg Fealy menjelaskan, "Pertanyaannya adalah apakah negara-negara ASEAN lain akan sepakat. ASEAN bekerja dengan konsensus jadi jika Anda tidak mendapat kesepakatan umum maka itu tidak akan terjadi."

Profesor Michael Wesley dari ANU menyatakan bahwa ASEAN adalah organisasi yang membuat kesepakatan dengan konsensus tapi komentar Jokowi itu perkembangan besar. "Karena Indoensia itu negara terbesar dan pemimpin ASEAN, dia akan memiliki pekerjaan lebih sulit untuk meyakinkan negara-negara lain, Singapura dan Malaysia khususnya, bahwa Australia akan membentuk bagian berguna di ASEAN," kata dia.

"Tren geopolitik dan ekonomi membawa Australia dan ASEAN bersama dalam cara jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Ini tak dapat dielakkan dan mungkin sedikit terlambat bahwa Australia tersadar pada pentingnya ASEAN," ujar Profesor Wesley.

Sementara, Australia dan ASEAN menutup KTT regional itu dengan mendorong perdagangan bebas serta meningkatkan keamanan siber. Kedua pihak mendukung kesepakatan dagang multinegara dan menolak proteksionisme yang dipicu rencana Amerika Serikat (AS) menerapkan tarif baru.

"Kami sangat yakin sistem perdagangan multilateral yang bebas, terbuka dan berdasarkan aturan sebagai kunci bagi pertumbuhan dan kesejahteraan kawasan," papar PM Singapura Lee Hsien Loong saat konferensi pers menandai berakhirnya KTT Australia dan ASEAN. Saat ini Singapura menjabat sebagai ketua bergilir ASEAN.

Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif pada 7 Maret untuk melindungi para produsen baja dan aluminium domestik demi keamanan nasional. AS juga akan menerapkan tarif untuk USD60 miliar nilai impor dari China, menargetkan sektor teknologi dan telekomunikasi.

Lee dan Perdana Menteri (PM) Australia Malcolm Turnbull mendorong ASEAN mempercepat kesepakatan untuk Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional yang didukung China dan menjadi alternatif dari pakta perdagangan Kemitraan Trans-Pasifik (TPP). AS mundur dari TPP tahun lalu.

"Jika kita memiliki kesepakatan yang bagus, ini akan menjadi salah satu dari yang dikatakan mitra kita pagi ini, antitesis dari proteksionisme, akan terjamin dan dibalik TPP-11 yang terus menjadi titik penunjang perdagangan terbuka dan bebas," ujar PM Turnbull, dikutip kantor berita Reuters.

Turnbull menekankan, KTT itu digelar saat masa kritis dalam sejarah di mana pola dan skala perubahan yang terjadi belum pernah ada sebelumnya. "KTT memberi kita peluang untuk mengonfirmasi komitmen kuat Australia pada ASEAN, sentralitas ASEAN dan Australia sebagai teman segala cuaca, sekarang dan di masa depan," papar dia.

Secara resmi, KTT itu fokus memperkuat kerja sama ekonomi antara anggota ASEAN dan Australia serta melawan ancaman militan yang kembali dari wilayah Timur Tengah. Australia menjadi tuan rumah pertemuan itu meski bukan anggota blok 10 negara tersebut. KTT itu menjadi bagian dari upaya Australia mempererat kerja sama politik dan perdagangan di kawasan yang mendapat pengaruh China semakin kuat.

Dalam pernyataan bersama sebagai kesimpulan KTT, ASEAN dan Australia menyerukan semua pihak menahan diri di Laut China Selatan. Saat ini China melakukan berbagai langkah agresif di Laut China Selatan yang membuat sejumlah negara ASEAN khawatir. "Kami menekankan pentingnya non-militerisasi dan perlunya memperkuat keyakinan dan kepercayaan bersama, melatih menahan diri dan menghindari aksi-aksi yang dapat memperumit situasi," ungkap komunike bersama itu.

Sejumlah anggota ASEAN yakni Brunei, Malaysia, Vietnam, dan Filipina juga memiliki klaim di kawasan Laut China Selatan. Saat ini Beijing membangun sejumlah pulau buatan di beberapa terumbu, lengkap dengan pelabuhan dan landasan pesawat. "Ini pertanyaan keamanan dan stabilitas di Asia Tenggara yang akan mempengaruhi semua negara ASEAN jika berjalan salah," ujar Lee.

ASEAN juga menyerukan denuklirisasi sepenuhnya dan dapat diverifikasi di semenanjung Korea. ASEAN juga mendorong semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara ketat menerapkan sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara (Korut).

Selama KTT, ASEAN dan Australia mengumumkan sejumlah langkah baru untuk kerja sama kontra-teror intelijen. Para pemimpin saling bertukar pendapat tentang cara meningkatkan kerja sama dalam isu-isu keamanan, terutama keamanan siber. Sebagai kesimpulan, mereka menandatangani memorandum of understanding (MoU) untuk memerangi terorisme internasional, fokus mengembangkan kemampuan menghadapi para teroris yang menggunakan teknologi untuk menyebarkan ideologi mereka.

"Sekarang sudah jauh dari mana pun saat ini terkait terorisme dan tidak satu pun dari kita dapat menghadapi ancaman ini sendirian," tutur Turnbull yang menambahkan, hukum yang berlaku offline juga harus berlaku secara online.

Beberapa inisiatif diumumkan selama KTT, seperti standar digital baru untuk memudahkan bisnis melakukan perdagangan digital lintas perbatasan.

Credit sindonews.com

Rohingya Cuma Jadi Bahan Diskusi KTT ASEAN-Australia

Masalah Rohingya diketahui juga menjadi bahan diskusi KTT ASEAN-Australia di Sydney, Minggu (18/3), namun tanpa menghasilkan aksi solusi nyata. (AFP PHOTO / FRED DUFOUR)

Jakarta, CB -- Rohingya menjadi salah satu masalah yang dibahas dalam pertemuan tingkat tinggi atau KTT pemimpin negara ASEAN dan Australia, Minggu (18/3), di Sydney.

Dalam pertemuan tiga hari tersebut, sebelumnya para pemimpin negara sepakat untuk bekerja lebih erat untuk mengatasi ancaman ekstremisme dan radikalisasi.

Namun di antara bahasan mengenai perlindungan hak asasi manusia dalam KTT tersebut, para pemimpin negara tidak menunjukkan keputusan tegas mengenai masalah Rohingya yang juga ikut dibahas.

Rohingya yang awalnya masalah konflik dalam internal Myanmar merembet menjadi problem kemanusiaan lintas negara setelah 700 ribu warga minoritas itu melarikan diri.

Mereka melarikan diri dari Rakhine ke sejumlah negara di sekitar Myanmar setelah sejumlah pihak melakukan kekerasan dan pembantaian pada enam bulan lalu. PBB juga menyebut insiden Rohingya sebagai "pemusnahan etnis".

Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi tercatat juga hadir dalam pertemuan KTT ASEAN-Australia di Sydney.

"Kami mendiskusikan situasi yang terjadi di Rakhine cukup lama pada hari ini," kata Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull dalam konferensi pers penutupan KTT ASEAN-Australia.

"Aung San Suu Kyi menangani masalah ini secara komprehensif, ia berusaha keras menanganinya," lanjut Turnbull.

"Ini masalah yang amat kompleks. Semua orang berusaha mengakhiri penderitaan yang telah terjadi karena kejadian konflik ini." katanya.

Masalah Rohingya juga diakui Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menjadi salah satu bahasan utama dalam pertemuan tersebut.

"[Rohingya] jadi sebuah kepedulian untuk seluruh negara ASEAN, dan ASEAN masih belum berhasil melakukan intervensi memaksakan sebuah hasil tertentu." kata Lee.

Credit cnnindonesia.com

ASEAN-Australia prihatin atas isu persenjataan Korea Utara

Perdana Menteri Laos Thongloun Sisoulith, Presiden Indonesia Joko Widodo, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, Sultan dan Perdana Menteri Brunei Sultan Bolkiah, Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-O-Cha, Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Puc, Menteri Luar Negeri Filipina Alan Peter Cayetano, Dewan Negara Myanmar Aung San Suu Kyi dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak berdiri bersama saat Leaders Welcome and Familiy Photo di satu kali pertemuan tingkat tinggi 10 anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) di Sydney, Australia, Sabtu (17/3/2018). (REUTERS/David Gray)

Sidney (CB) - Negara-negara Asia Tenggara dan Australia, Minggu, menyampaikan keprihatinan yang serius atas meningkatnya ketegangan yang disebabkan oleh program nuklir dan peluru kendali Korea Utara dan mendesak dilakukannya pelucutan senjata.

Korea Utara sedang mengejar program persenjataannya dengan menentang sanksi Dewan Keamanan PBB dan telah membanggakan rencananya untuk mengembangkan rudal yang mampu mencapai daratan Amerika Serikat.

Mereka berdalih program tersebut sebagai pelindung yang diperlukan terhadap ancaman dari AS, yang menempatkan 28.500 tentara di Korea Selatan untuk menginvasi Korea Utara.

"Kami sangat mendesak Korea Utara untuk segera dan sepenuhnya mematuhi kewajibannya berdasarkan semua Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan," demikian ASEAN dan Australia dalam sebuah deklarasi bersama.

Pembangunan rudal balistik dan hulu ledak nuklir yang dijalankan negara tersebut dianggap mengancam keamanan regional dan global, sehingga deklarasi tersebut menyerukan pelucutan nuklir yang lengkap, dapat diverifikasi, dan tidak dapat diubah.

Ketegangan telah mereda dalam beberapa pekan terakhir, bertepatan dengan partisipasi Korea Utara dalam Olimpiade Musim Dingin yang diadakan di Korea Selatan bulan lalu.

Presiden AS Donald Trump juga mengumumkan rencana mengejutkan untuk bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un sebelum bulan Mei, setelah Kim berkomitmen untuk melakukan denuklirisasi, menurut Kantor Keamanan Nasional Korea Selatan.

"Kami dengan hati-hati didorong oleh perkembangan ini," Perdana Menteri Singapura Lee Hsein Loong mengatakan kepada wartawan di Sidney setelah publikasi deklarasi ASEAN tersebut.

"Situasi di Semenanjung Korea adalah masalah rumit yang akan memakan waktu untuk menyelesaikannya, dan kami berharap langkah-langkah terakhir ini akan berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas yang abadi," katanya.

Meski tidak menjadi anggota dari blok 10 negara ini, namun Australia menyelenggarakan pertemuan ASEAN akhir pekan ini guna memperketat hubungan politik dan perdagangan di kawasan tersebut di tengah pengaruh China yang meningkat.

KTT tersebut berfokus pada pengembangan hubungan ekonomi dan keamanan yang lebih dekat di antara ASEAN dan Australia, termasuk juga menentang sentimen proteksionis dan menyerukan sikap menahan diri di Laut China Selatan yang disengketakan, yang kini menjadi sebuah "titik api" regional, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Rudal Antarbenua Nuklir Korut Kini Mampu Mencapai Eropa

PYONGYANG - Rudal balistik antarbenua (ICBM) Korea Utara (Korut) kini dapat dipasangi hulu ledak nuklir dan mampu menargetkan negara-negara di Eropa tengah. Perkembangan kemampuan senjata rezim Kim Jong-un ini disampaikan intelijen Jerman.

Surat kabar Bild pada hari Minggu mengutip laporan Wakil Ketua Federal Intelligence Service (BND), Ole Diehl, kepada pejabat pemerintah dalam sebuah pertemuan tertutup. Dalam laporannya, Diehl mengatakan bahwa ICBM Korea Utara sekarang dapat dilengkapi dengan hulu ledak nuklir.

Selain itu, dia juga yakin bahwa ICBM Pyongyang sekarang dapat menjangkau Jerman.

Meski demikian, Diehl melihat pembicaraan antara Korea Utara dan Korea Selatan sebagai langkah positif untuk menurunkan ketegangan. Pihak BND secara resmi belum berkomentar atas laporan pejabatnya tersebut.

Korea Utara telah lama mengklaim bahwa rudalnya mampu mencapai berbagai negara di dunia. Pada bulan November, Pyongyang mengatakan telah melakukan uji coba pertama Hwasong-15, sebuah rudal balistik antarbenua terbaru yang diklaim bisa sampai ke bagian dunia manapun.

"Sekarang kita akhirnya menyadari penyebab historis yang hebat dalam menyelesaikan kekuatan nuklir negara," kata Kim Jong-un kala itu.

Korut mengatakan bahwa ICBM Hwasong-15 dapat mencapai ketinggian sekitar 4.475km (2.780 mil)—lebih dari 10 kali ketinggian Stasiun Luar Angkasa Internasional—dan terbang sejauh 950 km (590 mil) selama penerbangannya.

Credit sindonews.com

Rusia: AS Latih Militan Lancarkan Serangan Senjata Kimia di Suriah

MOSKOW - Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, Amerika Serikat (AS) telah melatih militan untuk melakukan serangan kimia di Suriah selatan. Insiden tersebut, menurut Kemhan Rusia, akan disalahkan kepada Damaskus, yang kemudian akan digunakan AS sebagai dalih untuk serangan udara terhadap pasukan dan infrastruktur pemerintah Suriah.

"Kami memiliki informasi yang dapat dipercaya, bahwa instruktur AS telah melatih sejumlah kelompok militan di sekitar kota At-Tanf, untuk melakukan provokasi yang melibatkan senjata kimia di Suriah selatan," kata juru bicara Staf Umum Militer Rusia, Jenderal Sergey Rudskoy, seperti dilansir Russia Today pada Minggu (18/3).

"Pada awal Maret, kelompok penyabotase dikerahkan ke zona de-eskalasi selatan ke kota Deraa, di mana unit-unit yang disebut Tentara Pembebasan Gratis ditempatkan. Mereka sedang mempersiapkan serangkaian ledakan amunisi kimia. Fakta ini akan digunakan untuk menyalahkan pasukan pemerintah. Komponen untuk memproduksi amunisi kimia telah dikirim ke zona de-eskalasi selatan dengan dakwaan konvoi kemanusiaan dari sejumlah LSM," sambungnya.

Rudskoy menyebut Rencana provokasi tersebut kemdian akan banyak dibahas di media Barat dan pada akhirnya akan dijadikan dalih oleh koalisi pimpinan AS untuk melakukan serangan ke Suriah.

"Provokasi tersebut akan digunakan sebagai dalih oleh AS dan sekutunya untuk melakukan serangan terhadap infrastruktur militer dan pemerintah di Suriah. Kami melihat tanda-tanda persiapan untuk kemungkinan serangan. Kapal-kapal perang AS telah ditempatkan timur Laut Mediterania, Teluk Persia dan Laut Merah," ucapnya.

Serangan kimia lainnya, lanjut Rudskoy, sedang dipersiapkan di provinsi Idlib oleh kelompok teroris Al-Nusra yang berkoordinasi dengan White Helmets. "Militan telah menerima 20 kontainer klorin untuk melakukan serangan tersebut," katanya.

Militer AS sendiri telah menolak tuduhan yang diajukan oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Juru bicara Pentagon Adrian Rankine-Galloway menggambarkan pernyataan Rudskoy sebagai sangat tidak masuk akal.

Credit sindonews.com

Israel klaim gagalkan upaya Hamas bangun ulang terowongan Gaza

Dokumentasi Gas yang ditanam oleh tentara Israel tersembur keluar dari sebuah lubang di sebuah terowongan, yang digunakan oleh militan Hamas dalam sebuah serangan Senin (21/7/2014) lalu, saat operasi mencari terowongan yang digali oleh militan Palestina, di luar Jalur Gaza, Israel, Selasa (22/7).Israel melancarkan serangan ke sejumlah target di sepanjang Jalur Gaza Selasa kemarin, mengatakan bahwa tidak akan ada gencatan senjata dalam waktu dekat sementara diplomat AS dan PBB mendesak diadakannya pertemuan untuk menghentikan pertempuran yang telah menelan lebih dari 500 korban jiwa. Memasuki pekan ketiga, jumlah korban jiwa dari pihak Palestina meningkat menjadi 603 orang, termasuk hampir 100 anak-anak dan banyak warga sipil, kata pejabat kesehatan Gaza. Sementara itu militer Israel mengumumkan dua tentaranya tewas, menambah jumlah korban dari pihak Israel menjadi 27. (ANTARA FOTO/REUTERS/Baz Ratner)

Yerusalem (CB) - Pasukan militer Israel pada Minggu menghancurkan sebuah terowongan di Jalur Gaza yang digali oleh kelompok Hamas untuk menggelar serangan lintas batas wilayah, kata otoritas setempat.

Terowongan yang sama sudah pernah dihancurkan pada masa perang Gaza pada 2014 dan Hamas berupaya untuk kembali membangunnya, kata seorang juru bicara militer Israel, lapor Reuters.

Terowongan itu digali dari dalam kawasan Jalur Gaza, beberapa ratus meter dari pagar pembatas Israel.

Pasukan Israel tidak melewati perbatasan saat melakukan operasi itu dengan menggunakan sebuah teknik baru, kata Letnan Kolonel Jonathan Concricus kepada para wartawan.

"Kami tidak menggunakan alat peledak. Terowongan itu dibangun dengan material tertentu dengan campuran tertentu," kata Conricus tanpa menjelaskan lebih jauh.

Hingga kini belum ada komentar dari pihak Hamas, yang merupakan kelompok Palestina yang cukup dominan di Jalur Gaza dan selama ini menjadi musuh utama Israel.

Israel menarik pasukannya dari Gaza sejak tahun 2005, namun masih menerapkan penjagaan ketat di perbatasan darat dan laut wilayah tersebut.

Pada masa periode perang Gaza tahun 2014, para pejuang Hamas menggunakan terowongan-terowongan untuk bersembunyi dari pasukan militer Israel yang mempunyai senjata lebih canggih.

Sejak saat itu, Israel menerapkan sejumlah strategi balasan, termasuk pembangunan sebuah dinding bawah tanah, yang dilengkapi dengan sebuah sensor, sepanjang 60 km di perbatasan Gaza.

Pembangunan dinding itu menghabiskan dana sekitar 1,1 miliar dolar AS dan diperkirakan akan selesai pada pertengahan tahun 2019.

"Berdasarkan informasi intelijen terpercaya dan terobosan teknologi, Israel berhasil menghancurkan terowongan-terowongan Hamas satu demi satu," kata Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman dalam pernyataan tertulis.

Sebelumnya pada Januari lalu, Israel mengatakan bahwa mereka menggelar operasi penghancuran terhadap sebuah terowongan Gaza, dan menambahkan bahwa jalur rahasia tersebut memanjang sampai negara tetangga, Mesir.

Credit antaranews.com

Jet tempur Israel serang bagian timur Gaza

Dokumen foto konvoi kendaraan pasukan militer Israel di Jalur Gaza. (Reuters)

Kota Gaza (CB) - Jet-jet tempur Israel melancarkan serangan setelah tengah malam dengan setidaknya empat rudal ke satu fasilitas militer di bagian timur Kota Gaza menurut beberapa saksi mata dan personel keamanan Hamas.

Tak ada laporan mengenai korban cedera akibat serangan tersebut menurut petugas paramedis setempat.

Beberapa saksi mata mengatakan pesawat tempur Israel terbang di atas Kota Gaza, lalu terdengar suara beberapa ledakan di bagian Kota Gaza, Permukiman Zaytoon Timur, menambahkan bahwa serangan udara Israel merusak satu pabrik di daerah tersebut.

Seorang juru bicara militer Israel mengatakan di dalam satu pernyataan resmi bahwa pesawat tempur Israel mengincar pos militer gerakan Hamas di bagian timur Kota Gaza sebagai reaksi atas peledakan bom pinggir jalan di dekat perbatasan Israel dengan Jalur Gaza.

Pada Sabtu petang, tank militer Israel menembakkan tiga bom ke bagian timur Jalur Gaza, tapi tak ada laporan mengenai korban cedera, kata beberapa pejabat keamanan Hamas di Jalur Gaza.

Penembakan tank Israel dilancarkan tak lama setelah satu bom pinggir jalan diledakkan di perbatasan antara bagian timur Kota Gaza dan Israel. Satu warga Palestina terluka ringan akibat kejadian itu menurut Kementerian Kesehatan di Jalur Gaza sebagaimana dikutip kantor berita Xinhua.

Credit antaranews.com

Tank-tank Israel Tembaki Wilayah Timur Gaza

TEL AVIV - Militer Israel mengaku telah melancarakan serangan dengan menggunakan tank di wilayah perbatasan timur dengan wilayah Gaza, Palestina. Target mereka adalah basis Hamas yang berada di bagian timur Gaza.

Juru bicara militer Israel, Avichay Adraee menyatakan, serangan ini merupakan respon atas serangan rudal yang diluncurkan dari Gaza, yang menghantam wilayah perbatasan kedua wilayah, kemarin.

"Tank-tank Israel menembakkan peluru ke perbatasan timur Gaza," kata Adraee dalam sebuah pernyataan yang diunggah di akun twitternya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (18/3).

"Serangan tersebut diluncurkan sebagai tanggapan atas serangan bom dari wilayah Palestina yang jatuh di dekat pagar pembatas di utara Gaza. Tank Israel sukses menghancurkan "titik pemantauan" Hamas," sambungnya.

Namun, menurut seorang pejabat di Kementerian Kesehatan Gaza, serangan itu hanya menghantam sebuah lahan pertanian kosong dan memastikan bahwa tidak ada bangunan yang rudak dan tidak ada satu orangpun yang menjadi korban dalam serangan itu.

Credit sindonews.com

Rusia Sebut 48 Ribu Warga Ghouta Timur telah Dievakuasi

Rusia menyatakan lebih dari 48 ribu warga Suriah telah meninggalkan Ghouta Timur sejak jeda kemanusiaan mulai berlaku. (Reuters)

Jakarta, CB -- Lebih dari 48 ribu warga Suriah telah meninggalkan Ghouta Timur sejak jeda kemanusiaan mulai berlaku. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan jeda kemanusiaan setiap hari di Ghouta Timur mulai 27 Februari lalu.

"Secara keseluruhan sejak jeda kemanusiaan mulai berlaku di Ghouta Timur, 48.033 orang telah di bawa keluar dengan bantuan pusat rekonsiliasi," kata Mayor Jenderal Yuri Yevtushenko, Kepala Pusat Rekonsiliasi Pihak-pihak yang saling bertikai di Suriah yang dibentuk Rusia, seperti dilansir kantor berita TASS, Sabtu (17/3).

Warga yang mengungsi dari pos pemeriksaan Muhayam al-Wafideen terdiri atas 135 warga dewasa dan 137 anak-anak Suriah. Jumlah warga yang menyelamatkan diri dari pinggiran Kota Damaskus itu berjumlah 1.328 orang.

"Sepanjang koridor kemanusiaan orang, 30.732 orang dari Arbil, Mamuria, Saqba, dan Hazze dalam 24 jam terakhir," kata Yevtushenko.

Pusat rekonsiliasi Rusia bertugas pasca kampanye militer di Suriah. Pejabat badan tersebut secara teratur berkeliling ke wilayah yang berhasil dibebaskan untuk menilai situasi kemanusiaan.

Menurut kantor berita TASS, upaya utama militer Rusia saat ini fokus pada bantuan kepada para pengungsi yang kembali ke rumah mereka dan evakuasi warga sipil dari zona de-eskalasi.

Mereka juga ditugaskan untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk Suriah, mengkoordinasikan pemulihan infrastruktur di wilayah yang tercabik perang, membantu kembalinya pengungsi dan integrasi milisi yang telah meletakkan senjata ke dalam kehidupan yang damai, serta memantau gencatan senjata.

Credit cnnindonesia.com

Rusia Usir 23 Diplomat Inggris dan Tutup British Council

MOSKOW - Rusia mulai melakukan pembalasan atas tindakan Inggris. Moskow pada hari Sabtu (17/3/2018) mengumumkan pengusiran 23 diplomat London dan menutup British Council.

Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan 23 diplomat Inggris harus hengkang dalam waktu seminggu. Menurut kementerian itu, keputusan ini sebagai balasan atas tindakan provokatif dan tuduhan tidak beralasan di Inggris terkait tuduhan bahwa Moskow mendalangi serangan racun saraf terhadap mantan agen ganda Sergei Skripal di Salisbury, Inggris selatan.

Kementerian itu juga telah memanggil Duta Besar Inggris untuk Rusia, Laurie Bristow, di mana dia diberitahu tentang tanggapan Moskow terhadap perilaku London.

Dalam sebuah pernyataan, kementerian tersebut mengatakan bahwa 23 pegawai kedutaan besar Inggris di Moskow telah dinyatakan sebagai persona non-grata dan harus pergi dalam tempo seminggu.

Operasi British Council, sebuah organisasi kebudayaan Inggris di Rusia, dihentikan hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Tak hanya itu, Moskow juga mencabut kesepakatannya mengenai pembukaan dan operasional Konsulat Jenderal Inggris di Saint Petersburg karena perbedaan jumlah fasilitas konsulat kedua negara.

"Pihak Inggris telah memperingatkan bahwa jika langkah lebih lanjut dari sifat tidak bersahabat terhadap Rusia diterapkan, pihak Rusia berhak mengambil tindakan respons lainnya," bunyi pernyataan kementerian itu seperti dikutip Russia Today.

London sebelumnya memerintahkan 23 diplomat Rusia untuk meninggalkan Inggris pada 20 Maret 2018. Perintah itu juga berlaku untuk anggota keluarga para diplomat.

Menurut Duta Besar Rusia untuk Inggris Alexander Yakovenko, sekitar 80 orang akan dicabut hak tinggalnya dari negara tersebut.

Pada hari Jumat, Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin secara pribadi memerintahkan serangan racun saraf kepada Skripal dan putrinya, Yulia Skripal yang statusnya dilindungi Inggris.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyebut tuduhan itu mengejutkan dan tidak dapat dimaafkan.

"Cepat atau lambat pihak Inggris harus menunjukkan beberapa bukti komprehensif (keterlibatan Rusia), setidaknya, kepada rekan mereka (Prancis, Amerika Serikat, Jerman), yang menyatakan solidaritas dengan London dalam situasi ini," kata Peskov.

Moskow telah berulang kali menawarkan kerja sama penuh dalam menyelidiki insiden serangan racun sarag, yang menurut London serangan itu melibatkan racun saraf era Soviet yang dikenal dengan nama Novichok.

Kedua negara yang berseteru ini adalah anggota Organisasi Larangan Senjata Kimia (OPCW), yang berarti bahwa London berkewajiban untuk memasukkan Moskow ke dalam penyelidikan.

Skripal adalah mantan agen mata-mata Rusia yang pernah dihukum Kremlin karena berkhianat kepada Inggris dengan menjadi agen ganda. Dia dibebaskan atau diampuni tahun 2010 melalui kesepakatan tukar tahanan mata-mata antara Rusia dan Barat.

Sejak itu, Skripal dan keluarganya dilindungi oleh Inggris. Dia dan putrinya sampai saat ini dilaporkan kritis di rumah sakit setelah terpapar racun saraf di wilayah Salisbury, Inggris selatan, beberapa waktu lalu.

Credit sindonews.com

NPC sahkan Li Keqiang sebagai PM China untuk kedua kalinya

Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang (REUTERS/Lee Jung-hoon/Yonhap )

Beijing (CB) - Sidang umum Kongres Rakyat Nasional (NPC) atau parlemen di Beijing, Minggu, mengesahkan Li Keqiang sebagai Perdana Menteri China untuk masa lima tahun ke depan.

Dengan demikian, maka untuk periode kedua kalinya Li menduduki jabatan PM, sama dengan Xi Jinping yang terpilih kembali untuk periode keduanya sebagai Presiden China.

Hampir 3.000 anggota NPC menyetujui pengangkatan Li yang mengucapkan sumpah pada Minggu atau sehari setelah Xi melakukan hal yang sama, Sabtu (17/3).

"Saya berjanji mematuhi Undang-Undang Dasar Rakyat China, mengawal otoritas undang-undang, memenuhi kewajiban hukum saya untuk setia kepada negara dan rakyat, bersikap jujur dalam menjalankan tugas saya, menerima masukan rakyat, dan bekerja untuk negara besar sosialis modern yang makmur, kuat, demokratis, berbudaya, harmonis, dan indah," ujar politikus berusia 63 tahun atau lebih mudah setahun dari Presiden Xi itu.

Saat mulai menjabat pada 2013, Li merupakan PM ketujuh sejak Republik Rakyat China berdiri pada 1949.

Pria kelahiran 1 Juli 1955 lulusan Peking University, Beijing, jurusan hukum dan ekonomi itu mulai bergabung dengan Partai Komunis China pada 1955.

Setelah menjabat Gubernur Henan dan Gubernur Liaoning, dia ditunjuk menduduki jabatan di Komite Pengarah Biro Politik PKC pada 2007. Setahun kemudian, dia disahkan sebagai Wakil Perdana Menteri hingga 2013 saat PM China dijabat Wen Jiabao.

Dia kembali terpilih di jabatan yang sama di struktur partai berkuasa di China itu pada Kongres Nasional PKC tahun 2012 dan tahun 2017.

Saat menyampaikan laporan pertanggungjawaban di depan anggota NPC, Senin (5/3), Li menyerukan kepada rakyat China agar mendukung Komite Pusat PKC pimpinan Xi Jinping.

Pada sidang umum Minggu, para anggota parlemen akan memilih beberapa Wakil PM karena pada periode 2013-2018 Wakil PM dijabat oleh empat orang.

NPC juga masih akan memilih anggota Komisi Militer Pusat yang diketuai oleh Xi Jinping dan memilih direktur komisi penasihat nasional, Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Komite Pengarah NPC ke-13.

Beberapa saat setelah Xi Jinping mengucapkan sumpah untuk jabatan Presiden China periode keduanya, Wang Qishan dipilih oleh NPC sebagai Wakil Presiden menggantikan Li Yuanchao, Sabtu (17/3).

Credit antaranews.com

Menang Pemilu, Putin Jadi Presiden Rusia 6 Tahun ke Depan

Vladimir Putin pertama kali berkuasa di Kremlin pada 2000 silam. Kini, dua dekade kemudian ia terpilih lagi untuk menjadi presiden hingga enam tahun ke depan. (REUTERS/Kirill Kudryavtsev/Pool)

Jakarta, CB -- Presiden petahana Rusia, Vladimir Putin, berhasil kembali memenangi kontestasi pemilu presiden yang berlangsung akhir pekan lalu. Meskipun hasil seluruhnya belum keluar, dari perhitungan cepat sementara Putin telah memenangi lebih dari 70 persen suara. Sementara itu, tujuh kandidat presiden lainnya jauh di bawah Putin.

Kini, dengan berhasil kembali memenangi pemilu, Putin memiliki waktu berkuasa sebagai Presiden Rusia untuk enam tahun ke depan. Putin yang pertama kali berkuasa di Kremlin-kantor presiden Rusia-pada 2000 silam akan mengakhiri jabatannya sebagai presiden periode mendatang pada 2024. Saat itu mantan agen rahasia Rusia, KGB, tersebut akan berusia 72.

Mengutip dari kantor berita Rusia, RT, perolehan suara Putin telah melebihi dari 70 persen. Pesaing terdekat Vladimir Putin adalah kandidat dari Partai Komunis, Pavel Grudinin yang mencapai 15%. Ia disusul politikus veteran dalam ajang pilpres Rusia, Vladimir Zhirinovsky, dengan perolehan sekitar 7%. Sementara itu, lima kandidat lainnya mendapatkan suara tak lebih dari dua persen.

Dikutip dari AFP, proses pemungutan suara itu dilakukan dari yang termula di kawasan Timur Jauh sekitar pukul 8.00 waktu setempat, Sabtu (17/3) atau 03.00 WIB, Minggu (18/3). Pemungutan suara paling terakhir akan ditutup 22 jam kemudian di kawasan paling barat Rusia yaitu Kaliningrad Minggu petang atau pukul 00.00 WIB, Senin (19/3).

Kantor penyelenggara pemilu Rusia menyatakan dari 107 rakyat pemilik hak suara, sebanyak 60% menggunakan hak politik mereka di sekitar 97.000 tempat pemungutan suara untuk memilih sosok presiden di mana satu di antara delapan kandidat adalah Vladimir Putin.

Credit cnnindonesia.com

Hitung Cepat, Putin Menangi Pilpres Rusia

Berdasarkan hitung cepat, Vladimir Putin kini telah mencapai perolehan suara sebesar 73,9 persen sehingga dinyatakan kembali memenangi kursi Presiden Rusia. (Reuters/Yuri Kadobnov/POOL)

Jakarta, CB -- Rusia sedang menggelar pemiihan umum untuk mencari sosok presiden periode selanjutnya. Seperti dilansir Reuters, presiden petahana Vladimir Putin, unggul jauh dalam hitung cepat hasil pemungutan suara yang berlangsung Minggu (18/3) waktu setempat.

Berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan lembaga survey, VTsIOM, Putin meraih suara 73,9 persen. Sementara itu lembaga survey FOM menyatakan sang petahana telah meraih suara 78,3 persen.

Pada hitung cepat VTsIOM. pesaing terdekat Putin-meski hasilnya jauh dari hasil hitung cepat-adalah politikus Partai Komunis Federasi Rusia, Pavel Grundin, yang hanya meraih suara sebesar 11,2 persen.

Kemudian, kepala Partai Liberal Demokratikl Vladimir Zhirinovsky meraih 6,7 suara, dan presenter televisi Ksenia Sobchak berhasil memenangkan 2,5 persen suara dalam hitung cepat tersebut.

Bagi Putin, ini adalah keempat kali dalam hidupnya ikut kontestasi pemilihan presiden di Rusia. Sebelumnya, mantan agen KGB itu diprediksi akan kembali menempati jabatannya sebagai presiden. Dalam survey sebelum proses pemilihan, Putin disebut memiliki tingkat keterpilihan hingga 70 persen.

Atase Pers Kedutaan Besar Rusia di Indonesia, Denis Tetiushin, mengatakan Putin memang populer di Rusia sehingga berani menempuh jalur nonpartai dalam proses pencalonan sebagai presiden.

"Vladimir Putin, presiden yang sekarang ini, beliau tanpa partai. Beliau lumayan populer di Rusia, sebab itu beliau mencalonkan diri sendiri. Elektabilitasnya saat ini kira-kira 80 persen," ujar Denis saat ditemui CNNIndonesia.com di Kedutaan Besar Rusia, Jakarta, Minggu (18/3) sore.

Credit cnnindonesia.com

Sabtu, 17 Maret 2018

Abaikan Protes China, Trump Tandatangani UU Perjalanan AS-Taiwan

WASHINGTON - Presiden Donald Trump menandatangani undang-undang yang memungkinkan pejabat Amerika Serikat (AS) melakukan perjalanan ke Taiwan. Keputusan Trump ini adalah sebuah langkah yang pasti akan membuat China marah. China selama ini memandang Taiwan sebagai provinsi yang tidak patuh.

"Undang-undang, yang tidak mengikat, akan mulai berlaku pada hari Sabtu pagi (waktu setempat), bahkan jika Trump tidak menandatanganinya," kata Gedung Putih seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (17/3/2018).

Langkah tersebut menambah ketegangan antara kedua negara. Sebelumnya hubungan AS dan China menegang terkait perdagangan. Trump telah memberlakukan kebijakan tarif dan meminta China untuk mengurangi ketidakseimbangan perdagangan dengan AS, bahkan saat Washington bersandar kepada Beijing untuk membantu menyelesaikan ketegangan dengan Korea Utara (Korut).

Pada hari Jumat, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lu Kang mengulangi bahwa Beijing menentang undang-undang tersebut. Ia juga mendesak AS untuk mematuhi kebijakan "satu China" dan menghentikan pertukaran resmi dengan Taiwan.

AS sendiri tidak memiliki hubungan formal dengan Taiwan. Meski begitu AS diwajibkan oleh undang-undang untuk membantunya membela diri dan merupakan sumber utama senjata di pulau itu.

Credit sindonews.com

Produksi Plutonium Kelas Senjata, Korut Uji Coba Reaktor Nuklir

SEOUL - Korea Utara (Korut) mulai menguji reaktor nuklir yang bisa digunakan untuk memproduksi plutonium tingkat senjata. Demikian laporan para analis intelijen.

Negara ini telah mengembangkan sebuah reaktor air ringan eksperimental di Pusat Riset Energi Atom Yongbyon selama beberapa tahun. Namun aktivitas tersebut dilaporkan meningkat dalam beberapa bulan terakhir.

Para ahli mengatakan citra satelit baru-baru ini menunjukkan bahwa reaktor tersebut telah selesai secara struktural dan ada bukti pengujian telah dimulai. Menurut sebuah laporan oleh analis intelijen Jane's Intelligence Review, citra tersebut menunjukkan emisi pada gas yang tidak dapat dikondensasi dari tumpukan di reaktor.

Meski reaktor tersebut bisa digunakan untuk memproduksi plutonium kelas senjata, Korut diyakini sudah memiliki cukup bahan fisil untuk beberapa bom nuklir.

Pembangunan reaktor air ringan eksperimental selesai pada 2013 dan dioptimalkan untuk produksi listrik sipil, namun tidak beroperasi.

Joshua Pollack, peneliti senior di Middlebury Institute of International Studies di Monterey, mengatakan bahwa reaktor tersebut kemungkinan akan terlalu kecil untuk menyediakan banyak listrik.

Ia mengatakan bahwa ini adalah bagian dari upaya untuk mengembangkan reaktor air ringan setelah kesepakatan untuk menyediakan reaktor tenaga nuklir oleh sebuah konsorsium internasional, termasuk Amerika Serikat (AS), mengalami kerusakan pada tahun 1990.

"Ini cara mereka untuk mengatakan, 'lihat, karena Anda tidak akan memberi kami apa yang Anda janjikan, kami akan melakukannya sendiri'. Mereka belum membuat kesepakatan akhir-akhir ini dengan AS sehingga pekerjaan terus berlanjut," kata Pollack seperti dikutip dari Sky News, Sabtu (17/3/2018).

Laporan ini muncul saat Korea Selatan (Korsel) mengangkat pejabat untuk mempersiapkan pertemuan antara Presiden Moon Jae-in dan pemimpin Korut Kim Jong-un pada bulan April mendatang.

Presiden AS Donald Trump juga menerima undangan dari Jong-un setelah seorang utusan Korsel mengatakan kepadanya bahwa pemimpin Korut itu siap untuk membahas denuklirisasi.

Gedung Putih mengatakan bahwa pertemuan itu akan berlangsung pada bulan Mei, walaupun tempat dan tanggal pertemuan belum diputuskan.

Menteri Luar Negeri Korut, Ri Yong-ho melakukan perjalanan ke Swedia pada hari Jumat. Ini menyebabkan spekulasi bahwa pertemuan Trump-Jong-un akan berlangsung di negara tersebut, atau bahwa Swedia membantu untuk mengadakan pertemuan puncak di tempat lain.

Credit sindonews.com

Turuti Permintaan AS, UE Ajukan Sanksi Baru untuk Iran

BRUSSELS - Prancis, Jerman dan Inggris telah mengusulkan sanksi baru untuk Iran. Pembatasan baru akan menargetkan program dan aktivitas rudal Iran di Suriah.

Hal itu dilakukan untuk menjaga Amerika Serikat (AS) tetap berada dalam perjanjian nuklir 2015 yang ditandatangan bersama dengan Teheran.

Mengutip sebuah dokumen yang diperolehnya, Reuters melaporkan, sanksi tersebut akan diberlakukan secara khusus terhadap warga Iran yang terlibat dalam pengembangan program rudal balistik negara tersebut.

"Oleh karena itu kami akan mengerdarkan dalam beberapa hari mendatang, daftar orang dan entitas yang kami yakini harus ditargetkan berdasarkan peran publik mereka," bunyi dokumen tersebut, merujuk pada orang-orang yang terlibat dalam program rudal Iran dan dukungan terhadap pemerintah Suriah seperti dilansir RT dari Reuters, Sabtu (17/3/2018).

Dokumen rahasia tersebut juga mengatakan bahwa ketiga negara Eropa telah terlibat dalam perundingan intensif dengan pemerintah Trump untuk mendapatkan penegasan kembali dukungan AS yang jelas dan berkelanjutan atas kesepakatan nuklir.

Diplomat yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa kekuatan Eropa mengadakan beberapa putaran pembicaraan dengan AS mengenai masalah ini minggu ini.

Teks dokumen tersebut juga dikirim ke Ibu Kota Uni Eropa (UE), Brussels, pada hari Jumat untuk mendapatkan dukungan atas keputusan menjatuhkan sanksi baru, yang memerlukan dukungan dari 28 negara anggota UE.

Ketiga negara percaya bahwa tindakan tersebut dibenarkan oleh kesepakatan nuklir 2015. Dokumen tersebut mengatakan bahwa penandatangan perjanjian tersebut secara sah berhak untuk menerapkan sanksi tambahan terhadap Iran selama tindakan baru ini tidak terkait dengan nuklir atau tidak serupa dengan pembatasan yang sebelumnya dicabut di bawah JPCOA.

Menurut Reuters, daftar sanksi berpotensi mencakup larangan perjalanan dan pembekuan aset pada individu, serta larangan melakukan bisnis atau membiayai perusahaan publik dan swasta. Dokumen usulan itu dibangun diatas pembatasan Uni Eropa terhadap Suriah.

Berita ini muncul saat penandatangan kesepakatan tersebut menghadiri sebuah pertemuan rutin yang bertujuan untuk meninjau pelaksanaan kesepakatan itu, yang juga dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA). Perwakilan dari AS, Rusia, China, Prancis, Jerman, Inggris dan Iran bertemu di Wina pada hari Jumat.

Sebelumnya, diplomat Eropa mengatakan bahwa mereka sangat ingin menyelamatkan kesepakatan dari potensi keruntuhan dengan mengecilkan hati Presiden AS Donald Trump yang mengancam akan menarik dari pada bulan Mei. Pada 12 Mei, Trump diperkirakan akan memperpanjang keringanan sanksi ekonomi yang dikenakan pada Iran. Ia mengatakan, bagaimanapun, bahwa ia tidak akan melakukannya jika kesepakatan itu tidak "diperbaiki".

JCPOA dinegosiasikan pada musim panas tahun 2015 dengan ketentuan yang dimaksudkan untuk mengurangi program nuklir Teheran dengan mengurangi jumlah fasilitas pengayaannya sebesar dua pertiga, mengurangi stok uranium yang diperkaya sebesar 98 persen dan mempertahankan pengayaan di bawah tingkat senjata. Sebagai gantinya, enam negara sepakat untuk mencabut sanksi yang dikenakan pada Republik Islam selama satu dekade karena program nuklirnya.

Namun, kesepakatan tersebut tidak pernah menutupi aktivitas rudal Iran atau tindakan lainnya. Iran berulang kali menolak untuk membahas program rudalnya dengan negara-negara Barat, menambahkan bahwa program rudalnya dikembangkan semata-mata untuk tujuan pertahanan.

Pada awal Maret, juru bicara Angkatan Bersenjata Iran Masoud Jazayeri mengatakan bahwa Teheran akan melakukan negosiasi mengenai isu program rudal Iran hanya setelah AS dan Eropa menghancurkan senjata nuklir dan rudal jarak jauh yang mereka miliki. Pada saat yang sama, seorang penasihat senior pemimpin tertinggi Iran mengatakan bahwa Republik Islamlah yang akan memutuskan jenis rudal yang bisa dimilikinya.

Teheran juga menolak untuk menegosiasikan kembali kesepakatan 2015 dan mengatakan tidak akan menerima kesepakatan tambahan untuk itu.

"JCPOA adalah produk negosiasi panjang dan satu paket pertukaran yang telah dilakukan," ujar wakil menteri luar negeri Iran, Abbas Araghchi, saat dia mengesampingkan adanya perubahan atau amandemen terhadap perjanjian itu.

Kepatuhan Teheran terhadap kesepakatan 2015 kemudian berulang kali dikonfirmasi oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA), sebuah badan pengawas nuklir PBB. Trump, bagaimanapun, berulang kali menyebut kesepakatan itu sebagai kesepakatan terburuk yang pernah dinegosiasikan, dan menunjukkan aspirasi yang jelas untuk membongkar hal itu dalam banyak kesempatan.

Rusia dan China tanpa henti memperingatkan AS untuk tidak secara sepihak merevisi kesepakatan tersebut, yang menurut mereka akan merugikan keamanan global. Pada akhir Januari, Moskow memperingatkan bahwa Washington "menghasut" negara-negara Eropa untuk mengubah atau memperbaiki kesepakatan nuklir dengan ancaman menarik diri dari kesepakatan tersebut dan menuntut agar "kekurangan" kesepakatan diperbaiki.

Credit sindonews.com

Jika Terpaksa, Hizbullah Siap Berperang dengan Israel

BEIRUT - Kelompok Hizbullah mengatakan tidak mengharapkan musuh bebuyutannya, Israel, melancarkan perang saat ini. Meski begitu, kelompok yang berbasis di Lebanon ini itu siap perang jika memang terpaksa.

"Hizbullah siap menghadapi agresi jika terjadi, jika Israel memutuskan untuk melakukan tindakan bodoh," ujar Wakil Pimpinan Hizbullah Sheikh Naim Qassem.

"Kami telah berulang kali menyatakan dan sering bahwa kita, sebagai perlawanan, bekerja untuk memiliki kesiapan permanen dan kita siap menghadapi agresi Israel jika terjadi, dan karena itu kita siap untuk membela diri dengan segala cara yang ada," sambung Qassem.

"Kami bekerja untuk memperkuat front kami, dan siap," tukasnya seperti dikutip dari Reuters, Jumat (16/3/2018).

Konflik besar terakhir antara Israel dan Lebanon pecah pada tahun 2006. Konfrontasi militer, yang dikenal sebagai Perang Lebanon Kedua di Israel dan Perang Juli di Lebanon, berlangsung 34 hari dan berakhir dengan gencatan senjata yang diperantarai PBB.

Paska perang yang menghancurkan tersebut, PBB, sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata, mengirimkan pasukan penjaga perdamaian untuk memastikan bahwa tidak ada lagi konflik di wilayah perbatasan kedua negara.

Credit sindonews.com