Jumat, 03 November 2017

Jelang Kunjungan Trump, 2 Bomber B-1B AS Manuver di Dekat Korea

SEOUL - Dua pesawat pembom (bomber) B-1B Amerika Serikat (AS) melakukan latihan militer di dekat semenanjung Korea pada hari Kamis. Manuver itu dilakukan menjelang kunjungan Presiden Donald Trump ke Asia yang dimulai hari ini (3/11/2017).

Aksi pesawat B-1B AS yang berbasis di Guam tidak sendirian. Pesawat-pesawat jet tempur dari Korea Selatan dan Jepang ikut menyertainya.

Latihan militer pesawat pembom itu telah dikonfirmasi Angkatan Udara AS. ”Misi bilateral pesawat pembom terus berlanjut (seperti) direncanakan sebelumnya, dan tidak menanggapi kejadian terkini,” kata Angkatan Udara Washington dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Reuters.

Juru bicara Angkatan Udara Washington, Kapten Victoria Hihgt, mengatakan kedua pesawat pembom juga terbang melintasi wilayah udara Korea Selatan dan melewati kawasan Range Pilsung.

Sementara itu, Presiden Donald Trump dalam lawatannya akan mengatakan kepada para pemimpin Asia bahwa dunia “kehabisan waktu” dalam menangani krisis nuklir Korea Utara (Korut). Gedung Putih membocorkan pesan yang akan disampaikan Trump itu.

Trump akan menyampaikan strateginya untuk mengisolasi Pyongyang beberapa bulan sebelum melakukan penyesuaian.

Trump berangkat pada hari Jumat ke Hawaii, pemberhentian pertama dalam perjalanan ke Asia di mana dia akan mengunjungi Jepang, Korea Selatan, China, Vietnam dan Filipina. Ini akan menjadi tur Asia terpanjang oleh seorang presiden Amerika dalam lebih dari 25 tahun.

Tujuan kunjungan Trump adalah untuk meningkatkan dukungan internasional dalam upaya memereteli sumber daya Korea Utara untuk memaksa negara itu melucuti senjata nuklirnya.

”Presiden mengakui bahwa kita kehabisan waktu (untuk menangani Korea Utara) dan akan meminta semua negara untuk berbuat lebih banyak,” kata penasihat keamanan nasional Gedung Putih HR McMaster kepada wartawan dalam sebuah briefing.

Credit sindonews.com

Donald Trump: Dunia Kehabisan Waktu Tangani Krisis Nuklir Korut

WASHINGTON - Presiden Donald Trump akan mengatakan kepada para pemimpin Asia bahwa dunia “kehabisan waktu” dalam menangani krisis nuklir Korea Utara (Korut). Gedung Putih membocorkan pesan yang akan disampaikan Trump itu dalam lawatannya ke Asia mulai Jumat (3/11/2017).

Presiden Trump akan menyampaikan strateginya untuk mengisolasi Pyongyang beberapa bulan sebelum melakukan penyesuaian.

Trump berangkat pada hari Jumat ke Hawaii, pemberhentian pertama dalam perjalanan ke Asia di mana dia akan mengunjungi Jepang, Korea Selatan, China, Vietnam dan Filipina. Ini akan menjadi tur Asia terpanjang oleh seorang presiden Amerika dalam lebih dari 25 tahun.

Tujuan kunjungan Trump adalah untuk meningkatkan dukungan internasional dalam upaya memereteli sumber daya Korea Utara untuk memaksa negara itu melucuti senjata nuklirnya.

”Presiden mengakui bahwa kita kehabisan waktu (untuk menangani Korea Utara) dan akan meminta semua negara untuk berbuat lebih banyak,” kata penasihat keamanan nasional Gedung Putih HR McMaster kepada wartawan dalam sebuah briefing.

Badan intelijen Korea Selatan mengatakan kepada anggota parlemen Seoul pada hari Kamis bahwa Korea Utara berpotensi melakukan uji coba rudal dan senjata nuklir terbaru, setelah aktivitas di fasilitas penelitian rudal di Pyongyang terdeteksi.

Beberapa jam menjelang lawatan Trump, dua pesawat pembom B-1B AS yang berbasis di Guam melakukan manuver di sekitar semenanjung Korea pada hari Kamis. Latihan dua pesawat pembom itu disertai jet tempur dari Korea Selatan dan Jepang.

”Misi kehadiran bomber bilateral terus-menerus (seperti) direncanakan sebelumnya, dan tidak untuk menanggapi kejadian saat ini,” kata Angkatan Udara AS dalam sebuah pernyataan.

McMaster menambahkan bahwa Trump akan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh paling besar terhadap Pyongyang untuk meyakinkan para pemimpin Korut bahwa pencarian senjata nuklir adalah jalan buntu dan harus melakukan denuklirisasi.

”Dan dia akan mengingatkan teman dan musuh bahwa Amerika Serikat siap untuk mempertahankan diri dan sekutu kami dengan menggunakan seluruh kemampuan kami,” kata McMaster, seperti dikutip Reuters.

Salah satu negara yang mungkin akan didesak Trump untuk berbuat lebih terhadap Korut adalah China. Para pejabat senior Washington selama ini menganggap China enggan memangkas sumber dayanya untuk Pyongyang karena takut memicu gelombang pengungsi.

McMaster mengatakan bahwa Trump, yang telah menyetujui berbagai sanksi terhadap Korea Utara sambil menekan China untuk berbuat lebih banyak. ”Saya pikir kita harus sedikit sabar di sini, setidaknya selama beberapa bulan untuk melihat apa lagi yang bisa kita dan orang lain lakukan, termasuk China,” kata McMaster.

”Saya tidak berpikir bahwa kita perlu menilai ulang strategi kita sekarang, saya pikir kita harus memberikannya beberapa bulan, beberapa bulan, dan kemudian melihat penyesuaian yang mungkin perlu dilakukan."

Trump diperkirakan akan menekan Presiden Xi Jinping untuk mengurangi ekspor minyak ke Korea Utara dan impor batubara dari Pyongyang serta membatasi transaksi keuangan.

Credit sindonews.com

Trump Minta Asia Bersiap Hadapi Korut

Presiden AS Donald Trump.

CB, WASHINGTON - Presiden AS Donald Trump akan mengatakan kepada para pemimpin negara-negara Asia yang akan dikunjunginya, dunia telah kehabisan waktu untuk menghentikan krisis nuklir Korea Utara (Korut). AS akan meminta Asia bersiap membela diri jika diperlukan.

Trump akan memulai tur Asia pertamanya pada Jumat (3/11). Hawaii akan menjadi pemberhentian pertamanya sebelum ia mengunjungi Jepang, Korea Selatan, Cina, Vietnam, dan Filipina. Ini akan menjadi tur Asia terpanjang yang dilakukan oleh seorang presiden Amerika, selama lebih dari 25 tahun terakhir.

"Presiden mengakui, kita telah kehabisan waktu (untuk menangani Korut) dan akan meminta semua negara untuk berbuat lebih banyak," ujar penasihat keamanan nasional Gedung Putih H R McMaster, Kamis (2/11).

Dia mengatakan, Trump akan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh besar atas Pyongyang, untuk meyakinkan para pemimpinnya melakukan denuklirisasi. "Dan dia akan mengingatkan semua teman dan musuh bahwa Amerika Serikat siap untuk mempertahankan diri dan mempertahankan sekutu dengan menggunakan seluruh kemampuan kami," kata McMaster.

Pemberhentian Trump yang paling kritis mungkin adalah Cina. Dia akan meminta Presiden Cina Xi Jinping untuk berbuat lebih banyak guna mengendalikan Korut.

Pejabat senior AS sebelumnya mengatakan Cina telah menganggap Korut sebagai aset strategis. Dengan demikian, Cina enggan memotong sumber daya ke Pyongyang karena takut memicu gelombang pengungsi.

Menurut McMaster, Trump telah menyetujui berbagai sanksi terhadap Korut sebagai dorongan awal agar Pyongyang melepaskan senjata nuklirnya. Trump telah memperingatkan, dia akan benar-benar menghancurkan Korut jika berani mengancam AS.

"Saya pikir kami harus sedikit sabar di sini, setidaknya selama beberapa bulan untuk melihat apa lagi yang bisa kami dan negara lain lakukan, termasuk Cina," kata McMaster.

Trump diperkirakan akan menekan Xi untuk mengurangi ekspor minyak ke Korut dari Cina, impor batubara dari Pyongyang, dan membatasi transaksi keuangan. Pemimpin Cina saat ini baru berkuasa setelah mengkonsolidasikan kekuasaan di sebuah kongres Partai Komunis.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Korut Kembangkan Versi Baru ICBM yang Bisa Capai AS

WASHINGTON - Korea Utara (Korut) dilaporkan sedang mengembangkan versi lanjutan dari rudal balistik antar benua (ICBM) yang berpotensi mencapai daratan Amerika Serikat (AS). Demikian pernyataan seorang pejabat AS.

Seorang pejabat AS mengatakan bahwa versi upgrade dari KN-20 yang ada Pyongyang adalah bagian dari usaha yang dipercepat oleh rezim diktator Kim Jong-un untuk memperbaiki kemampuan nuklir dan misilnya.

Pengungkapan tersebut terjadi kurang dari enam bulan setelah Korut menguji ICBM pertamanya dan memicu uji coba nuklir keenamnya.

Pejabat itu mengatakan bahwa perbaikan baru sedang dilakukan untuk bahan bakar nuklir, peluncur rudal, sistem panduan dan penargetan rudal. Hal ini memaksa AS untuk menghitung ulang waktu ancaman serangan rudal Korut dapat dilancarkan ke negara itu seperti dikutip dari Telegraph, Kamis (2/11/2017).

Pejabat tersebut juga memperingatkan bahwa Pyongyang mungkin memiliki kapasitas untuk memasang hulu ledak nuklir mini di ICBM pada awal 2018.

Program senjata yang dipercepat tersebut disebut-sebut sebagai alasan mengapa pejabat senior AS memperingatkan adanya risiko yang meningkat dari Pyongyang, bahkan di tengah upaya untuk menemukan solusi diplomatik.

Presiden AS Donald Trump akhir pekan ini akan memulai perjalanan panjang ke Asia, di mana menemukan solusi untuk masalah Korut akan menjadi agenda utama pertemuan dengan sejumlah pemimpin.

Sementara itu pemerintahan Trump berpacu untuk menyelesaikan Tinjaun Postur Nuklir dan Tinjauan Pertahanan Rudal Balistik. Tinjauan ini akan menyusun rencana upgrade senjata senilai miliaran dolar untuk melawan ancaman di masa depan.

Pada hari Rabu, Layanan Riset Kongres AS juga menetapkan tujuh kemungkinan pilihan militer yang bisa diambil AS. Pilihan itu mulai dari mempertahankan status quo, hingga perubahan rezim dan menghancurkan fasilitas nuklir dan ICBM Korut, hingga menarik tentara AS keluar dari semenanjung Korea.

Laporan tersebut tidak memberikan rekomendasi khusus, menambahkan bahwa "opsi nasional" dimaksudkan untuk membantu Kongres menghargai kemungkinan yang berbeda untuk denuklirisasi semenanjung tersebut.

Credit sindonews.com

Dua Pembom Nuklir Rusia Dekati Kapal Induk AS di Dekat Korut

WASHINGTON - Dua pesawat pembom nuklir Rusia, Tu-95, diketahui terbang mendekati kapal induk Amerika Serikat (AS), USS Ronald Reagan di kawasan Laut Jepang, dekat Korea Utara (Korut).

Manuver dua pesawat Tu-95 itu terjadi hari Minggu, namun baru diungkap pejabat pertahanan AS, kemarin (1/11/2017).

Aksi dua pesawat Tu-95 Rusia itu dihalangi dua jet tempur F/A-18 AS yang melakukan intersepsi. Kedua pesawat pembom Moskow kemudian dikawal untuk menjauh dari kapal induk USS Ronald Reagan.

Menurut seorang pejabat pertahanan AS yang berbicara dalam kondisi anonim, seperti dikutip CNN, mengatakan dua pesawat pembom Tu-95 Moskow sudah mendekati kapal induk AS dalam jarak sekitar 80 mil.

“Intersepsi terhadap pembom Rusia dianggap aman dan profesional,” kata pejabat tersebut.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan bahwa pesawat jet tempur Amerika Serikat (AS) dan Jepang telah mengawal dua pembom strategis mereka saat melakukan penerbangan di atas Laut Jepang dan Pasifik.

“Dua pembom strategis Tupolev-95MS Angkatan Udara Rusia telah melakukan penerbangan rutin melintasi perairan internasional Laut Jepang dan bagian barat Samudera Pasifik,” bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia.

”Pada bagian tertentu dari rute, awak Tupolev-95MS didampingi sepasang pesawat jet tempur F-18 (Angkatan Udara AS), dan sepasang pesawat tempur F-15, F-4 dan F-2A (dari Angkatan Udara Jepang,” lanjut kementerian itu.

Credit sindonews.com

AS Kembali Jatuhkan Sanksi, Rusia: Ini Tidak Bisa Diterima

MOSKOW - Rusia merespon dengan keras sanksi baru yang dijatuhkan Amerika Serikat (AS) terhadap mereka. Moskow menyatakan, putaran sanksi terbaru terhadap Rusia adalah sesuatu hal yang tidak bisa diterima.

"Karakter ekstra-teritorial undang-undang sanski tersebut tidak dapat diterima, kami secara pasti menentangnya," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov seperti dilansir Sputnik pada Kamis (2/11).

Pernyataan Peskov muncul setelah Departemen Keuangan AS mengumumkan bahwa Washington telah melarang penyediaan barang, jasa atau teknologi untuk proyek-proyek dengan Rusia yang berkaitan dengan eksplorasi, produksi, atau produksi lepas pantai.

Larangan baru berkaitan dengan proyek-proyek yang berpotensi menghasilkan minyak di Rusia. Sanksi ini akan menagetkan siapapun yang menjalin kerjasama dengan Rusia dalam bidang seperti yang disebutkan diatas.

Sementara itu, sebelumnya Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov menyebut AS keranjingan untuk menjatuhkan sanksi terhadap negara lain. Ryabkov menuturkan, salah satu penyebab AS rajin menjatuhkan sanksi kepada negara lain adalah karena AS tidak memiliki kebijakan luar negeri yang jelas.

"Sampai hari ini, sekitar 70 negara ada di dunia, yang warganya dan organisasinya atau dengan cara demikian dikenai sanksi oleh Amerika. Ini adalah masalah skala global, AS tidak melihat kebijakan dengan basis interaksi normal," ucap Ryabkov.

Credit sindonews.com

Presiden Catalonia Hendak Ditangkap, 9 Anak Buahnya Bakal Dipenjara

MADRID - Pengadilan Spanyol mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Catalonia Carles Puigdemont. Kejaksaan Spanyol juga meminta agar sembilan anak buah Puigdemont dipenjara.

Surat perintah penangkapan untuk Puigdemont diberikan ke aparat hukum negara-negara Eropa. Pihak Puigdemont sendiri mengaku siap bekerjasama dengan peradilan Spanyol dan Belgia (markas Uni Eropa).

Kantor Kejaksaan Spanyol juga meminta Hakim Carmen Lamela untuk memenjarakan sembilan anak buah Puigdemont, termasuk Wakil Presiden Catalonia Oriol Junqueras dan delapan pejabat lainnya. Mereka dituduh melakukan pemberontakan, penghasutan dan penggelapan dana publik.

Menurut Kantor Kejaksaan, salah satu dari sembilan pejabat—konselor Santi Vila, yang mengundurkan diri dari pemerintahan sebelum Catalonia mengumumkan kemerdekaan—dapat dilepaskan jika dia membayar uang jaminan sebesar 50.000 Euro.

Mengutip laporan La Vanguardia, Jumat (3/11/2017), surat perintah penangkapan untuk Puigdemont keluar setelah dia tidak hadir di pengadilan pada hari Kamis. Surat perintah itu dikeluarkan pengadilan atas permintaan Kejaksaan Spanyol.

Pengacara Puigdemont di Belgia, Paul Bekaert, mengatakan bahwa kliennya akan bekerja sama dengan peradilan Spanyol dan Belgia.

Pemerintah Spanyol mengumumkan bahwa referendum kemerdekaan Catalonia sebagai tindakan ilegal dan telah meluncurkan tindakan keras di wilayah tersebut pada hari pemungutan suara.

Catalonia mendeklarasikan kemerdekaannya dari Spanyol pada akhir Oktober namun ditolak oleh Mahkamah Konstitusi Spanyol. Dalam referendum itu, lebih dari 90 persen pemilih memilih untuk pisah dari Spanyol.

Credit sindonews.com

Spanyol keluarkan surat perintah penangkapan pemimpin Catalonia

Presiden Catalan Carles Puigdemont. (REUTERS/Ivan Alvarado)

Brussels (CB) - Hakim Spanyol mengeluarkan surat perintah penangkapan pemimpin Catalonia Carles Puigdemont, kata pengacara pemimpin daerah yang dipecat pemerintah pusat itu dalam stasiun televisi VRT.

"Saya baru saja mendengar dari klien saya bahwa sudah dikeluarkan surat perintah penangkapan presiden (Catalonia) dan empat mantan istrinya yang sekarang berada di Belgia," kata pengacara Paul Bekaert kepada VRT.

"Tuan Puigdemont akan tetap di sini. Dia sudah menyatakan bahwa akan sepenuhnya bekerja sama dengan otoritas Belgia selama prosedur ini," sambung Bekaert seperti dikutip Reuters.

Credit antaranews.com

Pengadilan Spanyol perintahkan pemeriksaan pemimpin Catalonia

Bendera Spanyol (kiri) dan Catalonia berkibar di atap Istana Generalitat, kantor pusat pemerintah wilayah Catalonia di Barcelona, Spanyol, Senin (30/10/2017). (REUTERS/Yves Herman/djo/17)

Madrid (CB) - Pengadilan tinggi Spanyol pada Selasa waktu setempat memerintahkan pemeriksaan resmi pemimpin Catalonia yang digulingkan Carles Puigdemont dan 13 mantan anggota pemerintahannya dimasukkan ke dalam penyelidikan resmi mengenai upaya separatis wilayah tersebut.

Pengadilan tinggi khusus dan luar biasa National Audience memanggil ke-14 orang tersebut ke pengadilan di Madrid pada Kamis dan Jumat serta memberi mereka waktu tiga hari untuk membayar deposito gabungan dari potensi denda sebesar 6,2 juta euro (sekitar Rp84,2 miliar).

Puigdemont dan beberapa mantan menterinya pergi ke Belgia setelah mereka diberhentikan oleh Madrid pada Jumat lalu saat pemerintah pusat mengambil alih kekuasaan Catalonia yang parlemennya baru saja mengumumkan kemerdekaan secara sepihak.

Pada Senin, kepala jaksa Spanyol mengatakan dia menjatuhkan tuduhan pemberontakan, penghasutan dan penyalahgunaan dana publik terhadap mereka.

Puigdemont hadir dalam sebuah konferensi pers di Brussel pada Selasa, mengatakan bahwa dia masih menjadi "presiden sah" Catalonia, tetapi menyangkal bahwa dia mencari suaka.

Bila Puigdemont dan para mantan menteri menolak hadir di pengadilan sesuai permintaan, jaksa Spanyol bisa memerintahkan penangkapan mereka.

Dan bila mereka masih berada di Belgia saat sidang terjadi, Spanyol bisa mengeluarkan surat perintah penahanan internasional.

Hakim National Audience Carmen Lamela berpendapat dalam keputusannya bahwa di samping larangan berulang peradilan, pemerintah Catalan "terus mempromosikan kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu untuk menciptakan negara Catalan merdeka."

Hakim mengatakan argumen jaksa "serious, rasional dan logis."

Kasus terhadap Puigdemont dan pemerintahannya digabungkan dengan kasus dua pemimpin organisasi akar rumput yang mengampanyekan kemerdekaan, Jordi Cuixart dari Omnium Cultural dan Jordi Sanchez dari Catalan National Assembly, yang sudah menjalani penahanan preventif sejak 16 Oktober menurut warta kantor berita AFP.

Pada Selasa, Mahkamah Agung Spanyol memanggil bekas ketua parlemen Catalonia, Carme Forcadell, dan wakil parlemennya untuk menjalani pemeriksaan pada Kamis dan Jumat terkait upaya kemerdekaan daerah.

Credit antaranews.com

Seabad Deklarasi Balfour, Ini Sosok-sosok Pencetus Negara Israel

LONDON - Pekan ini, warga Palestina di seluruh dunia menandai 100 tahun Deklarasi Balfour dengan protes massal. Deklarasi yang dikeluarkan pada tanggal 2 November 1917 itu merupakan cikal bakal berdirinya negara Israel di tanah Palestina.

Deklarasi Balfour adalah sebuah janji publik oleh Inggris, yang menyatakan tujuannya untuk mendirikan ”rumah nasional untuk orang-orang Yahudi” di Palestina.

Pernyataan tersebut muncul dalam bentuk surat dari Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, Arthur Balfour, yang ditujukan kepada Lionel Walter Rothschild, seorang tokoh komunitas Yahudi Inggris.

Tapi, deklarasi tersebut tidak dirumuskan dan diputuskan dalam semalam. Deklarasi sudah digarap bertahun-tahun dengan melibatkan banyak orang dan dikonsultasikan berkali-kali sebelum dikirim keluar.

Ikrar tersebut pada umumnya dipandang sebagai salah satu katalis utama pembersihan etnis Palestina pada tahun 1948 dan penciptaan negara Zionis Israel.

Berikut ini surat Ikrar atau Deklarasi Balfour yang diterbitkan Al Jazeera;

Yang terhormat, Rothschild

Saya memiliki banyak kesenangan dalam menyampaikan kepada Anda. Atas nama Pemerintah Yang Mulia, pernyataan simpati berikut dengan aspirasi Zionis Yahudi yang telah diajukan dan disetujui oleh kabinet.

Pandangan Pemerintah Yang Mulia mendukung pendirian di Palestina sebuah rumah nasional untuk orang-orang Yahudi, dan akan menggunakan usaha terbaik mereka untuk memfasilitasi pencapaian objek ini, karena dipahami dengan jelas bahwa tidak ada yang harus merugikan hak-hak sipil dan agama dari komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina, atau hak dan status politik yang dinikmati oleh orang Yahudi di negara lain.

Saya harus bersyukur jika Anda menyampaikan pernyataan ini kepada Federasi Zionis.

Dengan hormat,

Arthur James Balfour

Sedangkan sosok-sosok di balik penciptaan Deklarasi Balfour cikal bakal negara Israel antara lain;

1. Arthur Balfour
Penulis Deklarasi. Aristokrat Inggris ini menjabat sebagai Menteri Luar Negeri di pemerintahan Inggris saat deklarasi tersebut dikeluarkan dan dia merupakan pengarangnya.

2. Lionel Walter Rothschild
Rothschild adalah tokoh masyarakat Yahudi Inggris dan merupakan orang yang menerima kiriman Deklarasi Balfour.

3. Chaim Weizmann
Dia adalah seorang Zionis Rusia dan kemudian menjadi presiden pertama Israel. Weizmann berkontribusi terhadap usaha perang Inggris karena seorang ilmuwan membuatnya terhubung dengan eselon top pemerintah Inggris.

Dia memainkan peran sentral dalam melobi pemerintah untuk menerbitkan Deklarasi Balfour.

4. David Lloyd George
Dia adalah Perdana Menteri Inggris antara 1916-1922. Pemerintah Lloyd George inilah yang secara resmi mengeluarkan Deklarasi Balfour.

Dia menciptakan Kabinet Perang untuk membuat keputusan strategis utama selama Perang Dunia I dan memastikan bahwa proyek Zionis masuk dalam agenda.

5. Herbert Samuel
Dia merupakan menteri Kabinet Yahudi pertama di Inggris pada tahun 1909. Samuel dikenal sebagai seorang Zionis yang bersemangat memperkenalkan gagasan tentang sebuah negara Yahudi kepada pemerintah Inggris pada awal tahun 1914.

Dia bekerja sama dengan Chaim Weizmann dan menasihatinya tentang bagaimana mengarahkan lebih lanjut Zionis ke lingkaran pemerintah.

6. Mark Sykes
Dia melayani Kabinet Perang Pemerintah Inggris. Sykes bertindak sebagai saluran utama antara Zionis Inggris dan politisi.

Dia sangat terlibat dalam negosiasi yang mengarah pada Deklarasi Balfour dan meyakinkan kekuatan sekutu lainnya untuk mendukungnya.

7. Nahum Sokolow
Dia seorang penulis Polandia dan diplomat. Nahum Sokolow melakukan perjalanan secara luas untuk mengumpulkan dukungan dari kekuatan dunia guna mendukung Deklarasi Balfour.

Yang paling menonjol adalah saat dia bertemu dengan pejabat tinggi Prancis pada bulan Mei 1917 dan berhasil meyakinkan mereka bahwa Palestina harus berada di bawah kendali Inggris.

Credit sindonews.com

Seabad Deklarasi Balfour, Awal Pendudukan Yahudi di Palestina

Arthur Balfour, tokoh Inggris yang menandatangani deklarasi dukungan pendudukan Yahudi di Palestina. (AFP Photo/GPO/Handout)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Boris Johnson membanggakan peran Inggris dalam mendukung terbentuknya Israel dengan mendukung pendirian rumah bagi orang-orang Yahudi di Palestina pada 1971 silam.

Dukungan Inggris tersebut tertuang dalam sebuah pernyataan publik pada satu abad silam, tepatnya November 1917, yang ditandatangani oleh menlu saat itu, Arthur Balfour, dan kini dikenal dengan Deklarasi Balfour.

"Saya bangga dengan Inggris yang ikut berperan dalam menciptakan negara Israel. Dokumen tersebut penting dan sangat diperlukan untuk menciptakan sebuah negara besar," tutur Johnson dalam artikel yang ia tulis di Telegraph, sebagaimana dikutip AFP, Senin (30/10).

Deklarasi Balfour disepakati saat perang Dunia I (1914-1918) berlangsung. Perjanjian itu merupakan bagian dari kerangka mandat pemerintah Inggris untuk Palestina yang baru direbut Kekaisaran Ottoman.

Mandat tersebut mewajibkan negara yang kalah dalam perang--Jerman, Austria-Hungaria, dan Kekaisaran Ottoman--memberikan seluruh kekuasaan wilayahnya kepada para pemenang, yakni Inggris dan sejumlah negara sekutu lainnya, seperti Perancis dan Italia.

Sejak mandat berlaku, Inggris mulai memfasilitasi perpindahan kaum Yahudi Eropa ke Palestina. Antara tahun 1922-1935, sebagaimana dilansir Al Jazeera, populasi Yahudi meningkat sembilan persen menjadi hampir 27 persen dari total populasi di Palestina.

Sejak itu, pendudukan Israel di wilayah itu pun terus meluas hingga hanya menyisakan Tepi Barat dan Jalur Gaza bagi warga Palestina.

Dukungan Inggris tersebut tertuang dalam sebuah pernyataan publik pada satu abad silam, tepatnya November 1917, yang ditandatangani oleh menlu saat itu, Arthur Balfour, dab kini dikenal dengan Deklarasi Balfour. (AFP Photo/GPO/Handout)

Perjanjian kontroversial itu pun menjadi titik awal terbentuknya Israel hingga memicu konflik berkepanjangan di Timur Tengah sejak 1967, terutama antara Tel Aviv dan Palestina dalam Perang Enam Hari.

Meski begitu, dalam deklarasi tersebut, Inggris menekankan untuk tidak "mengurangi hak sipil dan agama dari komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina."

Selain Inggris, Amerika Serikat secara tidak langsung turut mendukung terbentuknya Israel. Dalam sebuah pertemuan Kabinet Perang di London pada September 1917, para menteri Inggris memutuskan, pandangan Presiden AS saat itu, Woodrow Wilson, "juga harus terakomodasi sebelum deklarasi dikeluarkan."

Penolakan Rakyat Palestina

Pada 1919, Presiden Wilson membentuk sebuah komisi yang dikenal sebagai King-Crane untuk meninjau opini publik terkait sistem mandat hasil PD I di Suriah dan Palestina.

Survei tersebut menunjukkan mayoritas rakyat Palestina menentang keras deklarasi itu dan gerakan zionisme di negara mereka. Komisi itu pun menganjurkan sejumlah modifikasi dalam mandat tersebut.

Seorang tokoh politik nasionalis Palestina, Awni Abd al-Hadi, pun mengecam Perjanjian Balfour itu dalam memoarnya. Ia mengatakan, deklarasi tersebut dibuat oleh orang asing dan tidak pernah diakui oleh Palestina.

Pada 1920, Kongres Palestina Ketiga di Haifa juga mencela rencana Inggris mengukuhkan wilayah bagi orang Yahudi tersebut dan menganggap Deklarasi Balfour melanggar hukum internasional atas hak-hak penduduk asli di negara itu.

Balforu dan presiden pertama Israel, Chaim Weizmann, berkunjung ke Tel Aviv pada 1925. (AFP Photo/GPO/Handout)

Pendudukan Israel yang terus meluas di Palestina selama puluhan tahun terakhir meningkatkan ketegangan antara warga kedua negara. Kekerasan hingga bentrokan pun tak jarang terjadi di perbatasan kedua wilayah.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pun sempat menjatuhkan sanksi atas Israel karena berkeras memperluas dan mempercepat pembangunan permukiman di wilayah tersebut.

Kini, Menlu Inggris, Boris Johnson, juga menekankan bahwa negaranya tetap berkomitmen mendukung solusi dua negara atau two state solution dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina.

"Saya tidak ragu bahwa satu-satunya solusi tepat untuk konflik tersebut adalah visi mengenai dua negara untuk dua bangsa seperti yang pertama kali disepakati oleh Menlu Inggris Lord Peel pada 1937 lalu dalam laporan Komisi Kerajaan terkait Palestina," kata Johnson.

"Satu abad ke depan, Inggris akan memberikan dukungan apapun yang bisa kita lakukan untuk menutup konflik dan menyelesaikan urusan yang belum selesai dari deklarasi [Balfour] tersebut."

Credit cnnindonesia.com

Oposisi Desak Pemerintah Inggris Akui Palestina

LONDON - Tokoh oposisi Inggris mendesak Perdana Menteri Theresa May untuk mengakui kedaulatan Palestina. Emily Thornberry, tokoh Partai Buruh, yang merupakan oposisi utama di Inggris, menganggap 100 tahun bisa menjadi saat yang tepat bagi Inggris untuk secara resmi mengakui Palestina.

"Menurut saya, adalah benar untuk menjadi teman sejati dari kedua sisi. Anda perlu mengenali kekhawatiran yang sah dari kedua belah pihak. Salah satu hal tentang Balfour yang mengejutkan saya adalah bahwa hal itu memperkuat saya untuk menyampaikan sebuah peringatan yang sangat penting bahwa ketika politisi Inggris dengan jelas menyatakan kebijakan mereka di Timur Tengah, hal itu dapat membuat perbedaan," kata Thornberry.

"Kita memiliki kewajiban bersama untuk melihat ke masa depan. Inggris memiliki tugas untuk melihat ke depan, dan satu-satunya cara untuk maju tampaknya bagi saya adalah untuk menciptakan negara Israel yang aman, dan negara Palestina yang aman. Pemerintah Konservatif mengatakan bahwa mereka akan mengakui sebuah negara Palestina namun tidak mengatakan kapan mereka akan melakukannya. Kami katakan, lakukan pada peringatan 100 tahun Deklarasi Balfour, kota harus mengakui Palestina," sambungnya.

Thornberry, seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis (2/11), kemudian mengatakan jika pemerintah Inggris saat ini tidak siap untuk mengakui Palestina, maka Partai Buruh akan mengakuinya jika menang dalam pemilu mendatang.

"Yang penting adalah kita memenuhi keseluruhan janji, dan kita memiliki peran dalam hal ini. Kita memiliki tanggung jawab untuk melakukan segala sesuatu yang kita bisa untuk memastikan bahwa ada solusi dua negara yang tepat," imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan oleh tokoh oposisi lainnya, yakni Tom Brake. Anggota Parlemen dari Partai Demokrat Liberal mengatakan bahwa warga Palestina berhak atas sebuah negara seperti Israel.

Parlemen Inggris sendiri sejatinya sudah memberikan pengakuan kepada Palestina. Namun, sayangnya pengakuan tersebut tidak dianggap sah, jika hal serupa tidak dilakukan oleh Pemerintah Inggris.

Credit sindonews.com

WNI yang Ditangkap di Marawi Pernah Dilaporkan Tewas

Ilustrasi pertempuran di Marawi. (AFP Photo/Ferdinandh Cabrera)

Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri RI menyatakan Muhammad Ilham Syaputra, warga Indonesia yang ditangkap di Marawi karena diduga ikut berperang bersama militan ISIS, pernah dilaporkan tewas saat bertempur.

Juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, mengatakan pemerintah Indonesia saat itu pun mendapatkan kabar tersebut langsung dari otoritas Filipina.

“Saat itu, KJRI di Davao coba memverifikasi apakah benar ada jenazah teroris atas nama tersebut namun [Filipina] tidak menyatakan,” ujar Arrmanatha dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Kamis (2/11).

Selain itu, Arrmanatha juga mengatakan otoritas Filipina pernah menemukan paspor Indonesia atas nama Ilham selama operasi militer melawan pemberontak Maute yang terafiliasi ISIS itu.

“Kami telah minta paspor itu dan hingga kini belum kami terima untuk verifikasi apakah itu benar atau tidak.”

Penangkapan Ilham pertama kali dilaporkan kepolisian Filipina wilayah Lanao del Sur pada Rabu (1/11). Saat itu, pihak berwenang juga dilaporkan menyita sejumlah uang, beberapa bahan peledak, dan sebuah paspor Indonesia.

Ilham disebut berasal dari Medan, Sumatera Utara, dan merupakan salah satu dalang di balik serangan bom Thamrin yang menewaskan empat orang warga sipil dan keempat pelaku, Januari 2016 lalu.

Arrmanatha menuturkan Kemlu RI mendapatkan informasi mengenai penangkapan Ilham pertama kali dari laporan media. Hingga kini pemerintah RI belum menerima notifikasi kekonsuleran resmi dari Manila terkait hal tersebut.

Dia mengatakan pemerintah terus meminta notifikasi supaya bisa segera memverifikasi status kewarganegaraan orang yang ditangkap melalui wawancara atau pengecekan data perjalanan.

“Pagi ini kuasa usaha interim kedutaan besar Filipina telah bertemu dengan Direktur Asia Tenggara Kemlu RI Denny Abdi untuk dimintai penjelasan resmi mengenai penangkapan seorang WNI yang diduga FTF (teroris asing) di Marawi. Namun, mereka hingga kini belum bisa konfirmasi secara resmi mengenai WNI tersebut,” tutur Arrmanatha.

“Sampai saat ini kepolisian dan AFP (militer FIlipina) pun hanya berikan informasi informal bahwa ada FTF yang diduga WNI ditangkap. Karena itu kami belum bisa konfirmasi karena belum ada notifikasi kekonsuleran resmi.”

Credit cnnindonesia.com

Polri Benarkan WNI Terduga Militan ISIS Ditangkap di Filipina

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan, WNI itu ditangkap lantaran diduga menjadi anggota kelompok militan yang berbaiat kepada ISIS, Maute. (Antara Foto/Sigid Kurniawan)

Jakarta, CB -- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengonfirmasi bahwa otoritas keamanan Filipina telah menangkap seorang warga negara Indonesia bernama Muhammad Ilham Syaputra dalam operasi pembersihan teroris di Marawi pada Rabu (1/11).

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan, Ilham ditangkap lantaran diduga menjadi anggota kelompok militan yang berbaiat kepada ISIS, Maute.

“Terkait ditangkapnya Muhammad Ilham Syahputra oleh otoritas Filipina saat penyisiran wilalayah Marawi, yang bersangkutan diketahui adalah WNI,” kata Martinus di Markas Besar Polri, Jakarta, Kamis (2/11).

Menurutnya, otoritas keamanan Filipina juga menyita sejumlah barang bukti dari tangan Ilham, antara lain granat, pistol, paspor, dan beberapa lembar uang dengan mata uang asing.

Martinus menuturkan, Polri tengah membangun komunikasi intens dengan otoritas keamanan Filipina terkait langkah pemberian bantuan hukum, sebagaimana ketentuan yang diizinkan dalam aturan internasional.

“Misalnya, didampingi pengacara dan perlakuan pada tahanan harus sesuai dengan standar internasional,” tuturnya.

Lebih jauh, mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu mengaku akan mengonfirmasi lebih lanjut seputar dugaan Ilham terlihat dalam aksi teror bom di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat pada 14 Januari 2016.

Namun demikian, dia membenarkan perihal keterlibatan kelompok teroris di Filipina dalam serangan teror bom Thamrin. Menurutnya, keterlibatan tersebut dalam bentuk pengadaan senjata, pelatihan, pemasokan logistik, hingga pengiriman uang.

“Kalau dilihat, para pelaku dan kelompok bom Thamrin terkait juga dengan Filipina Selatan. (Misalnya) senjata, pelatihan, pengiriman logistik, pengiriman uang, pertukaran pelatihan, hubungan kelompok bom Thamrin dan Filipina jadi satu,” katanya.

“Apakah Ilham pernah lakukan, saya akan dalami lagi,” ucapnya.

Ilham dilaporkan ditangkap dalam operasi pembersihan teroris di Marawi, Filipina, pada Rabu (1/11) pagi.

Kabar mengenai penangkapan Ilham ini pertama kali diketahui melalui sejumlah media Filipina yang melaporkan bahwa kepolisian wilayah Lanao del Sur, Joel Guyguyon, menangkap seorang WNI bernama Muhamad Ilham Syaputra dalam operasi pembersihan teroris di Marawi.

Sebagaimana diberitakan CNN Filipina, Ilham dilaporkan berasal dari Medan, Sumatera Utara, dan merupakan salah satu dalang di balik serangan bom Thamrin yang menewaskan delapan orang pada Januari 2016 lalu.

Guyguyon menuturkan, ada dua luka tembak di tubuh Ilham saat tertangkap sehingga membutuhkan perawatan medis. Kini, pihak berwenang sedang mempersiapkan Ilham untuk menjalani pemeriksaan resmi di Kementerian Kehakiman.

"Kami tengah mempersiapkan laporan penyelidikan untuk mengajukan sejumlah tuntutan terhadapnya atas upaya pemberontakan dan terorisme," kata Guyguyon.

Credit cnnindonesia.com

WNI Diduga Ditangkap di Marawi, Kemlu Panggil Utusan Filipina

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, mengatakan pihaknya telah memanggil utusan Kedutaan Besar Filipina di Jakarta untuk meminta konfirmasi mengenai kabar seorang WNI yang dilaporkan ditangkap di Marawi karena diduga menjadi militan kelompok teror di sana. (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)

Jakarta, CB -- Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, mengatakan pihaknya telah memanggil utusan Kedutaan Besar Filipina di Jakarta untuk meminta konfirmasi mengenai kabar seorang warga Indonesia yang dilaporkan ditangkap di Marawi karena diduga menjadi militan kelompok teror di sana.

“Pagi ini kuasa usaha interim kedutaan besar Filipina telah bertemu dengan Direktur Asia Tenggara Kemlu RI, Denny Abdi, untuk dimintai penjelasan resmi mengenai penangkapan seorang WNI yang diduga FTF (militan asing) di Marawi,” kata Arrmanatha dalam jumpa pers di Kemlu, Jakarta, Kamis (2/11).

Namun menurut Arrmanatha, hingga saat ini belum ada otoritas Filipina yang mampu mengonfirmasi penangkapan WNI tersebut. Sejauh ini, tutur Arrmanatha, kementeriannya hanya mendapat informasi informal dari otoritas Filipina.

“Kami telah meminta konfirmasi kepada semua lini otoritas Filipina melalui kedubes RI di Manila dan KJRI di Davao. Namun, sampai saat ini belum juga ada notifikasi resmi kekonsuleran dari Filipina kepada KBRI, KJRI, mau pun Kemlu sendiri,” ujar Arrmanatha.

Kemlu pun terus meminta Filipina untuk segera memberi notifikasi resmi kekonsuleran kepada KBRI atau KJRI karena tanpa pemberitahuan itu, pemerintah tidak bisa memverifikasi kewarganegaraan orang tersebut.

“Setelah dapat notifikasi, baru KBRI atau KJRI minta akses kekonsuleran kepada Filipina untuk memverifikasi data WNI tersebut apakah melalui wawancara atau pengecekan data perjalanannya,” ujar Arrmanatha.

“Setelah itu, baru kami bisa putuskan apakah benar atau tidak dia seorang WNI,” tuturnya menambahkan.

Kabar mengenai penangkapan WNI ini memang pertama kali hanya didapat dari sejumlah media Filipina yang melaporkan bahwa kepolisian wilayah Lanao del Sur membekuk Muhammad Ilham Syaputra, WNI asal Medan, dalam operasi pembersihan teroris di Marawi pada Rabu pagi.

Ilham dilaporkan berada di Filipina sejak November 2016 lalu atas ajakan Isnilon Hapilon, pemimpin Abu Sayyaf yang disebut-sebut sebagai emir ISIS Asia Tenggara, untuk bergabung melawan pemerintah di Marawi.

Pria 29 tahun itu juga disebut sebagai salah satu dalang di balik serangan bom Thamrin yang menewaskan delapan orang pada Januari 2016 lalu.

Credit cnnindonesia.com

Dorong Perdamaian Taliban-Afghanistan, Menlu RI Akan ke Kabul

Menlu RI, Retno Marsudi, berencana mengunjungi Kabul untuk mendorong percepatan perdamaian antara pemerintah Afghanistan dan Taliban. (NTB Scanpix/Hakon Mosvold Larsen via Reuters)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berencana mengunjungi Kabul, Afghanistan, untuk menemui Menlu Salahuddin Rabbani dan Presiden Ashraf Ghani demi mendorong percepatan perdamaian antara pemerintah dan Taliban.

“Kami sedang merencanakan kunjungan, sedang mencocokkan waktunya. Semoga dapat terlaksana dalam waktu dekat. Kami ingin mendorong rekonsiliasi di Afghanistan agar dapat tercapai,” ujar juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, di Jakarta, Kamis (2/11).

Konflik puluhan tahun antara pemerintah Afghanistan dan Taliban menjadi perhatian dunia karena terus menggerus stabilitas keamanan di negara itu, bahkan Asia Selatan secara keseluruhan.

Sejumlah upaya damai sebenarnya sudah sempat digagas, tapi belum membuahkan hasil. Pada Mei 2015 lalu, perwakilan Taliban dan pemerintah juga telah menggelar pembicaraan damai informal di Qatar.

Meski kedua pihak sepakat untuk melanjutkan upaya damai, Taliban berkeras akan terus melancarkan serangan teror dan propagandanya di negara itu sampai seluruh tentara asing yang didominasi Amerika Serikat dan negara Barat keluar.

Sampai saat ini, kelompok yang pernah menguasai Afghanistan ini pun kerap meluncurkan serangan yang menargetkan aparat keamanan seperti polisi dan tentara.

Sekitar 2.531 tentara Afghanistan dilaporkan tewas dan 4.238 tentara lainnya terluka selama empat bulan pertama tahun 2017 akibat serangan Taliban dan militan lainnya.

Dengan demikian, ada 20 tentara Afghanistan tewas setiap harinya akibat berperang dengan kelompok tersebut.

Selain masalah Taliban, kunjungan Menlu ke Kabul ini juga untuk membahas penguatan kerja sama antara Indonesia dan Afghanistan, terutama dalam bidang penanggulangan terorisme dan kejahatan transnasional, seperti perdagangan serta penyelundupan narkoba.

Tak hanya itu, masalah perdagangan dan penyelundupan manusia juga akan menjadi pokok bahasan dalam kunjungan Retno ke negara di Asia Selatan itu.

Namun, Arrmanatha belum bisa merinci waktu kunjungan tersebut. Jika terlaksana, ini akan menjadi lawatan menlu RI pertama sejak 1961 lalu.

“Terakhir itu, Menlu Soebandrio mengunjungi Kabul untuk mendampingi Presiden Soekarno ke Afghanistan pada 1961,” katanya.

Credit cnnindonesia.com

Pasukan Irak rebut ladang Akkas gas dari ISIS

Pasukan khusus Irak mengikuti operasi memerangi militan Negara Islam di Kokjali, Mosul, Irak, tahun lalu (2/11/2016). (REUTERS/Thaier Al-Sudaini )

Baghdad (CB) - Pasukan Irak merebut kembali ladang gas Akkas dari tangan ISIS, kata Menteri Perminyakan Irak Jabar al-Luaibi kepada wartawan di Baghdad.

Pasukan Irak melancarkan ofensif bulan lalu untuk mengusir ISIS dari daerah terakhir yang dikendalikan kelompok militan itu di perbatasan Irak-Suriah di mana ladang gas itu berada. Ladang gas itu belum berproduksi kembali.

Akkas, yang memiliki cadangan 5,6 triliun kaki kubik, dioperasikan oleh Korea Gas Company (KOGAS) dan berlokasi di Provinsi Anbar dekat perbatasan Suriah.

Pembangunan ladang gas Akkas tertunda setelah ISIS menguasai bagian besar wilayah Anbar pada Mei 2014. KOGAS menghentikan operasi setelah ISIS beberapa kali menyerang situs ladang minyak perusahaan itu.

Kementerian perminyakan Irak menyatakan akan mengirimkan awak ke Akkas untuk menghitung kerusakan pada fasilitas energi di ladang minyak itu.

"Kami akan menggelar kunjungan kerja untuk menyusun laporan mengenai kerusakan dan apa yang kami perlukan untuk membuat ladang minyak itu beroperasi sesegera mungkin," kata insinyur Mohammed Ibrahim yang merupakan anggota tim supervisi Akkas dari kementerian perminyakan.

Irak berencana segera mengontak KOGAS untuk memulai persiapan guna melanjutkan proyek di ladang minyak itu, kata Ibrahim.

"Pasukan keamanan tengah bekerja membersihkan Akkas dari ranjau yang mungkin ditinggalkan ISIS," kata Kolonel Saad Hardan dari kepolisian Anbar seperti dikutip Reuters.

Credit antaranews.com

Irak akan gelar pemilu parlemen Mei 2018

Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi (REUTERS)

Baghdad (CB) - Pemerintah Irak telah memutuskan untuk menggelar pemilu parlemen pada 15 Mei tahun depan, kata Perdana Menteri Haider al-Abadi pada Rabu (1/11).

Keputusan itu perlu mendapat persetujuan parlemen dan presiden setidaknya 90 hari sebelum tanggal tersebut dapat dipastikan, menurut komisi pemilu.

Komisi itu sebelumnya mengajukan agar pemilu digelar pada 12 Mei.

Irak terdiri dari 18 daerah pemilihan, masih-masing memilih antara tujuh sampai 34 deputi menurut demografik.

Delapan kursi dialokasikan untuk minoritas: lima untuk kristiani, satu untuk orang Saba, satu untuk orang Yazidi dan satu untuk orang Shabak.

Walaupun sebagian besar deputi dipilih di daerah pemilihan mereka melalui representasi proporsional, tujuh "kursi nasional" dibagikan ke partai berdasarkan hasil dari seluruh Irak.

Parlemen Irak terdiri dari 328 legislator yang menjabat selama empat tahun, demikian AFP.

Credit antaranews.com

Sudan ingin selesaikan pertikaian dengan Sudan Selatan

Presiden Sudan Omar al-Bashir (REUTERS/James Akena)

Khartoum (CB) - Presiden Sudan Omar al-Bashir pada Rabu (1/11) mengatakan kepada Presiden Salva Kiir bahwa Khartoum ingin menyelesaikan semua isu yang tertunda dengan Sudan Selatan, sebagai upaya untuk memperbaiki hubungan, lapor kantor berita SUNA.

Pernyataan Bashir disampaikan saat sebuah pertemuan dengan Kiir, yang memulai kunjungan dua harinya ke Khartoum untuk mencoba menyelesaikan sengketa perbatasan dan mengatasi tuduhan mendukung pemberontak satu sama lain.

Itu adalah kunjungan ketiga Kiir ke Khartoum sejak wilayah selatan yang didominasi kristiani berpisah dari utara yang didominasi muslim pada 2011, setelah perang sipil selama 22 tahun. Ratusan ribu orang tewas dalam perang tersebut.

"Sudan ingin menyelesaikan semua masalah yang tertunda... dan mengaktivasi mekanisme politik serta keamanan guna memajukan hubungan bilateral," kata Bashir kepada Kiir di pertemuan mereka, menurut SUNA seperti dikutip AFP .

"Sudan mendukung rakyat Sudan Selatan dan tetap membuka teritorialnya untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Sudan Selatan, dan juga akan meningkatkan upaya perdamaian di Sudan Selatan," kata Bashir.

Bashir sebelumnya menyambut Kiir dan delegasinya di bandara Khartoum dan keduanya kemudian menggelar pertemuan bersama.

Credit antaranews.com

Kamis, 02 November 2017

TNI AL Miliki Kapal Siluman Perusak, Ini Daftar Kehebatannya

SURABAYA - TNI Angkatan Laut (AL) resmi memiliki kapal perusak kawal rudal (PKR) KRI I Gusti Ngurah Rai-332 yang canggih dengan desain stealth atau siluman sehingga memiliki kemampuan mengelabui sistem radar.

Kapal yang dibangun PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia itu, Senin (30/10/2017), diserahterimakan kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Ade Supandi di Dermaga Dock Semarang PT PAL Indonesia, Ujung, Surabaya, Jawa Timur.

"Hadirnya KRI I Gusti Ngurah Rai-332 akan memperkuat TNI dalam menegakkan keutuhan NKRI," kata Ryamizard Ryacudu.

Dalam pembuatan kapal, PT PAL Indonesia menggandeng galangan kapal asal Belanda, Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS). Proses pembuatan kapal perang ini dilakukan dengan pembangunan moduler system yang terbagi dalam enam modul, di mana satu modul di antaranya dikerjakan di Belanda. Sedangkan lima modul lain dikerjakan PT PAL Indonesia.

Menhan menegaskan, masuknya KRI I Gusti Ngurah Rai-332 ke jajaran TNI AL sesuai dengan rencana Minimum Essential Force TNI fase kedua. "Saya instruksikan untuk merawat kapal ini harus dengan penuh tanggung jawab," katanya.

KRI I Gusti Ngurah Rai-332 merupakan kapal kedua proyek kapal Ship Integrated Geometrical Modularity Approach (SIGMA) dan masuk dalam kelas perusak kawal peluru kendali dengan tipe 10514. Kapal perusak kawal rudal dengan panjang 105,11 meter, lebar 14,2 meter, dan bobot penuh 3.216 ton ini mampu berlayar hingga 5.000 nm.

Selain itu, kapal yang mampu membawa 120 kru kapal dengan kecepatan 28 knot ini juga memiliki ketahanan berlayar hingga 20 hari dengan dilengkapi peralatan persenjataan modern yang terintegrasi dalam sistem Sensor Weapon Control (Sewaco). Selain itu, design stealth atau siluman yang dimiliki yakni berupa low radar cross section, low infrared signature, dan low noise signature menjadikan kapal PKR ini diklaim sulit terdeteksi oleh radar kapal lain.

Kapal ini juga dilengkapi berbagai persenjataan seperti rudal permukaan ke permukaan Exocet MM40B3 dengan jarak jangkau hingga 180-200 km, meriam utama OTO Melara 76/62 mm Super Rapid Gun, dan rudal permukaan ke udara MICA yang dirancang untuk bisa dioperasikan dalam waktu singkat dan beroperasi di segala cuaca serta dapat menyergap sasaran sejauh 20-25 km.

Selain itu, dilengkapi juga dengan senjata penangkal rudal Terma SKWS Decoy Launching System, torpedo AKS A-244S untuk keperluan bawah permukaan laut yang termasuk dalam kelas torpedo ringan berpandu yang memiliki kemampuan khusus dapat mengincar sasaran di perairan dangkal, serta meriam close in weapon system millennium (CIWS) millennium gun 35 mm untuk menangkis serangan udara dan ancaman permukaan jarak dekat, meriam vector 20 mm, serta otomelara 76/62 super rapid gun.

Peresmian kapal ditandai dengan penekanan tombol sirene, dilanjutkan pengukuhan komandan pertama KRI I Gusti Ngurah Rai-332, yaitu Kolonel Pelaut Endra Hartono. Hadir pula keluarga pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai yang namanya dijadikan nama kapal perang.

Direktur Utama (Dirut) PT PAL Indonesia Budiman Saleh menambahkan, pembangunan kapal PKR dengan program transfer of technology (ToT) ini menyerap kurang lebih 200 tenaga kerja di PT PAL Indonesia. Tenaga kerja itu terdiri atas berbagai disiplin keilmuan. Dari jumlah tersebut, sekitar 75 orang di antaranya dididik di galangan kapal Damen Schelde-Vlisingen Belanda.

Alih teknologi itu sesuai amanat UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan dan Keputusan KKIP Nomor KEP/12/KKIP/ XII/ 2013 tentang Lead Integrator Alutsista Matra Laut. "Kapal PKR ini wujud kebanggaan pada bangsa untuk mempertahankan kedaulatan bangsa," ujarnya.

Kapal dengan nomor proyek pembangunan W000294 ini sebelumnya melalui serangkaian proses pengujian yang dimulai dengan first steel cutting atau pemotongan pelat pertama pada 17 September 2014. Dilanjutkan dengan keel laying atau peletakan lunas pada 18 Januari 2016 dan diluncurkan awal pada 20 September 2016. Kemudian dilakukan serangkaian uji (sea trial) sebelum kapal ini layak untuk diserahterimakan.

Menurut Budiman Saleh, kapal PKR KRI I Gusti Ngurah Rai-332 ini bisa untuk perang empat matra sekaligus, perang permukaan sesama kapal perang, perang bawah air melawan kapal selam, perang dengan udara pesawat tempur, dan perang elektronika, serta mampu membajak sistem persenjataan dan kendali dari kapal perang musuh.

Credit sindonews.com

Fatah Tuding Israel Ingin Gulingkan Rekonsiliasi Palestina

Warga Palestina di Gaza City, Kamis (12/10), menyambut gembira kesepakatan rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah.

CB, RAMALLAH -- Anggota Komite Sentral Fatah Azzam Al-Ahmad menuding Israel berupaya menggulingkan rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas. Al-Ahmad merupakan salah satu pejabat Fatah yang menangani proses rekonsiliasi dengan Hamas.

Berbicara kepada Quds Press, Al-Ahmad menyinggung tentang serangan Israel ke Gaza pada Senin (30/10). Dalam serangan tersebut Israel meledakkan sebuah terowongan di bawah perbatasan Gaza dan menyebabkan tujuh warga sekaligus pejuang Palestina tewas.

Al-Ahmad mengecam serangan tersebut. "Agresi di Jalur Gaza adalah agresi terhadap semua orang Palestina. Agresi Israel terhadap rakyat Palestina tidak akan pernah berhenti," ujarnya seperti dikutip laman Middle East Monitor, Rabu (1/11).

"Israel mencari dalih palsu untuk membenarkan serangan agresifnya guna melemahkan upaya terus menerus untuk mengakhiri perpecahan (Hamas dengan Fatah), mencapai rekonsiliasi nasional, dan meraih kembali harapan bagi rakyat Palestina," kata Al-Ahmad.

Ia menegaskan agresi Israel tak akan mempengaruhi rekonsiliasi Fatah dengan Hamas. "Rakyat Palestina menuju ke arah yang benar untuk mengakhiri perpecahan ini," ucapnya.

Al-Ahmad pun mengumumkan Pemerintah Kesepakatan Nasional akan mengambil alih kendali penyeberangan Rafah hari ini. Tanggal ini ditetapkan oleh Fatah dan Hamas dalam kesepakatan yang mereka capai di Kairo, Mesir, tiga pekan lalu. "Kami tidak akan pernah mundur," ujar Al-Ahmad.

Pada Senin (30/10) sore, Israel mengumumkan telah menargetkan sebuah terowongan lintas perbatasan di Jalur Gaza. Serangan Israel ke terowongan tersebut menyebabkan tujuh orang tewas, 12 luka-luka, dan empat lainnya hilang.

Credit republika.co.id

Israel Bentuk Pasukan Khusus Jaga al-Aqsa

Wanita palestina membaca Alquran di area kompleks Masjid Al Aqsa.

CB, YERUSALEM -- Menteri Pertahanan Umum Israel Gilad Erdan telah memutuskan membentuk sebuah pasukan khusus polisi yang beranggotakan 200 orang di kompleks Masjid Al Aqsa di Yerusalem. The Jerusalem Post melaporkan, pasukan khusus ini dinamai The Temple Mount Unit.

"The Temple Mount Unit akan dilengkapi dengan teknologi canggih dan akan mengumpulkan data intelijen untuk melindungi pengunjung di tempat suci. Unit ini akan mencakup sekitar 200 polisi dan 100 polisi lainnya akan direkrut secara khusus tahun depan," kata Erdan, dikutip Al Arabiya.

Erdan menjelaskan, rencana pembentukan pasukan khusus ini adalah hasil dari evaluasi insiden baku tembak di kompleks Al-Aqsha pada Juni lalu. Dua polisi Israel terbunuh, dan tiga warga Palestina juga tewas dalam baku tembak tersebut.

Setelah serangan itu, Israel memasang pelacak logam di gerbang Al Aqsa, yang memicu demonstrasi besar di Palestina selama dua pekan. Demonstrasi ini pada akhirnya berhasil memaksa pemerintah Israel untuk melepas alat pelacak itu.

Bagi umat Islam, Al Aqsa merupakan situs suci terbesar ketiga di dunia. Sementara orang-orang Yahudi menyebut daerah itu sebagai "Bukit Bait Suci," dan mengklaim situs ini sebagai kuil Yahudi di zaman kuno.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Pengebom Siluman B-2 dan B-1B Batal Pamer ke Jepang karena Ini

CB, Tokyo - Penerbangan resmi pertama pesawat jet siluman B-2 Spirit Amerika Serikat ke Jepang pada dibatalkan akhir pekan lalu karena kemunculan badai Topan No. 22.
Pengebom siluman, yang dikukuhkan sebagai yang paling canggih di dunia, dijadwalkan untuk membuat penampilan "kejutan" dalam sebuah pertunjukan Angkatan Udara Jepang dan Amerika Serikat pada 29 Oktober lalu. Namun sesi itu dibatalkan karena cuaca buruk.

Perdana Menteri Shinzo Abe telah dijadwalkan untuk menghadiri acara di Pangkalan Udara Hyakuri ASDF di Prefektur Ibaraki, yang berlangsung setiap 3 tahun sekali.

Pesawat pembom Angkatan Udara Amerika Serikat, B-1B Lancer. South Korea Defense Ministry via AP

Tokyo dan Washington telah mengkoordinasikan pengerahan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menekankan pembelaan negara-negara sekutu di tengah ancaman yang berkembang dari program nuklir dan rudal Korea Utara.

Pada awalnya ada rencana untuk mengatur kemunculan pesawat pengebom strategis B-2 dan B-1B Lancer secara bersama sebagai kejutan dalam acara itu.
Pesawat B-2, yang berbentuk segitiga, memiliki teknologi penghindar radar. Berbeda dengan B-1B, B-2 bisa membawa senjata nuklir, menjadikannya sebagai jet tempur yang paling berkuasa di dunia.
"Kami menyesal bahwa peninjauan dibatalkan karena memiliki B-1B dan B-2 yang terbang di samping satu sama lain akan memiliki dampak yang besar," kata seorang pejabat pemerintah Jepang, seperti yang dilansir Asahi Shimbun pada 31 Oktober 2017.
Pemerintah Jepang belum mengumumkan rencana penerbangan pesawat B-2 yang akan datang, menysul pembatalan ini.

Credit TEMPO.CO

Jepang Bakal Tempatkan Militer Dekat dengan Perbatasan Cina

CB, Tokyo - Dalam rangka memperkuat militernya, Jepang akan menempatkan pasukannya di beberapa wilayah di pulau terluarnya untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II.
Jepang akan menempatkan pasukan amfibinya, yang selama ini dilatih Korps Marinir Amerika Serikat, untuk bersiaga di Prefektur Nagasaki. Jepang juga mempertimbangkan menempatkan pasukan di kepulauan Okinawa. Penempatan untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II itu dijadwalkan dilakukan mulai pada Maret 2018.

Pasukan itu dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Jepang di tengah persaingan yang terus berlanjut dengan Cina mengenai pulau-pulau yang disengketakan.

Seperti yang dilansir Asahi Shimbun pada 31 Oktober 2017, pasukan itu nantinya akan bertanggung jawab untuk menjaga rangkaian pulau-pulau terpencil Jepang yang berbatasan dengan Cina.
Tokyo tidak memiliki kekuatan amfibi khusus sejak kekalahan Jepang selama Perang Dunia II. Namun di bawah pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe, negara itu telah meningkatkan kekuatan militer dan bahkan mengubah konstitusi untuk memungkinkan penempatan pasukannya untuk melindungi sekutunya.
Pasukan amfibi baru akan menjadi bagian dari Pasukan Bela Diri Jepang (JGSDF) dan akan diperkuat sekitar 2.100 tentara.
Pangkalan bagi pasukan itu adalah Camp Ainoura di Prefektur Nagasaki. Namun pejabat Jepang mendiskusikan kemungkinan beberapa marinir akan ditempatkan di Camp Hansen, pangkalan Marinir Amerika Serikat di Pulau Okinawa.
Menurut rencana, kamp itu akan sepenuhnya diisi pasukan Jepang setelah sebagian tentara Amerika yang saat ini ditempatkan di sana dipindahkan ke Guam pada 2020-an.
Langkah itu akan menempatkan marinir Jepang lebih dekat ke pulau-pulau di Laut Cina Timur, yang disebut Kepulauan Senkaku di Jepang dan Diaoyu Islands di China.
Rantai pulau ini diperebutkan oleh kedua negara sekaligus Taiwan dan merupakan target potensial yang jelas bagi Jepang untuk menggunakan kekuatan serangan amfibi.
Pasukan yang sebelumnya bertugas di Camp Ainoura, Prefektur Nagasaki dan lokasi lainnya di Kyushu juga akan ditempatkan di Okinawa di masa depan.
Jepang memilih Camp Ainoura sebagai basis kekuatan baru di tahun 2015. Sebelumnya pada Maret tahun ini, JGSDF mengumumkan telah membuat sebuah unit, yang akan melatih anggota layanan masa depan dari brigade penyerangan amfibi.
Pasukan Jepang telah belajar taktik dari Marinir Amerika Serikat selama bertahun-tahun dan telah berpartisipasi dalam latihan gabungan di Okinawa sejak 2012. Brigade serangan amfibi Jepang akan menggunakan beberapa peralatan yang sama dengan Amerika, seperti Kendaraan pendarat AAV-P7 / A1.

Credit tempo.co

Pertama Kalinya, Jepang Akan Tempatkan Militer di Okinawa

CB, Jakarta - Tokyo - Dalam rangka memperkuat militernya, Jepang untuk pertama kalinya akan menempatkan pasukannya di beberapa wilayah di pulau terluar negaranya.
Jepang akan menempatkan pasukan amfibinya yang selama ini dilatih oleh Korps Marinir Amerika Serikat untuk bersiaga di Prefektu Nagasaki dan mempertimbangkan untuk menempatkan juga di kepulauan Okinawa. Penempatan untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II itu dijadwalkan mulai pada Maret 2018.
Pasukan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Jepang di tengah persaingan yang terus berlanjut dengan Cina mengenai pulau-pulau yang disengketakan.
Seperti yang dilansir Asahi Shimbun pada 31 Oktober 2017, pasukan itu nantinya akan bertanggung jawab untuk menjaga rangkaian pulau-pulau terpencil Jepang yang berbatasan dengan Cina tersebut.

Tokyo tidak memiliki kekuatan amfibi khusus sejak kekalahan Jepang selama Perang Dunia II. Namun di bawah pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe, negara tersebut telah meningkatkan kekuatan militer dan bahkan mengubah konstitusi untuk memungkinkan penempatan pasukannya untuk melindungi sekutunya.
Pasukan amfibi baru akan menjadi bagian dari Pasukan Bela Diri Jepang (JGSDF) dan akan diperkuat oleh sekitar 2.100 tentara.
Pangkalan bagi pasukan itu adalah Camp Ainoura di Prefektur Nagasaki. Namun pejabat Jepang mendiskusikan kemungkinan beberapa marinir akan ditempatkan di Camp Hansen, pangkalan Marinir Amerika Serikat di Pulau Okinawa.
Menurut rencana , pada tahun 2020-an kamp tersebut akan sepenuhnya diisi oleh pasukan Jepang setelah sebagian tentara Amerika yang saat ini ditempatkan di sana dipindahkan ke Guam. Langkah itu akan menempatkan marinir Jepang lebih dekat ke pulau-pulau di Laut Cina Timur, yang disebut Kepulauan Senkaku di Jepang dan Diaoyu Islands di China. Rantai pulau ini diperebutkan oleh kedua negara sekaligus Taiwan dan merupakan target potensial yang jelas bagi Jepang untuk menggunakan kekuatan serangan amfibi.
Pasukan yang sebelumnya bertugas di Camp Ainoura, Prefektur Nagasaki dan lokasi lainnya di Kyushu juga akan ditempatkan di Okinawa di masa depan.
Jepang memilih Camp Ainoura sebagai basis kekuatan baru di tahun 2015. Sebelumnya pada bulan Maret tahun ini, JGSDF mengumumkan bahwa telah menciptakan sebuah unit, yang akan melatih anggota layanan masa depan dari brigade penyerangan amfibi.
Pasukan Jepang telah belajar taktik dari Marinir Amerika Serikat selama bertahun-tahun dan telah berpartisipasi dalam latihan gabungan di Okinawa sejak 2012. Brigade serangan amfibi Jepang akan menggunakan beberapa peralatan yang sama dengan Amerika, seperti Kendaraan pendarat AAV-P7 / A1.

Credit TEMPO.CO

Benarkah Iran Memiliki Hubungan dengan Alqaidah?

Gerilyawan Alqaidah (ilustrasi)

CB, WASHINGTON -- Berkas CIA yang baru diterbitkan oleh Foundation for Defence of Democracy's Long War Journal mengenai Usamah bin Laden, memberikan rincian baru mengenai hubungan Alqaidah dengan Iran.

Dokumen setebal 19 halaman yang belum pernah dilihat sebelumnya itu berisi penilaian militan senior tentang hubungan kelompok tersebut dengan Iran.

Seperti dikutip media Saudi, Al Arabiya, Penulis menjelaskan, Iran telah menawarkan 'saudara' mereka di Alqaidah semua yang mereka butuhkan, jika mereka mau menyerang Amerika Serikat (AS) di Arab Saudi dan Teluk. Iran juga bersedia memberikan uang dan senjata, serta menyediakan pelatihan di kamp-kamp Hizbullah di Lebanon.

Abu Hafs al-Mauritani, seorang ideolog berpengaruh sebelum insiden 9/11, membantu menegosiasikan tempat yang aman bagi rekan-rekan militan Alqaidah di Iran. Namun berkas itu menunjukkan, Alqaidah telah melanggar persyaratan kesepakatan dan Iran akhirnya menahan beberapa militan.

Penulis menjelaskan, Alqaidah tidak berperang dengan Iran karena mereka memiliki beberapa persamaan kepentingan, seperti sama-sama menjadi musuh Amerika.
Berkas Usamah bin Laden ini menunjukkan, kedua belah pihak hanya terlibat dalam perselisihan yang sedikit memanas. Alqaidah sempat menulis sebuah surat kepada Ayatollah Khamenei yang menuntut pembebasan anggota keluarga mereka yang ditahan di tahanan Iran.

Berkas lainnya menunjukkan, Alqaidah pernah menculik seorang diplomat Iran untuk ditukar dengan militan mereka yang ditahan. Usamah bin Laden sendiri memiliki rencana untuk melawan pengaruh Iran di seluruh Timur Tengah, yang dipandangnya telah merusak.

Namun, ia mendesak kelompoknya agar berhati-hati saat mengancam Iran. Dalam sebuah surat yang dirilis sebelumnya, bin Laden menggambarkan Iran sebagai tumpuan utama Alqaidah untuk dana, personil, dan komunikasi.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Iran Sambut Putin Bahas Konflik Suriah

Vladimir Putin berlatih di fasilitas kebugaran kediaman resmi presiden di Sochi, Russia.

CB, TEHERAN -- Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan tiba di Iran pada Rabu (1/11) untuk mengadakan pertemuan puncak trilateral, yang juga mencakup Azerbaijan. Kerja sama ekonomi kemungkinan akan menjadi agenda utama, khususnya penyelesaian hubungan kereta api di sepanjang koridor transportasi Utara-Selatan yang melintasi Iran dan Azerbaijan dan menghubungkan Rusia ke India.

Namun pembicaraan bilateral antara Rusia dan Iran kemungkinan akan menjadi topik utama. Pada waktu lain, pertemuan antara pemimpin Iran dan Rusia akan menjadi diplomasi rutin. Secara de facto pasca-ISIS Suriah dan Irak dan dengan pengaruh Iran yang meluas di wilayah tersebut, pembicaraan antara Moskow dan Teheran kemungkinan akan berkaitan dengan masa depan di wilayah tersebut.

"Orang-orang Rusia sekarang menyadari bahwa jika mereka memiliki pasangan sejati di belahan dunia ini, itu adalah Iran," kata Mostafa Khosh Cheshm, seorang analis politik yang berbasis di Teheran dan kepala kantor berita semi-resmi FARS, dilansir dari laman Aljazirah, Rabu (1/11).

Rusia, kata dia, telah menghidupkan kembali perannya yang hilang. Rusia sudah naik sebagai kekuatan regional yang akan segera menjadi salah satu kekuatan dunia lagi.

Bagi Iran, memiliki sekutu yang jauh lebih berpengaruh merupakan nilai strategis yang tak terbatas, terutama sekutu yang bisa dipercaya. Presiden Hassan Rouhani secara terbuka memposisikan kesepakatan nuklir 2015 sebagai awal baru dengan Amerika Serikat. Namun, sikap Donald Trump atas kesepakatan itu telah mendorong Iran lebih dekat ke Rusia.

Sehari sebelum kunjungan Putin, sebuah perusahaan Rusia melakukan peletakan batu pertama untuk pembangkit listrik baru yang akan dibangun di fasilitas nuklir Bushehr. Proyek ini diperkirakan memakan waktu 10 tahun.

Kedua negara juga mendominasi hasil perundingan Astana. Sebuah kerangka kerja untuk perdamaian di Suriah pasca perang yang tidak diragukan lagi mengambil posisi Rusia dan Iran seperti seharusnya.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Vladimir Putin Kunjungi Iran

Presiden Rusia Vladimir Putin.

CB, TEHERAN -- Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di Teheran Iran, Senin (1/11). Kunjungan ini akan dimanfaatkan Putin untuk membahas kesepakatan nuklir Iran dan menghadiri pertemuan trilateral antara Iran, Rusia, dan Azerbaijan.

Kremlin mengungkapkan, Putin akan membahas beberapa isu dengan Presiden Iran Hassan Rouhani dan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev. "Diharapkan untuk membahas masalah yang paling mendesak mengenai kerja sama antara Rusia, Azerbaijan, dan Iran di bidang politik, ekonomi, budaya, dan kemanusiaan," kata Kremlin dikutip laman kantor berita Rusia TASS.

Selain itu, ketiga presiden juga akan membahas dan saling bertukar pandangan mengenai upaya bersama dalam memerangi terorisme, ekstremisme, perdagangan narkoba, dan kejahatan transnasional lainnya. Putin, Rouhani, dan Aliyev diharapkan mengadopsi sebuah pernyataan bersama mengenai bidang utama kerja sama lebih lanjut.

Kunjungan ini juga akan dimanfaatkan Putin untukmenggelar pertemuan bilateral dengan Rouhani dan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khameinei. Dalam pertemuan tersebut, Putin akan mendiskusikan tentang berbagai isu global dan regional, termasuk kondisi di Suriah dan kesepakatan nuklir Iran.

Seperti diketahui Iran kembali bersitegang dengan Amerika Serikat (AS) terkait kesepakatan nuklir. Presiden AS Donald Trump pada pertengahan Oktober lalu telah mencabut dukungannya terhadap kssepakatan nuklir. Hal ini dilakukan karena Trump menuding Iran telah melanggar kesepakatan tersebut dengan mengembangkan senjata nuklir berbahaya.

Iran sendiri menyatakan akan tetap mempertahankan kesepakatan nuklirnya. Kendati demikian, bila AS hengkang dari kesepakatan tersebut, Iran siap melakukan hal serupa. Ini merupakan kunjungan ketiga Putin ke Iran dalam kurun waktu 10 tahuh. Pada 2007 dan 2015, Putin juga pernah mengunjungi negara tersebut.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Media Pyongyang: Menggelikan, AS Gertak Korut dengan Kapal Induk Nuklir

PYONGYANG - Media pemerintah Korea Utara (Korut) meledek penumpukan aset-aset militer Amerika Serikat (AS) seperti kapal induk dan kapal selam nuklir di kawasan Semenanjung Korea. Media Pyongyang memuji pengembangan senjata nuklir pemerintah Kim Jong-un yang jadi andalan pencegah invasi Washington.

”Sangat menggelikan bagi AS untuk mencoba menggertak DPRK (Republik Rakyat Demokratik Korea—nama resmi Korut) melalui pelenturan otot seperti menggelar kapal induk dan kapal selam nuklir di dekat Semenanjung Korea dan sekitarnya dan menggerakkan (pesawat) pembom strategis berkemampuan nuklir di atasnya,” tulis Uriminzokkiri, bagian dari KCNA, dalam editorial online-nya.

Media pemerintah itu juga mengecam rentetan sanksi, tekanan dan ancaman AS serta sekutu-sekutunya terhadap negara komunis tersebut.

”Kekuatan nuklir DPRK telah menjadi penghalang yang kuat untuk melindungi perdamaian dan keamanan Semenanjung Korea dan seluruh kawasan Asia Timur Laut secara kokoh dan menjamin kedaulatan dan hak atas keberadaan dan perkembangan bangsa Korea,” lanjut editorial tersebut.

Komentar redaksi media Korut itu muncul pada hari Rabu atau menjelang kunjungan Presiden AS Donald Trump ke kawasan Asia Pasifik yang dimulai Jumat (3/11/2017) besok. Dalam lawatan dua minggunya, Trump akan mengunjungi Jepang, Korea Selatan, dan China.

Menjelang kunjungan presiden AS itu, tiga armada tempur kapal induk Amerika telah dikirim ke wilayah di dekat Semenanjung Korea. Para analis militer gerakan militer Washington ini tidak biasa.

Stratfor, sebuah perusahaan analisis intelijen yang berbasis di AS, mencatat dalam sebuah laporannya bahwa Angkatan Udara AS juga akan mengirim selusin jet tempur siluman F-35A ke sebuah pangkalan di Jepang pada awal November ini.

”Pertemuan tersebut merupakan kejadian langka—terakhir kali tiga armada tempur kapal induk AS berkumpul untuk latihan gabungan pada tahun 2007—dan akan memberi Amerika Serikat kekuatan yang kuat dalam mencapai jarak dengan Korea Utara,” kata Statfor dalam laporannya.

”Secara keseluruhan, perkembangan ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat sedang mempersiapkan sebuah konfrontasi. Tapi itu tidak berarti Washington bersiap untuk memulai perang dengan Pyongyang,” lanjut laporan perusahaan analisis intelijen tersebut.

Michael T Clare, seorang profesor studi keamanan dunia di Hampshire College, AS, menulis di The Nation, pada hari Rabu, tentang pergerakan militer AS dalam menekan Korut.

”Hanya ada dua penjelasan yang masuk akal untuk penumpukan angkatan laut yang luar biasa ini; untuk memberi Trump dengan jenis ekstravaganza militer di mana dia tampaknya menikmati, dan/atau mempersiapkan serangan militer pre-emptive di Korea Utara,” tulis dia, yang dikutip Kamis (2/11/2017).

Credit sindonews.com

Rancangan Resolusi PBB Kutuk Korut Atas Pelanggaran HAM

NEW YORK - Uni Eropa dan Jepang telah menyebarkan rancangan resolusi PBB yang akan mengutuk Korea Utara (Korut) karena mengalihkan sumber dayanya untuk mengejar senjata nuklir dan rudal balistik alih-alih membantu rakyatnya. Lebih dari setengah warga Korut membutuhkan lebih banyak makanan dan perawatan medis yang lebih baik.

Draf tersebut juga mendesak Korut untuk memberikan non-warga yang ditahan kebebasan komunikasi dan akses ke petugas konsuler. Hal ini berangkat dari kejadian yang menimpa seorang mahasiswa asal Amerika Serikat Otto Warmbier. Warmbier yang kembali ke rumah pada bulan Juni megalami kerusakan otak dan meninggal beberapa hari kemudian.

"Mengutuk pelanggaran hak asasi manusia yang telah berlangsung lama dan terus berlangsung, meluas dan menjemukan di Korut," begitu judul draft tersebut seperti dikutip dari Washington Post, Kamis (2/11/2017).

Draft ini mencatat temuan Komisi Penyelidikan PBB di Korut pada tahun 2014 bahwa informasi yang diterimanya memberikan alasan yang masuk akal bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan telah dilakukan di negara Asia itu.

Komisi tersebut menyimpulkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pemusnahan, pembunuhan, perbudakan, penyiksaan, pemenjaraan, pemerkosaan, aborsi paksa, penganiayaan, kelaparan dan penghilangan yang disengaja dilakukan sesuai dengan kebijakan di tingkat tertinggi negara.

Majelis Umum komite HAM PBB diharapkan untuk memberikan suara pada draft tersebut pada pertengahan November. Jika disetujui, yang pasti akan disetujui, 193 negara anggota PBB akan kembali melakukan voting untuk naskah final pada bulan Desember. Semua resolusi sebelumnya yang mengecam catatan hak asasi manusia Korut telah diadopsi.

Rancangan tersebut sangat mendesak pemerintah Korut untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk segera menutup kamp penjara politik dan melepaskan semua tahanan politik, menangani kekebalan hukum dan bekerja sama dengan Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia PBB.

Resolusi ini juga mendesak pemerintah untuk mengizinkan semua warga Korut kebebasan bergerak dan kebebasan untuk meninggalkan negara tersebut, termasuk untuk mencari suaka, dan untuk memastikan bahwa mereka yang diusir atau dikembalikan ke negara tersebut tidak dihukum.

Korut menghasilkan mendapatkan valas dari pekerja yang dikirim ke luar negeri yang dibayar kurang karena pemerintah mengambil sebagian besar uang mereka, walaupun praktik tersebut telah dibatasi oleh Dewan Keamanan PBB dalam resolusi sanksi terakhirnya. Rancangan resolusi mendesak pemerintah untuk bergabung dengan Organisasi Buruh Internasional dan mematuhi standar perburuhan internasional.

Pekan lalu, pakar HAM independen PBB di Korut, Tomas Ojea Quintana, memperingatkan komite hak-hak majemuk bahwa sanksi keras PBB mungkin akan mempengaruhi hak-hak warga sipil dan meminta penilaian atas dampak terhadap mereka.

Rancangan resolusi tersebut tidak membahas dampak sanksi, hanya dampak pengalihan sumber daya untuk memajukan senjata nuklir dan program rudal balistik "mengenai situasi kemanusiaan dan hak asasi manusia warga negara" Korut.

Credit sindonews.com