Menteri Kehakiman Israel, Ayelet Shaked,
mengatakan bahwa keputusan ini diambil karena pemerintahan Mahmoud Abbas
terus memberikan uang kepada militan Palestina di penjara.
(Reuters/Amir Cohen)
Jakarta, CB -- Israel akan memangkas pembagian pajak yang selama ini mereka berikan kepada Otoritas Palestina hingga lima persen.
Menteri Kehakiman Israel, Ayelet Shaked, mengatakan bahwa keputusan ini diambil karena pemerintahan Mahmoud Abbas terus memberikan uang kepada militan Palestina di penjara.
"Abbas terus mentransfer gaji kepada para pembunuh yang ada di penjara. Kami harus mencari cara menghentikan uang ini," ujar Shaked pada Minggu (17/2).
Menteri Kehakiman Israel, Ayelet Shaked, mengatakan bahwa keputusan ini diambil karena pemerintahan Mahmoud Abbas terus memberikan uang kepada militan Palestina di penjara.
"Abbas terus mentransfer gaji kepada para pembunuh yang ada di penjara. Kami harus mencari cara menghentikan uang ini," ujar Shaked pada Minggu (17/2).
Sebagaimana dilansir Reuters, di bawah perjanjian perdamaian sementara, Israel memang mengumpulkan pajak atas nama warga Palestina yang hingga kini nilai rata-ratanya mencapai US$222 juta per bulan.
Namun, karena kesepakatan damai menemui jalan buntu sejak 2014, Israel menghentikan sebagian aliran dana tersebut sebagai bentuk protes dan tekanan.
Otoritas Palestina pun kian terdesak, terutama setelah Amerika Serikat mencabut sebagian besar bantuannya sebagai bentuk tekanan agar perjanjian damai segera disepakati.
Di tengah tekanan keuangan tersebut, Abbas tetap membayarkan sejumlah uang bagi keluarga Palestina yang dibui karena melawan atau dibunuh tentara Israel. Ia menyebut warga Palestina tersebut sebagai pahlawan dalam perjuangan bangsa.
Palestina pun menyebut pemangkasan pajak oleh Israel ini sebagai "pembajakan" yang dilakukan untuk mengancam mereka.
"Ini adalah upaya menekan. Meski kami hanya memiliki satu dolar, kami akan tetap membayarkannya kepada keluarga para martir yang kini ada di penjara dan bagi mereka yang terluka," ujar seorang pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Wasel Abu Youssef.
Meski demikian. sejumlah pakar keamanan khawatir permasalahan fiskal ini dapat membuat Palestina semakin tidak stabil.
"Jika dia (Abbas) memilih untuk hancur dengan tetap membayar kepada para pembunuh, biarkan mereka hancur," kata Shaked.
Credit cnnindonesia.com
