KUALA LUMPUR
- Kabinet Malaysia membahas pembentukan tim khusus untuk investigasi
tuduhan korupsi saat pembelian dua kapal selam Prancis pada 2002. Saat
pembelian itu, Kementerian Pertahanan dipimpin Najib Razak yang kini
lengser dari jabatan perdana menteri (PM) setelah kalah pemilu.
Sejak kalah pemilu bulan lalu, Najib dilarang meninggalkan Malaysia dan komisi antikorupsi meluncurkan kembali penyelidikan tentang dana miliaran dolar yang hilang dari lembaga negara yang dia dirikan. Najib menyangkal semua tuduhan bersalah itu. Meski demikian, selama hampir satu dekade berkuasa, dia telah terlilit sejumlah skandal melibatkan keuangan, termasuk dalam kesepakatan pembelian kapal selam yang diduga terjadi korupsi.
Kejaksaan Keuangan Prancis juga menyelidiki penjualan kapal selam kelas Scorpene yang dibangun perusahaan kapal perang milik negara DCN International (DCNI). Penyelidikan Prancis itu menempatkan mantan ajudan Najib, Abdul Razak Baginda dalam investigasi resmi terkait kesepakatan itu.
Menteri Pertahanan Malaysia Mohamad Sabu yang baru dilantik menyatakan usulan tim investigasi itu akan dibahas dalam kabinet. "Masih terlalu dini bagi saya untuk berkomentar karena tim tugas ini akan dibahas bersama Kabinet," tutur Mohamad Sabu.
Abdul Razak menjadi penasihat Najib dalam kesepakatan kapal selam 2002 itu. Dia menyangkal bersalah dan pemerintahan Malaysia di era Najib juga menyangkal tuduhan korupsi itu. Abdul Razak tidak menjawab panggilan telepon yang dilakukan Reuters.
Penyelidikan Prancis dimulai setelah kelompok hak asasi manusia (HAM) Malaysia, Suaram, menuduh penjualan itu menghasilkan sekitar USD130 juta komisi yang dibayar ke perusahaan terkait Najib. Belum ada bukti mengaitkan Najib secara langsung pada korupsi dalam kesepakatan itu. Dia dan pendukungnya juga terus menyangkal tuduhan itu. Najib juga tidak bisa dihubungi untuk memberikan komentar tentang rencana pembentukan tim investigasi itu.
DCNI kemudian diubah namanya menjadi DCNS yang berubah lagi menjadi Naval Group tahun lalu. Perusahaan pertahanan Prancis, Thales, memiliki sekitar sepertiga saham Naval Group.
Suaram juga terkait pembunuhan terhadap model Mongolia Altantuya Shaariibuu berusia 28 tahun terkait penjualan kapal selam itu. Altantuya Shaariibuu merupakan penerjemah dan teman Abdul Razak yang dibunuh serta diledakkan dengan bahan peledak level militer di hutan di pinggiran ibu kota Malaysia. Bulan lalu, Presiden Mongolia Battulga Khaltmaa mendesak Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad membuka kembali investigasi atas pembunuhan Altantuya. Kasus pembunuhan ini pun dapat menyeret nama Najib dan teman-temannya.
Sejak kalah pemilu bulan lalu, Najib dilarang meninggalkan Malaysia dan komisi antikorupsi meluncurkan kembali penyelidikan tentang dana miliaran dolar yang hilang dari lembaga negara yang dia dirikan. Najib menyangkal semua tuduhan bersalah itu. Meski demikian, selama hampir satu dekade berkuasa, dia telah terlilit sejumlah skandal melibatkan keuangan, termasuk dalam kesepakatan pembelian kapal selam yang diduga terjadi korupsi.
Kejaksaan Keuangan Prancis juga menyelidiki penjualan kapal selam kelas Scorpene yang dibangun perusahaan kapal perang milik negara DCN International (DCNI). Penyelidikan Prancis itu menempatkan mantan ajudan Najib, Abdul Razak Baginda dalam investigasi resmi terkait kesepakatan itu.
Menteri Pertahanan Malaysia Mohamad Sabu yang baru dilantik menyatakan usulan tim investigasi itu akan dibahas dalam kabinet. "Masih terlalu dini bagi saya untuk berkomentar karena tim tugas ini akan dibahas bersama Kabinet," tutur Mohamad Sabu.
Abdul Razak menjadi penasihat Najib dalam kesepakatan kapal selam 2002 itu. Dia menyangkal bersalah dan pemerintahan Malaysia di era Najib juga menyangkal tuduhan korupsi itu. Abdul Razak tidak menjawab panggilan telepon yang dilakukan Reuters.
Penyelidikan Prancis dimulai setelah kelompok hak asasi manusia (HAM) Malaysia, Suaram, menuduh penjualan itu menghasilkan sekitar USD130 juta komisi yang dibayar ke perusahaan terkait Najib. Belum ada bukti mengaitkan Najib secara langsung pada korupsi dalam kesepakatan itu. Dia dan pendukungnya juga terus menyangkal tuduhan itu. Najib juga tidak bisa dihubungi untuk memberikan komentar tentang rencana pembentukan tim investigasi itu.
DCNI kemudian diubah namanya menjadi DCNS yang berubah lagi menjadi Naval Group tahun lalu. Perusahaan pertahanan Prancis, Thales, memiliki sekitar sepertiga saham Naval Group.
Suaram juga terkait pembunuhan terhadap model Mongolia Altantuya Shaariibuu berusia 28 tahun terkait penjualan kapal selam itu. Altantuya Shaariibuu merupakan penerjemah dan teman Abdul Razak yang dibunuh serta diledakkan dengan bahan peledak level militer di hutan di pinggiran ibu kota Malaysia. Bulan lalu, Presiden Mongolia Battulga Khaltmaa mendesak Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad membuka kembali investigasi atas pembunuhan Altantuya. Kasus pembunuhan ini pun dapat menyeret nama Najib dan teman-temannya.
Credit sindonews.com
