Kebijakan
lunak Presiden Filipina Rodrigo Duterte terhadap Cina mendapat ujian
pertama setelah Manila menuding Beijing menyita ikan yang ditangkap
nelayan Filipina di kawasan perairan di dekat Gosong Scarborough, Laut
Cina Selatan. Pemerintah Filipina menilai langkah tersebut "tidak dapat
diterima," kata jurubicara kepresidenan Harry Roque.
"Sebab itu kami telah menegaskan kepada Cina bahwa kami tidak mengizinkan pihak asing menyita ikan dari nelayan kami," ujarnya. "Kami meminta Cina mengambil langkah untuk menghentikan aksi pasukan penjaga pantai itu," imbuhnya lagi.
Roque mengklaim dirinya dan Menteri Luar Negeri Alan Peter Cayetano telah membahas masalah ini dengan duta besar Cina di Manila. Duta Besar Zhao Jianhua menjamin pemerintah Cina akan menghukum petugas penjaga pantai yang ketahuan menyita hasil tangkapan nelayan Filipina jika tuduhan tersebut terbukti.
"Saya mendapat jaminan dari duta besar bahwa hal ini bukan kebijakan pemerintah dan Beijing akan melakukan investigasi," kata Roque. "Kami tidak akan berdiam diri. Karena ada perjanjian antara Presiden Xi Jinping dan Presiden Duterte bahwa tidak akan ada gangguan terhadap nelayan," imbuhnya lagi.
Ketegangan diplomasi teranyar antara Manila dan Beijing terjadi setelah sebuah stasiun televisi lokal mewawancarai sejumlah nelayan yang menjadi korban dan menampilkan video ketika pasukan penjaga pantai Cina menyita hasil tangkapan. Tiga nelayan yang menjadi korban saat ini telah diundang ke Istana Malacañang untuk memberikan kesaksian.
"Mereka naik ke kapal, mencari tempat penyimpanan ikan dan menyita tangkapan terbaik kami. Kami tidak bisa melakukan apapun karena kapal-kapal besar mereka ada di sana," kata Romel Cejuela, seorang nelayan yang diikutsertakan dalam jumpa pers di istana.
Meski begitu Roque memastikan insiden tersebut tidak akan membebani "persahabatan" antara Cina dan Filipina. "Hal ini terlalu kecil untuk bisa berdampak pada hubungan dengan Cina. Kami toh sudah mendapat jaminan bahwa pemerintah Cina akan mengambil langkah sesuai," imbuhnya seperti dilansir Rappler.
Cina yang menganeksasi Gosong Scarborough pada 2012 silam mendapat lampu hijau dari Manila untuk memperkuat posisinya di Laut Cina selatan sejak era kepresidenan Duterte.
Manila yang membidik aliran dana investasi dari Cina dikritik lantaran bersikap lunak saat Cina menempatkan rudal dan pesawat pembom di Kepulauan Spratly dan Paracel baru-baru ini. Namun kritik tersebut ditepis pemerintah Filipina.
"Sebab itu kami telah menegaskan kepada Cina bahwa kami tidak mengizinkan pihak asing menyita ikan dari nelayan kami," ujarnya. "Kami meminta Cina mengambil langkah untuk menghentikan aksi pasukan penjaga pantai itu," imbuhnya lagi.
Roque mengklaim dirinya dan Menteri Luar Negeri Alan Peter Cayetano telah membahas masalah ini dengan duta besar Cina di Manila. Duta Besar Zhao Jianhua menjamin pemerintah Cina akan menghukum petugas penjaga pantai yang ketahuan menyita hasil tangkapan nelayan Filipina jika tuduhan tersebut terbukti.
"Saya mendapat jaminan dari duta besar bahwa hal ini bukan kebijakan pemerintah dan Beijing akan melakukan investigasi," kata Roque. "Kami tidak akan berdiam diri. Karena ada perjanjian antara Presiden Xi Jinping dan Presiden Duterte bahwa tidak akan ada gangguan terhadap nelayan," imbuhnya lagi.
Ketegangan diplomasi teranyar antara Manila dan Beijing terjadi setelah sebuah stasiun televisi lokal mewawancarai sejumlah nelayan yang menjadi korban dan menampilkan video ketika pasukan penjaga pantai Cina menyita hasil tangkapan. Tiga nelayan yang menjadi korban saat ini telah diundang ke Istana Malacañang untuk memberikan kesaksian.
"Mereka naik ke kapal, mencari tempat penyimpanan ikan dan menyita tangkapan terbaik kami. Kami tidak bisa melakukan apapun karena kapal-kapal besar mereka ada di sana," kata Romel Cejuela, seorang nelayan yang diikutsertakan dalam jumpa pers di istana.
Meski begitu Roque memastikan insiden tersebut tidak akan membebani "persahabatan" antara Cina dan Filipina. "Hal ini terlalu kecil untuk bisa berdampak pada hubungan dengan Cina. Kami toh sudah mendapat jaminan bahwa pemerintah Cina akan mengambil langkah sesuai," imbuhnya seperti dilansir Rappler.
Cina yang menganeksasi Gosong Scarborough pada 2012 silam mendapat lampu hijau dari Manila untuk memperkuat posisinya di Laut Cina selatan sejak era kepresidenan Duterte.
Manila yang membidik aliran dana investasi dari Cina dikritik lantaran bersikap lunak saat Cina menempatkan rudal dan pesawat pembom di Kepulauan Spratly dan Paracel baru-baru ini. Namun kritik tersebut ditepis pemerintah Filipina.
Credit sindonews.com/dw
