Rabu, 23 Mei 2018

Protes Sambut Empat Tahun Pemerintahan Junta Thailand


Protes Sambut Empat Tahun Pemerintahan Junta Thailand
Pemerintahan junta Prayuth Chan-O-Cha dihadapkan pada protes, bertepatan dengan empat tahun peringatan kudeta Thailand. (REUTERS/Stringer)


Jakarta, CB -- Polisi Thailand mencegah gerak jalan demonstran ke Gedung Pemerintah untuk memperingati empat tahun kekuasaan militer, Selasa (22/5), salah satu tindak perlawanan terbesar sejak angkatan bersenjata merebut kendali negara.

Ratusan pegiat pelajar dan pendukung 'Kaos Merah' paruh baya membawa spanduk, bendera Thailand dan kipas bergambar karikatur perdana menteri serupa "Pinocchio", saat mereka berkumpul di hadapan blokade polisi yang menghalangi pergerakan ke kantor pemerintah di Bangkok.

Ketidakpuasan atas pemerintahan Junta membara di Thailand, meski perkumpulan politik dilarang sejak kudeta menggulingkan pemerintahan demokratis Yingluck Shinawatra pada 22 Mei 2014.



Perdana Menteri Prayut Chan-O-Cha, yang memimpin penggulingan pemerintahan Yingluck, menyiratkan pemilihan umum akan digelar pada Februari tahun depan.

Namun, rencana rentang waktu untuk kembali ke demokrasi kerap tak terealisasi dan kesabaran masyarakat atas pemerintahan junta semakin tipis.

"Ini adalah peringatan empat tahun kudeta dan saya pikir sekarang saatnya untuk perubahan," kata Rangsiman Rome, salah satu pemimpin protes yang dikutip AFP.

"Kami tidak mau memprotes. Demonstrasi panas, melelahkan. Tapi kami tidak punya pilihan untuk membuat mereka mendengarkan kami."

Dia mengatakan protes ini terinspirasi kemenangan mengejutkan Mahathir Mohamad di Malaysia atas Perdana Menteri Najib Razak yang dipandang lebih otoriter.

Para demonstran menginap semalam di Thammasat University, pusat historis gerakan pro-demokrasi Thailand dan lokasi operasi berdarah militer yang mendominasi perpolitikan Thailand.

Protes jalanan kerap dilakukan di Thailand dan demonstrasi sering kali dilakukan dengan sangat berhati-hati untuk menghindari konfrontasi langsung dengan aparat berwenang.

Kelelahan Junta

Orang nomor dua di pemerintahan Junta, Prawit Wongsuwan, mengatakan kepada wartawan bahwa para demonstran "tidak boleh berjalan" ke Gedung Pemerintah, dan seorang juru bicara polisi menyebut pedemo yang menembus blokade diancam hukuman enam tahun penjara.

"Jika mereka memutuskan untuk menggunakan cara paksa, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan," kata Anuthee Dejthevaporn (30), salah seorang demonstran.

"Kami ingin pemilu. Tidak ada jaminan hal itu bisa digelar pada Februari."

Empat tahun setelah kudeta, Thailand masih terpecah.

Sebagian besar masyarakat--termasuk kelas menengah Bangkok--lelah atas kekuasaan konservatif militer yang banyak ikut campur di kehidupan sehari-hari warga Thailand sementara kesenjangan sosial terus melebar.

Prayut, yang mendapat dukungan dari elite pendukung kerajaan Bangkok, mengatakan dirinya terpaksa merebut kekuasaan untuk memulihkan politik pedas Thailand dan memulai kembali perekonomian yang dirundung korupsi serta protes.

Yingluck dan Thaksin bersaudara, juga para sekutunya, semua memenangkan pemilu Thailand sejak 2011.

Namun, pemerintah dihantam dua kudeta dan proses hukum tanpa akhir terhadap Yingluck dan Thaksin. Keduanya kini telah melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari hukuman penjara.

Prayut selama ini melarang perkumpulan politik lima orang atau lebih, dan membungkam kritik dengan hukum serta pengawasan ketat terhadap para pegiat terkemuka.

Dalam rentang empat tahun ini, dewan nasional yang dibentuk junta menandatangani konstitusi baru yang mengikat pemerintahan terpilih kelak pada rencana jangka 20 tahun.

Konstitusi juga menciptakan kamar atas parlemen dan proses pengecekan lain pada pemerintahan sipil yang akan datang. Para analis menilai langkah itu merupakan serangan terang-terangan pada basis politik Shinawatra.

Prayut selama ini disibukkan merebut dukungan dari para pendukung Shinawatra di timur laut Thailand.

Masih belum jelas seberapa besar kesetiaan masyarakat terhadap partai keluarga Shinawatra, Pheu Thai, sementara Thaksin dan Yingluck terasing di luar negeri.





Credit  cnnindonesia.com