Beijing ingin "enyahkan intervensi" asing di Laut China Selatan

 

FOTO Dokumenteasi - Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang dan Penasehat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi (kanan) mengikuti upacara penyambutan di Balai Agung Rakyat di Beijing, Tiongkok, Kamis (18/8). (ANTARA FOTO/REUTERS/Jason Lee/djo/16)

 

Beijing (CB) - Beijing ingin bekerja sama dengan ASEAN untuk "mengenyahkan intervensi" asing dalam sengketa Laut China Selatan, kata Perdana Menteri China, Li Keqiang, pada pertemuan puncak regional di ibu kota Laos, Vientiane.

Sejumlah pejabat mengatakan, perundingan antara pemimpin negara-negara anggota ASEAN dengan Li berjalan lancar.

Tidak ada pihak yang menyinggung keputusan Mahkamah Permanen Arbitrase Internasional, di Den Haag, yang menyatakan klaim kepemilikan China di Laut China Selatan tidak berdasar.

Beijing sejak bertahun lalu secara sepihak mengklaim hampir seluruh kawasan Laut China Selatan, jalur perdagangan dunia yang penting dengan nilai lebih dari 5 triliun dolar Amerika Serikat setiap tahun. China bersengketa dengan Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei.

Pada sisi lain, ketergantungan secara ekonomi beberapa negara ASEAN pada kekuatan ekonomi China juga menjadi latar penting hegemoni China di kawasan ini.

Dalam pernyataan tertulis pada Rabu oleh Kementerian Luar Negeri China, Li menyatakan, China siap bekerja sama dengan ASEAN "mengenyahkan intervensi dan menangani persoalan Laut China Selatan secara benar."

mLi tidak menjelaskan lebih jauh apa yang dia maksud sebagai "intervensi" itu. Namun kata-kata itu umumnya digunakan para pemimpin China untuk merujuk pada negara-negara di luar kawasan yang tidak punya keterlibatan langsung dengan sengketa.

Menurut Li, dengan upaya bersama antara China dengan ASEAN, situasi di Laut China Selatan kini mulai menunjukkan arah yang positif.

Perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan berhubungan langsung dengan pembangunan dan kekayaan negara-negara di kawasan, kata dia.

Namun pada sisi lain, tindakan China yang semakin agresif di Laut China Selatan menimbulkan resiko destabilisasi di kawasan, kata sejumlah peneliti hukum laut internasional.

Beberapa jam sebelum pertemuan antara Li dengan pemimpin ASEAN, Kementerian Pertahanan Filipina merilis sejumlah foto dan peta yang menunjukkan peningkatan jumlah kapal China di dekat laut Beting Scarborough.

Li tidak menyebut sama sekali persoalan Beting Scarborough tersebut dalam pertemuan dengan ASEAN.

China yang juga penandatangan UNCLOS 1982 menolak mentah-mentah keputusan sidang Mahkamah Permanen Arbitrase Internasional atas kepemilikan Beting Scarborough, yang memenangi gugatan Filipina.

Sebaliknya, China justru menambah kekuatan militer, sipil, ekonomi, dan politiknya agar klaim sepihak mereka di Laut China Selatan makin kokoh.




Credit  ANTARA News