Presiden Tiongkok, Xi Jinping. (Reuters Photo)
Brussels, CB --Otoritas Uni Eropa secara tegas mengkritik kebijakan pemerintah Tiongkok menyusul terbitnya aturan baru yang mewajibkan seluruh perusahaan teknologi informasi untuk mendaftarkan nama, data-data rahasia, serta resiko bisnis perusahaan atas dasar keamanan di bidang keuangan dan perdagangan.
Komisi Uni Eropa menyatakan, aturan yang digulirkan sejak akhir tahun lalu itu dinilai jauh melampaui standar keamanan negara lain di seluruh dunia. Ini mengingat penerapan aturan cyber tersebut akan berdampak pada menurunnya iklim persaingan bisnis yang terjadi saat ini.
"Mereka menganggap bahwa hanya teknologi informasi yang dianggap aman, yang bisa dikembangkan dan dipakai di China. Penerapan konsep yang ditujukan untuk 'keamanan nasional' ini sudah jauh melampaui praktek internasional pada umumnya," ujar salah satu Komisi Eksekutif Uni Eropa yang dikutip dari Reuters, Kamis (19/3).
Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, beberapa waktu lalu regulator perbankan Tiongkok telah mengadopsi standar dan produk teknologi informasi terbaru dalam rangka meningkatkan keamanan dan pengendalian di sektor keuangan. Atas dasar ini, pemerintahan yang dipimpin oleh Xi Jinping itu pun mendesak semua perusahaan yang memiliki lini bisnis teknologi informasi dan belum dikembangkan di Tiongkok harus mendaftarkan nama berikut menempatkan data-data rahasia mengenai resiko bisnis, dan email dienkripsi perusahaan di negaranya.
Akan tetapi, banyak negara di Eropa, Amerika Serikat hingga Jepang secara tegas menolak aturan cyber baru Tiongkok. Pasalnya, penerapan aturan tadi diyakini akan menutup peluang investasi bagi banyak perusahaan TI asing di pasar perbankan Cina.
"Kami juga menentang aturan (kewajiban) untuk meminta kode sumber, backdoors
dan lokalisasi kekayaan intelektual oleh pemerintah China,"
ungkap Christian Borggreen, anggota kelompok lobi Asosiasi Industri
Teknologi komputer & Komunikasi yang didalamnya termasuk Google dan
Microsoft.
Sebelumnya, dalam pertemuannya bilateralnya Presiden Amerika Serikat Barrack Obama diketahui sempat membahas kebijakan cyber ini bersama Xi Jinping. Untuk menindaklanjuti pembahasan tersebut, pejabat senior departemen perdagangan AS dan Uni Eropa pun kembali melakukan pembicaraan dengan para pejabat China dalam kunjungan ke Beijing pekan lalu."Uni Eropa prihatin dengan kurangnya transparansi dalam pengembangan langkah-langkah dari penerbitan aturan karena dapat berdampak besar pada perusahaan-perusahaan eropa," cetus Daniel Rosario Juru Bicara Departemen Perdagangan Uni Eropa.
Sebelumnya, dalam pertemuannya bilateralnya Presiden Amerika Serikat Barrack Obama diketahui sempat membahas kebijakan cyber ini bersama Xi Jinping. Untuk menindaklanjuti pembahasan tersebut, pejabat senior departemen perdagangan AS dan Uni Eropa pun kembali melakukan pembicaraan dengan para pejabat China dalam kunjungan ke Beijing pekan lalu."Uni Eropa prihatin dengan kurangnya transparansi dalam pengembangan langkah-langkah dari penerbitan aturan karena dapat berdampak besar pada perusahaan-perusahaan eropa," cetus Daniel Rosario Juru Bicara Departemen Perdagangan Uni Eropa.
Credit CNN Indonesia
