Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) memimpin rapat terbatas bidang pertahanan dan keamanan di Kantor Kepresidenan Jakarta kemarin. Rapat membahas organisasi dan modernisasi TNI-Polri serta anggaran pertahanan dan peningkatan
Selain itu dalam penyegaran organisasi itu TNI juga akan membuat tiga komando operasi baru di bawah tiap matra TNI. Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengungkapkan untuk TNI Angkatan Laut, armada yang akan dikembangkan antara lain untuk wilayah Armada Timur, Tengah, dan Barat. Begitu juga Panglima Komando Operasi (Pangko Ops) 1, 2, dan 3 di bawah TNI Angkatan Udara.
Selain itu dilakukan pula pengembangan organisasi di Divisi Kostrad menjadi Divisi 1, 2, dan 3. Menurut Moeldoko, pertimbangan dilakukannya reorganisasi di tubuh TNI sangat penting mengingat organisasi itu harus bersifat dinamis. “Pasti diharapkan dengan perkembangan lingkungan strategik yang kedua dihadapkan dengan kebutuhan untuk melakukan tindakan,” ujar Moeldoko seusai mengikuti rapat terbatas di Kantor Kepresidenan Jakarta.
Alasan ketiga, lanjut Moeldoko, adalah menyadari aspek manajemen dan kendali. Faktor kontrol dan kendali menurutnya juga menjadi hal utama. “Keempat, bagaimana dengan anggaran. Kalau anggaran sudah bagus ya kita sesuaikan,” jelasnya.
Dia mencontohkan penyesuaian anggaran dilakukan seperti dibentuknya Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Presiden Jokowi menurut Moeldoko telah menyetujui adanya Kogabwilhan secara internal. “Mungkin Kogabwilhan satu dulu kita bentuk, baru berikutnya dilanjutkan dengan Kogabwilhan dua dan tiga,” tandasnya.
Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla siang kemarin menggelar rapat terbatas yang membahas organisasi dan organisasi TNI-Polri. Hadir dalam rapat tersebut antara lain Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, dan Wakapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti.
Sebelum dilangsungkannya rapat terbatas, Presiden terlebih dahulu mengundang Panglima TNI bersama jajaran panglima tinggi (pati) Mabes TNI makan siang bersama di Istana Negara. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan, dalam acara makan siang tersebut Presiden dan pati TNI membicarakan masalah anggaran pertahanan yang akan meningkat di tahun 2017.
“Anggaran pertahanan akan meningkat dari Rp102 triliun mungkin (bisa) mencapai Rp200 triliun di tahun 2017. Itu kalau pertumbuhan ekonomi mencapai 7% atau persiapan ke arah sana,” ujarnya.
Terkait dengan rencana pembentukan wakil panglima TNI, Moeldoko menjelaskan bahwa wakil panglima sebelumnya pernah dilaksanakan di tubuh TNI. Menurutnya TNI merupakan organisasi yang bersifat pembinaan sehingga diharapkan wakil panglima TNI bisa menggantikan panglima TNI dalam kegiatan tertentu. “Jadi kalau panglima tidak ada, wakil panglima bisa act sebagai panglima TNI. Kalau kasum fungsinya hanya sebagai koordinator staf,” tambahnya.
Sementara itu Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, rencana reorganisasi TNI ini sudah ada sejak masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Jokowi menurut Andi meminta Panglima TNI untuk segera membuat kajian dan mempersiapkan regulasi tentang usulan wakil panglima TNI. Andi menjelaskan fungsi dari wakil panglima TNI adalah untuk melengkapi fungsi komando.
“Yang sekarang ada hanyalah Kepala Staf Umum (Kasum), tidak ada fungsi komando yang menggantikan panglima TNI. Presiden memberikan arahan (reorganisasi TNI) harus selesai, tuntas, pemantapan organisasinya lima tahun sampai 2019,” tambahnya.
Credit SINDOnews
