Penggemar kereta api menyambut kereta cepat
kali pertama dari Hokuriku "shinkansen", atau kereta peluru, di stasiun
Kanazawa, Ishikawa, Jepang, 14 Maret 2015. Jepang meluncurkan layanan
kereta peluru baru yang menghubungkan Tokyo dengan wilayah tengah di
wilayah pesisir Jepang. (Jiji Press/AFP/Getty Images)
CB,
Jakarta - Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan proposal Jepang
soal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung paling baik. Hari ini utusan
Jepang, Hiroto Izumi, menemui Presiden Joko Widodo. "Mereka datang
dengan proposal yang cukup teknis, jauh lebih baik daripada
proposal-proposal yang kita terima sebelumnya," ujar Sofyan di Istana
Negara, Jumat, 10 Juli 2015.
Sofyan mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi yang adil
berdasarkan kepantasan. Sehingga, nanti pemenangnnya telah berdasarkan
hasil evaluasi yang matang. Selain Jepang, pemerintah juga masih
menunggu penawaran dari Tiongkok untuk bekerja sama mengerjakan proyek
ini.
Investor Jepang sebelumnya telah melakukan studi kelayakan proyek
rel kereta api cepat serupa "Shinkansen". Mereka mengusulkan agar
pemerintah Indonesia membentuk BUMN khusus operator moda transportasi
mutakhir tersebut.
Di Jakarta, Shinkansen akan bermula di kawasan
Dukuh Atas, Jakarta Pusat dengan rel kereta api yang dibangun di bawah
tanah. Dengan kereta api ini, waktu tempuh Jakarta-Bandung hanya 34
menit, dan Jakarta-Surabaya 2,5 jam.
Rencananya rute kereta api
cepat ini akan melewati Cirebon juga agar sarana perhubungan dapat
terintegrasi dengan Bandara Kertajati yang sedang dibangun di
Majalengka.
Total investasi yang dibutuhkan untuk proyek ini,
dari studi kelayakan Jepang, sebesar Rp60 triliun. Dari skema yang
ditawarkan Jepang, pemerintah juga diminta menanggung investasi sebesar
16 persen, selain BUMN pelaksana kereta api cepat sebesar 74 persen dan
swasta 10 persen.
Credit
TEMPO.CO
Jokowi Ingin Kereta Cepat Shinkansen Dimulai Tahun Ini
Kereta Baru Hokuriku "shinkansen", atau kereta
peluru, menuju Tokyo dari stasiun Kanazawa di Ishikawa, 14 Maret 2015.
(Jiji Press/AFP/Getty Images)
CB,
Jakarta - Kepala Staf
Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa proyek kereta cepat
Shinkansen ditargetkan bisa terealisasi tahun ini. Presiden Joko Widodo
saat ini terus melakukan pendalaman dua proposal penawaran baik dari
investor Jepang maupun Cina.
Bahkan, untuk melakukan penilaian
atas kedua proposal pemerintah akan menunjuk konsultan. "Pokoknya
penilaian akan dibuat seadil mungkin," kata Luhut usai mendampingi
Jokowi bertemu dengan utusan khusus perdana menteri Jepang Shinzo Abe,
Hiroto Izumi di kantor presiden, Jakarta, Jumat 10 Juli 2015. Konsultan
penilaian nantinya akan ditunjuk langsung Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian.
Selain diharapkan mampu menjadi alternatif
solusi untuk transportasi di Jakarta, proses pembangunan Shinkansen
diyakini bisa menyerap menyerap tenaga kerja. "Biaya pembangunannya kan
sampai Rp 60 triliun, itu bagus untuk menciptakan lapangan kerja," kata
Luhut.
Hari ini Hiroto Izumi menemui Presiden Joko Widodo untuk
menyampaikan proposal tentang kereta cepat Shinkansen. Selain
didampingi oleh Luhut, selama 20 menit bertemu, Jokowi juga ditemani
oleh Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Sofyan Djalil, serta Wakil Menteri Luar Negeri A. M
Fachir.
Investor Jepang sebelumnya telah melakukan studi
kelayakan proyek rel kereta api cepat serupa "Shinkansen". Mereka
mengusulkan agar pemerintah Indonesia membentuk BUMN khusus operator
moda transportasi mutakhir tersebut.
Di Jakarta, Shinkansen akan
bermula di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat dengan rel kereta api yang
dibangun di bawah tanah. Dengan kereta api ini, waktu tempuh
Jakarta-Bandung hanya 34 menit, dan Jakarta-Surabaya 2,5 jam.
Rencananya
rute kereta api cepat ini akan melewati Cirebon juga agar sarana
perhubungan dapat terintegrasi dengan Bandara Kertajati yang sedang
dibangun di Majalengka.
Total investasi yang dibutuhkan untuk
proyek ini, dari studi kelayakan Jepang, sebesar Rp60 triliun. Dari
skema yang ditawarkan Jepang, pemerintah juga diminta menanggung
investasi sebesar 16 persen, selain BUMN pelaksana kereta api cepat
sebesar 74 persen dan swasta 10 persen.
Selain Jepang, pemerintah juga masih menunggu penawaran dari Tiongkok untuk bekerja sama mengerjakan proyek ini.
Credit
TEMPO.CO