PM Scott Morrison akan menjelaskan rencana
pemindahan kedutaan besar Australia untuk Israel ke Yerusalem saat
bertemu Presiden Joko Widodo di sela KTT ASEAN. (AAP/Mick Tsikas/via
Reuters)
"Saya akan memberi tahu beliau (Jokowi) bahwa kami masih mempertimbangkan isu ini dalam pemerintah, dan isu tersebut tengah dipertimbangkan secara internal, dan kami akan terus melanjutkan dengan hormat," ucap Morrison kepada Sky News pada Senin (12/11).
Meski berkeras mempertimbangkan rencana relokasi kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem, Morrison menuturkan Australia tetap mendukung "100 persen" solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Israel dan Palestina.
Dikutip The Guardian, Morrison juga akan mengutarakan kembali komitmen itu dalam pertemuannya dengan Jokowi nanti.
Morrison mengumumkan rencana relokasi kedutaan Australia untuk Israel ke Yerusalem sekitar pertengahan Oktober lalu.
Ia menyatakan gagasan itu muncul lantaran dia menganggap proses perdamaian antara Israel dan Palestina tak kunjung selesai.
Jika terjadi, langkah tersebut secara politik menunjukkan Australia mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Langah kontroversial itu memicu kecaman Indonesia sebagai salah satu pendukung Palestina. Indonesia menilai pemindahan kedutaan untuk Israel ke Yerusalem bisa memperburuk peluang proses perdamaian Israel-Palestina.
Keputusan kontroversial Morrison pun dianggap batu ganjalan relasi antara Canberra dan Jakarta yang saat ini tengah berupaya merampungkan perjanjian perdagangan bebas senilai lebih dari US$11,4 miliar (Rp17,3 triliun).
Perjanjian yang tertuang dalam Kemitraan Ekonomi Komperhensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) itu telah digodok kedua negara selama lebih dari 1 dekade dan rencananya akan diteken Morrison bersama Jokowi akhir tahun ini.
Namun, rencana itu nampaknya akan mundur terutama setelah relasi kedua negara merenggang akibat rencana kontroversial Morrison tersebut.
Morrison pun tidak bisa menjawab kapan waktu jelas perjanjian itu bisa ditandatangani. Dia menyerahkan waktu penandatangan kepada Jokowi.
Ia juga menekankan bahwa perjanjian perdagangan kedua negara tidak boleh terpengaruh isu-isu lain.
"Tidak ada rencana penandatanganan dan saya tidak terganggu akan hal itu. Kesepakatan itu akan ditandatangani ketika kami berdua melakukan hal itu. Tidak perlu buru-buru dalam hal ini, tidak perlu buru-buru sama sekali," kata Morrison.
Credit cnnindonesia.com
