CUPUMA: Februari 2018

Rabu, 28 Februari 2018

Pengadilan Czech Bebaskan Pemimpin Kurdi, Turki Kecewa Berat

Salih Muslm, eks pemimpin Kurdi, bertemu Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk membicarakan masalah krisis Suriah. [http://en.hawarnews.com]

CB, Jakarta - Pengadilan Czech pada Selasa, 27 Februari 2018 memerintahkan pembebasan seorang pemimpin Kurdi, Saleh Muslim, yang pada akhir pekan lalu ditahan di Praha atas permintaan Turki. Hubungan diplomatik Turki dan Republik Czech langsung merenggang setelah Republik Czech menolak memperpanjang masa tahanan Muslim dan membebaskannya.
“Pengadilan memerintahkan Mr. Muslim agar dibebaskan,” kata Marketa Puci, juru bicara Pengadilan Kota Praha, seperti dikutip dari Reuters.

Salim Muslim, eks pemimpin Kurdi. Turki minta Ceko mengekstradisi Muslim untuk diadili. [EPA]

Dengan terbitnya putusan ini, pemerintah Turki bisa mengajukan permintaan ekstradisi dalam tempo 40 hari ke depan. Walau pun begitu, Muslim sudah diberikan kebebasan untuk meninggalkan Praha. Menjawab putusan pengadilan itu, Muslim mengatakan akan tetap tinggal di wilayah Uni Eropa dan akan bekerja sama terkait proses hukum lebih lanjut.
Proses evaluasi untuk sebuah permintaan ekstradisi di Republik Czech bisa memakan waktu berbulan-bulan dan meskipun pengadilan mengabulkan permintaan itu, putusan akhir ada pada Menteri Kehakiman Republik Czech .

Pemerintah Turki menuding Muslim, yang berkewarganegaraan Suriah telah melakukan pembunuhan dan mengganggu stabilitas Turki. Namun Muslim mengatakan tuduhan itu palsu. Dia pun terkejut dengan penahanannya di Czech, padahal sebelumnya dia sudah bepergian dengan bebas di Belgia, Jerman dan Perancis.
“Saya ini warga negara Suriah dan bukan warga negara Turki. Saya ini juga bukan politisi. Tidak ada seorang pun yang menanggapi tuntutan pemerintah Turki dengan serius dan saya tidak mengerti di Republik Czech ini mereka menanggapi permintaan pemerintah Turki dengan serius,” kata Muslim.
Dalam keterangannya, Muslim belum mengetahui hendak berlindung kemana setelah Republik Czech. Namun dia mengklaim sudah mengantongi izin untuk tinggal di Finlandia, yang juga anggota Uni Eropa.

Credit TEMPO.CO

Media Jerman, Rusia Siapkan Pengganti Assad di Suriah

Foto yang diambil dari tayangan TV kepresidenan Rusia ini menunjukkan Presiden Suriah, Bashar Assad menyambut Presiden Rusia, Vladimir Putin dengan pelukan hangat setibanya Putin di pangkalan udara Hemimeem di Suriah, 11 Desember 2017. Vladimir Putin menjadi pemimpin asing pertama yang menginjakan kaki di Suriah dalam 7 tahun terakhir. Presidential TV photo via AP

CB, Jakarta - Media Jerman, Spiegel, belum lama ini mengeluarkan berita yang isinya spekulasi bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin kemungkinan sedang mempersiapkan Jenderal Suheil Al-Hassan sebagai pengganti Presiden Suriah Bashar al-Assad untuk kompromi menyelesaikan kisruh di negeri itu.
Tulisan yang diterbikan pekan lalu tersebut, kutip Middle East Monitor, Al-Hassan adalah di antara pendukung rezim yang sangat baik dan ditakuti oleh para penentangnya. Menurut majalah Jerman tersebut, Angkatan Bersenjata Rusia yang mulai melakukan operasi militer di Suriah pada September 2015, bekerja saling bahu membahu dengan Al-Hassan.

Suheil al-Hassan. [http://totalwar-ar.wikia.com]

"Bahkan Rusia menghadiahi perwira tinggi ini dengan sejumlah medali pada Agustus 2017 sebagai tentara tempur jempolan," tulis Spiegel.
Spiegel mengatakan, Al-Assad yang tidak ragu membunuh siapapun yang menentangnya atau kepemimpinannya, tidak segan menghabisi Al-Hassan bila dianggap membahayakan pemerintahannya.

Presiden Rusia, Vladimir Putin saat menggelar pertemuan dengan Presiden Suriah Bashar Assad dalam kunjungannya di pangkalan udara Hemimeem di Suriah, 11 Desember 2017. Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via REUTERS
Pekan lalu, Middle East Monitor menulis, Al-Hassan muncul dalam siaran video dengan mengancam penduduk sipil Ghouta Timur, Suriah, yang terkepung. Dia mengatakan, akan menciptakan banyak neraka di sana.

Credit TEMPO.CO

Ini Cara Kerja Kelompok Rusia yang Dituding Intervensi Pilpres AS

CB, Texas - Sekitar dua pekan lalu, pemerintah Amerika Serikat lewat Kementerian Hukum, mengenakan dakwaan terhadap 13 orang asal Rusia dan sebuah perusahaan Internet Research Agency, yang juga berasal dari negara sama, terlibat melakukan intervensi atas pemilu Presiden AS 2016.
Dakwaan ini disusun oleh Robert Mueller, yang menjadi penasehat khusus Kementerian Hukum AS, untuk mengusut dugaan kolusi antara tim kampanye Trump dengan Rusia. Mueller adalah bekas kepala Biro Investigasi Federal (FBI), yang mengepalai lembaga itu saat terjadi serangan 11 September.

Menurut laporan CNN, yang mendapat penjelasan dari dokumen dakwaan Kementerian Hukum, kelompok asal Rusia ini bekerja layaknya sebuah perusahaan iklan canggih.
Tim ini memiliki unit grafis, yang bertugas membuat berbagai macam jenis gambar. Lalu Ada team search engine optimization, yang bertugas memaksimalkan konten buatan mereka muncul di jajaran atas hasil pencarian. Lalu ada tim informasi dan telekomunikasi serta tim bujet, yang mengatur pengeluaran pendanaan.

"Anggota tim juga melacak pergerakan unggahan konten yang mereka buat di sosial media untuk melihat dampaknya seperti: berapa banyak yang suka, komentar, dan penyebarannya," begitu dilansir CNN, Jumat, 16 Februari 2018. Mereka mengkaji ulang kerja mereka setiap saat sesuai target yang ditetapkan.
Menurut CNN, Internet Research Agency, yang berbasis di Rusia, merupakan entitas yang membuat berbagai macam akun palsu di Amerika dengan menyamar sebagai aktivis. Mereka mencuri identitas asli orang AS untuk mencoba mengacau sistem politiknya.
Berdasarkan dokumen dakwaan, CNN melaporkan upaya kelompok ini bisa menjangkau sekitar 126 juta orang AS dengan konten-konten yang mereka buat. Mereka memulainya sejak 2014 lalu mulai membuat berbagai macam akun palsu menyamar sebagai aktivis untuk menggiring opini publik.
Bujet kelompok ini mencapai sekitar US$1,25 juta atau sekitar Rp17 miliar. Mereka bergerak di sejumlah jejaring sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dan Tumblr. Mereka membuat akun Facebook seperti Secured Borders, Blacktivist, dan Army of Jesus.
Kelompok ini juga mengirim tim investigasi ke AS pada 2014 untuk mengumpulkan berbagai informasi dengan menyamarkan tujuan perjalanannya.
"Pada Februari 2016, para pegawai IRA diperintahkan untuk mengkritik Hillary Clinton dan semua kandidat kecuali Bernie Sanders dan Donald Trump," begitu bunyi dakwaan itu.
Dalam salah satu aksinya, kelompok IRA ini mengorganisasi dan mempromosikan dua acara berbeda di hari yang sama yaitu Houston, Texas, untuk menimbulkan percekcokan.
Pegawai IRA membuat laman "Heart of Texas", yang mendorong pemisahan Texas dengan slogan "Hentikan Islamisasi di Texas". Isinya memprotes pembangunan sebuah Islamic Center pada 21 Mei 2016.
Lalu IRA juga membuat laman berbeda yang berlawanan yaitu 'United Muslims of America", yang mempromosikan agenda "Selamatkan Ilmu Pengetahuan Islam". Kedua acara digelar bersamaan.
IRA juga membuat laman Instagram "Woke Blacks", yang bertujuan menekan munculnya pemilih Amerika Afrika dan Musim agar tidak memilih pada Pilpres karena diduga mendukung Hillary.
Setelah pemilihan Pilpres 2016 kelar, masih menurut dokumen Kementerian Hukum, IRA menggunakan laman IG itu untuk mempromosikan terpilihnya Donald Trump. Mereka melakukan berbagai operasi lainnya hingga memasuki 2017.
IRA asal Rusia juga diduga membuat kelompok "Black Fist", yang melatih bela diri bagi warga Afrika Amerika. CNN menemukan kelompok ini menyewa dua pelatih yang dibayar menggunakan PayPal dan Google Wallet senilai US$320 atau sekitar Rp4,5 juta per bulan dari Januari hingga Mei. Dua orang pelatih ini mengaku tidak tahu jika mereka sebenarnya dibayar kelompok asal Rusia itu.
Proses investigasi oleh Mueller ini masih terus berlangsung hingga saat ini. Setelah mengumumkan dakwaan terhadap 13 orang Rusia san satu entitas, Mueller dikabarkan akan memeriksa Presiden AS, Donald Trump, untuk dimintai keterangan soal adanya dugaan intervensi Rusia untuk memenangkan dirinya.
Trump, yang awalnya enggan untuk diperiksa Mueller, belakangan mengaku bersedia untuk bertemu dan dimintai keterangan. Sebagian kalangan mengatakan kecil kemungkinannya Trump bakal terkena delik pidana dalam kasus ini apalagi sampai dilengserkan.

Credit TEMPO.CO

Intelijen AS Imbau Warganya Tidak Pakai Ponsel Huawei dan ZTT

Pusat data Utah dibangun untuk mendukung Comprehensive National Cybersecurity Initiative (CNCI) pemerintah Amerika Serikat. Komplek ini membutuhkan pasokan listrik sebesar 65 megawatt, sama dengan kebutuhan listri 33 ribu rumah. George Frey/Getty Images

CB, Jakarta - Direktur dari 6 badan intelijen utama Amerika Serikat mengimbau warga AS untuk tidak menggunakan produk atau layanan ponsel pintar dari perusahaan Cina, Huawei dan ZTT. Imbauan ini menyusul dugaan ponsel pintar produk perusahaan teknologi Cina itu memiliki perangkat yang mampu mencuri informasi tanpa terdeteksi.
Direktur Federal Bureau of Investigation (FBI) Christopher Wray, Direktur Intelijen Pusat (CIA) Mike Pompeo, Direktur Intelijen Nasional (DNI) Dan Coats, Direktur Intelijen Pertahanan Robert Ashley, Direktur National Security Agency (NSA) Michael Rogers, dan National Direktur Badan Intelijen Geospasial Robert Cardillo, memberikan penjelasan soal ponsel Cina itu dalam rapat dengan Komite Intelijen Senat tentang "Ancaman Sedunia" di Capitol Hill, Washington, AS, pada 13 Februari 2018.

Dan, baru-baru ini keenamnya kembali menegaskan saran tersebut bahwa baik produk Huawei maupun ZTT tidak boleh digunakan oleh pekerja sektor publik dan siapa pun yang bekerja untuk, atau atas nama, lembaga negara. Bahkan keenamnya menyatakan tidak akan merekomendasikan kepada warga AS yang bekerja di sektor swasta untuk menggunakan produk tersebut.

"Ini adalah tantangan yang saya pikir akan terus meningkat. Anda perlu keras pada perusahaan seperti ini, "kata Kepala NSA, Michael Rogers, seperti dilansir Asia Correspondent pada 26 Februari 2018.

Direktur FBI Chris Wray menambahkan: "Kami sangat prihatin dengan resiko mengizinkan setiap perusahaan atau entitas yang terikat pada pemerintah asing yang tidak memiliki nilai saham untuk mendapatkan posisi berkuasa di dalam jaringan telekomunikasi kami."
Wray menambahkan, baik Huawei dan ZTT menyediakan perangkat untuk memodifikasi atau mencuri informasi.
Menanggapi klaim tersebut, Huawei mengatakan pemerintah AS saat ini berusaha untuk menghambat bisnis Huawei di pasarnya.

"Huawei dipercaya oleh pemerintah dan pelanggan di 170 negara di seluruh dunia dan tidak memiliki resiko cybersecurity yang lebih besar daripada vendor ICT manapun," demikian pernyataan Huawei.
Seperti banyak perusahaan Cina, Huawei telah membidik pasar luar negeri termasuk AS. Salah satu ponsel andalan Huawei, seperti Mate 10 Pro baru-baru ini dirilis di Las Vegas. Produk ini dianggap akan menjadi saingan berat iPhone Apple dan Google Pixel, tapi dengan harga yang lebih murah. Huawei Mate 10 Pro memiliki layar 6 inci dan dikirimkan dengan chip kecerdasan buatan Huawei yang disebut Kirin 970.

Credit TEMPO.CO

Hun Sen ingin Kamboja Punya Satu Partai seperti Cina?

Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen. AP Photo

CB, Phnom Penh - Setelah menyapu bersih kursi pada pemilu legislatif 25 Februari 2018 kemarin, Partai Rakyat Kamboja (CPP), yang diketuai Perdana Menteri Hun Sen, mencoba meyakinkan masyarakat soal keuntungan satu partai berkuasa dan mayoritas. CPP menceritakan kesuksesan Cina sebagai contohnya.
Juru bicara CPP yang baru, Sok Eysan, seperti dilansir dari Phnompenhpost pada Selasa, 27 Februari 2018, mengatakan hasil pemilu legislatif yang dimenangkan CPP tidak perlu diragukan. Kemenangan ini sebaliknya akan membuat CPP lebih mudah menciptakan stabilitas.
“Kita pernah melihat dua partai di Dewan Nasional dan apa yang bisa kita ambil manfaat dari dua partai di Dewan Nasional itu?,” kata Eysan.

Surat kabar bergambar Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen. REUTERS
Pemilu pada akhir pekan lalu itu, yang diikuti oleh empat partai, dimenangkan CPP, yang diketuai oleh Perdana Menteri Hun Sen. CPP mendapat 58 kursi dari total 62 kursi yang diperebutkan. Dengan raihan ini, maka CPP hampir dipastikan mengendalikan banyak sektor di Kamboja dan meningkatkan jumlah kursi di Dewan Nasional.
Sebelumnya pada Senin, 26 Februari 2018, Eysan mengatakan sebuah tindakan yang sangat keliru untuk tidak menghormati CPP. Dia beralasan memiliki satu partai, yang mendominasi dua majelis di parlemen, akan lebih mudah menghapuskan segala bentuk tantangan legislatif. Dia pun membandingkan Cina yang perekonomian maju pesat di bawah kepemimpinan satu partai.
“Cina itu populasinya terbanyak di dunia dan bagaimana kita bisa mengatakan mereka (pemerintah) otoriter? Negara itu bahkan sekarang menjadi negara dengan perekonomian terbesar,” kata Eysan.

Dia pun membandingkan Cina dengan Amerika Serikat, yang memiliki dua partai besar, yakni partai Republik dan partai Demokrat. Dia menyoroti jalan buntu yang dihadapi Kongres Amerika Serikat dan Presiden Donald Trump atas undang-undang anggaran pengeluaran.

Credit TEMPO.CO

Kim Jong Un ke Luar Negeri Pakai Paspor Palsu

Kim Jong un

Foto: EPA/KCNA

Kim Jong Un menggunakan nama Josef Pwag

CB, PRAHA -- Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-Un disebut telah menggunakan paspor atas negara Brasil yang diperoleh secara ilegal untuk mengajukan visa ke negara-negara Barat sejak 1990 lalu. Hal ini diungkapkan oleh sumber layanan kemanan Eropa.

Dari infromasi itu, disebutkan bahwa ada dua fotokopi paspor Brasil yang diyakini telah digunakan oleh Kim Jong-un dan ayahnya, Kim Jong-Il. Paspor itu dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Brasil di Praha, Ceko pada 1996.

Kementerian Luar Negeri Brasil saat ini mengatakan tengah menyelidiki kasus itu. Sementara, Kementrian Kehakiman di negara Amerika Latin itu menolak untuk berkomentar. Demikian dengan Kedutaan Besar Korut yang juga tidak menjawab panggilan untuk konfirmasi kasus ini.

Menurut dokumen yang diberika layanan keamanan Eropa, Kim Jong-un terlah bepergian ke luar negeri, khususnya ke negara-negara Barat dengan menggunakan nama Josef Pwag. Ia disebut lahir di Sau Paulo pada 1983.

Sementara, sang ayah Kim Jong-IL menggunakan nama Ijong Tchoi. Sebelum diperkenalkannya tindakan keamanan digital, paspor Brasil populer di pasar gelap global karena keragaman etnis dan netralitas negara Amerika Latin.

Credit republika.co.id

Konferensi UNRWA akan Digelar di Italia

UNRWA

Foto: www.prc.org.uk

UNRWA meminta negara-negara di dunia menyisihkan bantuan untuk Palestina.

CB, BRUSSELS -- Sebuah konferensi donor akan digelar pada Maret di Roma, Italia, guna membahas bantuan terhadap Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Konferensi yang diinisiasi Swedia, Yordania, dan Mesir ini akan dihadiri Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini.

Wakil Duta Besar Swedia Carl Skau mengatakan, konferensi ini digelar dengan maksud meminta negara-negara menyisihkan dana bantuan untuk UNRWA.

"Apa yang kita butuhkan adalah agar UNRWA dapat mempertahankan layanannya. Ini bukan hanya perintah kemanusiaan, tapi juga penting bagi stabilitas wilayah yang lebih luas," kata Skau, seperti dikutip laman Al Araby, Selasa (27/2).

Skau mengatakan, saat ini UNRWA menghadapi krisis yang cukup serius akibat pemotongan dana bantuan oleh Amerika Serikat (AS) pada Januari lalu.

AS mengatakan, mereka hanya akan memberi dana bantuan sebesar 60 juta dolar kepada UNRWA. Jumlah ini menyusut jauh dibandingkan kontribusi tahunan sebesar 350 juta dolar yang sebelumnya diberikan AS kepada badan anggaran PBB.

Kendati demikian, Skau mengatakan, konferensi di Roma pada Maret mendatang tetap dikoordinasikan dengan AS. "Penyelenggara konferensi berkoordinasi erat dengan AS yang mendukung upaya ini," ujarnya.

AS merupakan donor tunggal terbesar untuk UNRWA yang menyediakan layanan dan fasilitas bagi 5,3 juta pengungsi Palestina di Yordania, Lebanon, dan Suriah. Pemotongan dana bantuan pada Januari lalu dinilai merupakan bentuk tekanan AS terhadap Otoritas Palestina.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Bombardir Irak dan Suriah 4 Tahun, Inggris Habiskan Rp33,4 Triliun

LONDON - Inggris telah menghabiskan 1,75 miliar poundsterling (Rp33,4 triliun) untuk serangan udara dan pesawat tak berawak di Irak dan Suriah selama empat tahun terakhir. Aksi bombardir oleh Inggris itu bagian dari perang bersama koalisi pimpinan Amerika Serikat terhadap ISIS.

Data keuangan itu dilansir kelompok Drone Wars berdasarkan data yang diperoleh melalui permintaan Freedom of Information.

Sejak Agustus 2014, pesawat Tornado, Typhoon dan Reaper dari Angkatan Udara Kerajaan Inggris (RAF) telah menghabiskan total 42.000 jam atau hampir lima tahun di udara.

Menurut data kelompok tersebut, untuk operasi penerbangan pesawat-pesawat itu saja memakan biaya dari pembayar pajak sekitar 1,5 miliar poundsterling.

Drone Wars memperkirakan biaya 80.000 poundsterling dihabiskan untuk merawat pesawat tempur multirole Typhoon selama 60 menit, dan biaya per jam dari operasi pesawat Tornado dan Reaper masing-masing mencapai 35.000 poundsterling dan 3,500 poundsterling.

Biaya lainnya juga mencakup bahan bakar, biaya kru dan lain-lain yang estimasinya belum dihitung secara resmi.

Biaya amunisi yang ditembakkan oleh pesawat tempur Inggris dan pesawat tak berawak selama Operation Shader—nama kode operasi militer Inggris di Irak dan Suriah—telah mencapai 268 juta poundsterling.

Pilot Inggris telah melakukan 1.700 serangan udara di Suriah dan Irak dalam tiga setengah tahun terakhir dan menjatuhkan 3.545 bom dan rudal.

GPS dual mode Paveway IV dan bom yang dipandu laser telah menjadi senjata yang paling banyak digunakan, yakni 2.329 unit yang masing-masing dihargai 70.000 poundsterling.

Senjata termahal yang digunakan sebagai bagian dari kampanye perang melawan ISIS adalah rudal jelajah Storm Shadow. Biaya per unitnya 800.000 poundsterling. Ada delapan peluncuran rudal jelajah itu sehingga biayanya mencapai sekitar 6,4 juta poundsterling.

Drone Wars menunjukkan bahwa laporan mereka hanya mencakup serangan udara.”Keseluruhan biaya operasi militer Inggris di Irak dan Suriah akan jauh lebih tinggi,” kata kelompok itu dalam laporannya.

Kelompok tersebut berpendapat bahwa biaya bersih Operation Shader yang diberikan oleh pemerintah pada tahun lalu tidak mencakup semua biaya.

Pada bulan Oktober, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan bahwa total biaya operasi bersih terhadap Daesh (ISIS) di Irak dan Suriah adalah 779 juta poundsterling. Biaya itu mencakup tunjangan operasional, akomodasi dan dukungan makan untuk ribuan personel yang telah melayani pada Operation Shader, serta biaya yang terkait dengan operasi udara termasuk amunisi dengan bahan bakar dan senjata presisi.

Credit sindonews.com

Hadapi AS, China Atur Posisi Diplomasi Tertinggi

Ilustrasi bendera China mengapit bendera Amerika Serikat. (Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Jakarta, CB -- China dilaporkan bakal mengumumkan pergantian para diplomat tertingginya dalam rapat tahunan parlemen, Maret ini, berupaya menghadapi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dianggap semakin curiga terhadap Beijing.

Sejumlah sumber, termasuk diplomat asing, mengatakan kepada Reuters bahwa Wang Qishan yang merupakan orang dekat Presiden Xi Jinping akan ditunjuk jadi wakil presiden yang berfokus pada hubungan dengan Washington. Dia akan bertanggung jawab langsung kepada Xi.

Menteri Luar Negeri saat ini, Wang Yi, kemungkinan bakal ditunjuk jadi penasihat negara, menggantikan diplomat tertinggi Yang Jiechi yang dipromosikan ke politburo beranggota 25 orang Partai Komunis, kata para sumber.

Bertanggung jawab kepada Kabinet, para penasihat negara adalah orang-orang yang lebih senior daripada menteri yang ditugaskan dengan fokus yang sama.

Menurut para sumber, di jabatan barunya, Wang Yi diperbolehkan melanjutkan peran yang kini diemban sebagai menlu.

Kemungkinan lain yang diungkap para sumber adalah Song Tao, kepala departemen hubungan internasional Partai Komunis yang juga dekat dengan Xi, bisa ditunjuk jadi menlu. Song adalah diplomat karir yang pernah bertugas di India dan Filipina dan fasih berbahasa Inggris, kata sejumlah diplomat yang pernah menemuinya.

Bergabung dengan politburo pada Oktober, Yang bisa ditunjuk sebagai wakil perdana menteri yang bertanggung jawab dalam hubungan luar negeri, atau wakil kepala parlemen China yang bisa berhubungan langsung dengan Kongres AS, kata para sumber.

Secara efektif, Wang Qishan akan jadi diplomat paling senior China, diikuti Yang dan Wang Yi.

"Akan ada tiga diplomat tertinggi," kata seorang sumber kepada Reuters, merujuk tiga pejabat itu. "Amerika Serikat akan jadi fokus."

Para sumber memperingatkan bahwa perubahan di menit-menit terakhir masih mungkin terjadi dan posisi-posisi itu tidak akan difinalisasi hingga parlemen menjelang sidang tahunannya, sekitar pertengahan Maret.

Semua sumber berbicara secara anonim, baik karena tidak diizinkan bicara kepada wartawan asing maupun karena sensitivitas membahas penunjukan personel yang dianggap rahasia hingga resmi diumumkan.

Baik Departemen Organisasi Partai Komunis, pihak yang memimpin keputusan terkait personel, maupun Kantor Dewan Informasi Negara, yang merangkap sebagai juru bicara partai, merespons pertanyaan terkait penunjukan diplomat ini.

Credit cnnindonesia.com

RI Minta Penjelasan Australia Soal Penahanan Ratusan Anak-anak WNI

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan bahwa Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Canberra meminta penjelasan pemerintah Australia mengenai kabar adanya ratusan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di bawah umur yang ditahan di penjara Australia.

"KBRI Canberra telah meminta klarifikasi mengenai info tersebut kepada Pemerintah Federal Australia," kata Kemlu RI dalam sebuah pernyataan tertulis yang diterima Sindonews pada Selasa (27/2).

"Pada hari ini, diperoleh informasi dari Attourney General Department (yang mengurusi tahanan) bahwa tidak ada anak-anak WNI yang masih ditahan saat ini karena kasus penyelundupan manusia. Hanya ada dua WNI yang saat ini masih ditahan karena kasus penyelundupan manusia dan keduanya bukan anak-anak," sambungnya.

Kemlu RI menuturkan, kabar ini mungkin muncul karena adanya salah interpretasi terhadap pernyataan pengacara dari Ken Cush & Associates. Di mana mereka merujuk kepada 115 anak-anak WNI yang diprosekusi di Australia pada periode 2010-2012 karena tuduhan keterlibatan pada kasus penyelundupan manusia.

Sebagaimana diketahui, kantor pengacara Ken Cush & Associates mengajukan gugatan kompensasi kepada Komisi HAM Australia atas nama 115 WNI tersebut, yang pada saat ditahan pada periode 2010-2012 masih berstatus anak-anak.

Credit sindonews.com

Presiden Terguling Korsel Park Geun-hye Dituntut 30 Tahun Penjara

SEOUL - Jaksa Korea Selatan (Korsel) pada hari Selasa (27/2/2018) menuntut hukuman penjara 30 tahun untuk mantan presiden Park Geun-hye. Parak digulingkan tahun lalu di tengah skandal suap yang mengguncang elite bisnis dan elite politik negara tersebut.

Park, 66, digulingkan parlemen pada bulan Maret tahun lalu dan diadili atas tuduhan terlibat penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan dan pemaksaan. Dia membantah melakukan kesalahan.

Tuntutan jaksa diajukan dua minggu setelah Choi Soon-sil, seorang teman lama Park yang berada di pusat skandal tersebut, dihukum penjara selama 20 tahun karena menerima suap dari “chaebol” atau konglomerat, termasuk dari raksasa elektronik Samsung dan raksasa ritel Lotte.

Jaksa juga menuntut denda 118,5 miliar won untuk Park.

Pihak pengacara yang mewakili Park mengatakan bahwa dia meminta grasi. Alasannya, Park telah berusaha paling keras “siang dan malam” bekerja sebagai presiden.

Putusan hukum terhadap Park kemungkinan keluar pada April mendatang.

”(Park) membawa krisis nasional dengan membiarkan seseorang yang tidak pernah terlibat dalam pengelolaan negara menguasai negara ini,” kata seorang jaksa penuntut, seperti dikutip Reuters.

”Dia dan Choi mengambil puluhan miliar uang suap dan menyangkal tindakan kriminalnya dan menghalangi usaha untuk menegakkan kebenaran,” lanjut jaksa tersebut.

Di Korea Selatan, menerima suap bisa dihukum penjara seumur hidup.

Pengadilan juga menghukum Shin Dong-bin, pemimpin konglomerasi kelima terbesar di negara itu, Lotte Group, selama 2,6 tahun penjara dalam kasus yang sama.

Credit sindonews.com

Presiden Baru Afsel Rombak Kabinet, Copot Menteri Lawas

Presiden baru Afrika Selatan Cyril Ramaphosa merombak kabinet, menambah wajah baru dan mencopot sejumlah menteri sekutu eks Presiden Jacob Zuma, Senin (26/2). (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Jakarta, CB -- Presiden baru Afrika Selatan Cyril Ramaphosa merombak kabinet pada Senin (26/2). Ramaphosa menambah wajah-wajah baru serta mencopot beberapa menteri sekutu Jacob Zuma.

Zuma, mantan Presiden Afrika Selatan, diminta partainya sendiri, African National Congress (ANC), untuk mundur dua minggu lalu.

Ramaphosa menunjuk Nhlanhla Nene sebagai menteri keuangan. Dua tahun silam, Nene dipecat dari posisi yang sama saat revolusi partai berkuasa dimulai yang akhirnya menggulingkan Jacob Zuma.

Sembilan tahun kekuasaan Zuma diwarnai banyak tuduhan korupsi, salah arus ekonomi dan janji yang disengketakan. Zuma membantah telah melakukan kesalahan.

Ramaphosa, 65, mengusung jargo "Fajar Baru" setelah dilantik dan berjanji memerangi korupsi yang mengikis ekonomi industri Afrika.

Nene berusaha memperketat pengeluaran di masa jabatannya dulu sebagai menteri keuangan. Namun Nene dipecat Zuma pada Desember 2015 dan digantikan anggota parlemen tak terkenal, Des van Rooyen.

Empat hari kemudian, Zuma dipaksa memberhentikan Des van Rooyen setelah nilai Rand jatuh. Seorang mantan menteri keuangan dan teknokrat Pravin Gordhan diangkat mengisi posisi tersebut.

Gordhan yang juga dipecat Zuma Maret lalu itu ikut diangkat kembali masuk kabinet Ramaphosa.

Dia ditempatkan di departemen perusahaan publik utama yang menaungi sekitar 300 perusahaan milik negara.

Termasuk di dalamnya adalah Maskapai Afrika Selatan yang merugikan dan utilitas listrik Eskom yang kekurangan uang.

Gordhan yang populer dikalangan investor ini menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak 2009 hingga 2014. Lalu menjabat lagi dari 2015 sampai 2017.

Trik Penyeimbang
Ramaphosa berusaha agar kabinet tetap merepresentasikan berbagai faksi dari African National Congress (ANC) yang berkuasa. Beberapa menteri Zuma tetap ada tetapi diturunkan dari departemen pemerintahan utama.

Sepuluh menteri dipecat, sebagian besar sekutu utama Zuma.

Foto: REUTERS/Mike Hutchings
Afrika Selatan mengalami masalah kekeringan terutama di Cape Town.

"Dalam membuat perubahan ini, saya menyadari pentingnya menyeimbangkan kontinuitas dan stabilitas dengan kebutuhan pembaharuan, pemulihan ekonomi dan percepatan transformasi," kata Ramaphosa dalam sebuah pidato singkat.

Meski begitu, pemimpin oposisi resmi Mmusi Maimane mengatakan kabinet masih dipenuhi para menteri hasil kompromi. Dia menyebut pengangkatan Wakil Presiden ANC David Mabuza menjadi Wakil Presiden Afrika Selatan sebagai contoh.

"Kabinet baru Ramaphosa akan melayani ANC, bukan Afrika Selatan," kata Maimane, pemimpin partai Aliansi Demokratik.

Mabuza belum pernah menjabat sebagai menteri kabinet sebelumnya. Dia adalah sekutu dari Zuma dan mendapat tuduhan keterlibatan dalam korupsi pemberian tender. Mabuza membantah tuduhan tersebut.

"Keputusan Ramaphosa mempekerjakan Mabuza yang penuh skandal merusak integritas komitmennya untuk memerangi korupsi dan membangun kembali daria sisa-sisa kekuasaan Zuma," kata Maimane.

Nene dan Mabuza akan menjalankan tugas mereka setelah menyelesaikan formalitas sumpah sebagai anggota parlemen ANC.

Nkosazana Dlamini-Zuma diangkat sebagai menteri yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pemantauan.

Dlamini-Zuma kalah tipis dari Ramaphosa di pemilihan kepemimpinan ANC pada Desember. Dia adalah mantan ketua Komisi Uni Afrika dan ibu beranak empat yang dinikahi Zuma selama satu dekade lebih.

Apel Busuk
Menteri keuangan sebelumnya, Malusi Gigaba, dipindahkan ke kementrian dalam negeri. Lindiwe Sisulu yang tahun lalu mundur dari persaingan memperebutkan kepemimpinan ANC ditunjuk sebagai menteri luar negeri.

Pendukung serikat buruh dan ketua nasional ANC Gwede Mantashe dipilih sebagai kepala kementrian pertambangan.

Kebijakan yang tidak pasti telah membuat marah investor di sektor pertambangan. Sektor ini meyumbang sekitar tujuh persen pendapatan negara.

Jeff Radebe, salah satu menteri dengan jabatan terlama di Afrika Selatan pasca apartheid, dijadikan menteri energi. Afrika Selatan memiliki satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir di benuanya. Mereka sedang berusaha memperluas kapasitas tenaga nuklir di dekade mendatang.

Para analis mengatakan perubahan tersebut, termasuk dipindahkannya sekutu-sekutu Zuma ke kementrian yang kurang penting, memperlihatkan Ramaphosa yang sedang berada di posisi berbahaya menyeimbangkan faksi ANC.

"Pemberhentian banyak bad apples dari kepresidenan Zuma oleh Ramaphosa sangatlah baik, tapi memberikan posisi wakil presiden kepada Mabuza menunjukkan bahwa ia harus berkompromi," kaa pengamat politik dan mantan anggota parlemen Melanie Verwoerd, seperti dilansir AFP.

Pengamat ekonomi Afrika di Standard Chartered, Razia Khan, mengatakan bahwa kabinet Ramaphosa adalah sebuah percampuran yang bakal ditanggapi positif oleh pasar.

"Pasar akan bereaksi positif terhadap penunjukan Nene sebagai menteri keuangan dan Gordhan sebagai menteri perusahaan publik. Mereka dipandang sebagai tokoh kunci dalam portofolio utama di mana banyak hal harus diperbaiki. Secara keseluruhan, ini adalah perpaduan antara tuntutan kebijakan utama, kesatuan partai, dan daya tarik bagi basis pemilih tradisional ANC," katanya.

Credit cnnindonesia.com

Baku Tembak Pecah di Hari Pertama Gencatan Senjata Ghouta

Baku tembak pecah di Ghouta timur, Suriah, tepat di hari pertama gencatan senjata selama lima jam yang diusulkan Rusia pada Selasa (27/2). (AFP Photo/Hamza Al-Ajweh)

Jakarta, CB -- Baku tembak pecah di Ghouta timur, Suriah, tepat di hari pertama gencatan senjata selama lima jam yang diusulkan Rusia pada Selasa (27/2).

Kepala Pusat Rekonsiliasi Rusia di Suriah, Yuri Yevtushenko, mengatakan melaporkan bahwa baku tembak itu bermula ketika pasukan pemberontak melancarkan serangan pada siang hari.

"Aksi tersebut disertai tembakan artileri dan pistil yang intensif," ujar Yevtushenko kepada kantor berita Interfax, sebagaimana dikutip Reuters.

Baku tembak ini terjadi tak lama setelah gencatan senjata dimulai pada 09.00 dan direncanakan selesai pukul 14.00 waktu setempat.

Gencatan senjata ini dicanangkan oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin, agar aparat dapat membentuk koridor kemanusiaan sehingga warga sipil dapat keluar dari medan tempur.

Putin memerintahkan pembentukan koridor kemanusiaan ini setelah sepekan penuh daerah kekuasaan pemberontak itu dibombardir oleh pasukan pemerintah Suriah, sekutu Rusia.

Kelompok pemantau The Syrian Observatory for Human Rights melaporkan bahwa lebih dari 500 orang tewas dalam rangkaian serangan pasukan rezim Bashar al-Assad tersebut sejak pekan lalu.

Pada Sabtu lalu, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebenarnya sudah menentukan gencatan senjata selama 30 hari di seluruh penjuru Suriah.

Ketika baku tembak kembali terjadi, juru bicara urusan kemanusiaan PBB, Jens Laerke, pun mendesak semua pihak untuk menuruti gencatan senjata yang disepakati dewan keamanan agar bantuan dapat masuk.

"Kami menerima laporan pagi ini masih ada pertempuran di Ghouta timur.Situasi di lapangan ini membuat konvoi dan evakuasi medis tidak dapat keluar," katanya.

Credit cnnindonesia.com

Inggris Serang Suriah Jika Terbukti Pakai Senjata Kimia

Menlu Boris Johnson menyatakan Inggris bakal mempertimbangkan ikut menyerang Suriah jika ada bukti penggunaan senjata kimia. (Reuters/Toby Melville)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Boris Johnson menyatakan Inggris bakal mempertimbangkan ikut serangan militer Amerika Serikat terhadap pemerintah Suriah jika ada bukti penggunaan senjata kimia terhadap warga sipil.

Johnson mengatakan dirinya berharap Inggris dan negara-negara Barat lain tidak akan diam saja ketika ada serangan kimia, menyuarakan dukungan atas serangan terbatas jika ada "bukti tak terbantahkan" keterlibatan pemerintah Suriah.

"Jika kami tahu hal itu terjadi, dan kami bisa mendemonstrasikannya, dan jika ada pengajuan tindakan di mana Inggris bisa membantu, maka saya pikir kami mesti mempertimbangkannya dengan serius," kata Johnson kepada BBC Radio, dikutip Reuters pada Selasa (27/2).

Sepekan terakhir, angkatan bersenjata Suriah dan sekutunya membombardir Ghouta, dekat Damaskus. Daerah kekuasaan pemberontak itu menjadi lokasi pengeboman paling parah dalam perang saudara tujuh tahun, dengan ratusan korban tewas.

Inggris merupakan bagian dari koalisi pimpinan AS yang terlibat dalam serangan udara ISIS di Suriah dan Irak. Namun, pemerintah tidak mendapatkan dukungan parlemen untuk menyerang pemerintah Suriah pada 2013 lalu.

Johnson mengatakan dirinya mendukung keputusan AS untuk menembakkan peluru kendali jelajah ke sejumlah sasaran pemerintah Suriah, tahun lalu, setelah hampir 100 orang tewas dalam serangan gas di Khan Sheikhoun.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menuding pemerintah Suriah bertanggung jawab atas serangan menggunakan gas sarin.

"Yang mesti kita tanyakan pada diri sendiri sebagai negara dan yang mesti kita tanyakan sebagai negara Barat, adalah apakah kita bisa membiarkan penggunaan senjata kimia, penggunaan senjata ilegal ini tanpa teguran, tanpa hukuman," kata Johnson.

Walau demikian, dia memperingatkan bahwa masyarakat internasional tidak terlalu tertarik melakukan tindakan militer terhadap pemerintah Suriah.

Credit cnnindonesia.com

Resolusi soal Iran Diveto Rusia, AS Ancam Bertindak Sendiri

Dubes AS untuk PBB Nikki Haley mengancam pihaknya akan melakukan tindakan sepihak terhadap Iran. (REUTERS/Lucas Jackson)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat mengancam akan melakukan tindakan sepihak terhadap Iran setelah Rusia memveto resolusi yang disusun negara-negara Barat agar Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengecam Teheran terkait penggunaan senjatanya oleh kelompok Houthi di Yaman.

"Jika Rusia akan terus melindungi Iran maka AS dan rekan-rekan perlu bertindak sendiri. Jika kami tidak mendapatkan tindakan di dewan, makan kami mesti mengambil tindakan sendiri," kata Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley kepada wartawan saat mengunjungi Tegucigalpa, Honduras.

Sebagaimana dikutip Reuters, Haley tidak menjelaskan tindakan apa yang mungkin diambil.

Veto Rusia jadi kekalahan bagi Amerika Serikat yang selama berbulan-bulan terus melobi agar PBB menuntut pertanggungjawaban Iran. Di saat yang sama, Amerika juga mengancam mundur dari perjanjian yang disepakati negara-negara besar dunia pada 2015 lalu untuk membatasi program nuklir Teheran.

"Jelas pemungutan suara ini tidak akan mempengaruhi keputusan terkait perjanjian nuklir. Yang bisa saya katakan adalah hal itu tidak membantu," kata Haley. "Itu hanya membuktikan banyak hal yang kami sudah kira, yakni Iran dibiarkan saja dengan sikap berbahaya dan ilegalnya."

Presiden Donald Trump telah memperingatkan para sekutunya di Eropa agar berkomitmen bekerja sama dengan Washington dan memperketat perjanjian tersebut, paling lambat pada pertengahan Mei. Resolusi yang diveto Rusia disusun oleh Inggris bersama AS dan Perancis.

Resolusi itu diajukan untuk memperbarui sanksi terkait Yaman. Amerika dan para sekutunya semula menginginkan mandat tahunan itu diperbarui dengan ditambah kecaman terhadap Iran karena melanggar embargo Houthi.

Selain itu, negara-negara Barat juga menuntut DK PBB berkomitmen mengambil tindakan untuk menanggapi hal tersebut.

Demi dukungan Moskow, draf yang pada akhirnya tetap diveto itu sempat diperhalus jadi hanya menyebutkan PBB "mencatat dengan kekhawatiran khusus" pelanggaran Iran. Langkah itu mendapat 11 suara dukungan dan dua penolakan, dari Rusia dan Bolivia, sementara China dan Kazakhstan abstein.

Rusia selama ini mempertanyakan laporan soal pelanggaran Iran yang diajukan pakar PBB pada Januari lalu.

Resolusi dewan keamanan PBB membutuhkan sembilan suara dukungan untuk bisa diloloskan, dengan catatan Rusia, China, AS, Perancis atau Inggris tidak menggunakan hak veto. Menyusul kegagalan resolusi yang disusun Inggris, dewan keamanan mengadopsi draf dari pihak Rusia yang tidak menyinggung Iran dan hanya memperbarui sanksi PBB terhadap Yaman untuk setahun.

Credit cnnindonesia.com

Lee Hsien Loong akan rombak kabinet dukung penerusnya

Dokumentasi Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong (kiri), bersama isterinya, Ho Ching , berjalan menuju lokasi APEC Leaders Dinner and Cultural Performance di BNDCC, Nusa Dua, Bali, Senin (7/10) malam. (ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf)

... pengganti akan didukung oleh tim yang lebih kuat dan berpengalaman, berkomitmen untuk memimpin Singapura ke masa depan yang lebih baik dan lebih cerah...

Singapura (CB) - Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, Selasa, akan merombak kabinetnya setelah parlemen memutuskan untuk memberikan tanggung jawab lebih besar kepada pemimpin selanjutnya yang akan mendukung penggantinya.

Lee, yang merupakan putra sulung pendiri Singapura, Lee Kuan Yew, dan juga perdana menteri negara ketiga sejak kemerdekaan pada 1965, pada Oktober lalu, mengatakan, siap untuk mundur dalam beberapa tahun ke depan.

Ia mengatakan, satu pemilihan baru dapat disebut kapan saja sebelum awal 2021 ketika masa jabatan parlemen berakhir, dan penggantinya kemungkinan akan muncul dari kabinet saat ini.

"Saya akan merombak kembali kabinet setelah parlemen berakhir, untuk memberi pemaparan dan tanggung jawab lebih banyak bagi anggota yang lebih muda. Dengan cara ini, pengganti akan didukung oleh tim yang lebih kuat dan berpengalaman, berkomitmen untuk memimpin Singapura ke masa depan yang lebih baik dan lebih cerah," kata Lee.

Lee mengatakan, Parlemen Singapura akan dibuka kembali pada Mei setelah reses jangka menengah.

Pertanyaan tentang penggantian di Singapura yang telah diatur Partai Aksi Rakyat (PAP) sejak kemerdekaan menjadi fokus ketika Lee jatuh sakit dalam pidato di televisi pada 2016 dan terjatuh di mimbar.

Analis media dan politik Singapura mengatakan, Menteri Keuangan Singapura, Heng Swee Keat, Menteri Pendidikan Singapura, Ong Ye Kung, dan anggota kabinet, Chan Chun Sing, adalah pesaing untuk menjadi pemimpin negara pulau itu.

Wakil Perdana Menteri Singapura, Tharman Shanmugaratnam, juga disebut sebagai penerus potensial, namun ia telah berulang kali mengatakan bahwa dirinya tidak menginginkan pekerjaan itu.

Mantan Perdana Menteri Singapura, Goh Chok Tong, dalam unggahan di Facebook pada Desember, menuliskan, berharap para pemimpin Singapura saat ini dapat memilih penerus potensial Lee dalam waktu enam sampai sembilan bulan.

Lee menanggapi dengan mengatakan prosesnya mungkin akan memakan waktu sedikit lebih lama, media lokal melaporkan.

Pada pemilihan umum 2015, PAP memenangi hampir 70 persen suara rakyat dan menyapu 83 dari 89 kursi parlemen. Perolehan suara terendah partai tersebut adalah 60 persen pada Pemilu 2011.

Credit antaranews.com

Wapres diterima Presiden Afghanistan di istana Delkussa

Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu dengan Presiden Afghanistan Ashraf Gani di Istana Delkussa, Kabul, Selasa (27/2/2018). (Setwapres)

Jakarta (CB) - Wakil Presiden Jusuf Kalla diterima oleh Presiden Afghanistan Ashraf Gani di Istana Delkussa di Kabul, Selasa (27/2) sekitar pukul 17.55 waktu setempat, di hari pertama lawatannya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden juga dijamu santap malam oleh Presiden Ashraf Gani di Istana Tersebut, demikian keterangan yang disampaikan Juru Bicara Wakil Presiden Husain Abdullah.

Pertemuan tersebut dilaksanakan setelah sebelumnya Wapres bertemu dengan Ketua Dewan Tinggi Persamaian Mohammad Kharim Khaliali pada pukul 15.00 waktu setempat di Istana Haram.

Dua pertemuan tersebut dilaksanakan setelah Wakil Presiden begitu tiba di Kabul, Afghanistan. Wapres yang bertolak dari Bandara Kuala Namu, Medan, Selasa (27/2), terbang selama hampir tujuh jam, dan mendarat di Bandara Internasional Kabul, Afghanistan, pukul 13.40 waktu setempat (selisih 2 jam 30 menit lebih lambat dari waktu Jakarta.

Wakil Presiden Jusuf Kalla diagendakan menghadiri Kabul Peace Process Conference, konferensi untuk proses perdamain di Kabul. Selama di Kabul, Wakil Presiden didampingi Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi.

Credit antaranews.com

Selasa, 27 Februari 2018

Uni Eropa Pertimbangkan Jatuhkan Sanksi pada Kamboja

Seorang warga Kamboja memberikan suaranya saat pemilihan senat di tempat pemungutan suara di Takhmau di Provinsi Kandal, tenggara Phnom Penh, Kamboja, Ahad (25/2).

Foto: AP Photo/Heng Sinith

Partai penguasa Kamboja mengaku merebut semua kursi Senat dalam pemilihan umum.

CB, BRUSSELS -- Uni Eropa mengancam menjatuhkan sejumlah sanksi ekonomi pada Kamboja setelah partai penguasa di negara itu mengaku merebut semua kursi Senat dalam pemilihan umum, Senin (26/2).

Pemilihan umum itu mendapat kecaman karena banyak pendukung kelompok oposisi tidak mendapatkan hak memilih. Kementerian Luar Negeri Uni Eropa dalam pernyataan tertulis mengaku mempertimbangkan sejumlah tindakan terbatas terhadap Kamboja. Pernyataan itu adalah peringatan bagi Perdana Menteri Hun Sen bahwa sejumlah pejabat tinggi pemerintahannya akan terkena sanksi.

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen.

Uni Eropa juga mengaku meninjau ulang kebijakan perdagangan, yang memberi perlakuan khusus bagi barang asal Kamboja karena menerima laporan pelanggaran hak asasi manusia oleh sang perdana menteri, yang telah berkuasa 30 tahun, menjelang pemilihan umum pada Juli mendatang.

"Dewan Uni Eropa mendesak Kamboja untuk segera memulihkan demokrasi. Menimbang perkembangan terbaru, Uni Eropa akan mempertimbangkan sejumlah tindakan terbatas jika situasinya tidak segera membaik," kata Kementerian Luar Negeri Uni Eropa.

Uni Eropa juga mengaku akan meningkatkan pengawasan terhadap semua perjanjian dagang dengan Kamboja yang membuat negara Asia Tenggara itu bisa mengekspor berbagai macam barang bebas tarif, termasuk baju dan produk tekstil, ke Uni Eropa, sebuah kumpulan negara dengan total pasar mencapai 500 juta orang.

Partai oposisi utama di Kamboja, Partai Penyelamat Nasional (CRNP) dibubarkan oleh pengadilan pada November tahun lalu atas permintaan pemerintah. CRNP juga mengaku 5.062 anggota mereka tidak mendapatkan hak pilih.

Pembubaran itu terjadi setelah penangkapan terhadap pemimpin CNRP, Kem Sokha yang diduga merencanakan kudeta terhadap pemerintah yang sah dengan bantuan dari Amerika Serikat. Tudingan itu dibantah oleh Amerika Serikat dan Kem Sokha.

Hasil awal dari pemilihan umum itu, yang disiarkan penguasa, Partai Rakyat Kamboja (CPP), pada akhir pekan lalu menunjukkan mereka merebut 58 dari 62 kursi di Senat, yang membuat tiga partai sisa tidak mendapatkan apa pun.

Credit republika.co.id

Lebih dari 1.000 Warga Palestina Tewas Akibat Blokade Israel

Warga Jalur Gaza yang terhimpit blokade dan kerap diserang Israel.

Foto: Reuters

Blokade menyebabkan pasokan air, listrik dan obat-obatan berkurang.

CB, GAZA -- Organisasi amal yang berbasis di Jalur Gaza mengatakan lebih dari 1.000 warga Palestina telah tewas akibat blokade Israel yang sedang berlangsung di daerah tersebut.Blokade darat, udara dan laut sepanjang Jalur Gaza telah berlangsung selama 12 tahun

Seperti dilansir Aljazirah, Senin (26/2), Koordinator organisasi tersebut, Ahmad al-Kurd mengatakan lima bayi prematur yang lahir dalam beberapa hari terakhir meninggal karena kurangnya perawatan medis yang tersedia.

"Dari 1.000 korban blokade tersebut, 450 meninggal akibat memburuknya situasi kesehatan di Gaza, seperti kurangnya pasokan medis dan krisis rujukan medis untuk perawatan di luar," katanya.

Ia mengatakan, warga Gaza terus menghadapi situasi memprihatinkan karena blokade yang menyebabkan kekurangan air dan listrik, serta kurangnya obat-obatan sehingga dokter tidak dapat melakukan operasi.

Menurut al-Kurd penggunaan listrik alternatif oleh penduduk Jalur Gaza sejak 2006 telah menyebabkan kematian 100 orang. "Penggunaan lilin, kayu bakar atau generator telah mengakibatkan kebakaran di rumah yang merenggut nyawa anak-anak dan orang dewasa," katanya.

Selanjutnya, jumlah pekerja yang terbunuh di ladang pertanian, perikanan dan terowongan komersial juga mencapai 350 orang.

Kurd menggambarkan Jalur Gaza, tempat dua juta warga Palestina tinggal, sebagai penjara terbesar di dunia. "Gaza adalah daerah bencana di semua wilayah - kesehatan, lingkungan, sosial, dan energi," katanya.

Ia menambahkan pemerintah harus segera menemukan solusi pada krisis pemadaman listrik yang berlangsung antara 18-20 jam sehari. "Pemerintah Palestina harus menyediakan kebutuhan di Jalur Gaza mengenai bantuan medis, bantuan sosial, membayar gaji pegawai pemerintah, dan memberikan tekanan untuk membuka penyeberangan perbatasan," kata Kurd.

Dalam perkembangan terakhir, seorang nelayan Palestin tewas pada Ahad setelah angkatan laut Israel menembaki kapalnya. Dua nelayan lainnya terluka. Juru bicara Serikat Nelayan PalestinaNizar Ayyash mengatakan kapal tersebut ditargetkan saat kembali ke pelabuhan Gaza.

"Nelayan yang terbunuh adalah Ismael Abu Riyaleh berusia 18 tahun. Dua lainnya, Ahed Abu Ali dan Mahmoud Abu Riyaleh, dibawa ke tahanan Israe,"kata Nizar Ayyash.

Menurut Pusat Hak Asasi Manusia Palestina (PCHR), semua serangan Israel terhadap nelayan Palestina telah terjadi dalam jarak enam mil dari pantai Gaza.

Juru bicara Hamas Abdulatif al-Qanoo mengatakan, Pembunuhan seorang nelayan Palestina oleh pasukan angkatan laut Israel adalah kejahatan keji yang ditanggung oleh pendudukan Israel.

Dalam sebuah pernyataan, tentara Israel mengatakan kapal tersebut telah melanggar zona penangkapan ikan. "Pasukan angkatan laut mengikuti instruksi untuk menangkap ketiga tersangka di kapal, termasuk peringatan dan tembakan di udara dan di kapal. Salah satu nelayan terluka parah akibatnya dan kemudian meninggal di rumah sakit,"kata pernyataan tersebut. "

Credit republika.co.id

Sebut AS Ancaman, Jet Tempur J-20 Gabung Pasukan Tempur China

BEIJING - Angkatan Udara China mengerahkan pesawat jet tempur siluman generasi kelima J-20 untuk bergabung dalam pasukan tempur Tentara Pembebasan Rakyat (PLA). Alasannya, ada empat negara, termasuk Amerika Serikat (AS) yang jadi ancaman utama bagi China.

Situs berita resmi PLA, China Military Online, mengutip seorang ahli militer menyatakan pada hari Senin bahwa J-20 telah dioperasionalkan karena ancaman yang ditimbulkan oleh AS, Jepang, Korea Selatan dan India.

India dianggap sebagai ancaman karena menyiagakan pesawat tempur Sukhoi-30MKI di Assam, dekat perbatasan China-India yang disengketakan.

China Military Online dalam laporannya mengklaim diberi wewenang oleh Komisi Militer Pusat Republik Rakyat China (RRC) dan disponsori oleh PLA Daily.

Wang Mingzhi, profesor di Akademi Komando Angkatan Udara PLA mengatakan, AS sering mengirim pesawat jet tempur silumannya ke dekat wilayah China. Hal itu menjadi ancaman langsung bagi Beijing.

Sedangkan Jepang, Korea Selatan dan India, juga mengimpor dan mengembangkan jet siluman semacam itu.

”J-20 telah mengubah situasi di mana jet tempur non-stealth harus melakukannya untuk menghadapi jet tempur siluman,” kata Wang, yang dilansir Selasa (27/2/2018). Dia menambahkan, langkah operasional J-20 sekaligus untuk mendukung keamanan udara China.

J-20, yang merupakan pesawat tempur siluman pertama China, melakukan penerbangan perdananya pada tahun 2011. Pesawat ini pertama kali diluncurkan di China's Zhuhai Air Show pada tahun 2016 dan mulai melakukan pengiriman ke Angkatan Udara PLA pada bulan Maret 2017.

Dengan asumsi tidak memiliki banyak kekurangan, jet tempur J-20 oleh China dianggap rival yang layak untuk pesawat jet tempur F-35 Lightning II AS.

Angkatan Udara PLA dalam pernyataan resmi di akun Weibo beberapa hari lalu mengonfirmasi bahwa jet tempur J-20 telah dikerahkan dengan unit tempur.

China saat ini juga sedang mengembangkan tempur siluman kedua, FC-31, yang akan dioperasikan dari kapal induk Angkatan Laut PLA. Beijing berharap FC-31 bisa menyasar pasar internasional.

J-20 adalah pesawat tempur bermesin ganda yang memiliki jangkauan sangat panjang dan bisa terbang lebih cepat dari 2.000 kilometer per jam.

Credit sindonews.com

Saudi Copot Para Perwira Militer Top, Wanita Jadi Wakil Menteri

RIYADH - Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud mencopot beberapa perwira tinggi militer kerajaan dan beberapa wakil menteri pada hari Senin dalam sebuah reshuffle besar-besaran. Yang mengejutkan, Raja Salman menunjuk seorang wanita menjadi wakil menteri tenaga kerja.

Perombakan terjadi di pos ekonomi dan keamanan.

Keputusan Kerajaan yang diterbitkan media pemerintah mengatakan kepala staf yang lama pensiun dan digantikan oleh Letnan Satu Jenderal Fayyad bin Hamed al-Ruwayli. Sedangkan posisi penting di pertahanan udara dan darat diisi para perwira baru.

Beberapa deputi menteri baru di kementerian yang terkait di bidang ekonomi dan keamanan serta beberapa wali kota diisi wajah baru. Salah satunya, Tamadur binti Youssef al-Rama sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja, sebuah jabatan senior yang langka untuk seorang wanita di Kerajaan Saudi.

Perombakan ini seperti dilaporkan Reuters, Selasa (27/2/2018), menyingkirkan tiga deputi gubernur dari kalangan keturunan Pangeran Ahmed, Talal dan Muqrin—saudara Raja Salman. Perubahan besar ini terjadi sejak Raja Salman naik Takhta tahun 2015.

Perubahan besar di Saudi sejatinya dijalankan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, 32, yang populer dengan reformasi ekonomi dan sosial yang dia canangkan.

Di kalangan pemuda Saudi yang merupakan mayoritas penduduk, Pangeran Mohammed sangat populer. Namun, beberapa pihak kesal dengan pendekatannya yang tidak konvensional, termasuk laporan “kudeta istana” pada musim panas lalu di mana dia menggeser sepupunya untuk menjadi pewaris takhta.

Analis Saudi, Ahmed al-Towayan, yang berbicara di televisi pemerintah Saudi, mengatakan bahwa perombakan baru tersebut “memompa darah muda” ke pemerintah daerah sambil mengangkat komandan muda ke dalam pos militer teratas.

Credit sindonews.com

Pertama Kali, Wanita Saudi Boleh Daftar Jadi Tentara

RIYADH - Otoritas Arab Saudi untuk pertama kalinya membuka pendaftaran bagi calon tentara wanita. Pendaftaran dibuka sejak pekan lalu hingga hari Kamis nanti.

Langkah militer Saudi untuk menerima wanita sebagai tentara merupakan terobosan baru di kerajaan kayak minyak tersebut.

Proses seleksi untuk calon tentara wanita mencakup wawancara pribadi dan berbagai tes lainnya.

Direktorat Jenderal Keamanan Umum seperti dikutip Gulfnews, Senin (26/2/2018), menyatakan pelamar harus warga negara Arab Saudi yang dibesarkan di Arab Saudi. Pengecualian berlaku bagi mereka yang berada di luar negeri karena tinggal bersama ayahnya untuk menjalankan tugas negara secara resmi.

Pelamar harus memegang setidaknya ijazah SMA atau yang setara. Umur pelamar antara 25 hingga 35 tahun, tinggi badan minimal 155 cm dan rasio berat badan dengan tinggi badan harus baik atau ideal.

Kandidat yang lulus tes penerimaan, akan menjalani wawancara pribadi dengan para ahli dan menjalani pemeriksaan kesehatan.

Pelamar juga harus memiliki catatan perilaku yang baik dan tidak boleh menjadi pegawai pemerintah atau pernah bekerja di militer.

Dengan kondisi tersebut, pelamar tidak boleh menikah dengan warga non-Saudi dan wajib memiliki kartu identitas dan tinggal di wilayah yang sama dimana pekerjaan ditawarkan.

Dirjen tersebut mengatakan bahwa kandidat yang lulus akan diangkat ke institusi di Riyadh, Makkah, Madinah, Qaseem, Aseer, Al Baha dan wilayah lain di provinsi timur.

Pada bulan Januari, Direktorat Jenderal Paspor mengumumkan bahwa untuk pertama kalinya mereka akan merekrut 140 perempuan. Namun, pejabat kaget karena menerima menerima 107.000 aplikasi atau pelamar.

Menurut situs berita Saudi, Sabq, pihak berwenang memeriksa semua berkas pelamar untuk memeriksa apakah kandidat memenuhi persyaratan yang tercantum dalam pengumuman tersebut atau tidak.

Pembukaan kesempatan bagi wanita berkarier di militer ini sebagai bagian dari pelaksanaan Visi 2030 yang diluncurkan oleh Putra Mahkota Mohammad bin Salman. Terobosan Saudi ini didukung terutama oleh anggota Dewan Syura dan media.

Awal bulan ini, Anggota Dewan Syura Iqbal Darandari menyerukan agar menerapkan wajib militer bagi pria dan wanita Saudi sehingga semua warga Saudi dapat membela negaranya.

”Saat ini wajib militer adalah keharusan nasional dan harus mencakup laki-laki dan perempuan,” katanya.

”Wanita harus dilatih untuk melayani negara mereka dan membela diri dan tanah air mereka jika terjadi krisis, perang atau serangan di wilayah manapun,” ujarnya.

Menurutnya, wanita Saudi secara alami kuat dan gagah berani. Semua orang, lanjut dia, akan merasa lebih nyaman dengan klaim bahwa wanita terlatih dapat membela bangsanya.

Credit sindonews.com

India dan Pakistan Baku Tembak

SRINAGAR - India dan Pakistan saling menembakkan artileri di wilayah konflik Kashmir sehingga ratusan warga desa mengungsi, kemarin. Baku tembak terbaru itu semakin meragukan status gencatan senjata yang telah berlangsung 15 tahun antara kedua negara bersenjata nuklir tersebut.

Tidak jelas apa yang memicu baku tembak tersebut di sektor Uri pada Sabtu (24/2/2018). Wilayah yang disebut Garis Kontrol (Line of Control/LoC) itu memisahkan dua kawasan yang diklaim kedua negara dan dihuni mayoritas Muslim Himalaya.

Ketegangan di wilayah itu meningkat sejak serangan di kamp militer India di Kashmir bulan ini yang menewaskan enam tentara. India menyalahkan Pakistan atas serangan itu. India mengancam pelaku akan membayar dengan harga setimpal atas aksi penyerangan itu.

Kepala Kepolisian Pakistan Imtiaz Hussain menjelaskan artileri yang ditembakkan tentara Pakistan jatuh di wilayah Uri dan ratusan warga desa telah mengungsi dari rumah mereka. Pasukan India membalas serangan artileri itu. Ini merupakan baku tembak terbesar pertama sejak gencatan senjata 2003 di sepanjang perbatasan tersebut. Sebelumnya, tentara dari kedua negara hanya melepas tembakan senjata kecil dan mortir dalam dua tahun terakhir, saat hubungan keduanya memburuk.

Hussain menjelaskan, otoritas Pakistan mengumumkan menggunakan speaker di masjid untuk meminta warga desa yang dekat LoC di wilayah India agar mengungsi karena situasi memburuk. “Sekitar 700 orang telah mengungsi di sekolah yang aman di Uri,” kata dia pada kantor berita Reuters.

India dan Pakistna terlibat dua kali perang memperebutkan Kashmir sejak merdeka dari Inggris pada 1947. Keduanya saling mengklaim wilayah Kashmir seluruhnya tapi mengelolanya secara terpisah.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Pakistan mengecam penembakan itu dan menyatakan 17 warga Pakistan tewas akibat tembakan India di sepanjang LoC pada tahun ini. Adapun India menuduh Pakistan mendalangi revolusi separatis di Kashmir yang dikontrol India.

Pakistan menyangkal tuduhan memberi dukungan pada para pejuang separatis dan menyerukan perundingan untuk menyelesaikan konflik antara kedua negara.

Credit sindonews.com

Jet Tempur F-16-nya Dirudal Jatuh Suriah, Israel Salahkan Pilotnya

TEL AVIV - Hasil investigasi internal Angkatan Udara Israel (IAF) mengonfirmasi bahwa sebuah jet tempur F-16 Israel memang ditembak jatuh oleh rudal Suriah pada awal bulan ini. Namun, militer Israel menilai insiden itu juga disebabkan oleh kesalahan pilot yang tak merespons serangan Suriah.

Menurut hasil investigasi yang diumumkan hari Minggu, jet tempur F-16 Israel ditembak jatuh oleh sistem rudal surface-to-air S-200 buatan Soviet. Oleh NATO, sistem rudal itu dinamai SA-5.

Pesawat tempur itu ditembak oleh sistem pertahanan udara Suriah pada 10 Februari 2018 selama melakukan serangan terhadap situs-situs di Suriah yang diyakini sebagai basis operator pesawat nirawak (UAV) Iran yang menyusup ke wilayah Israel.

Meski pesawat itu ditembak jatuh, kedua pilotnya berhasil menyelamatkan diri.

Menurut IAF, setelah menganalisis urutan kronologi kejadian selama serangan Israel dan respons tembakan rudal Suriah, tinjauan internal para ahli Israel menentukan bahwa kesalahan pilot bertanggung jawab atas jatuhnya F-16 tersebut.

”Pada keseimbangan menyelesaikan misi versus mempertahankan diri mereka sendiri, awak pesawat gagal untuk mempertahankan dirinya secara memadai. Tindakannya tidak sesuai dengan urutan prioritas yang dibutuhkan untuk mengatasi ancaman rudal yang dihadapinya,” bunyi laporan investigasi IAF yang dikutip Haaretz, Senin (26/2/2018).

Laporan itu menyatakan, pilot-pilot Israel sangat sadar bahwa mereka akan terkena tembakan musuh selama misi mereka menghancurkan pusat komando dan kendali rudal Iran di Suriah.

”Di panggung operasional, ada sejumlah pesawat yang memang membela diri terhadap peluncuran (rudal) Suriah saat menyelesaikan misi mereka. Salah satu pesawat yang tidak membela diri, dihantam,” kata seorang perwira senior IAF kepada wartawan, mengomentari kesimpulan penyelidikan tersebut.

Kendati demikian, IAF mengatakan bahwa pilot tetap melakukan hal yang benar untuk misi penyelamatan diri dengan mengeluarkan dirinya dari pesawat.

Kesimpulan dari penyelidikan tersebut mengungkapkan bahwa awak jet tempur memiliki kecerdasan yang memadai untuk menyelesaikan misinya. Sistem peringatan pada F-16 juga bekerja baik pada saat kejadian.

Credit sindonews.com

Jerman dan Perancis Tingkatkan Tekanan Terhadap Rusia atas Suriah

Pemimpin Jerman dan Perancis mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin agar memberikan "tekanan maksimal" kepada Suriah, setelah ada laporan bahwa pemboman terus berlangsung di Ghouta sekalipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB untuk melakukan gencatan senjata segera.

"Sangat penting bahwa resolusi [DK PBB] diterapkan dengan cepat dan komprehensif," kata kantor Merkel hari Minggu (25/2).

Kantor kekanseliran di Berlin menerangkan, kedua pemimpin "meminta Rusia dalam konteks ini untuk memaksimalkan tekanan pada rezim Suriah agar segera menghentikan serangan udara dan pertempuran... terutama untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan dan evakuasi ke luar dari zona perang."

Merkel dan Macron berbicara langsung dengan Putin

Emmanuel Macron menambahkan, Perancis akan "mengawasi dengan teliti sampai resolusi yang disepakati DK PBB tidak dilupakan dan bahwa ada kemajuan nyata dan cepat menanggapi kebutuhan (kemanusiaan) untuk mengurangi penderitaan warga sipil."

Setelah Putin dihubungi langsung oleh Kanselir Jerman dan Presiden Perancis, Pemerintah Rusia mengeluarkan pernyataan dan menerangkan, bahwa ketiga pemerintahan sepakat untuk mempercepat "pertukaran informasi" tentang Suriah.

Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Rusia pada hari Jumat (23/2) turut mendukung gencatan senjata 30 hari untuk mengizinkan makanan dan bantuan medis yang sangat dibutuhkan masuk ke Ghouta timur, yang mengalami serangan hebat.

Serangan bom berlanjut meski ada gencatan senjata

Menurut kelompok Observasi Suriah untuk Hak Asasi Manusia, Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) yang berbasis di Inggris, pesawat tempur militer Suriah yang didukung Rusia terus menyerang Ghouta timur setelah kesepakatan di DK PBB.

Kawasan Ghouta timur yang terletak di pinggiran Damaskus dikepung dan dibom selama beberapa pekan terakhir. Sedikitnya 520 warga sipil terbunuh dalam satu minggu terakhir dalam serangan beruntun itu.

SOHR telah mengatakan, 41 warga sipil tewas dalam serangan udara hari Sabtu (24/2), termasuk delapan anak. Tujuh orang lainnya meninggal pada hari Minggu (25/2).

Rusia membantah ikut ambil bagian dalam serangan dan pengeboman ke Ghouta timur akhir pekan ini.

Credit sindonews.com

Turki Kerahkan Pasukan Khusus ke Afrin untuk Perang Baru

ANKARA - Turki telah mengerahkan unit pasukan khusus ke wilayah Afrin, Suriah utara, untuk persiapan perang baru melawan milisi Kurdi. Ankara menyatakan, gencatan senjata yang diperintahkan Dewan Keamanan PBB di seluruh wilayah Suriah tidak akan memengaruhi operasi militernya.

Pasukan khusus Turki menyeberang ke wilayah Suriah dari Provinsi Kilis dan Hatay di Turki selatan. Mereka diperkirakan ditampung di desa-desa yang direbut pasukan Turki dari Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG) Kurdi sejak operasi militer dengan kode nama “Operation Olive Branch” diluncurkan sejak enam minggu lalu.

”Menyebarkan pasukan khusus adalah bagian dari persiapan untuk sebuah pertarungan baru yang mendekat,” kata Wakil Perdana Menteri Bekir Bozdag kepada NTV, stasiun televisi Turki.

”Pertarungan akan bergeser ke tempat-tempat di mana ada warga sipil, karena daerah (pertempuran) menyempit,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa unit pasukan khusus Turki memiliki pengalaman dalam memerangi militan di daerah pemukiman.

Meskipun operasi militer Turki telah memasuki minggu keenam, sebagian besar kota besar di daerah kantong Kurdi, termasuk Kota Afrin sendiri, tetap berada di bawah kendali YPG. Namun, menurut laporan media lokal, pasukan Turki mengusir milisi Kurdi dari semua wilayah yang berbatasan dengan Turki.

Pada tanggal 20 Februari, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa tentara akan mengepung Afrin dalam beberapa hari mendatang.

Operation Olive Branch akan berlanjut meski ada sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB yang memerintahkan gencatan senjata di seluruh wilayah Suriah selama 30 hari. Resolusi tersebut diadopsi dengan suara bulat oleh Dewan Keamanan PBB pada hari Sabtu pekan lalu. Namun, gencatan senjata tidak berlaku bagi ISIS, Al-Nusra, atau organisasi teroris lainnya.

Ankara percaya pengecualian itu juga berlaku untuk milisi Kurdi. ”Ketika kita melihat resolusi Dewan Keamanan PBB, kita melihat bahwa memerangi organisasi teror berada di luar jangkauannya. Karena itu, hal itu tidak akan memengaruhi operasi Turki yang sedang berlangsung,” kata Bozdag, seperti dikutip Anadolu, Selasa (27/2/2018).

Militer Turki memulai operasinya melawan YPG, sebuah milisi yang dipimpin Kurdi, karena dianggap sebagai sayap PKK, sebuah gerakan bersenjata yang dinyatakan Ankara sebagai organisasi teroris.

YPG mengendalikan beberapa kantong wilayah di Suriah utara, termasuk Afrin dan mengamankan wilayah dari kelompok ekstremis selama konflik Suriah berlangsung.

Staf Umum Turki pada hari Senin mengatakan, jumlah “teroris” yang telah dinetralisir pasukan Turki selama operasi militer di Afrin mencapai 2.059 orang. Ankara juga menegaskan bahwa serangan tersebut semata-mata ditujukan untuk menghilangkan teroris, dengan membantah tuduhan bahwa pihaknya telah menargetkan warga sipil.

Operasi militer Turki telah meningkatkan ketegangan antara Ankara dan Damaskus. Pemerintah Suriah telah berulang kali mengutuk operasi tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan negaranya dan menuduh Ankara melakukan agresi terhadap orang-orang Suriah.

Damaskus juga mengirim milisi ke Afrin untuk memperkuat pertahanan penduduk setempat dalam perlawanan mereka terhadap serangan Turki.

Informasi pengerahan milisi itu dipersoalkan oleh Ankara. Erdogan memperingatkan bahwa milisi yang masuk ke Afrin akan “membayar mahal”.

Credit sindonews.com

Kemlu Konfirmasi 15 WNI Diduga ISIS Ditahan di Suriah

Ilustrasi. (CNN Indonesia/Laudy Gracivia)

Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri RI membenarkan kabar mengenai 15 warga negara Indonesia terduga ISIS ditahan oleh pasukan Kurdi di Suriah bagian utara.

"Kami mengetahui informasi terkait keberadaan 15 WNI yang ditahan di kamp yang sama dengan 18 WNI yang telah lebih dulu dipulangkan tahun lalu. Informasi ini sudah kami dapatkan sejak Oktober lalu," ujar Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Lalu Muhamad Iqbal, di Jakarta, Senin (26/2).

Iqbal mengatakan bahwa pemerintah belum bisa memberikan bantuan kemanusiaan ke lokasi tersebut karena situasi keamanan yang tidak memungkinkan.

Konfirmasi ini disampaikan Iqbal menanggapi laporan kelompok pemerhati HAM, Human Rights Watch (HRW), yang menyebut bahwa masih ada sedikitnya 800 warga asing terduga ISIS ditahan pasukan Kurdi di Suriah utara, di antaranya 15 perempuan Indonesia dan seorang warga Malaysia.

"Dan berdasarkan informasi yang kami terima belasan WNI ini pergi ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS," kata Iqbal.

Sebagian besar dari mereka diyakini ditahan bersama anak-anaknya. Meski demikian, pasukan Kurdi memberikan kebebasan terbatas, tapi tetap tidak diperkenankan keluar kamp tahanan.

HRW tidak mengetahui ada warga negara Asia Tenggara lain di kamp-kamp tahanan pasukan Kurdi itu atau tidak. Mereka hanya menyebut, ratusan warga asing itu juga mencakup orang dari Perancis, Jerman, Kanada, Inggris, Tunisia, Turki, Australia, dan Yaman.

Credit cnnindonesia.com

Belasan WNI Diduga ISIS Dilaporkan Ditahan di Suriah

Ilustrasi pasukan Kurdi Suriah. (REUTERS/Rodi Said)

Jakarta, CB -- Kelompok pemerhati HAM, Human Rights Watch (HRW), menyatakan 15 perempuan asal Indonesia dan seorang lainnya asal Malaysia ditahan pasukan Kurdi di Suriah karena diduga terkait ISIS.

Direktur Program Pemberantasan Korupsi HRW, Nadim Houry, meyakini belasan orang itu termasuk di antara 800 perempuan asing terkait ISIS yang ditahan pasukan Kurdi di utara Suriah.

Houry mengatakan sempat berbicara dengan sejumlah perempuan itu saat mengunjungi kamp penahanan di wilayah Kurdi pada Januari lalu. Menurutnya, mereka ditahan bersama anak-anak mereka.

"Saya tahu bahwa ada orang Indonesia, sedikitnya ada 15 keluarga. Saya tidak melihat ada warga Malaysia, tapi saya diberitahu ada satu keluarga Malaysia juga di sana," ucap Houry kepada Free Malaysian Today melalui surat elektronik, Senin (25/2).

"Sebagian besar keluarga yang ditahan memiliki anak. Karena saya tidak memiliki informasi spesifik terkait keluarga-keluarga itu, asumsi saya mengatakan ya mereka memiliki anak-anak," lanjutnya.

Houry mengatakan Indonesia pernah memulangkan belasan warganya yang bergabung dengan ISIS di Suriah pada 2017 lalu.

Dia mengaku tak memiliki banyak kesempatan untuk berbicara dengan warga asing tersebut. Houry juga tidak mengatakan apakah ada perempuan asal negara Asia Tenggara lainnya di kamp tersebut.

Selain Indonesia, Rusia pun mememulangkan warganya yang diduga terkait ISIS dari Suriah. "Negara lain yang memulangkan warganyaadalah Rusia. Tapi masih ada beberapa warganya [yang tersisa di sana]," ucap Houry.

Surat kabar Jerman, Die Welt, melaporkan ratusan perempuan asing itu ditahan di empat kamp.

Houry mengatakan kebanyakan dari mereka datang dari Kanada, Perancis, Inggris, Tunisia, Yaman, Jerman, Turki, dan Australia.

Meski dibeberi sejumlah kebebasan, ratusan perempuan itu dikabarkan tak diizinkan keluar kompleks kamp penahanan.

Houry mengatakan ratusan perempuan itu juga ditahan secara terpisah dari para pejuang ISIS yang ditangkap pasukan Kurdi.

Hingga berita diturunkan, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, belum mengonfirmasi kabar penahanan ini.

Credit cnnindonesia.com