Kurdi Suriah Akan Umumkan Sistem Federal di Suriah Utara

 

Kelompok Kurdi Suriah secara efektif menguasai perbatasan Suriah-Turki sepanjang 400 km yang terbentang dari sungai Efrat hingga perbatasan dengan Irak. (Reuters/Rodi Said)

 

Jakarta, CB -- Sejumlah wilayah yang dikuasai etnis Kurdi di Suriah akan mengumumkan sistem federal dalam waktu dekat. Langkah itu dilakukan Kurdi setelah mereka tidak diikutsertakan dalam perundingan damai Suriah di Jenewa, Swiss.

Langkah ini bertujuan untuk menggabungkan tiga wilayah otonomi yang dipimpin Kurdi di Suriah utara ke dalam sebuah pemerintahan federal. Langkah ini diperkirakan akan memicu peringatan keras dari Turki yang tak ingin kelompok Kurdi di Suriah menguat dan dapat menimbulkan separatisme di Turki.

Rencana ini tercermin dalam konferensi yang digelar di kota yang dikendalikan Kurdi dari Rmeilan pada Rabu (16/3), dengan tajuk "Sistem federal Demokrat untuk Rojava - Suriah Utara." Konferensi ini berakhir dengan keputusan untuk membuat pengumuman sistem federal pada konferensi pers yang akan diselenggarakan pada Kamis (17/3).
Rojava adalah nama lain yang digunakan etnis Kurdi untuk menyebut Suriah Utara.

Menurut kelompok pemerhati konflik di Suriah, Syrian Observatory for Human Rights, rencana pembentukan sistem federal awalnya akan diumumkan pada Rabu namun ditunda karena "alasan logistik" dan karena tuntutan dari masyarakat Arab dan lokal untuk menjaminan bahwa sistem federal tidak berarti pemisahan diri dari Suriah.

Peserta konferensi ini juga meramalkan bahwa perundingan damai Suriah yang disponsori PBB di Jenewa pekan ini tidak akan berhasil, utamanya dengan tidak adanya partai Kurdi Suriah, PYD.
Pejabat Kurdi dan salah satu penyelenggara konferensi, Aldar Khalil, menilai sistem "federalisme demokratis" merupakan sistem yang terbaik dan yakin sistem ini akan disetujui semua pihak. Sementara pejabat Kurdi lainnya, Idris Nassan, berharap federalisme dapat segera dideklarasikan.

Sementara itu, Observatory melaporkan bahwa pasukan keamanan internal Kurdi Suriah, yang dikenal sebagai Asayish, telah menangkap 60 anggota milisi pro-pemerintah Suriah di kota Qamishli.

Dalam laporannya, Observatory menyatakan Asayish meluncurkan tembakan ke wilayah yang menjadi lokasi sejumlah gedung keamanan milik pemerintah. Sebagian besar Qamishli dikendalikan oleh pasukan Kurdi, sementara pemerintah Suriah hanya dapat berkuasa di pusat kota dan bandara.
Kelompok Kurdi Suriah secara efektif menguasai perbatasan Suriah-Turki sepanjang 400 km yang terbentang dari sungai Efrat hingga perbatasan dengan Irak, yang merupakan wilayah otonomi Kurdi Irak sejak awal 1990-an.

Kurdi juga menguasai sejumlah wilayah di perbatasan sebelah barat laut di daerah Afrin. Kelompok minoritas etnis Kurdi juga berada di Turki dan Iran.

Kelompok Kurdi Suriah dan sekutu mereka memiliki tiga zona otonomi, yang dikenal sebagai Jazeera, Ayn al-Arab dan Afrin. Keberhasilan mereka merebut kota Tel Abyad dari kelompok militan ISIS tahun lalu menciptakan penyambungan teroritial antara Jazeera dan Ayn al-Arab.
Afrin dipisahkan dari dua daerah otonomi lainnya dengan jarak sekitar 100 km dari wilayah yang sebagian besar masih dikuasai ISIS.

Nassan menyatakan bahwa sistem federal akan memperluas "kerangka administrasi independen yang dibentuk Kurdi dan kelompok lainnya." Nassan juga menilai bahwa sistem politik semacam ini akan mewakili semua kelompok etnis yang tinggal di wilayah tersebut.

Sistem ini bertujuan untuk membentuk area dengan "administrasi independen yang demokratis," yang akan mengelola urusan ekonomi, keamanan dan pertahanan mereka sendiri, menurut dokumen yang disusun oleh komite persiapan rencana ini.

Khalil menyatakan rincian sistem federal ini akan diumumkan lebih lanjut.



Credit  CNN Indonesia