Ini kekuatan militer Iran jika berhadapan dengan koalisi Arab Saudi

 

Pasukan Iran. ©basnews.com



CB - Pasukan pemberontak Houthi berhasil merebut ibu kota Yaman, Sanaa dari tangan tentara pemerintah. Sejumlah kantor pemerintahan termasuk Istana Kepresidenan jatuh ke kelompok milisi Syiah ini.

Kondisi ini membuat pemerintah Arab Saudi turun tangan. Negara Petro Dollar itu langsung mengerahkan 150 ribu infantri ke perbatasan, dan 100 jet tempur untuk menggempur posisi pasukan pemberontak di Sanaa dan daerah sekitarnya.


Berdasarkan analisa intelijen, kemampuan Houthi dalam merebut kota Sanaa tak lepas dari pengaruh Iran. Pasukan ini disebut-sebut sebagai pasukan boneka Negeri Para Mullah tersebut,

Hingga saat ini, Iran belum mengambil sikap atas serangan yang dilakukan Arab Saudi atau menyatakan terlibat dalam perang tersebut. Namun, sejumlah pihak menduga negara yang dipimpin Hassan Rouhani tak akan tinggal diam.

Dari catatan globalfirepower.com, kekuatan balatentara Republik Islam Iran sendiri mencapai 545.000 personel. Namun, jumlah pasukan cadangan negara ini mencapai 1.800.000 orang, yang sebagian besar di antaranya merupakan bagian dari Garda Revolusi Iran.

Jumlah tank yang dimiliki Iran sendiri diperkirakan mencapai 1.658 unit lebih. Di mana sebagian besar merupakan tank buatan dalam negeri, yakni Zulfiqar. Tank yang diproduksi sejak 1993 ini telah memiliki tiga varian, dan merupakan hasil pengembangan dari tank T-72 milik Soviet serta M48 and M60 buatan AS.


Hingga saat ini, Iran juga masih mengoperasikan sejumlah tank yang sudah mulai termakan usia akibat embargo ekonomi PBB. Tank-tank tersebut antara lain T-72S, M-60A1s, T-62, Chieftain Mk 3/Mk 5 MBTs, T-54/T-55/Type 59, dan 150 M-47/M-48s. Sedangkan jumlah ranpur lapis baja sebanyak 1.315 unit, dan 2.078 unit artileri medan.

Untuk heli tempur, Iran mengoperasikan AH-1J Sea Cobra. Heli jenis ini diperkirakan berjumlah 50 unit dari sebelumnya mencapai 202 uang didapat sebelum berlangsungnya Revolusi Iran. Untuk melengkapi kekuatannya, Iran membuat sendiri heli tempur yang diberi nama Panha 2091, yang merupakan perbaikan dari AH-1J.

Sementara, Angkatan Udara Iran masih mengoperasikan sejumlah jet tempur yang jumlahnya diperkirakan mencapai 256 unit. Sebagian besar di antaranya sudah mulai termakan usia, namun diklaim masih dapat diterbangkan. Jet tempur itu antara lain F-14 Tomcat, MiG-29 Fulcrum, Dassault Mirage F1, Chengdu F-7, F-4 Phantom II, dan F-5 Tiger II.


Iran juga memiliki dua jenis pesawat Sukhoi, yakni Su-24 dan Su-25 yang seluruhnya hasil pampasan perang dari Irak. Dari deretan pesawat itu, Iran juga memiliki sebuah jet tempur buatan lokal, yakni HESA Saeqeh dan HESA Azarakhsh.

Sedangkan armada laut Iran sendiri cukup minim. Negeri Para Mullah ini hanya memiliki enam unit kapal Fregat, tiga kapal korvet serta ratusan jenis kapal kecil. Meski begitu, jumlah kapal selam AL Iran mencapai 32 unit.


Iran juga dipercaya memiliki beberapa rudal nuklir yang efektif digunakan untuk menghantam target antarnegara. Secara keseluruhan, kekuatan Singa Persia ini memang tak bisa dianggap enteng.




Credit  Merdeka.com

Ini Garda Revolusi, pasukan elite kebanggaan Iran

 

Garda Revolusi Iran. ©majalla.com


CB - Iran tetap menjaga kemampuan militernya meski menghadapi embargo ekonomi dan militer yang dilakukan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) atas prakarsa Amerika Serikat. Langkah ini membuat Iran menjadi negara yang tak bisa dipandang remeh, meski sebagian besar kekuatan tempurnya mulai termakan usia.

Dari catatan globalfirepower.com, kekuatan balatentara Republik Islam Iran sendiri diperkirakan mencapai 545.000 personel. Namun, jumlah pasukan cadangan negara ini mencapai 1.800.000 orang, sebagian besar di antaranya bagian dari Garda Revolusi, pasukan elite penjaga ideologi revolusi Iran.

Pasukan bernama lengkap Korps Garda Revolusi Islam Iran ini dibentuk pimpinan tertinggi Ayatollah Ruhollah Khamenei usai revolusi untuk menjatuhkan pemerintahan Shah Reza Pahlavi. Dalam menjalankan operasinya, pasukan ini hanya dapat dikendalikan Khamenei, sehingga seluruh operasi dilaporkan langsung kepada pimpinan tertinggi.

Layaknya pasukan reguler, Garda Revolusi juga memiliki komponen udara, laut dan darat dengan jumlah personel diperkirakan mencapai 150 ribu orang. Korps ini memiliki tugas utama untuk menjaga keamanan dalam negeri, serta mencegah kudeta atas pemahaman revolusi Iran. Namun, pasukan ini juga dapat digunakan untuk membantu tentara reguler.

Seorang analis militer memperkirakan, Garda Revolusi Iran pertama kali dilibatkan dalam Perang Iran-Irak pada 1980-1988. Iran mengerahkan Pasukan Quds yang berjumlah 10 ribu sampai 15 ribu personel. Pasukan ini juga kerap kali terlibat dalam berbagai ekspansi militer di luar Iran. Pasukan ini dipercaya untuk menjalin relasi dengan kelompok Syiah dan Kurdi di seluruh dunia.

Layaknya dinas rahasia AS, kelompok militan Quds ini sudah melintasi berbagai perbatasan negara, mulai dari Lebanon, Palestina, Irak, Afghanistan dan sejumlah negara Timur Tengah lainnya. Mereka dipercaya turut membantu Taliban dan militan Irak untuk menyerang posisi pasukan koalisi bentukan AS. Quds diyakini ikut membantu kekuasan Presiden Suriah Bashar al-Assad untuk tetap menduduki jabatannya.

Kini, Garda Revolusi tak hanya sekadar pasukan paramiliter, tapi juga sangat memiliki pengaruh besar dalam menjaga situasi politik di Iran. Hal itu dibuktikan dengan penempatan mantan-mantan perwira Garda untuk berada di dalam pemerintahan sejak era Mahmud Ahmadinejad. Langkah ini diambil Khamenei guna mencegah pengaruh Mohammad Khatami terhadap ideologi Negeri Para Mullah.

Bahkan, pasukan ini dilaporkan sempat menyandera Ahmadinejad sebelum turun dari jabatannya sebagai presiden. Penyanderaan ini terjadi karena pemimpin eksentrik tersebut dipercaya akan melawan kepemimpinan Khamenei dan menjadi menggantikannya sebagai pimpinan tertinggi Iran.

Selain bertugas menjaga keamanan dan ideologi Iran, Garda Revolusi memegang kontrol penuh terhadap penjagaan misil balistik militer. Pasukan ini juga dapat menggelar operasi intelijen di luar dan dalam negeri, dan mempertahankan rezim Khamenei hingga membuatnya sangat berkuasa di negeri itu.

Jika dianggap perlu, Garda Iran juga dituding terlibat dalam sejumlah kerusuhan guna menghadang kelompok-kelompok yang dianggap berseberangan dengan Ideologi Revolusi Iran. Aksi ini dilakukan dua sempalan Garda Revolusi, yakni Guardsmen dan Basij, mereka ini disebut-sebut bertanggung jawab dalam sejumlah penangkapan terhadap tokoh reformis.



Credit  Merdeka.com

Menag minta BNPT jelaskan pemblokiran situs Islam

Menag, Lukman Hakim Saifuddin (kemenag/rd/dm)

 

 

Padang (CB) - Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat terkait pemblokiran sejumlah situs Islam yang kontennya dinilai mengandung muatan radikal .

"Agar masyarakat juga mengerti, BNPT harus memberikan penjelasan apa definisi radikal, apa batasan situs tersebut dikategorikan radikal sehingga harus diblokir," kata Lukman di Padang, Sumatera Barat (Sumbar) Selasa.

Ia menyampaikan hal itu usai mengikuti pelaksanaan wisuda ke-73 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang tahun akademik 2014/2015.

Lukman menjelaskan pemblokiran sejumlah situs tersebut dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika atas permintaan BNPT agar penyedia jasa internet menutup akses terhadap website yang dinilai mengandung muatan radikal.

Ia berharap ada informasi resmi agar tidak terjadi hal yang berlebihan atas nama menyikapi radikalisme, sehingga berdampak negatif pada situs yang murni menyebarluaskan dakwah Islam yang baik.

"Jangan sampai ada pihak yang dirugikan seperti lembaga-lembaga pendidikan Islam, karena definisi dan batasan radikal tidak jelas sehingga terkena 'getah' oleh situs -situs yang memang menyebarkan muatan kekerasan dan harus ditutup," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memerintahkan pemblokiran terhadap 19 situs yang dinilai radikal atas permintaan BNPT.

"Kita telah minta penyedia layanan (ISP) untuk pemblokiran situs tersebut tadi atas permintaan BNPT, situs tersebut dianalisis oleh BNPT dan dinilai mengandung paham radikali dan meminta untuk di blokir ," kata Kepala Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail Cawidu.

Ia mengatakan, awalnya terdapat 26 situs yang diminta, namun dalam perkembangannya ternyata hanya terdapat 19 karena dua ternyata duplikasi, empat sudah hilang, dan satu sudah ditutup.


Credit  ANTARA News

Satu batalyon reaksi cepat TNI siaga di Poso

Prajurit Kostrad membawa perlengkapan tempur mereka saat gelar pasukan dalam rangka latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI di Taxi Way, Skadron 32 Lanud Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur, Kamis (19/3/2015). (ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto) 

 

 

Poso (CB) - Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengataka, satu batalyon Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI akan disiagakan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

"Saya sudah lapor kepada Presiden Joko Widodo bila memang diperlukan, ada pasukan PPRC yang tinggal di sini untuk melanjutkan operasi dengan aparat kepolisian. Presiden pun menyetujui," kata Panglima TNI usai menghadiri acara Bakti Sosial di sela-sela latihan PPRC TNI 2015, di Kelurahan Tabalu, Kabupaten Poso, Sulteng, Selasa.

"Kita lihat nanti. Bila diperlukan, satu batalyon akan disiagakan untuk melakukan pengamanan bersama kepolisian," kata Moeldoko.

Menurut dia, latihan PPRC TNI yang diselenggarakan di Poso untuk menekan berkembangnya paham radikalisme di Indonesia, khususnya di Poso.

"TNI dan pemerintah tak pernah memberikan tempat kepada paham radikal di Indonesia, termasuk ISIS untuk berkembang di Indonesia. Kita lihat di Poso ada potensi berkembangnya paham tersebut. Oleh karena itu, kita tentukan pilihan di Poso untuk melakukan latihan PPRC," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Panglima TNI mengaku prihatin dengan masih adanya kecemasan dan ketakutan dari masyarakat mengenai situasi keamanan di Poso, yang rawan terjadinya konflik horizontal.

"Saya prihatin dengan pernyataan tokoh masyarakat, dimana masih ada kecemasan dari masyarakat tentang situasi keamanan. TNI ingin melihat situasi dalam negeri dalam keadaan baik, kondusif dan aman. Kita hidup di negara yang sudah cukup lama merdeka, sesungguhnya tak perlu ada lagi perasaan itu," jelas Panglima TNI.

Panglima TNI pun mengingatkan, bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alamnya, namun bila tak bisa dikelola maka akan terjebak dalam kondisi yang terjadi pada negara lain, seperti Afrika Selatan dan Timur Tengah.


Credit  ANTARA News

TNI belum rencanakan operasi militer di Poso

Dokumentasi Batalion Lintas Udara 700/Radider memantapkan strategi saat akan melakukan penyergapan teroris di Kantor Pertamina Region VII, Sulawesi di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (26/11). Saat ini latihan gabungan TNI berpokok uji doktrin pertempuran gabungan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat dilaksanakan di Poso, Sulawesi Tengah. (ANTARA FOTO/Yusran Uccang)

... jika kelak ada operasi, pasukan sudah memiliki gambaran tentang cuaca, medan dan musuh...

Palu, Sulawesi Tengah (CB) - Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko, mengaku belum merencanakan operasi militer di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, untuk mengejar dan menangkap kelompok teroris di daerah itu.

Gerombolan yang dia maksud adalah kawanan Santoso yang kin bersembunyi di hutan-hutan setempat. TNI dipastikan mengejar dan memberangus gerombolan itu sebagai bentuk kehadiran negara menjaga keamanan masyarakat. 

Jika gerombolan ini dibiarkan, Moeldoko katakan, bisa membuat gerombolan ekstrim lain --di antaranya NIIS/ISIS-- tumbuh subur di sana. Jadi sebelum terlanjur besar, diberangus terlebih dahulu.

Moeldoko kepada wartawan di Palu, Senin, mengatakan, saat ini TNI gabungan sedang melakukan latihan perang oleh Pasukan Pemukul Reaksi Cepat dengan organ utama Divisi II Komando Strategis Cadangan TNI AD, di kawasan hutan dan laut di Poso.

Dia mengatakan latihan berkekuatan 3.200 personel gabungan TNI AL, TNI AU, dan TNI AD itu dilakukan di daerah yang punya potensi ancaman keamanan sehingga pasukan TNI lebih mengenal daerah apabila suatu saat melakukan operasi.

"Jadi, jika kelak ada operasi, pasukan sudah memiliki gambaran tentang cuaca, medan dan musuh," katanya.

Latihan perang semacam itu kegiatan rutin tahunan TNI yang di daerah yang dipilih. Saat ini perburuan kelompok Santoso di Kabupaten Poso masih oleh Kepolisian Indonesia sebagai penegak hukum.

Selama 2015, polisi berhasil menangkap 10 orang yang diduga kuat merupakan jaringan kelompok Santoso yang saat ini bersembunyi di hutan.

Santoso dan kelompoknya diduga kuat telah melakukan serangkaian teror kepada petugas negara dan warga di Kabupaten Poso dan beberapa daerah di Sulawesi Tengah. Kelompok Santoso ditetapkan sebagai buronan berbahaya oleh Kepolisian Indonesia sejak tiga tahun silam namun hingga kini belum tertangkap.

Moeldoko menegaskan latihan perang yang melibatkan sekitar 3.200 personel tersebut bukanlah untuk mengejar kelompok teroris.

"Tapi kalau ketemu Santoso dan anak buahnya ya kita minta untuk menyerah atau ditembak," katanya.


Credit  ANTARA News

Investor Tiongkok Serbu Indonesia

 

SHUTTERSTOCK Ilustrasi

 

JAKARTA, CB - Inilah kado hasil lawatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke China. Yakni  komitmen investasi yang besarnya mencapai 68,44 miliar dollar AS. 

Para investor asal Tiongkok itu berminat masuk ke sejumlah proyek infrastruktur, mulai dari proyek listrik, pelabuhan, jalan hingga membangun pabrik pengolahan (smelter) mineral.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menyebut,  ada sejumlah rencana kerjasama dengan investor China untuk meningkatkan nilai perdagangan kedua negara menjadi 150 miliar dollar AS per tahun. "Seminggu lagi akan ada pertemuan lanjutan dengan sejumlah pihak dari China," ujar Sofyan yang masih enggan menyebut detail rencana itu.

Yang pasti, beberapa perusahaan China sudah merangsek masuk ke ke Indonesia.  Salah satunya:  PT Sulawesi Mining Investment. Ini adalah perusahaan patungan Bintang Delapan Group yang komisaris utamanya Sintong Panjaitan dan Tsingshan, anak usaha PT Dingxin Group.

Mereka berencana membenamkan investasi 5,5 miliar dollar AS untuk membangun kawasan industri berbasis feronikel di Morowali, Sulawesi Tengah. "April nanti akan diresmikan Presiden," tandas Saleh.

Selain membangun smelter, perusahaan ini akan  membangun pembangkit listrik tenaga diesel 2×65 Megawatt (MW)di tahap pertama, dan selanjutnya menjadi 450 MW.

Selain itu, ada China Minsheng Investment Group yang akan mengeluarkan kocek 5 miliar dollar AS untuk membangun kawasan industri. Imam Haryono, Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian bilang, hingga saat ini, pemerintah masih mendalami rencana ini. Makanya, ia belum bisa memastikan, lokasi serta jenis kawasan industri yang akan dikembangkan.

Nanshan Alumina juga telah bekerjasama dengan PT Bintan Alumina Indonesia dengan investasi 1 miliar dollar AS. Zulnahar Usman Direktur Utama Bintan Alumina bilang, Bintan telah meneken kerjasama dengan Nanshan saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke China pekan lalu.

Sumber Kontan di Kementerian ESDM menyebutkan, banyak investor China berminat menggarap proyek mega listrik 35.000 MW. Mereka: China Oceanwide yang berhasrat mencuatkan PLTU  di Sumatera Selatan, Jiangsu Saintry Machinery Imp & Exp Coorp Ltd ngebet membangun PLTU di Lombok. "Swasta asing lebih banyak ketimbang swasta nasional," ucap sumber itu.

Makanya, Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia A. Santoso minta pemerintah tak menyerahkan semua proyek listrik itu ke investor asing. "Jika proyek di bawah 100 MW, lebih baik  ke pengusaha nasional," kata dia.



Credit  KOMPAS.com

Susi: Tidak Boleh Lagi Perusahaan Besar Mempermainkan Kedaulatan Indonesia

 

KOMPAS.com/YOGA SUKMANA Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Jakarta, Jumat (27/3/2015)

JAKARTA, CB - Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti geram dengan perusahaan-perusahaan perikanan besar yang seenaknya menangkap ikan dari laut Indonesia. Padahal kata dia, banyak dari perusahaan-perusahaan tersebut tak memiliki Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan tak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sebagai badan usaha.

Susi pun lantas menyebut aksi perusahan perikanan dalam negeri dan asing yang melakukan Illegal Unreported Uniregulated (IUU) tersebut sama saja tak menghormati hukum di Indonesia dan telah mempermainkan kedaulatan negara.

"Tidak boleh lagi seenaknya saja mereka lalu lalang di laut kita tanpa ada kepatuhan. Ini wilayah negara, wilayah dimana Indonesia menegakkan kedaulatannya. Tidak boleh lagi perusahaan-perusahaan besar seperti ini memainkan kedaulatan negara di tangan mereka," ujar Susi di Jakarta, Senin (30/3/2015).

Lebih lanjut kata dia, kapal-kapal pelaku IUU tersebut juga secara sengaja mematikan satelit Automatic Identification System (AIS) untuk menghindari pantauan Indonesia. Namun, kata Susi, mereka lupa bahwa Indonesia bisa melacak posisi kapal meski AIS dimatikan.

Menurut Menteri asal Pangandaran Jawa Barat itu,  tindakan mematikan AIS tersebut hanya dilakukan saat memasuki wilayah perairan Indonesia. Sementara saat mereka ada di perairan Filipina atau Tiongkok, AIS itu kembali dinyalakan.

Susi menduga hal itu sengaja dimatikan karena mereka memang melakukan praktik IUU. "Mereka telah terang-terangan mematikan AIS contohnya. International regulation commitment law dari seluruh negara di dunia, setiap kapal yang bergerak diatas 300 GT itu harus menyalakan AIS-nya. Dia nyalakan di Filipina, karena Filipina akan menembak atau menangkap setiap kapal yang lewat tanpa menyalakan AIS-nya. Di Indonesia dia bisa matikan itu," kata dia.

Oleh karena itu, Susi pun meminta kepada semua pihak terkait untuk bersama-sama menindak tegas para pelaku IUU tersebut. "Di sinilah Angkatan Laut, Kepolisian, Kejaksaan, PSDKP, kita harus bahu membahu," ucap dia.

Berdasarkan data FAO, lost of illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia mencapai 50 miliar dollar AS. Berarti hampir mendekati Rp 600 triliun per tahun.

Sementara jumlah kapal asing atau eks asing yang telah menjadi bendera Indonesia, mencapai 1.398 kapal. Tetapi setelah didata KKP, KPK, dan PPATK, ternyata 70 persen NPWP-nya palsu. Selain itu, 40 persen dari 1.398 kapal PT nya juga tidak terdaftar di Kemenhukham.


Credit  KOMPAS.com

Filipina Segera Akhiri Operasi Militer terhadap Pemberontak Moro

 

AFP Beberapa anggota pemberontak Bangsamoro Islam (BIFF) setelah wawancara dengan media di Maguindanao, Filipina selatan tahun lalu

MANILA, CB - Militer Filipina menerangkan, pihaknya telah menewaskan 151 orang dan melukai 65 anggota pemberontak Pejuang Pembebasan Bangsamoro Islam (BIFF) dalam kurun waktu empat-setengah pekan.  BIFF adalah pecahan dari kelompok Front Pembebasan Islam Moro (MILF), yang tetap menuntut kemerdekaan dari Filipina.

Selain itu, ada 12 orang anggota BIFF lainnya yang berhasil ditawan dalam operasi di propinsi Maguindanao di Pulau Mindanao. Kontak senjata selama dua hari belakangan berakhir dengan tewasnya seorang komandan pemberontak. Jurubicara militer Harold Cabunoc mengatakan, pihaknya telah mencapai sasaran yang dituju, yang oleh pemerintah disebut selaku ‘operasi besar-besaran’ menumpas pemberontak.

"Untuk menumpas sedikitnya 50 persen dari kekuatan dan jumlah anggota BIFF. Sebelumnya kami katakan pemberontak berkekuatan sekitar 300 orang ketika operasi dimulai tanggal 25 Februari. Dan sudah merebut beberapa basis mereka. Setidaknya dua di antaranya di Barangay Dasikil. Satu di antaranya pabrik bom," kata Cabunoc.

Selanjutnya Cabunoc menjelaskan, Pejuang Pembebasan Bangsamoro Islam (BIFF) adalah gerakan pecahan dan sekarang menjadi kelompok-kelompok kecil terdiri dari 20 orang atau bahkan kurang dari itu. Kelompok ini menyerang aparat keamanan dan menempatkan bom rakitan di pinggiran dua kota kecil dan kawasan rawa-rawa di Maguindanao. Satuan kecil militer melakukan patroli dan terus mengejar anggota pemberontak yang terpecah itu.

BIFF memisahkan diri Fron Pembebasan Islam Moro tahun 2011 karena menentang perjanjian damai dengan pemerintah. Fron menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah setahun lalu.

Militer menduga BIFF melindungi sembilan tersangka teroris lokal dan internasional termasuk seorang pakar pembuat bom.

Komisaris Tinggi PBB Urusan Pengungsi (UNHCR) mengatakan operasi militer Filipina terhadap pemberontak menyebabkan lebih dari 120 ribu penduduk mengungsi di Maguindanao. Tetapi jurubicara militer, Cabunoc, mengatakan sebagian dari pengungsi sudah dibolehkan pulang. Namun, belum boleh pulang ke kedua kota kecil dan kawasan rawa tadi sebab kelompok-kelompok kecil pemberontak masih berkeliaran di sana.

Menteri Pertahanan Voltaire Gazmin menjelaskan kepada wartawan hari Senin pimpinan BIFF terus melemah.

"Operasi akan diakhiri hanya apabila pengungsi berangsur-angsur bisa pulang dan pemulihan dimulai," ungkapnya.

Menurut militer jumlah yang mengungsi sudah berkurang dan sekarang tinggal sekitar 90 ribu orang. Menurut keterangan para pejabat, di samping mengejar pengebom Basit Usman dan pejuang yang terpecah itu, militer memusatkan perhatian untuk memulihkan kehidupan masyarakat Mindanao yang terkena dampaknya.


Credit  KOMPAS.com

Atasi ISIS, Australia Jajaki Kerja Sama "Cyber" dengan Indonesia

 

Icha Rastika Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Grigson.

JAKARTA, CB — Pemerintah Australia menjajaki kerja sama di bidang cyber dengan Indonesia dalam mencegah aksi radikalisme, termasuk gerakan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS/ISIS). Pada Selasa (31/3/2015), Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Grigson menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Menurut saya, penting bagi Australia dan Indonesia kerja sama di sektor keamanan," kata Grigson di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan, Indonesia dan Australia mempunyai rekam jejak kerja sama yang baik dalam 10 tahun terakhir. Terkait keamanan, kata dia, ke depannya banyak tantangan bersama yang perlu dihadapi Indonesia dan Australia dengan saling bekerja sama.
Mengenai temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang menemukan indikasi aliran dana dari Australia untuk pengikut ISIS di Indonesia, Grigson enggan membahasnya lebih jauh. Ia menduga isu tersebut hanya ulah tujuan pihak tertentu.
"Saya pikir itu ulah orang yang punya tujuan berbeda dengan kita. Seluruh area berjalan dengan baik, dan saya harap akan berlanjut," ucap Grigson.
Deputi Sekretariat Wakil Presiden Bidang Politik Dewi Fortuna Anwar menyampaikan bahwa salah satu kerja sama keamanan yang dibahas terkait dengan bidang cyber. Hal ini dikarenakan penyebaran radikalisme paling banyak melalui internet.
"Jadi semua negara mengalami hal yang sama. Jadi salah satu bidang yang sedang dijajaki pihak keamanan kita dengan Australia adalah bidang cyber," ujar Dewi.

Credit  KOMPAS.com

Puluhan WNI yang Ditahan di Yaman Sudah Dibebaskan

 

Sebanyak 23 WNI yang ditahan di Yaman kini telah dibebaskan semuanya. Mereka akan dievakuasi ke tempat yang aman dari peperangan. (Reuters/Anees Manousr)

 

Jakarta, CB -- Sebanyak 23 WNI yang ditahan di Yaman kini telah dibebaskan semuanya. Kedutaan Besar RI di Sanaa kini tengah sibuk mengevakuasi mereka ke tempat aman, menghindari kecamuk perang di negara tersebut.

"Keadaan di Yaman sangat mengkhawatirkan. Ketika ada peluang, kami langsung bergerak dan dalam dua hari, 21 orang bebas ditambah satu orang lagi ketemu tahanan ada TKI. Sekarang semua sudah berada di KBRI Sanaa," ujar Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhamad Iqbal, di Jakarta, Selasa (31/3).

Iqbal lantas menjabarkan bahwa dari 23 WNI, sebelumnya telah dibebaskan dua orang. "Lalu, 21 lainnya sudah dibebaskan enam kemarin dan sisanya baru saja dibebaskan," ucap Iqbal.

Setelah ditampung di KBRI Sanaa, 15 WNI yang dibebaskan hari ini akan menyusul rombongan pertama ke tempat evakuasi di Al Hudaydah.

"Tidak ada tempat yang 100 persen aman di Yaman. Kita evakuasi dari tempat yang tidak aman ke tempat yang lumayan aman. Yang 15 ini akan menyusul gelombang pertama yang sudah dievakuasi ke Al Hudaydah. Di sana lumayan aman dan airport masih berfungsi jadi kemungkinan evakuasi udara bisa dilaksanakan," papar Iqbal.

Sebelumnya, sempat beredar rumor bahwa mereka ditahan oleh kelompok pemberontak al-Houthi. Namun, Iqbal menampik berita tersebut.

"Sebelumnya ada spekulasi bahwa 23 WNI itu ditahan al-Houthi, itu enggak betul. Mereka itu mahasiswa yang berasal dari luar Sanaa dan tinggal masjid-masjid di Sanaa. Mereka tidak punya izin tinggal, jadi ditahan. Mereka masuk legal, tapi waktu mau perpanjang izin, sulit," tutur Iqbal.

Kelompok al-Houthi sendiri sudah mengudeta pemerintahan dan istana kepresidenan Yaman di Sanaa pada Januari lalu. Namun, Iqbal memastikan bahwa yang menahan para WNI adalah pemerintah resmi di bawah kepemimpinan Presiden Abd Rabbu Mansour Hadi.

Menurut penjabaran Iqbal, Houthi memang mengambil alih kekuasaan, tapi perangkat pemerintahannya tetap orang yang sama. Hanya pemerintah atas yang diganti.

"Enggak relevan juga kalau kita bilang pemerintah itu Houthi karena pemerintah yang sah masih Presiden Hadi. Perangkat yang di bawah ini hanya melakukan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka periksa ada yang tidak punya izin, ditangkap," tutur Iqbal.

Yaman semakin berkobar saat koalisi serangan udara di bawah komando Arab Saudi melancarkan serangan guna memukul mundur pemberontak Syiah Houthi yang mulai menguasai Aden, benteng terakhir Presiden Yaman, Abd-Rabbu Mansour Hadi.

Saudi memulai serangan para Rabu (25/3) malam dan Hadi telah angkat kaki dari negaranya pada Kamis. Ia kini berada di Riyadh.


Credit  CNN Indonesia

Profil Kelima Deputi Kantor Staf Kepresidenan Jokowi

 

Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan saat berbicara kepada media di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/1). (CNN Indonesia/Resty Armenia)

 

Jakarta, CB -- Kepala Kantor Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan secara resmi memperkenalkan para deputinya kepada Presiden Joko Widodo hari ini, Selasa (31/3). Kelima nama tersebut dianggap dapat membantu menjalankan roda pemerintahan Jokowi hingga lima tahun mendatang.

Mereka adalah Deputi I Bidang Monitoring dan Evaluasi dipegang oleh Darmawan Prasodjo, Deputi II Bidang Pengelolaan dan Kajian Program Prioritas dipegang Yanuar Nugroho, Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis dipegang Purbaya Yudhi Sadewa, Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi dipegang Eko Sulistyo, dan Deputi V Bidang Analisis Data dan Informasi Strategis dipegang oleh Brigjen Andogo Wiradi.

Berikut ini profil kelima deputi yang akan berkantor di Kantor Staf Kepresidenan:

Darmawan Prasodjo
Deputi I Bidang Monitoring dan Evaluasi

Darmawan adalah ekonom energi dan lingkungan yang juga fasih dalam tata kelola dan sistem fiskal minyak dan gas (migas). Darmawan pernah menjadi Chairman Millennium Development Goals 2012 UKP4 di Bali, Penasihat Kebijakan Fiskal Migas di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Penasihat Energi Gubernur Jawa Tengah, dan sejumlah jabatan lainnya.

Pria asal Magelang ini meraih gelar Sarjana dan Magister Ilmu Komputer dengan minor Teknik Industri dari Texas A&M University setelah terpilih dalam Program Habibie tahun 1989 untuk menimba ilmu di Amerika Serikat. Gelar doktor bidang Ekonomi Sumber Daya Alam di kampus yang sama dia raih tahun 2012.

Selain itu, Darmawan juga terjun ke politik dengan mengikuti pencalonan legislatif periode 2014-2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) daerah pemilihan V Jawa Tengah.

Yanuar Nugroho
Deputi II Bidang Pengelolaan dan Kajian Program Prioritas

Yanuar adalah mantan Direktur dan Penasihat Khusus Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pria kelahiran Solo, 27 Januari 1972 itu merupakan mantan Senior Lecturer di Universitas Manchester, Inggris, sebuah posisi bergengsi di kampus tersebut.

Pada tahun 2009, Universitas Manchester menganugerahinya dengan predikat peneliti dan pengacar terbaik. Yanuar meraih gelar sarjana Teknik Industri ITB dan melanjutkan studi master di Inggris hingga mendapat beasiswa doktor di Universitas Manchester.

Nama Yanuar juga sempat mencuat sebagai salah satu calon menteri Presiden Joko Widodo yang diusulkan Aliansi Masyarakat Profesional Indonesia (AMPI). Dalam usulan yang digagas lewat situs kabinetprofesional.org itu, Yanuar digadang menjadi salah satu calon Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Purbaya Yudhi Sadewa
Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis

Purbaya dipilih dari kalangan ekonom yang saat ini menjabat sebagai Direktur PT Danareksa (Persero). Pria kelahiran Bogor, 7 Juli 1964 ini merupakan sarjana jurusan Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB). Gelar dokto dalam bidang ekonomi dia perleh dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat.

Purbaya telah terbiasa berada di lingkungan pemerintah karena sebelumnya dia juga pernah tercatat sebagai staf khusus Menteri Koordinator Bidang Pereonomian. Dia juga pernah menjadi Kepala Ekonom Danareksa Research Institute.

Eko Sulistyo
Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi

Merupakan salah satu orang yang memiliki jasa besar dalam karier politik Presiden Joko Widodo. Pria asal Surakarta ini diketahui menjadi tim sukses Jokowi mulai dari pemilihan Wali Kota Surakarta pada medio 2010 dan pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2012.

Saat pemilihan Presiden 2014, Eko dipercaya menjadi salah satu tim sukses dengan menjadi Koordinator Lapangan Tim Relawan. Eko pernah menjabat Ketua Komisi Pemilahan Umum Daerah (KPUD) Surakarta periode 2003-2008 dan konsultan Dinas Tata Ruang Kota Surakarta pada saat Jokowi menjabat Wali Kota. Kini dia diketahui menjadi Direktur Policy and Political Consulting Index Survey Solo.

Brigadir Jenderal TNI Andogo Wiradi
Deputi V Bidang Analisis Data dan Informasi Strategis

Andogo dinilai memiliki kemampuan untuk menangani bidang analisis data dan informasi strategis. Pengalaman Andogo ketika menjadi perwira menengah Tentara Nasional Indonesia (TNI) yaitu ahli golongan IV di Korps Pasukan Khusus (Kopassus) bidang nuklir, biologi, dan kimia; dan Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Wilayah Khusus Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

Sebelum menjadi pengajar bidang Geografi di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Andogo merupakan Kepala Staf Daerah Militer I/Bukit Barisan.

Credit  CNN Indonesia

Tinggal Hitungan Jam, Negosiasi Nuklir Iran Tegang

Negosiasi nuklir Iran yang tinggal hitungan jam akan berakhir berlangsung tegang. | (Reuters)

 

 

LAUSANNE (CB) - Negosiasi nuklir Iran tegang karena batas waktu kesepekatan nuklir di Lausanne, Swiss, tinggal hitungan jam, pada Senin (31/3/2015). Negosiasi itu tegang karena menjelang batas waktu yang akan berakhir masih ada kebuntuan antara Iran dan enam negara kekuatan dunia atau 5P+1.

Selama hampir seminggu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia dan China telah berusaha untuk memecahkan kebuntuan dalam negosiasi nuklir Teheran.

Enam negara kekuatan dunia itu berupaya untuk menghentikan Iran dari potensi untuk mengembangkan bom nuklir. Upaya itu dibarter dengan pelonggaran sanksi internasional yang melumpuhkan ekonomi Iran.

Negosiasi nuklir ini menegangkan, karena jika gagal akan membuang kesempatan langka, di mana Iran sudah bersedia membuka diri setelah 12 tahun berseteru dengan negara-negara Barat terkait program nuklir yang kontroversial.

”Kita perlu untuk mendapatkan (kesepakatan), ini yang dilakukan sekarang," kata seorang pejabat Barat kepada Reuters yang berbicara dalam kondisi anonim.”Kami hanya memiliki beberapa jam yang tersisa untuk mendapatkan persetujuan kerangka kerja atau pekerjaan akan menjadi jauh, jauh lebih sulit.”

AS mengakui masih terdapat kebuntuan yang belum terpecahkan antara Iran dan enam negara kekuatan dunia.”Masih tetap beberapa masalah yang sulit,” kata Menteri Luar Negeri AS, John Kerry kepda CNN. ”Kami bekerja sangat keras untuk melewati ini. Kami bekerja sampai malam.”

Credit  SINDOnews

Indonesia Sudah Prediksi Yaman Diserang Saudi

Indonesia memprediksi agresi koalisi Teluk itu setelah Presiden Yaman, Abed Rabbo Mansour Hadi meminta bantun pada negara-negara Teluk. Foto: Reuters

 

 

JAKARTA  (CB) - Pemerintah Indonesia diam-diam sudah bisa memprediksi agresi Arab Saudi dan koalisi Teluk di Yaman untuk memerangi milisi Houthi. Indonesia memprediksi agresi koalisi Teluk itu setelah  Presiden Yaman, Abed Rabbo Mansour Hadi meminta bantun pada negara-negara Teluk.

"Sehari sebelumnya, tanggal 24 kita sudah melalukan conference dengan Duta Besar kita di Yaman, waktu itu Presiden Hadi yang di Aden minta intervensi militer, dari gejala itu saja kita sudah khawatir," kata Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, Selasa (31/3/2015).

Menurut Iqbal, pemerintah Indonesia sudah melakukan koordinasi dengan beberapa Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Indonesia (KJRI) di sekitar Yaman untuk bersiap menghadapi situasi terburuk yang mungkin akan menghantam Yaman.

"Kita lakukan persiapan untuk mengantisipasi itu dan bukan hanya di Sanaa, tapi semua KBRI di sekitar Yaman itu kita alert itu, KBRI Oman, Riyadh dan KJRI Jedah. Jadi KBRI di sekitar Yaman sudah siap menghadapi situasi seperti ini," ujar Iqbal.

Dengan situasi di Yaman yang tidak kondusif, pemerintah Indonesia terus mengerahkan usaha ekstra untuk bisa melindungi dan mengevakuasi warga negara Indonesia  (WNI) di negara tersebut. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, kata  Iqbal, sudah melakukan koordinasi dengan kementerian terkait lainnya mengenai hal ini.



Credit  SINDOnews

Jarang ke Luar Negeri, Kim Jong-un Hadiri KAA di Bandung

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, tersenyum saat menyaksikan roket-roket yang diluncurkan saat latihan di Pyongyang, 21 Februari 2015. REUTERS/KCNA

CB, Bandung - Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Inspektur Jenderal Mochammad Iriawan mengatakan pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un dipastikan menghadiri peringatan Konferensi Asia Afrika ke-60 di Jakarta dan Bandung pada 19-24 April 2015. Menurut Iriawan, kedatangan Kim Jong-un tersebut merupakan sebuah kebanggaan bagi Indonesia.

“Berdasarkan informasi terakhir, 90 persen Presiden Korea Utara dan pemimpin RRC hadir. Mereka jarang sekali keluar dari sarangnya,” ujar Iriawan seusai acara tatap muka bersama pemimpin redaksi dan kepala biro media massa di Bandung, Senin, 30 Maret 2015.

Terkait dengan konfirmasi kehadiran Kim Jong-un, Iriawan mengatakan, pihak keamananan akan memberikan keamanan ekstra bagi putra mantan pemimpin tertinggi Korut Kim Jong-il tersebut. Pasalnya ancaman terhadap Kim Jong-un sangat besar, karena ia merupakan pemimpin yang kontroversial.

Selain Kim Jong-un, pemimpin Taiwan, Ma Ying-jeou, pun sudah mengkonfirmasi akan hadir. Seperti Kim Jong-un, Ma Ying-jeou pun akan mendapatkan pengamanan cukup ketat. Namun, Iriawan katakan, semua kepala negara yang hadir akan mendapatkan prioritas keamanan yang sama.

“Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ini akan menjadi sesuatu yang akan membuat citra Bandung menjadi jelek,” kata Iriawan.

Sekitar 9.700 personel gabungan dari Polri dan TNI AD akan dikerahkan saat perayaan puncak KAA di Bandung. Selain itu, 30 penembak runduk akan ditempatkan di beberapa titik di kawasan Gedung Merdeka.

Iriawan mengatakan, saat perayaan puncak digelar, Kota Bandung akan disterilkan, terutama di ring satu di kawasan Gedung Merdeka. Selain itu, pengamanan ketat pun akan dilakukan di sejumlah bandara dan jalan tol yang melintasi Kota Bandung.

Acara peringatan Konferensi Asia Afrika sendiri akan dihelat pada 19-24 April 2015 di Jakarta dan Bandung. Sekitar 109 kepala negara dijadwalkan hadir dalam perhelatan negara se-Asia dan Afrika ini.


Credit  TEMPO.CO

Ups...Australia Bocorkan Data Pribadi Jokowi

Presiden Joko Widodo, memberikan penjelasan mengenai peluang investasi di Indonesia untuk para pengusaha Cina dalam acara Indonesia-Cina Economic Cooperation Forum di Beijing, 27 Maret 2015. Jokowi mengajak ratusan pengusaha Tiongkok menanamkan modalnya di Indonesia. AP/Feng Li

CB, Canberra -Pihak berwenang Australia dilaporkan secara tidak sengaja telah mengungkapkan informasi pribadi dari beberapa pemimpin dunia, termasuk nomor paspor mereka, saat mengirim email kepada penyelenggara turnamen sepak bola.

Seperti yang dilansir The Wall Street Journal pada 30 Maret 2015, Departemen Imigrasi Australia mengatakan pihaknya telah memperketat keamanan email setelah surat kabar Guardian melaporkan seorang pejabat sengaja membocorkan informasi pribadi dari Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Kanselir Jerman Angela Merkel, China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Pemimpin lain yang disebutkan dalam email termasuk yakni, Perdana Menteri India Narendra Modi, Jepang Shinzo Abe, Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Inggris David Cameron.

Sebagian besar informasi yang terkandung dalam email dapat diakses secara bebas dalam pencarian di Internet termasuk nama, kebangsaan, dan tanggal lahir dari para pemimpin tersebut. Tapi nomor paspor yang dimuat dalam email yang dikirim ke penyelenggara sepak bola Piala Asia telah diblokir.

"Data itu langsung dihapus oleh penerima dan tidak didistribusikan lebih lanjut," ujar juru bicara Imigrasi Australia dan departemen Perlindungan Perbatasan. "Departemen telah mengkaji dan memperkuat protokol email untuk membatasi dan mencegah pelanggaran di masa depan."

Informasi pribadi yang telah dibocorkan adalah nama, tanggal lahir, posisi kebangsaan, nomor paspor, nomor visa dan visa subclass dari 31 pemimpin dunia (yaitu perdana menteri, presiden dan setara mereka) yang menghadiri KTT G20 November tahun lalu di Brisbane Australia.


Credit TEMPO.CO

Indonesia Terus Dorong Deklarasi Dukungan Palestina

Kepala Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan

CB, JAKARTA -- Indonesia terus mendorong penyelesaian deklarasi dukungan untuk Palestina yang akan dilahirkan dalam peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika (KAA) di Jakarta dan Bandung pada April mendatang.

Penanggung jawab KAA Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, hingga saat ini draft dukungan tersebut masih dibahas oleh perwakilan Indonesia di New York.

"Masih di bahas, saya belum tahu perkembangan terakhir, tapi itu menjadi usulan dari pemerintah Indonesia dan itu janji presiden," ujarnya di Kantor Presiden, Selasa (31/3).

Meski demikian, sambung Luhut, dari 109 negara-negara di Asia dan Afrika, tak semua mendukung kemerdekaan Palestina. Akan tetapi, dia menyebut posisi Indonesia sangatlah jelas. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia akan terus mendorong deklarasi tersebut agar Palestina menjadi negara merdeka dan masuk menjadi anggota PBB.

"Kementerian Luar Negeri kita masih melobi itu. Mudah-mudahan bisa kita capai," ucap dia.

Adapun mengenai pelaksanaan KAA, Luhut mengatakan hingga saat ini sudah ada lebih dari 25 kepala negara menyatakan akan hadir. Jumlah tersebut, kata dia, terus bertambah dari hari ke hari.

Peringatan KAA ke-60 tahun ini, lanjut Luhut, diharapkan dapat semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekonomi terkuat di dunia.

"Kita ingin menunjukan bahwa Indonesia dari tahun 1955 sampai sekarang ini menunjukan kepemimpinannya. Kita masuk menjadi negara 16 besar ekonomi dunia dan berpotensi untuk lebih maju lagi, mungkin ke-6 atau ke-7 dalam sepuluh sampai lima belas tahun ke depan," kata Luhut.

Seperti diketahui, Indonesia akan menjadi tuan rumah peringatan ke-60 KTT Asia Afrika. Forum berskala internasional tersebut akan digelar dalam dua sesi. Sesi pertama akan berlangsung di Jakarta pada 19 sampai 23 April. Adapun sesi kedua, yakni acara peringatannya akan digelar di Bandung pada 24 April.

KTT Asia-Afrika akan melahirkan deklarasi dukungan untuk Palestina, Pesan Bandung dan deklarasi untuk menghidupkan kembali New Asian-African Strategic Partnership (NAASP).

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Jokowi Minta MoU RI-Tiongkok & Jepang Cepat Ditindaklanjuti

Presiden Joko Widodo/MI/Ramdani

CB, Jakarta: Presiden Joko Widodo meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil dan Menteri BUMN Rini Soemarno menindaklanjuti hasil kesepakatan antara Indonesia dengan Jepang dan Tiongkok.

"Secara khusus Presiden minta dua menteri, Perekonomian dan BUMN agar kesepakatan yang dicapai di dua negara terutama pembangunan infra bisa segera direaliasaikan," ujar Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto seusai rapat kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2015).

Menurut Andi, tindak lanjut itu penting dilakukan sebagai upaya membangun kepercayaan yang sudah tercipta antardua negara. Sebab, kata dia, jika tak direalisasikan akan berpengaruh terhadap kepercayaan yang sudah terjalin.

"Jadi itu kemudian Presiden mengatakan segera lakukan langkah-langkah untuk mengimplementasikan kesepakatan itu. Jika dibutuhkan koordinasi atau kunjungan kedua belah pihak, segera dilakukan," imbuh dia.

Disinggung apakah ada pembahasan soal perjanjian nilai tukar mata uang antara Indonesia dan Tiongkok, Andi menjelaskan, belum ada aturan lebih jauh soal itu.

"Akan diproses kesepakatan antara Indonesia-Tiongkok tentang nilai tukar antara kedua negara. Di Beijing ditandatangani MoU tentang itu. Proses selanjutnya akan dilakukan antara Kemenlu, Menkoperek dan Kemenkeu, tapi belum ada spesifikasi seperti apa arrangement itu akan dilakukan," jelas dia.


Credit  Metrotvnews.com

Dua Tahun ke Depan, Indonesia Tak Impor Daging Sapi

 

Kompas.com/Estu Suryowati Ilustrasi daging sapi. Di Pasar Klender, harga daging sapi pada H-7 lebaran masih stabil Rp 90.000 - Rp 100.000 per kilogram.

JAKARTA,CB - Menteri Pertanian, Amran Sulaiman berharap dalam dua tahun ke depan Indonesia tidak perlu mengimpor daging sapi. Menurut dia, harapan tersebut bisa terpenuhi dengan upaya khusus Kementerian Pertanian (Kementan) dalam APBN-P 2015 untuk mempercepat kelahiran ternak sapi dan pembukaan lahan ternak sapi sebesar 1 juta hektar. "Kalau program percepatan kelahiran ternak sapi sebanyak 2 juta akseptor berhasil, saya harap 2 tahun kemudian Indonesia tidak impor sapi lagi. Kemudian didukung juga program mencari pulau untuk lahan ternak sapi. Kita cari lahan di pulau seluas 1 juta ha atau 500.000 ha seperti Australia," kata Amran dalam Rapat Kerja Nasional Upaya Khusus Swasembada Pangan dan Peningkatan Produksi Komoditas Strategis APBN-P Tahun 2015, di Kementan, Jakarta, Senin, (30/3/2015).

Kemudian, Amran menjelaskan keinginanya untuk bisa menarik investor ternak lokal yang mempunyai lahan ternak sapi/kerbau di Australia. Amran berharap ke depannya investor-investor lokal tersebut memindahkan lahan ke Indonesia yang sudah dibuka oleh Kementan. "Ternyata investor yang ada di Australia itu orang Indonesia, kenapa tidak dipindahkan saja. Investor itu seperti ikan harus dimanja, intinya dimanja-lah pengusaha itu. Kita yang persiapkan lahannya tinggal teken konrak saja, tapi harus yang benar-benar yang punya uang," jelas Amran.

Sebagai informasi, Asosiasi Pengusaha Protein Hewan Indonesia (APPHI) memperkirakan pada tahun ini kebutuhan daging sapi Indonesia diperkirakan mencapai 640.000 ton. Angka tersebut naik 8 persen dari tahun 2014 sebesar 590.000 ton.

Sementara itu, menurut Peneliti Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suharyadi, selama 8 tahun terakhir produksi daging memang mengalami peningkatan, namun jumlahnya masih lebih kecil dari tingkat kebutuhan nasional. "Tahun 2014 produksi (daging sapi) kita 539.965 ton. Untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus melakukan impor terutama sapi dari Australia," kata Suharyadi, di Menara Kadin, Jakarta, Jumat (27/3/2015) lalu.


Credit  KOMPAS.com

Onno Kritik Aksi Kominfo Blokir Situs Islam Radikal

 

Ilustrasi pengguna komputer (Ed Gregory/Stokpic)

 

 

Jakarta, CB -- Pakar IT Onno W.Purbo mengingatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika soal permintaan pemblokiran situs Islam radikal oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Ini soal hak asasi manusia dan jangan salah sampai memblokir.

Menurut penggiat OpenBTS dan Open Source ini, akses ke informasi merupakan hak asasi manusia (HAM) yang dilindungi oleh Deklarasi Human Right.

Dia pun menyebut artikel 19 dari Deklarasi Hak Asasi Manusia yang berbunyi: "Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontie."

"Ini bisa-bisa terlanggar oleh Kemenkominfo dengan memblokir secara sembarangan, sembrono dan belakangan ini beberapa situs dakwah juga diblokir," katanya melalui postingan Facebook miliknya, yang dikutip CNN Indonesia.

Onno pun meminta Kominfo agar berhati-hati dalam melakukan pemblokiran agar tidak dianggap pelanggar HAM, bila pada prakteknya ceroboh dan diteruskan tanpa kontrol yang baik.

Dia juga mempertanyakan definisi dalam menentukan hal yang baik, haram, halal, pornografi dan terorisme tanpa salah yang menjadi landasan aksi blokir situs selama ini. Baginya, kemampuan tanpa salah tersebut cuma dipunyai oleh nabi.

"Proses blokir situs sebetulnya merupakan proses penyadapan. Padahal di aturan yang ada, penyadapan harus berdasarkan perintah pengadilan. Blokir situs, dasarnya apa?" tanya Onno, heran.

Sebelumnya, Kominfo sudah memblokir 22 situs Islam radikal atas permintaan BNPT. Sayangnya, melalui Kepala Humas dan Pusat Informasi Kominfo Ismail Cawidu, tak bisa memberikan penjelasan lebih jauh mengenai definisi situs itu masuk kategori Islam radikal.



Credit  CNN Indonesia

MUI Pertanyakan Alasan Pemblokiran 19 Situs Islam

 

 Ilustrasi Kejahatan Dunia Maya. (Scyther5)

 

Jakarta, CB -- Ketua Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas mempertanyakan pertimbangan pemblokiran 19 situs Islam oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menurutnya harus ada kajian mendalam sebelum memutuskan sebuah media komunikasi disebut menyampaikan paham radikal.

"Pertanyaan saya betulkah situs itu memprovokasi, itu harus dikaji," kata Anwar kepada CNN Indonesia, Selasa (31/3).


Menurutnya, jika memang sudah ada yang mengkajinya, harus dijelaskan kepada publik bahwa benar 19 situs tersebut melakukan hal-hal yang dituduhkan sehingga pantas untuk diblokir.

MUI sendiri melalui bidang komunikasi dan informasi menurut Anwar belum pernah menerima laporan soal adanya situs Islam yang menyampaikan ajaran radikal.

Jika memang sebuah situs menyampaikan ajaran kekerasan yang bertentangan dengan ajaran Islam, MUI menurutnya tidak ragu-ragu untuk mendukung penutupan situs tersebut. "Islam mengajarkan perdamaian dan antikekerasan," katanya.

Penutupan sebuah situs berita dengan alasan mencegah penyebaran ajaran radikal tanpa kajian lebih dulu dinilai Anwar sama seperti pemadam kebakaran yang datang untuk memadamkan api. Padahal, kata Anwar, harus digali lebih dalam mengapa seseorang menjadi radikal.

"Mengapa (situs) diblokir, kalau menyebarkan kekerasan, seperti apa kekerasan dan radikalisme yang mereka sebarkan?" kata Anwar. Mengutip pernyataan mantan Kepala BIN Asad Ali, Anwar mengatakan, readikalisme muncul karena ketidakadilan global. Ketidakadilan inilah menurutnya yang harus dientaskan.

Sebelumnya Kemenkominfo mengaku memerintahkan Internet Service Provide memblokir 19 situs yang menyebarkan paham radikal atau mendukung paham kekerasan. Permintaan pemblokiran ini dilakukan atas dasar laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

19 situs yang diminta untuk diblokir antara lain, arrahmah.com, voa-islam.com, ghur4ba.blogspot.com, panjimas.com, thoriquna.com, dakwatuna.com, kafilahmujahid.com, an-najah.net, muslimdaily.net, hidayatullah.com, salam-online.com, aqlislamiccenter.com, kiblat.net, dakwahmedia.com, muqawamah.com, lasdipo.com, gemaislam.com, eramuslim.com dan daulahislam.com.



Credit  CNN Indonesia

Smelter Selesai Target Ekspor Mineral Naik Jadi US$ 17 Miliar

 

 (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

 

 

Jakarta, CB -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan nilai ekspor produk mineral pada 2016 bisa menyentuh US$ 17 miliar seiring dengan selesainya sejumlah proyek fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) bahan galian tambang pada tahun ini dan tahun depan.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R. Sukhyar mengatakan sebelum perusahaan tambang diwajibkan mengolah produksi tambangnya melalui smelter dalam negeri, Indonesia lebih banyak mengekspor bahan galian tambang mentah.

“Kewajiban smelter itu baru diterapkan 12 Januari 2014, jadi memang butuh 2-3 tahun untuk mempersiapkan smelter di dalam negeri. Tetapi saya yakin nilai ekspor 2016 bisa melebihi ekspor 2013 yang sepenuhnya jual ore,” kata Sukhyar di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin petang (30/3).

Pada 2013 sebelum ada kewajiban pengolahan dan pemurnian, Sukhyar mencatat nilai ekspor mineral mencapai US$ 15,1 miliar. Sehingga jika dibandingkan dengan target ekspor mineral tahun depan, terjadi peningkatan sekitar 12,58 persen.

Namun Sukhyar menyebut, target tersebut baru bisa dicapai jika rencana penyelesaian smelter yang dijanjikan perusahaan-perusahaan di sektornya bisa selesai tepat waktu sepanjang tahun ini dan tahun depan. Untuk itu, dia berpesan kepada instansi terkait lainnya untuk tidak mempersulit perusahaan-perusahaan smelter itu dengan menambah beban atau biaya lainnya.

“Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menerima sekitar 35 proposal investasi smelter nikel. Iklimnya lagi bagus, jangan dipersulit mereka karena tidak mudah mengundang minat investasi smelter di Indonesia,” katanya.

Pada pertengahan bulan ini, Sukhyar menyebut ada enam smelter nikel baru yang dijadwalkan beroperasi mulai 2015 yaitu:

1. PT Sambas mineral mining dengan kapasitas produksi Feronikel sebesar 1.000 ton per bulan atau 12.000 ton per tahun dan menelan dana investasi sebesar US$ 10 Juta setara Rp 130 miliar.

2. PT Macika Mineral Industri dengan kapasitas Feronikel sebanyak 53.680 per tahun dengan investasi mencapai US$ 61 Juta setara Rp 793 miliar.

3. PT Karyatama Konawe Utara dengan kapasitas produksi Nickel Pig Iron (NPI) sebesar 50 ribu ton per tahun dan menelan investasi sebesar US$ 45 juta setara Rp 585 miliar.

4. PT Bintang Delapan dengan memperoduksi Feronikel dan menelan investasi US$ 636 juta setara Rp 8,26 triliun.

5. PT Fajar Bakti Lintas Nusantara dengan memproduksi NPI dengan nilai Rp 200 miliar, dan

6. PT Gebe Central Nickel dengan memproduksi Nikel dengan kapasitasi 6.000 ton per tahun dengan nilai investasi mencapai US$ 150 juta setara Rp 1,95 triliun.

“Enam smelter ini belum termasuk perluasan serta penambahan kapasitas smelter milik Antam, Indoferro dan Modern Group," ujar Sukhyar.

Sementara tahun depan akan ada lima smelter nikel lain senilai Rp 6,08 triliun yang siap untuk dioperasikan. Kelima smelter tersebut adalah:

1. PT Jilin Metal dengan memproduksi Feronikel dan menelan dana investasi mencapai US$ 270 juta setara Rp 3,51 triliun.

2. PT PAM Metalindo dengan produksi feronikel dan menghabiskan dana investasi US$ 100 juta setara Rp 1,3 triliun.

3. PT Putra Mekongga dengan memproduksi NPI dan menelan dana investasi mencapai US$ 25 juta setara Rp 325 miliar.

4. PT Angfang Brother dengan memproduksi NPI dengan nilai investasi US$ 18 juta setara Rp 234 miliar, dan

5. PT Bima Cakra Perkasa dengan nmemproduksi NPI dan menelan dana investasi Rp 719 miliar.

Selain nikel, beberapa smelter lain yang siap berproduksi mulai tahun ini dan tahun depan adalah smelter pengolahan bauksit dan pasir besi.



Credit  CNN Indonesia

TNI-AL dan US Marsoc Latihan di Lampon

HADANG OMBAK: Marinir TNI-AL dan US Marsoc berlatih ketahanan tubuh dalam menghadapi ombak Pantai Lampon, Kecamatan Pesanggaran. (Shulhan Hadi/Jawa Pos Radar Banyuwangi)

 

BANYUWANGI (CB) – Pasukan khusus dari Batalyon Intai Amfibi (Yontaifib) Marinir TNI-AL dan prajurit US Marsoc dari Amerika Serikat mengadakan latihan bersama di Pusat Latihan Tempur (Puslatpor) Marinir Lampon, Desa/Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Senin (30/3).

Dalam latihan bersama bersandi Lantern Iron 15-5524 tersebut, pasukan tempur dua negara itu mempraktikkan kesigapan personel di laut. Pasukan juga beradu tangkas mendayung menggunakan perahu karet ke tengah dan tepi pantai.

Komandan Yontaifib 1 Marinir Letkol Marinir Freddy Ardianzah menjelaskan, latihan tersebut merupakan lanjutan dari latihan di Karang Tekok, Situbondo. Latihan bersama itu dimulai sejak 19 Maret lalu. ’’Di Situbondo latihan aspek darat, sekarang aspek laut,’’ katanya.

Menurut Freddy, selain pertukaran teknik dan taktik kedua satuan, tujuan terpenting latihan bersama tersebut adalah meningkatkan kerja sama kedua negara. ’’Yang terpenting itu kerja sama kedua negara,’’ tegas dia.
Pada latihan yang berlangsung hingga 11 April mendatang tersebut, kedua satuan juga akan melakukan jungle survival di hutan. Latihan itu berlokasi di sekitar Hutan Sukamade. Selain itu, ada latihan dengan menggunakan kendaraan tempur seperti helikopter. ’’Survival di Sukamade dan manuver helikopter,’’ tandasnya.


Credit Jawapos

TNI Siap Buru Teroris, Ini Tanggapan Mabes Polri

Personel Densus 88 Mabes Polri melakukan penggrebekan di rumah terduga teroris jaringan ISIS.

CB, JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal Moeldoko telah mewanti-wanti agar gembong teroris Santoso menyerahkan diri jika tidak mau mati. Moeldoko mengeluarkan peringatan itu menyikapi latihan perang gabungan TNI di Poso, yang selama ini diduga menjadi basis teroris.
Pernyataan Moeldoko tersebut mendapat dukungan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang menyatakan, TNI juga dapat ikut memburu teroris asal seizin Polri. Kepala Bagian Penerangan Mabes Polri Kombes Rikwanto merespon datar pernyataan dua orang penting di negeri ini.
Menurut dia, TNI tidak sedang memburu teroris. Mereka hanya melakukan latihan perang di Poso. “Di sana latihan PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat),” ujar Rikwanto melalui pesan singkat kepada Republika, Senin (30/3).

Sebelumnya, Rikwan pernah mengatakan, pemberantasan terorisme harus dilakuan secara bersama-sama termasuk dengan TNI. Kendati demikian, pemberantasan terorisme harus sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Kadiv Humas Mabes Polri, Brigjen Anton Charliyan menyatakan, hingga saat ini, Poso tetap menjadi sasaran operasi Polri dalam memburu kelompok teror. Pasalnya, di Poso sendiri masih ada gerakan-gerakan yang mengganggu keamanan dari mulai zona rawan hingga paling rawan.


Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Pesawat AS dan Ukraina Pantau Pasukan Militer Rusia

Pesawat AS dan Ukraina sesuai perjanjian 'Open Skies' memantau wilayah Rusia. | (Wikimedia)

 

 

 

MOSKOW   (CB) - Pesawat Amerika Serikat (AS) dan Ukraina memantau pasukan militer Rusia langsung dari langit Moskow pada Senin (30/3/2015) dan 4 April mendatang. Pantauan itu dilakukan atas perjanjian "Open Skies".

Dalam pantauan itu, AS menggunakan pesawat Boeing OC-135B. Menurut Kepala Pusat Pengurangan Risiko Nuklir Rusia, Sergei Ryzhakov, dalam perjanjian “Open Skies”, AS dan Ukraina diizinkan memantau Rusia dari wilayah udara Rusia dan Belarusia.

Dalam perjanjian itu, pesawat pemantau dilarang dilengkapi dengan senjata, tapi disetujui untuk menggunakan teknologi observasi.

”Dalam kerangka Perjanjian Internasional Open Skies, misi perwakilan AS dan Ukraina berencana melakukan penerbangan pantauan atas wilayah suatu kelompok negara yang berpartisipasi (dalam perjanjian), yakni Republik Belarusia dan Federasi Rusia,” kata Ryzhkov kepada RIA Novosti , Senin (30/3/2015).

Menurut Departemen Luar Negeri AS, Perjanjian Open Skies memungkinkan 34 negara peserta perjanjian untuk melakukan penerbangan pantauan terhadap wilayah masing-masing negara. Tujuannya untuk mengumpulkan informasi melalui pencitraan udara terhadap pasukan militer dan kegiatan lain yang dipantau.

Perjanjian Open Skies ditandatangani pada bulan Maret 1992 di Helsinki. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2002. Rusia telah meratifikasi perjanjian ini pada 26 Mei 2001.

Pantauan oleh pesawat AS dan Ukraina itu terjadi di saat Rusia sedang bersitegang dengan Ukraina, dalam konflik di Ukraina timur. AS sendiri pernah berencana memasok senjata ke Ukraina yang membuat Rusia geram.


Credit  SINDOnews

Rusia Gelar Latihan Militer Akbar di Siberia

Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, pihaknya telah memulai latihan militer skala besar di wilayah Siberia, di timur negara mereka. Foto: Sputnik

 

 

MOSKOW  (CB) - Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, pihaknya telah memulai latihan militer skala besar di wilayah Siberia, di timur negara mereka. Latihan ini berfokus pada penguatan pertahanan terhadap serangan udara.

Latihan itu, menurut layanan pers kementerian tersebut, seperti dikutip Sputnik pada Senin (30/3/2015), dilakukan di sebuah wilayah khusus di timur Negeri Beruang Merah itu. "Latihan berlangsung di lapangan tembak khusus di wilayah Primorye dan Buryatia," bunyi laporan layanan pers tersebut.

"Para prajurit akan ditugaskan untuk menembak sekitar 50 sasaran yang telah disiapkan. Untuk melakukan tugasnya, pasukan kami telah dilengkapi sederetan persenjataan, mulai senjata jangkauan pendek seperti Osa, Tor dan Strela-10, sistem anti-pesawat dan senjata lainnya," imbuhnya.

Layanan pers itu juga mengatakan, pihaknya juga akan menggunakan latihan ini untuk menguji beberapa sistem pertahanan udara baru mereka. "Kami juga menguji sistem pertahanan udara jarak jauh, Triumf dan Favorit," tambahnya,

Dalam latihan tersebut, lanjutnya, prajurit Rusia akan ditugaskan untuk melumpuhkan beberapa rudal, mulai dari ukuran kecil hingga besar. Simulasi serangan udara juga akan dilakukan dalam latihan itu.

Namun, layanan pers enggan memberikan detail lebih lanjut mengenai jumlah personel yang akan terlibat dalam latihan perang tersebut, dan jumlah unit persenjataan yang akan dipakai.


Credit  SINDOnews

Saudi Layangkan Syarat Negosiasi Konflik Yaman

Foto: Reuters

 

 

RIYADH  (CB) - Arab Saudi menyatakan bahwa mereka sangat terbuka akan kemungkinan adanya negosiasi antara pihak-pihak yang bertikai di Yaman. Namun, menurut pemimpin Saudi, Raja Salman, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bila negosiasi itu ingin digelar.

"Pertemuan ini harus berada di bawah payung Dewan Kerjasama Teluk dalam rangka melestarikan legitimasi dan menolak (upaya) untuk berbalik melawan itu," ucap Salam dalam sebuah pernyataan, seperti diberitakan kantor berita Arab Saudi SPA yang dikutip Reuters pada Senin (30/3/2015).

Selain harus berada di bawah payung Dewan Kerjasama Teluk, syarat lain yang diutarakan Salman adalah pemberontak Houthi harus mengembalikan semua senjata yang mereka rampas dari pemerintah Yaman.

"Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi adalah mereka (Houth) harus mengembalikan senjata milik pemerintah dan tidak melakukan tindakan yang bisa mengancam negara tetangga Yaman," Salman menambahkan.

Houhti sendiri belum memberikan respon terkait pernyataan yang diutarakan Salman tersebut. Negosiasi memang disebut-sebut sebagai cara satu-satunya untuk bisa menyelesaikan konflik di Yaman, cara militer yang saat ini diambil justru dinilai hanya akan memperburuk situasi.


Credit  SINDOnews

Bantu Serang Yaman, Pakistan Kirim Pasukan ke Saudi

Pengiriman pasukan ini merupakan bentuk dari komitmen Pakistan untuk membantu Saudi dalam melakukan serangan terhadap kelompok pemberontak Houthi di Yaman. Foto: istimewa

 

 

ISLAMABAD  (CB) - Pemerintah Pakistan dikabarkan akan segera mengirimkan sejumlah pasukan ke Arab Saudi. Pengiriman pasukan ini merupakan bentuk dari komitmen Pakistan untuk membantu Saudi dalam melakukan serangan terhadap kelompok pemberontak Houthi di Yaman.

Pakistan yang merupakan sekutu dekat Saudi, sedari awal memang menyatakan akan terus mendukung Saudi dalam melakukan serangan terhadap Houthi. Sebelumnya, mereka juga dikabarkan telah mengirimkan sejumlah pesawat untuk turut membombardir Yaman.

"Kami telah memberikan dukungan penuh ke Arab Saudi dalam operasi terhadap pemberontak dan kami memutuskan untuk bergabung dalam koalisi," ucap seorang pejabat Pakistan dalam kondisi anonim, seperti dilansir Reuters pada Senin (30/3/2015).

Namun, pejabat tersebut enggan membeberkan jumlah pasti berapa banyak pasukan Pakistan yang akan diberangkatkan ke Saudi untuk bergabung dengan pasukan koalisi. Saudi, yang merupakan pimpinan koalisi Teluk sejatinya belum akan mengirimkan pasukan darat ke Yaman, negara kaya minyak itu masih fokus pada serangan udara.

Pakistan sendiri adalah negara terbaru yang turut bergabung secara penuh dalam koalisi Teluk untuk menyerang Houthi. Sebelumnya, Mesir, Sudan, Kuwait dan Qatar adalah beberapa negara yang telah terlebih dahulu bergabung secara penuh dalam koalisi tersebut.

Credit  SINDOnews

Tentara Pakistan gempur Taliban

Pemimpin Taliban Pakistan, Maulana Fazlullah yang juga sering disebut Mullah Radio, disebut-sebut sebagai orang yang paling bertanggungjawan atas pembantaian ratusan anak sekolah di Peshawar dan pernah memerintahkan pembunuhan remaja putri peraih Nobel Perdamaian Malala Yousafzai (Reuters)

 

Islamabad (CB) -  Tentara Pakistan, yang didukung oleh jet tempur dan helikopter bermeriam, memerangi anggota Taliban di Wilayah Suku Khyber untuk menutup salah satu jalur utama gerakan lintas perbatasan gerilyawan.

Militer menyatakan serangan udara tersebut dalam beberapa hari belakangan telah menewaskan lebih dari 200 petempur Therik-e-Taliban Pakistan (TTP) dan kelompok "Lashkar-e-Islam" di wilayah pegunungan terjal di Lembah Tirah, yang berbatasan dengan Afghanistan.

Para pejabat keamanan menduga banyak gerilyawan, yang telah melarikan diri dari wilayah suku lain setelah serangan militer, telah berlindung di Lembah Tirah, yang tak bisa didatangi sebab tak ada jalan ke sana, demikian laporan Xinhua, di Jakarta, Senin.

Pasukan Pakistan tak berada di daratan lembah itu, tapi telah membuat kemajuan setelah serangan udara baru-baru ini, yang menewaskan banyak gerilyawan.

Pasukan keamanan meningkatkan serangan sebab TTP telah menggunakan lembah tersebut sebagai tempat persembunyian utama dan merencanakan serangan setelah gerilyawan itu kehilangan pangkalan mereka di Wilayah Suku Waziristan Utara.

Taliban telah merencanakan serangan mematikan terhadap satu sekolah yang dikelola militer di Peshawar.

Taliban dan kelompok lain bersenjata yang anti-pemerintah memperlihatkan perlawanan terhadap pasukan keamanan dengan memanfaatkan daerah yang sebelumnya mereka kuasai.

Menguasai Lembah Tirah penting buat Taliban sebab mereka dapat bersembunyi dan memanfaatkan lembah itu untuk menyeberangi perbatasan ke dalam wilayah Afghanistan.

Lembah tersebut sama pentingnya buat pasukan keamanan untuk melucuti pangkalan terakhir Taliban dan menghalangi jalur gerakan lintas-perbatasan mereka.

Pasukan Afghanistan juga tak banyak menguasai wilayah terjal yang sulit didatangi di wilayah perbatasannya, kata ahli Afghanistan yang mengenal daerah itu.

Taliban Pakistan, yang sejak dulu menghindari persekutuan dengan kelompok lain, "merangkul Lashkar-e-Islam" sebab mereka memerlukan tempat yang relatif aman untuk berlindung.

Kelompok TTP telah bergabung dengan "Lashkar-e-Islam" untuk menghapuskan kelompok "Ansar-ul-Islam, yang menjadi pesaing utama "Lashkar-e-Islam" di Wilayah Khyber dan dipandang pro-pemerintah.

Setelah serangkaian bentrokan mematikan, TTP dan "Lashkar-e-Islam" berhasil mengusir anggota "Ansar-ul-Islam" dari Lembah Tirah.

Taliban dan "Lashkar-e-Islam" telah menggunakan daerah tersebut untuk memperluas pengaruh mereka di wilayah suku lain, Orakzai, tempat gerilyawan itu pernah memiliki kehadiran yang kuat. Mereka juga menggunakan lembah tersebut untuk mengirim gerilyawan ke Peshawat.

Namun mereka tak berhasil akibat serangkaian operasi di beberapa bagian lain Wilayah Khyber, termasuk Kota Kecil Barat, yang pernah terkenal karena barang selundupan. Bara adalah salah satu tempat masuk ke Wilayah Khyber dari Peshawar.


Credit  ANTARA News

16 orang tewas dalam bentrokan di Filipina Selatan

ilustrasi - suatu pemberontak di Filipina (REUTERS/Pat Roque)

 

 

Manila (CB) - Sebanyak 12 gerilyawan Kemerdekaan Islam Bangsamoro (BIFF) dan empat prajurit Angkatan Darat Filipina tewas dalam serangkaian baku-tembak yang berkecamuk di Filipina Selatan pada Ahad (29/3), kata militer pada Senin.

Baku-tembak mulanya meletus antara personel pasukan elit Angkatan Darat Filipina, Scout Ranger Company Ke-6, yang dipimpin oleh Kapten Blas Alsiyao dan pemimpin lokal BIFF, Komandan Bungos, di Desa Malangog, Kota Kecil Datu Unsay, sekitar pukul 09.30 waktu setempat.

Pasukan elit Scout Rangers "menguasai posisi musuh" setelah baku-tembak sengit sekitar satu jam, sehingga petempur BIFF dipaksa mundur, demikian laporan Xinhua.

Baku-tembak lain antara anggota Batalion Infantri Ke-34, Divisi Infantri Ke-8 dan sekelompok anggota BIFF yang dipimpin oleh orang yang bernama Komandan Bisaya di Desa Pamalian, Kota Kecil Shariff Saydona, pada pukul 09.50 waktu setempat.

Sekitar pukul 13.00, satu ambulans yang membawa prajurit yang cedera diserang oleh gerilyawan.

BIFF adalah sayap bersenjata dari Gerakan Kemerdekaan Islam Bangsamoro, yang memisahkan diri dari Front Pembebasan Islam Moro akibat perbedaan pendapat mengenai proses perundingan perdamaian dengan Pemerintah Filipina.

Credit  ANTARA News

Koalisi pimpinan Arab Saudi rebut pelabuhan Yaman

Ilustrasi. Sebuah gudang senjata meledak di kompleks militer Jabal Hadeed di kota pelabuhan Aden, Yaman selatan, Sabtu (28/3). Serangkaian ledakan mengguncang gudang senjata terbesar di Aden Sabtu kemarin, menyemburkan api dan asap ke langit di atas kota tersebut, kata saksi mata. Seorang koresponden Reuters melihat api dan ledakan di kompleks Jabal Hadeed, yang dekat dengan daerah perumahan dan gedung komersial. Tidak ada keterangan mengenai jumlah korban. (REUTERS/Nabeel Quaiti)

 

 

Riyadh (CB) - Arab Saudi pada Senin (30/3) mengumumkan koalisi pimpinannya sepenuhnya menguasai pelabuhan di Yaman, dalam Operasi Badai Penentu melawan petempur Al-Houthi, demikian laporan Al-Arabiya.

Birgadir Ahmed Al-Asiri, Juru Bicara Operasi itu, mengatakan dalam taklimat harian koalisi pimpinan Arab Saudi --yang diikuti oleh 10 negara-- melancarkan operasi laut. Koaliai tersebut menguasai pelabuhan di Yaman, dan semua kapal yang datang dan pergi dari semua pelabuhan itu diperiksa, lapor Xinhua.

Ia juga mengatakan petempur melancarkan serangan rudal balistik tapi gagal mengenai satu pusat Arab Saudi di perbatasan, demikian laporan Xinhua. "Milisi Al-Houthi menembakkan rudal di Sanaa tapi rudal tersebut jatuh karena gangguan teknis, dan pasukan koalisi segera menyerbu daerah itu serta menghancurkannya."

Juru bicara tersebut mengatakan sasaran koalisi saat ini ialah menghancurkan semua rudal balistik dan menghentikan petempur Al-Houthi bergerak maju ke arah Aden. Sementara itu kelompok Syiah Yaman tersebut mengumpulkan senjata untuk menyerang pemerintah Yaman dan negara tetangganya.

Arab Saudi dan negara lain anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) melancarkan serangan udara terhadap posisi Al-Houthi di Yaman pada Kamis, 26 Maret, tindakan yang dikutuk oleh Iran tapi didukung oleh Amerika Serikat, Mesir, Jordania dan Marokko.


Credit ANTARA News

Arab Saudi kelak hancurkan rudal balistik Al-Houthi

Kami bekerja sepanjang waktu untuk mencapai sasaran itu dalam waktu sesingkat mungkin

Riyadh (CB) - Arab Saudi pada Minggu (29/3) mengumumkan semua rudal balistik kelompok Syiah Yaman, Al-Houthi, diperkirakan hancur dalam beberapa hari ke depan, demikian laporan media berita Al-Arabiya.

Koalisi pimpinan Arab Saudi yang diikuti oleh sebanyak 10 negara lain terus membidik rudal tersebut guna menghindari korban yang tak diinginkan, kata Juru Bicara Operasi Badai Penentu di Yaman Brigadir Ahmed Al-Asiri dalam taklimat harian.

"Kami bekerja sepanjang waktu untuk mencapai sasaran itu dalam waktu sesingkat mungkin," kata Brigadir Ahmed Al-Asiri, sebagaimana dikutip Xinhua di Jakarta, Senin. Ia menegaskan perbatasan Arab Saudi aman dan jauh dari ancaman.

Mengenai operasi pada Minggu, juru bicara tersebut mengatakan serangan udara ditujukan ke rudal, pasukan pertahanan udara Al-Houthi, gudang amunisi, jalur pasokan, gerakan pasukan dan tempat pertemuan anggota milisi Syiah tersebut di dekat perbatasan Arab Saudi.

Petempur kelompok Al-Houthi memindahkan rudal ke rumah warga sipil, kata Al-Asiri. Ia menyatakan tak ada pertemuan yang aman buat anggota Al-Houthi sebab tempat itu menjadi sasaran serangan gencar di Yaman Utara dan helikopter telah menghancurkan kamp mereka di dekat perbatasan Arab Saudi.

Juru bicara tersebut pada Sabtu (28/3) mengumumkan keberhasilan tahap pertama operasi militer terhadap kelompok Al-Houthi dengan dihancurkannya semua pesawat dan pusat komunikasi milisi itu.

Pada Kamis (26/3), serangan udara pimpinan Arab Saudi dilancarkan terhadap tempat militer yang digunakan oleh kelompok Al-Houthi, yang telah merebut banyak wilayah di negeri itu termasuk Ibu Kotanya, Sanaa.

Credit  ANTARA News

Menristek: laboratorium PLTN Serpong dibangun 2016

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A )

Nuklir sudah menjadi kebutuhan pokok dunia, bukan hanya Indonesia saja. Bangladesh sudah membangun, Vietnam juga sudah

Semarang (CB) - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengatakan laboratorium pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Serpong, Banten, akan dibangun pada 2016.

"Di Serpong (laboratorium PLTN, red.) ini sudah DED (detail engineering design), uji tapak sudah, visibilitas juga sudah. Pada 2016 mendatang, sudah mulai pembangunan," katanya di Semarang, Senin.

Hal tersebut diungkapkan Guru Besar Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu seusai menghadiri peringatan Dies Natalis Ke-50 Universitas Negeri Semarang (Unnes) di Auditorium kampus tersebut.

Menurut Nasir, pembangunan laboratorium PLTN di Serpong itu untuk memberikan pemahaman dan edukasi terhadap masyarakat akan pentingnya tenaga nuklir sebagai energi alternatif yang aman dan efisien.

"Kami ingin berinovasi melalui laboratorium PLTN untuk memberikan edukasi pada masyarakat. Ini sudah masuk anggaran. Harapannya, bisa memberikan pemahaman bahwa nuklir itu aman dan efisien," tukasnya.

Ditanya jika ada penolakan pembangunan laboratorium PLTN itu dari masyarakat, ia mengaku siap menjelaskan kepada masyarakat bahwa nuklir sudah menjadi kebutuhan pokok negara-negara di dunia.

"Nuklir sudah menjadi kebutuhan pokok dunia, bukan hanya Indonesia saja. Bangladesh sudah membangun, Vietnam juga sudah. Kalau kita tidak cepat, Indonesia akan jadi negara terbelakang," katanya.

Ia menjelaskan nuklir bisa menjadi sumber energi alternatif bagi masyarakat yang aman dan efisien, apalagi di tengah naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai energi yang bersumber dari fosil.

Nasir mengatakan akan berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengecek ulang lokasi di Bangka Belitung dan Jepara.

"Kami akan berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan Bappenas untuk mengecek di Babel dan Jepara. Yang di Jepara, kami akan berkoordinasi dengan gubernur untuk sosialisasi pada masyarakat," pungkas Nasir.



Credit  ANTARA News

Intelijen AS Khawatir Misil Korut Bisa Mencapai Amerika

 

AP Direktur Intelijen Nasional Amerika, James Clapper memberikan kesaksian di depan Komisi Senat AS

SEOUL, CB - Dalam kesaksian tertulis kepada Kongres, Direktur Intelijen Nasional Amerika James Clapper pekan lalu mengatakan bahwa Korea Utara (Korut) telah mengambil langkah-langkah untuk menggelar rudal balistik antarbenua (ICBM) yang disebut KN-08, yang mampu mencapai Amerika Serikat.

Pada waktu hampir bersamaan, Deputi Direktur Urusan Politik-Militer wilayah Asia di Departemen Pertahanan Amerika, David Stilwell, mengatakan, ancaman rudal Korea Utara itu telah menciptakan suatu kebutuhan bagi sistem rudal antibalistik Angkatan Darat Amerika (THAAD) di Semenanjung Korea.

Meskipun ancaman misil balistik jarak jauh Korea Utara yang kian besar dan kebutuhan sistem pertahanan misil Korea Selatan mungkin merupakan kekhawatiran keamanan Amerika yang tumpang tindih, keduanya merupakan isu yang terpisah bagi Seoul.

Shin In-kyun, seorang analis keamanan di Korea Defense Network mengatakan, yang dikhawatirkan Korea Selatan adalah ancaman rudal jarak dekat, bukan ICBM.

Menurut Shin, ICBM tidak dapat menyerang Korea Selatan mengingat jarak tembak maksimalnya. Jadi menurutnya, komentar-komentar Clapper mengenai ICBM dilontarkan sebagai peringatan preventif atau kekhawatiran mengenai kemungkinan pemotongan anggaran pertahanan, bukannya penggelaran THAAD di Korea Selatan.

Sistem pertahanan misil tersebut, yang diperlengkapi dengan kemampuan radar untuk melacak benda-benda sejauh 1.900 kilometer, dirancang untuk mencegat misil balistik pada tingkat ketinggian yang tinggi.

China dan Rusia menentang penggelarannya di Korea karena THAAD kemungkinan dapat digunakan untuk mencegat misil-misil mereka dan akan meningkatkan kemampuan militer Amerika di kawasan tersebut.

Para pejabat di Seoul sejauh ini menghindar untuk mengambil sikap tegas mengenai THAAD. Sewaktu ditanya, mereka mengulangi pernyataan mengenai tiga belum. Belum ada permintaan resmi dari Washington. Belum ada konsultasi mengenai hal ini yang telah dilakukan. Dan belum ada keputusan yang telah diambil mengenai apakah akan menempatkan THAAD di Semenanjung Korea.

Sementara mengenai ancaman misil jarak jauh Korea Utara, Pyongyang belum melakukan uji penembakan KN-08, suatu langkah yang dianggap esensial bagi pengembangan dan penggelarannya kelak.

Para analis di US-Korea Institute di Johns Hopkins School of Advanced International Affairs menyatakan, ada citra satelit yang menunjukkan uji mesin roket dan pembangunan sedang berlangsung di Stasiun Peluncuran Satelit Sohae di Korea Utara yang mendukung penegasan Clapper.

Mereka menyatakan, skenario terburuknya adalah Korea Utara akan menggelar misil ICBM yang dapat berfungsi dalam waktu tiga hingga lima tahun ke depan. Tetapi, sanksi-sanksi yang masih diberlakukan dan kendala teknis dapat menghambat jadwal pembuatan itu hingga bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun.

Shin In-kyun mengatakan Korea Utara harus menyelesaikan sejumlah tes sebelum dapat memasuki tahap pengerahan ICBM.

Shin mengatakan, agar dapat diakui sebagai senjata, suatu rudal harus melewati sedikitnya 10 uji penembakan dan mencatat skor 70 persen, atau berhasil tujuh kali dalam uji tersebut.


Credit  KOMPAS.com