Lima Kuburan Massal Rohingya Ditemukan di Myanmar

Gambar satelit dari tanggal 26 Mei 2017 (kiri) dan 20 Desember 2017 (kanan) menunjukkan penghancuran Desa Gu Dar Pyin. Foto/AP

YANGON - Sejumlah penduduk desa Rohingya di Myanmar telah dibantai dan dimakamkan di lima kuburan massal. Demikian penyelidikan eksklusif oleh kantor berita Associated Press (AP).

Laporan oleh kantor berita tersebut pada hari Kamis termasuk kesaksian saksi dari dua lusin korban selamat dan kerabat korban, serta rekaman ponsel yang mencatat waktu setelah serangan tersebut.

Diperkirakan 400 anggota etnis minoritas yang teraniaya itu dibunuh oleh tentara Myanmar. Dalam satu pembantaian, sekelompok pria berada dalam satu tim untuk pertandingan sepak bola lokal yang disebut 'chinlone' di desa Gu Dar Pyin, saat tentara mulai menembaki mereka.

Seorang korban bernama Noor Kadir kemudian menemukan enam temannya dikubur di dua kuburan massal terpisah. Dia mengatakan bahwa mayat korban hanya dapat dikenali melalui warna celana pendek mereka.

Pembunuhan massal tersebut diyakini terjadi pada 27 Agustus dan korban selamat mengatakan kepada AP bahwa tentara telah mencoba untuk menutupi bukti kekejaman tersebut. Video yang didapat oleh kantor berita tersebut mengindikasikan usaha menggunakan asam untuk menghancurkan mayat.

Sisa-sisa yang terkandung di dalam kuburan dangkal naik ke permukaan setelah hujan deras dan korban selamat dapat memfilmkan bukti.

Phil Robertson dari Human Rights mengatakan bahwa laporan tersebut meningkatkan dukungan bagi masyarakat internasional untuk menuntut pertanggungjawaban dari Myanmar dan menggarisbawahi perlunya embargo senjata yang dipimpin oleh PBB ke negara tersebut.

"Laporan AP bahwa (tentara) membawa asam ke Gu Dyar Pin untuk mengubah bentuk tubuh dan membuat identifikasi lebih sulit sangat memberatkan karena menunjukkan tingkat pra-perencanaan dari kekejaman ini," kata Robertson.

"Ini saatnya Uni Eropa dan AS untuk serius mengidentifikasi dan meratakan sanksi yang ditargetkan terhadap komandan militer dan tentara Myanamr yang bertanggung jawab atas kejahatan hak asasi manusia ini," imbuhnya seperti dikutip dari Al Jazeera, Kamis (1/2/2018).

Utusan khusus PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar, Yanghee Lee mengatakan kepada wartawan bahwa pembunuhan dan pembuangan mayat tersebut mengandung "ciri genosida".

Ketika ditanya tentang kekerasan terhadap minoritas Rohingya di tangan militer Myanmar, Lee menanggapi bahwa "Anda dapat melihatnya sebagai sebuah pola".

Namun, utusan hak asasi PBB tersebut mengatakan bahwa dia tidak dapat membuat sebuah pernyataan mengenai "genosida" sampai pengadilan internasional dapat mempertimbangkan bukti tersebut.

Myanmar sebelumnya mengaku bertanggung jawab atas satu kuburan massal yang berisi 10 jenazah di desa Inn Din. 

Pembunuhan tersebut terjadi pada bulan September namun pihak berwenang hanya mengakui mereka setelah ditemukannya kuburan massal tersebut pada bulan Desember, mengklaim bahwa mereka yang telah meninggal adalah "teroris".


Amnesty International menggambarkan penemuan pada bulan Desember itu sebagai "puncak gunung es".

Sejak Agustus 2017, lebih dari 655 ribu orang Rohingya telah meninggalkan Myanmar ke negara tetangga Bangladesh untuk melarikan diri dari apa yang PBB sebut sebagai "genosida teks book".

Militer Myanmar mengklaim bahwa mereka memerangi apa yang mereka sebut "teroris", namun korban selamat yang menyeberang ke Bangladesh membawa serta laporan pembunuhan massal, pemerkosaan, dan pembakaran rumah.

Bangladesh dan Myanmar telah menyetujui kesepakatan untuk mengirim pengungsi Rohingya kembali. Sebagai bagian dari kesepakatan repatriasi, Rohingya akan ditahan di pusat penahanan, yang oleh aktivis Rohingya sebut sebagai "kamp konsentrasi".

Secara luas dianggap sebagai salah satu minoritas paling teraniaya di dunia, orang-orang Rohingya yang kebanyakan Muslim, ditolak kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar. Pemerintah Myanmar yang mengklaim bahwa mereka bukan penduduk asli negara itu.




Credit  sindonews.com

Kediaman Suu Kyi dilempari bom Molotov

Arsip Foto. Pemimpin sipil Myanmar Aung San Suu Kyi saat menghadiri KTT ASEAN-Korea disela-sela KTT ASEAN ke-31 di Philippine International Convention Center (PICC) di Manila, Filipina, Senin (13/11/2017). (REUTERS/Noel Celis/Pool)

Yangon (CB) - Satu bom Molotov dilemparkan ke kompleks kediaman pinggir danau pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi di Yangon pada Kamis, saat dia sedang tidak berada di rumahnya, kata seorang juru bicara pemerintah.

Suu Kyi sedang berada di Naypyidaw pada saat kejadian dan dijadwalkan bertemu parlemen untuk memperingati tahun kedua partai National League for Democracy (NLD) yang menaunginya mulai berkuasa.

"Itu adalah bom Molotov," kata juru bicara Zaw Htay kepada AFP, tanpa memberikan rincian lebih lanjut tentang kemungkinan motif serangan kecil tetapi jarang terhadap pahlawan demokrasi Myanmar itu.

Bom molotov tersebut menyebabkan kerusakan ringan. Namun, serangan terhadap vila tempat Suu Kyi menjadi tahanan rumah selama bertahun-tahun oleh bekas junta itu adalah serangan yang sangat simbolis.

Suu Kyi semakin menjadi sasaran kemarahan komunitas internasional karena kegagalannya berbicara atas nama komunitas muslim Rohingya di Myanmar.

Hampir 700.000 warga Rohingya telah melarikan diri dari tindakan militer brutal di negara bagian Rakhine utara menuju ke kamp-kamp pengungsi di Bangladesh sejak Agustus tahun lalu, membawa kabar tentang pembunuhan, pemerkosaan dan pembakaran terhadap para pengungsi oleh pasukan Myanmar. Banyak warga Myanmar menganggap orang Rohingya sebagai imigran gelap "Bengali."

Credit  antaranews.com

Menlu Kamboja ke Indonesia Bahas Penguatan Kerja Sama Militer

Kamboja berniat meningkatkan kerja sama pertahanan, farmasi dan pengelolaan produk halal lewat lawatan Menlu Prak Sokhonn ke Jakarta, Jumat (2/2) (REUTERS/Samrang Pring)

Jakarta, CB -- Kamboja berniat untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan dengan Indonesia. Niatan tersebut akan disampaikan Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn dalam lawatan ke  Indonesia 1-3 Februari. Menlu Sokhonn dijadwalkan bertemu Menlu RI Retno Marsudi, Jumat (2/2).

“Menlu Sokhonn rencananya tiba di Jakarta malam ini dan bertemu Menlu Retno bsk pagi. Salah satu fokus pertemuan keduanya adalah peningkatan kapasitas dalam bidang pertahanan seperti pertukaran pendidikan militer,”  kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Christiawan Nasir kepada wartawan di Jakarta, Kamis (1/2).

Selain peningkatan kerja sama pertahanan, kedua menlu juga akan mendiskusikan penguatan kerja sama ekonomi seperti investasi, pertanian, pariwisata, dan teknologi.

Arrmanatha mengungkapkan Kamboja juga tertarik mempelajari produk farmasi dan pengelolaan produk halal. 

Berdasarkan data Kemlu RI, nilai perdagangan RI-Kamboja selama periode Januari hingga Oktober 2017 mencapai US$441,5 juta

Dia mengatakan banyak investor asal Indonesia yang juga menanamkan modalnya di Kamboja. Nilai investasi Indonesia di negara itu bahkan mencapai US$350 juta pada 2016 lalu.

Selain isu bilateral, masalah ASEAN juga akan menjadi perhatian dalam pertemuan kedua menlu. Juga rencana peringatan 60 tahun hubungan RI-Kamboja pada 2019.



Credit  cnnindonesia.com

Menlu RI terima kunjungan delegasi MILF dari Filipina

Arsip Foto. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/1/2018). (ANTARA/Sigid Kurniawan)

Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menerima kunjungan delegasi Front Pembebasan Islam Moro (Moro Islamic Liberation Front/MILF) dari Filipina selatan di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis.

Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir, saat menerima kunjungan delegasi MILF, Menteri Luar Negeri menyampaikan dukungan Indonesia terhadap berbagai upaya untuk mencapai perdamaian di bagian selatan Filipina.

"Menlu RI menekankan bahwa semua pihak di Filipina selatan harus berkontribusi dalam upaya perdamaian," katanya.

Indonesia secara aktif mendorong dan membantu rekonsiliasi dan perdamaian di Filipina. Sejak 2012 hingga 2018 Indonesia telah mengirimkan 84 personel, baik militer mau pun sipil, untuk membantu proses rekonsiliasi dan perdamaian di Filipina selatan.

Dalam pertemuan dengan delegasi MILF, Menteri Luar Negeri Retno juga bicara tentang tiga warga Indonesia yang masih disandera kelompok bersenjata di wilayah Filipina Selatan.

"Menlu juga menyampaikan kekhawatiran soal penyanderaan WNI. Kita meminta bantuan apabila MILF bisa menolong untuk proses pembebasan WNI yang masih disandera," ucap Arrmanatha.

Dalam kunjungannya ke Indonesia, delegasi MILF juga bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan perwakilan dari organisasi Islam di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Credit  antaranews.com

Ke RI, Eks Separatis Filipina Ingin Belajar Rekonsiliasi Aceh

 

Al Hajj Murad Ebrahim, pemimpin eks kelompok separatis terbesar di Filipina, Front Pembebasan Islam Moro (MILF), menemui Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, di Jakarta. (Dok. Marconi Navales)

Jakarta, CB -- Al Hajj Murad Ebrahim, pemimpin eks kelompok separatis terbesar di Filipina, Front Pembebasan Islam Moro (MILF), menemui Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, di Jakarta untuk belajar mengenai proses rekonsiliasi, seperti yang terjadi di Aceh.

“MILF dalam kunjungannya ke sini untuk belajar proses perdamaian yang berhasil dilakukan seperti rekonsiliasi di Aceh,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, setelah pertemuan tersebut berlangsung di Jakarta, Kamis (1/2).

Lebih dari satu dekade MILF melakukan pemberontakan terhadap pemerintah demi mendirikan negara sendiri.


Namun, pertumpahan darah berangsur berubah menjadi dialog politik hingga akhirnya MILF dan pemerintah mencapai kesepakatan damai pada 2014 lalu di Kuala Lumpur.

Tuntutan mendapatkan negara merdeka pun sudah berubah menjadi keinginan memiliki otonomi di daerahnya sendiri, meski tetap di bawah naungan pemerintah.

Meski MILF telah berdamai, wilayah di selatan Filipina masih bergejolak lantaran masih ada sejumlah separatis, pemberontak, hingga kelompok militan lainnya yang memiliki kepentingan di negara Asia Tenggara itu.


Karena itu, dalam pertemuannya dengan delegasi MILF, Retno juga mengungkapkan dukungan pemerintah RI kepada seluruh pihak di Filipina untuk berkontribusi lebih banyak terhdap perdamaian.

“Menlu Retno juga ungkapkan dukungan pemerintah terhadap kontribusi yang telah dilakukan seluruh pihak di Filipina Selatan untuk capai perdamaian," kata Arrmanatha.

Arrmanatha mengatakan, dalam kunjungannya hari ini, para perwakilan MILF juga bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Mereka [delegasi MILF] juga akan bertemu beberapa wakil organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah,” ucapnya.


Lebih lanjut, Arrmanatha mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara yang berkontribusi secara aktif menciptakan perdamaian di Filipina Selatan, bahkan sejak 1990-an.

Dia mengatakan, kontribusi itu bisa dilihat dari keikutsertaan RI dalam tim pemantau internasional di Filipina selatan.

Arrmanatha juga mengatakan hingga kini Indonesia telah mengirimkan 84 personel yang terdiri dari Kontingen Garuda dan warga sipil, untuk terlibat dalam proses perdamaian di Filipina Selatan.

“Awal tahun, Bu Menlu juga pergi ke Mindanao, Filipina Selatan, untuk memperkuat kerja sama pendidikan Islam seperti pertukaran pelajar dan sebagainya. Ini menunjukkan komitmen RI dalam mendukung perdamaian di Filipina dan bahkan di kawasan secara umum,” kata Arrmanatha.




Credit  cnnindonesia.com

Pertemuan Menlu ASEAN Bahas Ekstradisi, LCS dan Indo-Pasifik

Menlu Retno Marsudi mendorong pembahasan perjanjian ekstradisi ASEAN untuk menangkal kejahatan lintas negara di kawasan. ( CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)

Jakarta, CB -- Rencana perjanjian ekstradisi ASEAN, isi Kode Etik Laut China Selatan dan Indo-Pasifik bakal menjadi pembahasan dalam pertemuan para menteri luar negeri Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) di Singapura, 4-6 Februari pekan depan.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan mendorong pembentukan instrumen perjanjian ekstradisi ASEAN dalam pertemuan tersebut.

Direktur Kerja Sama Politik dan Keamanan ASEAN Kemlu RI, Mochamad Chandra Widya Yudha, memastikan bahwa topik itu akan menjadi salah satu fokus Indonesia dalam rapat perdana para menlu negara ASEAN tersebut.

“Beberapa fokus akan dibahas dalam ASEAN Retreat nanti, salah satu yang akan diangkat Indonesia adalah pembentukan segera instrumen ekstradisi di ASEAN,” kata Chandra kepada wartawan di Jakarta, Kamis (1/2).

Chandra mengatakan instrumen ekstradisi menjadi penting karena bisa menjadi jembatan penguatan kerja sama hukum antara negara anggota ASEAN.

Selain itu, instrumen ekstradisi, paparnya, juga bisa menjadi upaya bersama antara negara anggota menangani kejahatan lintas negara seperti perdagangan narkoba, terorisme, perdagangan orang, penangkapan ikan ilegal, hingga pencucian uang di kawasan.


“Instrumen ini tidak hanya penting bagi Indonesia, tapi juga bagi kawasan di tengah semakin berkembangnya tantangan transnational crime dan berbagai isu lainnya,” kata Chandra tanpa menjelaskan rincian rencana perjanjian ekstradisi ASEAN tersebut.

Meski begitu, sejauh ini, menurut Chandra, seluruh negara anggota menyambut positif rencana pembentukan mekanisme tersebut. Perjanjian ekstradisi ASEAN nantinya diharapkan bersifat mengikat secara hukum (legally binding).

“Secara teknis ini masih dibahas termasuk beberapa pendekatan lainnya. Sudah ada kelompok kerja gabungan juga dari pejabat negara ASEAN membahas ini. Pembahasan ini sudah berlangsung cukup lama dan harapannya bisa segera selesai. Nanti pada saatnya, teknis isntrumen akan dijelaskan,” kata Chandra.

Selain rencana perjanjian ekstradisi ASEAN, sejumlah topik lain yang dibahas adalah negosiasi isi Kode Etik (CoC) Laut China Selatan, arsitektur Indo-Pasifik sebagai upaya menjaga stabilitas perdamaian, penguatan kerja sama e-commerce, dan dan penguatan implementasi Konsensus ASEAN tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran.

“Terkait CoC Indonesia ingin menekankan pentingnya menapai kemajuan substantif dan signifikan dalam perundingan CoC. Kita tahu bahwa kerangka CoC sudah disepakati ASEAN dan China November lalu, kami berharap negosiasi isi CoC-juga bisa disegerakan,” kata Chandra.




Credit  cnnindonesia.com

6 Catatan dari Pidato Kenegaraan Perdana Trump

Ada enam catatan dari pidato kenegaraan tahunan perdana Trump di hadapan Kongres. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump menyampaikan pidato kenegaraan tahunan perdananya pada Selasa malam (30/1) waktu setempat.

Dalam pidato itu, ia terus mengumbar capaian selama menjabat dan hanya sesekali mengungkap rencana kerjanya untuk setahun ke depan.

CNN merangkum pidato sepanjang 80 menit itu dan membuat enam catatan sebagai berikut.

1. America First

Trump bertarung dalam pemilihan presiden dan memenangkannya dengan ide mengedepankan kepentingan negara. America First, kata dia, dalam beberapa kesempatan.

Pidato kenegaraan ini sangat mencerminkan ide tersebut. Dalam satu jam pertama, Trump berbicara soal kebijakan domestik: pemangkasan pajak, perekonomian, perdagangan, reformasi regulasi, imigrasi.

Sejak kampanye, Trump selalu mengedepankan kepentingan nasional. (REUTERS/Brian Snyder)

Dia baru menyinggung posisi Amerika di dunia setelah waktu setempat lewat 22.00.

Sinyal yang ia sampaikan jelas. Trump tidak hanya menggunakan "America First" sebagai retorika. Dia juga sangat berfokus merealisasikan kebijakannya.

2. Tak Kompak

Di awal pidatonya, Trump beberapa kali menyerukan persatuan negara dan Kongres.

"Malam ini, saya meminta kita semua mengesampingkan perbedaan, mencari kesamaan, dan memanggil persatuan yang kita butuhkan agar orang yang kita pilih bisa bertugas," kata Trump.

"Jika Anda bekerja keras, jika Anda percaya diri, jika Anda percaya pada Amerika, maka Anda bisa memimpikan apa saja, Anda bisa jadi apa saja, dan bersama, kita bisa mencapai semuanya."

Namun, pemimpin Partai Demokrat di Dewan Perwakilan, Nancy Pelosi, menunjukkan hal itu mungkin tak akan terjadi.

Saat Trump menyebutkan perlunya persatuan Amerika, dia hanya duduk dengan ekspresi datar sementara para politikus Republik berdiri dan bertepuk tangan.

3. Umbar Pencapaian

Kebanyakan pidato tahunan biasanya terbagi secara merata, antara mengumbar pencapaian dan memaparkan rencana dan visi ke depan.

Pidato Trump dapat dikatakan terbagi menjadi 80 persen klaim keberhasilan dan 20 persen perencanaan.

Hampir satu jam setelah pidato berjalan, Trump baru menyinggung pengajuan rencananya yang pertama, yakni undang-undang besar terkait infrastruktur.

Trump cukup berapi-api menyampaikan tuntutan kepada Kongres, seperti saat dia mendesak Kongres menerima komprominya terkait kebijakan imigrasi.

Namun, rencana dan harapan bukan fokus utama Trump dalam pidatonya. Dia lebih banyak memastikan pencapaiannya diketahui publik.

4. Penghapus Obama

Sebagian besar bahan kampanye Trump berputar di sekitar ide anti-Obama. Tahun pertamanya sebagai presiden pun mencerminkan hal tersebut.

Dia membuang perlindungan anak-anak imigran ilegal atau DACA, mendorong pembatalan kewajiban individu, memangkas satu per satu regulasi yang diterapkan Obama.

Jejak Barack Obama sedikit demi sedikit dihapus oleh Trump. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Kemudian, dalam pidato, dia mengumumkan rencananya untuk mempertahankan penjara Teluk Guantanamo di Kuba--penolakan langsung atas wacana Obama yang telah lama diupayakan dan berakhir dengan kegagalan.

Sebelum menjadi calon presiden dan di masa kampanye, Trump jarang sekali menunjukkan rencana kebijakan dan hanya mengedepankan wacana kontra-Obama. Selasa malam ini, dia kembali melakukannya.

5. Yang Tak Disebut

Dalam pidatonya, Trump sama sekali tidak menyinggung penyelidikan jaksa khusus terkait upaya Rusia ikut campur dalam pemilihan umum 2016 dan kemungkinan kolusi dengan tim kampanyenya.

Faktanya, Trump hanya sekali menyebut nama Rusia. "Di seluruh dunia, kita menghadapi rezim jahat, kelompok teroris, dan saingan seperti China dan Rusia yang menantang kepentingan, ekonomi dan nilai kita," ujarnya.

Bukan suatu kejutan ketika Trump yang tengah berupaya meraih kerja sama dengan Partai Demokrat tidak menyebutkan investigasi yang memecah-belah perpolitikan Washington.

Namun tetap, tidak disebutkannya masalah itu patut menjadi catatan, terutama karena Trump berbicara selama 80 menit dan membahas semua hal kecuali masalah tersebut.

6. Penampilan Panggung Luar Biasa

Mungkin bukan sesuatu yang aneh bagi seseorang yang telah hidup dalam sorotan dan bergantung pada pencitraan, tapi penampilan panggung Trump dapat dikatakan luar biasa.

Mulai dari keluarga yang kehilangan orang terdekatnya hingga orang tua Otto Warmbier yang disebut sebagai korban kekejaman Korea Utara dan pembelot Korut dan tongkat berjalannya, pemandangan dari penampilan Trump berkesan dan tak mudah dilupakan.





Credit  cnnindonesia.com

Lewat Pidato Kenegaraan, Trump Minta Perkuat Senjata Nuklir

Dalam pidato kenegaraan perdananya, Donald Trump meminta AS memperkuat senjata nuklir. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta senjata nuklir negaranya diperkuat. Hal tersebut dia sampaikan dalam pidato kenegaraan pertamanya di hadapan Kongres, Selasa malam waktu setempat (31/1).

"Kita mesti memodernisasi dan membangun ulang persediaan senjata nuklir kita, berharap tak perlu menggunakannya, tapi membuatnya begitu kuat dan bertenaga sehingga bisa menangkal agresi apapun," ujarnya.

Pernyataan ini diungkapkan di tengah ancaman nuklir Korea Utara yang mengklaim telah berhasil membangun rudal balistik antarbenua (ICBM) dengan jangkauan hingga daratan utama AS.

Trump dan pemimpin Korut Kim Jong-un setahun terakhir ini kerap bertukar ancaman perang. Kepala Badan Intelijen Pusat AS (CIA) Mike Pompeo pun baru-baru ini menyatakan Korut bisa menembakkan nuklir ke Amerika dalam hitungan bulan.

Trump mengatakan "mungkin suatu hari nanti akan ada momen ajabi di mana negara-negara dunia akan bersatu dan mengeliminasi senjata nuklirnya."

"Sayangnya, kita belum sampai di saat itu."

Dalam pidato, Trump juga menyinggung soal kematian Otto Warmbier, warga AS yang meninggal dunia setelah ditahan di Korut selama 17 bulan. Keluarga Warmbier turut hadir dalam acara tersebut.

"Anda adalah saksi kuat yang menyaksikan kejahatan yang mengancam dunia kita, dan kekuatan Anda menginspirasi kita semua. Malam ini, kita bersumpah akan menghormati kenangan Otto dengan ketetapan hati Amerika."

Program nuklir Korea Utara menunjukkan kemajuan dalam beberapa bulan terakhir. Namun, wakil kepala staf gabungan AS menyebut negara tersebut belum menunjukkan semua komponen ICBM, termasuk proyektil yang bisa masuk kembali ke atmosfer bumi dengan utuh.

Pernyataan Jenderal Angkatan Udara Paul Selva mengonfirmasi peninjauan Menteri Pertahanan James Mattis pada Desember lalu, yang menyimpulkan ICBM Korea Utara tidak akan mengancam Amerika Serikat dalam waktu dekat.

"Apa yang belum dia tunjukkan adalah fusi dan teknologi penentuan sasaran dan proyektil yang bisa masuk kembali ke atmosfer bumi dengan utuh," kata Selva, merujuk kepada Kim.

"Bisa jadi dia sudah mencapai titik tersebut, jadi kita harus menganggap dia sudah mencapainya, tapi dia belum menunjukkannya," kata jenderal tertinggi keduda di Amerika itu.





Credit  cnnindonesia.com

Pidato Kenegaraan Perdana, Trump Serukan Persatuan

Ilustrasi pidato Donald Trump. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerukan persatuan dalam pidato kenegaraan tahunan perdananya di Kongres, Selasa malam waktu setempat (30/1).

Pertama, dia membuka pidatonya dengan memberi penghormatan kepada para petugas yang menanggulangi serangkaian bencana alam dalam setahun terakhir.

Dia berbicara soal "tantangan yang sudah kita perkirakan, dan masalah lain yang tak pernah terbayangkan."

Trump memberi penghormatan bagi relawan di "Cajun Navy," orang-orang yang saling melindungi di tengah penembakan Las Vegas, tim penanggap pertama dalam Badai Harvey, dan petugas pemadam kebakaran yang bertugas di California.

"Tapi tidak cukup bagi kita untuk bersatu hanya di saat ada tragedi. malam ini, saya menyerukan kita semua untuk mengesampingkan perbedaan, mencari kesamaan, dan memanggil persatuan yang kita butuhkan agar orang-orang yang kita pilih bisa bertugas," kata Trump.

Ketua Dewan Perwakilan AS Nancy Pelosi tampak tidak ikut berdiri menanggapi seruan Trump.


Trump sebelumnya memang sudah menyatakan ingin mengangkat tema persatuan dalam pidatonya.

Di tengah-tengah pidato, dia mengatakan "tidak pernah ada waktu yang lebih baik untuk menghidupkan mimpi Amerika."

"Ini adalah momen Amerika kita," ujarnya.

"Jadi, bagi semua warga yang menyaksikan ini di rumah--tak peduli di mana, atau dari mana Anda datang, ini adalah waktu bagi Anda semua. Jika Anda bekerja keras, jika Anda percaya diri, jika Anda percaya pada Amerika, kita bisa melakukan apapun."




Credit  cnnindonesia.com

Malaysia Tolak Sabah Dijadikan Negara Bagian ke-13 Filipina

Wilayah Filipina ditunjukkan dengan warna biru di peta.

Foto: Reuters

Filipina tengah menjajal sistem negara federal, memasukkan Sabah sebagai bagiannya.

CB, KUALA LUMPUR -- Malaysia menolak sebuah proposal yang diajukan oleh seorang anggota komite pemerintah Filipina untuk mengamandemen Konstitusi Filipina dengan tujuan memasukkan Sabah sebagai "negara bagian federal" ke-13 di Filipina. Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman mengatakan negaranya menyadari ada pernyataan yang dilontarkan oleh Aquilino Pimentel Jr, anggota Komite Konsultatif Filipina, itu melalui pemberitaan media.


"Pemerintah Malaysia menegaskan posisinya bahwa Malaysia tidak akan mengakui dan tak akan meladeni klaim dari pihak manapun terhadap Sabah," ujar Anifah seperti dilansir Channel News Asia,  Rabu (31/1).

Anifah menjelaskan Sabah telah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan masyarakat internasional sebagai bagian dari Malaysia sejak terbentuknya Federasi pada tanggal 16 September 1963. Pernyataan seperti yang diucapkan Aquilino hanya akan mengungkapkan ketidaktahuannya akan sejarah dan hukum internasional. "Pernyataan itu berpotensi membahayakan hubungan bilateral yang sangat baik yang sudah terjalin antara Malaysia dan Filipina," kata Anifah.


Aquilino merupakan satu dari 25 orang anggota Komite Konsultasi Pemerintah Filipina. Tugasnya meninjau dan mengajukan amandemen Konstitusi Filipina tahun 1987. Ia mengatakan, proposal utama yang diajukan adalah peralihan dari model kekuasaan yang tersentralisasi ke pemerintahan federal.


"Seharusnya ada cara yang dapat diterima berdasarkan hukum internasional untuk membenarkan klaim kita terhadap Sabah," kata Aquilino kepada jaringan ABS-CBN News setempat dalam sebuah wawancara, Selasa (29/1).


Proposal Aquilino untuk pemerintah federal yang baru mencakup 12 negara bagian, yakni Luzon Utara, LuzonTengah, Luzon Selatan, Bicol, Visayas Timur, Visayas Tengah, Visayas Barat, Minparom, Mindanao Utara, Mindanao Selatan, Bangsamoro, dan Metro Manila.  Aquilino mengatakan pemerintah Filipina dapat menambahkan Sabah sebagai negara bagian ke-13 di kemudian hari.


Pada 2013 lalu, sekitar 200 orang dari Filipina Selatan mendarat di Sabah dan memerangi pasukan keamanan Malaysia selama lebih dari sebulan dalam upaya untuk mengajukan klaim kuno wilayah Kesultanan Sulu. Sedikitnya dua petugas polisi Malaysia dipenggal oleh kawanan penyerbu tersebut.


Sabah di pulau Kalimantan bergabung dengan Malaya, Sarawak dan Singapura untuk membentuk Malaysia pada tahun 1963.

Credit  Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Menlu Sebut RI selalu Dukung Timor Leste Jadi Anggota ASEAN

Indonesia selalu mendukung Timor Leste menjadi anggota Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan proses keanggotaan Timor Leste di ASEAN masih terus dibahas. Dimana Indonesia selalu mendukung negara itu menjadi bagian dari blok di Asia Tenggara tersebut.

“Posisi Indonesia cukup jelas bahwa kita mendukung aplikasi Timor-Leste menjadi negara anggota ASEAN. Kita sudah melewati proses dan studi panjang, nanti kita tinggal lihat hasilnya seperti apa,” kata Retno seusai bertemu dengan Menlu Timor-Leste, Aurelio Sergio Guterres, di kantornya, Rabu (31/1).

Timor Leste sudah mengajukan niat menjadi anggota ASEAN sejak 2011 lalu. Dili juga telah melayangkan surat permohonan kepada Sekretariat ASEAN untuk menjadi anggota ke-11 ASEAN.

Walau telah mendapat sambutan yang cukup positif, belum tercapainya suara konsensus dari 10 negara anggota menjadikan hingga kini ASEAN belum juga menerima secara resmi Timor-Leste sebagai anggota resminya.

Retno mengatakan Timor Leste sampai saat ini terus berupaya menyesuaikan agar bisa secara resmi menjadi bagian dari ASEAN. Meski begitu Retno tak memberikan tenggat waktu kapan ASEAN akan menerima permintaan keanggotaan itu.


“Soal keanggotaan ini, Menlu Guterres juga baru kembali dari Singapura. Karena keketuaan ASEAN tahun ini adalah Singapura, isu [keanggotan] ini juga dibahas mereka. Nanti sore juga akan dibahas dengan Sekretaris Jenderal ASEAN,” kata Retno.

Indonesia merupakan negara pertama yang menyatakan setuju untuk menerima Timor Leste ke dalam anggota ASEAN. Indonesia juga menjadi negara yang mendorong negara anggota ASEAN lainnya untuk turut menyetujui hal ini.

Selain Indonesia, negara anggota ASEAN yang menyetujui Timor Leste masuk ke dalam ASEAN adalah Malaysia, Thailand dan Filipina. Sementara sejumlah negara lain masih meragukan Timor Leste, mengingat kekhawatiran mengenai masa lalu dan stabilitas negara yang baru merdeka pada 2002 lalu itu.

Meski status Timor Leste hingga kini belum sebagai anggota, namun negeri Bumi Loro Sae itu kerap diikutsertakan dalam berbagai kegiatan ASEAN yang tidak bersifat politik seperti dalam ajang SEA Games sejak 2003 lalu.

Selain Timor Leste, sejumlah negara lainnya di sekitar kawasan Asia Tenggara pernah mengungkapkan keinginannya menjadi anggota ASEAN seperti Papua Nugini, Bangladesh, Sri Lanka, dan Pakistan. Meskipun secara geografis, keempat negara itu tidak berada di Asia Tenggara.

Credit  cnnindonesia.com

Perundingan Perbatasan Darat RI-Timor Leste Tuntas Tahun Ini

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi sepakat mempercepat perundingan perbatasan darat dalam pertemuan bilateral dengan Menlu Timor-Leste Aurelio Sergio Guterres di Jakarta, Rabu (31/1). (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)

Jakarta, CB -- Indonesia bersama Timor Leste sepakat mempercepat perundingan perbatasan darat yang ditargetkan selesai tahun ini.

“Sengketa perbatasan darat dengan Timor-Leste tinggal sedikit, hanya tinggal  dua segmen. Kami harapkan tahun ini perundingan itu bisa selesai,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi seusai pertemuan bilateral dengan Menlu Timor-Leste Aurelio Sergio Guterres di Jakarta,  Rabu (31/1).

Retno mengatakan kedua wilayah masih dinegosiasikan itu adalah Noel Besi-Citrana yang terletak di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur dan Bidjael Suna-Oben yang berada di Kabupaten Ambeno, Timor Timur.

Dia mengatakan selama ini perundingan batas wilayah negara Indonesia dan Timor-Leste terus dilakukan, meski sempat tertunda karena kondisi Timor-Leste yang pada tahun lalu menghadapi pemilihan umum.




“Perundingan dan komunikasi terus kami akukan secara intensif tapi sempat tertunda karena Timor-Leste hadapi pemilu. Sekarang kami ingin negosiasi segera dilakukan kembali,” kata Retno.

Di saat bersamaan, Retno juga mengatakan, kedua negara sepakat memulai perundingan batas maritim khususnya di wilayah utara dan selatan.

“Perundingan wilayah maritim di bagian selatan belum mulai karena mereka [Timor-Leste] juga sedang berunding dengan Australia sehingga kami ingin agar perundingan mereka dengan Australia diselesaikan dulu baru kemudian mulai bernegosiasi dengan Indonesia,” ujar Retno.


Credit  cnnindonesia.com

Menlu Jerman: Israel Bikin Eropa Frustasi

TEL AVIV - Menteri Luar Negeri (Menlu) Jerman, Sigmar Gabriel, memperingatkan Israel bahwa Tel Aviv menghadapi rasa frustasi yang terus berlanjut di Eropa. Situasi ini terjadi di tengah kekhawatiran akan masa depan solusi dua negara terhadap konflik Israel-Palestina.

Gabriel mengadopsi nada yang sangat berbeda dengan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence, yang dalam sebuah kunjungan ke Israel minggu lalu mendukung pengumuman Presiden Donald Trump pada 6 Desember bahwa pemerintahannya mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, dan akan memindahkan Kedutaan Besar AS ke Kota.

"Sehubungan dengan pertanyaan orang-orang Palestina dan Iran, orang-orang Amerika menganggap Anda lebih jelas dari sebelumnya. Tapi apakah ini benar-benar hal yang baik?" tanya Gabriel di Tel Aviv seperti dilansir dari Reuters, Kamis (1/2/2018).

Mengutip kesuksesan diplomasi AS di wilayah tersebut, ia kemudian bertanya: "Mungkinkah orang Amerika masih memainkan peran seperti itu jika mereka berpihak begitu terbuka? Akankah orang lain mencoba masuk ke sepatu mereka?"

Dalam sebuah ancaman terselubung tipis tentang memotong bantuan, ia mengatakan beberapa anggota kabinet Israel secara eksplisit menentang solusi dua negara namun solusi seperti itu selalu menjadi dasar hubungan kedua negara untuk perdamaian Israel-Palestina dan untuk yang besaran jumlah dana dari Jerman dan Eropa.

"Ini - sinyal campuran terbaik tidak luput dari perhatian di Eropa, di mana ada ketegangan yang jelas dengan tindakan Israel," katanya kepada sebuah konferensi keamanan Israel. Gabriel mengutip perselisihan pendapat bahkan di dalam Partai Sosial Demokratnya sendiri tentang apa yang beberapa orang anggap sebagai perlakuan "tidak adil" terhadap orang-orang Palestina.

"Hal ini semakin sulit bagi orang-orang seperti saya untuk menjelaskan kepada mereka alasan mengapa dukungan kita untuk Israel harus bertahan," katanya.

Gabriel menunjuk kekhawatiran tentang kekerasan, kebencian, dan pembangunan permukiman Israel di wilayah yang diduduki Palestina yang mencari negara merdeka di masa depan.

"Jerman menantikan hari ketika kapal tersebut bisa memindahkan kedutaan besarnya di Israel ke Yerusalem. Tapi saya menambahkan: di dua negara bagian dengan Yerusalem sebagai Ibu Kota mereka. Tidak ada jalan pintas di sini," tegasnya.

Warga Palestina menginginkan Yerusalem Timur, yang dikuasai oleh Israel dalam perang 1967, untuk Ibu Kota masa depan mereka. Sementara Israel menganggap Yerusalem sebagai Ibu Kota abadi dan tak dapat dibagi.

Gabriel berbicara setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Sebelumnya pada hari itu Netanyahu memperbaiki pernyataan tersebut dalam sebuah konferensi pers bersama yang diadakan dengan kolega Jermannya setelah Gabriel mengatakan bahwa dia didorong agar pemerintah Netanyahu mendukung solusi dua negara dengan perbatasan Israel yang aman.

"Bahwa kita akan mengendalikan keamanan sebelah barat sungai Yordan (sungai). Itu adalah kondisi pertama," Netanyahu merasa keberatan, memotong Gabriel dan menambahkan, "Apakah itu didefinisikan sebagai sebuah keadaan ketika kita memiliki kontrol militer adalah masalah lain. Saya lebih suka tidak membahas label, tapi substansi." 

Gabriel menyarankan agar diskusi ditinjau ulang di lain waktu.

Gabriel telah menjadi pendukung vokal upaya-upaya lebih besar untuk memerangi anti-Semitisme di Jerman, termasuk pembentukan sebuah pos komisaris pemerintah baru untuk mengawasi inisiatif semacam itu.

Pada saat yang sama, dia berada di bawah tekanan di dalam negeri untuk mengambil garis keras pada pembangunan permukiman Israel yang terus berlanjut yang melanggar hukum internasional.


Credit  sindonews.com

Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Foto: AP Photo/Thibault Camus

Turki menganggap YPG merupakan organisasi teroris.

CB, PARIS -- Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan Turki bahwa operasinya terhadap milisi Kurdi di Suriah utara seharusnya tidak menjadi alasan bagi Turki untuk menyerang Suriah. Ia mengatakan Ankara harus mengkoordinasikan tindakannya dengan sekutu-sekutunya.

Turki pekan lalu meluncurkan serangan udara dan darat di Suriah barat laut, yang menargetkan milisi YPG Kurdi di wilayah Afrin. Tindakan itu telah membuka front baru dalam perang yang telah berlangsung tujuh tahun dan mengikat hubungan dengan sekutu NATO di Turki.

"Jika ternyata operasi ini selain untuk melawan ancaman teroris potensial ke perbatasan Turki dan menjadi operasi invasi, maka hal ini menjadi masalah bagi kami," kata Macon dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Le Figaro.

Turki menganggap YPG sebagai organisasi teroris dan perpanjangan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang telah melakukan pemberontakan selama tiga dekade di tenggara Turki yang sebagian besar Kurdi.

Perdana Menteri Turki Binali Yildirim membela operasi militer tersebut dengan mengatakan bahwa pihaknya bertujuan untuk mengamankan keamanan negara dan melindungi orang-orang Arab, Kurdi dan Turkemens dari organisasi teroris.

"Jika Prancis menafsirkan masalah ini sebagai operasi invasi, kita perlu menilai apa yang telah mereka lakukan di Suriah," kata Yildirum pada sebuah konferensi pers di samping Perdana Menteri Libanon Saad al-Hariri di Ankara.








Ia mengatakan Turki tidak bertindak dengan pikiran invasif. Amerika Serikat dan Prancis telah mempersenjatai dan melatih milisi yang dipimpin YPG dalam perang melawan ISIS di Suriah.

Macron mengatakan akan membawa masalah ini ke Presiden Turki Tayyip Erdogan dan meminta diskusi antara orang-orang Eropa serta negara-negara sekutu.

Credit  republika.co.id

Uni Eropa Desak AS tak Paksakan Kehendak di Palestina

Yerusalem.

Foto: al jazeera.com

Proses perdamaian di Palestina harus melibatkan banyak pihak.

CB, BRUSSELS -- Uni Eropa (UE) menegaskan perlunya solusi yang adil bagi Palestina dan Israel untuk menyelesaikan konflik kedua negara. Proses perdamaian yang dirumuskan juga harus melibatkan kedua negara.

Hal itu diungkapkan saat pertemuan UE dengan Palestina guna membahas proses perundingan damai di kawasan. Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Federica Mogherini mengatakan, proses perdamaian harus melibatkan banyak pihak dan harus memasukkan semua negara tetangga serta mitra negara.

Dia menambhakan, proses perdamian tanpa melibatkan satu pihak tidak akan berjalan dengan maksimal dan tidak akan menciptakan hasil yang realistik. "Tidak akan berjalan tanpa Amerika dan tidak akan jika hanya Amerka sendiri," kata Federica Mogherini seperti dikutip RT, Rabu (31/1).

Pertemuan tersebut digelar menyusul pemotongan dana bantuan kepada para pengungsi Palestina. Rapat itu juga dihadiri sejumlah menteri dari Palestina, Israel, Mesir dan pejabat senior Amerika Serikat (AS). Pertemuan itu dimediasi oleh Norwegia.

Rapat darurat itu merupakan pertemuan kali pertama yang diadakan setelah keputusan sepihak AS yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump itu dinilai banyak pihak sudah merusak konsesus internasional terkait perundingan damai Palesinta-Israel.

Pertemuan fokus membahas solusi terbaik untuk mengakhiri konflik yang terjadi di kawasan dan menciptakan solusi dua negara. Mogherini mengatakan, keputusan AS tersebut menambah berat situasi yang terjadi di Timur Tengah. Dia berharap, pertemuan kali ini dapat memfasilitasi pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri kedua negara.

Dalam pertemuan tersebut, UE juga sepakat untuk memberikan dana bantuan sebesar 52 juta dolar Amerika untuk membantu Palestina membangun negara mereka. Mogherini mengatakan, kucuran finansial itu diberikan untuk mendukung aktifitas di Yerusalem Timur.

Dana yang diberikan juga akan dipakai untuk mengurangi hutang negara hingga dukungan sektor bisnis. Uang tersebut juga akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sipil Palestina serta akses terhadap air dan energi. "Dibutuhkan kembali komitmen internasional yang pada akhirnya berujung pada solusi kedua negara," kata Federica Mogherini.

Pertemuan tersebut juga membahas cara guna mengakomodasi Badan Bantuan PBB untuk Palestina atau UNRWA (United Nations Relief and Works Agency). AS akan menarik 65 juta dolar dari 125 juta dolar sumbangan yang telah direncanakan kepada UNRWA.

AS diketahui merupakan negara terbesar penyumbang dana bantuan tersebut hingga saat ini. Paman Sam memberikan uang sebesar satu pertiga dari total keseluruhan dana yang diberikan kepada badan bantuan PBB tersebut.

Penangguhan dana tersebut membuat UNWRA meganali krisis finansial terbesar sepanjang sejarah. Bebepara negara yang sepakat untuk memberikan bantan dana diminta secepatnya untuk mengalirkan bantuan finansial mereka kepada organisasi tersebut.

UNWRA mengaku membutuhkan dana sekitar 800 juta dolar AS untuk membiayai operasional para pengungsi yang tersebar di Suria, Tepi Barat dan Jalur Gaza tahun ini. Sejumlah negara yang akan memantu UNWRA keluar dari masalah finansial itu antara lain Swiss, Finlandia, Denmark, Swedia, Norwagia, Jerman, Rusia, Belgia, Kuwait, Belanda dan Irlandia.

Sementara, Slovenia memutuskan untuk menunda proses pemberian bantuan atau pengakuan terhadap negara Palestina. Hal itu lantaran mereka mendapatkan tekanan dari AS dan Israel.

Komite Kebijakan Luar Negeri Parlemen Slovenia menunda sidang untuk memberikan finalisasi keputsan tersebut. Negara asal Ibu Negara AS, Melania Trump itu bisa menjadi negara Uni Eropa kedua setelah Swedia yang mengakui negara Palestina.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Ulama Muslim di Dunia Desak Pembelaan Yerusalem

Pengunjuk rasa melambaikan bendera Palestina saat terjadi bentrokan di dekat perbatasan dengan Israel di timur Kota Gaza, Jumat (15/12). Demonstran memprotes keputusan Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Foto: EPA-EFE/MOHAMMED SABER

Umat Islam harus kunjungi Yerusalem guna meningkatkan kasadaran akan Palestintia.

CB, ISTANBUL -- Pertemuan tingkat tinggi di Istanbul, yang mempertemukan para ilmuwan Muslim dari seluruh dunia, membuat sebuah deklarasi yang menekankan pentingnya Yerusalem. Ccara yang diselenggarakan oleh Direktorat Urusan Agama Turki (Diyanet) dihadiri oleh 70 ilmuwan Muslim dari 20 negara, termasuk Pakistan, Inggris, Indonesia, dan Perancis.

Dilansir Anadolu, Rabu (31/1), di akhir konferensi dua hari tersebut, kepala Diyanet Turki Ali Erbas membaca deklarasi akhir yang berisi 22 poin. "Dunia Islam harus mengartikulasikan dengan segala cara bahwa Yerusalem adalah isu umum bagi semua Muslim, tidak hanya orang Palestina dan Arab, bersamaan dengan kenyataan bahwa ini adalah ibukota Palestina," kata Erbas.

Erbas mengatakan, dunia Islam juga harus menyampaikan antusiasmenya untuk kepentingan generasi baru Palestina. Pengetahuan agama dan sejarah tentang Palestina, Yerusalem dan Al-Aqsa harus dimasukkan dalam kurikulum pendidikan.

Menurutnya, lembaga penelitian dan organisasi media yang mendukung perjuangan di Yerusalem juga harus mendapat dukungan. Selain itu, umat Islam di seluruh dunia harus mengunjungi Yerusalem untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya Palestina.

"Yerusalem, yang telah tinggal di bawah dominasi asing sepanjang sejarahnya, menikmati tahun-tahun yang paling adil dan toleran selama periode pemerintahan Muslim," katanya.

Yerusalem berdiri di jantung konflik Timur Tengah, dengan orang-orang Palestina berharap, bahwa Yerusalem Timur-yang diduduki oleh Israel sejak 1967-pada akhirnya dapat berfungsi sebagai ibukota negara Palestina.

Awal bulan lalu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan keputusannya untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, yang memicu kecaman dan protes yang meluas dari seluruh dunia Arab dan Muslim.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Kepala Intelijen Afghanistan Kunjungi Pakistan

Afghanistan-Pakistan

Afghanistan menuding Pakistan melindungi militan Taliban.

CB, ISLAMABAD -- Kepala intelijen Afghanistan mengunjungi Pakistan pada Rabu (31/1) saat ketegangan meningkat antara kedua negara karena tuduhan Pakistan melindungi militan Taliban. Kunjungan tersebut terjadi di tengah kemarahan Afghanistan karena serangan terhadap sebuah hotel mewah dan sebuah bom mobil di Kabul, yang menewaskan lebih dari 120 orang.


Pemerintah menuduh militan jaringan Haqqani yang melakukan serangan tersebut. Haqqani diyakini beroperasi di luar Pakistan.


Seorang sumber militer senior Afghanistan mengatakan tim Afghanistan akan menyajikan bukti dokumenter dan informasi telepon yang menghubungkan individu dan kelompok yang berbasis di Pakistan dengan serangan Kabul. Delegasi tersebut mencakup Kepala Direktorat Nasional untuk badan Keamanan Intelijen Masoom Stanekzai dan Menteri Dalam Negeri Afghanistan Wais Barmak.


"Pemerintah Afghanistan telah meminta delegasi tingkat tinggi ingin mengunjungi Pakistan dengan sebuah pesan dari presiden Afghanistan," ujar Juru Bicara kantor asing Pakistan, Mohammad Faisal, dalam sebuah pesan Twitter.


Pada Sabtu, sebuah ambulans meledak dalam serangan bunuh diri Taliban di pusat pemerintahan di Kabul, menewaskan lebih dari 100 orang dan melukai setidaknya 235 orang. Ini menyusul serangan yang diklaim Taliban sepekan sebelumnya yang menewaskan lebih dari 20 orang dalam pengepungan Hotel Intercontinental di kota tersebut.


Pakistan secara luas dipersalahkan oleh Kabul atas serangan tersebut dan seorang ulama senior Afghanistan pekan ini mengkritik fatwa terhadap serangan bunuh diri yang dikeluarkan oleh otoritas keagamaan Pakistan karena tidak secara eksplisit mengumumkan serangan di Afghanistan haram, atau melanggar hukum bagi umat Islam.


Kedubes Pakistan di Kabul menolak kritik tersebut. Ia mengatakan dalam sebuah pernyataan fatwa tersebut adalah pesan melawan kekerasan dan terorisme di manapun atas nama perintah Islam. Juru bicara kantor luar negeri Pakistan mengatakan pada November, Pakistan telah menyerahkan kepada Afghanistan 27 orang yang dicurigai sebagai jaringan Taliban Afghanistan dan Haqqani.


Kedutaan Pakistan di Kabul menyebutkan sebuah delegasi dari Islamabad akan mengunjungi Afghanistan pada 3 Februari. "Delegasi yang dipimpin oleh sekretaris asing tersebut, akan mengadakan diskusi yang konstruktif dan bermakna dengan Afghanistan mengenai semua masalah termasuk kontraterorisme, perdamaian dan rekonsiliasi dan repatriasi pengungsi," kata kedutaan tersebut dalam sebuah pernyataan.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Aljazeera rilis dokumen Abbottabad, terungkap fakta keluarga Osama bin Laden

Osama Bin Laden (REUTERS.com)

Jakarta (CB) - Dari rangkaian foto dan video yang ditempukan dalam dokumen Abbottabad terlihat jelas bahwa istri-istri dan anak-anak mendiang pemimpin Alqaeda Osama bin Laden telah menempuh perjalanan hidup yang berat disertai trauma selama dua puluh tahun.

Menurut Aljazeera, terlihat jelas dari foto-foto dan berbagai video bahwa anggota keluarga terkenal dan superkaya Arab Saudi itu telah membawa serta anak cucunya menjadi buron yang hidup dari satu penampungan ke satu penampungan  di padang pasar, di gunung-gunung dan gua-gua.

Mereka bahkan berpakaian compang camping dan kehilangan identitasi.

Generasi kedua keluarga bin Laden ini tidak berbicara dalam Bahasa Arab, melainkan berbicara dalam bahasa dan dialek yang biasa diucapkan orang-orang Pakistan dan Afghanistan, terutama Pashto dan Urdu.

Mereka juga harus mengenakan busana tradisional yang biasa dipakai anak-anak Afghan. Bahkan, tulis Aljazeera, para istri Bin Laden meninggalkan pakaian tradisional Arab, abaya hitam, dengan mengganti mengenakan Chadri dan burqa Afghanistan.

Dari dokumen di mana Bin Laden tewas dalam penyerbuan Navy SEALs beberapa tahun lalu itu. diketahui dengan siapa para putra Bin Laden menikah.

Muhammad, putra tertuanya, menikahi putri Abu Hafs al-Masri atau Muhammad Atef.  Putra Osama lainnya, Saad, menikahi putri sahabat ayahnya di Sudan, sedangkan putra ketiganya menikahi putri Abu Muhammad al-Masri atau Muhammad al-Zayat. Lain lagi dengan Othman yang menikahi Safia, putri Saif al-Adl, sebagai istri keduanya.

Sementara, masih menurut Aljazeera berdasarkan dokumen yang disiarkan lengkap dalam laman televisi Qatar itu, putri-putri Osama dinikahi para pria dari negara-negara Teluk.

Sewaktu masih tinggal di Kandahar, Pakistan, putri Osama bernama Fatima dinikahkan dalam usia 12 tahun dengan pria Kuwait, Suleiman Bughith, pada 1999. Sedangkan putrinya yang lain, Khadija dinikahkan dengan Abdullah al-Halabi dari Madinah, saat berusia sebelas tahun.

Diketahui pula dari dokumen itu putri-putri Osama lainnya --Mariam, Sumaya dan Iman-- hidup bersama keluarga bin Laden di Iran, sebelum diangkut ke kedutaan besar Saudi.

Dalam rangkaian video itu, para istri tokoh-tokoh Alqaeda hidup dalam kesusahan sampai-sampai kesulitan mendapatkan bahan pokok, demikian Aljazeera dalam lamannya.

Credit  antaranews.com

Indonesia Ajak Korea Selatan Jalin Kerja Sama Intelijen

Indonesia mengajak Korea Selatan untuk menjadi negara pengamat dalam kerja sama intelijen antarnegara Asia Tenggara yang dikenal dengan konsep 'Our Eyes'. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

Jakarta, CB -- Indonesia mengajak Korea Selatan untuk menjadi negara pengamat  dalam kerja sama intelijen antarnegara Asia Tenggara yang dikenal dengan konsep Our Eyes.

Permintaan itu  disampaikan dalam pertemuan Menteri Pertahanan Korea Selatan Song Young Moo dengan Presiden Joko Widodo yang dihelat di Istana Merdeka, Rabu (31/1).

Menurut Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu,  masalah terorisme menjadi agenda pertemuan Jokowi dengan Menhan Korea Selatan selain penyediaan alat sistem utama pertahanan (alutsista).

Penanggulangan terorisme menjadi penting lantaran masalah itu adalah fokus pertahanan Indonesia saat ini. Karena itu, menurut Ryamizard, Indonesia tak segan untuk mengajak kerja sama negara ginseng tersebut.


Sekadar informasi, Our Eyes adalah kerja sama negara-negara Asia Tenggara dalam bertukar informasi intelijen untuk menangkal ancaman terorisme.

Kerja sama ini baru diluncurkan pada awal tahun ini yang ditandai dengan penandatangan pernyataan bersama dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

“Tujuan kami sama, Indonesia tidak ada musuh. Musuh utama kita adalah teroris. (Sehingga) Korea Selatan kami ajak sebagai pengamat (observer),” ujar Ryamizard di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (31/1).

Setelah Korea Selatan, rencananya pemerintah juga akan mengajak Australia untuk bergabung sebagai negara observer. Rencananya Ryamizard akan menyambangi negara kanguru itu untuk menyampaikan ajakan tersebut dalam waktu dekat.

“Selain itu, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe juga telah mengirimkan utusan ke Indonesia terkait inisiatif ini. Amerika Serikat, China, dan Rusia pun sebetulnya menyatakan minat untuk bergabung, banyak yang mau ikut bergabung, tapi kami batasi,” kata dia.

Adapun Menhan Korsel Song Young Moo tidak berkomentar ihwal ajakan Indonesia tersebut. Menurutnya, Korea Selatan tentu akan meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertahanan, diplomasi, dan industri pertahanan.

“Kedua pemimpin negara bersepakat meningkatkan hubungan kedua negara menjadi kemitraan strategis khusus. Kami akan berjalan beriringan dengan Indonesia, karena Indonesia adalah negara penting bagi Korea Selatan,” kata dia.



Credit  cnnindonesia.com

Uji Coba Pertahanan Rudal AS Gagal di Tengah Ancaman Korut

Rudal SM-3 Block IIA yang diluncurkan dari situs uji Aegis Ashore gagal menembak jatuh rudal boneka yang diluncurkan dari pesawat terbang. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) melakukan uji coba sistem pertahanan rudal di Hawaii. Namun, uji coba untuk menembak jatuh rudal boneka itu berujung pada kegagalan.

Kegagalan uji coba ini terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran terkait program rudal dan nuklir Korea Utara (Korut).

Seorang pejabat AS mengatakan bahwa rudal SM-3 Block IIA diluncurkan dari situs uji Aegis Ashore di Hawaii, namun gagal menghantam rudal lain yang diluncurkan dari sebuah pesawat terbang.

Rudal, yang sedang dikembangkan oleh Raytheon Co, digunakan untuk menargetkan rudal jarak menengah dan sedang dikembangkan dengan Jepang.

Badan Pertahanan Rudal tidak mengomentari hasil tes tersebut, namun membenarkan bahwa hal tersebut telah terjadi.

"Badan Pertahanan Rudal dan Angkatan Laut AS yang mengawal Kompleks Uji Pertahanan Rudal Aegis Ashore (AAMDTC) melakukan uji coba menembakkan rudal dengan rudal Standard Missile (SM)-3 Blok IIA yang diluncurkan dari Pacific Missile Range Facility, Kauai, Hawaii, Rabu pagi," kata Mark Wright, juru bicara badan tersebut seperti dikutip dari Reuters, Kamis (1/2/2018).

Uji coba pencegatan untuk rudal Juni lalu juga gagal, namun ada uji coba yang berhasil di awal 2017.

Tahun lalu Korut telah berulang kali meluncurkan rudal, beberapa di antaranya berhasil melintasi wilayah Jepang, dan uji coba nuklir keenam yang dinyatakan paling kuat. Tindakan ini telah mendorong sebuah kampanye yang dipimpin AS untuk menguatkan sanksi PBB, yang oleh Pyongyang disebut sebagai tindakan perang.

Credit  sindonews.com

Korut Anggap Larangan Pasokan Minyak sebagai Deklarasi Perang

Dubes Rusia untuk Korut memperingatkan Pyongyang menganggap sanksi DK PBB yang melarang impor minyak sebagai deklarasi perang. Foto/Ilustrasi/Sindonews/Ian

MOSKOW - Memaksakan larangan ekspor minya ke Korea Utara (Korut) secara total akan berarti sebuah blokade penuh dan dianggap sebagai deklarasi perang oleh Pyongyang. Peringtan itu dikeluarkan oleh Duta Besar (Dubes) Rusia untuk Korut.

Pada bulan Desember lalu, Dewan Keamanan (DK) PBB dengan suara bulat menyetujui sebuah babak baru sanksi untuk Korut, yang memicu pemotongan impor minyak dan produk minyak negara tersebut. Langkah tersebut merupakan tanggapan atas peluncuran uji coba rudal balistik Pyongyang yang terbaru.

Dubes Rusia untuk Korut, Alexander Matsegora, memperingatkan agar tidak mengurangi pasokan minyak ke negara tersebut lebih jauh lagi.

"Jika pasokan produk minyak dan minyak dihentikan, itu berarti blokade total terhadap DPRK (Korea Utara)," kata Matsegora dalam sebuah wawancara.

"Pyongyang telah berulang kali mengatakan bahwa tindakan tersebut akan dianggap sebagai sebuah deklarasi perang dengan semua konsekuensinya," imbuhnya seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (1/2/2018).

Matsegora mengatakan sanksi PBB menutup sekitar 540 ribu ton pasokan minyak mentah dari China dan sekitar 60 ribu ton minyak sulingan dari negara lain.

"Ini sudah setetes di lautan," cetus Matsegora.

Beijing diyakini sebagai jalur ekonomi utama Pyongyang, menyumbang hampir semua pasokan energi dan perdagangan Korut. Rezim sanksi yang disempurnakan tersebut menghasilkan penurunan 50 persen dalam perdagangan China dengan Korut pada bulan Desember.

Selain sanksi ekonomi yang ada yang disetujui oleh DK PBB yang beranggotakan 15 orang, Washington telah memberlakukan tindakan hukuman sepihak. Langkah tersebut telah berulang kali dikecam oleh Moskow yang menganggapnya tidak dapat diterima dalam hal hukum internasional.

Washington juga meminta sekutunya untuk meningkatkan tekanan pada Pyongyang selama pertemuan puncak di Vancouver. Pertemuan gabungan AS-Kanada pada pertengahan Januari melihat 20 negara lainnya menyetujui sanksi ekonomi lebih lanjut. Rusia dan China - yang tidak diundang ke Vancouver - mengutuk tindakan tersebut.

Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa pertemuan tersebut menunjukkan "rasa tidak hormat mutlak" atas wewenang DK PBB. Ia menambahkan bahwa pertemuan tersebut gagal menawarkan alternatif apapun terhadap inisiatif China-Rusia yang ada, inisiatif 'double-freeze', yang meminta Pyongyang untuk menunda uji coba nuklirnya, dengan Seoul dan Washington menghentikan latihan bersama mereka di wilayah tersebut.

Credit  sindonews.com

Korut Akan Pamer Puluhan Rudal Antarbenua untuk Menakuti AS

Korut akan memamerkan puluhan rudal balistik antarbenua Hwasong-15 yang sudah diuji coba untuk pertama kalinya pada November lalu. (Reuters/KCNA)

Jakarta, CB -- Korea Utara dilaporkan akan memamerkan puluhan rudal antarbenua dalam parade militer pada 8 Februari mendatang.

Salah satu sumber mengatakan kepada CNN bahwa tujuan dari pameran "ratusan" rudal dan roket itu adalah "untuk menakuti Amerika."

Seorang sumber diplomatik lainnya kemudian menjabarkan bahwa dalam parade itu, Korut akan memamerkan puluhan rudal balistik antarbenua Hwasong-15 yang sudah diuji coba untuk pertama kalinya pada November lalu.


Kedua sumber itu juga tak menutup kemungkinan Korut bakal melakukan uji coba rudal lanjutan untuk menyampaikaan pesan kuat kepada pasukan Amerika yang kini masih berada di Korea Selatan.

Kabar ini datang tak lama setelah Trump menyampaikan pidato kenegaraan tahunan pertamanya di hadapan Kongres pada Selasa, (30/1).

Dalam pidato itu, Trump mengkritik pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, dan "pendekatan gegabahnya" mengenai senjata nuklir dan rudal balistik yang dapat mengancam AS.


Beberapa saat sebelum pidato tersebut, sejumlah sumber mengatakan kepada CNN, Trump membatalkan keputusannya mendaulat Victor Cha sebagai Duta Besar AS untuk Korea Selatan karena perbedaan kebijakan.

Cha, sebagai akademisi terhormat yang pernah memegang pos penting dalam pemerintahan Bush, mengatakan kpeada Washington Post bahwa tanggapan AS terhadap ancaman Korut seharusnya bukan "seperti yang diusulkan Trump, serangan militer preventif."

Sebaliknya, Cha malah menyusun "opsi militer yang dapat mengatasi ancaman tanpa memicu perang yang dapat membunuh puluhan, bahkan ratusan ribu warga Amerika."


Hubungan Korsel dan Korut sendiri kembali membingungkan setelah sinyal perbaikan relasi setelah Kim Jong-un menyampaikan pidato awal tahunnya.

Dalam pidato itu, Kim menyiratkan keinginan Korut untuk ikut serta dalam Olimpiade Musim Dingin. Sejak saat itu, kedua negara sudah melakukan sejumlah pertemuan untuk membahas teknis pengiriman atlet Korut ke Korsel.

Korut dan Korsel bahkan sepakat untuk berpawai di bawah bendera unifikasi ketika mengikuti pembukaan Olimpiade di Pyeongchang tersebut.

Ilustrasi bendera unifikasi. (Reuters/Andy Clark)

Namun belakangan, Korut membatalkan penampilan kebudayaan gabungan dengan Korsel karena sejumlah pemberitaan tak menyenangkan dari media Seoul.

Korut bahkan tetap menggelar parade militer besar-besaran ini walau hanya berselang sehari sebelum perhelatan Olimpiade Musim Dingin digelar pada 9 Februari.





Credit  cnnindonesia.com

Pentagon Ketakutan dengan Kemajuan Senjata Anti-Satelit China dan Rusia

Kemajuan pesat senjata anti satelit China dan Rusia membuat takut AS. Foto/Ilustrasi/Sindonews/Ian

WASHINGTON - Pentagon dikabarkan tengah khawatir bahwa China dan Rusia sedang mengembangkan rudal anti satelit (ASAT). Senjata ini bisa menembakkan misil yang mencapai orbit Bumi rendah (LEO) AS keluar dari bintang dalam dua tahun ke depan.

Direktorat intelijen Kepala Staf Gabungan, yang disebut J-2, mengatakan kepada Washington Free Beacon bahwa rudal-rudal ini saat ini dalam pembangunan dan akan memiliki kemampuan tempur sejak tahun 2020.

Pada bulan Mei, Direktur Intelijen Nasional Dan Coats mengatakan bahwa Moskow dan Beijing semakin mempertimbangkan serangan terhadap sistem satelit sebagai bagian dari doktrin peperangan masa depan mereka.

"Keduanya akan terus mengejar senjata ASAT secara penuh sebagai sarana untuk mengurangi keefektifan militer AS," kata Coats kepada Kongres.

"Rusia mencari rangkaian kemampuan yang beragam untuk mempengaruhi satelit di semua rezim orbit, seperti senjata laser untuk Tuhan," imbuhnya.

Free Beacon memperkirakan bahwa Moskow menghabiskan USD5 miliar per tahun untuk senjata ASAT seperti rudal peluncuran rudal Nudol ASAT yang baru-baru ini diuji pada bulan Desember 2016. Rudal darat ke udara S-300, S-400, dan S-500 mereka juga memiliki kemampuan untuk menyerang target LEO.

Sementara itu, program China bersifat rahasia, tapi dianggap hebat. Pada tahun 2010, 2013, dan 2014, Beijing melakukan uji coba rudal mid-course yang menurut Pentagon sebagai sistem yang juga dapat dimodifikasi dengan mudah untuk menembak jatuh satelit.

"Program modernisasi militer China jelas mencakup upaya untuk meningkatkan permainannya di luar angkasa. Senjata untuk ruang melibatkan lebih dari sekedar sistem ASAT, tapi ini adalah tanda kemajuan China yang paling mencolok," kata mantan Direktur CIA John McLaughlin pada awal bulan Januari lalu kepada Cipher Brief seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (1/2/2018).

Berbicara kepada news.com.au, John Blaxland, profesor Studi Keamanan dan Intelijen Internasional dan direktur ANU di Southeast Asia Institute, mengatakan bahwa teknologi semacam itu telah terus berkembang selama beberapa waktu.

"Departemen Pertahanan AS tidak diragukan lagi prihatin," kata Blaxland.

"Itu karena banyak teknologi presisi dan geolokasi, yang sebagian besar bergantung pada teknologi militer AS, sangat bergantung pada pemeliharaan jaringan satelit mereka tanpa hambatan oleh prospek serangan ASAT dari China atau Rusia," tuturnya.

Untuk mengantisipasi tantangan tersebut, Pentagon telah memulai pengembangan teknologi kontra seperti konstelasi satelit: jaringan satelit tumpang tindih yang dapat mempertahankan kemampuan geolasinya bahkan jika beberapa satelit di dalam jaringan hilang.

Saat ini, tidak ada perjanjian senjata yang ada mengenai senjata ASAT. Perjanjian semacam itu bisa merusak pertahanan rudal, karena banyak sistem pertahanan rudal juga memiliki kemampuan laten ASAT. Lembaga think tank RAND juga melaporkan bahwa AS memiliki persenjataan senjata ASAT mereka sendiri sehingga mereka tidak mau menyerah, karena saat ini mereka memegang kendali dalam perang antariksa. 

Para pemimpin AS dalam pemerintah Trump telah mengambil nada hawkish dalam retorika baru-baru ini mengenai China dan Rusia. Sebelumnya pada bulan Januari, Menteri Pertahanan AS James Mattis merilis sebuah strategi pertahanan baru yang mengatakan bahwa melawan kekuatan militer China yang berkembang pesat dan kekuatan modernisasi Rusia adalah prioritas keamanan nasional Pentagon.

"Kami akan terus menuntut kampanye melawan teroris, tapi persaingan dengan kekuatan besar - bukan terorisme - sekarang menjadi fokus utama keamanan nasional AS," Mattis mengatakan dalam sebuah pidato pada 19 Januari di Johns Hopkins University's Paul H. Nitze School of Advanced International Studies di Washington, DC.

"Strategi ini sesuai untuk zaman kita, memberi rakyat Amerika perlindungan militer untuk jalan hidup kita, berdiri bersama sekutu kita dan memenuhi tanggung jawab kita untuk meneruskan generasi penerus kebebasan yang kita nikmati hari ini," imbuhnya.

Selama pidato kenegaraannya pada hari Selasa, Presiden AS Donald Trump menyebut China dan Rusia sebagai saingan yang menantang kepentingan, ekonomi dan nilai-nilai AS.

"Dalam menghadapi bahaya ini, kita tahu bahwa kelemahan adalah jalan yang paling pasti menuju konflik, dan kekuatan yang tak tertandingi adalah cara paling pasti untuk pertahanan kita," kata presiden.


Credit  sindonews.com

Putin Sebut Daftar Sanksi AS Langkah Bermusuhan

Presiden Rusia Vladimir Putin. Foto/Istimewa

MOSKOW - Presiden Rusia, Vladimir Putin, menggambarkan daftar sanksi pejabat negaranya dan konglomerat yang dikeluarkan Amerika Serikat (AS) sebagai langkah bermusuhan dan bodoh. Menurutnya hal itu dipelopori oleh musuh politik Presiden Donald Trump.

Meski begitu, Putin mengatakan bahwa Kremlin akan menahan diri untuk tidak melakukan pembalasan saat ini.

"Kami semua, 146 juta, telah dimasukkan ke dalam daftar," kata Putin pada sebuah pertemuan dengan para aktivis untuk kampanye pemilihannya.

"Tentu, ini adalah langkah yang tidak bersahabat, yang memperburuk hubungan Rusia-AS yang sudah tegang dan menyakitkan hubungan internasional secara keseluruhan," imbuhnya seperti dikutip dari ABC News.go, Rabu (31/1/2018).

Putin sendiri menggambarkan daftar tersebut sebagai bagian dari pertarungan elit politik AS. Keengganan Putin untuk secara tegas mengkritik Trump menyiratkan harapan pemimpin Rusia itu untuk menormalisasi hubungan dengan AS.

"Mereka yang melakukannya terutama berfokus pada politik internal, mereka menyerang presiden AS" kata Putin.

Putin lantas mengatakan Kremlin telah merenungkan kemungkinan pembalasan sambil menunggu daftar diumumkan, namun memutuskan untuk tidak melakukan tindakan.

Sebelumnya diwartakan jika Sanksi AS membidik sederet pejabat Kremlin termasuk PM Rusia. Laporan pemerintah AS kepada Kongres tentang Counter America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) 2017 itu mencantumkan 114 tokoh politik Rusia, termasuk para pejabat top Kremlin, dalam daftar target sanksi.

Selain PM Medvedev, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, Kepala Administrasi Presiden Anton Vaino, Wakil PM Pertama Igor Shuvalov, serta semua menteri termasuk Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov juga jadi target. Tak hanya itu, para pengusaha top Rusia seperti Alisher Usmanov, Sergey Ivanov dan Roman Abramovich, ikut-ikutan dijadikan target sanksi Departemen Keuangan AS.

Credit  sindonews.com

Trump perintahkan pusat penahanan GUantanamo tetap dibuka

Ilustrasi Penjara Guantanamo (reuters)

Washington (CB) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah pada Selasa untuk tetap membuka pusat penahanan militer di teluk Guantanamo setelah Barack Obama tidak berhasil menutup penjara itu, yang menimbulkan kecaman dunia.

Dalam pidato kenegaraan pertamanya di Kongres, Trump memastikan memenuhi janji kampanyenya untuk terus menjalankan kegiatan penjara untuk tersangka teroris asing di pangkalan militer AS di Guantanamo, Kuba.

"Saya baru saja menandatangani perintah untuk mengarahkan Menteri Pertahanan (Jim) Mattis untuk memeriksa kembali kebijakan penahanan militer kita dan untuk tetap membuka sarana penahanan di teluk Guantanamo," kata Trump.

Perintah presiden itu mengesahkan langkah militer AS menambahkan tahanan dan menyarankan kemungkinan bahwa petempur IS dapat dikirim ke sana untuk pertama kali.

Obama menandatangani perintah pada hari pertamanya menjabat pada 2009, yang memerintahkan upaya menutup Guantanamo dalam waktu satu tahun, namun rencananya digagalkan oleh sebagian besar oposisi Partai Republik di Kongres. Sebagai gantinya, pemerintahannya mengurangi jumlah tawanan menjadi 41 dari 242 selama delapan tahun masa jabatannya.

Penjara yang dibuka oleh Presiden George W. Bush untuk menahan tersangka militan yang ditangkap di luar negeri setelah serangan 11 September 2001, melambangkan praktik penahanan keras yang membuka tuduhan penyiksaan pada AS.

Sebagai calon presiden, Trump berjanji memenuhi penjara tersebut para pelaku kejahatan. Sejak dia menjadi presiden setahun yang lalu, tidak ada indikasi ada tahanan baru yang datang.

"Di masa lalu, dengan bodohnya kami telah membebaskan ratusan dan ratusan teroris berbahaya, hanya untuk bertemu mereka lagi di medan perang - termasuk pemimpin IS, (Abu Bakr) al-Baghdadi, yang kami tangkap, yang kami miliki, yang kami lepaskan," kata Trump dalam pidatonya, merujuk pada kelompok garis keras tersebut.

Pengamat Hak Asasi Manusia Suriah mengatakan pada Juli bahwa Baghdadi telah terbunuh. Tentara Amerika menangkapnya di awal perang di Irak, dan membebaskannya setahun kemudian, mengira dia adalah seorang penghasut sipil ketimbang sebagai ancaman militer.

Kelompok kebebasan sipil segera mengecam perintah eksekutif, dan Pusat Hak Konstitusional mengatakan akan mengajukan tuntutan hukum.

"Dengan memberikan kehidupan baru kepada penjara itu, yang melambangkan langkah mundur Amerika pada penyiksaan dan penahanan tidak sah, Trump tidak akan membuat negara ini lebih aman," demikian Hina Shamsi, direktur di Serikat Kebebasan Warga Amerika Serikat, demikian Reuters melaporkan.

Credit  antaranews.com

AS Tetapkan Pemimpin Hamas sebagai Teroris

Ismail Haniya

Foto: .

Haniya dilarang untuk bepergian dan aset keuangannya di AS akan dibekukan.

CB,  WASHINGTON--- Amerika Serikat (AS) telah menunjuk Pemimpin politik senior Hamas, Ismail Haniya sebagai teroris global. Dilansir Aljazirah, Kamis (1/2), Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan siaran pers pada Rabu yang mengatakan bahwa Haniya memiliki hubungan dekat dengan sayap militer Hamas dan telah menjadi pendukung perjuangan bersenjata, termasuk melawan warga sipil.


Penempatan Haniya pada daftar teror akan membuat ia dilarang untuk bepergian dan aset keuangan yang ia miliki di AS akan dibekukan. Juga akan ada larangan pada setiap warga negara AS atau perusahaan untuk berbisnis dengannya.

Departemen Luar Negeri menuduh Hamas terlibat dalam serangan yang mengakibatkan pembunuhan 17 orang Amerika sejak pendirian kelompok tersebut. Hamas, yang mengatur Jalur Gaza yang diduduki Israel, didirikan pada 1987 pada sebuah strategi perjuangan bersenjata melawan pendudukan, dan memiliki sayap militer yang dikenal sebagai Brigade Izz al-Din al-Qassam.

Haniya (54) terpilih menjadi pemimpin politik kelompok tersebut pada Mei 2017, menggantikan Khaled Meshaal. Lahir di sebuah kamp pengungsi di Gaza, pemimpin tersebut telah lama dipandang bersikap pragmatis dan fleksibel dalam sikapnya terhadap Israel, dan mendukung sebuah negara Palestina di samping orang Israel.

Pejabat senior Hamas Ghazi Hamad mengatakan keputusan AS tersebut merupakan bagian dari kampanye yang lebih luas melawan orang-orang Palestina sejak Presiden Donald Trump mulai menjabat pada Januari 2017.

"Jelas bahwa permusuhan dari pemerintah AS terhadap orang-orang Palestina belum pernah terjadi sebelumnya - dengan dukungan tanpa syarat dari Israel dan keputusannya seputar Yerusalem, dan memotong pendanaannya ke badan pengungsi UNRWA," kata Hamad.

Dia menambahkan Haniya adalah ikon perlawanan dan itu adalah sesuatu yang dibanggakan semua pihak. Hamas belum mengeluarkan keputusan resmi atas keputusan AS tersebut.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Pemimpin Senior Hamas Meninggal Dunia

Pemimpin senior sekaligus salah satu pendiri Hamas, salah satu faksi besar di Palestina, Imad al-Alami meninggal dunia di Jalur Gaza, Selasa (30/1). (AFP PHOTO / MOHAMMED ABED)

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemimpin senior sekaligus salah satu pendiri Hamas, salah satu faksi besar di Palestina, Imad al-Alami meninggal dunia di Jalur Gaza, Selasa (30/1).

Alami, 63 tahun, meninggal dunia setelah sempat dirawat selama tiga pekan di sebuah rumah sakit di Jalur Gaza.

Tokoh senior Hamas, Bassem Naim, mengabarkan kematian Alami lewat akun Twitternya tanpa memberi penjelasan rinci.

Dilansir kantor berita Anadolu, Alami dikabarkan mengalami luka tembak di kepala saat sedang membersihkan senjata di rumahnya.

Pernyataan resmi Hamas sebagaimana dikutip AFP menyatakan Alami akan dimakamkan di Gaza.  Jenazahnya akan disemakamkan di Mesji Al-Amari, Gaza. Acara perkabungan akan digelar di Alun-alun Saraya dan dihadiri seluruh pemimpin Hamas dan para pendukungnya di Jalur Gaza.

Alami adalah mantan Duta Besar Hamas pertama di Iran sebelum mengasingkan diri ke Suriah dan tinggal di negara itu hingga 2012 lalu.

Saat perang saudara pecah di Suriah, Alami bersama keluarganya kembali ke Palestina dan tinggal di Gaza.

Pada 2013, Alami terpilih menjadi wakil pemimpin Hamas yang ketika itu masih menguasai Gaza.


Sebagaimana dikutip AFP, Alami merupakan salah satu tokoh Hamas yang paling dihindari Israel karena dituduh kerap merencanakan sejumlah serangan.

Rumah Alami bahkan pernah dibom oleh Israel saat negara itu menggempur Gaza pada 2014 lalu.

Pada 2003, Amerika Serikat memasukan nama Alami dalam daftar “teroris global khusus.”





Credit  cnnindonesia.com