Proses perdamaian di Palestina harus melibatkan banyak pihak.
CB,
BRUSSELS -- Uni Eropa (UE) menegaskan perlunya solusi yang adil bagi
Palestina dan Israel untuk menyelesaikan konflik kedua negara. Proses
perdamaian yang dirumuskan juga harus melibatkan kedua negara.
Hal itu diungkapkan saat pertemuan UE dengan Palestina guna membahas
proses perundingan damai di kawasan. Kepala Kebijakan Luar Negeri UE
Federica Mogherini mengatakan, proses perdamaian harus melibatkan banyak
pihak dan harus memasukkan semua negara tetangga serta mitra negara.
Dia
menambhakan, proses perdamian tanpa melibatkan satu pihak tidak akan
berjalan dengan maksimal dan tidak akan menciptakan hasil yang
realistik. "Tidak akan berjalan tanpa Amerika dan tidak akan jika hanya
Amerka sendiri," kata Federica Mogherini seperti dikutip
RT, Rabu (31/1).
Pertemuan
tersebut digelar menyusul pemotongan dana bantuan kepada para pengungsi
Palestina. Rapat itu juga dihadiri sejumlah menteri dari Palestina,
Israel, Mesir dan pejabat senior Amerika Serikat (AS). Pertemuan itu
dimediasi oleh Norwegia.
Rapat darurat itu merupakan
pertemuan kali pertama yang diadakan setelah keputusan sepihak AS yang
mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Kebijakan pemerintahan
Presiden Donald Trump itu dinilai banyak pihak sudah merusak konsesus
internasional terkait perundingan damai Palesinta-Israel.
Pertemuan
fokus membahas solusi terbaik untuk mengakhiri konflik yang terjadi di
kawasan dan menciptakan solusi dua negara. Mogherini mengatakan,
keputusan AS tersebut menambah berat situasi yang terjadi di Timur
Tengah. Dia berharap, pertemuan kali ini dapat memfasilitasi pemulihan
kepercayaan dan rasa percaya diri kedua negara.
Dalam
pertemuan tersebut, UE juga sepakat untuk memberikan dana bantuan
sebesar 52 juta dolar Amerika untuk membantu Palestina membangun negara
mereka. Mogherini mengatakan, kucuran finansial itu diberikan untuk
mendukung aktifitas di Yerusalem Timur.
Dana yang diberikan
juga akan dipakai untuk mengurangi hutang negara hingga dukungan sektor
bisnis. Uang tersebut juga akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat sipil Palestina serta akses terhadap air dan energi.
"Dibutuhkan kembali komitmen internasional yang pada akhirnya berujung
pada solusi kedua negara," kata Federica Mogherini.
Pertemuan
tersebut juga membahas cara guna mengakomodasi Badan Bantuan PBB untuk
Palestina atau UNRWA (United Nations Relief and Works Agency). AS akan
menarik 65 juta dolar dari 125 juta dolar sumbangan yang telah
direncanakan kepada UNRWA.
AS diketahui merupakan negara
terbesar penyumbang dana bantuan tersebut hingga saat ini. Paman Sam
memberikan uang sebesar satu pertiga dari total keseluruhan dana yang
diberikan kepada badan bantuan PBB tersebut.
Penangguhan
dana tersebut membuat UNWRA meganali krisis finansial terbesar sepanjang
sejarah. Bebepara negara yang sepakat untuk memberikan bantan dana
diminta secepatnya untuk mengalirkan bantuan finansial mereka kepada
organisasi tersebut.
UNWRA mengaku membutuhkan dana sekitar
800 juta dolar AS untuk membiayai operasional para pengungsi yang
tersebar di Suria, Tepi Barat dan Jalur Gaza tahun ini. Sejumlah negara
yang akan memantu UNWRA keluar dari masalah finansial itu antara lain
Swiss, Finlandia, Denmark, Swedia, Norwagia, Jerman, Rusia, Belgia,
Kuwait, Belanda dan Irlandia.
Sementara, Slovenia
memutuskan untuk menunda proses pemberian bantuan atau pengakuan
terhadap negara Palestina. Hal itu lantaran mereka mendapatkan tekanan
dari AS dan Israel.
Komite Kebijakan Luar Negeri Parlemen
Slovenia menunda sidang untuk memberikan finalisasi keputsan tersebut.
Negara asal Ibu Negara AS, Melania Trump itu bisa menjadi negara Uni
Eropa kedua setelah Swedia yang mengakui negara Palestina.
