Kamis, 25 Februari 2016

AS Ingin Rusia Diberi Sanksi Berlipat

Paman Sam dongkol sanksi saat ini tidak membuat Rusia tunduk.

Vladimir Putin dan John McCain (america.aljazeera.com)

CB - Ketua Komite Senat Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, John McCain, mendesak Departemen Pertahanan AS (Pentagon) agar segera melakukan reorganisasi kerja sama militer dengan Rusia. Hal ini menyusul sanksi yang diberikan AS terkait invasi ke Ukraina pada 2014 lalu, tampaknya tidak berdampak terhadap industri militer negeri Beruang itu.

Mengutip situs Channel News Asia, Rabu, 24 Februari 2016, mantan calon presiden AS ini menginginkan Pentagon agar perusahaan mesin roket asal Rusia, NPO Energomash, termasuk dalam sanksi baru tersebut.

Sanksi ini termasuk Wakil Perdana Menteri Rusia, Dmitry Rogozin dan jajaran manajemen Energomash. Oleh karena itu, McCain menunggu hasil laporan perubahan skema kerja sama itu pada Senin depan.

"Rakyat AS yang sudah membayar pajak ke negara seharusnya tidak mensubsidi kompleks industri korup militer milik Rusia dengan pembelian lanjutan dari mesin roket mereka. Kami percaya ini adalah waktunya untuk mengakhiri pembelian (roket dari Rusia), terlepas dari pemberian sanksi," kata Dustin Walker, Juru Bicara Komite Senat Angkatan Bersenjata AS, mengutip pernyataan keras McCain.

Menanggapi kengototan McCain ini, Wakil Menteri Pertahanan AS, Frank Kendall mengungkapkan pihaknya sedang menelaah masalah ini dengan Departemen Keuangan AS.

"Kami masih membahasnya dan belum final. Permintaan itu (reorganisasi kerja sama dengan Rusia) tujuannya menambah daftar sanksi AS untuk mesin roket yang dibangun oleh NPO Energomash, khususnya tipe RD-180 Atlas 5 Rocket," ungkapnya.

Seperti diketahui, AS dan Rusia bekerjasama mengembangkan mesin tipe RD-180 Atlas 5 Rocket yang membawa satelit militer dan intelijen milik Paman Sam itu ke ruang angkasa.
Kendall pun menegaskan keinginan Pentagon untuk mengakhiri ketergantungan pada mesin roket Rusia sesegera mungkin.

United Launch Alliance, sebuah perusahaan patungan dari Lockheed Martin Corp dan Boeing Co., membeli RD-180 Atlas 5 Rocket dari RD-Amross, yang merupakan perusahaan patungan yang berbasis di AS dengan Energomash dan Pratt & Whitney.

Credit VIVA.co.id

Penyidik Inggris: Tentara Rusia Tembak Jatuh MH17

Tim penyidik Inggris menyebut tentara Rusia menembak jatuh MH17 (Foto: Associated Press)

LONDON – Satu tim penyidik Inggris menduga tentara Rusia menembak jatuh pesawat Malaysia Airlines MH17. Pesawat yang sedianya terbang dari Amsterdam, Belanda menuju Kuala Lumpur, Malaysia itu jatuh di timur Ukraina pada Juli 2014 dan menewaskan 298 orang.

Mayoritas korban tewas merupakan warga negara Belanda. Tidak heran, otoritas Negeri Kincir Angin sangat gencar melakukan investigasi. Hasil laporan pada Oktober 2015 menyebut pesawat jatuh akibat ditembak rudal Buk buatan Rusia. Moskow sendiri menyebut laporan tersebut sangat bias.
Kali ini, kelompok penyidik yang menamakan diri Bellingcat menerbitkan laporan setebal 115 halaman terkait insiden tersebut. Seperti diwartakan Daily Mail, Kamis (25/2/2016), anggota batalion dari Brigade Anti-Aircraft Missile disebut sebagai pelaku serangan tersebut.

Bellingcat mengklaim puluhan tentara Negeri Beruang Merah dari brigade itu mengetahui atau melakukan serangan tersebut. Brigade itu sendiri diketahui ditempatkan di Kota Kursk, Rusia. Hasil kesimpulan laporan menyebut anggota batalion dua dari brigade itu sengaja dikirim ke timur Ukraina.
Tidak hanya itu, Bellingcat juga menyebut nama-nama tentara yang terlibat. Meski semuanya hanya disebutkan inisialnya, tetapi mereka menyebut nama pemimpin brigade yakni Komandan Sergey Muchkayev. Sementara itu komandan batalion dua itu bernama Dmitry T.

Bellingcat menganggap Kementerian Pertahanan Rusia bertanggung jawab terhadap pengiriman peralatan militer ke perbatasan dengan Ukraina. Mereka menganggap keputusan pengiriman itu diambil pada level tertinggi militer yakni Kementerian Pertahanan.

Kelompok yang didirikan oleh wartawan Inggris Elliot Higgins itu menggunakan berbagai data dari sosial media dan forum-forum internet dalam laporan tersebut. Nama-nama pelaku telah diserahkan kepada tim penyidik pimpinan Belanda pada Selasa 23 Februari. Rusia sendiri belum secara terbuka berkomentar terkait hasil penyelidikan Bellingcat.

Credit okezone

Proyek 3.325 Kapal Ikan, Porsi Kapal 5 GT Dipacu

CB, JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memperbesar porsi kapal berbobot 5 tonase kotor (GT) dalam proyek pengadaan 3.325 kapal penangkap ikan menjadi di atas 1.020 unit.
Dalam rencana mula-mula, Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan komposisi kapal berukuran di bawah 5 GT sebanyak 1.020 unit, kapal 5 GT sebesar 1.020 unit, kapal berbobot 10 GT sebanyak 1.000 unit. Selain itu, kapal 20 GT sejumlah 250 unit serta 35 unit kapal berukuran 30 GT.
“Kapal yang lebih besar bisa dikurangi menjadi kapal yang lebih kecil. Kapal 30 GT turun 10%, 20 GT turun 20%, 10 GT turun 10%. Semua dialihkan turun ke kapal yang 5 GT,” kata Susi dalam keterangan resmi, Rabu (24/2/2016).
Susi menuturkan perubahan porsi itu guna menindaklanjuti permintaan nelayan atas kapal berukuran kecil. Pasalnya, kapal berbobot 5 GT lebih irit operasional dan bahan bakar.
Di sisi lain, ikan sudah bertebaran di dekat pantai sehingga nelayan tidak perlu mengoperasikan kapal berbobot besar untuk melaut lebih jauh.
“Saat ini cenderung permintaan lebih ke kapal kecil. Kita perlu merevisi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata mantan Presiden Direktur Susi Air ini.
Dihubungi terpisah, Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Tanjung Balai Muslim Panjaitan meminta pemerintah dapat memastikan kapal penangkap ikan bantuan sesuai dengan karakteristik laut masing-masing daerah.
Dia mengatakan kondisi perairan di Tanah Air berbeda-beda sehingga spesifikasi kapal pun tak sama.
“Bentuk kapal dan alat tangkap harus disesuaikan dengan ombak, kedalaman laut. Kalau menurut saya yang layak di Tanjung Balai itu 5 GT-10 GT,” ujarnya.
Muslim menilai bahan serat kaca lebih kuat dan tahan dibandingkan kayu. Dia mengklaim para nelayan yang biasanya memakai kapal kayu tidak akan kerepotan bila kelak mengoperasikan kapal serat kaca. “Yang namanya bantuan pasti kami terima.”
Program pengadaan kapal akan menggunakan alokasi anggaran KKP 2016 sebesar Rp2,5 triliun. Proyek itu akan dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan galangan kapal nasional secara serentak di bawah koordinasi PT PAL Indonesia (Persero).
Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja sebelumnya menyebutkan akan menuntaskan draf Perpres tentang Pengembangan Armada Kapal Ikan Nasional yang menjadi payung hukum pelaksanaan pembangunan 3.325 kapal. Dia berharap beleid terbit bulan ini sehingga sehingga lelang lewat e-katalog dan kontrak pengadaan dapat segera dilaksanakan.
Sjarief memprediksi akan ada 140 perusahaan galangan kapal yang dapat menggarap proyek tersebut sesuai dengan spesifikasi yang diminta KKP. Saat ini, tim survei telah diterjunkan ke lapangan untuk menyertifikasi perusahaan galangan.

Credit Bisnis.com

Bakamla-Bapeten Perketat Pengawasan Kapal Pembawa Zat Radioaktif

JAKARTA - Badan Keamanan Laut (Bakamla) menggandeng Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) untuk mengawasi kapal ilegal pembawa zat radio aktif yang berlayar di perairan Indonesia.

Upaya itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal tidak diinginkan seperti, kebocoran maupun kebakaran pada kapal pembawa zat radioaktif. Baik secara legal maupun ilegal, maka Bakamla berencana merevitalisasi nota kerja sama dengan Bapeten.

"Kecenderungan kapal-kapal pembawa zat radioaktif yang melintas di Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki) terutama di perairan Selat Malaka terus meningkat," ujar Kasubdit Penyelenggara Latihan Kolonel Maritim Atmu Edi, usai Rapat Persiapan Akhir Latgab Bakamla-Bapeten, di Kantor Bakamla, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa, 23 Februari 2016.

Menurutnya, upaya itu penting dilakukan mengingat nota kesepahaman yang ditandatangani Bakorkamla dan Bapeten pada 3 Juli 2012 lalu masih bersifat
nomenklatur lama. "Revitalisasi akan dilakukan saat Latihan Gabungan (Latgab) antara Bakamla dan Bapeten di Batam pada 13-16 Maret 2016," ucapnya.

Dai mengatakan, Latgab bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menangani Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang masuk melalui laut termasuk bahan-bahan yang mengandung zat radioaktif atau nuklir.

"SDM yang dimiliki Bakamla masih perlu dibenahi, karenanya latgab ini menambah pengetahuan dan kemampuan mendeteksi kapal-kapal yang membawa zat berbahaya," jelasnya.

Disinggung soal sistem Monitor dan Analisa (Monalisa) yang dimiliki Pusat Pengendali Bakamla, dia mengaku, sistem tersebut tidak mampu mendeteksi kapal-kapal yang membawa zat radioaktif.

"Sistem Monalisa hanya bisa mendeteksi bila kapal tersebut memiliki manifest. Namun, bila kapal tidak ada manifestnya kita sulit mendeteksinya, terutama kapal yang melintas di perairan terpadat di Indonesia, seperti Selat Malaka," tandasnya.

Dia menambahkan, pada latgab nanti, Bapeten akan menyerahkan sejumlah peralatan seperti, pakaian antiradiasi kepada Bakamla. Apabila Bakamla mendapatkan kapal yang dicurigai membawa bahan berbahaya, kata dia, petugas patroli bisa langsung melakukan pengecekan namun tidak membahayakan petugas.

"Pakaian antiradiasi ini memiliki standar militer (anti-nuclear military spec) sehingga berkualitas tinggi dan sangat aman untuk digunakan dalam mencegah pencemaran bahan radioaktif," tukasnya.

Sementara itu, Kasubdit Kesiapsiagaan Nuklir Bapeten, Abdul Qohhar Teguh Eko Prasetyo mengapresiasi kerja sama dan latgab yang digelar bersama Bakamla di kapal. Dia menuturkan, latgab pertama yang digelar di laut tersebut untuk menanggulangi kejadian apabila ada kapal laut yang membawa bahan radioaktif berbahaya secara ilegal.

"Kita skenariokan kapal yang membawa zat radioaktif terbakar. Bagaimana SOP untuk menanganinya. Hasil latgab ini diharapkan bisa dijadikan dasar untuk merumuskan SOP bila terjadi peristiwa seperti itu," tuturnya.

Credit Sindonews

TNI Temukan Patok Batas RI-Papua Nugini

Puspen TNI/Wahyu Aji

CB, JAKARTA – Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tengah melaksanakan tugas di Papua dalam rangka pengamanan perbatasan RI-PNG Sektor Utara, di Kabupaten Keerom dan Kabupaten Pegunungan Bintang, beberapa waktu lalu berhasil menemukan Patok Batas MM 6.2, MM 6.A, MM 6.B dan MM 6.1.
Menurut Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Czi Berlin G selain tugas pokok melaksanakan pengamanan, prajurit yang berasal dari Satuan Tugas Batalyon Infanteri (Satgas Yonif) 406/Candra Kusuma, Purbalingga, Jawa Tengah, ini memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan patroli Patok Batas RI-PNG, mulai dari MM 4.3 sampai dengan 7.2.
Dari patok-patok tersebut, telah dilaksanakan patroli patok MM 4.3, MM 4.4, MM 4.5, MM 6.3 dan ada beberapa Patok Batas yang belum terpatroli.

Kolonel Czi Berlin menjelaskan bahwa, pada saat melaksanakan Patroli, Tim Satgas Yonif 406/Candra Kusuma dipimpin oleh Lettu Inf Mustamin dengan membawa 12 anggota personel Pos Batom serta bersama 6 orang masyarakat Kampung Batom, berangkat pada pukul 06.00 WIT menuju Patok MM 6.1 Co. 0500216 9513408 dengan menggunakan Long Boat.

Kemudian pada pukul 09.00 WIT Tim Patroli Satgas Yonif 406/Candra Kusuma tiba di Cp 1 Kampung Abu Keerom Co. 0495305 9516674, dan melanjutkan perjalanan menuju Patok MM 6.1 dengan berjalan kaki, dan pada pukul 14.00 WIT tim patroli tiba di Patok MM 6.1, usai patroli dilanjutkan pembersihan sekeliling patok.

Selanjutnya pada pukul 15.00 WIT, Tim Patroli Satgas Yonif 406/Candra Kusuma berangkat kembali menuju Kampung Abu Keerom, dan pada pukul 20.30 WIT tiba di Kampung Abu Keerom Co. 0495305 9516674 dilanjutkan bermalam. Pada pukul 07.00 WIT keesokan harinya, tim patroli berangkat kembali menuju Pos Batom dan pada pukul 10.00 WIT tim patroli tiba di Pos Batom dalam keadaan aman dan lengkap, dilanjutkan pengecekan personel dan materiil.

"Karena jauhnya jarak bila melakukan patroli patok, Prajurit TNI Satgas Yonif 406/Candra Kusuma dari pos menuju patok bisa menempuh 2 atau 3 hari dengan berjalan kaki dan menyusuri sungai menggunakan perahu long boat, medannya berupa hutan lebat serta ketinggian terjal berupa karang," kata Kolonel Berlin.

Kolonel Czi Berlin juga menegaskan bahwa patroli dilaksanakan mengingat daerah perbatasan antar negara merupakan wilayah strategis yang harus dijaga dan diamankan baik perbatasan darat, laut maupun udara.
Karena perbatasan antar negara tersebut cermin dari kedaulatan suatu negara dan rawan akan terjadinya suatu konflik kepentingan suatu negara, baik kepentingan politik, ekonomi dan lain-lain. Selain itu, diperbatasan juga rawan akan terjadinya pelintas batas dan kegiatan illegal seperti penyelundupan narkoba, senjata api dan satwa liar.

"Di Indonesia sendiri berbatasan darat langsung dengan 10 negara tetangga, dimana dinegara-negara berkembang Tapal Batas sering menjadi permasalahan yang dapat memicu ketegangan kedua belah pihak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, TNI memiliki tugas pokok dimana salah satunya adalah menjaga kedaulatan wilayah NKRI. Oleh karena itu TNI sepanjang waktu sampai dengan batas yang belum ditentukan menggelar operasi pengamanan perbatasan baik di wilayah darat, laut maupun udara Indonesia," kata Kabidpenum.

Credit TRIBUNNEWS.COM

Korut Ancam Siapkan Serangan ke Korsel dan AS

SEOUL - Korea Utara (Korut) mengecam latihan militer gabungan yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan Korea Selata (Korsel). Dalam peringatannya, Korut menyatakan akan menyiapkan serangan ke daratan AS dan Korsel jika keduanya melakukan aksi provokasi bersenjata.

Komando tertinggi militer Korut mengatakan, kedua negara sekutu itu berencana melakukan latihan "operasi pemenggalan" dengan sasaran pemimpin Korut dan sejumlah petinggi lainnya untuk menetralisir senjata dan rudal nuklir.

"Jika ada bahkan "sedikit tanda" pasukan khusus bergerak untuk melaksanakan operasi tersebut, serangan preemptive baik secara strategis dan taktis akan diluncurkan," begitu pernyataan militer Korut seperti dikutip dari Newsmax, Rabu (24/2/2016).

Target pertama dalam serangan yang dilakukan oleh Korut adalah istan kepresidenan Korsel, Blue House. Korut mengutuk istana kepresidenan Korsel dengan menyebutnya pusat perencanaan dan mesin milik penguasa reaksioner. Korut juga mengancam akan menyerang pangkalan militer AS di Asia Pasifik.

Korut mengklaim memiliki senjata yang paling kuat dan ultra modern di dunia yang mampu memberikan pukulan telak di daratan AS setiap saat dan setiap tempat. "Serangan seperti itu akan mengurangi semua abu kejahatan, tidak pernah bangkit kembali di planet kita," demikian pernyataan militer Korut.

credit Sindonews

Presiden Mesir Ancam Lenyapkan Pengkritik Negara dari Muka Bumi

KAIRO - Presiden Mesir; Abdel Fattah El-Sisi, mengancam untuk melenyapkan para pengkritik negara dari muka bumi. Menurutnya, para pengkritik berbuat tidak adil dengan tujuan merongrong negara.

Presiden El-Sisi minta rakyat Mesir tidak mendengarkan siapa pun kecuali dirinya.

Pemerintah El-Sisi telah menghadapi gelombang kritik dalam beberapa pekan terakhir atas tuduhan kebrutalan polisi dan pelanggaran hak-hak, serta masalah penanganan ekonomi.

Para anggota parlemen baru yang terpilih juga jadi sasaran kritik yang tak ubahnya seperti stempel karet legislatif.

Presiden El-Sisi mengatakan, dia tahu ”obat” untuk masalah yang dihadapai Mesir.

”Tolong, jangan mendengarkan orang kecuali saya. Saya mati serius,” katanya dengan nada marah dan keras. ”Hati-hati, tidak ada yang harus menyalahgunaan kesabaran dan kesantunan saya untuk menjatuhkan negara,” katanya lagi, seperti dikutip AP, Kamis (25/2/2016).

”Saya bersumpah demi Tuhan, bahwa siapa pun yang datang mendekati itu, saya akan melenyapkan dia dari muka bumi. Saya mengatakan ini ketika seluruh (warga) Mesir mendengarkan. Apa yang Anda pikir dan lakukan? Anda siapa?,” ujarnya.

El-Sisi petinggi militer Mesir yang memimpin penggulingan presiden Mohammed Morsi pada Juli 2013. El-Sisi kemudian terpilih sebagai presiden setahun kemudian setelah memenangkan Pemilu secara telak.

Namun para kritikus menganggap Pemerintah El-Sisi tidak berbeda dengan Pemerintah Morsi yang mengekang kebebasan, khususnya mengenai kebebasan berekspresi.

Salah satu kolumnis yang paling menonjol Mesir, Ibrahim Eissa, Minggu lalu menuduh El-Sisi memimpin sebuah negara "teokrasi" setelah seorang penulis dipenjara selama dua tahun atas penerbitan novel yang di dalamnya ada pembahasan seksual secara eksplisit.

El-Sisi menyadari pemerintahannya jadi sasaran kritik tajam. Namun, dia merasa Mesir masih terlalu dini untuk menjalankan praktik demokrasi terbuka.

”Saya tidak mengatakan bahwa tidak ada demokrasi. Demi Tuhan tidak, saya tidak, tapi hati-hati. Kami berlatih dalam keadaan sulit, jadi mari kita menjaga Mesir,” katanya.

Credit Sindonews

Pentagon: Kesepakatan Suriah Tak Ubah Hubungan AS-Rusia

WASHINGTON - Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) atau Pentagon menuturkan bahwa kesepakatan antara AS dan Rusia soal gencatan senjata di Suriah, tidak akan mengubah hubungan kedua negara. Terlebih perubahan di bidang militer.

Sekretaris pers Pentagon, Peter Cook menyatakan, tidak akan ada kerjasama militer antara AS dan Rusia, walaupun kedua negara sudah memiliki satu pemikiran soal konflik yang terjadi di Suriah.

"Kami jelas mendukung apa yang Menteri Luar Negeri John Kerry lakukan, upaya untuk mencoba dan membawa perubahan untuk menghapus penderitaan masyarakat Suriah. Tapi, kami tidak mengantisipasi adanya kerjasama militer lebih lanjut dengan Rusia," kata Cook, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (24/2).

Sementara itu, ketika ditanya tentang hubungan militer AS dengan fasilitas monitoring Rusia yang mulai beroperasi kemarin di pangkalan udara Hmeimim di Suriah, Cook menuturkan tidak memiliki informasi apapun tentang hal itu.

"Saya tidak mengetahui adanya komunikasi dalam bentuk apapun dengan Rusia dalam hal ini," pungkasnya,

Gencatan damai Suriah sendiri rencanaya akan mulai digelar pada tanggal 27 Februari mendatang. Kesepakatan gencatan senjata ini akhirnya dicapai setelah terjadi serangkaian pembicaraan antara pejabat Rusia dan AS.

Credit Sindonews

Putin-Assad Sepakat Soal Gencatan Senjata

MOSKOW - Presiden Suriah Bashar al-Assad dan Presiden Rusia Vladimir Putin sepakat upaya gencatan damai di Suriah, dan juga upaya untuk melawan kelompok teror tersebut. Kesepakatan itu tercapai kala keduanya melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon.

Dalam pembicaraan tersebut, Assad mengatakan bahwa pihaknya akan melaksanakan gencatan senjata, sesuai dengan apa yang dideklarasikan oleh Rusia dan Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu.

Ini adalah penegaskan kembali, setelah sebelumnya Kementerian Luar Negeri Suriah mengumumkan, bahwa pemerintah Suriah setuju untuk melaksanakan gencatan senjata dalam rangka penghentian permusuhan yang telah disepakati oleh AS dan Rusia.

Kedua Kepala Negara itu juga sepakat bahwa upaya melawan terorisme di Suriah tidak boleh dihentikan, walaupun gencatan senjata sudah dicapai di Suriah.

"Putin dan Assad, yang mengadakan percakapan telepon, menekankan pentingnya lanjutan perang tanpa kompromi ISIS, al-Nusra dan kelompok militan lainnya yang termasuk dalam daftar teroris di Dewan Keamanan (DK) PBB," kata Kremlin dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Rabu (24/2).

Namun, sayangnya, selain ISIS dan al-Nusra, Kremlin tidak menyebutkan kelompok lagi di Suriah yang masuk kedalam daftar teroris di DK PBB.

Credit Sindonews

Rusia Tak Tahu Soal Rencana Cadangan AS di Suriah

MOSKOW - Rusia ternyata tidak mengetahui mengenai rencana cadangan yang disiapkan Amerika Serikat (AS) di Suriah. Menurut Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, rencana itu disiapkan sebagai persiapan jika gencatan senjata dan proses perdamaian di Suriah tidak berjalan sesuai rencana.

"Pihak Rusia tidak mengetahui adanya rencana cadangan yang dibicarakan oleh AS. Pekerjaan intensif pada pernyataan itu dilakukan, dan perlu untuk mengerahkan semua usaha dalam implementasi praktis," kata seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, yang berbicara dalam kondisi anonim, seperti dilansir Itar-tass pada Rabu (24/2).

Seperti diberitakan sebelumnya, Kerry menuturkan, AS memiliki rencana cadangan di Suriah, dan rencana tersebut saat ini sedang dalam proses pematangan oleh pihaknya.

"Ada diskusi signifikan yang terjadi sekarang tentang rencana cadangan dalam hal bahwa kita tidak berhasil membawa negosiasi damai kembali ke atas meja," kata politisi senior AS tersebut.

Alasan di balik adanya rencana cadangan itu adalah, AS memiliki sedikit rasa pesimis, bukan hanya pada gencatan senjata dan proses perdamaian di Suriah akan berjalan sesuai rencana, tetapi juga sikap Rusia. Namun, Kerry masih enggan memberikan rincian lebih lanjut mengenai rencanan cadangan tersebut.

Credit Sindonews

Kerry: Soal Suriah, AS Tak Akan Bergantung pada Rusia

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) John Kerry mengatakan, peran Rusia sangat penting dan vital di Suriah, tapi AS tidak akan bergantung pada hal itu. Dirinya menyebut AS sudah memiliki rencana cadangan jika gencatan senjata dan transisi politik di Suriah akhirnya gagal.

"Ada diskusi signifikan yang terjadi sekarang tentang Rencana B dalam hal bahwa kita tidak berhasil membawa negosiasi damai kembali ke atas meja," kata Kerry, seperti dilansir Russia Today pada Rabu (24/2).

Kerry menuturkan alasan mengapa pihaknya menyiapkan rencana cadangan untuk Suriah. Dirinya menyebut ada sedikit rasa pesimis, bukan hanya pada gencatan senjata dan proses perdamaian di Suriah akan berjalan sesuai rencana, tetapi juga sikap Rusia.

"Saya tidak akan menjamin untuk ini. Saya tidak akan mengatakan proses ini akan bekerja, karena saya tidak tahu. Tapi saya tahu, bahwa ini adalah cara terbaik untuk mencoba mengakhiri perang dan ini adalah satu-satunya alternatif yang tersedia bagi kita jika memang kita akan memiliki penyelesaian politik, "kata Kerry.

Namun, dengan semua pesimisme terhadap Rusia, Kerry menyebut bahwa peran Negeri Beruang Merah itu dalam beberapa pekan terakhir sangatlah besar. Tanpa kehadiran Rusia, gencatan senjata di Suriah mungkin tidak akan pernah tercapai.

"Tanpa kerjasama Rusia, saya tidak yakin kita akan mampu mencapai kesepakatan yang kita miliki sekarang atau setidaknya mendapatkan bantuan kemanusiaan," kata Kerry.

"Pada hari-hari terakhir, Rusia telah mengirim utusan khusus ke Suriah untuk berbicara dengan rezim Bashar Assad dan memastikan bahwa mereka berada dalam perjanjian untuk bergerak maju dalam proses demokrasi serta menghormati persyaratan kemanusiaan," pungkasnya.

Credit Sindonews

India Izinkan Kaum Wanita Bergabung dengan Militer

Ilustrasi militer. (Dok.Thinkstock)

Jakarta, CB -- Pemerintah India memberikan izin kepada kaum wanita di negaranya untuk ikut serta dalam aksi bela negara dengan cara bergabung dalam pasukan militer, seperti yang dikatakan oleh Presiden India, Pranab Mukherjee.

Pernyataan Presiden Pranab ini seakan memberikan sinyal kalau pemerintah India akan melakukan perubahan besar dan menerapkan kesetaraan gender dalam profesi yang didominasi oleh kaum pria itu.

Selama ini, sudah banyak negara yang memberi tempat bagi kaum wanita untuk ikut serta dalam militer.

Negara-negara tersebut antara lain Australia, Jerman, Israel, dan Amerika Serikat.

India, salah satu negara dengan pasukan militer terbesar, sebelumnya sempat ragu untuk memulai perubahan besar itu, karena khawatir akan fisik dan mental kaum wanita jika berada di depan medan perang.

"Pemerintahan saya telah mengizinkan kaum wanita untuk bergabung dengan pasukan militer India. Di masa depan, pemerintahan saya akan memiliki wanita dalam pasukan militer untuk membela negara," kata Presiden Pranab.

"Dalam negara kita, 'shakti' berbarti kekuatan, yang juga ada pada kaum wanita. Itu ialah sumber kekuatan kita," lanjutnya.

India mulai merekrut kaum wanita ke dalam pasukan militer sejak 1992, meski mereka baru dipekerjakan di belakang medan perang, seperti menjadi perawat atau dokter.

Ke depannya, pemerintah India akan membuka pendaftaran bagi kaum wanita yang ingin bergabung dengan pasukan militer, khususnya jika ada yang ingin menjadi pilot pesawat tempur.

Proses perekrutan tersebut akan dimulai pada Juni 2017.

Sejumlah kelompok pembela hak kaum wanita di India menyambut baik keputusan pemerintah, namun mereka mengatakan kalau masalah mengenai kesetaraan gender di India masih banyak yang belum terselesaikan.

Credit CNN Indonesia

ISIS Penggal 11 Pasukan Keamanan di Libya

Militer Libya di Wadi Bey, di sebelah barat Sirte yang masih dibawah kontrol ISIS. (Reuters/Ismail Zitouny)

Jakarta, CB -- Militan ISIS memenggal 11 pasukan keamanan di Kota Sabratha, Libya, serta membunuh enam orang lain dalam bentrok semalam sebelumnya.

Otoritas lokal pada Rabu (24/2) menyatakan bahwa pertempuran di Sabratha dimulai ketika brigade lokal—yang tadinya bagian dari kelompok pemberontak yang ikut menggulingkan Muammar Gaddafi pada 2011—menyerang persembunyian militan ISIS yang terletak sekitar 15 km dari pusat kota.

Di Libya, militan ISIS mengambil keuntungan dari kekacauan politik dan ketidakhadiran pasukan keamanan dari pemerintah. ISIS kini sudah mengontrol kota pelabuhan Sirte, dan terus menyerang kota-kota lain.

Wali Kota Sabratha, Hussein al-Thwadi, mengatakan bahwa enam anggota brigade lokal tewas dalam bentrok pada Selasa malam dan 11 lainnya dipenggal ketika militan ISIS masuk ke gedung direktorat keamanan tengah malam.

Pada Rabu malam, pihak keamanan pemerintah Libya di Tripoli mengatakan bahwa mereka menangkap tiga pemimpin senior Libya di pinggiran Tripoli, termasuk komandan ISIS wilayah Sabratha, Mohammes Saad Altajouri.

Di Kota Zintan, otoritas mengatakan bahwa mereka setuju untuk merawat lima anggota brigade dari Sabratha. Ini merupakan sinyal bahwa Zintan dan Sabratha mau bekerja sama untuk memerangi ISIS.

Dua kota itu berada di pihak bertentangan selama konflik pasca kematian Gaddafi. Zintan bersekutu dengan pemerintah yang diakui internasional yang kini memerintah dari timur Libya, sedang Sabratha mendukung pihak pemerintah yang kini memerintah di Tripoli.

Pada Jumat pekan lalu, serangan udara AS menyerang kamp pelatihan ISIS di pinggiran Sabratha, menewaskan hampir 50 orang. Ini merupakan serangan udara AS kedua dalam dua bulan terakhir dalam memerangi ISIS.

Credit CNN Indonesia

Korsel Abaikan Protes China soal Penempatan Sistem Rudal AS

Hubungan antara Korut dan Korsel kian panas setelah Pyongyang meluncurkan roket pada awal Februari lalu. (Reuters/Yonhap)

Jakarta, CB -- Korea Selatan tidak mengindahkan peringatan dari China bahwa penempatan sistem rudal pertahanan canggih buatan Amerika Serikat di Korsel dapat merusak hubungan Seoul dan Beijing. Alih-alih, Korsel menekankan bahwa penempatan rudal AS semata-mata untuk melawan "ancaman yang meningkat" dari Korea Utara belakangan.

"Penempatan sistem pertahanan Terminal High Altitude Area Defence (THAAD) adalah upaya pertahanan diri terhadap ancaman nuklir dan rudal dari Korea Utara yang meningkat," kata juru bicara kepresidenan Jeong Yeon-guk, Rabu (24/2).

Jeong menegaskan masalah ini akan "diputuskan sesuai dengan keamanan dan kepentingan nasional," sembari menambahkan bahwa "China harus menyadari masalah ini."

Pernyataan Jeong terlontar menyusul peringatan dari Duta Besar China untuk Korsel, Qiu Guohong yang menilai bahwa jika hubungan Korsel dan China rusak akibat penempatan rudal AS, hubungan itu mungkin tidak akan dapat diperbaiki lagi.

China, sekutu utama Korut, sebelumnya berulang kali mengajukan protes atas rencana penempatan THAAD di Korsel.

Kementerian luar negeri Korea Selatan menyatakan pihaknya tengah mengambil "langkah yang diperlukan" terkait komentar Qiu tanpa merinci lebih lanjut. "Sebelum mengangkat isu tentang penyebaran THAAD, akan masuk akal untuk mempertimbangkan akar masalah," bunyi pernyataan dari Kemenlu Korsel.

Hubungan antara Korut dan Korsel kian panas setelah Pyongyang meluncurkan roket pada awal Februari lalu dan menguji coba bom nuklir pada awal Januari lalu.

Sistem THAAD mampu meluncurkan rudal anti-balistik ke langit untuk menghancurkan ke rudal musuh baik dari di dalam atau di luar atmosfer bumi di tingkat akhir penerbangan. Namun, rudal pencegat itu tidak membawa hulu ledak dan hanya mengandalkan energi kinetik untuk menghancurkan target mereka.

Lebih dari dua pekan lalu, Korsel dan AS mengumumkan niat mereka untuk memulai pembicaraan soal pengerahan sistem THAAD menyusul uji coba rudal balistik Pyongyang pada awal Februari lalu. Namun, negosiasi untuk meluncurkan kelompok kerja bersama tak juga mencapai kesepakatan.

Kemenhan Korsel berharap pembicaraan resmi soal sistem THAAD akan kembali untuk dimulai pekan depan setelah kedua belah pihak mendirikan kelompok kerja bersama akhir pekan ini.

Credit CNN Indonesia

Rusia Hadiahkan Afganistan 10 Ribu Senjata, Jutaan Amunisi

AK 74 adalah senjata serbu andalan tentara Rusia yang dirancang langsung oleh Mikhail Kalashnikov, pada 1974, dengan kaliber peluru mencapai 5,45x39 mm. Senjata ini digunakan oleh prajurit VDV atau pasukan payung Rusia, untuk bertempur di pegunungan Afganistan. AK-74 sangat terkenal dengan kebandelan dan daya penetrasi yang sangat besar. wikipedia.org

CB, Moskow - Para pejabat Afghanistan telah menerima 10 ribu senjata otomatis dan jutaan butir amunisi sebagai hadiah dari Rusia. Penerimaan hadiah pada Rabu, 24 Februari 2016 menjadi tanda hubungan baik terjalin antara Moskow dan negara yang sedang dilanda perang tersebut.

Pasukan keamanan Afghanistan seperti dilansir dari Reuters, bergantung sepenuhnya pada bantuan asing dalam upaya mengamankan negara dari aktivitas pemberontakan yang semakin meningkat.

Saat kehadiran militer koalisi pimpinan NATO berkurang tahun lalu, para pemimpin Afghanistan meminta bantuan Moskow, yang pernah berperang di Afghanistan tahun 1980, untuk mendapatkan senjata, di antaranya senjata kecil, artileri dan helikopter>

"Hadiah ini menunjukan persahabatan yang mendalam antara dua negara," kata penasehat keamanan nasional Afghanistan Hanif Atmar. "Sumbangan penting ini berasal dari sahabat penting Afghanistan di saat yang penting untuk Afghanistan."

Ia menambahkan bahwa hadiah senjata dan amunisi dilakukan di bawah perjanjian keamanan antara kedua negara.

Duta Besar Rusia, Alexander Banditskiy, mengatakan para perwira militer dan keamanan negaranya bersedia bekerja sama dengan Afghanistan untuk memerangi masalah seperti terorisme dan narkoba.

Seorang pejabat Rusia bahkan mengatakan hadiah itu menjadi tanda atas kegagalan kebijakan Washington di Afghanistan.

Credit TEMPO.CO

Australia Diminta Akhiri Penjajahan di Laut Timor

Bendera Australia (ilustrasi)

CB, KUPANG -- Pemerhati masalah Laut Timor Ferdi Tanoni mendukung sepenuhnya gerakan rakyat Timor Leste yang menuntut penetapan batas perairan di Laut Timor, dan mendesak negeri Kanguru itu untuk segera mengakhiri penjajahannya di Laut Timor.
"Apa yang diperjuangan rakyat Timor Leste, sama dengan apa yang diperjuangkan rakyat Timor Barat di Nusa Tenggara Timur selama ini, sebab hampir 90 persen kekayaan alam di Laut Timor, seperti minyak dan gas bumi, dikuasai sepenuhnya oleh Australia," kata Tanoni kepada pers di Kupang, Kamis (25/2).
Tanoni yang juga Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) itu mengatakan penetapan batas wilayah perairan dengan menggunakan prinsip-prinsip internasional (median line) di Laut Timor, merupakan pilihan yang tepat agar kekayaan alam yang terkandung di Celah Timor (Timor Gap) juga dinikmati oleh rakyat kedua negara yang ada di Pulau Timor ini.
Sekitar 5.000 massa yang tergabung dalam Gerakan Anti Okupasi Laut Timor, Selasa (23/2), melancarkan aksi demontrasi di depan Kedutaan Besar Australia di Dili, ibu kota negara Timor Leste, menuntut penyelesaian sengketa batas laut dengan mengacu pada juridiksi pengadilan internasional (ICJ) serta garis tengah (median line) sebagaimana diatur dalam hukum internasional.
Para demonstran menilai Australia tidak menghargai kedaulatan Timor Leste, karena tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikan batas wilayah perairan kedua negara di Laut Timor yang kaya akan minyak dan gas bumi itu.
"Australia harus secepatnya menyelesaikan sengketa celah Timor dengan Pemerintah Timor Leste. Jangan hanya menggunakan kekuatan politik dan ekonominya untuk mencuri kekayaan alam yang ada di Laut Timor," kata juru bicara Gerakan Anti Okupasi Laut Timor, Juvinal Dias dalam orasinya.
Menurut dia, sudah lebih dari 40 tahun, Laut Timor dan isinya di eksploitasi oleh Australia. Sejak 1999, atau setelah jajak pendapat di Timor Timur, Australia sudah meraup keuntungan dari Celah Timor sekitar 5 miliar dolar AS, sehingga mengulur-ulur waktu untuk melakukan perundingan secara trilateral dengan Timor Leste dan Indonesia.
Terkait dengan hal ini, Ferdi Tanoni yang juga mantan agen imigrasi Kedutaan Besar Australia tersebut mendesak Canberra untuk segera mengakhir penjajahannya di atas Laut Timor, karena harta dan kekayaan alam yang terkandung di Laut Timor, seperti minyak dan gas bumi merupakan haknya rakyat di Pulau Timor.
Penulis buku "Skandal Laut Timor, Sebuah Barter Politik Ekonomi Canberra-Jakarta" itu juga mendesak Canberra untuk mengembalikan hak-hak rakyat Timor Barat, NTT atas gugusan Pulau Pasir yang telah diklaim Australia sebagai bagian dari cagar alam negeri Kanguru.
Gugusan Pulau Pasir yang kaya akan minyak dan biota laut itu, merupakan tempat peristirahatan para nelayan tradisional Indonesia setelah mencari ikan dan biota laut lainnya di wilayah perairan tersebut sejak berabad-abad lamanya, jauh sebelum Kapten Samuel Ashmore dari Inggris berlayar mencapai gugusan kepulauan tersebut pada 1811.
Tanoni juga mendesak Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk membatalkan seluruh perjanjian batas perairan antara RI-Australia di Laut Timor dan Laut Arafuru yang dibuat sejaktahun 1974-1997 serta seluruh perjanjian kerja sama Perikanan RI-Australia yang sangat merugikan rakyat Indonesia di Timor Barat.
Karena itu, kata dia, penetapan batas wilayah perairan ketiga negara (RI-Timor Leste-Australia) di Laut Timor berdasarkan prinsip-prinsip internasional (media line) merupakan pilihan yang tepat agar harta kekayaan yang terkandung di Laut Timor, tidak hanya dinikmati oleh Australia.
"Jakarta dan Dili perlu terus mendesak Canberra agar batas wilayah perairan di Laut Timor segera ditetapkan secara permanen, karena Timor Timur telah berdiri menjadi sebuah negara merdeka, yang tentunya ikut mempengaruhi batas wilayah perairan yang perlu dirundingkan secara trilateral," tutup dia.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

AL Rusia Siap Kembangkan Kapal Selam Semi-Robotic

CB, MOSKOW -- Angkatan Laut (AL) Rusia tengah bersiap mengembangkan kapal selam berbahan bakar nuklir dengan sistem semi-robotic.

Konsep kapal selam perang ini sebenarnya sudah dirumuskan sejak dekade 70'an silam.

Pada saat itu, AL Rusia sempat membuat konsep kapal selam yang benar-benar otomatis dan hanya diawaki oleh beberapa personel saja. Namun, pada saat itu, teknologi yang dianggap belum mumpuni untuk membangun kapal perang dengan spesifikasi tersebut.

''Kami punya pengalaman selama dua dekade dalam upaya mengembangkan kapal selam 705 jenis Lyra (yang sepenuhnya otomatis) pada sepanjang 1970 hingga 1990,'' ujar salah satu pejabat di industri pertahanan Rusia, seperti dikutip Rusia Times, Kamis (25/4).

Proyek kapal selam 705 ini merupakan salah satu proyek ambisius yang ingin diwujudkan oleh AL Rusia. Sebelumnya, pengembangan awal konsep kapal selam ini dilakukan pada 1971 dan 1981.

Dilengkapi dengan baja titanium dan baja, yang didesain khusus sebagai pendingin reaktor nuklir, kapal selam 705 diklaim bisa melakukan tujuh manuver dan bisa dengan cepat menyelam ke dalam lautan. Kecepatan penyelaman tersebut mencapai 41 knots atau lebi dari 75 km per jam.

Kecepatan ini masih menjadi rekor kecepatan penyelaman yang dicatatkan oleh sebuah kapal selam. Setidaknya, kapal selam ini dapat mencapai kecepatan penyelaman penuh hanya dalam jangka waktu satu menit.

Tidak hanya itu, keunggulan lain dari kapal selam ini adalah mampu membawa lebih sedikit personel, yaitu hanya 32 orang. Jumlah ini merupakan separuh dari total personel yang dibutuhkan oleh kapal selam sejenis.

Sistem kendali otomatis kapal selam ini sepenuhnya dilakukan di dek kapten, yang berfungsi sebagai command center. Tidak hanya kendali manuver, sistem persenjataan pun dapat diatur secara otomatis dari dek kapten tersebut.

Sebenarnya, AL Rusia pernah mengoperasikan tipe kapal selam ini pada dekade 90'an. Namun, lantaran tidak didukung oleh sistem perawatan yang bagus dan cukup mahal dalam penerapan teknologi, akhirnya proyek kapal selam ini berhenti pada 1997 dan mulai ditinggalkan sepenuhnya pada 2010. Kendati begitu, kemajuan teknologi saat ini memungkinan AL Rusia untuk kembali menghidupkan proyek ini.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Pasukan Khusus Prancis Diam-Diam Lancarkan Perang di Libya

Pasukan militer Prancis

CB, PARIS -- Surat kabar Prancis Le Monde melaporkan pada Rabu (24/2), bahwa pasukan khusus dan komando intelijen Prancis melancarkan operasi rahasia melawan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Libya. Operasi bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Britania.

Laporan mengatakan, Presiden Prancis Francois Hollande telah meresmikan aksi militer 'tak resmi' oleh satuan elit Angkatan Bersenjata dan dinas rahasia DSGE di Libya. Operasi menargetkan serangan melawan para pemimpin kelompok radikal ISIS, dalam upaya memperlambat pertumbuhan mereka di negara tersebut.

Kementerian Pertahanan Prancis menolak mengomentari laporan Le Monde. Tapi sumber yang dekat dengan Menteri Pertahanan Jean-Yves Le Drian menagtakan, ia mendapat perintah penyelidikan terhadap pelanggaran kerahasiaan Pertahanan Nasional. Kini mereka sedang mengidentifikasi sumber-sumber laporan.

Presiden Hollande mengatakan, Prancis telah menyatakan berperang melawan ISIS sejak insiden serangan Paris yang menewaskan 130 jiwa itu.

Departemen Pertahanan sebelumnya telah mengkonfirmasi bahwa pesawat Prancis baru saja melakukan pengintaian di atas Libya. Laporan juga mengkonfirmasi bahwa Prancis telah mendirikan pangkalan militer di utara Niger berbatasan dengan Libya.

Le Monde mengatakan, intelijen Prancis telah memulai serangan sebelumnya bulan November. Serangan disebut menewaskan pemimpin senior ISIS di Libya, Nom de Guerre Abu Nabil.

Le Monde menambahkan, blogger spesialis juga telah melaporkan adanya penampakan pasukan khusus Prancis di timur Libya sejak pertangahan Februari. Ia mengutip pejabat pertahanan senior Prancis yang mengatakan hal terakhir yang harus dilakukan adalah ikut campur tangan di Libya.

"Kita harus menghindari setiap keterlibatan militer yang berlebihan, tetapi bertindak secara diam-diam," katanya.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Rabu, 24 Februari 2016

Militan Muslim Serang Pasukan Filipina, 23 Tewas

MANILA - Kelompok militan Muslim menyerang sebuah kamp militer di Filipina selatan. Aksi ini memicu tiga hari bentrokan sporadis yang menewaskan tiga tentara dan 20 penyerang.

Pertempuran itu meletus pada Sabtu pagi, ketika sekitar 40 militan dari kelompok yang masih belum diketahui menembaki kamp di kota Butig di provinsi Lanao del Sur. Pihak tentara bertahan untuk mempertahankan kamp dan sesekali memicu bentrokan di wilayah terpencil.

"Sekitar lebih dari 40 militan menyerang kamp militer. Militer mengerahkan pasukan tambahan, pesawat pembom, helikopter tempur dan artileri ke wilayah," kata juru bicara militer Brigjen Jenderal Restituto Padilla, dikutip dari ABC News, Selasa (23/2/2016).

Padilla juga menambahkan, warga setempat telah diungsikan ke tempat yang aman. "Itu salah satu keprihatinan kami. Beberapa pertempuran terjadi di daerah penduduk," kata Padilla.

Padilla mengatakan, pertempuran mereda pada hari Senin, tetapi bala tentara ditembaki di dekat kota Tugaya dan menyebabkan satu orang tewas. Ia menambahkan, para penyerang kemungkinan berasal dari kelompok yang berafiliasi dengan tersangka teror asal Indonesia yang dikenal sebagai Sanusi. Sanusi sendiri telah tewas di kota Marawi di wilayah bergejolak pada tahun 2012.

Padila menampik kemungkinan jika pelaku penyerangan adalah kelompok pemberontak Muslim Filipina Front Pembebasan Islam Moro. Ia mengakui jika kelompok itu memiliki kamp besar di pedalaman Butig. Namun, kelompok itu sudah mundur untuk menghindari konflik.

Credit Sindonews

Klaim Dapat Dukungan, Israel Bebas Beraksi di Suriah

TEL AVIV - Menteri Pertahanan Israel, Moshe Yaalon mengatakan, Washington dan Moskow memberikan Israel kebebasan untuk beraksi di Suriah. Yaalon juga mengungkapkan, Israel telah melakukan serangkaian serangan selama lima tahun terakhir di Suriah.

"Tindakan Israel didasarkan pada satu prinsip, yaitu mempertahankan diri. Hal ini diketahui oleh Amerika Serikat (AS) dan Rusia, yang juga tengah beraksi di Suriah, bahwa kami bebas bertindak dan melindungi kebebasan kami," kata Yaalon seperti dikutip dari Midle East Online, Selasa (23/2/2016).

Yaalon juga mengungkapkan rasa pesimisnya terhadap gencatan senjata yang diberlakukan di Suriah. Pasalnya, gencatan senjata itu tidak mengikutsertakan ISIS dan Front al-Nusra.

"Sulit bagi saya untuk melihat gencatan senjata sementara Daesh (kelompok Negara Islam) dan fornt Al-Nusra (afiliasi Suriah Al-Qaeda) bukan bagian dari proses dan Rusia mengatakan mereka akan menyerang kedua organisasi," kata Yaalon.

Credit Sindonews

Korut Tolak Bahas Program Denuklirisasi dengan AS

WASHINGTON - Juru bicara Gedung Putih, John Earnest mengatakan, Korea Utara (Korut) berusaha untuk membahas perjanjian perdamaian dengan Amerika Serikat (AS). Namun, mereka mundur teratur setelah AS bersikeras meminta program denuklirisasi menjadi bagian dari negosiasi.

"Kami mempertimbangkan proposal mereka, tetapi juga memperjelas bahwa denuklirisasi harus menjadi bagian dari diskusi. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah Korut menolak permintaan AS tersebut," jelas Earnest seperti dikutip dari laman NBC News, Selasa (23/2/2016).

AS sebelumnya telah menyatakan terbuka untuk perundingan damai, tetapi menegaskan bahwa pertama-tama Pyongyang harus meninggalkan program nuklirnya. "Kami sepenuhnya konsisten dengan kebijakan yang telah lama diajukan oleh pemerintahan Obama dalam diskusi ini," kata Earnets.

Sebelumnya, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, John Kirby menyatakan, AS menolak usulan Korut membahas perjanjian perdamaian untuk secara resmi mengakhiri Perang Korea. AS menolak karena Korut tidak memasukkan program denuklirisasi dalam pembicaraan tersebut.

"Korut mengusulkan pembahasan perjanjian damai. Kami mempelajari secara seksama usulan mereka dan menegaskan bahwa denuklirisasi harus menjadi bagian dari setiap diskusi tersebut. Korut menolak respon kami," tutur Kirby.

Untuk diketahui, Perang Korea yang terjadi medio 1950-1953 diakhiri dengan perjanjian gencatan senjata bukan perjanjian perdamaian. Hal inilah yang menyebabkan AS tetap menempatkan 28.500 tentara di Korea Selatan untuk mencegah invasi Korut.

Credit Sindonews

Sistem Rudal China Tak Bikin Nyali AS Ciut

SYDNEY - Wakil Komandan Armada 7 Angkatan Laut Amerika Serikat (AS), Joseph Aucoin mengatakan, sistem rudal yang disebar China di pulau yang disengketakan di Laut China Selatan (LCS) tidak akan membuat militer AS berhenti terbang di atas wilayah itu.

Menurut Aucoin, keberadaan sistem rudal pertahanan di LCS telah memberikan "efek destabilisasi" di seluruh wilayah, dan mendesak China untuk transparan tentang niatnya. Ditanya apakah kehadiran sistem rudal akan mempengaruhi AS kesiapan untuk terbang di atas daerah, Aucoin mengatakan tidak.

"Kami akan terbang, berlayar, mengoperasikan dimanapun hukum internasional memungkinkan, termasuk daerah tersebut," katanya seperti dikutip dari laman Today Online, Selasa (23/2/2016).

Ia juga mengatakan, pihaknya akan tetap waspada terhadap situasi di LCS yang dicap sebagai arena pertempuran AS dan China. "Saya berharap ini tidak digambarkan sebagai AS versus China," katanya.
As menyatakan bahwa keberadaan sistem rudal pertahanan di LCS membuktikan jika China telah melakukan militerisasi di wilayah itu.

Namun, China balik menuduh jika AS yang sebenarnya melakukan militerisasi dengan melakukan patroli menggunakan kapal perang dan pesawat militer yang memicu destabilitas daerah.

"Ini tidak harus tampak provokatif. Apa yang kami lakukan hanyalah mencoba untuk memastikan bahwa semua negara, tidak ada ukuran materi dan kekuatan, dapat mengejar kepentingan mereka berdasarkan hukum laut dan tidak memiliki yang terancam oleh beberapa tindakan ini," tukasnya.

Credit Sindonews