CUPUMA

Jumat, 08 Maret 2019

Ungkap India Beli 36 Jet Tempur Prancis, Surat Kabar Ini Diancam

Pesawat tempur Prancis, Rafale tampil dalam Dubai Airshow di Uni Emirat Arab, 12 November 2017. Rafale termasuk jet tempur generasi 4++ dan Dassault Aviation, menyebut pesawat buatannya sebagai Omnirole. AFP/ Karim Sahib

CB, Jakarta - Surat kabar di India, The Hindu, terancam dijerat undang-undang rahasia negara setelah menerbitkan dokumen pembelian 36 jet tempur Rafale dari Prancis.
Jika terbukti bersalah, menurut UU Rahasia Resmi yang diterbitkan setelah India meraih kemerdekaan dari Inggris tahun 1947, tersangka dapat dipenjarakan hingga 14 tahun lamanya.

Pembelian jet tempur dari Prancis disorot partai oposisi India lantaran harganya yang dianggap terlalu mahal dan penunjukan perusahaan milik pengusaha Anil Ambani, Reliance Defence,sebagai mitra yang tidak punya pengalaman dalam pembelian jet tempur.

Menurut Jaksa Agung K.K Venugopal, The Hindu mencuri dokumen rahasia pemerintah. Tindakan menuntut surat kabar itu sebagai upaya melindungi kerahasiaan pemerintah.
India telah mengajukan pembelian jet tempur dari perusahaan Prancis, Dassault Aviaton senilai US$ 8.7 miliar atau setara dengan Rp 123,4 triliun.

Pembelian pesawat tempur buatan Prancis ini, mengutip laporan Channel News Asia, Kamis, 7 Maret 2019, sebagai bagian dari program modernisasi angkatan udara India dengan mempensiunkan semua pesawat tempur era Uni Sovyet.
N.Ram, penulis artikel tentang dokumen pembelian jet tempur Rafale dari Prancis di harian The Hindu mengatakan, artikel berseri itu diterbitkan demi kepentingan publik.
"Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apa yang kami terbitkan adalah sah dan kami mendukungnya," kata Ram.

Juru bicara Dassault merujuk pernyataan CEO Eric Trappier sebelumnya bahwa tidak ada skandal dalam penentuan harga jual dan tidak ada paksaan untuk untuk memilih Relience Defence sebagai mitra lokal.
Mendapat kritikan tidak punya pengalaman berbisnis pesawat tempur, Ambani sebleumnya menyebut partai oposisi, Partai Kongres, mendapatkan informasi keliru yang dipasok dari perusahaan pesaingnya dan punya kepentingan tertentu.
The Hindu merupakan salah satu media berbahasa Inggris tertua di India. Surat kabar ini telah menurunkan 5 laporan tentang pembelian jet tempur Prancis itu berdasarkan dokumen pemerintah.

Credit tempo.co

Raja Salman Dilaporkan Marah atas Kebijakan Putra Mahkota Saudi

RIYADH - Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud dari Kerajaan Arab Saudi dilaporkan marah atas kebijakan Putra Mahkota Mohammed bin Salman baru-baru ini. Hubungan raja dan pewaris takhtanya disebut sedang retak.

Laporan itu diterbitkan surat kabar The Guardian pada 5 Maret 2019. Laporan yang mengutip sumber di kerajaan itu mengatakan Raja Salman tidak setuju atas sejumlah kebijakan penting dalam beberapa pekan terakhir yang diambil putranya, termasuk soal perang di Yaman.

Keretakan hubungan, lanjut laporan The Guardian, sejatinya telah meningkat sejak pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi di Turki, yang menurut laporan CIA disimpulkan diperintahkan oleh Pangeran Mohammed.

Namun, ketegangan-ketegangan itu meningkat secara dramatis pada akhir Februari ketika raja berusia 83 tahun itu mengunjungi Mesir dan diberitahu oleh para penasihatnya bahwa ada risiko perlawanan atas lawatan luar negerinya.

Rombongan Raja Salman waspada terhadap kemungkinan ancaman terhadap otoritasnya sehingga tim keamanan baru, yang terdiri dari lebih dari 30 loyalis pilihan dari Kementerian Dalam Negeri, diterbangkan ke Mesir untuk menggantikan tim yang ada.

Menurut sumber yang dikutip media Inggris itu, langkah Raja Salman itu diambil sebagai bagian dari respons cepat, dan mencerminkan kekhawatiran bahwa beberapa staf keamanan kemungkinan lebih setia kepada Pangeran Mohammed.

Masih menurut sumber tersebut, penasihat raja juga memecat personel keamanan yang menjaga Raja Salman saat dia berada di Mesir.

Gesekan dalam hubungan ayah dan anak, sambung sumber tersebut, "digarisbawahi" ketika Pangeran Mohammed tidak ada di antara mereka yang dikirim untuk menyambut kepulangan Raja Salman.

Siaran pers resmi yang mencantumkan para tamu di sebuah bandara di Riyadh mengonfirmasi bahwa Pangeran Mohammed tidak ada di antara mereka. Hal itu menambah spekulasi bahwa itu dimaksudkan sebagai penghinaan terhadap putra mahkota.

Putra mahkota, yang ditunjuk sebagai "wakil raja" selama lawatan Raja Salman ke Mesir, seperti kebiasaannya telah menandatangani dua pergantian personel utama saat raja pergi. Itu termasuk pengangkatan perempuan sebagai duta besar Saudi untuk Amerika Serikat. Perempuan itu adalah Putri Reema binti Bandar bin Sultan. Selain itu, adik Pangeran Mohammed yakni Khalid bin Salman diangkat sebagai Wakil Menteri Pertahanan.

Meskipun perombakan itu telah diperdebatkan selama beberapa waktu, sumber tersebut mengatakan bahwa pengumuman itu dibuat tanpa sepengetahuan Raja Salman. Sang raja marah atas apa yang ia yakini sebagai langkah prematur untuk mengangkat Pangeran Khalid untuk peran yang lebih senior.

The Guardian telah diberitahu bahwa raja dan timnya mengetahui tentang perombakan itu melalui televisi.

Raja Salman telah berusaha memperbaiki beberapa "kerusakan" yang terjadi pada kerajaan dengan kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada bulan Oktober lalu.

Para pendukung raja telah mendorongnya untuk lebih terlibat dalam pengambilan keputusan, untuk mencegah putra mahkota mengambil lebih banyak kekuasaan.

The Guardian telah meminta otoritas Saudi untuk berkomentar atas laporan itu. Namun, sejauh ini belum ada respons.

Pada hari Senin, seorang juru bicara kedutaan Saudi di Washington mengatakan; "Sudah menjadi kebiasaan bagi Raja Arab Saudi untuk mengeluarkan perintah kerajaan yang mendelegasikan kekuasaan untuk mengatur urusan negara kepada wakilnya, putra mahkota, setiap kali dia bepergian ke luar negeri. Itu adalah kasus selama kunjungan terakhir Raja Salman ke Mesir."

Juru bicara itu mengatakan pengumuman perombakan itu dibuat oleh Pangeran Mohammed dalam kapasitasnya sebagai wakil raja dan atas nama raja. "Setiap sindiran yang bertentangan hanyalah (laporan) tidak berdasar," kata juru bicara yang tak disebutkan namanya tersebut.

Juru bicara itu tidak menanggapi pertanyaan tentang perubahan detail pada tim keamanan Raja Salman saat dia berada di Mesir. Dia juga tidak mengomentari pemecatan pejabat keamanan, yang disebut mencerminkan hubungan tidak tenang raja dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi.

Seorang pejabat di Kementerian Luar Negeri Mesir tidak menanggapi permintaan komentar. Juru bicara untuk Pusat Komunikasi Internasional di Arab Saudi juga bungkam.

Pangeran Mohammed sebelumnya membuat marah banyak orang pada bulan lalu ketika dia berjalan di atas Kakbah di Makkah, salah satu situs paling suci dalam Islam. Tindakan Pangeran Mohammed itu memicu keluhan dari para ulama Islam yang akhirnya sampai kepada Raja Salman.

Pangeran Mohammed dan Raja Salman juga dilaporkan berselisih mengenai masalah kebijakan luar negeri yang signifikan. Menurut sumber yang dikutip The Guardian, kebijakan yang memicu perselisihan itu termasuk penanganan tawanan perang di Yaman, dan respons Saudi terhadap protes di Sudan dan Aljazair.

Credit sindonews.com

UE Tolak Proposal Masukkan Saudi Dalam Daftar Pendukung Teroris

BRUSSELS - Negara anggota Uni Eropa (UE) dilaporkan telah menolak proposal dari Komisi Eropa untuk menambahkan Arab Saudi ke daftar hitam negara-negara yang dicurigai lemah dalam pengawasan pendanaan teroris dan pencucian uang.

Negara-negara UE mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa keputusan bulat diambil karena daftar usulan Komisi Eropa tidak dibuat dalam proses yang transparan. Keputusan itu akan memaksa Komisi Eropa untuk menyiapkan daftar baru.

Vera Jourova, pejabat Komisi Eropa yang bertanggung jawab atas pembuatan daftar tersebut menuturkan pihaknya sangat kecewa dengan keputusan tersebut. Dia kemudian membantah bahwa proses pembuatan daftar itu tidak dilakukan secara transparan.

"Saya kecewa, tapi saya harap saya tidak terlihat seperti orang yang menyerah. Proses tersebut telah dilakukan secara transparan dan mengikuti komitmen negara-negara UE untuk bertindak melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme," ucapnya, seperti dilansir Reuters pada Jumat (8/3).

Sementara itu, anggota Parlemen UE dari kelompok utama, termasuk konservatif dan sosialis, mengkritik keputusan negara-negara UE untuk menolak proposal Komisi Eropa.

"Jika kita mulai memainkan permainan politik dengan daftar itu, UE kehilangan semua kredibilitas. Menempatkan negara yang membawa kami Panama Papers ke daftar hitam pencucian uang sudah lama tertunda. Meningkatkan tekanan adalah satu-satunya negara yang mengerti bahasa seperti Panama dan Saudi," ucap Markus Ferber, yang memimpin kelompok kanan-tengah dalam komite ekonomi Parlemen UE.

Credit sindonews.com

Eropa, Kanada dan Australia Tegur Saudi di Forum PBB

Dewan HAM PBB

Sejumlah negara meminta Arab Saudi untuk membebaskan 10 aktivis yang ditahan

CB, GENEVA -- Sejumlah negara, termasuk 28 anggota Uni Eropa, pada Kamis (7/3) menyerukan Arab Saudi untuk membebaskan 10 aktivis yang ditahan. Mereka juga meminta Saudi bekerja sama dengan investigasi yang dipimpin Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), terhadap pembunuhan jurnalis, Jamal Khashoggi di konsulat Istanbul.

"Ini adalah keberhasilan bagi Eropa untuk bersatu dalam hal ini," kata seorang utusan negara Uni Eropa.

Ini menjadi teguran pertama kerajaan di Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Seruan juga muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran internasional, tentang dugaan pelanggaran Saudi terhadap kebebasan dasar, seperti kebebasan berekspresi.

Pernyataan bersama yang belum pernah terjadi sebelumnya, turut didukung oleh Kanada dan Australia. Pernyataan ini dibacakan oleh Harald Aspelund, Duta Besar Islandia untuk PBB di Jenewa.

"Kami sangat prihatin tentang penggunaan undang-undang anti-terorisme dan ketentuan keamanan nasional lainnya terhadap individu yang secara damai menggunakan hak dan kebebasan mereka," kata Aspelund.

Ia mengatakan, aktivis harus dapat memainkan peran vital dalam proses reformasi yang sedang dilakukan Kerajaan.

Duta Besar Saudi, Abdulaziz MO Alwasil menekankan upayanya untuk menegakkan hak asasi manusia. Akan tetapi ia menyerukan masalah hak asasi manusia di Kerajaan dilakukan secara adil dan obyektif, jauh dari apa yang dikabarkan di beberapa media dan LSM.

Pernyataan bersama menyerukan pembebasan Loujain Al-Hathloul, Eman Al-Nafjan, Aziza Al-Yousef, Nassima Al-Sadah, Samar Badawi, Nouf Abdelaziz, Hatoon Al-Fassi, Mohammed Al-Bajadi, Amal Al-Harbi dan Shadan al-Anezi.

Pegiat menuduh aktivis perempuan yang dipenjara, termasuk mereka yang berkampanye untuk hak mengemudi, telah mengalami sengatan listrik, cambuk, penyerangan seksual dan berbagai bentuk penyiksaan lainnya. Wakil jaksa penuntut umum Saudi mengatakan kepada surat kabar milik Saudi, Alsharq Alawsat pekan lalu, kantornya telah memeriksa laporan media bahwa para wanita itu disiksa, dan tidak menemukan bukti. Kemudian menyebut laporan itu adalah salah.

Uni Eropa dan negara-negara sponsor lainnya mengatakan mereka mengutuk dengan cara sekuat mungkin pembunuhan Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober. "Keadaan kematian Khashoggi menegaskan kembali perlunya melindungi wartawan dan untuk menegakkan hak kebebasan berekspresi di seluruh dunia," sebut teks itu.

Itu menyerukan kerjasama dengan penyelidikan yang dipimpin oleh Agnes Callamard, pelapor khusus PBB pada eksekusi di luar hukum. "Ini merupakan langkah penting dalam memastikan akuntabilitas. Komunitas internasional memiliki tanggung jawab kolektif untuk menyoroti pelanggaran HAM di negara yang hingga kini berhasil lolos dari pengawasan seperti itu," kata Callamard.

Ia pun menyambut seruan untuk bekerja sama dengan penyelidikannya, karena Saudi sampai saat ini tidak menanggapi permintaannya untuk pertemuan. Saat ini Turki belum membagikan laporan polisi dan forensiknya tentang kasus Khashoggi, yang telah dijanjikan pihak berwenang untuk dilakukan selama misinya di sana bulan lalu.

Credit republika.co.id

Trump Calonkan Pensiunan Tentara Jadi Duta Besar AS untuk Saudi

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencalonkan John Abizaid sebagai Duta Besar Amerika Serikat untuk Arab Saudi. Sumber:

CB, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencalonkan John Abizaid sebagai Duta Besar Amerika Serikat untuk Arab Saudi. Abizaid adalah pensiunan Angkatan Darat berpangkat jenderal bintang empat yang pernah memimpin perang Irak.
Dikutip dari reuters.com, Kamis, 7 Maret 2019, Abizaid bakal dihadapkan pada tugas besar karena saat ini anggota Senat Amerika Serikat menuding Kerajaan Arab Saudi berperangai buruk dan mereka yang mengkritik Putra Mahkota disebut kawanan bandit. Para Senator baik itu dari Partai Republik dan Partai Demokrat mengutuk Riyadh karena telah memperkeruh perang sipil di Yaman, melakukan pelanggaran HAM, menyiksa aktivis perempuan hingga dugaan pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi.

Menanggapi kondisi ini, Abizaid mengatakan hubungan Washington - Riyadh sangat penting dan strategis. Kendati begitu, Amerika Serikat akan menuntut pertanggung jawaban pihak yang harus bertanggung jawab atas pembunuhan Khashoggi dan mendukung tegaknya HAM di negara itu.

Jabatan Duta Besar Amerika Serikat untuk Arab Saudi kosong sejak Januari 2017 atau persisnya saat Trump dilantik menjadi Presiden. Penunjukkan Abizaid diharapkan bisa dengan mudah diloloskan oleh Senat Amerika Serikat.

"Dalam jangka panjang, kita membutuhkan hubungan kemitraan yang kuat dan dewasa dengan Arab Saudi. Ini menjadi kepentingan kita untuk memastikan hubungan dengan Arab Saudi menggema," kata Abizaid.

Senat dan DPR Amerika Serikat telah meloloskan sejumlah resolusi yang akan mengakhiri dukungan Amerika Serikat pada koalisi perang Yaman pimpinan Arab Saudi. Namun Abizaid mengatakan dukungan pemerintahan presiden Trump terhadap koalisi itu harus terus berlanjut.
Khashoggi, wartawan Arab Saudi yang rutin menulis untuk kolom di Washington Post, tewas dibunuh di kantor konsulat Arab Saudi di Istambul, Turki pada Oktober 2018 setelah banyak mengkritik Riyadh. Kematiannya membongkar kesalahan demi kesalahan yang diduga telah dilakukan Kerajaan Arab Saudi seperti perang Yaman.

Credit tempo.co

RUU Anti-Hoaks Rusia Disusun, Larangan Hina Presiden Diatur

Hoax. Ilustrasi

Foto: ABC News

Petugas bisa memenjarakan mereka yang menyebarkan berita palsu.

CB, MOSKOW -- Parlemen Rusia mengajukan undang-undang internet baru yang ketat. Peraturan ini memungkinkan pihak berwenang untuk memenjarakan atau mendenda mereka yang menyebarkan berita palsu, atau tidak menghormati pejabat pemerintah secara online.

Di bawah rancangan peraturan itu, orang-orang bisa dinyatakan bersalah karena menyebarkan unggahan yang menunjukkan tidak menghormati masyarakat, negara, dan simbol negara Federasi Rusia.

Termasuk di antaranya unggahan yang tidak menghormati pejabat pemerintah seperti, Presiden Rusia, Vladimir Putin. Pelaku dapat menghadapi 15 hari penahanan administratif untuk beberapa pelanggaran.

"Ketika informasi menimbulkan ancaman, pemblokiran diperlukan segera," kata anggota parlemen Leonid Levin, yang mendukung Rancangan Undang-Undang anti berita palsu, dilansir dari laman CNN, Kamis (7/3).

Secara pribadi, mereka yang mengunggah berita palsu dapat terkena denda kecil antara, 45 dan 75 dolar Amerika Serikat. Dan mereka yang menghadapi hukuman jauh lebih tinggi mendapatkan denda hingga 15 ribu dolar AS.

RUU anti-berita palsu juga memaksa penyedia layanan internet untuk memblokir akses ke konten, yang menyinggung martabat manusia dan moralitas publik. RUU mendefinisikan berita palsu sebagai informasi yang tidak diverifikasi, mengancam kehidupan seseorang, kesehatan, properti, mengancam kekacauan, bahaya publik, dan lainnya.

Peraturan baru ini merupakan langkah terbaru menuju penyensoran yang lebih besar terhadap internet Rusia.

Credit republika.co.id

Jet Su-27 Rusia Kejar dan Cegat Pesawat Mata-mata AS

MOSKOW - Sebuah jet tempur Su-27 Rusia berhasil mencegat dan mengawal sebuah pesawat mata-mata RC-135 Amerika Serikat (AS) di atas perairan Laut Baltik, dekat perbatasan negara itu. Hal itu diungkapkan Kementerian Pertahanan Rusia dengan merilis video pendek insiden tersebut.

Seperti disitir dari RT, Kamis (7/3/2019), diambil dari kokpit pesawat tempur super manuver Rusia, video insiden tersebut menunjukkan pesawat jet Su-27 mendekati pesawat dengan aman dari belakang dan menyejajarkannya. Pesawat itu diidentifikasi sebagai pesawat pengintai RC-135. Kapan tepatnya insiden itu terjadi tidak diungkapkan.

Kementerian Pertahanan Rusia hanya menyatakan bahwa jet Su-27 yang sedang bertugas untuk mengidentifikasi asal target dan mencegatnya di atas Laut Baltik.

"Jet Su-27 kembali dengan selamat ke pangkalannya setelah pesawat asing terbang jauh dari perbatasan Rusia," seperti disitir dari Sputnik.

Jumlah jet militer asing yang menyelinap di dekat perbatasan Rusia telah tumbuh secara drastis dalam beberapa tahun terakhir. Angkatan Udara Rusia sering menerbangkan jet tempur mereka untuk mencegat dan mengawalnya pergi.

Insiden terbaru sebelum insiden dengan RC-135 dilaporkan terjadi pada akhir Januari lalu. Ketika itu militer Rusia mengatakan bahwa sebuah jet tempur Su-27 terbang untuk mengidentifikasi dan mencegat sebuah pesawat pengintai milik Swedia.

Aksi Rusia ini kerap mendapat kritik dari AS dan negara-negara NATO lainnya. Keduanya menyebut sikap Moskow tidak profesional.

Credit sindonews.com

Putin Sebut Rusia Gagalkan Aksi Spionase Hampir 600 Mata-mata

MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dinas keamanan negara itu menghentikan hampir 600 agen asing dan personel intelijen tahun lalu. Ia menyatakan bahwa musuh berusaha untuk mencampuri urusan dalam negeri Rusia.

"Badan kontra intelijen bertindak efektif dan ofensif tahun lalu. Berkat operasi khusus yang berhasil, 129 staf staf dan 465 agen layanan khusus asing dihentikan," ujar Putin dalam rapat dewan Dinas Keamanan Federal (FSB) atau dinas intelijen Rusia, lembaga yang dipimpinnya sebelum menjadi Presiden.

Putin menambahkan bahwa badan-badan intelijen asing berusaha untuk meningkatkan kegiatannya di seluruh Rusia, mencari akses ke informasi tentang ekonomi negara, penelitian ilmiah dan teknologi.

"Seperti di masa lalu, sekarang, mungkin, mereka juga mencoba untuk mempengaruhi proses (politik) yang relevan di negara kita," katanya.

"Karena itu, kerja (intelijen) harus efisien, dilakukan setiap hari dan berdasarkan metode kerja modern," imbuhnya seperti dikutip dari CNN, Kamis (7/3/2019).

Dalam pidatonya, Putin tetap menyerukan personil keamanan untuk melindungi wirausahawan dari penegakan hukum yang "terlalu bersemangat."

"Penting juga untuk segera menanggapi pelanggaran hak-hak wirausaha oleh perwakilan individu dari lembaga penegak hukum, otoritas pengawasan dan kontrol," ucapnya.

"Saya berharap bahwa dalam otoritas Anda, Anda juga akan berkontribusi pada solusi dari tugas yang paling penting - untuk memastikan hak dan kepentingan wirausaha yang sah, dan tentu saja dari semua warga negara Rusia," tukasnya.

Credit sindonews.com

Politikus Jerman Sebut Muslim Mungkin Jadi Kanselir

Muslimah Jerman berunjukrasa di Hamburg, Jerman.

Foto: Daniel Bockwoldt/EPA

Politikus CDU yang menentang menilai nilai Islam tak sesuai dengan nilai Partai.

CB, REPUBLIKA.CO.ID, JERMAN -- Pernyataan Pemimpin kelompok parlemen dari Uni Demokratik Kristen konservatif (CDU) telah memicu perdebatan. Ini setelah ia mengatakan, seorang Muslim bisa menjadi pemimpin CDU dan kanselir Jerman di masa depan.

Sebelumnya outlet media Idea menanyakan apakah seorang Muslim dapat memimpin partai dan menjadi kanselir pada 2030? Ralph Brinkhaus mengatakan, "Mengapa tidak, jika mereka adalah politisi yang baik, dan mereka mewakili nilai-nilai dan pandangan politik kita?" ujarnya seperti dilansir dari laman dw.com, Jumat (8/3).

Brinkhaus mengatakan, bahwa nilai-nilai orang lebih penting daripada agama ketika memutuskan kualitas kepemimpinan mereka. CDU, kata ia, bukan komunitas keagamaan. Itulah yang membedakannya dari Gereja Katolik.

Namun pernyataan itu ditolak oleh rekan dari partai-partainya. Anggota dewan eksekutif CDU Elisabeth Motschmann menolak pandangan Brinkhaus bahwa Islam sesuai dengan nilai-nilai partai.

"Nilai-nilai Islam sangat berbeda dari nilai-nilai kita - misalnya, ketika datang ke pertanyaan tentang persamaan hak untuk pria dan wanita," katanya.

Politikus CDU lainnya Gienger juga menampik bahwa seorang Muslim bisa menjadi kanselir Jerman, terlepas dari afiliasi partai. "Memiliki kanselir Muslim akan menyiratkan bahwa umat Islam akan menjadi mayoritas di Jerman," katanya.

Tetapi beberapa anggota parlemen CDU membela komentar Brinkhaus. Menteri pendidikan di negara bagian utara Schleswig-Holstein Karin Prien mengatakan tidak melihat alasan yang bagus mengapa menjadi seorang Kristen adalah kualifikasi yang diperlukan untuk menjadi kepala partai atau kanselir.

Mitra koalisi kiri-tengah CDU, Partai Demokrat Sosial (SPD), menganggap seluruh perdebatan sebagai kebodohan.

Credit republika.co.id

Ilham Omar, Muslimah Pertama di Kongres AS Dapat Pembelaaan

Ilhan Omar

Foto: VOA

Tiga capres dari Partai Demokrat membela Ilhan Omar.

CB, WASHINTON -- Tiga calon presiden dari Partai Demokrat membela anggota Kongres Ilhan Omar atas komentarnya soal Israel beberapa waktu lalu.

Pernyataan salah satu muslimah pertama di kongres AS itu mendapat dukungan dari senator Bernie Sanders, dan Elizabeth Warren. Keduanya merupakan dua kandidat sayap kiri dalam pemilihan presiden dari Partai Demokrat medatang.

"Anti-semitisme adalah ideologi penuh kebencian dan berbahaya yang harus ditentang keras di AS, dan di seluruh dunia," ujar Sanders seperti dikutip Haaretz, Kamis.

Meski demikian, Sanders menyatakan bahwa anti-semitisme tak boleh disamakan dengan kritik sah terhadap pemerintahan Benjamin Netanyahu sayap kanan di Israel. Sebaliknya, kata dia, warga AS harus mengembangkan kebijakan Timur Tengah yang adil sehingga menyatukan orang Israel dan Palestina untuk perdamaian abadi.

"Apa yang saya takutkan tengah terjadi di House AS kini yakni upaya untuk menargetkan anggota Kongres Omar sebagai cara untuk melumpuhkan debat itu. Menurut saya itu salah," ujar Sanders.

Sementara Warren dalam sebuah pernyataan menyoal anti-semitisme oleh Omar mengatakan, warga AS memiliki kewajiban moral untuk memerangi ideologi kebencian di negara sendiri dan seluruh dunia termasuk anti-Semitisme dan Islamofobia.

Menurutnya, pada negara demokrasi, warga dan pihak manapun bisa dan harus debat terbuka dan penuh hormat menyoal Timur Tengah.

Dia menilai kritik terhadap Israel sebagai anti-Semit secara otomatis memiliki efek mengerikan pada wacana publik AS. Situasi ini kian memperumit untuk mencapai solusi damai antara Israel dan Palestina. "Ancaman kekerasan, seperti yang dilakukan terhadap Omar, tidak pernah bisa diterima," katanya.

Senator California, Kamala Harris yang merupakan calon presiden juga mengeluarkan pernyataan terkait pernyataan Omar. Menurutnya, warga AS memiliki tanggung jawab untuk berbicara soal menentang anti-Semitisme, Islamfobia, homofobia, transphobia ataupun rasisme,

Namun, dalam pengecualian soal Omar, ia khawatir sorotan terhadapnya dapat membahayakan diri Omar sendiri. "Kita harus mengadakan diskusi yang sehat dan penuh hormat soal kebijakan," ujar Harris.

Pada akhirnya, kata dia yang dibutuhkan adalah solusi dua negara dan komitmen untuk perdamaian, hak asasi manusia, dan demokrasi oleh semua pemimpin di wilayah ini. "Dan juga komitmen oleh negara kita untuk membantu mencapai itu," ujarnya.

Credit republika.co.id

Presiden Irak Sebut Militan Asing ISIS Terancam Hukuman Mati

Presiden Irak, Barham Salih, mengatakan bahwa militan asing ISIS yang diadili di negaranya terancam dijerat hukuman mati. (Christophe Ena/Pool via Reuters)

Jakarta, CB -- Presiden Irak, Barham Salih, mengatakan bahwa militan asing ISIS yang diadili di negaranya terancam dijerat hukuman mati.

"[Militan asing ISIS] akan diadili sesuai hukum Irak dan bisa dijatuhi hukuman mati jika terbukti bersalah [membunuh warga Irak]," ujar Salih kepada harian The National sebagaimana dikutip Reuters.

Pernyataan ini dilontarkan sebulan setelah pasukan koalisi AS di Suriah mengirimkan 280 anggota ISIS asal Irak dan sejumlah militan asing ke Irak.

Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi mengatakan bahwa Irak dapat merepatriasi para tahanan asing ISIS ke negara asalnya. Namun, Irak juga dapat mengadili mereka yang melakukan kejahatan terhadap negaranya atau warganya.

Berdasarkan hukum Irak, tindakan kriminal semacam itu dapat dijatuhi hukuman mati, tapi Mahdi tak menyebutkan hal tersebut. Pernyataan Salih adalah konfirmasi pertama bahwa militan asing juga dapat terjerat hukuman mati.

"Ada beberapa kasus yang memungkinkan militan asing terlibat dalam kasus terorisme di tanah Irak atau terhadap warga Irak. Di Irak, hukum harus ditegakkan," ucap Salih.

Namun, Salih menekankan bahwa Irak tak akan mengadili semua militan yang dikirim dari Suriah ke negaranya.

"Membebani Irak dengan isu ini atas nama dunia terlalu berat bagi Irak," katanya.

Credit cnnindonesia.com

Inggris Klaim Bomnya Membunuh 4.012 Militan ISIS dan 1 Warga Sipil

LONDON - Angkatan Udara Kerajaan (RAF) Inggris mengklaim pemboman pesawat-pesawat jet tempurnya di Suriah dan Irak telah membunuh 4.012 militan ISIS dan hanya menewaskan satu warga sipil. Data itu berasal dari Kementerian Pertahanan negara tersebut.

Penelitian dari badan amal Action on Armed Violence (AOAV) memperoleh data tersebut di bawah undang-undang kebebasan informasi yang melacak serangan bom RAF dari September 2014 hingga Januari 2019.

AOAV telah menyatakan skeptis bahwa RAF berhasil melindungi warga sipil meski mengklaim berhasil menewaskan ribuan petempur musuh.

Direktur eksekutif badan amal tersebut, Ian Overton, mengatakan; "Klaim RAF atas rasio satu korban sipil terhadap 4.315 musuh harus menjadi rekor dunia dalam konflik modern. Namun sedikit ahli konflik percaya itu benar."

Angka 4.315 tersebut termasuk mereka yang terluka dan juga yang terbunuh.

Inggris berada di garis depan Koalisi Global dari 79 negara yang memerangi jaringan teroris ISIS melalui aksi militer. Setelah Amerika Serikat, Inggris melakukan serangan udara terbanyak.

Data Kementerian Pertahanan menunjukkan bahwa dari 4.315 kombatan yang tewas maupun terluka, 75 persennya berada di Irak. Kemudian 25 persen lainnya berada di Suriah.

Menurut analisis AOAV, sebagian besar serangan RAF terhadap Mosul dan Raqqa—bekas benteng ISIS— ditujukan pada bangunan.

Badan amal itu melanjutkan, mayoritas serangan udara juga menanggapi peristiwa yang terjadi di darat dan meningkatkan risiko bagi warga sipil.

RAF mengatakan kepada badan amal tersebut bahwa angka itu baru dikeluarkan, tetapi hanya bisa menjadi perkiraan, mengingat Inggris tidak memiliki kehadiran di lapangan untuk menilai serangan.

Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan kepada The Guardian, Jumat (8/3/2019), telah menjelaskan metodologi untuk menghasilkan data serangan tersebut. "Setelah setiap serangan udara Inggris, kami melakukan penilaian kerusakan pertempuran secara terperinci, yang memeriksa secara menyeluruh hasil serangan terhadap sasarannya, baik itu petempur, senjata, atau pangkalan Daesh (ISIS)," kata juru bicara itu tanpa disebutkan namanya.

“Penilaian ini juga melihat dengan sangat hati-hati apakah ada korban sipil atau kerusakan infrastruktur sipil atau tidak," lanjut dia.

Credit sindonews.com

Aparat Irak dan Kurdi Dilaporkan Siksa Anak yang Dituduh ISIS

Ilustrasi. (Foto: REUTERS/Rodi Said)

Jakarta, CB -- Aparat keamanan Irak dan Kurdi dilaporkan menyiksa sejumlah anak-anak yang ditahan karena dituduh terlibat dengan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Menurut lembaga pemantau hak asasi manusia, Human Rights Watch, mereka juga mengadili para bocah hanya berbekal bukti-bukti yang tidak memadai.

"Penyaringan, penyelidikan, dan penuntutan terhadap anak-anak sebagai tersangka ISIS oleh otoritas Irak dan Kurdi sangat cacat, seringkali mengarah pada penahanan sewenang-wenang dan pengadilan yang tidak adil," demikian isi laporan Human Rights Watch, seperti dilansir AFP, Rabu (6/3).

Laporan Human Rights Watch itu didasarkan pada hasil wawancara dengan 29 anak-anak Irak yang saat ini atau pernah ditahan oleh pasukan Kurdi. Mereka juga mewawancarai kerabat para bocah, penjaga penjara, dan petugas pengadilan.

Irak mengumumkan telah mengalahkan ISIS pada akhir 2017, tetapi mereka terus mengadili pria, wanita, anak-anak, dan termasuk orang asing, yang dituduh menjadi anggota ISIS.

Banyak anak laki-laki yang ditangkap di kamp atau pos pemeriksaan berdasarkan bukti yang lemah.

Mereka dipukuli dan disetrum ketika diinterogasi, serta tidak diberi akses kepada kerabat atau kuasa hukumnya. Mereka dipaksa untuk mengaku sebagai anggota ISIS, meskipun mereka tidak pernah bergabung dengan ISIS.

"Mereka memukuli saya di seluruh tubuh saya dengan pipa plastik. Pertama mereka meminta saya harus mengakui bergabung dengan ISIS, jadi saya setuju," kata seorang anak berusia 14 tahun yang ditahan oleh aparat Kurdi.

ISIS memang banyak merekrut dan mendoktrin anak-anak. Sebagian dari anak-anak yang diwawacarai oleh Human Rights Watch mengaku bahwa mereka tidak pernah berselisih dengan kelompok tersebut.

Mereka diadili tanpa pengacara dalam sidang yang hanya berlangsung tidak lebih dari sepuluh menit dan menggunakan bahasa Kurdi. Kebanyakan dari mereka adalah orang Arab dan tidak memahaminya.

Hukuman yang diterima anak-anak itu dari aparat Kurdi berkisar antara enam dan sembilan bulan penjara.

Sementara itu, pengadilan federal Irak menghukum hingga 15 tahun penjara. Seringkali pemerintah Irak menempatkan mereka di penjara yang penuh sesak bersama orang dewasa yang melanggar standar dunia.

"Setiap hari adalah siksaan. Kami dipukuli setiap hari, kita semua," kata seorang perempuan berusia 17 tahun yang berada di penjara federal selama sembilan bulan.

Bahkan setelah mereka dibebaskan, anak-anak lelaki itu memilih untuk tidak pulang ke rumah karena takut ditangkap kembali.

Human Rights Watch memperkirakan pada akhir 2018 aparat Irak dan Kurdi telah menahan sekitar 1.500 anak-anak karena diduga terlibat ISIS.

Human Rights Watch mendesak pemerintah Irak dan Kurdi berhenti menangkap anak-anak yang dituduh terlibat ISIS, dan meminta semuanya dibebaskan kecuali mereka dituduh melakukan kejahatan kekerasan.

"Irak dan perlakuan keras Kurdi terhadap anak-anak lebih mirip pembalasan buta dibanding keadilan atas kejahatan ISIS," kata Direktur Hak Asasi Anak HRW, Jo Becker.

"Anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata berhak mendapatkan rehabilitasi dan reintegrasi, bukan penyiksaan dan penjara," kata Jo Becker.

Credit cnnindonesia.com

Bertempur Mati-matian, Anggota Fanatik ISIS Semakin Brutal

Warga sipil yang dievakuasi dari Baghouz menunggu di area pemeriksaan yang dikoordinir oleh Pasukan Demokrat Suriah. [CNN]

CB, Jakarta - Seiring semakin dekatnya kekalahan, anggota ISIS yang fanatik semakin terorganisir dan kejam dei mempertahankan wilayah terakhir mereka di Baghouz, Suriah.
Meskipun mereka sedang bertempur habis-habisan menahan laju pasukan SDF Kurdi, ISIS masih memiliki polisi dan militan yang menerapkan aturan brutal mereka.
Selama sepekan terakhir, para pengikut ISIS yang fanatik ini berupaya mengevakuasi 10.000 pengikut mereka yang terluka dan kelelahan keluar dari desa Baghouz.

ABC News melaporkan, 7 Maret 2019, pengikut ISIS yang tersisa kebanyakan adalah militan asing, termasuk Irak dan warga Asia Tengan, bersama militan dari Suriah. Mereka kini bertempur untuk mempertahankan teritori terakhir mereka dengan menggali terowongan dan gua di dalam Baghouz, desa di tepi Sungai Eufrat. Sejak Juma pekan lalu, mereka bertempur sengit menahan serangan pasukan SDF Kurdi.
Mereka yang mengungsi keluar dari Baghouz, menceritakan bagaimana hari-hari terakhir di wilayah kekuasaan ISIS. ISIS masih memegang kendali dan pengawasan terhadap warga meskipun digempur habis-habisan.
Para janda yang mengungsi mengatakan tunjangan bulanan dari ISIS diganti dengan pemberian makanan, meskipun distribusi menjadi kurang teratur karena makanan semakin langka.
Mereka terus tinggal bersama di wisma yang dikelola ISIS bahkan ketika para militan pindah ke tenda. Kantor pengiriman uang berfungsi hingga hari-hari terakhir.

Pasukan Demokrat Suriah (SDF) membombardir markas kelompok militan ISIS dengan tembakan, di Baghouz, Deir Ezzor, wilayah timur Suriah, 3 Maret 2019. Serangan ini menghancurkan gudang amunisi milik ISIS. REUTERS/Rodi Said
Seorang warga Suriah dengan nama samaran Bayan, berusia 24 tahun, mengatakan ibunya mengirim uang dari Aleppo sebulan lalu untuk membantunya setelah suaminya terbunuh.
Para militan meneruskan hukuman fisik mereka. Mereka membunuh seorang pemimpin senior Irak karena membantu orang-orang melarikan diri dari wilayah mereka. Polisi moral ISIS, yang dikenal sebagai "Hisba" berkeliling di sekitar kemah tenda di Baghouz, mendesak penduduknya untuk melakukan salat lima kali sehari.
Ketika tiba waktunya untuk evakuasi, Hisba mengawasi operasi, meminta orang yang terluka dan keluarga untuk mendaftar.
Seorang pengemudi bernama Khodr di salah satu konvoi truk yang menunggu di Baghouz untuk mengantar sekelompok pengungsi minggu lalu melihat langsung organisasi dan kebrutalan ISIS.

Selama proses evakuasi, orang-orang ISIS dengan senjata dan topeng berdiri siaga, dua di setiap truk, sementara seorang militan lain berjalan di antara para pengungsi, memeriksa nama-nama di daftar.
Tiba-tiba suasana yang awalnya tertib pecah. Seorang pria bersenjata menyerang seorang perempua, memukulnya dengan tongkat.
Khodr tidak mengetahui penyebabnya, mungkin perempuan itu bingung dan ragu untuk naik, mungkin dia berdebat.

Perempuan itu menangis dan panik, dia jatuh ke tanah dan menjejalkan tangannya ke pasir, mencoba menahan rasa sakit. Ketika dia tidak bangun, pria bersenjata itu menembakkan senjata otomatisnya ke tanah di dekatnya, sampai dia berdiri dan naik kembali.
"Itu peristiwa mengerikan Dia memukul perempuan itu, mungkin dua meter jaraknya. Dia jatuh dan mulai menangis," katanya.

Dalam rekaman audio yang bocor dari dalam Baghouz, seorang pemimpin ISIS yang menyebut dirinya sebagai penanggung jawab logistik menjelaskan kepada sekelompok pendukung bagaimana evakuasi akan dilakukan, diorganisasi dari satu sisi oleh ISIS dan dari yang lain oleh SDF.Dia menekankan bahwa evakuasi akan melindungi martabat dan kebebasan pergerakan mereka. Keaslian rekaman belum bisa diverifikasi secara independen.
Para pejabat SDF membantah mereka bernegosiasi dengan ISIS, tetapi seorang juru bicara untuk koalisi yang dipimpin AS, Sean Ryan, pada hari Rabu mengkonfirmasi negosiasi sedang berlangsung melalui SDF, dan sedang mencari tahu informasi mengenai setiap sandera yang ditahan oleh ISIS.

Credit tempo.co

Teror Bom dan Penembakan di Afghanistan Tewaskan 16 Orang

Ilustrasi serangan teroris di Afghanistan. (REUTERS/Mohammad Ismail)

Jakarta, CB -- Aksi teror berupa serangan bom bunuh diri dan penembakan kembali terjadi di Afghanistan. Peristiwa yang terjadi di Kota Jalalabad, Provinsi Nangarhar itu menewaskan 16 pegawai perusahaan konstruksi.

Menurut juru bicara Gubernur Nangarhar, Attahullah Khogyani, serangan itu dimulai pada pukul 05.00 waktu setempat. Saat itu dua orang teroris meledakkan diri di depan kantor perusahaan konstruksi yang berada di dekat bandara Jalalabad.

Seperti dilansir Associated Press, Rabu (6/3), setelah serangan bom bunuh diri, tiga orang militan menyerbu dan melepaskan tembakan menggunakan senapan. Serangan itu berlangsung hingga pukul 10.30 waktu setempat. Ketiga pelaku berhasil ditembak mati aparat Afghanistan.

Sebanyak empat pegawai perusahaan itu dalam kondisi kritis dan dilarikan ke rumah sakit.

Hingga berita ini dibuat, belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Namun, baik Taliban dan ISIS Khurasan yang merupakan perpanjangan ISIS di Afghanistan sama-sama aktif di wilayah itu.

Padahal, saat ini Taliban dan Amerika Serikat (AS) tengah melakukan perundingan damai di Qatar untuk mengakhiri peperangan yang sudah terjadi selama 18 tahun.

Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Robert Palladino, pembahasan itu berkutat dalam empat hal. Yaitu pencabutan Taliban dari daftar organisasi teroris, penarikan pasukan AS, gencatan senjata, serta dialog antara Taliban dan pemerintah Afghanistan.

Presiden AS, Donald Trump, menyatakan berulang kali ingin mengakhiri keterlibatan mereka di Afghanistan. Saat ini masih ada 14 ribu pasukan mereka di negara itu.

Credit cnnindonesia.com

Ditahan di Venezuela, Jurnalis AS Dipaksa Dukung Maduro

Seorang jurnalis AS, Cody Weddle, mengaku dipaksa menyatakan dukungan kepada Presiden Nicolas Maduro saat ditahan di Venezuela pada Rabu (6/3) lalu. (Reuters/Zachary Fagenson)

Jakarta, CB -- Seorang jurnalis Amerika Serikat, Cody Weddle, mengaku dipaksa menyatakan dukungan kepada Presiden Nicolas Maduro saat ditahan di Venezuela pada Rabu (6/3) lalu.

"Jelas mereka ingin saya mengatakan beberapa hal, isu-isu politik. Mereka ingin saya mengatakan bahwa Nicolas Maduro masih menjadi presiden," ujar Weddle setibanya di AS setelah dideportasi dari Venezuela pada Kamis (7/3).

Jurnalis lepas yang bekerja untuk sejumlah stasiun televisi Miami itu mengatakan bahwa para penyelidik menggunakan penutup wajah saat menginterogasinya. Mereka terus menuding Weddle kenal dengan pejabat militer senior di Venezuela.

"Mereka terus bertanya apakah saya memiliki kontak di dalam militer, apakah saya punya kontak di dalam pasukan kepolisian lokal atau kepolisian nasional," ucap Weddle kepada sejumlah wartawan yang menemuinya di Bandara Internasional Miami.

Penahanan ini terjadi di tengah krisis politik di Venezuela, di mana Maduro didesak mundur oleh Juan Guaido, pemimpin oposisi yang sudah mendeklarasikan diri sebagai presiden interim.

Guaido menyampaikan deklarasi tersebut di tengah demonstrasi besar-besaran untuk menolak Maduro yang dianggap menang melalui pemilu tidak sah.

Pria yang menjabat sebagai pemimpin parlemen Venezuela itu mendapatkan dukungan dari sekitar 50 negara, termasuk AS.

Institusi militer Venezuela sendiri sudah menyatakan bahwa mereka tetap mendukung Maduro. Namun, sejumlah pejabat tinggi mereka membelot dan mendukung Guaido.

Weddle mengaku sempat mewawancarai sejumlah pejabat juga beberapa personel militer dan kepolisian yang mengasingkan diri. Namun, ia tak pernah mewawancarai lima jenderal militer, seperti yang dituduhkan para penyelidik.

"Saya tidak tahu mereka dapat informasi dari mana, tapi jelas mereka pikir saya pernah menulis berita hasil wawancara lima jenderal," tutur Weddle.

Ia juga mengaku tak pernah menuliskan identitas orang-orang yang diwawancarai demi menghindari hal-hal seperti penahanan ini. Namun, menurut Weddle, ia tetap menjadi incaran karena kini memang sedang banyak ketidakpercayaan di dalam tubuh militer.

"Di dalam angkatan bersenjata, banyak ketidakpuasan, terutama di tingkat pejabat tinggi. Itu yang terus saya dengan dari banyak pejabat dan saya melaporkan itu," katanya.

Credit cnnindonesia.com

Pemadaman Listrik Besar-besaran Landa Venezuela, Pemerintah Salahkan Sabotase

CARACAS - Pemadaman listrik besar-besaran melanda Venezuela yang tengah dilanda krisis pada Kamis. Menanggapi hal itu, pemerintah Presiden Nicolas Maduro dengan cepat menyalahkan sabotase pada bendungan pembangkit listrik tenaga air yang menjadi sumber listrik bagi negara.

Pemadaman listrik sering terjadi di Venezuela, di mana ekonomi negara itu ambruk di bawah hiperinflasi, dengan kekurangan makan dan obat-obatan yang kronis serta emigrasi massal lebih dari 3 juta warga.

Para pengeritik mengatakan korupsi dan kurangnya investasi membuat jaringan listrik negara itu tidak dapat berfungsi, sementara Maduro mengatakan masalah itu sengaja diciptakan oleh musuh-musuh politiknya.

Kerumunan warga membanjiri jalan utama Caracas. Banyak orang mengatakan mereka harus berjalan selama beberapa jam menuju rumah mereka karena beberapa bus di jalanan penuh dan sistem kereta api bawah tanah kota ditutup.

"Orang yang bertanggung jawab untuk ini bernama Nicolas Maduro," kata Pedro Fernandez (44), seorang insinyur sistem di lingkungan Altamira di Caracas, dalam perjalanan dengan berjalan kaki ke sisi lain kota.

"Ini hanya puncak gunung es mengingat semua hal yang kita derita," imbuhnya seperti dilansir dari Reuters, Jumat (8/3/2019).

Media lokal dan pengguna Twitter melaporkan bahwa pemadaman itu mempengaruhi Ibu Kota Caracas serta 15 dari 23 negara bagian. Seorang reporter televisi pemerintah menggambarkannya sebagai "pemadaman nasional."

"Mereka menyerang pembangkit dan transmisi di Guri (bendungan pembangkit listrik tenaga air), tulang punggung sistem kelistrikan," kata Menteri Kelistrikan Luis Motta melalui televisi pemerintah, tanpa menawarkan bukti.

Ia mengatakan layanan listrik akan dipulihkan dalam waktu sekitar tiga jam.

Credit sindonews.com

'Pengusiran Dubes Jerman adalah Ancaman'

Juan Guaido

Foto: AP

Dubes Jerman diberi waktu 48 jam untuk meninggalkan Venezuela.

CB, BERLIN - Pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido mengatakan, pengusiran duta besar (Dubes) Jerman oleh pemerintahan Nicolas Maduro merupakan ancaman terhadap Jerman. Dia menegaskan tindakan tersebut dapat meruntuhkan hubungan Venezuela dengan Jerman.

"Tindakan ini merupakan ancaman terhadap Jerman," ujar Guaido pada Kamis (7/3).

Diketahui, Dubes Jerman, Daniel Kriener mengalami tidakan tidak menyenangkan oleh pihak berwenang Caracas. Kriener diusir keluar negara kaya minyak itu ketika dia menyambut Guaido di bandara Caracas bersama dubes dan diplomat dari kedutaan Eropa lainnya.

Pemerintah menyatakan Kriener diberikan waktu 48 jam untuk meninggalkan negara itu. Pemerintah menuduhnya ikut campur dalam urusan internal, meskipun tidak memberikan rincian spesifik.

"Venezuela menganggap tidak dapat diterima bahwa seorang diplomat asing melakukan di wilayahnya peran publik yang lebih dekat dengan seorang pemimpin politik yang selaras dengan agenda konspiratorial sektor ekstrem oposisi Venezuela," kata pemerintah dalam sebuah pernyataan.

Seorang juru bicara kementerian luar negeri Jerman mengonfirmasi bahwa Venezuela telah mengusir duta besarnya. Saat ini kementerian tersebut sedang berkonsultasi dengan sekutu-sekutunya terkait masalah yang terjadi.

Sebagian besar negara-negara Barat, termasuk Jerman, mengakui Guaido sebagai kepala negara Venezuela yang sah. Selain itu juga negara-negara tersebut mendukung rencana untuk membentuk pemerintahan transisi menjelang pemilihan umum yang bebas.

Credit republika.co.id

Dukung Juan Guaido, Maduro Usir Duta Besar Jerman dari Venezuela

Duta besar Jerman menyerahkan surat tugasnya kepada presiden Venezuela Nicolas Maduro,

CB, Jakarta - Presiden Venezuela, Nicolas Maduro mengusir Duta Besar Jerman Daniel Kriener karena dianggap mencampuri urusan dalam negeri negaranya.
Maduro memberi batas waktu 48 jam bagi Kriener untuk meninggalkan Venezuela. Diplomat berusia 48 tahun ini disebut melanggar norma diplomatik.

Ads by Kiosked

"Venezuela menganggap tidak dapat diterima seorang diplomat asing melakukan peran publik mendekati seorang pemimpin politik yang selaras dengan agenda konspirasi ekstrimis oposisi Venezuela," ujar pernyataan resmi pemerintah Venezuela, seperti dilansir dari Politico, 6 Maret 2019.

Kriener diusir hanya beberapa hari setelah dirinya dan sejumlah diplomat Eropa dan negara lainnya menyambut kepulangan pemimpin oposisi Juan Guaido di bandara internasional Caracas, Senin, 4 Maret 2019.

Guaido meninggalkan Venezuela untuk berkunjung selama 10 hari ke beberapa negara yang mendukungnya. Kunjungan ini terkait dengan masuknya bantuan kemanusiaan ke Venezuela yang diblokade militer pendukung Maduro dan mendukung pemilu.
Kriener kemudian memposting pernyataan dukungan kepada Guaido yang baru kembali ke Venezeula di Twitter.
"Langkah maju menuju perdamaian dan proses politik untuk mengatasi krisis Venezuela."

Kantor Kementerian Luar Negeri Jerman membenarkan pengusiran Kriener.
"Daniel Kriener telah di-persona non grata. Kami sedang mengkoordinasikan langkah kami selanjutnya, juga dengan mitra kami di lapangan," ujar pernyataan Kantor Kementerian Luar Negeri Jerman yang dikutip dari Deutsche Welle.
Sebelum Duta Besar Jerman diusir, Venezuela telah melarang masuk empat wakil Partai Rakyat Eropa yang berusaha masuk ke Venezuela dakn bertemu dengan Guaido. Pemerintah Venezuela beralasan, keempatnya memiliki motif konspirasi.

Credit tempo.co

Tercatat dalam Sejarah, 2 Astronot Perempuan Lakukan Spacewalk

NEW YORK - Kosmonot Valentina Tereshkova melakukan spacewalk di angkasa 55 tahun lalu. Dia diikuti perempuan kedua sekitar 20 tahun kemudian, Svetlana Savitskaya. Setelah 35 tahun petualangan Savitskaya, kini rombongan spacewalk pertama perempuan direncanakan pada 29 Maret mendatang. Itu merupakan hal bersejarah sebagai peringkatan Bulan Bersejarah Perempuan.

Dua astronot perempuan yang akan menciptakan sejarah adalah Christina Koch dan Ann McClain akan berjalan di luar Stasiun Antariksa Internasional (ISS) sebagai anggota Ekspedisi 59. Misi yang dilaksanakan mereka akan mengganti baterai yang dipasang pada musim panas lalu.

Mereka akan mendapatkan dukungan dari pengarah penerbangan Mary Lawrence dan Kristen Facciol dan Badan Antariksa Kanada di Johnson Space Center NASA di Texas. “Saya tidak bisa menahan kebahagiaan saya,” klaim Facciol dalam cuitannya, dilansir Reuters, kemarin.

NASA melaporkan, 213 spacewalk dilakukan di ISS sejak 1998 untuk tujuan pemeliharaan, perbaikan, uji coba peralatan baru. Kurang dari 11% dari 500 orang yang berjalan di angkasa dilakukan perempuan. Hampir 60 tahun penerbangan antariksa, hanya empat ekspedisi melibatkan dua perempuan yang dilatih untuk melakukan spacewalks.

McClain dan Koch merupakan bagian dari kelas NASA 2013 yang dipersiapkan melaksanakan tugas spacewalk. Mereka menyelesaikan pelatihan pada 2015. McClain berada di ISS sejak Desember 2018, sedangkan Koch akan bergabung dengan ISS akhir bulan ini.

NASA pertama kali merekrut astronot perempuan pada 1978. Kini jumlah astronot perempuan mencapai 34% di NASA. “Itu menunjukkan perempuan berada di lembaga ini dan kita menjadi perhatian,” kata pejabat hubungan publik NASA, Stephanie Schierholz. McClain yang berada di ISS saat ini menuliskan cuitan di Twitter yang disambut gembira ribuan penggemarnya.

Dia diperkirakan akan berjalan di antariksa selama tujuh jam. Itu merupakan dua dari tiga spacewalk pada Ekspedisi 59. Schierholz mengungkapkan, spacewalk perempuan pertama merupakan hal menakjubkan dan itu menjadi sentimen umum di NASA. Dia juga mengungkapkan Charles Bolden, pejabat kulit hitam pertama yang menjadi pemimpin hebat di NASA. “Saya ingin menegaskan bahwa saya bukan yang terakhir,” jelasnya.

Spacewalk dalam bahasa ilmiah disebut sebagai extravehicular activity di mana astronot berjalan di luar ISS. Selain dilaksanakan di luar orbit bumi seperti ISS, spacewalk juga bisa dilaksanakan di eksplorasi bulan atau dikenal dengan moonwalk. Spacewalk pertama dilakukan 18 Maret 1965 oleh kosmonot Rusia Alexey Leonov yang menghabiskan waktu 12 menit di luar Voskhod 2.

Dia membawa tas punggung logam yang mengandung oksigen. Kemudian, spacewalk oleh astronot AS pertama dilakukan pada 3 Juni 1965 oleh Ed White dengan Gemini 4 selama 21 menit. Dia membawa peralatan komunikasi dan biomedis.

Credit sindonews.com