CUPUMA

Kamis, 24 Mei 2018

Ingin Dapat Kucuran Dana AS, Korut Harus Lucuti Senjata Nuklirnya

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) akan menggunakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) antara Donald Trump dengan Kim Jong-un untuk menuntut Korea Utara (Korut) sepenuhnya dan cepat menyerahkan program senjata nuklirnya sebelum mendapatkan bantuan ekonomi. Hal itu dikatakan oleh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.

Pompeo menambahkan ia "sangat berharap" KTT tersebut masih akan berlangsung pada 12 Juni mendatang.

Menteri luar negeri AS itu berbicara di Kongres sehari setelah Trump meragukan pertemuan puncak di Singapura, dan menjatuhkan desakan perlucutan sepihak "all-in-one" sebelum menerima langkah timbal-balik dari AS. Pekan lalu, seorang pejabat senior Korut mengatakan bahwa posisi itu tidak dapat diterima oleh Pyongyang, meningkatkan keraguan mengenai apakah KTT akan terjadi.

Kebingungan tentang posisi tawar-menawar pemerintahan Trump telah menimbulkan kecemasan di kalangan sekutu regional Washington, yang khawatir presiden AS mungkin terlalu banyak mengakui keinginannya untuk menyerukan pertemuan itu akan sukses, atau beralih ke aksi militer jika perundingan gagal.

Tampil di hadapan komisi urusan luar negeri DPR, Pompeo ditanya berulang kali tentang dua pertemuannya baru-baru ini dengan pemimpin Korut dan apa yang dimaksud AS dengan denuklirisasi semenanjung Korea, tujuan yang kedua belah pihak gembar gemborkan tetapi tidak ada kejelasan.

"Saya dapat memberi tahu Anda apa yang Presiden Trump telah instruksikan untuk saya lakukan sehubungan dengan bagaimana kita akan melanjutkan melawan Korea Utara," kata Pompeo.

“Kami tidak akan melakukan perdagangan untuk perdagangan. Kami tidak akan membiarkan ini menyeret keluar. Kami tidak akan memberikan bantuan ekonomi sampai beberapa waktu karena kami memiliki serangkaian tindakan yang tidak dapat diubah - bukan kata-kata, bukan komitmen - yang dilakukan oleh rezim Korea Utara,” jelasnya seperti dikutip dari The Guardian, Kamis (24/5/2018).

Percekcokan antara AS dan Korut mengenai apa artinya denuklirisasi memunculkan pertanyaan tentang bagaimana Pompeo menjelaskan hal itu dalam dua pertemuannya dengan Kim Jong-un pada libur Paskah lalu dan awal bulan ini. Tapi Pompeo mengatakan dia meletakkan posisi AS dengan jelas.

"Tuntutan kami tidak ambigu," kata Pompeo.

"Ketika saya berbicara dengannya saya tidak bisa lebih jelas tentang lingkup pekerjaan verifikasi yang akan diperlukan, semua elemen yang akan diperlukan bagi Amerika untuk memahami ada denuklirisasi nyata," tuturnya.

Dalam catatan lengkap pembicaraannya dengan Kim Jong-un, mantan Direktur CIA itu menceritakan tuntutan pemimpin Korut itu.

“Dia menjelaskan bahwa penting baginya bahwa ketika saatnya tiba tujuan tersebut tercapai, bahwa dia akan menerima bantuan ekonomi dalam bentuk bisnis sektor swasta, pengetahuan, keterampilan, dari orang lain mungkin, kontribusi, bantuan luar negeri dan yang serupa dengan itu, dan dia menginginkan jaminan keamanan dari dunia, akhir dari status yang ada di antara Korea Utara dan Korea Selatan dengan tujuan akhir perjanjian damai,” kata Pompeo.

"Itu adalah tujuan yang kita diskusikan," tukasnya.

Credit sindonews.com

Kim Jong Un Takut Dikudeta saat Temui Donald Trump di Singapura

Kim Jong Un, pemimpin Korea Utara memimpin dan menyaksikan parade militer pada hari Kamis, 8 Februari 2018. [KCTV].

CB, Jakarta - Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, dikabarkan takut adanya kudeta saat ia berkunjung ke Singapura untuk pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Konon Kim khawatir jika pergi jauh dari negaranya bisa memicu upaya kudeta militer atau upaya internal lain untuk menggulingkan dirinya, ungkap sebuah sumber seperti yang dilaporkan oleh Washington Post, 23 Mei 2018.

Selain takut akan kudeta, Kim Jong Un juga khawatir soal logistik perjalanan, termasuk mamastikan pesawatnya cukup bahan bakar untuk penerbangan sejauh 6.000 mil dan bagaimana menerapkan pengamanan saat ia di Singapura.

Saat pertemuan Kim Jong Un dengan menteri luar negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo pada awal bulan Mei, Kim Jong Un menjanjikan untuk mempercepat pelucutan nuklir di Semenanjung Korea. Namun Kim Jong Un masih ragu dengan janji Amerika Serikat yang menjamin keamanannya.

Direktur CIA Mike Pompeo dan Pemimpin Korut Kim Jong Un. Yonhap
Keraguan Kim Jong Un bukan tidak mungkin, pasalnya pejabat Korea Utara mengkhawatirkan bagaimana mantan pemimpin Libiya, Moamar Khaddafi, tewas secara mengenaskan di tangan rakyatnya sendiri yang didukung oleh negara barat meskipun Khaddafi telah melucuti senjata nuklirnya pada 2011 sejak 8 tahun sebelumnya. Keraguan ini muncul setelah penasihat keamanan nasional Amerika Serikat, John Bolton, mengeluarkan pernyataan yang dikritik oleh Korea Utara yang mengatakan ingin menerapkan "Model Libya" untuk pelucutan senjata nuklir Korea Utara.

Namun Trump berjanji dalam pernyataannya pada Selasa 22 Mei kemarin, akan menjamin keamanan Kim Jong Un dan dia akan tetap berkuasa apapun kesepakatan nanti.
"Saya menjamin keamanan dia. Dia akan selamat dan senang, negaranya akan makmur, dan sejahtera," tutur Trump.
Donald Trump juga sempat mengungkapkan keraguannya soal pertemuan dengan Kim Jong Un, setelah Korea Utara mengkritik latihan tempur gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat.
Di samping keraguan pihak Korea Utara dan Amerika Serikat, presiden Korea Selatan Moon Jae-in optimistis pertemuan Kim Jong Un dan Donald Trump berjalan lancar.

Credit tempo.co

Wamenlu Korut Sebut Pernyataan Wapres AS 'Bodoh'

Korut menyebut bahwa pernyataan Wapres AS, Mike Pence, terkait rencana pertemuan Kim Jong-un dan Presiden Donald Trump pada awal pekan ini adalah perkataan yang bodoh. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Jakarta, CB -- Korea Utara menganggap pernyataan Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence, terkait rencana pertemuan Kim Jong-un dan Presiden Donald Trump adalah perkataan yang bodoh.

"Saya terkejut mendengar pernyataan dungu dan bodoh terlontar dari mulut Wakil Presiden AS," ujar Wakil Menteri Luar Negeri Korut, Choe Son Hui, melalui kantor berita pemerintah, KCNA, Kamis (24/5).

Choe merujuk pada pernyataan Pence dalam sebuah wawancara dengan Fox News, di mana sang wapres mengingatkan Kim Jong-un bahwa mencoba mempermainkan AS menjelang pertemuan dengan Trump akan menjadi "kesalahan besar."

Pence juga mengatakan bahwa Korut bisa berakhir seperti Libya "jika Kim Jong-un tidak membuat kesepakatan."

Dengan geram, Choe mengatakan bahwa Korut tidak akan mau dipaksa untuk duduk di meja perundingan dengan tekanan semacam itu dari AS.

Choe pun kembali mengancam bakal membatalkan pertemuan Kim dan Trump dengan berkata, "Jika AS melecehkan niat baik kami dan melakukan tindakan tak sesuai hukum, saya akan memberikan saran kepada pemimpin kami untuk mempertimbangkan kembali pertemuan AS-Korut."

Pertemuan bersejarah ini rencananya digelar di Singapura pada 12 Juni mendatang. Namun, kepastian rencana ini mulai pudar setelah pekan lalu Korut mengancam akan membatalkan pertemuan tersebut.

Melalui media propagandanya, Korut menekankan bahwa pertemuan itu "tidak dapat beriringan dengan latihan militer.

Selama ini, Korut memprotes latihan militer gabungan antara Korsel dan AS yang dianggap mengancam keamanan negaranya.

Setelah ancaman itu, Trump pun menyatakan keraguan. Ia bahkan mengatakan bahwa pertemuan itu kemungkinan bisa batal.

Isu ini pun menjadi perhatian dalam rapat Komite Hubungan Luar Negeri Dewan Perwakilan AS dengan Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo.

Saat ditanya pertemuan ini akan digelar atau tidak, Pompeo menjawab, "Keputusan itu terserah pada Kim. Ia meminta bertemu, presiden setuju bertemu dengannya. Saya sangat berharap pertemuan itu terjadi."

Trump sendiri mengatakan bahwa keputusan mengenai pertemuannya dengan Kim ini akan ditentukan pada pekan depan.

"Mengenai Singapura, kita akan lihat. [Pertemuan] ini bisa terjadi. Apa pun itu, kita akan tahu pekan depan. Jika terjadi, saya pikir akan menjadi hal yang baik untuk Korea Utara," kata Trump, sebagaimana dikutip AFP.

Credit cnnindonesia.com

75 Senjata dan 57 Ribu Amunisi Telah Dicuri dari Militer Jerman

BERLIN - Sejumlah senapan serbu, pistol, dan amunisi telah dicuri dari angkatan bersenjata Jerman dalam beberapa tahun terakhir. Demikian laporan dokumen departemen pertahanan yang dipublikasikan oleh media Jerman, Der Spiegel.

"Sebanyak 75 senapan serbu dan pistol dan hampir 57.000 butir amunisi telah hilang sejak 2010," kutip Russia Today dari laporan majalah Jerman itu, menyitir dokumen rahasia tersebut, Kamis (24/5/2018).

Berdasarkan dokumen tersebut, angka kehilangan terbesar tercatat pada 2014 yang mencapai 21 senjata dan lebih dari 20 ribu butir amunisi. Angkatan bersenjata Jerman benar-benar tidak mengetahui peralatan mereka telah hilang dan tidak memiliki mengetahui apakah senjata-senjata tersebut telah digunakan dalam pelanggaran pidana.

Dokumen itu mengatakan ada defisit keamanan yang signifikan di angkatan bersenjata Jerman, mencatat bahwa senjata yang hilang bisa menjadi ancaman potensial bagi penduduk.

Daftar itu disusun setelah para anggota parlemen dari Partai Hijau ingin tahu apakah tentara sayap kanan di dalam militer mungkin berada di belakang peralatan yang hilang.

"Bahwa pemerintah federal bahkan tidak dapat mengatakan berapa banyak kasus kriminal yang telah dimulai sehubungan dengan hilangnya senjata atau amunisi yang sangat mengkhawatirkan," kata politisi Partai Hijau Konstantin von Notz.

Rekan von Notz, Irene Mihalic mengatakan bahwa pemerintah tidak melakukan apa pun dengan berusaha menutupi situasinya.

"Orang-orang tidak kehilangan kepercayaan mereka di institusi ketika perampokan seperti itu terjadi, mereka kehilangan itu ketika pihak berwenang mencoba untuk menyapu acara-acara ini di bawah karpet," ucapnya.

Ini bukan pertama kalinya angkatan bersenjata Jerman menjadi korban pencurian. Pada bulan Februari 2017, pencuri masuk ke sebuah fasilitas militer di Jerman utara dan mencuri senjata dari dalam sebuah kapal induk lapis baja Fuchs (Fox). Pada minggu yang sama, Menteri Pertahanan Ursula von der Leyen mengatakan militer membutuhkan skema pelaporan yang lebih cepat dan lebih efisien untuk insiden dan potensi ancaman.

Credit sindonews.com

Senator Rusia Keluhkan Sanksi AS, Dianggap Langgar HAM

JENEWA - Seorang senator senior Rusia mengatakan bahwa sanksi Amerika Serikat (AS) yang ditujukan kepada anggota parlemen Rusia adalah pelanggaran hak asasi mereka sebagai wakil rakyat. Pernyataannya itu dituangkan dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Uni Inter-Parlemen di Jenewa, Swiss.

Dalam pesannya, kepala Komite Majelis Tinggi untuk Hubungan Luar Negeri Konstantin Kosachev, menulis bahwa tampaknya Departemen Keuangan AS memberlakukan sanksi terhadap dirinya hanya karena pekerjaannya sebagai ketua komite senat - karena ini adalah satu-satunya pos yang ia tempati sejak 2014.

“Aspek yang paling menghina dan mencemaskan dalam seluruh proses ini, yang ilegal dari perspektif hukum internasional, adalah bahwa nama-nama anggota parlemen dimasukkan dalam daftar hitam tanpa penjelasan apa pun," tulisnya.

"Ini bisa dilihat sebagai upaya sistematis untuk melanggar hak asasi manusia anggota parlemen kita bersama dengan hak asasi manusia mereka,” sambungnya seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (24/5/2018).

Kosachev mencantumkan nama semua 22 anggota dan mantan senator Rusia yang dijatuhi sanksi oleh AS. Sang senator sendiri masuk daftar hitam oleh Departemen Keuangan AS pada awal April tahun ini.

“Ketika saya mengetahui bahwa saya telah dimasukkan dalam daftar sanksi, saya mengunjungi situs web Departemen Keuangan untuk melihat argumen mereka. Tetapi tidak ada argumen di sana dan juga untuk beberapa alasan saya digambarkan sebagai anggota pemerintah Rusia," jelasnya.

"Selain itu, nama saya diletakkan di samping beberapa orang dari Negara Islam (ISIS) dan Front An Nusra serta kerumunan banyak penjahat,” keluhnya.

Dalam surat itu, Kosachev meminta Uni Inter-Parlemen untuk mempertimbangkan kemungkinan resolusi khusus yang akan mencela sanksi apa pun terhadap anggota parlemen asing sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima.

Diluncurkan pada 1889, Uni Inter-Parlemen adalah organisasi yang paling tua yang ada. Organisasi menyatukan anggota 170 parlemen nasional, dan 11 dewan parlemen daerah sebagai anggota asosiasi. Kelompok ini memiliki status pengamat permanen di PBB. Amerika Serikat bukan anggota serikat pekerja.

Rusia mengintensifkan kerja sama dengan Uni Inter-Parlemen setelah membekukan semua kegiatan dengan PACE, serikat antar-parlemen internasional lainnya. Penangguhan hubungan terjadi pada tahun 2014, setelah sidang mencabut delegasi Rusia dari hak suaranya dan melarangnya berpartisipasi dalam badan pengurus kelompok selama krisis politik di Ukraina. Menurut Kosachev serikat dapat melihat ke dalam komplainnya pada awal Juni.

Credit sindonews.com

Kapal Selam Nuklir Rusia Tes 4 Rudal Bulava yang Mampu Capai AS

MOSKOW - Sebuah kapal selam untuk serangan nuklir Rusia menguji tembak empat rudal balistik antarbenua (ICBM) Bulava secara berurutan. Rudal itu diklaim mampu mencapai wilayah Amerika Serikat (AS).

Uji tembak senjata berbahaya itu berlangsung di Kamchatka Timur Jauh, kemarin.

Kapal Project 955 Borei-class, Yuri Dolgoruky, menembakkan empat rudal Bulava yang mencapai target yang ditentukan di Kura, ribuan mil jauhnya di wilayah Kamchatka Timur Jauh.

"Tes ini memastikan kesiapan tempur dari kapal selam strategis Project 955 Borei dan sistem rudal Bulava," bunyi pernyataan layanan pers Armada Utara Rusia, yang dilansir kantor berita TASS, Kamis (24/5/2018).

Ini adalah pertama kalinya kapal selam Borei-class meluncurkan empat rudal balistik antarbenua dalam satu "tendangan voli".

Uji coba peluncuran rudal Bulava sebelumnya dilakukan pada 26 Juni 2017 dari Laut Barents.

Kementerian Pertahanan Rusia juga telah merilis video yang menunjukkan peluncuran rudal Bulava, yang memiliki jangkauan hingga 5.770 mil.

Sistem rudal Bulava dimaksudkan sebagai landasan masa depan triad nuklir Rusia, yakni rudal nuklir yang dapat dikerahkan melalui darat, laut dan dari pesawat tempur.

Para pejabat Rusia mengatakan rudal itu memiliki peluncuran lebih cepat daripada pendahulunya, yang akan membantunya untuk menghindari sistem pertahanan rudal musuh.

Sedangkan Yuri Dolgoruky adalah salah satu dari tiga kapal selam Borei-class terbaru yang dimiliki oleh Angkatan Laut Rusia. Lima lainnya sedang dalam tahap pembangunan.

Pada bulan Maret lalu, Rusia juga berhasil menguji tembak rudal baru RS-28 Sarmat dari provinsi Arkhangelsk utara, dekat Lingkaran Artik. Rudal itu bisa membawa hingga sepuluh hulu ledak nuklir.

Setelah peluncuran tersebut, juru bicara Pentagon Johnny Michael mengatakan AS tidak menerima peringatan sebelumnya.

Credit sindonews.com

China berhasil uji coba kereta magnet 160 km/jam

Kereta di China. (ANTARA/M. Irfan Ilmie)

Beijing (CB) - Purwarupa lokomotif kereta api levitasi magnetik atau "maglev" berkecepatan 160 kilometer per jam berhasil diuji coba di Universitas Teknologi Pertahanan Nasional (NUDT) China.

Keberhasilan uji laju tersebut menandai kemampuan China di bidang teknologi transportasi maglev berkecepatan sedang, demikian laporan yang diturunkan People`s Liberation Daily, Rabu (23/5).

Harian milik Angkatan Bersenjata China tersebut mengklaim bahwa disain teknisnya diadopsi dari kereta yang memadukan stater magnet permanen terhubung traksi dengan suspensi magnet elektrik itu merupakan yang pertama di dunia.

Lokomotif kereta maglev tersebut pada masa-masa mendatang dirancang hemat energi, berkemampuan tinggi, dan perawatannya mudah.

Dibandingkan dengan maglev China lainnya yang saat ini beroperasi di Shanghai, lokomotif maglev yang diuji coba di NUDT tersebut bisa mengurangi konsumsi energi hingga 20 persen, namun dengan daya traksinya meningkat hingga 10 persen.

Menurut para pengamat, kereta maglev berkecepatan rendah hingga sedang tersebut mudah dioperasikan.

Di lain pihak, lokomotif kereta cepat memiliki kemampuan laju dengan kecepatan tinggi, namun berbiaya tinggi dan membutuhkan rute khusus.

Inovasi tersebut juga bagian dari upaya China untuk mengembangkan maglev berkecepatan sedang, yakni 200 kilometer per jam.

Untuk memberikan kenyamanan dan tetap menjaga kelestarian lingkungan, maglev berkecepatan 160 kilometer per jam tersebut sangat direkomendasikan sebagai moda transportasi antarkota, demikian media resmi setempat mengomentari uji coba purwarupa di NUDT, Kamis.

Credit antaranews.com

Organisasi Internasional Ini Mau Terima Palestina Jadi Anggota

Ilustrasi senjata kimia ISIS. Metro.co.uk

CB, Jakarta - Keanggotaan Palestina di organisasi pelarangan senjata kimia atau OPCW telah menambah daftar organisasi internasional yang mau menerima Palestina sebagai anggota. Keanggotaan Palestina di OPCW dinilai sebagai bagian dari kampanye negara itu untuk memperluas pengakuan sebagai sebuah negara merdeka.

Markas Organisasi pelarangan Senjata Kimia di Den Haag, Belanda [Peter de Jong/AP]

Sebelumnya, Palestina mendapat status sebagai negara pemantau di PBB tetapi diblokade oleh pemerintahan era mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, untuk mendapat keanggotaan penuh di PBB. Kendati begitu, Palestina berhasil mendapat status keanggotaan penuh di UNESCO.
OPCW adalah sebuah lembaga internasional pengawas senjata kimia telah melayani sebagai badan pelaksana Konvensi Senjata Kimia sejak 1997. Lembaga yang bermarkas di Den Haag, Belanda itu, pada Rabu 23 Mei 2018, mengabulkan keinginan Palestina yang dimasukkan pada 17 Mei 2018 untuk menjadi anggota Konvensi Senjata Kimia.
Dikutip dari situs nhk.or.jp pada Kamis, 25 Mei 2018, Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, pada Januari 2018 telah mengekspresikan niatnya untuk segera memasukkan lamaran menjadi anggota organisasi internasional tersebut. Sudan Selatan, Mesir, Israel dan Korea Utara, belum menjadi anggota Konvensi Senjata Kimia.
"Hari ini Palestina telah menjadi anggota tiga organisasi internasional, yaitu organisasi industri pengembangan PBB atau UNIDO, konferensi perdagangan dan pembangunan atau UNCTAD dan sekarang anggota OPCW," kata Utusan PBB untuk perdamaian Timur Tengah, Nicoklay Mladenov, seperti dikutip dari undispatch.com, Kamis, 24 Mei 2018.
OPCW adalah organisasi PBB yang bertugas menerapkan Konvensi Senjata Kimia, yakni mencegah produksi, penyimpanan dan penggunaan senjata kimia. Situs berita aljazeera.com mewartakan sebelumnya Palestina telah menjadi anggota Interpol pada September 2017 dan anggota Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC pada April 2015.

Credit tempo.co

Palestina Resmi Ratifikasi Konvensi Senjata Kimia

Markas Organisasi pelarangan Senjata Kimia di Den Haag, Belanda [Peter de Jong/AP]

CB, Jakarta - Palestina secara resmi meratifikasi Konvensi Senjata Kimia. Demikian bunyi pernyataan Organisasi Pelarangan Senjata Kimia, OPCW, yang beredar di media massa, Rabu, 23 Mei 2018, seperti dikutip Al Jazeera.
Menurut pernyataan OPCW, ratifikasi yang diteken oleh Palestina itu berlaku efektif pada 16 Juni 2018.

Lokasi penghancuran senjata kimia milik Amerika Serikat. [situs OPCW]

Sebelumnya, Palestina juga bergabung dengan Interpol pada September 2017 dan Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) pada April 2015. Sebagai anggota ICC, Palestina telah melakukan desakan kepada Jaksa ICC agar melakukan penyelidikan atas kejahatan perang yang dilakukan Israel.
Pada 2012, Palestina mendapatkan status non-observer di PBB. Namun status ini mendapatkan perlawanan dari Amerika Serikat dan Israel meskipun telah diputuskan Sidang Umum PBB.

Direktur Jenderal OPCW Ahmet Üzümcü (kanan) dan Kepala Otoritas Nasional Rusia, Wakil Menteri Indiustri dan Perdaganan, Georgy. [Situs OPCW]
Sejak OPCW berdiri selama 21 tahun, lembaga ini telah berhasil menghancurkan 96 persen seluruh cadangan senjata kimia miliki para anggota. Menurut situs OPCW, negara terbesar pemiliki senjata kimia yang dihancurkan adalah Rusia dan Amerika Serikat. "Bagi para penandatangan Konvensi, mereka berkewajiban menghancurkan senjata kimia setidaknya 10 tahun sejak menandatangani konvensi."

Credit tempo.co

Sebar Sistem Rudal di LCS, AS 'Tendang' China dari RIMPAC 2018

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) menolak China sebagai peserta dari latihan angkatan laut bersama yang diselenggarakan tahun ini. Penolakan ini sebagai tanggapan "awal" terhadap militerisasi pulau-pulau di Laut China Selatan (LCS). Demikian pernyataan yang dikeluarkan oleh Pentagon.

"Sebagai tanggapan awal terhadap militerisasi China yang berlanjut di Laut Cina Selatan, kami telah memutuskan untuk tidak mengundang Angkatan Laut China dari Latihan Lingkar Pasifik (RIMPAC) 2018," kata Letnan Kolonel Christopher Logan, seorang juru bicara Pentagon, dalam sebuah pernyataan seperti dilansir dari Reuters, Kamis (24/5/2018).

Pentagon mengatakan ada bukti kuat bahwa China telah mengerahkan rudal anti-kapal, sistem rudal permukaan-ke-udara dan jammers elektronik untuk fitur diperebutkan di Kepulauan Spratly.

Selama akhir pekan, angkatan udara China mendaratkan bomber di pulau dan terumbu di LCS sebagai bagian dari latihan di wilayah yang disengketakan.

Langkah itu dilakukan pada hari yang sama dengan diplomat tertinggi China, Wang Yi, bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo di Washington.

Latihan lingkar Pasifik, yang dikenal sebagai RIMPAC, disebut sebagai latihan maritim internasional terbesar dunia. Latihan ini diadakan setiap dua tahun sekali di Hawaii pada bulan Juni dan Juli, dan Cina telah mengikuti latihan-latihan sebelumnya.

Awal bulan ini AS mengatakan telah mengangkat keprihatinan dengan China tentang militerisasi terbaru LCS serta akan ada konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang.

Pejabat Pentagon telah lama mengeluh bahwa China belum cukup terang tentang penumpukan militernya yang cepat, sementara para pejabat China menuduh Washington melihat negara mereka dalam istilah "Perang Dingin" yang mencurigakan.

AS telah mengirim kapal perang ke wilayah-wilayah yang disengketakan di LCS dalam upaya untuk menantang klaim kedaulatan China yang luas di wilayah itu, yang juga di klaim oleh Vietnam, Filipina, Taiwan, Brunei, dan Malaysia.

"Kami telah meminta China untuk segera menghapus sistem militer dan untuk membalikkan jalannya militerisasi pada fitur Laut Cina Selatan yang disengketakan," kata Logan.

Credit sindonews.com

Militerisasi LCS Berlanjut, China Kembali Sebar Sistem Rudal

WASHINGTON - China diam-diam kembali meningkatkan operasi militernya di Laut China Selatan (LCS). Negeri Tirai Bambu itu secara diam-diam telah menyebarkan sistem rudal canggih ke udara di salah satu pulau yang diperebutkan di LCS.

Citra satelit yang diambil pada hari Minggu oleh ImageSat International (ISI) menunjukkan dua peluncur baru di pantai utara sebuah Pulau, di samping sistem radar. Semuanya ditutupi oleh jaring kamuflase seperti dikutip dari Fox News, Kamis (24/5/2018).

Jaring ini biasanya digunakan untuk menyembunyikan aktivitas tersembunyi yang mungkin menarik pasukan atau tim keamanan lainnya. Jaring ini juga membuat lebih sulit untuk mengidentifikasi jenis sistem rudal permukaan-ke-udara itu. Namun para analis ISI menganggapnya mirip dengan sistem HQ-9 yang dikerahkan pada Februari 2016, dan pertama kali dilaporkan oleh Fox News.

Sistem pertahanan udara HQ-9, memiliki jangkauan 125 mil, akan menjadi ancaman bagi setiap pesawat terbang, sipil atau militer, yang terbang di dekatnya.

Analis ISI percaya bahwa ini memberikan bukti lebih lanjut bahwa China semakin "memilitarisasi" pulau-pulau di LCS, meningkatkan ketegangan di kawasan itu yang mungkin merusak stabilitas strategisnya.

Gambar lain menunjukkan lima mobil yang mencurigakan, empat di antaranya di bawah jaring kamuflase, tepat di sebelah aspal di bagian selatan pulau.

Jumat lalu, dua hari sebelum foto-foto ini diambil, media pemerintah China untuk pertama kalinya merilis sebuah video yang menunjukkan pendaratan nuklir berkemampuan jarak jauh yang mendarat di sebuah pulau di LCS. Pentagon mengatakan langkah ini bisa menimbulkan ketegangan di kawasan itu, setahun setelah presiden China berjanji untuk tidak melakukan militerisasi daerah yang disengketakan.

Sebelumnya China telah memasang rudal jelajah anti kapal dan sistem rudal permukaan ke darat di tiga pos terdepan di LCS. Rudal jelajah anti-kapal YJ-12B dan rudal permukaan ke udara jarak jauh HQ-9B dipasang China pada awal bulan ini.

Credit sindonews.com

Duterte Akui Filipina Tak Sanggup Berperang Melawan China

MANILA - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte mengatakan negaranya itu tidak mampu pergi berperang melawan Cina, di tengah seruan untuk tanggapan yang lebih kuat menyusul laporan bahwa Beijing telah mendaratkan pesawat pembom di pulau-pulau di kawasan Laut Cina Selatan.

“Saya tidak mampu untuk berperang saat ini. Saya tidak dapat pergi ke pertempuran yang tidak dapat saya menangkan dan hanya akan menghasilkan kehancuran bagi Angkatan Bersenjata kita," ucap Duterte.

"Saya benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk menegaskan posisi kami. Tapi Anda tahu, ketika saya menjadi presiden, sudah ada keributan di Laut Filipina Barat," sambungnya saat menyampaikan dalam pidato di ulang tahun ke 120 Angkatan Laut Filipina di Manila,

Pada tahun 2012, Filipina secara resmi mengganti nama perairan di lepas pantai barat negara itu menjadi Laut Filipina Barat sebagai bagian dari upaya untuk mendefinisikan wilayah kedaulatannya.

Duterte, seperti dilansir Anadolu Agendy pada Rabu (23/5), kemudian menekankan keinginannya untuk membela kedaulatan Filipina, tetapi mengatakan dia tidak ingin membuat gerakan apapun yang akan menghancurkan negaranya.

"Dalam perkiraan saya sendiri, itu akan menjadi kerugian besar bagi bangsa, dan mungkin kita akan berakhir dengan kekalahan. Semua hal ini saya ingin Anda diketahui. Apakah Anda menerimanya atau tidak, itulah kenyataannya di lapangan," ungkapnya.

Duterte, bagaimanapun, mengatakan kepada Angkatan Laut Filipina untuk melanjutkan tugasnya dalam membela kedaulatan negara, khususnya di kawasan Laut Filipina Barat.

"Karena itu saya meminta masing-masing dari Anda untuk melakukan bagian Anda, sehingga dalam 120 tahun mendatang, kita dapat membentuk kekuatan Angkatan Laut yang akan bertahan seumur hidup, dan mungkin kita dapat mulai menyerang negara lain," tukasnya.

Credit sindonews.com

Mahathir akan Perluas Penyelidikan Korupsi

Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad (tengah) memberikan keterangan kepada pers di Menara Yayasan Selangor, Selangor. Malaysia, Sabtu (12/5).

Foto: Antara/Rafiuddin Abdul Rahman

Mahathir berjanji mengurangi utang nasional sebesar Rp 2,51 triliun.

CB, KUALA LUMPUR -- Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad (92 tahun) mengadakan sidang pertama kabinetnya pada Rabu (23/5). Pejabat Malaysia memperluas penyelidikan terhadap korupsi terkait dengan pemerintah sebelumnya dengan penggerebekan di tempat terkait dengan pemimpin dana haji.

Mahathir memimpin koalisi oposisi untuk kemenangan mengejutkannya dalam pemilihan umum pada bulan ini. Mahathir menang setelah berkampanye tentang biaya hidup tinggi dan berjanji membersihkan korupsi. Dia berjanji mengurangi utang nasional sebesar satu triliun ringgit (Rp 2,51 triliun).

Ia melarang mantan perdana menteri Najib Razak dan istrinya, Rosmah Mansor, meninggalkan negara itu dan memerintahkan lembaga antikorupsi menyelidiki hilangnya miliaran dolar dari dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Penyidik menyisir rumah Najib dan beberapa bangunan, menyita uang tunai, perhiasan dan barang mewah, yang diperkirakan bernilai jutaan dolar.

Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak tiba di gedung MACC untuk memberikan keterangan seputar skandal kasus 1MDB, Selasa (22/5).

Komisi Antikorupsi Malaysia (MACC) akan selesai meminta keterangan dari Najib, yang memerintah negara itu selama hampir satu dekade pada Kamis. Pada perkembangan terpisah, polisi pada Selasa menggerebek lima lokasi yang terkait dengan Abdul Azeez Abdul Rahim, mantan pemimpin dari Tabung Haji yang ditunjuk pemerintah, dana haji Muslim ke Makkah, demikian seorang pejabat MACC.

Sejumlah dokumen, perhiasan dan uang tunai disita, menurut sumber itu, yang menolak diidentifikasi karena sensitivitas masalah tersebut. Surat kabar Star melaporkan di lamannya uang tunai yang ditemukan berjumlah 120 juta ringgit Malaysia (30 juta dolar AS). Abdul Azeez Abdul Rahim tidak segera bersedia dimintai komentar.

Najib secara konsisten membantah melakukan kesalahan di 1MDB. Menteri Keuangan baru Lim Guan Eng mengatakan pada Rabu ia telah meminta Pricewaterhouse Coopers ditunjuk untuk peninjauan dan audit 1MDB. "Para direktur 1MDB menegaskan 1MDB bangkrut dan tidak dapat melunasi utangnya," kata Lim.

Polisi Malaysia menyita beberapa ratus tas dan lusinan koper berisi uang tunai, perhiasan dan barang berharga lainnya sebagai bagian dari investigasi korupsi dan pencucian uang mantan Perdana Menteri Najib Razak di Kuala Lumpur, Malaysia Jumat, (18/5).

Lim mengatakan pada Selasa pemerintah Najib menipu parlemen atas keuangan 1MDB dan menekan penyelidikan dengan mengintimidasi dan membersihkan sejumlah perwakilan lembaga antikorupsi. Mahathir, yang juga perdana menteri selama 22 tahun dari 1981, mengatakan setelah pertemuan kabinet pertamanya, pemerintahnya akan mencoba untuk mengurangi utang nasional, pada 65 persen dari produk domestik bruto (PDB), dengan meninjau proyek-proyek dan pengurangan sepuluh persen gaji para menteri kabinet.

Pemerintahan sebelumnya telah mengatakan utang nasional berada di bawah pagu yang ditetapkan sendiri sebesar 55 persen dari PDB.

Mahathir juga mengatakan akan meninjau pencarian Malaysia Airlines MH370 yang menghilang oleh perusahaan AS dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing pada 8 Maret 2014, dengan 239 orang di dalamnya dalam salah satu misteri penerbangan terbesar di dunia. Menteri transportasi baru kemudian mengatakan pencarian akan berakhir pada Selasa.

Mahathir juga mengatakan pemerintahnya akan memberi keputusan segera mengenai apakah akan melanjutkan proyek kereta berkecepatan tinggi Singapura-Kuala Lumpur. Mahathir mengumumkan rencana mencabut pajak barang dan jasa, yang bermasalah dan dimaksudkan untuk meraup 43,8 miliar ringgit (110 triliun rupiah) pada tahun ini serta memulihkan subsidi bahan bakar di tengah kenaikan harga minyak.

Credit republika.co.id

Najib Pertanyakan Klaim Utang Malaysia Satu Triliun Ringgit

Mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak memenuhi panggilan Komisi Antikorupsi Malaysia (MACC) pada Selasa (22/5).

Foto: AP/Vincent Thian

Najib menyebut pernyataan Mahathir akan menimbulkan kekhawatiran dan membingungkan.

CB, PETALING JAYA -- Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak telah mengeluarkan peringatan kepada pemerintah Pakatan Harapan untuk membuat perbedaan yang jelas antara narasi politik dan fakta. Peringatan ini keluar menyusul klaim utang Malaysia berada diatas 1 triliun ringgit.

"Dengan mencampur dua hal ini akan menciptakan keraguan pada kredibilitas kami dan profesionalisme negara yang terlibat dalam mempersiapkan mereka yaitu hukum Malaysia dan standar internasional," ujar Najib dalam unggahan Facebook-nya, Rabu malam (23/5).

Komentar dari Najib ini muncul menyusul pernyataan dari Perdana Menteri Mahathir Mohamad sebelumnya. Ia menyatakan utang Malaysia saat ini mencapai 1 triliun ringgit atau 65 persen dari Produk Domestik Bruto. Dengan mengatakan rasio utang pemerintah terhadap PDB 65 persen, Najib menyebut hal ini akan mengganggu pasar keuangan, peringatan bagi lembaga pemeringkat kredit, dan kepercayaan investor di Bank Negara Malaysia.

Najib menyebut pernyataan Mahathir akan menimbulkan kekhawatiran dan membingungkan. Hal ini ditunjukkan dari indeks Bursa Malaysia yang turun paling banyak dibanding pasar saham di seluruh dunia. Puluhan miliar ringgit yang bisa dihasilkan sehari seakan dihapus dalam satu hari.

Menurut Najib, indeks Bursa Malaysia turun 40,78 poin atau 2,21 persen pada Rabu (23/5), sementara indeks saham Indonesia mengalami peningkatan 0,71 persen. Penurunan di pasar hitam ini akan berdampak negatif terhadap dana laiinya seperti Dana Penyediaan Karyawan (EPF) dan pemodalan nasional Bhd (PNB).

"Dengan mengeluarkan pernyataan kita tidak perlu khawatir tentang peringkat kredit sovereign negara kita turun malah akan semakin mengguncang kepercayaan di pemerintahan," lanjutnya.

Menurut Najib penurunan peringkat kedaulatan negara juga akan menghasilkan peningkatan pembiayaan utang yang lebih tinggi sebesar 10 miliar ringgit pertahunnya. Ia juga menambahkan hal ini akan menyebabkan bank-bank yang meminjam dari pasar internasional akan mendapatkan kerugian yang lebih lanjut.

Najib selanjutnya menyatakan pernyataan yang dikeluarkan PM Mahathir dapat mengakibatkan arus modal keluar yang besar dari investor asing yang menyebabkan ringgit melemah.

"Meskipun anda mungkin ingin memfitnah dan menyalahkan saya untuk memberikan persepsi tentang posisi keuangan yang mengerikan untuk membenarkan mengapa Anda tidak dapat memenuhi janji-janji manifesto dan secara besar-besaran memotong layanan sipil, Anda harus ingat negara dan rakyat kita diperhatikan lebih dulu," lanjutnya.

"Anda juga mengeluarkan pernyataan menyesatkan tentang 1MDB atau mengatakan setengah cerita tentang itu untuk menyalahkan saya, tetapi waktu untuk bermain politik sudah berakhir. Kata-kata yang diucapkan dalam posisi kekuasaan seperti itu menghasilkan kerugian nyata bagi negara dan rakyat, sebagaimana dibuktikan hari ini di pasar saham. Ini tidak lagi hanya tentang suara," tulisnya.

Credit republika.co.id

Mahathir Mohamad: Malaysia akan Tinjau Kontrak Pencarian MH370

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, dan Wakil PM, Wan Azizah Wan Ismail, diapit sejumlah menteri mengumumkan kebijakan pemotongan gaji mereka sebesar 10 persen di Putrajaya, Rabu, 23 Mei 2018. Malaysia Kini

CB, Jakarta - Perdana menteri Mahathir Mohamad menyatakan Malaysia akan meninjau dan kemungkinan mengakhiri perjanjian dengan perusahaan swasta Amerika Serikat yang dikontrak untuk mencari pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang.
Pesawat MH370 yang membawa 239 orang, hilang dalam perjalanan dari Kuala Lumpur, Malaysia, menuju Beijing, Cina, pada 8 Maret 2014, dan hingga saat ini keberadaan MH370 masih menjadi misteri dalam dunia aviasi.
Pada Januari pemerintah Malaysia setuju membayar Ocean Infinity yang bermarkas di Houston dengan nilai kontrak US$ 70 juta atau Rp 993,8 triliun (kurs Rp 14.198,06) jika menemukan pesawat MH370 selama pencarian di Samudra Hindia selatan yang akan berakhir pada Juni.

"Kami ingin mengetahui rincian ini (pencarian), kebutuhan ini, dan jika kami merasa tidak perlu, kami tidak akan memperbarui," kata Mahathir Mohamad usai memimpin rapat kabinet pertamanya sejak menjabat pada 10 Mei.
"Kami sedang meninjau kontrak dan kami harus menghentikannya jika tidak berguna," tambah Mahathir Mohamad seperti dilaporkan oleh Reuters, 23 Mei 2018. Keputusan Mahathir Mohamad muncul ketika pemerintah berupaya memangkas pengeluaran setelah melihat utang negara Malaysia yang mencapai Rp 3500 triliun lebih.

Kapal Angkatan Laut Australia, HMAS Success melakukan pencarian pesawat Malaysia Airlines MH370 di Samudra Hindia, pada 31 Maret 2014. Setelah tiga tahun, pencarian pesawat MH370 ditangguhkan, pada 17 Januari 2017. AP/Rob Griffith

Voice 370, sebuah kelompok yang mewakili kerabat penumpang MH370, meminta pemerintah Mahathir Mohamad untuk meninjau semua hal yang terkait dengan hilangnya MH370, termasuk pemalsuan atau penghapusan catatan yang terkait dengan MH370 dan pemeliharaannya.
"Kami mendesak pemerintahan yang baru untuk memasukkan semua hal sebagai bagian dari agendan dalam 100 hari ke depan ... penyelidikan lebih lanjut dan penyelidikan atas kelalaian di seluruh sepektrum operasi yang menghambat pelacakan, pencarian, penyelamatan dan pemulihan," tulis pernyataan kelompok Voice 370.

Kesepakatan kontrak pencarian dengan Ocean Infinity diteken setelah Australia, Cina dan Malaysia mengakhiri pencarian senilai US$ 159,38 juta atau Rp 2,2 triliun di area seluas 120.000 km persegi di Samudera Hindia tahun lalu, meskipun para penyelidik menyerukan area pencarian diperpanjang 25.000 kilometer persegi ke utara.
Kapal Seabed Constructor yang ikut dalam operasi pencarian telah melakukan pencarian seluas 86.000 kilometer persegi, namun belum mengidentifikasi temuan signifikan keberadaan pesawat MH370, seperti yang dimuat dalam laporan pencarian mingguan Ocean Infinity pada 15 Mei lalu.

Credit tempo.co

Turki Melarang Impor Barang Israel Menyusul Aksi di Gaza

Para pengunjuk rasa, beberapa memegang bendera Palestina, melantunkan slogan selama demonstrasi di dekat konsulat Israel di Istanbul, Turki, 15 Mei 2018. Plakat yang tersisa berbunyi dalam bahasa Turki: "Bahkan jika dunia bisu, kita tidak akan diam", dan 'Kami di sini untuk melindungi tanggung jawab kami.' (AP Photo/Emrah Gurel)

CB, Jakarta - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengisyaratkan akan mengeluarkan pelarangan impor barang dari Israel terkait dengan pembunuhan demonstran Palestina oleh pasukan Israel di perbatasan Gaza, pekan lalu.
Erdogan, yang saat ini sibuk kampanye untuk pemilihan umum pada Juni 2018, pekan lalu menjadi tuan rumah pertemuan para pemimpin negara Islam mengutuk kekerasan di Gaza dan pembukaan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yerusalem.

Para pengunjuk rasa, memegang spanduk selama demonstrasi di dekat konsulat Israel di Istanbul, Turki, 15 Mei 2018. Plakat dibiarkan berbunyi dalam bahasa Turki: "Bahkan jika dunia bisu, kita tidak akan diam." (AP Photo/Emrah Gurel)

Berbicara kepada wartawan usai kembali dari Bosnia pada Ahad, 20 Mei 2018, Erdogan mengatakan, sebanyak 57 anggota Organisasi Kerja Sama Islam, OKI, merekomendasikan memboikot pembelian barang-barang Israel.
"Hasil rekomendasi pertemuan tersebut menyatakan, seluruh negara Islam melarang masuk barang dari Israel, terutama barang yang diproduksi di daerah pendudukan Tepi Barat dan Dataran Tinggi Golan," kata Erdogan sebagaimana dikutip Middle East Monitor.
Turki dan Israel saling usir diplomat menyusul aksi kekerasan di Jalur Gaza pada 14 mei 2018 yang menewaskan sedikitnya 60 orang.

Para pengunjuk rasa meneriakkan slogan selama mengikuti aksi protes di Istanbul, Turki, 15 Mei 2018. Ratusan pengunjuk rasa berkumpul di Istanbul untuk memprotes keputusan AS yang merelokasi kedutaannya ke Yerusalem dan mengecam atas tewasnya 58 warga Palestina oleh pasukan Israel di perbatasan Gaza. (AP Photo/Emrah Gurel)
Menurut data lembaga keuangan internasional, IMF, Israel adalah pasar terbesar ke-10 bagi barang-barang ekspor Turki pada 2017 senilai US$ 3,4 miliar atau setara dengan Rp 48 triliun (kurs Rp 14.191/dolar).
Angka perdagangan itu menunjukkan surplus bagi Turki. Sementara impor dari Israel berupa plastik dan minyak mineral. Erdogan mengatakan, Turki akan mempertimbangkan kembali hubungannya dengan Israel.

"Kami akan meninjau kembali hubungan dengan Israel, terutama masalah ekonomi dan perdagangan. Kami saat ini siap-siap menggelar pemilihan umum. Usai pemilu kami akan mengambil langkah untuk masalah ini dengan Israel," kata pemimpin Turki ini.

Credit tempo.co

Kesepakatan nuklir Iran buat dunia aman, kata Jerman kepada pejabat AS

Presiden Rusia Vladimir Putin (kanan) menyambut Presiden Iran Hasssan Rouhani di Ufa, Rusia, Kamis (9/7/15). Rouhani berterima kasih kepada Rusia atas upayanya mencapai kesepakatan dalam pembicaraan antara enam kekuatan dunia dengan Iran mengenai program nuklir Teheran. (REUTERS/Sergei Karpukhin)

Washington (CB) - Jerman pada Rabu mengatakan kepada pejabat senior Amerika Serikat bahwa Eropa masih satu sikap mendukung kesepakatan nuklir dengan Iran karena mengkhawatirkan munculnya perlombaan senjata nuklir di kawasan tetangganya.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menarik diri dari perjanjian tersebut pada awal bulan ini dan menolak imbauan dari sekutu mereka di Eropa, yang menilai kesepakatan nuklir telah berhasil membatasi kemampuan Iran mengembangkan senjata atom.

Pembatalan terhadap perjanjian ini akan membuat Iran kembali menjalankan program nuklir mereka dan hal ini "sangat membahayakan" keamanan Eropa, kata Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas kepada sejumlah wartawan setelah menemui Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat John Bolton.

"Eropa masih satu sikap mengenai perjanjian nuklir dengan Iran dan sikap itu tidak akan berubah. Kami tidak ingin ada perlombaan senjata nuklir di kawasan tetangga kami," kata Maas.

Sementara itu pada hari yang sama, Pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan penolakan Trump terhadap kesepakatan nuklir menunjukkan bahwa Iran tidak bisa lagi berunding dengan negara yang tidak memenuhi komitmennya sendiri.

Maas, yang rencananya akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo, menggambarkan pembicaraanya dengan Bolton -- tokoh yang terkenal punya pandangan keras terhadap Iran -- sebagai perjumpaan yang jujur dan konstruktif.

Maas mengatakan bahwa negara-negara Eropa, sebagaimana Amerika Serikat, juga khawatir terhadap pengembangan senjata rudal di Iran dan agresivitas negara itu di Timur Tengah. Namun persoalan itu harus dibahas tanpa harus merusak kesepakatan nuklir, kata Maas.

Sebelumnya pada Senin, Pompeo mengancam akan memberlakukan "sejumlah sanksi paling berat" terhadap Iran jika Teheran tidak mengurangi aktivitas mereka di kawasan. Pompeo menuding Teheran telah mempersenjatai kelompok-kelompok di Suriah, Lebanon, dan Yaman.

Pejabat tinggi kementerian luar negeri yang menandatangani perjanjian nuklir dengan Iran pada 2015 lalu -- yang terdiri dari Inggris, China, Prancis, Jerman, dan Rusia -- akan bertemu dengan perwakilan Iran pada Jumat di Wina.

Pertemuan itu akan membahas apa yang bisa dilakukan agar kesepakatan nuklir tetap bisa berjalan dan bagaimana mengakali sanksi Amerika Serikat yang berpotensi membuat lesu ekonomi Iran.

Maas mengaku dirinya memperkirakan pertemuan itu akan berjalan "sulit", tanpa menjelaskan lebih jauh.

Menurut dia, para pemimpin Eropa tengah mengkhawatirkan masa depan hubungan trans-atlantik dengan Amerika Serikat.

Credit antaranews.com

Prancis Sebut Sikap AS Bisa Sulut Perang dengan Iran

Proyek reaktor nuklir Arak di Iran.

Foto: Reuters/ISNA/Hamid Forootan/Files

AS mengancam memberi sanksi kepada Iran.

CB, PARIS -- Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian pada Rabu (23/5) memperingatkan bahwa sikap keras Amerika Serikat terhadap Iran bisa menyulut perang di kawasan itu. "Kita berada pada kegoyahan parah. Segalanya ditanggapi dengan sikap membara," kata Le Drian.

Diplomat Prancis itu mengatakan dalam wawancara dengan radio France Inter bahwa sikap Washington berisiko semakin membahayakan kawasan tersebut. Sebelumnya, pada pekan ini, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengancam menjatuhkan "sanksi terberat dalam sejarah" terhadap Iran jika negara itu menolak menghentikan program peluru kendali balistik serta pengaruhnya di kawasan tersebut.

"Kita tidak setuju dengan cara itu karena sekumpulan sanksi ini, yang akan dikenakan terhadap Iran, tidak akan memungkinkan dialog terjadi dan, kebalikannya, akan memperkuat kalangan konservatif serta melemahkan Presiden (Hassan) Rouhani," ujar Le Drian.

Le Drian mengatakan kesepakatan nuklir Iran merupakan "harta yang harus dijaga". Kesepakatan nuklir Iran, yang secara resmi disebut dengan Rencana Aksi Komprehensif Bersama, ditandatangani pada Juli 2015 oleh Iran dan lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa, yaitu Inggris, China, Prancis, Rusia dan Amerika Serikat, serta dengan Uni Eropa dan Jerman.

Berdasarkan atas kesepakatan itu, Iran setuju membekukan program nuklirnya sebagai imbalan atas pencabutan sebagian besar sanksi internasional.

Presiden AS Donald Trump telah memutuskan untuk menarik AS dari perjanjian itu, yang ditandatangani di bawah pemerintahan pimpinan pendahulunya, Barack Obama.
Trump mengatakan perjanjian tersebut tidak menangani masalah program rudal balistik Iran, kegiatan nuklir Iran setelah 2025 dan peranan negara itu dalam konflik-konflik di Yaman dan Suriah.

Namun, menurut Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) di Wina, Iran sejauh ini mematuhi semua persyaratan, yang ditentukan dalam kesepakatan tersebut.

Credit republika.co.id

Menlu AS Optimis Capai Kesepakatan dengan Eropa dan Iran

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo

Foto: Time

Pernyataan Pompeo terkait 12 tuntutan perjanjian nuklir baru dengan Iran

CB, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo optimistis pakta nuklir baru dengan Iran dan Eropa dapat terwujud. Dia mengatakan, syarat yang diminta Paman Sam guna terbentuknya perjanjian nuklir baru dapat dengan mudah dipenuhi Iran.

"Saya yakin ada serangkaian nilai dan kepentingan tumpang tindih di sini yang akan mendorong kita ke kesimpulan yang sama tentang perlunya menanggapi ancaman Iran terhadap dunia," kata Mike Pompeo, Rabu (23/5).

Pernyataan Pompeo berkaitan dengan 12 tuntutan untuk dimasukkan dalam perjanjian nuklir baru dengan Iran. Menurut Pompeo, tuntutan-tuntutan tersebut akan memaksa Iran untuk secara efektif menahan pengaruh militer dan politiknya di timur tengah.

Salah satu tuntutan itu adalah Iran harus mengakhiri dukungannya untuk kelompok teroris Timur Tengah, termasuk Hizbullah, Hamas, dan Jihad Islam. Menutur Pompeo, bukanlah sebuah angan-angan untuk meminta Iran tidak menembakan rudal mereka ke Riyadh, Arab Saudi.

"Itu merupakan sesuatu yang akan kami minta oleh negara manapun di dunia," kata Pompeo.

Dia mengatakan, peluncuran memang tidak dilakukan langsung oleh Iran tetapi melalui milisi Houti di Yaman yang memang terlibat perang dengan Arab Saudi. Dia mengatakan, Iran juga memberikan dukungan terhadap berbagai milisi lain di sejumlah negara timur tengah.

Sebelumnya, Tehran mengecam tuntutan yang diminta AS terkait pakta nuklir. Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan, sikap yang dilakukan AS menunjukan jika mereka merupakan tahanan dari gagalnya sejumlah kebijakan negara dan akan memberikan konsekuensi bagi AS.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (UE) Federica Mogherini juga melakukan kritik terhadap langkah yang diterapkan AS. Mogherini mengatakan, Pompeo telah gagal untuk menunjukan bagaimana JCPOA yang telah hancur dapat membuat timur tengah lebih aman.

Menurutnya, tidak ada alternatif yang lebih baik dari pada pakta JCPOA yang telah diabaikan Trump. Dia mengatakan, UE akan terus menjaga pakta tersebut jika Iran tetap menunjukan komitmen serupa.

Credit republika.co.id

ICC: Situasi Palestina Jadi Subjek Pemeriksaan Sejak Januari

Pemukiman Israel di Tepi Barat

Foto: ap

ICC telah merespon menyelidiki permukiman ilegal dan kejahatan perang Israel

CB, DEN HAAG -- Pengadilan Pidana Internasional (ICC) telah merespons permintaan Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki untuk menyelidiki permukiman ilegal dan kejahatan perang yang dilakukan Israel. Penyelidikan bahkan telah dimulai sebelum al-Maliki mengajukan pengaduan ke ICC pada Selasa (22/5).

"Sejak 16 Januari 2015, situasi di Palestina telah menjadi subjek untuk pemeriksaan awal dalam rangka memastikan apakah kriteria untuk membuka penyelidikan terpenuhi," ujar jaksa kepala ICC Fatou Bensouda, dilaporkan laman Anadolu Agency.

Selama lebih dari dua tahun melakukan pemeriksaan awal, Bensouda mengklaim telah mengalami kemajuan. "Pemeriksaan pendahuluan ini telah melihat kemajuan penting dan akan terus mengikuti jalur normalnya," katanya.

Ia mengatakan kantornya mengevaluasi dan menganalisis semua informasi yang diterima secara independen, terlepas dari siapa yang dirujuk. Pernyataan rujukan atau pasal 12 (3) tidak secara otomatis mengarah pada pembukaan penyelidikan.

"Seharusnya tidak ada keraguan bahwa dalam situasi ini dan situasi lainnya di depan kantor saya, saya akan selalu mengambil keputusan yang dijamin oleh mandat saya di bawah Statuta Roma," kata Bensouda.

Statuta Roma memungkinkan ICC untuk menyelidiki apakah genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi telah dilakukan di sebuah negara, yang entah tidak mampu atau tidak mau melakukan penyelidikan sendiri. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki mengajukan pengaduan terhadap Israel ke ICC pada Selasa kemarin.

Adapun masalah yang diadukan yakni terkait permukiman ilegal dan eskalasi terbaru di Jalur Gaza yang telah menewaskan lebih dari 100 warga Palestina sejak akhir Maret lalu. Sedikitnya 65 warga Palestina telah tewas dan ribuan lainnya luka-luka akibat diserang pasukan keamanan Israel sejak demonstrasi di perbatasan Gaza-Israel digelar pada Senin pekan lalu.

Ribuan warga Palestina di perbatasan Jalur Gaza melakukan demonstrasi dalam rangka menentang pembukaan kedubes Amerika Serikat (AS) di Yerusalem. Dalam aksi ini, massa pun menyuarakan tentang pengembalian hak para pengungsi Palestina untuk pulang ke desanya yang direbut dan diduduki Israel setelah Perang Arab-Israel tahun 1948.

Pada Jumat (18/5), Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, telah mengesahkan sebuah resolusi untuk mengutus komisi penyelidikan ke Jalur Gaza. Komisi ini nantinya akan mengusut dan mencari bukti terkait dugaan terjadinya pelanggaran HAM di sana.

Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Zeid Ra'ad Al Hussein telah mengecam kekerasan yang menimpa warga Palestina ketika berdemonstrasi di perbatasan Gaza-Israel. "Banyak warga Palestina yang terluka dan tewas benar-benar tidak bersenjata, (dan) ditembak di belakang, di dada, di kepala, dan anggota badan dengan amunisi langsung," ujar Zeid.

Kendati demikian, Israel telah menolak kritik dan kecaman yang dilayangkan padanya. Israel menyalahkan Hamas atas jatuhnya puluhan korban tewas dalam aksi demonstrasi di perbatasan Jalur Gaza.

Credit republika.co.id