Foto yang diambil dari video pasokan PTV
memperlihatkan Komandan Abhinandan Varthaman, yang menjadi wajah dan
simbol dari bentrok terbesar antara India dan Pakistan, berjalan
melintasi perbatasan menuju India di Wagah, Pakistan, Jumat (1/3).
Pakistan telah menyerahkan pilot India.
Foto: AP
India mengklaim membombardi markas JeM di Pakistan.
CB,
REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Beberapa hari lalu, India mengaku pesawat
tempurnya membombardir markas gerilyawan di wilayah Pakistan. Serangan
disebut menghancurkan sebuah sekolah danmenewaskan gerilyawan.
Namun kejadian ini justru menimbulkan beberapa kejanggalan. Tim Reuters mencoba mengunjungi lokasi kejadian, hasilnya sekolah tersebut tidak mengalami kerusakan bahkan terlihat sepi.
“Kami melihat madrasah, atau sekolah agama, pada hari Kamis
dari jarak 100 meter di lokasi kawah tempat dua rudal India menyerang.
Bangunan itu sendiri, yang terletak di atas bukit dan dikelilingi oleh
pohon-pohon pinus, tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan atau
aktivitas,” ujarnya seperti dikutip dari laman Reuters, Jumat (8/3).
Gambar-gambar
satelit resolusi tinggi juga menunjukkan bahwa madrasah, yang
dijalankan oleh kelompok militan Jaish-e-Mohammad masih berdiri dan
hampir tidak berubah dari foto satelit April 2018 dari fasilitas
tersebut.
Penduduk setempat mengatakan kepada Reuters
bahwa sekolah itu, di dekat desa Jaba dan kota Balakot di provinsi
Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, tidak lagi beroperasi. "Itu ditutup pada
Juni tahun lalu," kata seorang warga. "Dulunya adalah madrasah tetapi
tidak lagi aktif,” ucapnya sambil menunjuk ke sebuah bangunan putih di
atas salah satu bukit di sekitar Jaba.
Seorang
lelaki lain, Mohammad Naseem, mengatakanmadrasah di daerah itu yang
dibuka pada masa pemerintahan Jenderal Zia-ul-Haq 1978-88. Tetapi
madrasah tersebut sudah tidak beroperasi. Hal ini lantaran kebijakan
Islamisasi Zia dipandang telah meradikalisasi masyarakat Pakistan.
Reuters
tidak diizinkan mengakses situs madrasah dari jalan yang berbeda karena
pejabat keamanan Pakistan khawatiran keamanan. Para pejabat militer
yang ditempatkan di dekat lokasi itu tidak ingin berbicara tentang
fasilitas JeM tetapi mengatakan tidak ada kerusakan yang disebabkan oleh
bangunan apapun dan tidak ada korban jiwa dalam serangan India.
"Mereka mengatakan bahwa mereka membunuh 300 orang tetapi mereka bahkan tidak mendapatkan 300 pohon," kata seorang tentara.
Pemerintah
Perdana Menteri India Narendra Modi telah mengatakan misil-misilnya
pada 26 Februari mengenai semua sasaran yang dimaksudkan, termasuk
madrasah.
Kementerian luar negeri dan pertahanan India tidak menjawab pertanyaan yang dikirim melalui email yang dikirim dalam beberapa hari terakhir, untuk mengomentari gambar satelit tentang serangan udara.
Jaish-e-Mohammed
(JeM) mengklaim bertanggung jawab atas serangan 14 Februari dan
menewaskan sedikitnya 40 polisi paramiliter India. Serangan itu membuat
hubungan Pakistan-India memanas.
Jammu diklaim sebagai wilayah sengketa yang membuat perang antara India dan Pakistan.
CB,
JAMMU -- Ledakan granat terjadi di tempat pemberhentian bus di kota
Jammu, India pada Kamis (7/3) waktu setempat. Pihak berwenang India
mengatakan ledakan menyebabkan 18 orang terluka.
Ledakan ini termasuk serangan yang hanya selang beberapa pekan usai
kelompok militan yang berbasis di Pakistan menyerang paramiliter di
Kashmir. Saat itu, 40 polisi paramiliter tewas, sehingga memicu perang
di antara India dan Pakistan.
"Saya meminta semua orang
untuk tetap tenang. Kami berusaha mengejar untuk mendapatkan semua
petunjuk," ujar Kepala Kepolisian Jammu, MK Sinha pada Kamis.
Jammu
merupakan ibu kota dari negara bagian Jammu dan Kashmir. Wilayah ini
diklaim sebagai wilayah sengketa yang membuat perang antara kedua
negara, India dan Pakistan.
Jammu dan Kashmir dijadikan
resolusi pada pertemuan tingkat menteri Organisasi Kerja Sama Islam
(OKI) di Abu Dhabi pekan lalu. Resolusi itu meliputi Resolusi OKI yang
mengingatkan masyarakat internasional tentang kewajiban untuk memastikan
implementasi resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK
PBB) soal perselisihan Jammu dan Kashmir.
Dalam konteks
situasi tak menentu di wilayah tersebut, negara-negara anggota OKI juga
telah mengadopsi resolusi baru yang disponsori oleh Pakistan. Resolusi
tersebut menyatakan keprihatinan besar atas pelanggaran India terhadap
wilayah udara Pakistan, dan menegaskan hak Pakistan untuk membela diri.
OKI juga mendesak India untuk menahan diri dari ancaman atau penggunaan
kekerasan.
Meski demikian, Kementerian Luar Negeri India
menolak resolusi tersebut. "Mengenai resolusi Jammu dan Kashmir,
pendirian kami konsisten dan terkenal. Kami menegaskan kembali bahwa
Jammu dan Kashmir adalah bagian integral dari India dan merupakan
masalah yang sepenuhnya internal bagi India," tulis MEA India dalam
sebuah pernyataan.
Pesawat tempur Prancis, Rafale tampil dalam Dubai Airshow di
Uni Emirat Arab, 12 November 2017. Rafale termasuk jet tempur generasi
4++ dan Dassault Aviation, menyebut pesawat buatannya sebagai Omnirole.
AFP/ Karim Sahib
CB, Jakarta - Surat kabar di India, The Hindu, terancam dijerat undang-undang rahasia negara setelah menerbitkan dokumen pembelian 36 jet tempur Rafale dari Prancis.
Jika
terbukti bersalah, menurut UU Rahasia Resmi yang diterbitkan setelah
India meraih kemerdekaan dari Inggris tahun 1947, tersangka dapat
dipenjarakan hingga 14 tahun lamanya.
Pembelian
jet tempur dari Prancis disorot partai oposisi India lantaran harganya
yang dianggap terlalu mahal dan penunjukan perusahaan milik pengusaha
Anil Ambani, Reliance Defence,sebagai mitra yang tidak punya pengalaman
dalam pembelian jet tempur.
Menurut Jaksa Agung K.K Venugopal, The Hindu mencuri dokumen rahasia
pemerintah. Tindakan menuntut surat kabar itu sebagai upaya melindungi
kerahasiaan pemerintah.
India telah mengajukan pembelian jet
tempur dari perusahaan Prancis, Dassault Aviaton senilai US$ 8.7 miliar
atau setara dengan Rp 123,4 triliun.
Pembelian
pesawat tempur buatan Prancis ini, mengutip laporan Channel News Asia,
Kamis, 7 Maret 2019, sebagai bagian dari program modernisasi angkatan
udara India dengan mempensiunkan semua pesawat tempur era Uni Sovyet.
N.Ram,
penulis artikel tentang dokumen pembelian jet tempur Rafale dari
Prancis di harian The Hindu mengatakan, artikel berseri itu diterbitkan
demi kepentingan publik.
"Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apa yang kami terbitkan adalah sah dan kami mendukungnya," kata Ram.
Juru
bicara Dassault merujuk pernyataan CEO Eric Trappier sebelumnya bahwa
tidak ada skandal dalam penentuan harga jual dan tidak ada paksaan untuk
untuk memilih Relience Defence sebagai mitra lokal.
Mendapat
kritikan tidak punya pengalaman berbisnis pesawat tempur, Ambani
sebleumnya menyebut partai oposisi, Partai Kongres, mendapatkan
informasi keliru yang dipasok dari perusahaan pesaingnya dan punya
kepentingan tertentu.
The Hindu merupakan salah satu media
berbahasa Inggris tertua di India. Surat kabar ini telah menurunkan 5
laporan tentang pembelian jet tempur Prancis itu berdasarkan dokumen pemerintah.
Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud dari Kerajaan Arab Saudi dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Foto/SPA/REUTERS
RIYADH
- Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud dari Kerajaan Arab Saudi dilaporkan
marah atas kebijakan Putra Mahkota Mohammed bin Salman baru-baru ini.
Hubungan raja dan pewaris takhtanya disebut sedang retak.
Laporan itu diterbitkan surat kabar The Guardian
pada 5 Maret 2019. Laporan yang mengutip sumber di kerajaan itu
mengatakan Raja Salman tidak setuju atas sejumlah kebijakan penting
dalam beberapa pekan terakhir yang diambil putranya, termasuk soal
perang di Yaman.
Keretakan hubungan, lanjut laporan The Guardian,
sejatinya telah meningkat sejak pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi di
Turki, yang menurut laporan CIA disimpulkan diperintahkan oleh Pangeran
Mohammed.
Namun,
ketegangan-ketegangan itu meningkat secara dramatis pada akhir Februari
ketika raja berusia 83 tahun itu mengunjungi Mesir dan diberitahu oleh
para penasihatnya bahwa ada risiko perlawanan atas lawatan luar
negerinya.
Rombongan Raja Salman waspada terhadap kemungkinan
ancaman terhadap otoritasnya sehingga tim keamanan baru, yang terdiri
dari lebih dari 30 loyalis pilihan dari Kementerian Dalam Negeri,
diterbangkan ke Mesir untuk menggantikan tim yang ada.
Menurut
sumber yang dikutip media Inggris itu, langkah Raja Salman itu diambil
sebagai bagian dari respons cepat, dan mencerminkan kekhawatiran bahwa
beberapa staf keamanan kemungkinan lebih setia kepada Pangeran Mohammed.
Masih menurut sumber tersebut, penasihat raja juga memecat personel keamanan yang menjaga Raja Salman saat dia berada di Mesir.
Gesekan
dalam hubungan ayah dan anak, sambung sumber tersebut, "digarisbawahi"
ketika Pangeran Mohammed tidak ada di antara mereka yang dikirim untuk
menyambut kepulangan Raja Salman.
Siaran pers resmi yang
mencantumkan para tamu di sebuah bandara di Riyadh mengonfirmasi bahwa
Pangeran Mohammed tidak ada di antara mereka. Hal itu menambah spekulasi
bahwa itu dimaksudkan sebagai penghinaan terhadap putra mahkota.
Putra mahkota, yang ditunjuk sebagai "wakil raja" selama lawatan Raja
Salman ke Mesir, seperti kebiasaannya telah menandatangani dua
pergantian personel utama saat raja pergi. Itu termasuk pengangkatan
perempuan sebagai duta besar Saudi untuk Amerika Serikat. Perempuan itu
adalah Putri Reema binti Bandar bin Sultan. Selain itu, adik Pangeran
Mohammed yakni Khalid bin Salman diangkat sebagai Wakil Menteri
Pertahanan.
Meskipun perombakan itu telah diperdebatkan selama
beberapa waktu, sumber tersebut mengatakan bahwa pengumuman itu dibuat
tanpa sepengetahuan Raja Salman. Sang raja marah atas apa yang ia yakini
sebagai langkah prematur untuk mengangkat Pangeran Khalid untuk peran
yang lebih senior.
The Guardian telah diberitahu bahwa raja dan timnya mengetahui tentang perombakan itu melalui televisi.
Raja
Salman telah berusaha memperbaiki beberapa "kerusakan" yang terjadi
pada kerajaan dengan kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada
bulan Oktober lalu.
Para pendukung raja telah mendorongnya untuk
lebih terlibat dalam pengambilan keputusan, untuk mencegah putra mahkota
mengambil lebih banyak kekuasaan.
The Guardian telah meminta otoritas Saudi untuk berkomentar atas laporan itu. Namun, sejauh ini belum ada respons.
Pada
hari Senin, seorang juru bicara kedutaan Saudi di Washington
mengatakan; "Sudah menjadi kebiasaan bagi Raja Arab Saudi untuk
mengeluarkan perintah kerajaan yang mendelegasikan kekuasaan untuk
mengatur urusan negara kepada wakilnya, putra mahkota, setiap kali dia
bepergian ke luar negeri. Itu adalah kasus selama kunjungan terakhir
Raja Salman ke Mesir."
Juru
bicara itu mengatakan pengumuman perombakan itu dibuat oleh Pangeran
Mohammed dalam kapasitasnya sebagai wakil raja dan atas nama raja.
"Setiap sindiran yang bertentangan hanyalah (laporan) tidak berdasar,"
kata juru bicara yang tak disebutkan namanya tersebut.
Juru
bicara itu tidak menanggapi pertanyaan tentang perubahan detail pada tim
keamanan Raja Salman saat dia berada di Mesir. Dia juga tidak
mengomentari pemecatan pejabat keamanan, yang disebut mencerminkan
hubungan tidak tenang raja dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi.
Seorang
pejabat di Kementerian Luar Negeri Mesir tidak menanggapi permintaan
komentar. Juru bicara untuk Pusat Komunikasi Internasional di Arab Saudi
juga bungkam.
Pangeran Mohammed sebelumnya membuat marah banyak orang pada bulan lalu
ketika dia berjalan di atas Kakbah di Makkah, salah satu situs paling
suci dalam Islam. Tindakan Pangeran Mohammed itu memicu keluhan dari
para ulama Islam yang akhirnya sampai kepada Raja Salman.
Pangeran
Mohammed dan Raja Salman juga dilaporkan berselisih mengenai masalah
kebijakan luar negeri yang signifikan. Menurut sumber yang dikutip The Guardian,
kebijakan yang memicu perselisihan itu termasuk penanganan tawanan
perang di Yaman, dan respons Saudi terhadap protes di Sudan dan
Aljazair.
UE
menolak proposal dari Komisi Eropa untuk menambahkan Saudi ke daftar
hitam negara-negara yang dicurigai lemah dalam pengawasan pendanaan
teroris. Foto/Istimewa
BRUSSELS
- Negara anggota Uni Eropa (UE) dilaporkan telah menolak proposal dari
Komisi Eropa untuk menambahkan Arab Saudi ke daftar hitam negara-negara
yang dicurigai lemah dalam pengawasan pendanaan teroris dan pencucian
uang.
Negara-negara UE mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa
keputusan bulat diambil karena daftar usulan Komisi Eropa tidak dibuat
dalam proses yang transparan. Keputusan itu akan memaksa Komisi Eropa
untuk menyiapkan daftar baru.
Vera Jourova, pejabat Komisi Eropa
yang bertanggung jawab atas pembuatan daftar tersebut menuturkan
pihaknya sangat kecewa dengan keputusan tersebut. Dia kemudian membantah
bahwa proses pembuatan daftar itu tidak dilakukan secara transparan.
"Saya
kecewa, tapi saya harap saya tidak terlihat seperti orang yang
menyerah. Proses tersebut telah dilakukan secara transparan dan
mengikuti komitmen negara-negara UE untuk bertindak melawan pencucian
uang dan pendanaan terorisme," ucapnya, seperti dilansir Reuters pada
Jumat (8/3).
Sementara itu, anggota Parlemen UE dari kelompok
utama, termasuk konservatif dan sosialis, mengkritik keputusan
negara-negara UE untuk menolak proposal Komisi Eropa.
"Jika kita
mulai memainkan permainan politik dengan daftar itu, UE kehilangan semua
kredibilitas. Menempatkan negara yang membawa kami Panama Papers ke
daftar hitam pencucian uang sudah lama tertunda. Meningkatkan tekanan
adalah satu-satunya negara yang mengerti bahasa seperti Panama dan
Saudi," ucap Markus Ferber, yang memimpin kelompok kanan-tengah dalam
komite ekonomi Parlemen UE.
Sejumlah negara meminta Arab Saudi untuk membebaskan 10 aktivis yang ditahan
CB,
GENEVA -- Sejumlah negara, termasuk 28 anggota Uni Eropa, pada Kamis
(7/3) menyerukan Arab Saudi untuk membebaskan 10 aktivis yang ditahan.
Mereka juga meminta Saudi bekerja sama dengan investigasi yang dipimpin
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), terhadap pembunuhan jurnalis, Jamal
Khashoggi di konsulat Istanbul.
"Ini adalah keberhasilan bagi Eropa untuk bersatu dalam hal ini," kata seorang utusan negara Uni Eropa.
Ini
menjadi teguran pertama kerajaan di Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Seruan
juga muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran internasional, tentang
dugaan pelanggaran Saudi terhadap kebebasan dasar, seperti kebebasan
berekspresi.
Pernyataan bersama yang belum pernah terjadi
sebelumnya, turut didukung oleh Kanada dan Australia. Pernyataan ini
dibacakan oleh Harald Aspelund, Duta Besar Islandia untuk PBB di Jenewa.
"Kami
sangat prihatin tentang penggunaan undang-undang anti-terorisme dan
ketentuan keamanan nasional lainnya terhadap individu yang secara damai
menggunakan hak dan kebebasan mereka," kata Aspelund.
Ia mengatakan, aktivis harus dapat memainkan peran vital dalam proses reformasi yang sedang dilakukan Kerajaan.
Duta
Besar Saudi, Abdulaziz MO Alwasil menekankan upayanya untuk menegakkan
hak asasi manusia. Akan tetapi ia menyerukan masalah hak asasi manusia
di Kerajaan dilakukan secara adil dan obyektif, jauh dari apa yang
dikabarkan di beberapa media dan LSM.
Pernyataan bersama
menyerukan pembebasan Loujain Al-Hathloul, Eman Al-Nafjan, Aziza
Al-Yousef, Nassima Al-Sadah, Samar Badawi, Nouf Abdelaziz, Hatoon
Al-Fassi, Mohammed Al-Bajadi, Amal Al-Harbi dan Shadan al-Anezi.
Pegiat
menuduh aktivis perempuan yang dipenjara, termasuk mereka yang
berkampanye untuk hak mengemudi, telah mengalami sengatan listrik,
cambuk, penyerangan seksual dan berbagai bentuk penyiksaan lainnya.
Wakil jaksa penuntut umum Saudi mengatakan kepada surat kabar milik
Saudi, Alsharq Alawsat pekan lalu, kantornya telah memeriksa laporan
media bahwa para wanita itu disiksa, dan tidak menemukan bukti. Kemudian
menyebut laporan itu adalah salah.
Uni Eropa dan
negara-negara sponsor lainnya mengatakan mereka mengutuk dengan cara
sekuat mungkin pembunuhan Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul pada 2
Oktober. "Keadaan kematian Khashoggi menegaskan kembali perlunya
melindungi wartawan dan untuk menegakkan hak kebebasan berekspresi di
seluruh dunia," sebut teks itu.
Itu menyerukan kerjasama
dengan penyelidikan yang dipimpin oleh Agnes Callamard, pelapor khusus
PBB pada eksekusi di luar hukum. "Ini merupakan langkah penting dalam
memastikan akuntabilitas. Komunitas internasional memiliki tanggung
jawab kolektif untuk menyoroti pelanggaran HAM di negara yang hingga
kini berhasil lolos dari pengawasan seperti itu," kata Callamard.
Ia
pun menyambut seruan untuk bekerja sama dengan penyelidikannya, karena
Saudi sampai saat ini tidak menanggapi permintaannya untuk pertemuan.
Saat ini Turki belum membagikan laporan polisi dan forensiknya tentang
kasus Khashoggi, yang telah dijanjikan pihak berwenang untuk dilakukan
selama misinya di sana bulan lalu.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencalonkan John Abizaid sebagai Duta Besar Amerika Serikat untuk Arab Saudi. Sumber:
CB, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencalonkan John Abizaid sebagai Duta Besar Amerika Serikat untuk Arab Saudi. Abizaid adalah pensiunan Angkatan Darat berpangkat jenderal bintang empat yang pernah memimpin perang Irak.
Dikutip
dari reuters.com, Kamis, 7 Maret 2019, Abizaid bakal dihadapkan pada
tugas besar karena saat ini anggota Senat Amerika Serikat menuding
Kerajaan Arab Saudi berperangai buruk dan mereka yang mengkritik Putra
Mahkota disebut kawanan bandit. Para Senator baik itu dari Partai
Republik dan Partai Demokrat mengutuk Riyadh karena telah memperkeruh
perang sipil di Yaman, melakukan pelanggaran HAM, menyiksa aktivis
perempuan hingga dugaan pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi.
Menanggapi
kondisi ini, Abizaid mengatakan hubungan Washington - Riyadh sangat
penting dan strategis. Kendati begitu, Amerika Serikat akan menuntut
pertanggung jawaban pihak yang harus bertanggung jawab atas pembunuhan
Khashoggi dan mendukung tegaknya HAM di negara itu.
Jabatan Duta Besar Amerika Serikat untuk Arab Saudi kosong sejak
Januari 2017 atau persisnya saat Trump dilantik menjadi Presiden.
Penunjukkan Abizaid diharapkan bisa dengan mudah diloloskan oleh Senat
Amerika Serikat.
"Dalam
jangka panjang, kita membutuhkan hubungan kemitraan yang kuat dan
dewasa dengan Arab Saudi. Ini menjadi kepentingan kita untuk memastikan
hubungan dengan Arab Saudi menggema," kata Abizaid.
Senat
dan DPR Amerika Serikat telah meloloskan sejumlah resolusi yang akan
mengakhiri dukungan Amerika Serikat pada koalisi perang Yaman pimpinan
Arab Saudi. Namun Abizaid mengatakan dukungan pemerintahan presiden
Trump terhadap koalisi itu harus terus berlanjut.
Khashoggi,
wartawan Arab Saudi yang rutin menulis untuk kolom di Washington Post,
tewas dibunuh di kantor konsulat Arab Saudi di Istambul, Turki pada
Oktober 2018 setelah banyak mengkritik Riyadh. Kematiannya membongkar
kesalahan demi kesalahan yang diduga telah dilakukan Kerajaan Arab Saudi seperti perang Yaman.
Petugas bisa memenjarakan mereka yang menyebarkan berita palsu.
CB,
MOSKOW -- Parlemen Rusia mengajukan undang-undang internet baru yang
ketat. Peraturan ini memungkinkan pihak berwenang untuk memenjarakan
atau mendenda mereka yang menyebarkan berita palsu, atau tidak
menghormati pejabat pemerintah secara online.
Di bawah rancangan peraturan itu, orang-orang bisa dinyatakan
bersalah karena menyebarkan unggahan yang menunjukkan tidak menghormati
masyarakat, negara, dan simbol negara Federasi Rusia.
Termasuk
di antaranya unggahan yang tidak menghormati pejabat pemerintah
seperti, Presiden Rusia, Vladimir Putin. Pelaku dapat menghadapi 15 hari
penahanan administratif untuk beberapa pelanggaran.
"Ketika
informasi menimbulkan ancaman, pemblokiran diperlukan segera," kata
anggota parlemen Leonid Levin, yang mendukung Rancangan Undang-Undang
anti berita palsu, dilansir dari laman CNN, Kamis (7/3).
Secara
pribadi, mereka yang mengunggah berita palsu dapat terkena denda kecil
antara, 45 dan 75 dolar Amerika Serikat. Dan mereka yang menghadapi
hukuman jauh lebih tinggi mendapatkan denda hingga 15 ribu dolar AS.
RUU
anti-berita palsu juga memaksa penyedia layanan internet untuk
memblokir akses ke konten, yang menyinggung martabat manusia dan
moralitas publik. RUU mendefinisikan berita palsu sebagai informasi yang
tidak diverifikasi, mengancam kehidupan seseorang, kesehatan, properti,
mengancam kekacauan, bahaya publik, dan lainnya.
Peraturan baru ini merupakan langkah terbaru menuju penyensoran yang lebih besar terhadap internet Rusia.
Jet Su-27 Rusia mencegat dan mengawal pesawat mata-mata AS RC-135 di atas Laut Baltik. Foto/Ilustrasi/Istimewa
MOSKOW
- Sebuah jet tempur Su-27 Rusia berhasil mencegat dan mengawal sebuah
pesawat mata-mata RC-135 Amerika Serikat (AS) di atas perairan Laut
Baltik, dekat perbatasan negara itu. Hal itu diungkapkan Kementerian
Pertahanan Rusia dengan merilis video pendek insiden tersebut.
Seperti disitir dari RT,
Kamis (7/3/2019), diambil dari kokpit pesawat tempur super manuver
Rusia, video insiden tersebut menunjukkan pesawat jet Su-27 mendekati
pesawat dengan aman dari belakang dan menyejajarkannya. Pesawat itu
diidentifikasi sebagai pesawat pengintai RC-135. Kapan tepatnya insiden
itu terjadi tidak diungkapkan.
Kementerian Pertahanan Rusia hanya
menyatakan bahwa jet Su-27 yang sedang bertugas untuk mengidentifikasi
asal target dan mencegatnya di atas Laut Baltik.
"Jet
Su-27 kembali dengan selamat ke pangkalannya setelah pesawat asing
terbang jauh dari perbatasan Rusia," seperti disitir dari Sputnik.
Jumlah
jet militer asing yang menyelinap di dekat perbatasan Rusia telah
tumbuh secara drastis dalam beberapa tahun terakhir. Angkatan Udara
Rusia sering menerbangkan jet tempur mereka untuk mencegat dan
mengawalnya pergi.
Insiden terbaru sebelum insiden dengan RC-135
dilaporkan terjadi pada akhir Januari lalu. Ketika itu militer Rusia
mengatakan bahwa sebuah jet tempur Su-27 terbang untuk mengidentifikasi
dan mencegat sebuah pesawat pengintai milik Swedia.
Aksi Rusia ini kerap mendapat kritik dari AS dan negara-negara NATO lainnya. Keduanya menyebut sikap Moskow tidak profesional.
MOSKOW
- Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dinas keamanan negara itu
menghentikan hampir 600 agen asing dan personel intelijen tahun lalu. Ia
menyatakan bahwa musuh berusaha untuk mencampuri urusan dalam negeri
Rusia.
"Badan kontra intelijen bertindak efektif dan ofensif
tahun lalu. Berkat operasi khusus yang berhasil, 129 staf staf dan 465
agen layanan khusus asing dihentikan," ujar Putin dalam rapat dewan
Dinas Keamanan Federal (FSB) atau dinas intelijen Rusia, lembaga yang
dipimpinnya sebelum menjadi Presiden.
Putin menambahkan bahwa
badan-badan intelijen asing berusaha untuk meningkatkan kegiatannya di
seluruh Rusia, mencari akses ke informasi tentang ekonomi negara,
penelitian ilmiah dan teknologi.
"Seperti
di masa lalu, sekarang, mungkin, mereka juga mencoba untuk mempengaruhi
proses (politik) yang relevan di negara kita," katanya.
"Karena
itu, kerja (intelijen) harus efisien, dilakukan setiap hari dan
berdasarkan metode kerja modern," imbuhnya seperti dikutip dari CNN, Kamis (7/3/2019).
Dalam
pidatonya, Putin tetap menyerukan personil keamanan untuk melindungi
wirausahawan dari penegakan hukum yang "terlalu bersemangat."
"Penting
juga untuk segera menanggapi pelanggaran hak-hak wirausaha oleh
perwakilan individu dari lembaga penegak hukum, otoritas pengawasan dan
kontrol," ucapnya.
"Saya berharap bahwa dalam otoritas Anda,
Anda juga akan berkontribusi pada solusi dari tugas yang paling penting -
untuk memastikan hak dan kepentingan wirausaha yang sah, dan tentu saja
dari semua warga negara Rusia," tukasnya.
Politikus CDU yang menentang menilai nilai Islam tak sesuai dengan nilai Partai.
CB,
REPUBLIKA.CO.ID, JERMAN -- Pernyataan Pemimpin kelompok parlemen dari
Uni Demokratik Kristen konservatif (CDU) telah memicu perdebatan. Ini
setelah ia mengatakan, seorang Muslim bisa menjadi pemimpin CDU dan
kanselir Jerman di masa depan.
Sebelumnya outlet media Idea menanyakan
apakah seorang Muslim dapat memimpin partai dan menjadi kanselir pada
2030? Ralph Brinkhaus mengatakan, "Mengapa tidak, jika mereka adalah
politisi yang baik, dan mereka mewakili nilai-nilai dan pandangan
politik kita?" ujarnya seperti dilansir dari laman dw.com, Jumat (8/3).
Brinkhaus mengatakan, bahwa nilai-nilai orang lebih penting
daripada agama ketika memutuskan kualitas kepemimpinan mereka. CDU, kata
ia, bukan komunitas keagamaan. Itulah yang membedakannya dari Gereja
Katolik.
Namun pernyataan itu ditolak oleh rekan
dari partai-partainya. Anggota dewan eksekutif CDU Elisabeth Motschmann
menolak pandangan Brinkhaus bahwa Islam sesuai dengan nilai-nilai
partai.
"Nilai-nilai Islam sangat berbeda dari
nilai-nilai kita - misalnya, ketika datang ke pertanyaan tentang
persamaan hak untuk pria dan wanita," katanya.
Politikus
CDU lainnya Gienger juga menampik bahwa seorang Muslim bisa menjadi
kanselir Jerman, terlepas dari afiliasi partai. "Memiliki kanselir
Muslim akan menyiratkan bahwa umat Islam akan menjadi mayoritas di
Jerman," katanya.
Tetapi beberapa anggota parlemen
CDU membela komentar Brinkhaus. Menteri pendidikan di negara bagian
utara Schleswig-Holstein Karin Prien mengatakan tidak melihat alasan
yang bagus mengapa menjadi seorang Kristen adalah kualifikasi yang
diperlukan untuk menjadi kepala partai atau kanselir.
Mitra koalisi kiri-tengah CDU, Partai Demokrat Sosial (SPD), menganggap seluruh perdebatan sebagai kebodohan.
Tiga capres dari Partai Demokrat membela Ilhan Omar.
CB,
WASHINTON -- Tiga calon presiden dari Partai Demokrat membela anggota
Kongres Ilhan Omar atas komentarnya soal Israel beberapa waktu lalu.
Pernyataan
salah satu muslimah pertama di kongres AS itu mendapat dukungan dari
senator Bernie Sanders, dan Elizabeth Warren. Keduanya merupakan dua
kandidat sayap kiri dalam pemilihan presiden dari Partai Demokrat
medatang.
"Anti-semitisme adalah ideologi penuh kebencian dan berbahaya
yang harus ditentang keras di AS, dan di seluruh dunia," ujar Sanders
seperti dikutip Haaretz, Kamis.
Meski demikian,
Sanders menyatakan bahwa anti-semitisme tak boleh disamakan dengan
kritik sah terhadap pemerintahan Benjamin Netanyahu sayap kanan di
Israel. Sebaliknya, kata dia, warga AS harus mengembangkan kebijakan
Timur Tengah yang adil sehingga menyatukan orang Israel dan Palestina
untuk perdamaian abadi.
"Apa yang saya takutkan tengah
terjadi di House AS kini yakni upaya untuk menargetkan anggota Kongres
Omar sebagai cara untuk melumpuhkan debat itu. Menurut saya itu salah,"
ujar Sanders.
Sementara Warren dalam sebuah pernyataan
menyoal anti-semitisme oleh Omar mengatakan, warga AS memiliki kewajiban
moral untuk memerangi ideologi kebencian di negara sendiri dan seluruh
dunia termasuk anti-Semitisme dan Islamofobia.
Menurutnya, pada negara demokrasi, warga dan pihak manapun bisa dan harus debat terbuka dan penuh hormat menyoal Timur Tengah.
Dia
menilai kritik terhadap Israel sebagai anti-Semit secara otomatis
memiliki efek mengerikan pada wacana publik AS. Situasi ini kian
memperumit untuk mencapai solusi damai antara Israel dan Palestina.
"Ancaman kekerasan, seperti yang dilakukan terhadap Omar, tidak pernah
bisa diterima," katanya.
Senator California, Kamala Harris
yang merupakan calon presiden juga mengeluarkan pernyataan terkait
pernyataan Omar. Menurutnya, warga AS memiliki tanggung jawab untuk
berbicara soal menentang anti-Semitisme, Islamfobia, homofobia,
transphobia ataupun rasisme,
Namun, dalam
pengecualian soal Omar, ia khawatir sorotan terhadapnya dapat
membahayakan diri Omar sendiri. "Kita harus mengadakan diskusi yang
sehat dan penuh hormat soal kebijakan," ujar Harris.
Pada
akhirnya, kata dia yang dibutuhkan adalah solusi dua negara dan komitmen
untuk perdamaian, hak asasi manusia, dan demokrasi oleh semua pemimpin
di wilayah ini. "Dan juga komitmen oleh negara kita untuk membantu
mencapai itu," ujarnya.
Presiden Irak, Barham Salih, mengatakan bahwa
militan asing ISIS yang diadili di negaranya terancam dijerat hukuman
mati. (Christophe Ena/Pool via Reuters)
Jakarta, CB -- Presiden Irak, Barham Salih, mengatakan bahwa militan asing ISIS yang diadili di negaranya terancam dijerat hukuman mati.
"[Militan
asing ISIS] akan diadili sesuai hukum Irak dan bisa dijatuhi hukuman
mati jika terbukti bersalah [membunuh warga Irak]," ujar Salih kepada
harian The National sebagaimana dikutip Reuters.
Pernyataan ini dilontarkan sebulan setelah pasukan koalisi AS di Suriah
mengirimkan 280 anggota ISIS asal Irak dan sejumlah militan asing ke
Irak.
Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi mengatakan bahwa Irak
dapat merepatriasi para tahanan asing ISIS ke negara asalnya. Namun,
Irak juga dapat mengadili mereka yang melakukan kejahatan terhadap
negaranya atau warganya.
Berdasarkan hukum Irak, tindakan
kriminal semacam itu dapat dijatuhi hukuman mati, tapi Mahdi tak
menyebutkan hal tersebut. Pernyataan Salih adalah konfirmasi pertama
bahwa militan asing juga dapat terjerat hukuman mati.
"Ada
beberapa kasus yang memungkinkan militan asing terlibat dalam kasus
terorisme di tanah Irak atau terhadap warga Irak. Di Irak, hukum harus
ditegakkan," ucap Salih.
Namun, Salih menekankan bahwa Irak tak akan mengadili semua militan yang dikirim dari Suriah ke negaranya.
"Membebani Irak dengan isu ini atas nama dunia terlalu berat bagi Irak," katanya.
Pesawat-pesawat
jet tempur Koalisi Global anti-ISIS pimpinan Amerika Serikat yang
melakukan serangan di Suriah dan Irak. Foto/REUTERS
LONDON
- Angkatan Udara Kerajaan (RAF) Inggris mengklaim pemboman
pesawat-pesawat jet tempurnya di Suriah dan Irak telah membunuh 4.012
militan ISIS dan hanya menewaskan satu warga sipil. Data itu berasal
dari Kementerian Pertahanan negara tersebut.
Penelitian dari
badan amal Action on Armed Violence (AOAV) memperoleh data tersebut di
bawah undang-undang kebebasan informasi yang melacak serangan bom RAF
dari September 2014 hingga Januari 2019.
AOAV telah menyatakan
skeptis bahwa RAF berhasil melindungi warga sipil meski mengklaim
berhasil menewaskan ribuan petempur musuh.
Direktur
eksekutif badan amal tersebut, Ian Overton, mengatakan; "Klaim RAF atas
rasio satu korban sipil terhadap 4.315 musuh harus menjadi rekor dunia
dalam konflik modern. Namun sedikit ahli konflik percaya itu benar."
Angka 4.315 tersebut termasuk mereka yang terluka dan juga yang terbunuh.
Inggris
berada di garis depan Koalisi Global dari 79 negara yang memerangi
jaringan teroris ISIS melalui aksi militer. Setelah Amerika Serikat,
Inggris melakukan serangan udara terbanyak.
Data
Kementerian Pertahanan menunjukkan bahwa dari 4.315 kombatan yang tewas
maupun terluka, 75 persennya berada di Irak. Kemudian 25 persen lainnya
berada di Suriah.
Menurut analisis AOAV, sebagian besar serangan RAF terhadap Mosul dan Raqqa—bekas benteng ISIS— ditujukan pada bangunan.
Badan
amal itu melanjutkan, mayoritas serangan udara juga menanggapi
peristiwa yang terjadi di darat dan meningkatkan risiko bagi warga
sipil.
RAF mengatakan kepada badan amal tersebut bahwa angka itu baru
dikeluarkan, tetapi hanya bisa menjadi perkiraan, mengingat Inggris
tidak memiliki kehadiran di lapangan untuk menilai serangan.
Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan kepada The Guardian,
Jumat (8/3/2019), telah menjelaskan metodologi untuk menghasilkan data
serangan tersebut. "Setelah setiap serangan udara Inggris, kami
melakukan penilaian kerusakan pertempuran secara terperinci, yang
memeriksa secara menyeluruh hasil serangan terhadap sasarannya, baik itu
petempur, senjata, atau pangkalan Daesh (ISIS)," kata juru bicara itu
tanpa disebutkan namanya.
“Penilaian ini juga melihat dengan
sangat hati-hati apakah ada korban sipil atau kerusakan infrastruktur
sipil atau tidak," lanjut dia.
Jakarta, CB -- Aparat keamanan Irak dan Kurdi dilaporkan menyiksa sejumlah anak-anak yang ditahan karena dituduh terlibat dengan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
Menurut lembaga pemantau hak asasi manusia, Human Rights Watch, mereka
juga mengadili para bocah hanya berbekal bukti-bukti yang tidak memadai.
"Penyaringan,
penyelidikan, dan penuntutan terhadap anak-anak sebagai tersangka ISIS
oleh otoritas Irak dan Kurdi sangat cacat, seringkali mengarah pada
penahanan sewenang-wenang dan pengadilan yang tidak adil," demikian isi
laporan Human Rights Watch, seperti dilansir AFP, Rabu (6/3).
Laporan
Human Rights Watch itu didasarkan pada hasil wawancara dengan 29
anak-anak Irak yang saat ini atau pernah ditahan oleh pasukan Kurdi.
Mereka juga mewawancarai kerabat para bocah, penjaga penjara, dan
petugas pengadilan.
Irak mengumumkan telah mengalahkan ISIS
pada akhir 2017, tetapi mereka terus mengadili pria, wanita, anak-anak,
dan termasuk orang asing, yang dituduh menjadi anggota ISIS.
Banyak anak laki-laki yang ditangkap di kamp atau pos pemeriksaan berdasarkan bukti yang lemah.
Mereka
dipukuli dan disetrum ketika diinterogasi, serta tidak diberi akses
kepada kerabat atau kuasa hukumnya. Mereka dipaksa untuk mengaku sebagai
anggota ISIS, meskipun mereka tidak pernah bergabung dengan ISIS.
"Mereka
memukuli saya di seluruh tubuh saya dengan pipa plastik. Pertama mereka
meminta saya harus mengakui bergabung dengan ISIS, jadi saya setuju,"
kata seorang anak berusia 14 tahun yang ditahan oleh aparat Kurdi.
ISIS
memang banyak merekrut dan mendoktrin anak-anak. Sebagian dari
anak-anak yang diwawacarai oleh Human Rights Watch mengaku bahwa mereka
tidak pernah berselisih dengan kelompok tersebut.
Mereka diadili
tanpa pengacara dalam sidang yang hanya berlangsung tidak lebih dari
sepuluh menit dan menggunakan bahasa Kurdi. Kebanyakan dari mereka
adalah orang Arab dan tidak memahaminya.
Hukuman yang diterima anak-anak itu dari aparat Kurdi berkisar antara enam dan sembilan bulan penjara.
Sementara
itu, pengadilan federal Irak menghukum hingga 15 tahun penjara.
Seringkali pemerintah Irak menempatkan mereka di penjara yang penuh
sesak bersama orang dewasa yang melanggar standar dunia.
"Setiap
hari adalah siksaan. Kami dipukuli setiap hari, kita semua," kata
seorang perempuan berusia 17 tahun yang berada di penjara federal selama
sembilan bulan.
Bahkan setelah mereka dibebaskan, anak-anak lelaki itu memilih untuk tidak pulang ke rumah karena takut ditangkap kembali.
Human Rights Watch memperkirakan pada akhir 2018 aparat Irak dan Kurdi
telah menahan sekitar 1.500 anak-anak karena diduga terlibat ISIS.
Human
Rights Watch mendesak pemerintah Irak dan Kurdi berhenti menangkap
anak-anak yang dituduh terlibat ISIS, dan meminta semuanya dibebaskan
kecuali mereka dituduh melakukan kejahatan kekerasan.
"Irak dan
perlakuan keras Kurdi terhadap anak-anak lebih mirip pembalasan buta
dibanding keadilan atas kejahatan ISIS," kata Direktur Hak Asasi Anak
HRW, Jo Becker.
"Anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata berhak mendapatkan
rehabilitasi dan reintegrasi, bukan penyiksaan dan penjara," kata Jo
Becker.
Warga sipil yang dievakuasi dari Baghouz menunggu di area pemeriksaan yang dikoordinir oleh Pasukan Demokrat Suriah. [CNN]
CB, Jakarta - Seiring semakin dekatnya kekalahan, anggota ISIS yang fanatik semakin terorganisir dan kejam dei mempertahankan wilayah terakhir mereka di Baghouz, Suriah.
Meskipun
mereka sedang bertempur habis-habisan menahan laju pasukan SDF Kurdi,
ISIS masih memiliki polisi dan militan yang menerapkan aturan brutal
mereka.
Selama sepekan terakhir, para pengikut ISIS yang fanatik
ini berupaya mengevakuasi 10.000 pengikut mereka yang terluka dan
kelelahan keluar dari desa Baghouz.
ABC News melaporkan, 7 Maret 2019, pengikut ISIS yang tersisa
kebanyakan adalah militan asing, termasuk Irak dan warga Asia Tengan,
bersama militan dari Suriah. Mereka kini bertempur untuk mempertahankan
teritori terakhir mereka dengan menggali terowongan dan gua di dalam
Baghouz, desa di tepi Sungai Eufrat. Sejak Juma pekan lalu, mereka
bertempur sengit menahan serangan pasukan SDF Kurdi.
Mereka yang
mengungsi keluar dari Baghouz, menceritakan bagaimana hari-hari terakhir
di wilayah kekuasaan ISIS. ISIS masih memegang kendali dan pengawasan
terhadap warga meskipun digempur habis-habisan.
Para janda yang
mengungsi mengatakan tunjangan bulanan dari ISIS diganti dengan
pemberian makanan, meskipun distribusi menjadi kurang teratur karena
makanan semakin langka.
Mereka terus tinggal bersama di wisma yang
dikelola ISIS bahkan ketika para militan pindah ke tenda. Kantor
pengiriman uang berfungsi hingga hari-hari terakhir.
Pasukan
Demokrat Suriah (SDF) membombardir markas kelompok militan ISIS dengan
tembakan, di Baghouz, Deir Ezzor, wilayah timur Suriah, 3 Maret 2019.
Serangan ini menghancurkan gudang amunisi milik ISIS. REUTERS/Rodi Said
Seorang
warga Suriah dengan nama samaran Bayan, berusia 24 tahun, mengatakan
ibunya mengirim uang dari Aleppo sebulan lalu untuk membantunya setelah
suaminya terbunuh.
Para militan meneruskan hukuman fisik mereka.
Mereka membunuh seorang pemimpin senior Irak karena membantu orang-orang
melarikan diri dari wilayah mereka. Polisi moral ISIS, yang dikenal
sebagai "Hisba" berkeliling di sekitar kemah tenda di Baghouz, mendesak
penduduknya untuk melakukan salat lima kali sehari.
Ketika tiba waktunya untuk evakuasi, Hisba mengawasi operasi, meminta orang yang terluka dan keluarga untuk mendaftar.
Seorang
pengemudi bernama Khodr di salah satu konvoi truk yang menunggu di
Baghouz untuk mengantar sekelompok pengungsi minggu lalu melihat
langsung organisasi dan kebrutalan ISIS.
Selama
proses evakuasi, orang-orang ISIS dengan senjata dan topeng berdiri
siaga, dua di setiap truk, sementara seorang militan lain berjalan di
antara para pengungsi, memeriksa nama-nama di daftar.
Tiba-tiba suasana yang awalnya tertib pecah. Seorang pria bersenjata menyerang seorang perempua, memukulnya dengan tongkat.
Khodr tidak mengetahui penyebabnya, mungkin perempuan itu bingung dan ragu untuk naik, mungkin dia berdebat.
Perempuan
itu menangis dan panik, dia jatuh ke tanah dan menjejalkan tangannya ke
pasir, mencoba menahan rasa sakit. Ketika dia tidak bangun, pria
bersenjata itu menembakkan senjata otomatisnya ke tanah di dekatnya,
sampai dia berdiri dan naik kembali.
"Itu peristiwa mengerikan Dia memukul perempuan itu, mungkin dua meter jaraknya. Dia jatuh dan mulai menangis," katanya.
Dalam
rekaman audio yang bocor dari dalam Baghouz, seorang pemimpin ISIS yang
menyebut dirinya sebagai penanggung jawab logistik menjelaskan kepada
sekelompok pendukung bagaimana evakuasi akan dilakukan, diorganisasi
dari satu sisi oleh ISIS dan dari yang lain oleh SDF.Dia
menekankan bahwa evakuasi akan melindungi martabat dan kebebasan
pergerakan mereka. Keaslian rekaman belum bisa diverifikasi secara
independen.
Para pejabat SDF membantah mereka bernegosiasi dengan ISIS,
tetapi seorang juru bicara untuk koalisi yang dipimpin AS, Sean Ryan,
pada hari Rabu mengkonfirmasi negosiasi sedang berlangsung melalui SDF,
dan sedang mencari tahu informasi mengenai setiap sandera yang ditahan
oleh ISIS.
Ilustrasi serangan teroris di Afghanistan. (REUTERS/Mohammad Ismail)
Jakarta, CB -- Aksi teror berupa serangan bom bunuh diri dan penembakan kembali terjadi di Afghanistan. Peristiwa yang terjadi di Kota Jalalabad, Provinsi Nangarhar itu menewaskan 16 pegawai perusahaan konstruksi.
Menurut
juru bicara Gubernur Nangarhar, Attahullah Khogyani, serangan itu
dimulai pada pukul 05.00 waktu setempat. Saat itu dua orang teroris
meledakkan diri di depan kantor perusahaan konstruksi yang berada di
dekat bandara Jalalabad.
Seperti dilansir Associated Press, Rabu (6/3), setelah serangan
bom bunuh diri, tiga orang militan menyerbu dan melepaskan tembakan
menggunakan senapan. Serangan itu berlangsung hingga pukul 10.30 waktu
setempat. Ketiga pelaku berhasil ditembak mati aparat Afghanistan.
Sebanyak empat pegawai perusahaan itu dalam kondisi kritis dan dilarikan ke rumah sakit.
Hingga
berita ini dibuat, belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas
serangan itu. Namun, baik Taliban dan ISIS Khurasan yang merupakan
perpanjangan ISIS di Afghanistan sama-sama aktif di wilayah itu.
Padahal, saat ini Taliban dan Amerika Serikat (AS) tengah melakukan
perundingan damai di Qatar untuk mengakhiri peperangan yang sudah
terjadi selama 18 tahun.
Menurut Juru Bicara Kementerian Luar
Negeri AS, Robert Palladino, pembahasan itu berkutat dalam empat hal.
Yaitu pencabutan Taliban dari daftar organisasi teroris, penarikan
pasukan AS, gencatan senjata, serta dialog antara Taliban dan pemerintah
Afghanistan.
Presiden AS, Donald Trump, menyatakan berulang kali ingin mengakhiri
keterlibatan mereka di Afghanistan. Saat ini masih ada 14 ribu pasukan
mereka di negara itu.
Seorang jurnalis AS, Cody Weddle, mengaku
dipaksa menyatakan dukungan kepada Presiden Nicolas Maduro saat ditahan
di Venezuela pada Rabu (6/3) lalu. (Reuters/Zachary Fagenson)
Jakarta, CB -- Seorang jurnalis Amerika Serikat, Cody Weddle, mengaku dipaksa menyatakan dukungan kepada Presiden Nicolas Maduro saat ditahan di Venezuela pada Rabu (6/3) lalu.
"Jelas
mereka ingin saya mengatakan beberapa hal, isu-isu politik. Mereka
ingin saya mengatakan bahwa Nicolas Maduro masih menjadi presiden," ujar
Weddle setibanya di AS setelah dideportasi dari Venezuela pada Kamis
(7/3).
Jurnalis lepas yang bekerja untuk sejumlah stasiun
televisi Miami itu mengatakan bahwa para penyelidik menggunakan penutup
wajah saat menginterogasinya. Mereka terus menuding Weddle kenal dengan
pejabat militer senior di Venezuela.
"Mereka terus bertanya
apakah saya memiliki kontak di dalam militer, apakah saya punya kontak
di dalam pasukan kepolisian lokal atau kepolisian nasional," ucap Weddle
kepada sejumlah wartawan yang menemuinya di Bandara Internasional
Miami.
Penahanan ini terjadi di tengah krisis politik di Venezuela, di mana
Maduro didesak mundur oleh Juan Guaido, pemimpin oposisi yang sudah
mendeklarasikan diri sebagai presiden interim.
Guaido
menyampaikan deklarasi tersebut di tengah demonstrasi besar-besaran
untuk menolak Maduro yang dianggap menang melalui pemilu tidak sah.
Pria yang menjabat sebagai pemimpin parlemen Venezuela itu mendapatkan dukungan dari sekitar 50 negara, termasuk AS.
Institusi militer Venezuela sendiri sudah menyatakan bahwa mereka tetap
mendukung Maduro. Namun, sejumlah pejabat tinggi mereka membelot dan
mendukung Guaido.
Weddle mengaku sempat mewawancarai sejumlah
pejabat juga beberapa personel militer dan kepolisian yang mengasingkan
diri. Namun, ia tak pernah mewawancarai lima jenderal militer, seperti
yang dituduhkan para penyelidik.
"Saya tidak tahu mereka dapat
informasi dari mana, tapi jelas mereka pikir saya pernah menulis berita
hasil wawancara lima jenderal," tutur Weddle.
Ia
juga mengaku tak pernah menuliskan identitas orang-orang yang
diwawancarai demi menghindari hal-hal seperti penahanan ini. Namun,
menurut Weddle, ia tetap menjadi incaran karena kini memang sedang
banyak ketidakpercayaan di dalam tubuh militer.
"Di dalam
angkatan bersenjata, banyak ketidakpuasan, terutama di tingkat pejabat
tinggi. Itu yang terus saya dengan dari banyak pejabat dan saya
melaporkan itu," katanya.
Pemerintah Nicolas Maduro menyalahkan sabotase atas pemadaman listrik besar-besaran yang melanda Venezuela. Foto/Istimewa
CARACAS
- Pemadaman listrik besar-besaran melanda Venezuela yang tengah dilanda
krisis pada Kamis. Menanggapi hal itu, pemerintah Presiden Nicolas
Maduro dengan cepat menyalahkan sabotase pada bendungan pembangkit
listrik tenaga air yang menjadi sumber listrik bagi negara.
Pemadaman
listrik sering terjadi di Venezuela, di mana ekonomi negara itu ambruk
di bawah hiperinflasi, dengan kekurangan makan dan obat-obatan yang
kronis serta emigrasi massal lebih dari 3 juta warga.
Para
pengeritik mengatakan korupsi dan kurangnya investasi membuat jaringan
listrik negara itu tidak dapat berfungsi, sementara Maduro mengatakan
masalah itu sengaja diciptakan oleh musuh-musuh politiknya.
Kerumunan
warga membanjiri jalan utama Caracas. Banyak orang mengatakan mereka
harus berjalan selama beberapa jam menuju rumah mereka karena beberapa
bus di jalanan penuh dan sistem kereta api bawah tanah kota ditutup.
"Orang
yang bertanggung jawab untuk ini bernama Nicolas Maduro," kata Pedro
Fernandez (44), seorang insinyur sistem di lingkungan Altamira di
Caracas, dalam perjalanan dengan berjalan kaki ke sisi lain kota.
"Ini hanya puncak gunung es mengingat semua hal yang kita derita," imbuhnya seperti dilansir dari Reuters, Jumat (8/3/2019).
Media
lokal dan pengguna Twitter melaporkan bahwa pemadaman itu mempengaruhi
Ibu Kota Caracas serta 15 dari 23 negara bagian. Seorang reporter
televisi pemerintah menggambarkannya sebagai "pemadaman nasional."
"Mereka
menyerang pembangkit dan transmisi di Guri (bendungan pembangkit
listrik tenaga air), tulang punggung sistem kelistrikan," kata Menteri
Kelistrikan Luis Motta melalui televisi pemerintah, tanpa menawarkan
bukti.
Ia mengatakan layanan listrik akan dipulihkan dalam waktu sekitar tiga jam.
Dubes Jerman diberi waktu 48 jam untuk meninggalkan Venezuela.
CB,
BERLIN - Pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido mengatakan, pengusiran
duta besar (Dubes) Jerman oleh pemerintahan Nicolas Maduro merupakan
ancaman terhadap Jerman. Dia menegaskan tindakan tersebut dapat
meruntuhkan hubungan Venezuela dengan Jerman.
"Tindakan ini merupakan ancaman terhadap Jerman," ujar Guaido pada Kamis (7/3).
Diketahui,
Dubes Jerman, Daniel Kriener mengalami tidakan tidak menyenangkan oleh
pihak berwenang Caracas. Kriener diusir keluar negara kaya minyak itu
ketika dia menyambut Guaido di bandara Caracas bersama dubes dan
diplomat dari kedutaan Eropa lainnya.
Pemerintah
menyatakan Kriener diberikan waktu 48 jam untuk meninggalkan negara itu.
Pemerintah menuduhnya ikut campur dalam urusan internal, meskipun tidak
memberikan rincian spesifik.
"Venezuela menganggap tidak
dapat diterima bahwa seorang diplomat asing melakukan di wilayahnya
peran publik yang lebih dekat dengan seorang pemimpin politik yang
selaras dengan agenda konspiratorial sektor ekstrem oposisi Venezuela,"
kata pemerintah dalam sebuah pernyataan.
Seorang juru
bicara kementerian luar negeri Jerman mengonfirmasi bahwa Venezuela
telah mengusir duta besarnya. Saat ini kementerian tersebut sedang
berkonsultasi dengan sekutu-sekutunya terkait masalah yang terjadi.
Sebagian
besar negara-negara Barat, termasuk Jerman, mengakui Guaido sebagai
kepala negara Venezuela yang sah. Selain itu juga negara-negara tersebut
mendukung rencana untuk membentuk pemerintahan transisi menjelang
pemilihan umum yang bebas.
Duta besar Jerman menyerahkan surat tugasnya kepada presiden Venezuela Nicolas Maduro,
CB, Jakarta - Presiden Venezuela, Nicolas Maduro mengusir Duta Besar Jerman Daniel Kriener karena dianggap mencampuri urusan dalam negeri negaranya.
Maduro
memberi batas waktu 48 jam bagi Kriener untuk meninggalkan Venezuela.
Diplomat berusia 48 tahun ini disebut melanggar norma diplomatik.
"Venezuela
menganggap tidak dapat diterima seorang diplomat asing melakukan peran
publik mendekati seorang pemimpin politik yang selaras dengan agenda
konspirasi ekstrimis oposisi Venezuela," ujar pernyataan resmi
pemerintah Venezuela, seperti dilansir dari Politico, 6 Maret 2019.
Kriener diusir hanya beberapa hari setelah dirinya dan sejumlah
diplomat Eropa dan negara lainnya menyambut kepulangan pemimpin oposisi
Juan Guaido di bandara internasional Caracas, Senin, 4 Maret 2019.
Guaido
meninggalkan Venezuela untuk berkunjung selama 10 hari ke beberapa
negara yang mendukungnya. Kunjungan ini terkait dengan masuknya bantuan
kemanusiaan ke Venezuela yang diblokade militer pendukung Maduro dan
mendukung pemilu.
Kriener kemudian memposting pernyataan dukungan kepada Guaido yang baru kembali ke Venezeula di Twitter.
"Langkah maju menuju perdamaian dan proses politik untuk mengatasi krisis Venezuela."
Kantor Kementerian Luar Negeri Jerman membenarkan pengusiran Kriener.
"Daniel
Kriener telah di-persona non grata. Kami sedang mengkoordinasikan
langkah kami selanjutnya, juga dengan mitra kami di lapangan," ujar
pernyataan Kantor Kementerian Luar Negeri Jerman yang dikutip dari
Deutsche Welle.
Sebelum Duta Besar Jerman diusir, Venezuela telah
melarang masuk empat wakil Partai Rakyat Eropa yang berusaha masuk ke
Venezuela dakn bertemu dengan Guaido. Pemerintah Venezuela beralasan,
keempatnya memiliki motif konspirasi.
Tercatat dalam Sejarah, 2 Astronot Perempuan Lakukan Spacewalk
NEW YORK
- Kosmonot Valentina Tereshkova melakukan spacewalk di angkasa 55 tahun
lalu. Dia diikuti perempuan kedua sekitar 20 tahun kemudian, Svetlana
Savitskaya. Setelah 35 tahun petualangan Savitskaya, kini rombongan
spacewalk pertama perempuan direncanakan pada 29 Maret mendatang. Itu
merupakan hal bersejarah sebagai peringkatan Bulan Bersejarah Perempuan.
Dua
astronot perempuan yang akan menciptakan sejarah adalah Christina Koch
dan Ann McClain akan berjalan di luar Stasiun Antariksa Internasional
(ISS) sebagai anggota Ekspedisi 59. Misi yang dilaksanakan mereka akan
mengganti baterai yang dipasang pada musim panas lalu.
Mereka
akan mendapatkan dukungan dari pengarah penerbangan Mary Lawrence dan
Kristen Facciol dan Badan Antariksa Kanada di Johnson Space Center NASA
di Texas. “Saya tidak bisa menahan kebahagiaan saya,” klaim Facciol
dalam cuitannya, dilansir Reuters, kemarin.
NASA
melaporkan, 213 spacewalk dilakukan di ISS sejak 1998 untuk tujuan
pemeliharaan, perbaikan, uji coba peralatan baru. Kurang dari 11% dari
500 orang yang berjalan di angkasa dilakukan perempuan. Hampir 60 tahun
penerbangan antariksa, hanya empat ekspedisi melibatkan dua perempuan
yang dilatih untuk melakukan spacewalks.
McClain dan Koch
merupakan bagian dari kelas NASA 2013 yang dipersiapkan melaksanakan
tugas spacewalk. Mereka menyelesaikan pelatihan pada 2015. McClain
berada di ISS sejak Desember 2018, sedangkan Koch akan bergabung dengan
ISS akhir bulan ini.
NASA pertama kali merekrut astronot
perempuan pada 1978. Kini jumlah astronot perempuan mencapai 34% di
NASA. “Itu menunjukkan perempuan berada di lembaga ini dan kita menjadi
perhatian,” kata pejabat hubungan publik NASA, Stephanie Schierholz.
McClain yang berada di ISS saat ini menuliskan cuitan di Twitter yang
disambut gembira ribuan penggemarnya.
Dia diperkirakan akan
berjalan di antariksa selama tujuh jam. Itu merupakan dua dari tiga
spacewalk pada Ekspedisi 59. Schierholz mengungkapkan, spacewalk
perempuan pertama merupakan hal menakjubkan dan itu menjadi sentimen
umum di NASA. Dia juga mengungkapkan Charles Bolden, pejabat kulit hitam
pertama yang menjadi pemimpin hebat di NASA. “Saya ingin menegaskan
bahwa saya bukan yang terakhir,” jelasnya.
Spacewalk
dalam bahasa ilmiah disebut sebagai extravehicular activity di mana
astronot berjalan di luar ISS. Selain dilaksanakan di luar orbit bumi
seperti ISS, spacewalk juga bisa dilaksanakan di eksplorasi bulan atau
dikenal dengan moonwalk. Spacewalk pertama dilakukan 18 Maret 1965 oleh
kosmonot Rusia Alexey Leonov yang menghabiskan waktu 12 menit di luar
Voskhod 2.
Dia membawa tas punggung logam yang mengandung
oksigen. Kemudian, spacewalk oleh astronot AS pertama dilakukan pada 3
Juni 1965 oleh Ed White dengan Gemini 4 selama 21 menit. Dia membawa
peralatan komunikasi dan biomedis.
Pekan lalu Trup bertemu Kim untuk membahas mengenai denuklirisasi.
CB,
WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump merasa kecewa
jika benar Korea Utara (Korut) memulihkan situs peluncuran roketnya.
Meski, dia mengatakan masih terlalu dini untuk memastikan informasi
tersebut benar adanya atau tidak.
"Saya akan sangat kecewa jika itu benar terjadi," ujar Trump
menanggapi laporan soal situs peluncuran itu pada Rabu (6/3) waktu
setempat seperti dikutip BBC, Kamis.
"Ini laporan
yang sangat awal. Saya akan sangat, sangat kecewa dengan Ketua Kim
Jong-un, jika benar, dan kita lihat apa yang terjadi saja nanti. Kita
akan memeriksanya sehingga nantinya akan diselesaikan," Trump
menambahkan.
Pakar asing dan anggota parlemen Korea Selatan
(Korsel), mengungkapkan, Korut sedang memulihkan fasilitas di lokasi
peluncuran roket jarak jauh. Fasilitas di lokasi tersebut merupakan
lokasi peluncuran roket jarak jauh yang dijanjikan dihapus oleh Korut.
Pekerjaan membongkar situs peluncuran satelit Sohae itu dimulai tahun
lalu, dan dinilai sebagai konsesi oleh Pyongyang.
Badan
Intelejen Korsel (NIS) memberikan penilaian terkait tempat peluncuran
Tongcang-ri Korut kepada anggota parlemen dalam suatu pengarahan
pribadi. Namun Korut tidak segera menanggapi hal ini.
Sebelumnya
Korut telah melakukan peluncuran satelit di situs itu dalam beberapa
tahun terakhir. Sehingga Korut menerima sanksi PBB lantara uji coba
rudalnya. Fasilitas peluncuran Sohae di situs Tongchang-ri telah
digunakan untuk peluncuran satelit dan pengujian mesin tetapi tidak
pernah untuk peluncuran rudal balistik.
Penasihat Keamanan
Nasional AS John Bolton sebelumnya mengatakan Korut masih dapat
menghadapi lebih banyak sanksi jika tidak ada kemajuan dalam
denuklirisasi.
Temuan situs ini pun muncul setelah pekan
lalu pertemuan antara Pemimpin Korut, Kim Jong-un dan Presiden AS,
Donald Trump yang berakhir tanpa adanya kesepakatan. Pertemuan
bersejarah pertama antara keduanya pada tahun 2018 di Singapura
menghasilkan kesepakatan yang tidak jelas soal denuklirisasi.
Duta Besar Korea Selatan untuk RI, Kim Chang-beom. (CNN Indonesia/Aulia Bintang Pratama)
Jakarta, CB -- Korea Selatan menyatakan laporan yang menyebut Korea Utara diduga mengaktifkan kembali situs peluncuran rudal
bisa merusak dialog yang tengah berjalan dengan Amerika Serikat. Mereka
berharap hal ini tidak berdampak luas terhadap proses itu.
"Tentu
laporan itu akan berpengaruh tapi saya tidak yakin seberapa besar
pengaruhnya (terhadap dialog AS-Korut) karena laporan itu belum
terverifikasi," ucap Duta Besar Korsel untuk Indonesia, Kim Chang-beom,
dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (6/3).
Pernyataan itu diutarakan Kim Chang-beom menanggapi laporan Badan
Intelijen Nasional Korsel (NIS) yang mendeteksi indikasi Korut berupaya
mengaktifkan kembali situs peluncuran rudal Tongchang-ri.
Indikasi
itu didapat karena Korut terpantau membuka atap dan pintu situs
tersebut, meski laporan itu tak menjelaskan waktu pasti pergerakan itu
terjadi.
"Saya pikir hal pertama yang harus kita lakukan
adalah memverifikasi laporan tersebut lalu memutuskan responsnya. Tapi
menurut saya tidak ada alasan bagi Korut untuk melakukan tindakan
provokatif seperti itu dalam situasi saat ini. Itu yang kami harapkan,"
ucap Kim Chang-beom.
Laporan itu muncul kurang dari sepekan
setelah pertemuan kedua antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan
Pemimpin Tertinggi Korut Kim Jong-un di Hanoi, Vietnam, berlangsung
tanpa menghasilkan kesepakatan terkait denuklirisasi.
Meski begitu, Kim Chang-beom menganggap pertemuan di Hanoi, walau gagal
menghasilkan kesepakatan, merupakan sebuah kemajuan dalam proses
perdamaian di Semenanjung Korea. Terutama dalam hal perbaikan hubungan
AS dan Korut.
"Walaupun kami (Korsel) sedikit kecewa dengan hasil
pertemuan, tapi kami melihat pertemuan di Hanoi kemarin produktif,
setidaknya kedua pemimpin (Trump dan Kim Jong-un) tetap membiarkan meja
perundingan terbuka," paparnya.
Selain itu, Kim Chang-beom juga menilai Trump dan Kim Jong-un lebih terbuka dan transparan dalam pertemuan kemarin.
"Setelah
pertemuan kemarin, kita semua tahu apa yang diinginkan AS yakni
pelucutan sejumlah situs rudal termasuk kompleks Yongbyon dan Korut
mengatakan mau melakukannya hanya mereka merasa cukup sulit dalam
tahapan ini," ujar Kim Chang-beom.
Korut
dilaporkan sudah sempat menutup Tongchang-ri setelah bertemu dengan
Trump untuk pertama kalinya di Singapura pada 12 Juni 2018 lalu.
Dalam
pertemuan itu, Korut dan AS menghasilkan kesepakatan, salah satunya
mengenai denuklirisasi di Semenanjung Korea. Namun, definisi
denuklirisasi itu masih belum jelas.
Para pengunjuk rasa Palestina di dekat perbatasan antara Israel dan Jalur Gaza (ilustrasi).
Foto: EPA-EFE/MOHAMMED SABER
Saif Abu Zaied meninggal saat terjadi bentrokan di perbatasan Gaza.
REPUBLIKA.CO.ID,
GAZA CITY -- Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan, seorang warga
Palestina berusia 15 tahun tewas akibat tembakan tentara Israel selama
bentrokan pada malam hari di sepanjang perbatasan Gaza-Israel. Korban
diketahui bernama Saif Abu Zaied.
"Abu Zaied terluka di kepala pada hari Rabu (6/3) dan meninggal di
rumah sakit, kata kementerian itu Kamis (7/3) pagi seperti dilansir dari
Time.
Insiden itu terjadi ketika belasan pemuda terlibat
dalam bentrokan pada malam hari. Bentrokan melibatkan bom molotov dan
lampu laser yang diarahkan pada pasukan Israel di sepanjang pagar
perbatasan.
Bentrokan pada malam itu merupakan kelanjutan
dari protes pada siang harinya yang digelar aktivis Hamas di Gaza,
selama setahun. Hamas ingin blokade Israel-Mesir yang melumpuhkan di
daerah kantong Palestina diakhiri.
Pada Rabu, militer
Israel mengatakan sebuah proyektil ditembakkan dari Gaza dan
mengaktifkan sirene peringatan di Israel selatan.
Nasser
Al-Laham, jurnalis Palestina yang memprediksi Israel akan dibom nuklir
oleh seseorang yang marah terhadap kesombongan negara itu. Foto/JNS.org
RAMALLAH
- Seorang jurnalis senior Otoritas Palestina (PA) memprediksi suatu
hari nanti Israel akan dibom nuklir oleh seseorang yang marah karena
kesombongan negara Yahudi tersebut. Dia tidak akan peduli jika hal itu
benar-benar terjadi pada Israel.
"Saya percaya bahwa kegemaran
sayap kanan telah menyebabkan Israel kehilangan akal, dan itu akan
membayar harga untuk semua yang terjadi. Saya percaya bahwa ini tidak
tergantung pada rudal Iran," kata jurnalis bernama Nasser Al-Laham itu
dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Maan yang videonya diunggah di YouTube.
"Lebih
jauh, tampaknya Israel ingin dimusnahkan oleh rudal nuklir. Mereka
dapat terus menganggap diri mereka orang terkuat, tetapi suatu hari,
seseorang yang marah akan datang dan menjatuhkan bom nuklir pada mereka,
dan kita akan bangun dan tidak menemukan orang yang akan mengatakan 'Boker tov'," ujarnya, yang dilansir Israel National News, Selasa (5/3/2019). Boker tov adalah ucapan selamat pagi dalam bahasa Ibrani.
Alih-alih peduli jika Israel dibom nuklir, jurnalis itu justru akan menulis artikel tetang ketidakpeduliannya.
"Pada hari itu saya akan menulis artikel berjudul 'Lo Ichpat Li'. (Israel) telah menjadi begitu sombong dengan kekuatannya sehingga hari ini semua orang adalah musuhnya," ujarnya. Lo Ichpat Li adalah kalimat dalam bahasa Ibrani yang berarti "Saya tidak peduli".
Komentar jurnalis Palestina itu sebenarnya sudah diunggah ke saluran YouTube kantor berita Maan
pada 16 Januari 2019. Namun, baru diterjemahkan oleh Middle East Media
Research Institute (MEMRI) beberapa hari lalu dan jadi pemberitaan
media-media Israel hari ini.
Pada
2016, seorang ulama Arab Palestina dari Masjid Al-Aqsa juga mendesak
umat Islam untuk menggunakan senjata nuklir untuk melenyapkan Israel
dalam satu atau dua serangan.
Pejabat senior Palestina Jibril
Rajoub juga pernah menyampaikan niatnya untuk membom Israel jika
negaranya memiliki senjata nuklir.
Israel sendiri diyakini
memiliki senjata nuklir, namun tak pernah bersedia mengonfirmasi. Pada
tahun 2008, mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Jimmy Carter
memperkirakan bahwa Israel memiliki setidaknya 150 senjata nuklir di
gudang senjatanya.
“AS memiliki lebih dari 12.000 senjata nuklir; Uni Soviet (Rusia) hampir
sama; Inggris dan Prancis memiliki beberapa ratus, dan Israel memiliki
150 atau lebih," kata Carter.
Pada tahun 2014, Carter
mempertimbangkan kembali perkiraannya. "Israel memiliki 300 atau lebih,
tidak ada yang tahu persis berapa banyak," katanya mengacu pada jumlah
stok senjata nuklir Israel.
Dalam pesan email pribadi,
yang ditulis beberapa bulan sebelum kesepakatan nuklir Iran 2015
ditandatangani, dan bocor pada September 2016, mantan Menteri Luar
Negeri AS Colin Powell mengungkap jumlah sebenarnya hulu ledak nuklir
Israel pada saat itu.
"Anak-anak di Teheran tahu Israel memiliki 200, semua ditargetkan di Teheran, dan kami memiliki ribuan," bunyi bocoran email Powell.
Selama
pembicaraan program nuklir antara Iran dengan enam negara kekuatan
dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China), Menteri Luar
Negeri Iran Javad Zarif mengatakan kepada wartawan di PBB bahwa Israel
memiliki sekitar 400 hulu ledak nuklir.
Universitas Ibrani Yerusalem menerbitkan manuskrip Albert Einstein.
CB,
YERUSALEM -- Universitas Ibrani Yerusalem di Israel merilis manuskrip
ilmuwan Albert Einstein. Total ada 110 tulisan yang diperoleh
universitas bersama Crown-Goodman Family Foundation of Chicago. Semuanya
baru diterbitkan untuk pertama kali dalam rangka menandai hari lahir
Einstein yang ke-140 pada 14 Maret.
Seperti dilansir dari media Israel, Haaretz, Kamis (7/3),
Einstein pada 12 Desember 1951 pernah menulis surat yang isinya
pengakuan bahwa dia masih belum berhasil memahami sifat kuantum cahaya
selama 50 tahun mencurahkan pemikiran fisikanya.
"Lima
puluh tahun mencurahkan pemikiran belum membawa saya untuk lebih dekat
pada pertanyaan apa itu partikel cahaya. Hari ini setiap orang bodoh
berpikir dia tahu jawabannya, tetapi dia sebetulnya membodohi dirinya
sendiri," tulis Einstein dalam surat itu.
Jauh sebelum
menulis itu, sejak 1916 Einstein juga telah membuat tiga karya ilmiah
mengenai penyerapan dan emisi cahaya oleh atom. Karya-karya ilmiah ini
menjadi konsep dasar teknologi laser.
Einstein juga pernah
menulis surat untuk sahabat karibnya, Michele Angelo Besso. Dalam surat,
dia menulis soal dirinya yang tidak bisa berbahasa Ibrani, bahasa nenek
moyang Yahudi. Ia merasa malu karena tidak tahu bahasa Ibrani. Namun,
peraih Nobel Fisika 1921 itu lebih suka dipermalukan ketimbang
memelajari bahasa tersebut.
"Sebagai seorang goy
(non-Yahudi), Anda tak wajib memelajari bahasa nenek moyang kita.
Sementara saya sebagai santo Yahudi, harus malu pada kenyataan bahwa
saya hampir tidak tahu apa-apa, tetapi saya lebih suka dipermalukan
daripada memelajarinya," tulis Einstein dalam surat.
Surat
Einstein kepada Besso, yang menjadi salah satu dari 110 manuskrip itu,
ditulis dalam bahasa Jerman. Surat ini diperoleh Universitas Ibrani
Yerusalem dari seorang kolektor pribadi asal North Carolina, AS.
Besso
meninggal dunia pada 1955. Saat itu Einstein menyatakan, "Sekarang dia
(Besso) telah meninggalkan dunia yang aneh ini sedikit di depan saya.
Ini tidak berarti apa-apa. Orang-orang seperti kita, yang percaya pada
fisika, tahu bahwa perbedaan antara masa lalu, sekarang dan masa depan
hanya ilusi yang keras kepala."