Jumat, 08 Maret 2019

Kejanggalan-Kejanggalan Serangan India ke Pakistan


Foto yang diambil dari video pasokan PTV memperlihatkan  Komandan Abhinandan Varthaman, yang menjadi wajah dan simbol dari bentrok terbesar antara India dan Pakistan, berjalan melintasi perbatasan menuju India di Wagah, Pakistan, Jumat (1/3). Pakistan telah menyerahkan pilot India.
Foto yang diambil dari video pasokan PTV memperlihatkan Komandan Abhinandan Varthaman, yang menjadi wajah dan simbol dari bentrok terbesar antara India dan Pakistan, berjalan melintasi perbatasan menuju India di Wagah, Pakistan, Jumat (1/3). Pakistan telah menyerahkan pilot India.
Foto: AP

India mengklaim membombardi markas JeM di Pakistan.




CB, REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Beberapa hari lalu, India mengaku pesawat tempurnya membombardir markas gerilyawan di wilayah Pakistan. Serangan disebut menghancurkan sebuah sekolah danmenewaskan gerilyawan.


Namun kejadian ini justru menimbulkan beberapa kejanggalan. Tim Reuters mencoba mengunjungi lokasi kejadian,  hasilnya sekolah tersebut tidak mengalami kerusakan bahkan terlihat sepi.

“Kami melihat madrasah, atau sekolah agama, pada hari Kamis dari jarak 100 meter di lokasi kawah tempat dua rudal India menyerang. Bangunan itu sendiri, yang terletak di atas bukit dan dikelilingi oleh pohon-pohon pinus, tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan atau aktivitas,” ujarnya seperti dikutip dari laman Reuters, Jumat (8/3).


Gambar-gambar satelit resolusi tinggi juga menunjukkan bahwa madrasah, yang dijalankan oleh kelompok militan Jaish-e-Mohammad masih berdiri dan hampir tidak berubah dari foto satelit April 2018 dari fasilitas tersebut.


Penduduk setempat mengatakan kepada Reuters bahwa sekolah itu, di dekat desa Jaba dan kota Balakot di provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, tidak lagi beroperasi. "Itu ditutup pada Juni tahun lalu," kata seorang warga.  "Dulunya adalah madrasah tetapi tidak lagi aktif,” ucapnya sambil menunjuk ke sebuah bangunan putih di atas salah satu bukit di sekitar Jaba.


Seorang lelaki lain, Mohammad Naseem, mengatakanmadrasah di daerah itu yang dibuka pada masa pemerintahan Jenderal Zia-ul-Haq 1978-88. Tetapi madrasah tersebut sudah tidak beroperasi. Hal ini lantaran kebijakan Islamisasi Zia dipandang telah meradikalisasi masyarakat Pakistan.


Reuters tidak diizinkan mengakses situs madrasah dari jalan yang berbeda karena pejabat keamanan Pakistan khawatiran keamanan. Para pejabat militer yang ditempatkan di dekat lokasi itu tidak ingin berbicara tentang fasilitas JeM tetapi mengatakan tidak ada kerusakan yang disebabkan oleh bangunan apapun dan tidak ada korban jiwa dalam serangan India.


"Mereka mengatakan bahwa mereka membunuh 300 orang tetapi mereka bahkan tidak mendapatkan 300 pohon," kata seorang tentara.


Pemerintah Perdana Menteri India Narendra Modi telah mengatakan misil-misilnya pada 26 Februari mengenai semua sasaran yang dimaksudkan, termasuk madrasah.


Kementerian luar negeri dan pertahanan India tidak menjawab pertanyaan yang dikirim melalui email yang dikirim dalam beberapa hari terakhir, untuk mengomentari gambar satelit tentang serangan udara.


Jaish-e-Mohammed (JeM) mengklaim bertanggung jawab atas serangan 14 Februari dan menewaskan sedikitnya 40 polisi paramiliter India. Serangan itu membuat hubungan Pakistan-India memanas.






Credit  republika.co.id





Ledakan Bom di Jammu, India Lukai 18 Orang


Ilustrasi Ledakan
Ilustrasi Ledakan
Foto: Foto : MgRol112

Jammu diklaim sebagai wilayah sengketa yang membuat perang antara India dan Pakistan.



CB, JAMMU -- Ledakan granat terjadi di tempat pemberhentian bus di kota Jammu, India pada Kamis (7/3) waktu setempat. Pihak berwenang India mengatakan ledakan menyebabkan 18 orang terluka.

Ledakan ini termasuk serangan yang hanya selang beberapa pekan usai kelompok militan yang berbasis di Pakistan menyerang paramiliter di Kashmir. Saat itu, 40 polisi paramiliter tewas, sehingga memicu perang di antara India dan Pakistan.

"Saya meminta semua orang untuk tetap tenang. Kami berusaha mengejar untuk mendapatkan semua petunjuk," ujar Kepala Kepolisian Jammu, MK Sinha pada Kamis.

Jammu merupakan ibu kota dari negara bagian Jammu dan Kashmir. Wilayah ini diklaim sebagai wilayah sengketa yang membuat perang antara kedua negara, India dan Pakistan.

Jammu dan Kashmir dijadikan resolusi pada pertemuan tingkat menteri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Abu Dhabi pekan lalu. Resolusi itu meliputi Resolusi OKI yang mengingatkan masyarakat internasional tentang kewajiban untuk memastikan implementasi resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) soal perselisihan Jammu dan Kashmir.

Dalam konteks situasi tak menentu di wilayah tersebut, negara-negara anggota OKI juga telah mengadopsi resolusi baru yang disponsori oleh Pakistan. Resolusi tersebut menyatakan keprihatinan besar atas pelanggaran India terhadap wilayah udara Pakistan, dan menegaskan hak Pakistan untuk membela diri. OKI juga mendesak India untuk menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan.

Meski demikian, Kementerian Luar Negeri India menolak resolusi tersebut. "Mengenai resolusi Jammu dan Kashmir, pendirian kami konsisten dan terkenal. Kami menegaskan kembali bahwa Jammu dan Kashmir adalah bagian integral dari India dan merupakan masalah yang sepenuhnya internal bagi India," tulis MEA India dalam sebuah pernyataan.





Credit  republika.co.id




Ungkap India Beli 36 Jet Tempur Prancis, Surat Kabar Ini Diancam




Pesawat tempur Prancis, Rafale tampil dalam Dubai Airshow di Uni Emirat Arab, 12 November 2017.  Rafale termasuk jet tempur generasi 4++ dan Dassault Aviation, menyebut  pesawat buatannya sebagai Omnirole. AFP/ Karim Sahib
Pesawat tempur Prancis, Rafale tampil dalam Dubai Airshow di Uni Emirat Arab, 12 November 2017. Rafale termasuk jet tempur generasi 4++ dan Dassault Aviation, menyebut pesawat buatannya sebagai Omnirole. AFP/ Karim Sahib

CB, Jakarta - Surat kabar di India, The Hindu, terancam dijerat undang-undang rahasia negara setelah menerbitkan dokumen pembelian 36 jet tempur Rafale dari Prancis.
Jika terbukti bersalah, menurut UU Rahasia Resmi yang diterbitkan setelah India meraih kemerdekaan dari Inggris tahun 1947, tersangka dapat dipenjarakan hingga 14 tahun lamanya.

Pembelian jet tempur dari Prancis disorot partai oposisi India lantaran harganya yang dianggap terlalu mahal dan penunjukan perusahaan milik pengusaha Anil Ambani, Reliance Defence,sebagai mitra yang tidak punya pengalaman dalam pembelian jet tempur.
Menurut Jaksa Agung K.K Venugopal, The Hindu mencuri dokumen rahasia pemerintah. Tindakan menuntut surat kabar itu sebagai upaya melindungi kerahasiaan pemerintah.
India telah mengajukan pembelian jet tempur dari perusahaan Prancis, Dassault Aviaton senilai US$ 8.7 miliar atau setara dengan Rp 123,4 triliun.

Pembelian pesawat tempur buatan Prancis ini, mengutip laporan Channel News Asia, Kamis, 7 Maret 2019, sebagai bagian dari program modernisasi angkatan udara India dengan mempensiunkan semua pesawat tempur era Uni Sovyet.
N.Ram, penulis artikel tentang dokumen pembelian jet tempur Rafale dari Prancis di harian The Hindu mengatakan, artikel berseri itu diterbitkan demi kepentingan publik.
"Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apa yang kami terbitkan adalah sah dan kami mendukungnya," kata Ram.

Juru bicara Dassault merujuk pernyataan CEO Eric Trappier sebelumnya bahwa tidak ada skandal dalam penentuan harga jual dan tidak ada paksaan untuk untuk memilih Relience Defence sebagai mitra lokal.
Mendapat kritikan tidak punya pengalaman berbisnis pesawat tempur, Ambani sebleumnya menyebut partai oposisi, Partai Kongres, mendapatkan informasi keliru yang dipasok dari perusahaan pesaingnya dan punya kepentingan tertentu.
The Hindu merupakan salah satu media berbahasa Inggris tertua di India. Surat kabar ini telah menurunkan 5 laporan tentang pembelian jet tempur Prancis itu berdasarkan dokumen pemerintah. 




Credit  tempo.co



Raja Salman Dilaporkan Marah atas Kebijakan Putra Mahkota Saudi



Raja Salman Dilaporkan Marah atas Kebijakan Putra Mahkota Saudi
Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud dari Kerajaan Arab Saudi dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Foto/SPA/REUTERS


RIYADH - Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud dari Kerajaan Arab Saudi dilaporkan marah atas kebijakan Putra Mahkota Mohammed bin Salman baru-baru ini. Hubungan raja dan pewaris takhtanya disebut sedang retak.

Laporan itu diterbitkan surat kabar The Guardian pada 5 Maret 2019. Laporan yang mengutip sumber di kerajaan itu mengatakan Raja Salman tidak setuju atas sejumlah kebijakan penting dalam beberapa pekan terakhir yang diambil putranya, termasuk soal perang di Yaman.

Keretakan hubungan, lanjut laporan The Guardian, sejatinya telah meningkat sejak pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi di Turki, yang menurut laporan CIA disimpulkan diperintahkan oleh Pangeran Mohammed.

Namun, ketegangan-ketegangan itu meningkat secara dramatis pada akhir Februari ketika raja berusia 83 tahun itu mengunjungi Mesir dan diberitahu oleh para penasihatnya bahwa ada risiko perlawanan atas lawatan luar negerinya.

Rombongan Raja Salman waspada terhadap kemungkinan ancaman terhadap otoritasnya sehingga tim keamanan baru, yang terdiri dari lebih dari 30 loyalis pilihan dari Kementerian Dalam Negeri, diterbangkan ke Mesir untuk menggantikan tim yang ada.

Menurut sumber yang dikutip media Inggris itu, langkah Raja Salman itu diambil sebagai bagian dari respons cepat, dan mencerminkan kekhawatiran bahwa beberapa staf keamanan kemungkinan lebih setia kepada Pangeran Mohammed.

Masih menurut sumber tersebut, penasihat raja juga memecat personel keamanan yang menjaga Raja Salman saat dia berada di Mesir.

Gesekan dalam hubungan ayah dan anak, sambung sumber tersebut, "digarisbawahi" ketika Pangeran Mohammed tidak ada di antara mereka yang dikirim untuk menyambut kepulangan Raja Salman.

Siaran pers resmi yang mencantumkan para tamu di sebuah bandara di Riyadh mengonfirmasi bahwa Pangeran Mohammed tidak ada di antara mereka. Hal itu menambah spekulasi bahwa itu dimaksudkan sebagai penghinaan terhadap putra mahkota. 

Putra mahkota, yang ditunjuk sebagai "wakil raja" selama lawatan Raja Salman ke Mesir, seperti kebiasaannya telah menandatangani dua pergantian personel utama saat raja pergi. Itu termasuk pengangkatan perempuan sebagai duta besar Saudi untuk Amerika Serikat. Perempuan itu adalah Putri Reema binti Bandar bin Sultan. Selain itu, adik Pangeran Mohammed yakni Khalid bin Salman diangkat sebagai Wakil Menteri Pertahanan.

Meskipun perombakan itu telah diperdebatkan selama beberapa waktu, sumber tersebut mengatakan bahwa pengumuman itu dibuat tanpa sepengetahuan Raja Salman. Sang raja marah atas apa yang ia yakini sebagai langkah prematur untuk mengangkat Pangeran Khalid untuk peran yang lebih senior.

The Guardian telah diberitahu bahwa raja dan timnya mengetahui tentang perombakan itu melalui televisi.

Raja Salman telah berusaha memperbaiki beberapa "kerusakan" yang terjadi pada kerajaan dengan kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada bulan Oktober lalu.

Para pendukung raja telah mendorongnya untuk lebih terlibat dalam pengambilan keputusan, untuk mencegah putra mahkota mengambil lebih banyak kekuasaan.

The Guardian telah meminta otoritas Saudi untuk berkomentar atas laporan itu. Namun, sejauh ini belum ada respons.

Pada hari Senin, seorang juru bicara kedutaan Saudi di Washington mengatakan; "Sudah menjadi kebiasaan bagi Raja Arab Saudi untuk mengeluarkan perintah kerajaan yang mendelegasikan kekuasaan untuk mengatur urusan negara kepada wakilnya, putra mahkota, setiap kali dia bepergian ke luar negeri. Itu adalah kasus selama kunjungan terakhir Raja Salman ke Mesir."

Juru bicara itu mengatakan pengumuman perombakan itu dibuat oleh Pangeran Mohammed dalam kapasitasnya sebagai wakil raja dan atas nama raja. "Setiap sindiran yang bertentangan hanyalah (laporan) tidak berdasar," kata juru bicara yang tak disebutkan namanya tersebut.

Juru bicara itu tidak menanggapi pertanyaan tentang perubahan detail pada tim keamanan Raja Salman saat dia berada di Mesir. Dia juga tidak mengomentari pemecatan pejabat keamanan, yang disebut mencerminkan hubungan tidak tenang raja dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi.

Seorang pejabat di Kementerian Luar Negeri Mesir tidak menanggapi permintaan komentar. Juru bicara untuk Pusat Komunikasi Internasional di Arab Saudi juga bungkam.


Pangeran Mohammed sebelumnya membuat marah banyak orang pada bulan lalu ketika dia berjalan di atas Kakbah di Makkah, salah satu situs paling suci dalam Islam. Tindakan Pangeran Mohammed itu memicu keluhan dari para ulama Islam yang akhirnya sampai kepada Raja Salman.

Pangeran Mohammed dan Raja Salman juga dilaporkan berselisih mengenai masalah kebijakan luar negeri yang signifikan. Menurut sumber yang dikutip The Guardian, kebijakan yang memicu perselisihan itu termasuk penanganan tawanan perang di Yaman, dan respons Saudi terhadap protes di Sudan dan Aljazair.



Credit  sindonews.com


UE Tolak Proposal Masukkan Saudi Dalam Daftar Pendukung Teroris



UE Tolak Proposal Masukkan Saudi Dalam Daftar Pendukung Teroris
UE menolak proposal dari Komisi Eropa untuk menambahkan Saudi ke daftar hitam negara-negara yang dicurigai lemah dalam pengawasan pendanaan teroris. Foto/Istimewa


BRUSSELS - Negara anggota Uni Eropa (UE) dilaporkan telah menolak proposal dari Komisi Eropa untuk menambahkan Arab Saudi ke daftar hitam negara-negara yang dicurigai lemah dalam pengawasan pendanaan teroris dan pencucian uang.

Negara-negara UE mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa keputusan bulat diambil karena daftar usulan Komisi Eropa tidak dibuat dalam proses yang transparan. Keputusan itu akan memaksa Komisi Eropa untuk menyiapkan daftar baru.

Vera Jourova, pejabat Komisi Eropa yang bertanggung jawab atas pembuatan daftar tersebut menuturkan pihaknya sangat kecewa dengan keputusan tersebut. Dia kemudian membantah bahwa proses pembuatan daftar itu tidak dilakukan secara transparan.

"Saya kecewa, tapi saya harap saya tidak terlihat seperti orang yang menyerah. Proses tersebut telah dilakukan secara transparan dan mengikuti komitmen negara-negara UE untuk bertindak melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme," ucapnya, seperti dilansir Reuters pada Jumat (8/3).

Sementara itu, anggota Parlemen UE dari kelompok utama, termasuk konservatif dan sosialis, mengkritik keputusan negara-negara UE untuk menolak proposal Komisi Eropa.

"Jika kita mulai memainkan permainan politik dengan daftar itu, UE kehilangan semua kredibilitas. Menempatkan negara yang membawa kami Panama Papers ke daftar hitam pencucian uang sudah lama tertunda. Meningkatkan tekanan adalah satu-satunya negara yang mengerti bahasa seperti Panama dan Saudi," ucap Markus Ferber, yang memimpin kelompok kanan-tengah dalam komite ekonomi Parlemen UE. 




Credit  sindonews.com





Eropa, Kanada dan Australia Tegur Saudi di Forum PBB


Dewan HAM PBB
Dewan HAM PBB

Sejumlah negara meminta Arab Saudi untuk membebaskan 10 aktivis yang ditahan




CB, GENEVA -- Sejumlah negara, termasuk 28 anggota Uni Eropa, pada Kamis (7/3) menyerukan Arab Saudi untuk membebaskan 10 aktivis yang ditahan. Mereka juga meminta Saudi bekerja sama dengan investigasi yang dipimpin Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), terhadap pembunuhan jurnalis, Jamal Khashoggi di konsulat Istanbul.

"Ini adalah keberhasilan bagi Eropa untuk bersatu dalam hal ini," kata seorang utusan negara Uni Eropa.

Ini menjadi teguran pertama kerajaan di Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Seruan juga muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran internasional, tentang dugaan pelanggaran Saudi terhadap kebebasan dasar, seperti kebebasan berekspresi.

Pernyataan bersama yang belum pernah terjadi sebelumnya, turut didukung oleh Kanada dan Australia. Pernyataan ini dibacakan oleh Harald Aspelund, Duta Besar Islandia untuk PBB di Jenewa.

"Kami sangat prihatin tentang penggunaan undang-undang anti-terorisme dan ketentuan keamanan nasional lainnya terhadap individu yang secara damai menggunakan hak dan kebebasan mereka," kata Aspelund.

Ia mengatakan, aktivis harus dapat memainkan peran vital dalam proses reformasi yang sedang dilakukan Kerajaan.

Duta Besar Saudi, Abdulaziz MO Alwasil menekankan upayanya untuk menegakkan hak asasi manusia. Akan tetapi ia menyerukan masalah hak asasi manusia di Kerajaan dilakukan secara adil dan obyektif, jauh dari apa yang dikabarkan di beberapa media dan LSM.

Pernyataan bersama menyerukan pembebasan Loujain Al-Hathloul, Eman Al-Nafjan, Aziza Al-Yousef, Nassima Al-Sadah, Samar Badawi, Nouf Abdelaziz, Hatoon Al-Fassi, Mohammed Al-Bajadi, Amal Al-Harbi dan Shadan al-Anezi.

Pegiat menuduh aktivis perempuan yang dipenjara, termasuk mereka yang berkampanye untuk hak mengemudi, telah mengalami sengatan listrik, cambuk, penyerangan seksual dan berbagai bentuk penyiksaan lainnya. Wakil jaksa penuntut umum Saudi mengatakan kepada surat kabar milik Saudi, Alsharq Alawsat pekan lalu, kantornya telah memeriksa laporan media bahwa para wanita itu disiksa, dan tidak menemukan bukti. Kemudian menyebut laporan itu adalah salah.

Uni Eropa dan negara-negara sponsor lainnya mengatakan mereka mengutuk dengan cara sekuat mungkin pembunuhan Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober. "Keadaan kematian Khashoggi menegaskan kembali perlunya melindungi wartawan dan untuk menegakkan hak kebebasan berekspresi di seluruh dunia," sebut teks itu.

Itu menyerukan kerjasama dengan penyelidikan yang dipimpin oleh Agnes Callamard, pelapor khusus PBB pada eksekusi di luar hukum. "Ini merupakan langkah penting dalam memastikan akuntabilitas. Komunitas internasional memiliki tanggung jawab kolektif untuk menyoroti pelanggaran HAM di negara yang hingga kini berhasil lolos dari pengawasan seperti itu," kata Callamard.

Ia pun menyambut seruan untuk bekerja sama dengan penyelidikannya, karena Saudi sampai saat ini tidak menanggapi permintaannya untuk pertemuan. Saat ini Turki belum membagikan laporan polisi dan forensiknya tentang kasus Khashoggi, yang telah dijanjikan pihak berwenang untuk dilakukan selama misinya di sana bulan lalu.





Credit  republika.co.id



Trump Calonkan Pensiunan Tentara Jadi Duta Besar AS untuk Saudi


Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencalonkan John Abizaid sebagai Duta Besar Amerika Serikat untuk Arab Saudi. Sumber:
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencalonkan John Abizaid sebagai Duta Besar Amerika Serikat untuk Arab Saudi. Sumber:

CB, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencalonkan John Abizaid sebagai Duta Besar Amerika Serikat untuk Arab Saudi. Abizaid adalah pensiunan Angkatan Darat berpangkat jenderal bintang empat yang pernah memimpin perang Irak.
Dikutip dari reuters.com, Kamis, 7 Maret 2019, Abizaid bakal dihadapkan pada tugas besar karena saat ini anggota Senat Amerika Serikat menuding Kerajaan Arab Saudi berperangai buruk dan mereka yang mengkritik Putra Mahkota disebut kawanan bandit. Para Senator baik itu dari Partai Republik dan Partai Demokrat mengutuk Riyadh karena telah memperkeruh perang sipil di Yaman, melakukan pelanggaran HAM, menyiksa aktivis perempuan hingga dugaan pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi.

Menanggapi kondisi ini, Abizaid mengatakan hubungan Washington - Riyadh sangat penting dan strategis. Kendati begitu, Amerika Serikat akan menuntut pertanggung jawaban pihak yang harus bertanggung jawab atas pembunuhan Khashoggi dan mendukung tegaknya HAM di negara itu.

Jabatan Duta Besar Amerika Serikat untuk Arab Saudi kosong sejak Januari 2017 atau persisnya saat Trump dilantik menjadi Presiden. Penunjukkan Abizaid diharapkan bisa dengan mudah diloloskan oleh Senat Amerika Serikat.

"Dalam jangka panjang, kita membutuhkan hubungan kemitraan yang kuat dan dewasa dengan Arab Saudi. Ini menjadi kepentingan kita untuk memastikan hubungan dengan Arab Saudi menggema," kata Abizaid.

Senat dan DPR Amerika Serikat telah meloloskan sejumlah resolusi yang akan mengakhiri dukungan Amerika Serikat pada koalisi perang Yaman pimpinan Arab Saudi. Namun Abizaid mengatakan dukungan pemerintahan presiden Trump terhadap koalisi itu harus terus berlanjut.
Khashoggi, wartawan Arab Saudi yang rutin menulis untuk kolom di Washington Post, tewas dibunuh di kantor konsulat Arab Saudi di Istambul, Turki pada Oktober 2018 setelah banyak mengkritik Riyadh. Kematiannya membongkar kesalahan demi kesalahan yang diduga telah dilakukan Kerajaan Arab Saudi seperti perang Yaman. 




Credit  tempo.co




RUU Anti-Hoaks Rusia Disusun, Larangan Hina Presiden Diatur


Hoax. Ilustrasi
Hoax. Ilustrasi
Foto: ABC News

Petugas bisa memenjarakan mereka yang menyebarkan berita palsu.



CB,  MOSKOW -- Parlemen Rusia mengajukan undang-undang internet baru yang ketat. Peraturan ini memungkinkan pihak berwenang untuk memenjarakan atau mendenda mereka yang menyebarkan berita palsu, atau tidak menghormati pejabat pemerintah secara online.

Di bawah rancangan peraturan itu, orang-orang bisa dinyatakan bersalah karena menyebarkan unggahan yang menunjukkan tidak menghormati masyarakat, negara, dan simbol negara Federasi Rusia.


Termasuk di antaranya unggahan yang tidak menghormati pejabat pemerintah seperti, Presiden Rusia, Vladimir Putin. Pelaku dapat menghadapi 15 hari penahanan administratif untuk beberapa pelanggaran.

"Ketika informasi menimbulkan ancaman, pemblokiran diperlukan segera," kata anggota parlemen Leonid Levin, yang mendukung Rancangan Undang-Undang anti berita palsu, dilansir dari laman CNN, Kamis (7/3).

Secara pribadi, mereka yang mengunggah berita palsu dapat terkena denda kecil antara, 45 dan 75 dolar Amerika Serikat. Dan mereka yang menghadapi hukuman jauh lebih tinggi mendapatkan denda hingga 15 ribu dolar AS.

RUU anti-berita palsu juga memaksa penyedia layanan internet untuk memblokir akses ke konten, yang menyinggung martabat manusia dan moralitas publik. RUU mendefinisikan berita palsu sebagai informasi yang tidak diverifikasi, mengancam kehidupan seseorang, kesehatan, properti, mengancam kekacauan, bahaya publik, dan lainnya.

Peraturan baru ini merupakan langkah terbaru menuju penyensoran yang lebih besar terhadap internet Rusia. 





Credit  republika.co.id



Jet Su-27 Rusia Kejar dan Cegat Pesawat Mata-mata AS



Jet Su-27 Rusia Kejar dan Cegat Pesawat Mata-mata AS, Ini Videonya
Jet Su-27 Rusia mencegat dan mengawal pesawat mata-mata AS RC-135 di atas Laut Baltik. Foto/Ilustrasi/Istimewa



MOSKOW - Sebuah jet tempur Su-27 Rusia berhasil mencegat dan mengawal sebuah pesawat mata-mata RC-135 Amerika Serikat (AS) di atas perairan Laut Baltik, dekat perbatasan negara itu. Hal itu diungkapkan Kementerian Pertahanan Rusia dengan merilis video pendek insiden tersebut.

Seperti disitir dari RT, Kamis (7/3/2019), diambil dari kokpit pesawat tempur super manuver Rusia, video insiden tersebut menunjukkan pesawat jet Su-27 mendekati pesawat dengan aman dari belakang dan menyejajarkannya. Pesawat itu diidentifikasi sebagai pesawat pengintai RC-135. Kapan tepatnya insiden itu terjadi tidak diungkapkan.

Kementerian Pertahanan Rusia hanya menyatakan bahwa jet Su-27 yang sedang bertugas untuk mengidentifikasi asal target dan mencegatnya di atas Laut Baltik.

"Jet Su-27 kembali dengan selamat ke pangkalannya setelah pesawat asing terbang jauh dari perbatasan Rusia," seperti disitir dari Sputnik.

Jumlah jet militer asing yang menyelinap di dekat perbatasan Rusia telah tumbuh secara drastis dalam beberapa tahun terakhir. Angkatan Udara Rusia sering menerbangkan jet tempur mereka untuk mencegat dan mengawalnya pergi.

Insiden terbaru sebelum insiden dengan RC-135 dilaporkan terjadi pada akhir Januari lalu. Ketika itu militer Rusia mengatakan bahwa sebuah jet tempur Su-27 terbang untuk mengidentifikasi dan mencegat sebuah pesawat pengintai milik Swedia.

Aksi Rusia ini kerap mendapat kritik dari AS dan negara-negara NATO lainnya. Keduanya menyebut sikap Moskow tidak profesional.





Credit  sindonews.com




Putin Sebut Rusia Gagalkan Aksi Spionase Hampir 600 Mata-mata



Putin Sebut Rusia Gagalkan Aksi Spionase Hampir 600 Mata-mata
Presiden Rusia Vladimir Putin. Foto/Istimewa


MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dinas keamanan negara itu menghentikan hampir 600 agen asing dan personel intelijen tahun lalu. Ia menyatakan bahwa musuh berusaha untuk mencampuri urusan dalam negeri Rusia.

"Badan kontra intelijen bertindak efektif dan ofensif tahun lalu. Berkat operasi khusus yang berhasil, 129 staf staf dan 465 agen layanan khusus asing dihentikan," ujar Putin dalam rapat dewan Dinas Keamanan Federal (FSB) atau dinas intelijen Rusia, lembaga yang dipimpinnya sebelum menjadi Presiden.

Putin menambahkan bahwa badan-badan intelijen asing berusaha untuk meningkatkan kegiatannya di seluruh Rusia, mencari akses ke informasi tentang ekonomi negara, penelitian ilmiah dan teknologi.

"Seperti di masa lalu, sekarang, mungkin, mereka juga mencoba untuk mempengaruhi proses (politik) yang relevan di negara kita," katanya.

"Karena itu, kerja (intelijen) harus efisien, dilakukan setiap hari dan berdasarkan metode kerja modern," imbuhnya seperti dikutip dari CNN, Kamis (7/3/2019).

Dalam pidatonya, Putin tetap menyerukan personil keamanan untuk melindungi wirausahawan dari penegakan hukum yang "terlalu bersemangat."

"Penting juga untuk segera menanggapi pelanggaran hak-hak wirausaha oleh perwakilan individu dari lembaga penegak hukum, otoritas pengawasan dan kontrol," ucapnya.

"Saya berharap bahwa dalam otoritas Anda, Anda juga akan berkontribusi pada solusi dari tugas yang paling penting - untuk memastikan hak dan kepentingan wirausaha yang sah, dan tentu saja dari semua warga negara Rusia," tukasnya. 




Credit  sindonews.com




Politikus Jerman Sebut Muslim Mungkin Jadi Kanselir


Muslimah Jerman berunjukrasa di Hamburg, Jerman.
Muslimah Jerman berunjukrasa di Hamburg, Jerman.
Foto: Daniel Bockwoldt/EPA

Politikus CDU yang menentang menilai nilai Islam tak sesuai dengan nilai Partai.



CB,  REPUBLIKA.CO.ID, JERMAN -- Pernyataan Pemimpin kelompok parlemen dari Uni Demokratik Kristen konservatif (CDU) telah memicu perdebatan. Ini setelah ia mengatakan, seorang Muslim bisa menjadi pemimpin CDU dan kanselir Jerman di masa depan.


Sebelumnya outlet media Idea menanyakan apakah seorang Muslim dapat memimpin partai dan menjadi kanselir pada 2030? Ralph Brinkhaus mengatakan, "Mengapa tidak, jika mereka adalah politisi yang baik, dan mereka mewakili nilai-nilai dan pandangan politik kita?" ujarnya seperti dilansir dari laman dw.com, Jumat (8/3).

Brinkhaus mengatakan, bahwa nilai-nilai orang lebih penting daripada agama ketika memutuskan kualitas kepemimpinan mereka. CDU, kata ia, bukan komunitas keagamaan. Itulah yang membedakannya dari Gereja Katolik.


Namun pernyataan itu ditolak oleh rekan dari partai-partainya. Anggota dewan eksekutif CDU Elisabeth Motschmann menolak pandangan Brinkhaus bahwa Islam sesuai dengan nilai-nilai partai.


"Nilai-nilai Islam sangat berbeda dari nilai-nilai kita - misalnya, ketika datang ke pertanyaan tentang persamaan hak untuk pria dan wanita," katanya.


Politikus CDU lainnya Gienger juga menampik bahwa seorang Muslim bisa menjadi kanselir Jerman, terlepas dari afiliasi partai. "Memiliki kanselir Muslim akan menyiratkan bahwa umat Islam akan menjadi mayoritas di Jerman," katanya.


Tetapi beberapa anggota parlemen CDU membela komentar Brinkhaus. Menteri pendidikan di negara bagian utara Schleswig-Holstein Karin Prien mengatakan tidak melihat alasan yang bagus mengapa menjadi seorang Kristen adalah kualifikasi yang diperlukan untuk menjadi kepala partai atau kanselir.


Mitra koalisi kiri-tengah CDU, Partai Demokrat Sosial (SPD), menganggap seluruh perdebatan sebagai kebodohan.




Credit  republika.co.id





Ilham Omar, Muslimah Pertama di Kongres AS Dapat Pembelaaan


Ilhan Omar
Ilhan Omar
Foto: VOA

Tiga capres dari Partai Demokrat membela Ilhan Omar.




CB, WASHINTON -- Tiga calon presiden dari Partai Demokrat membela anggota Kongres Ilhan Omar atas komentarnya soal Israel beberapa waktu lalu.


Pernyataan salah satu muslimah pertama di kongres AS itu mendapat dukungan dari senator Bernie Sanders, dan Elizabeth Warren. Keduanya merupakan dua kandidat sayap kiri dalam pemilihan presiden dari Partai Demokrat medatang.

"Anti-semitisme adalah ideologi penuh kebencian dan berbahaya yang harus ditentang keras di AS, dan di seluruh dunia," ujar Sanders seperti dikutip Haaretz, Kamis.


Meski demikian, Sanders menyatakan bahwa anti-semitisme tak boleh disamakan dengan kritik sah terhadap pemerintahan Benjamin Netanyahu sayap kanan di Israel. Sebaliknya, kata dia, warga AS harus mengembangkan kebijakan Timur Tengah yang adil sehingga menyatukan orang Israel dan Palestina untuk perdamaian abadi.

"Apa yang saya takutkan tengah terjadi di House AS kini yakni upaya untuk menargetkan anggota Kongres Omar sebagai cara untuk melumpuhkan debat itu. Menurut saya itu salah," ujar Sanders.

Sementara Warren dalam sebuah pernyataan menyoal anti-semitisme oleh Omar mengatakan, warga AS memiliki kewajiban moral untuk memerangi ideologi kebencian di negara sendiri dan seluruh dunia termasuk anti-Semitisme dan Islamofobia.


Menurutnya, pada negara demokrasi, warga dan pihak manapun bisa dan harus debat terbuka dan penuh hormat menyoal Timur Tengah.


Dia menilai kritik terhadap Israel sebagai anti-Semit secara otomatis memiliki efek mengerikan pada wacana publik AS. Situasi ini kian memperumit untuk mencapai solusi damai antara Israel dan Palestina. "Ancaman kekerasan, seperti yang dilakukan terhadap Omar, tidak pernah bisa diterima," katanya.

Senator California, Kamala Harris yang merupakan calon presiden juga mengeluarkan pernyataan terkait pernyataan Omar. Menurutnya, warga AS memiliki tanggung jawab untuk berbicara soal menentang anti-Semitisme, Islamfobia, homofobia, transphobia ataupun rasisme,


Namun, dalam pengecualian soal Omar, ia khawatir sorotan terhadapnya dapat membahayakan diri Omar sendiri. "Kita harus mengadakan diskusi yang sehat dan penuh hormat soal kebijakan," ujar Harris.

Pada akhirnya, kata dia yang dibutuhkan adalah solusi dua negara dan komitmen untuk perdamaian, hak asasi manusia, dan demokrasi oleh semua pemimpin di wilayah ini. "Dan juga komitmen oleh negara kita untuk membantu mencapai itu," ujarnya.




Credit  republika.co.id





Presiden Irak Sebut Militan Asing ISIS Terancam Hukuman Mati


Presiden Irak Sebut Militan Asing ISIS Terancam Hukuman Mati
Presiden Irak, Barham Salih, mengatakan bahwa militan asing ISIS yang diadili di negaranya terancam dijerat hukuman mati. (Christophe Ena/Pool via Reuters)



Jakarta, CB -- Presiden Irak, Barham Salih, mengatakan bahwa militan asing ISIS yang diadili di negaranya terancam dijerat hukuman mati.

"[Militan asing ISIS] akan diadili sesuai hukum Irak dan bisa dijatuhi hukuman mati jika terbukti bersalah [membunuh warga Irak]," ujar Salih kepada harian The National sebagaimana dikutip Reuters.

Pernyataan ini dilontarkan sebulan setelah pasukan koalisi AS di Suriah mengirimkan 280 anggota ISIS asal Irak dan sejumlah militan asing ke Irak.

Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi mengatakan bahwa Irak dapat merepatriasi para tahanan asing ISIS ke negara asalnya. Namun, Irak juga dapat mengadili mereka yang melakukan kejahatan terhadap negaranya atau warganya.


Berdasarkan hukum Irak, tindakan kriminal semacam itu dapat dijatuhi hukuman mati, tapi Mahdi tak menyebutkan hal tersebut. Pernyataan Salih adalah konfirmasi pertama bahwa militan asing juga dapat terjerat hukuman mati.

"Ada beberapa kasus yang memungkinkan militan asing terlibat dalam kasus terorisme di tanah Irak atau terhadap warga Irak. Di Irak, hukum harus ditegakkan," ucap Salih.

Namun, Salih menekankan bahwa Irak tak akan mengadili semua militan yang dikirim dari Suriah ke negaranya.

"Membebani Irak dengan isu ini atas nama dunia terlalu berat bagi Irak," katanya. 





Credit  cnnindonesia.com



Inggris Klaim Bomnya Membunuh 4.012 Militan ISIS dan 1 Warga Sipil



Inggris Klaim Bomnya Membunuh 4.012 Militan ISIS dan 1 Warga Sipil
Pesawat-pesawat jet tempur Koalisi Global anti-ISIS pimpinan Amerika Serikat yang melakukan serangan di Suriah dan Irak. Foto/REUTERS


LONDON - Angkatan Udara Kerajaan (RAF) Inggris mengklaim pemboman pesawat-pesawat jet tempurnya di Suriah dan Irak telah membunuh 4.012 militan ISIS dan hanya menewaskan satu warga sipil. Data itu berasal dari Kementerian Pertahanan negara tersebut.

Penelitian dari badan amal Action on Armed Violence (AOAV) memperoleh data tersebut di bawah undang-undang kebebasan informasi yang melacak serangan bom RAF dari September 2014 hingga Januari 2019.

AOAV telah menyatakan skeptis bahwa RAF berhasil melindungi warga sipil meski mengklaim berhasil menewaskan ribuan petempur musuh.

Direktur eksekutif badan amal tersebut, Ian Overton, mengatakan; "Klaim RAF atas rasio satu korban sipil terhadap 4.315 musuh harus menjadi rekor dunia dalam konflik modern. Namun sedikit ahli konflik percaya itu benar."

Angka 4.315 tersebut termasuk mereka yang terluka dan juga yang terbunuh.

Inggris berada di garis depan Koalisi Global dari 79 negara yang memerangi jaringan teroris ISIS melalui aksi militer. Setelah Amerika Serikat, Inggris melakukan serangan udara terbanyak.

Data Kementerian Pertahanan menunjukkan bahwa dari 4.315 kombatan yang tewas maupun terluka, 75 persennya berada di Irak. Kemudian 25 persen lainnya berada di Suriah.

Menurut analisis AOAV, sebagian besar serangan RAF terhadap Mosul dan Raqqa—bekas benteng ISIS— ditujukan pada bangunan.

Badan amal itu melanjutkan, mayoritas serangan udara juga menanggapi peristiwa yang terjadi di darat dan meningkatkan risiko bagi warga sipil. 


RAF mengatakan kepada badan amal tersebut bahwa angka itu baru dikeluarkan, tetapi hanya bisa menjadi perkiraan, mengingat Inggris tidak memiliki kehadiran di lapangan untuk menilai serangan.

Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan kepada The Guardian, Jumat (8/3/2019), telah menjelaskan metodologi untuk menghasilkan data serangan tersebut. "Setelah setiap serangan udara Inggris, kami melakukan penilaian kerusakan pertempuran secara terperinci, yang memeriksa secara menyeluruh hasil serangan terhadap sasarannya, baik itu petempur, senjata, atau pangkalan Daesh (ISIS)," kata juru bicara itu tanpa disebutkan namanya.

“Penilaian ini juga melihat dengan sangat hati-hati apakah ada korban sipil atau kerusakan infrastruktur sipil atau tidak," lanjut dia.



Credit  sindonews.com




Aparat Irak dan Kurdi Dilaporkan Siksa Anak yang Dituduh ISIS


Aparat Irak dan Kurdi Dilaporkan Siksa Anak yang Dituduh ISIS
Ilustrasi. (Foto: REUTERS/Rodi Said)



Jakarta, CB -- Aparat keamanan Irak dan Kurdi dilaporkan menyiksa sejumlah anak-anak yang ditahan karena dituduh terlibat dengan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Menurut lembaga pemantau hak asasi manusia, Human Rights Watch, mereka juga mengadili para bocah hanya berbekal bukti-bukti yang tidak memadai.

"Penyaringan, penyelidikan, dan penuntutan terhadap anak-anak sebagai tersangka ISIS oleh otoritas Irak dan Kurdi sangat cacat, seringkali mengarah pada penahanan sewenang-wenang dan pengadilan yang tidak adil," demikian isi laporan Human Rights Watch, seperti dilansir AFP, Rabu (6/3).

Laporan Human Rights Watch itu didasarkan pada hasil wawancara dengan 29 anak-anak Irak yang saat ini atau pernah ditahan oleh pasukan Kurdi. Mereka juga mewawancarai kerabat para bocah, penjaga penjara, dan petugas pengadilan.


Irak mengumumkan telah mengalahkan ISIS pada akhir 2017, tetapi mereka terus mengadili pria, wanita, anak-anak, dan termasuk orang asing, yang dituduh menjadi anggota ISIS.

Banyak anak laki-laki yang ditangkap di kamp atau pos pemeriksaan berdasarkan bukti yang lemah.

Mereka dipukuli dan disetrum ketika diinterogasi, serta tidak diberi akses kepada kerabat atau kuasa hukumnya. Mereka dipaksa untuk mengaku sebagai anggota ISIS, meskipun mereka tidak pernah bergabung dengan ISIS.

"Mereka memukuli saya di seluruh tubuh saya dengan pipa plastik. Pertama mereka meminta saya harus mengakui bergabung dengan ISIS, jadi saya setuju," kata seorang anak berusia 14 tahun yang ditahan oleh aparat Kurdi.

ISIS memang banyak merekrut dan mendoktrin anak-anak. Sebagian dari anak-anak yang diwawacarai oleh Human Rights Watch mengaku bahwa mereka tidak pernah berselisih dengan kelompok tersebut.

Mereka diadili tanpa pengacara dalam sidang yang hanya berlangsung tidak lebih dari sepuluh menit dan menggunakan bahasa Kurdi. Kebanyakan dari mereka adalah orang Arab dan tidak memahaminya.

Hukuman yang diterima anak-anak itu dari aparat Kurdi berkisar antara enam dan sembilan bulan penjara.

Sementara itu, pengadilan federal Irak menghukum hingga 15 tahun penjara. Seringkali pemerintah Irak menempatkan mereka di penjara yang penuh sesak bersama orang dewasa yang melanggar standar dunia.

"Setiap hari adalah siksaan. Kami dipukuli setiap hari, kita semua," kata seorang perempuan berusia 17 tahun yang berada di penjara federal selama sembilan bulan.

Bahkan setelah mereka dibebaskan, anak-anak lelaki itu memilih untuk tidak pulang ke rumah karena takut ditangkap kembali.

Human Rights Watch memperkirakan pada akhir 2018 aparat Irak dan Kurdi telah menahan sekitar 1.500 anak-anak karena diduga terlibat ISIS.

Human Rights Watch mendesak pemerintah Irak dan Kurdi berhenti menangkap anak-anak yang dituduh terlibat ISIS, dan meminta semuanya dibebaskan kecuali mereka dituduh melakukan kejahatan kekerasan.

"Irak dan perlakuan keras Kurdi terhadap anak-anak lebih mirip pembalasan buta dibanding keadilan atas kejahatan ISIS," kata Direktur Hak Asasi Anak HRW, Jo Becker.

"Anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata berhak mendapatkan rehabilitasi dan reintegrasi, bukan penyiksaan dan penjara," kata Jo Becker.





Credit  cnnindonesia.com



Bertempur Mati-matian, Anggota Fanatik ISIS Semakin Brutal



Warga sipil yang dievakuasi dari Baghouz menunggu di area pemeriksaan yang dikoordinir oleh Pasukan Demokrat Suriah. [CNN]
Warga sipil yang dievakuasi dari Baghouz menunggu di area pemeriksaan yang dikoordinir oleh Pasukan Demokrat Suriah. [CNN]

CB, Jakarta - Seiring semakin dekatnya kekalahan, anggota ISIS yang fanatik semakin terorganisir dan kejam dei mempertahankan wilayah terakhir mereka di Baghouz, Suriah.
Meskipun mereka sedang bertempur habis-habisan menahan laju pasukan SDF Kurdi, ISIS masih memiliki polisi dan militan yang menerapkan aturan brutal mereka.
Selama sepekan terakhir, para pengikut ISIS yang fanatik ini berupaya mengevakuasi 10.000 pengikut mereka yang terluka dan kelelahan keluar dari desa Baghouz.

ABC News melaporkan, 7 Maret 2019, pengikut ISIS yang tersisa kebanyakan adalah militan asing, termasuk Irak dan warga Asia Tengan, bersama militan dari Suriah. Mereka kini bertempur untuk mempertahankan teritori terakhir mereka dengan menggali terowongan dan gua di dalam Baghouz, desa di tepi Sungai Eufrat. Sejak Juma pekan lalu, mereka bertempur sengit menahan serangan pasukan SDF Kurdi.
Mereka yang mengungsi keluar dari Baghouz, menceritakan bagaimana hari-hari terakhir di wilayah kekuasaan ISIS. ISIS masih memegang kendali dan pengawasan terhadap warga meskipun digempur habis-habisan.
Para janda yang mengungsi mengatakan tunjangan bulanan dari ISIS diganti dengan pemberian makanan, meskipun distribusi menjadi kurang teratur karena makanan semakin langka.
Mereka terus tinggal bersama di wisma yang dikelola ISIS bahkan ketika para militan pindah ke tenda. Kantor pengiriman uang berfungsi hingga hari-hari terakhir.

Pasukan Demokrat Suriah (SDF) membombardir markas kelompok militan ISIS dengan tembakan, di Baghouz, Deir Ezzor, wilayah timur Suriah, 3 Maret 2019. Serangan ini menghancurkan gudang amunisi milik ISIS. REUTERS/Rodi Said
Seorang warga Suriah dengan nama samaran Bayan, berusia 24 tahun, mengatakan ibunya mengirim uang dari Aleppo sebulan lalu untuk membantunya setelah suaminya terbunuh.
Para militan meneruskan hukuman fisik mereka. Mereka membunuh seorang pemimpin senior Irak karena membantu orang-orang melarikan diri dari wilayah mereka. Polisi moral ISIS, yang dikenal sebagai "Hisba" berkeliling di sekitar kemah tenda di Baghouz, mendesak penduduknya untuk melakukan salat lima kali sehari.
Ketika tiba waktunya untuk evakuasi, Hisba mengawasi operasi, meminta orang yang terluka dan keluarga untuk mendaftar.
Seorang pengemudi bernama Khodr di salah satu konvoi truk yang menunggu di Baghouz untuk mengantar sekelompok pengungsi minggu lalu melihat langsung organisasi dan kebrutalan ISIS.

Selama proses evakuasi, orang-orang ISIS dengan senjata dan topeng berdiri siaga, dua di setiap truk, sementara seorang militan lain berjalan di antara para pengungsi, memeriksa nama-nama di daftar.
Tiba-tiba suasana yang awalnya tertib pecah. Seorang pria bersenjata menyerang seorang perempua, memukulnya dengan tongkat.
Khodr tidak mengetahui penyebabnya, mungkin perempuan itu bingung dan ragu untuk naik, mungkin dia berdebat.

Perempuan itu menangis dan panik, dia jatuh ke tanah dan menjejalkan tangannya ke pasir, mencoba menahan rasa sakit. Ketika dia tidak bangun, pria bersenjata itu menembakkan senjata otomatisnya ke tanah di dekatnya, sampai dia berdiri dan naik kembali.
"Itu peristiwa mengerikan Dia memukul perempuan itu, mungkin dua meter jaraknya. Dia jatuh dan mulai menangis," katanya.

Dalam rekaman audio yang bocor dari dalam Baghouz, seorang pemimpin ISIS yang menyebut dirinya sebagai penanggung jawab logistik menjelaskan kepada sekelompok pendukung bagaimana evakuasi akan dilakukan, diorganisasi dari satu sisi oleh ISIS dan dari yang lain oleh SDF.Dia menekankan bahwa evakuasi akan melindungi martabat dan kebebasan pergerakan mereka. Keaslian rekaman belum bisa diverifikasi secara independen.
Para pejabat SDF membantah mereka bernegosiasi dengan ISIS, tetapi seorang juru bicara untuk koalisi yang dipimpin AS, Sean Ryan, pada hari Rabu mengkonfirmasi negosiasi sedang berlangsung melalui SDF, dan sedang mencari tahu informasi mengenai setiap sandera yang ditahan oleh ISIS.




Credit  tempo.co



Teror Bom dan Penembakan di Afghanistan Tewaskan 16 Orang


Teror Bom dan Penembakan di Afghanistan Tewaskan 16 Orang
Ilustrasi serangan teroris di Afghanistan. (REUTERS/Mohammad Ismail)




Jakarta, CB -- Aksi teror berupa serangan bom bunuh diri dan penembakan kembali terjadi di Afghanistan. Peristiwa yang terjadi di Kota Jalalabad, Provinsi Nangarhar itu menewaskan 16 pegawai perusahaan konstruksi.

Menurut juru bicara Gubernur Nangarhar, Attahullah Khogyani, serangan itu dimulai pada pukul 05.00 waktu setempat. Saat itu dua orang teroris meledakkan diri di depan kantor perusahaan konstruksi yang berada di dekat bandara Jalalabad.


Seperti dilansir Associated Press, Rabu (6/3), setelah serangan bom bunuh diri, tiga orang militan menyerbu dan melepaskan tembakan menggunakan senapan. Serangan itu berlangsung hingga pukul 10.30 waktu setempat. Ketiga pelaku berhasil ditembak mati aparat Afghanistan.

Sebanyak empat pegawai perusahaan itu dalam kondisi kritis dan dilarikan ke rumah sakit.


Hingga berita ini dibuat, belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Namun, baik Taliban dan ISIS Khurasan yang merupakan perpanjangan ISIS di Afghanistan sama-sama aktif di wilayah itu.


Padahal, saat ini Taliban dan Amerika Serikat (AS) tengah melakukan perundingan damai di Qatar untuk mengakhiri peperangan yang sudah terjadi selama 18 tahun.

Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Robert Palladino, pembahasan itu berkutat dalam empat hal. Yaitu pencabutan Taliban dari daftar organisasi teroris, penarikan pasukan AS, gencatan senjata, serta dialog antara Taliban dan pemerintah Afghanistan.


Presiden AS, Donald Trump, menyatakan berulang kali ingin mengakhiri keterlibatan mereka di Afghanistan. Saat ini masih ada 14 ribu pasukan mereka di negara itu.




Credit  cnnindonesia.com



Ditahan di Venezuela, Jurnalis AS Dipaksa Dukung Maduro


Ditahan di Venezuela, Jurnalis AS Dipaksa Dukung Maduro
Seorang jurnalis AS, Cody Weddle, mengaku dipaksa menyatakan dukungan kepada Presiden Nicolas Maduro saat ditahan di Venezuela pada Rabu (6/3) lalu. (Reuters/Zachary Fagenson)




Jakarta, CB -- Seorang jurnalis Amerika Serikat, Cody Weddle, mengaku dipaksa menyatakan dukungan kepada Presiden Nicolas Maduro saat ditahan di Venezuela pada Rabu (6/3) lalu.

"Jelas mereka ingin saya mengatakan beberapa hal, isu-isu politik. Mereka ingin saya mengatakan bahwa Nicolas Maduro masih menjadi presiden," ujar Weddle setibanya di AS setelah dideportasi dari Venezuela pada Kamis (7/3).

Jurnalis lepas yang bekerja untuk sejumlah stasiun televisi Miami itu mengatakan bahwa para penyelidik menggunakan penutup wajah saat menginterogasinya. Mereka terus menuding Weddle kenal dengan pejabat militer senior di Venezuela.


"Mereka terus bertanya apakah saya memiliki kontak di dalam militer, apakah saya punya kontak di dalam pasukan kepolisian lokal atau kepolisian nasional," ucap Weddle kepada sejumlah wartawan yang menemuinya di Bandara Internasional Miami.

Penahanan ini terjadi di tengah krisis politik di Venezuela, di mana Maduro didesak mundur oleh Juan Guaido, pemimpin oposisi yang sudah mendeklarasikan diri sebagai presiden interim.

Guaido menyampaikan deklarasi tersebut di tengah demonstrasi besar-besaran untuk menolak Maduro yang dianggap menang melalui pemilu tidak sah.

Pria yang menjabat sebagai pemimpin parlemen Venezuela itu mendapatkan dukungan dari sekitar 50 negara, termasuk AS.

Institusi militer Venezuela sendiri sudah menyatakan bahwa mereka tetap mendukung Maduro. Namun, sejumlah pejabat tinggi mereka membelot dan mendukung Guaido.

Weddle mengaku sempat mewawancarai sejumlah pejabat juga beberapa personel militer dan kepolisian yang mengasingkan diri. Namun, ia tak pernah mewawancarai lima jenderal militer, seperti yang dituduhkan para penyelidik.

"Saya tidak tahu mereka dapat informasi dari mana, tapi jelas mereka pikir saya pernah menulis berita hasil wawancara lima jenderal," tutur Weddle.

Ia juga mengaku tak pernah menuliskan identitas orang-orang yang diwawancarai demi menghindari hal-hal seperti penahanan ini. Namun, menurut Weddle, ia tetap menjadi incaran karena kini memang sedang banyak ketidakpercayaan di dalam tubuh militer.

"Di dalam angkatan bersenjata, banyak ketidakpuasan, terutama di tingkat pejabat tinggi. Itu yang terus saya dengan dari banyak pejabat dan saya melaporkan itu," katanya.



Credit  cnnindonesia.com




Pemadaman Listrik Besar-besaran Landa Venezuela, Pemerintah Salahkan Sabotase



Pemadaman Listrik Besar-besaran Landa Venezuela, Pemerintah Salahkan Sabotase
Pemerintah Nicolas Maduro menyalahkan sabotase atas pemadaman listrik besar-besaran yang melanda Venezuela. Foto/Istimewa


CARACAS - Pemadaman listrik besar-besaran melanda Venezuela yang tengah dilanda krisis pada Kamis. Menanggapi hal itu, pemerintah Presiden Nicolas Maduro dengan cepat menyalahkan sabotase pada bendungan pembangkit listrik tenaga air yang menjadi sumber listrik bagi negara.

Pemadaman listrik sering terjadi di Venezuela, di mana ekonomi negara itu ambruk di bawah hiperinflasi, dengan kekurangan makan dan obat-obatan yang kronis serta emigrasi massal lebih dari 3 juta warga.

Para pengeritik mengatakan korupsi dan kurangnya investasi membuat jaringan listrik negara itu tidak dapat berfungsi, sementara Maduro mengatakan masalah itu sengaja diciptakan oleh musuh-musuh politiknya.

Kerumunan warga membanjiri jalan utama Caracas. Banyak orang mengatakan mereka harus berjalan selama beberapa jam menuju rumah mereka karena beberapa bus di jalanan penuh dan sistem kereta api bawah tanah kota ditutup.

"Orang yang bertanggung jawab untuk ini bernama Nicolas Maduro," kata Pedro Fernandez (44), seorang insinyur sistem di lingkungan Altamira di Caracas, dalam perjalanan dengan berjalan kaki ke sisi lain kota.

"Ini hanya puncak gunung es mengingat semua hal yang kita derita," imbuhnya seperti dilansir dari Reuters, Jumat (8/3/2019).

Media lokal dan pengguna Twitter melaporkan bahwa pemadaman itu mempengaruhi Ibu Kota Caracas serta 15 dari 23 negara bagian. Seorang reporter televisi pemerintah menggambarkannya sebagai "pemadaman nasional."

"Mereka menyerang pembangkit dan transmisi di Guri (bendungan pembangkit listrik tenaga air), tulang punggung sistem kelistrikan," kata Menteri Kelistrikan Luis Motta melalui televisi pemerintah, tanpa menawarkan bukti.

Ia mengatakan layanan listrik akan dipulihkan dalam waktu sekitar tiga jam.





Credit  sindonews.com



'Pengusiran Dubes Jerman adalah Ancaman'



Juan Guaido
Juan Guaido
Foto: AP

Dubes Jerman diberi waktu 48 jam untuk meninggalkan Venezuela.



CB, BERLIN - Pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido mengatakan, pengusiran duta besar (Dubes) Jerman oleh pemerintahan Nicolas Maduro merupakan ancaman terhadap Jerman. Dia menegaskan tindakan tersebut dapat meruntuhkan hubungan Venezuela dengan Jerman.

"Tindakan ini merupakan ancaman terhadap Jerman," ujar Guaido pada Kamis (7/3).


Diketahui, Dubes Jerman, Daniel Kriener mengalami tidakan tidak menyenangkan oleh pihak berwenang Caracas. Kriener diusir keluar negara kaya minyak itu ketika dia menyambut Guaido di bandara Caracas bersama dubes dan diplomat dari kedutaan Eropa lainnya.


Pemerintah menyatakan Kriener diberikan waktu 48 jam untuk meninggalkan negara itu. Pemerintah menuduhnya ikut campur dalam urusan internal, meskipun tidak memberikan rincian spesifik.

"Venezuela menganggap tidak dapat diterima bahwa seorang diplomat asing melakukan di wilayahnya peran publik yang lebih dekat dengan seorang pemimpin politik yang selaras dengan agenda konspiratorial sektor ekstrem oposisi Venezuela," kata pemerintah dalam sebuah pernyataan.

Seorang juru bicara kementerian luar negeri Jerman mengonfirmasi bahwa Venezuela telah mengusir duta besarnya. Saat ini kementerian tersebut sedang berkonsultasi dengan sekutu-sekutunya terkait masalah yang terjadi.

Sebagian besar negara-negara Barat, termasuk Jerman, mengakui Guaido sebagai kepala negara Venezuela yang sah. Selain itu juga negara-negara tersebut mendukung rencana untuk membentuk pemerintahan transisi menjelang pemilihan umum yang bebas.




Credit  republika.co.id




Dukung Juan Guaido, Maduro Usir Duta Besar Jerman dari Venezuela



Duta besar Jerman menyerahkan surat tugasnya kepada presiden Venezuela Nicolas Maduro,
Duta besar Jerman menyerahkan surat tugasnya kepada presiden Venezuela Nicolas Maduro,

CB, Jakarta - Presiden Venezuela, Nicolas Maduro mengusir Duta Besar Jerman Daniel Kriener karena dianggap mencampuri urusan dalam negeri negaranya.
Maduro memberi batas waktu 48 jam bagi Kriener untuk meninggalkan Venezuela. Diplomat berusia 48 tahun ini disebut melanggar norma diplomatik.

Ads by Kiosked
"Venezuela menganggap tidak dapat diterima seorang diplomat asing melakukan peran publik mendekati seorang pemimpin politik yang selaras dengan agenda konspirasi ekstrimis oposisi Venezuela," ujar pernyataan resmi pemerintah Venezuela, seperti dilansir dari Politico, 6 Maret 2019.
Kriener diusir hanya beberapa hari setelah dirinya dan sejumlah diplomat Eropa dan negara lainnya menyambut kepulangan pemimpin oposisi Juan Guaido di bandara internasional Caracas, Senin, 4 Maret 2019.

Guaido meninggalkan Venezuela untuk berkunjung selama 10 hari ke beberapa negara yang mendukungnya. Kunjungan ini terkait dengan masuknya bantuan kemanusiaan ke Venezuela yang diblokade militer pendukung Maduro dan mendukung pemilu.
Kriener kemudian memposting pernyataan dukungan kepada Guaido yang baru kembali ke Venezeula di Twitter.
"Langkah maju menuju perdamaian dan proses politik untuk mengatasi krisis Venezuela."

Kantor Kementerian Luar Negeri Jerman membenarkan pengusiran Kriener.
"Daniel Kriener telah di-persona non grata. Kami sedang mengkoordinasikan langkah kami selanjutnya, juga dengan mitra kami di lapangan," ujar pernyataan Kantor Kementerian Luar Negeri Jerman yang dikutip dari Deutsche Welle.
Sebelum Duta Besar Jerman diusir, Venezuela telah melarang masuk empat wakil Partai Rakyat Eropa yang berusaha masuk ke Venezuela dakn bertemu dengan Guaido. Pemerintah Venezuela beralasan, keempatnya memiliki motif konspirasi.






Credit  tempo.co




Tercatat dalam Sejarah, 2 Astronot Perempuan Lakukan Spacewalk



Tercatat dalam Sejarah, 2 Astronot Perempuan Lakukan Spacewalk
Tercatat dalam Sejarah, 2 Astronot Perempuan Lakukan Spacewalk


NEW YORK - Kosmonot Valentina Tereshkova melakukan spacewalk di angkasa 55 tahun lalu. Dia diikuti perempuan kedua sekitar 20 tahun kemudian, Svetlana Savitskaya. Setelah 35 tahun petualangan Savitskaya, kini rombongan spacewalk pertama perempuan direncanakan pada 29 Maret mendatang. Itu merupakan hal bersejarah sebagai peringkatan Bulan Bersejarah Perempuan.

Dua astronot perempuan yang akan menciptakan sejarah adalah Christina Koch dan Ann McClain akan berjalan di luar Stasiun Antariksa Internasional (ISS) sebagai anggota Ekspedisi 59. Misi yang dilaksanakan mereka akan mengganti baterai yang dipasang pada musim panas lalu.

Mereka akan mendapatkan dukungan dari pengarah penerbangan Mary Lawrence dan Kristen Facciol dan Badan Antariksa Kanada di Johnson Space Center NASA di Texas. “Saya tidak bisa menahan kebahagiaan saya,” klaim Facciol dalam cuitannya, dilansir Reuters, kemarin.

NASA melaporkan, 213 spacewalk dilakukan di ISS sejak 1998 untuk tujuan pemeliharaan, perbaikan, uji coba peralatan baru. Kurang dari 11% dari 500 orang yang berjalan di angkasa dilakukan perempuan. Hampir 60 tahun penerbangan antariksa, hanya empat ekspedisi melibatkan dua perempuan yang dilatih untuk melakukan spacewalks.

McClain dan Koch merupakan bagian dari kelas NASA 2013 yang dipersiapkan melaksanakan tugas spacewalk. Mereka menyelesaikan pelatihan pada 2015. McClain berada di ISS sejak Desember 2018, sedangkan Koch akan bergabung dengan ISS akhir bulan ini.

NASA pertama kali merekrut astronot perempuan pada 1978. Kini jumlah astronot perempuan mencapai 34% di NASA. “Itu menunjukkan perempuan berada di lembaga ini dan kita menjadi perhatian,” kata pejabat hubungan publik NASA, Stephanie Schierholz. McClain yang berada di ISS saat ini menuliskan cuitan di Twitter yang disambut gembira ribuan penggemarnya.

Dia diperkirakan akan berjalan di antariksa selama tujuh jam. Itu merupakan dua dari tiga spacewalk pada Ekspedisi 59. Schierholz mengungkapkan, spacewalk perempuan pertama merupakan hal menakjubkan dan itu menjadi sentimen umum di NASA. Dia juga mengungkapkan Charles Bolden, pejabat kulit hitam pertama yang menjadi pemimpin hebat di NASA. “Saya ingin menegaskan bahwa saya bukan yang terakhir,” jelasnya.

Spacewalk dalam bahasa ilmiah disebut sebagai extravehicular activity di mana astronot berjalan di luar ISS. Selain dilaksanakan di luar orbit bumi seperti ISS, spacewalk juga bisa dilaksanakan di eksplorasi bulan atau dikenal dengan moonwalk. Spacewalk pertama dilakukan 18 Maret 1965 oleh kosmonot Rusia Alexey Leonov yang menghabiskan waktu 12 menit di luar Voskhod 2.

Dia membawa tas punggung logam yang mengandung oksigen. Kemudian, spacewalk oleh astronot AS pertama dilakukan pada 3 Juni 1965 oleh Ed White dengan Gemini 4 selama 21 menit. Dia membawa peralatan komunikasi dan biomedis. 





Credit  sindonews.com




Trump Kecewa Jika Korut Pulihkan Situs Peluncuran Rudal


Pertemuan Donald Trump dengan Kim Jong-un
Pertemuan Donald Trump dengan Kim Jong-un
Foto: Republika

Pekan lalu Trup bertemu Kim untuk membahas mengenai denuklirisasi.




CB, WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump merasa kecewa jika benar Korea Utara (Korut) memulihkan situs peluncuran roketnya. Meski, dia mengatakan masih terlalu dini untuk memastikan informasi tersebut benar adanya atau tidak.

"Saya akan sangat kecewa jika itu benar terjadi," ujar Trump menanggapi laporan soal situs peluncuran itu pada Rabu (6/3) waktu setempat seperti dikutip BBC, Kamis.

"Ini laporan yang sangat awal. Saya akan sangat, sangat kecewa dengan Ketua Kim Jong-un, jika benar, dan kita lihat apa yang terjadi saja nanti. Kita akan memeriksanya sehingga nantinya akan diselesaikan," Trump menambahkan.

Pakar asing dan anggota parlemen Korea Selatan (Korsel), mengungkapkan, Korut sedang memulihkan fasilitas di lokasi peluncuran roket jarak jauh. Fasilitas di lokasi tersebut merupakan lokasi peluncuran roket jarak jauh yang dijanjikan dihapus oleh Korut. Pekerjaan membongkar situs peluncuran satelit Sohae itu dimulai tahun lalu, dan dinilai sebagai konsesi oleh Pyongyang.

Badan Intelejen Korsel (NIS) memberikan penilaian terkait tempat peluncuran Tongcang-ri Korut kepada anggota parlemen dalam suatu pengarahan pribadi. Namun Korut tidak segera menanggapi hal ini.

Sebelumnya Korut telah melakukan peluncuran satelit di situs itu dalam beberapa tahun terakhir. Sehingga Korut menerima sanksi PBB lantara uji coba rudalnya. Fasilitas peluncuran Sohae di situs Tongchang-ri telah digunakan untuk peluncuran satelit dan pengujian mesin tetapi tidak pernah untuk peluncuran rudal balistik.

Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton sebelumnya mengatakan Korut masih dapat menghadapi lebih banyak sanksi jika tidak ada kemajuan dalam denuklirisasi.

Temuan situs ini pun muncul setelah pekan lalu pertemuan antara Pemimpin Korut, Kim Jong-un dan Presiden AS, Donald Trump yang berakhir tanpa adanya kesepakatan. Pertemuan bersejarah pertama antara keduanya pada tahun 2018 di Singapura menghasilkan kesepakatan yang tidak jelas soal denuklirisasi.





Credit  republika.co.id




Korsel Cemas Dialog Gagal karena Korut Buka Lagi Situs Rudal


Korsel Cemas Dialog Gagal karena Korut Buka Lagi Situs Rudal
Duta Besar Korea Selatan untuk RI, Kim Chang-beom. (CNN Indonesia/Aulia Bintang Pratama)



Jakarta, CB -- Korea Selatan menyatakan laporan yang menyebut Korea Utara diduga mengaktifkan kembali situs peluncuran rudal bisa merusak dialog yang tengah berjalan dengan Amerika Serikat. Mereka berharap hal ini tidak berdampak luas terhadap proses itu.

"Tentu laporan itu akan berpengaruh tapi saya tidak yakin seberapa besar pengaruhnya (terhadap dialog AS-Korut) karena laporan itu belum terverifikasi," ucap Duta Besar Korsel untuk Indonesia, Kim Chang-beom, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (6/3).

Pernyataan itu diutarakan Kim Chang-beom menanggapi laporan Badan Intelijen Nasional Korsel (NIS) yang mendeteksi indikasi Korut berupaya mengaktifkan kembali situs peluncuran rudal Tongchang-ri.

Indikasi itu didapat karena Korut terpantau membuka atap dan pintu situs tersebut, meski laporan itu tak menjelaskan waktu pasti pergerakan itu terjadi.


"Saya pikir hal pertama yang harus kita lakukan adalah memverifikasi laporan tersebut lalu memutuskan responsnya. Tapi menurut saya tidak ada alasan bagi Korut untuk melakukan tindakan provokatif seperti itu dalam situasi saat ini. Itu yang kami harapkan," ucap Kim Chang-beom.

Laporan itu muncul kurang dari sepekan setelah pertemuan kedua antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Pemimpin Tertinggi Korut Kim Jong-un di Hanoi, Vietnam, berlangsung tanpa menghasilkan kesepakatan terkait denuklirisasi.

Meski begitu, Kim Chang-beom menganggap pertemuan di Hanoi, walau gagal menghasilkan kesepakatan, merupakan sebuah kemajuan dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea. Terutama dalam hal perbaikan hubungan AS dan Korut.

"Walaupun kami (Korsel) sedikit kecewa dengan hasil pertemuan, tapi kami melihat pertemuan di Hanoi kemarin produktif, setidaknya kedua pemimpin (Trump dan Kim Jong-un) tetap membiarkan meja perundingan terbuka," paparnya.

Selain itu, Kim Chang-beom juga menilai Trump dan Kim Jong-un lebih terbuka dan transparan dalam pertemuan kemarin.

"Setelah pertemuan kemarin, kita semua tahu apa yang diinginkan AS yakni pelucutan sejumlah situs rudal termasuk kompleks Yongbyon dan Korut mengatakan mau melakukannya hanya mereka merasa cukup sulit dalam tahapan ini," ujar Kim Chang-beom.

Korut dilaporkan sudah sempat menutup Tongchang-ri setelah bertemu dengan Trump untuk pertama kalinya di Singapura pada 12 Juni 2018 lalu.

Dalam pertemuan itu, Korut dan AS menghasilkan kesepakatan, salah satunya mengenai denuklirisasi di Semenanjung Korea. Namun, definisi denuklirisasi itu masih belum jelas.





Credit  cnnindonesia.com





Israel Tembak Mati Remaja Palestina Berusia 15 Tahun


Para pengunjuk rasa Palestina di dekat perbatasan antara Israel dan Jalur Gaza (ilustrasi).
Para pengunjuk rasa Palestina di dekat perbatasan antara Israel dan Jalur Gaza (ilustrasi).
Foto: EPA-EFE/MOHAMMED SABER

Saif Abu Zaied meninggal saat terjadi bentrokan di perbatasan Gaza.




REPUBLIKA.CO.ID, GAZA CITY -- Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan, seorang warga Palestina berusia 15 tahun tewas akibat tembakan tentara Israel selama bentrokan pada malam hari di sepanjang perbatasan Gaza-Israel. Korban diketahui bernama Saif Abu Zaied.

"Abu Zaied terluka di kepala pada hari Rabu (6/3) dan meninggal di rumah sakit, kata kementerian itu Kamis (7/3) pagi seperti dilansir dari Time.

Insiden itu terjadi ketika belasan pemuda terlibat dalam bentrokan pada malam hari. Bentrokan melibatkan bom molotov dan lampu laser yang diarahkan pada pasukan Israel di sepanjang pagar perbatasan.

Bentrokan pada malam itu merupakan kelanjutan dari protes pada siang harinya yang digelar aktivis Hamas di Gaza, selama setahun. Hamas ingin blokade Israel-Mesir yang melumpuhkan di daerah kantong Palestina diakhiri.

Pada Rabu, militer Israel mengatakan sebuah proyektil ditembakkan dari Gaza dan mengaktifkan sirene peringatan di Israel selatan.



Credit  republika.co.id



Jurnalis Palestina: Israel Sombong, Suatu Hari Akan Dibom Nuklir



Jurnalis Palestina: Israel Sombong, Suatu Hari Akan Dibom Nuklir
Nasser Al-Laham, jurnalis Palestina yang memprediksi Israel akan dibom nuklir oleh seseorang yang marah terhadap kesombongan negara itu. Foto/JNS.org


RAMALLAH - Seorang jurnalis senior Otoritas Palestina (PA) memprediksi suatu hari nanti Israel akan dibom nuklir oleh seseorang yang marah karena kesombongan negara Yahudi tersebut. Dia tidak akan peduli jika hal itu benar-benar terjadi pada Israel.

"Saya percaya bahwa kegemaran sayap kanan telah menyebabkan Israel kehilangan akal, dan itu akan membayar harga untuk semua yang terjadi. Saya percaya bahwa ini tidak tergantung pada rudal Iran," kata jurnalis bernama Nasser Al-Laham itu dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Maan yang videonya diunggah di YouTube.

"Lebih jauh, tampaknya Israel ingin dimusnahkan oleh rudal nuklir. Mereka dapat terus menganggap diri mereka orang terkuat, tetapi suatu hari, seseorang yang marah akan datang dan menjatuhkan bom nuklir pada mereka, dan kita akan bangun dan tidak menemukan orang yang akan mengatakan 'Boker tov'," ujarnya, yang dilansir Israel National News, Selasa (5/3/2019). Boker tov adalah ucapan selamat pagi dalam bahasa Ibrani.

Alih-alih peduli jika Israel dibom nuklir, jurnalis itu justru akan menulis artikel tetang ketidakpeduliannya.

"Pada hari itu saya akan menulis artikel berjudul 'Lo Ichpat Li'. (Israel) telah menjadi begitu sombong dengan kekuatannya sehingga hari ini semua orang adalah musuhnya," ujarnya. Lo Ichpat Li adalah kalimat dalam bahasa Ibrani yang berarti "Saya tidak peduli".

Komentar jurnalis Palestina itu sebenarnya sudah diunggah ke saluran YouTube kantor berita Maan pada 16 Januari 2019. Namun, baru diterjemahkan oleh Middle East Media Research Institute (MEMRI) beberapa hari lalu dan jadi pemberitaan media-media Israel hari ini.

Pada 2016, seorang ulama Arab Palestina dari Masjid Al-Aqsa juga mendesak umat Islam untuk menggunakan senjata nuklir untuk melenyapkan Israel dalam satu atau dua serangan.

Pejabat senior Palestina Jibril Rajoub juga pernah menyampaikan niatnya untuk membom Israel jika negaranya memiliki senjata nuklir.

Israel sendiri diyakini memiliki senjata nuklir, namun tak pernah bersedia mengonfirmasi. Pada tahun 2008, mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Jimmy Carter memperkirakan bahwa Israel memiliki setidaknya 150 senjata nuklir di gudang senjatanya. 

“AS memiliki lebih dari 12.000 senjata nuklir; Uni Soviet (Rusia) hampir sama; Inggris dan Prancis memiliki beberapa ratus, dan Israel memiliki 150 atau lebih," kata Carter.

Pada tahun 2014, Carter mempertimbangkan kembali perkiraannya. "Israel memiliki 300 atau lebih, tidak ada yang tahu persis berapa banyak," katanya mengacu pada jumlah stok senjata nuklir Israel.

Dalam pesan email pribadi, yang ditulis beberapa bulan sebelum kesepakatan nuklir Iran 2015 ditandatangani, dan bocor pada September 2016, mantan Menteri Luar Negeri AS Colin Powell mengungkap jumlah sebenarnya hulu ledak nuklir Israel pada saat itu.

"Anak-anak di Teheran tahu Israel memiliki 200, semua ditargetkan di Teheran, dan kami memiliki ribuan," bunyi bocoran email Powell.

Selama pembicaraan program nuklir antara Iran dengan enam negara kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China), Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif mengatakan kepada wartawan di PBB bahwa Israel memiliki sekitar 400 hulu ledak nuklir.




Credit  sindonews.com



Einstein tak Bisa Jawab Pertanyaan Ini Selama 50 Tahun


Albert Einstein
Albert Einstein
Foto: .

Universitas Ibrani Yerusalem menerbitkan manuskrip Albert Einstein.




CB, YERUSALEM -- Universitas Ibrani Yerusalem di Israel merilis manuskrip ilmuwan Albert Einstein. Total ada 110 tulisan yang diperoleh universitas bersama Crown-Goodman Family Foundation of Chicago. Semuanya baru diterbitkan untuk pertama kali dalam rangka menandai hari lahir Einstein yang ke-140 pada 14 Maret.

Seperti dilansir dari media Israel, Haaretz, Kamis (7/3), Einstein pada 12 Desember 1951 pernah menulis surat yang isinya pengakuan bahwa dia masih belum berhasil memahami sifat kuantum cahaya selama 50 tahun mencurahkan pemikiran fisikanya.

"Lima puluh tahun mencurahkan pemikiran belum membawa saya untuk lebih dekat pada pertanyaan apa itu partikel cahaya. Hari ini setiap orang bodoh berpikir dia tahu jawabannya, tetapi dia sebetulnya membodohi dirinya sendiri," tulis Einstein dalam surat itu.

Jauh sebelum menulis itu, sejak 1916 Einstein juga telah membuat tiga karya ilmiah mengenai penyerapan dan emisi cahaya oleh atom. Karya-karya ilmiah ini menjadi konsep dasar teknologi laser.

Einstein juga pernah menulis surat untuk sahabat karibnya, Michele Angelo Besso. Dalam surat, dia menulis soal dirinya yang tidak bisa berbahasa Ibrani, bahasa nenek moyang Yahudi. Ia merasa malu karena tidak tahu bahasa Ibrani. Namun, peraih Nobel Fisika 1921 itu lebih suka dipermalukan ketimbang memelajari bahasa tersebut.


"Sebagai seorang goy (non-Yahudi), Anda tak wajib memelajari bahasa nenek moyang kita. Sementara saya sebagai santo Yahudi, harus malu pada kenyataan bahwa saya hampir tidak tahu apa-apa, tetapi saya lebih suka dipermalukan daripada memelajarinya," tulis Einstein dalam surat.



Surat Einstein kepada Besso, yang menjadi salah satu dari 110 manuskrip itu, ditulis dalam bahasa Jerman. Surat ini diperoleh Universitas Ibrani Yerusalem dari seorang kolektor pribadi asal North Carolina, AS.

Besso meninggal dunia pada 1955. Saat itu Einstein menyatakan, "Sekarang dia (Besso) telah meninggalkan dunia yang aneh ini sedikit di depan saya. Ini tidak berarti apa-apa. Orang-orang seperti kita, yang percaya pada fisika, tahu bahwa perbedaan antara masa lalu, sekarang dan masa depan hanya ilusi yang keras kepala."





Credit  republika.co.id