Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menganggap
pembukaan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yerusalem sebagai penghinaan
terhadap Palestina. (REUTERS/Mohammed Salem)
Jakarta, CB -- Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menganggap pembukaan Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat untuk Israel di Yerusalem, Senin (14/5) merupakan bentuk penghinaan terhadap hak bangsa Palestina dan pelanggaran terhadap hukum internasional.
Organisasi
beranggotakan 57 negara termasuk Indonesia itu mengutuk keras langkah
Presiden Donald Trump yang berkeras membuka kedutaan besarnya itu meski
seluruh dunia mengecamnya.
"OKI menganggap pemerintahan AS saat
ini bertentangan dengan komitmen negaranya sendiri dan menghina hak-hak
dasar Palestina serta juga hukum internasional," bunyi pernyataan resmi
OKI melalui situsnya, Senin (14/5).
"OKI mengecam dengan pernyataan sekeras-kerasnya langkah ilegal
pemerintah AS ini dan menganggap langkah tersebut sebagai serangan AS
terhadap hak dasar, sejarah, dan hukum bangsa Palestina."
Pernyataan
itu diungkapkan OKI sebagai tanggapan terhadap AS yang baru saja
membuka kedutaannya untuk Israel di Yerusalem pada awal pekan ini.
Pemindahan
Kedubes dari Tel Aviv ke Yerusalem tetap dilakukan Trump meski Majelis
Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menolak keputusannya itu yang
dinilai bisa mengancam perdamaian di Timur Tengah.
Dalam pernyataannya, OKI juga kembali menegaskan langkah AS tersebut
merusak kedudukan hukum internasional yang jelas-jelas telah mengatur
status Yerusalem, kota suci bagi tiga agama yang selama ini menjadi
sumber konflik Palestina-Israel.
OKI menyebut keputusan AS yang
berkeras membuka kedutaan di Yerusalem telah melanggar sejumlah resolusi
internasional terkait status Al Quds Al Sharif dan Palestina seperti
resolusi Dewan Keamanan PBB 242 tahun 1967, resolusi 252 (1968),
resolusi 267 (1969), resolusi 298 (1971), resolusi 338 (1973), resolusi
446 (1979), resolusi 465 (1980), resolusi 476 (1980), resolusi 478
(1980), resolusi 2334 (2016), dan resolusi Majelis Umum PBB A/RES/72/15
tahun 2017.
Padahal, seluruh resolusi itu juga disepakati AS sebagai salah satu anggota PBB.
"Sangat jelas bahwa AS tidak menghormati hak-hak dan sentimen
religius dari umat Muslim. Langkah AS ini juga menyimpulkan bahwa
pemerintahan AS saat ini gagal mempertahankan perannya sebagai perantara
dan mediator upaya perdamaian di kawasan,"
Trump tidak hadir
dalam pembukaan kedubesnya itu. Namun, delegasi AS yang terdiri dari
putri Trump dan menantunya, Ivanka Trump dan Jared Kushner, serta
sejumlah pejabat lainnya seperti Wakil Menteri Luar Negeri AS John
Sullivan telah mewakilinya dalam peresmian Senin siang tersebut.
Sullivan menganggap relokasi kedutaan negaranya merupakan "pengakuan terhadap realitas yang telah lama tertunda."
Perdana
Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga hadir dalam gelaran peresmian
tersebut. Ia bahkan mendorong negara lain melakukan hal yang sama
seperti AS.
Tidak tinggal diam, ratusan warga Palestina di Jalur
Gaza menggelar protes menolak pembukaan kedutaan. Militer Israel disebut
menambah pasukannya di perbatasan dekat Gaza demi mengantisipasi
pendemo.
Bentrokan tidak dapat dihindari. Sedikitnya 52 warga
Palestina tewas akibat bentrok dengan pihak militer di Jalur Gaza.
Gedung Putih malah menyalahkan Hamas, salah satu fraksi besar Palestina,
atas kematian tersebut.
Credit
cnnindonesia.com