Kamis, 25 Januari 2018

Turki Perang di Dua Laga Tempur Afrin Suriah

Tank militer Turki berada di kota Hassa yang berbatasan dengan Suriah di provinisi Hatay, Turki, 21 Januari 2018. Pasukan dan tank-tank Turki hari Minggu 21 Januari memasuki wilayah Suriah untuk melakukan serangan terhadap milisi Kurdi. Caglar Ozturk/Dogan News Agency via REUTERS

CB, Jakarta - Pasukan Turki berhasil menguasai 11 posisi milisi Kurdi Suriah dan membangun zona aman di kawasan Afrin, sebelah utara Suriah.

Menurut laporan sejumlah media, seperti dilaporkan Al Jazeera, Selasa, 23 Januari 2018, militer Turki dibantu oleh Tentara Pembebasan Suriah (AFS) menekan kelompok Kurdi ke arah selatan Suriah.

Asap yang mengepul dari serangan udara militer Turki ke Suriah yang terlihat dari pebatasan di kota Kilis, Turkey, 20 Januari 2018. AP

Koran Turki, Hurriyet, melaporkan, Angkatan Bersenjata Turki yang melancarkan operasi militer ke Afrin, Sabtu, menguasai beberapa desa antara lain Shankal, Qorne, Bali dan Adah Manli, serta kawasaan pedesaan di Kita, Kordo, Bibno dan empat area di bukit Afrin.
Kantor berita Turki, Anadolu, mengatakan, pasukan melancarkan serangan kedua menuju Afrin dari Azaz, Suriah, pada Senin, 22 Januari 2018, menjepit posisi Unit Perlindungan Rakyat (YPG) dari dua arah, barat dan timur guna merangsek ke selatan Afrin.

Tank militer Turki melakukan serangan pada militan Kurdi di perbatasan Turki-Suriah di Hatay, 19 Januari 2018. (Nuri Pir/IHA via AP)
Turki menggolongkan YPG -sayap militer Kurdi Suriah- sebagai kelompok teroris di bawah naungan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), sebuah organisasi terlarang yang melakukan peperangan melawan pemerintah Turki selama satu dekade.

Credit TEMPO.CO

Amerika Tuding Rusia Terlibat Serangan Kimia Suriah

CB, Jakarta - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson, menuding pemerintah Rusia ikut bertanggung jawab atas penggunaan senjata kimia oleh pasukan militer Suriah terhadap kelompok pemberontak di Ghouta Timur, dekat Damaskus, ibu kota Suriah.
"Baru saja kemarin, lebih dari 20 warga sipil, terutama anak-anak, menjadi korban serangan gas klorin," kata Tillerson dalam Konferensi Senjata Kimia di Paris, Prancis, seperti dilansir media Jerman, DW, Selasa, 23 Januari 2018.

Tillerson juga berujar, "Siapa pun yang melakukan penyerangan dengan gas kimia itu, Rusia yang paling bertanggung jawab, terutama terhadap korban serangan di Ghouta Timur dan berbagai serangan dengan zat kimia lain sejak keterlibatan Rusia di Suriah."

Seperti dilansir Reuters, Rusia melibatkan diri dalam konflik perang saudara di Suriah setelah Presiden Bashar Al Assad meminta bantuan. Pada Desember lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan kemenangan Suriah atas kelompok teroris ISIS setelah berhasil merebut beberapa kota yang dikuasai kelompok itu.
Tillerson menuturkan Rusia bertanggung jawab untuk menghancurkan stok senjata kimia Suriah.
Menanggapi tudingan ini, Duta Besar Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Vassily Nebenzia, mengatakan tudingan Tillerson itu terburu-buru. Menurut Nebenzia, tudingan ini dikeluarkan bersamaan dengan pertemuan Paris, yang melibatkan Amerika bersama 23 negara lain untuk meluncurkan sebuah organisasi baru. Organisasi ini untuk menghukum semua pelaku penggunaan senjata kimia. "Ini kebetulan yang aneh," ucap Nebenzia.
Militer Suriah sebelumnya terbukti menggunakan gas sarin untuk menyerang para pemberontak. Berdasarkan temuan Organisasi Pelarangan Senjata Kimia, Suriah menggunakan gas sarin pada 4 April 2017 dan beberapa kali menggunakan gas klorin.
Terkait dengan ini, Prancis menerapkan sanksi terhadap 25 orang dan entitas, baik dari Cina, Lebanon, maupun Prancis, yang terlibat sebagai importir dan distributor logam, peralatan elektronik, dan sistem cahaya dalam konteks membantu rezim Suriah membangun program senjata kimia.
"Situasi saat ini tidak bisa berlangsung," ujar Jean-Yves Le Drian, Menteri Luar Negeri Prancis. "Para penjahat yang menggunakan dan merancang senjata barbar ini harus tahu mereka tidak akan lolos dari hukuman," tutur Le Drian. Menteri Luar Negeri Amerika Tillerson meminta Rusia memastikan stok senjata kimia Suriah dihancurkan.

Credit TEMPO.CO

Myanmar - Kelompok Etnis Bersenjata Sepakat Gencatan Senjata

CB, Jakarta - Pemerintah Myanmar dan 2 kelompok etnis bersenjata sepakat untuk gencatan senjata. Menurut media kesepakatan itu dicapai setelah pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi berusaha menghidupkan kembali proses perdamaian yang terhambat untuk mengakhiri konflik selama puluhan tahun.
New Mon State Party dan Lahu Democratic Union sepakat menandatangani National Ceasefire Agreement (NCA) setelah bertemu dengan Suu Kyi dan panglima militer, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, di ibukota, Naypyitaw, pada Selasa, 23 Januari 2018.

"Saya berterima kasih kepada semua etnis dan warga suku Mon dan Lahu karena telah membantu mewujudkan persatuan, perdamaian dan pembangunan yang berkelanjutan, berdasarkan pada perdamaian," kata Suu Kyi, seperti yang dilansir Channel News Asia pada 24 Januari 2018.

Kedua kelompok etnis bersenjata itu tidak terlibat dalam pertempuran aktif dengan militer dalam beberapa tahun terakhir, namun para analis mengatakan kesepakatan itu menandai langkah positif untuk melakukan negosiasi dengan kelompok bersenjata lainnya.

Masih sekitar 10 kelompok pemberontak di Myammar yang belum bergabung dengan NCA, kesepakatan yang dinegosiasikan oleh administrasi kuasi-sipil sebelumnya. Suu Kyi telah membuka babak baru pembicaraan dengan beberapa kelompok sejak Mei tahun lalu.
Mengakhiri perang sipil yang terus-menerus telah menjadi prioritas utama Suu Kyi, namun negara berpenduduk mayoritas Budha itu justru disuguhkan dengan pertempuran terburuk dengan pemberontak sejak bertahun-tahun sejak menjabat 22 bulan yang lalu.
Proses perdamaian dengan kelompok etnis bersenjata di Myanmar selama ini terhalang oleh liputan media dunia terkait ratusan ribu pengungsi Muslim Rohingya yang melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh, setelah menderita penganiayaan di Rakhine.

Credit TEMPO.CO

Citra Satelit Tunjukkan Pergerakan Pasukan Besar Korut

SEOUL - Citra satelit komersial menunjukkan adanya pergerakan pasukan besar dalam sebuah pawai di Korea Utara (Korut). Pergerakan pasukan rezim Kim Jong-un itu diduga sebagai persiapan parade militer besar-besaran awal Februari nanti.

Pyongyang menyatakan 8 Februari akan dianggap sebagai ulang tahun pendirian baru tentara Korut. Tanggal asli ulang tahun tentara Korut di masa lalu adalah 25 April. Tanggal 8 Februari secara tidak langsung sebagai “sambutan” untuk Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang di Korea Selatan yang dimulai pada 9 Februari.

Setiap ulang tahun militer, rezim Kim Jong-un selalu memamerkan kekuatan pasukannya. Mengutip laporan sejumlah media AS, satelit komersial Planet mengambil gambar gerakan pasukan Korut pada tanggal 11 Januari.

Gambar satelit ini menunjukkan ratusan kendaraan tentara yang diparkir di salah satu sisi lapangan di dekat sebuah bandara di Pyongyang. Selain itu juga ada kelompok tentara dalam sebuah formasi di daerah yang sama.

”Parade tersebut tampaknya melibatkan 28 formasi infanteri atau personil militer lainnya, sebuah band militer tradisional, dan mungkin personel tambahan,” tulis Scott LaFoy dalam analisisnya untuk NK News, yang dikutip Kamis (25/1/2018).

The Mirim Parade Training Ground, di dekat bandara Mirim, sering digunakan untuk parade militer besar-besaran oleh Korut. Pyongyang biasanya menggunakan parade semacam itu untuk menarik perhatian seluruh dunia tentang arsenal persenjataannya yang terus bertambah.

Sebelum laporan dari citra satelit itu muncul, seorang pejabat pemerintah Korea Selatan mengatakan kepada kantor berita Yonhap bahwa hampir 13.000 tentara dan sekitar 200 peralatan militer terdeteksi di bandara yang sama. Hal itu diyakini merupakan latihan untuk parade militer yang akan digelar.

Keputusan mendadak Korut untuk memperingati ulang tahun berdirinya Tentara Rakyat Korea (KPA) terjadi ketika pemimpin Korut Kim Jong-un menunjukkan tanda-tanda berdamai hubungan dengan negara tetangganya, Korea Selatan, setelah terlibat ketegangan selama beberapa bulan di wilayah semenanjung Korea.

Credit sindonews.com

Es Bikin Kapal Perang AS Seharga Rp5,8 Triliun Tak Berdaya

NEW YORK - Kapal perang Amerika Serikat (AS) seharga US440 juta atau sekitar Rp5,8 triliun yang dipuji karena kemampuan beradaptasi, kecepatan dan manuvernya telah terjebak dalam es selama satu bulan di Montreal.

Kapal perang USS Little Rock yang dibanggakan itu ternyata tak berdaya di perairan Montreal yang membeku sejak Desember 2017. Kapal tersebut terjebak dalam es ketika sedang dalam perjalanan ke rumah barunya di Florida.

Cuaca buruk menyebabkan peraian membeku lebih cepat dari yang diperkirakan dan menjebak kapal tersebut di Seaway, Montreal. Kapal perang USS Little Rock tidak akan bisa digerakkan sampai cuaca membaik di belahan Bumi utara.

Kapal berangkat dari New York pada tanggal 16 Desember 2017 dengan tujuan ke markas baru di Jacksonville, Florida. Pada 20 Desember 2017, kapal itu sudah berhasil sampai di Montreal, namun tidak bisa bergerak lagi karena terjebak es.

USS Little Rock, seperti dikutip USA Today, merupakan bagian dari armada Littoral Combat Ship-class (LCS) Angkatan Laut AS. Jebakan es ini menjadi pukulan bagi program LCS Angkatan Laut AS yang berencana untuk memproduksi kapal dengan cepat dan murah untuk membantu patroli di beberapa perairan dunia yang bermasalah.

Misi kapal-kapal dari armada LCS antara lain peperangan, operasi anti-pembajakan dan anti-narkoba, serta misi respons utama lainnya.

Juru bicara Angkatan Laut AS, Letnan Komandan Courtney Hillson, dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa kondisi cuaca yang signifikan telah mencegah kapal tersebut berangkat dari Montreal awal bulan ini. Kondisi cuaca buruk, kata dia, telah meningkat sejak itu.

”Suhu di Montreal dan di sepanjang area transit lebih dingin dari biasanya, dan termasuk suhu rendah yang hampir mendekati rekor, yang menciptakan kondisi historis dan signifikan pada akhir Desember, dan awal periode Januari,” katanya, yang dilansir Kamis (25/1/2018).

Hillson juga mengatakan bahwa keputusan untuk mempertahankan 70 awak kapal di Montreal itu sampai keamanan terjamin. Kapal tersebut sebenarnya dilengkapi dengan pemanas dan lampu untuk mengurangi akumulasi es di lambung kapal

Credit sindonews.com

Gubernur Okinawa: Militer AS Gila, di Luar Kendali

TOKYO - Gubernur Okinawa, Jepang; Takeshi Onaga, meluapkan kemarahannya atas keberadaan pasukan Amerika Serikat (AS) di wilayahnya setelah serangakain insiden helikopter yang berbahaya.

“Gila,” kesal Onaga. ”Militer AS berada di luar kendali. Tidak ada pengawasan,” lanjut dia pada hari Rabu.

Gubernur Onaga marah setelah tiga helikopter militer membuat pendaratan darurat dalam waktu satu bulan.

Komentar Onaga disampaikan saat dalam perjalanan ke Tokyo untuk bertemu dengan pemimpin partai Komeito. Dalam pertemuan itu, dia akan meminta penyelidikan menyeluruh mengenai rentetan pendaratan daurat helikopter militer AS, termasuk yang terbaru di Desa Tonaki pada hari Selasa lalu.

Selama Januari ini helikopter AH-1 sudah dua kali membuat pendaratan tak terjadwal. Pada 8 Januari lalu, sebuah helikopter AH-1 dari pangkalan Futenma terpaksa melakukan pendaratan darurat di tempat pembuangan limbah di dekat halaman sebuah hotel di Yomitan.

Dua hari sebelumnya, sebuah helikopter UH-1 dari pangkalan Futenma juga melakukan pendaratan darurat di sebuah pantai di Pulau Ikei. “Hal ini disebabkan oleh rotor utama yang bergerak dengan kecepatan terlalu tinggi,” kata Korps Marinir AS saat itu.

Onaga, seperti dilaporkan NHK, Kamis (25/1/2018), meminta semua pesawat militer AS dikenai sanksi sampai pemeriksaan darurat dilakukan.

Banyak penduduk Okinawa selama ini juga frustrasi oleh kehadiran militer AS di pulau mereka, karena kebisingan dan serangkaian kecelakaan.

Pada bulan Desember 2017 lalu, sebuah jendela dari sebuah helikopter militer AS jatuh ke lapangan olahraga sekolah di dekat Futenma. Pada bulan November, seorang marinir AS menewaskan seorang wanita berusia 61 tahun dalam kecelakaan kendaraan karena mengemudi dalam keadaan mabuk.

Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera pada hari Senin lalu mengatakan, kecelakaan atau insiden yang melibatkan pesawat militer AS di Jepang meningkat dua kali lipat menjadi 25 kasus pada 2017.

Credit sindonews.com

Trump Peringatkan Erdogan: Pasukan Turki dan AS Jangan Bentrok

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendesak Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk membatasi operasi militernya di Suriah utara. Trump juga memperingatkan Erdogan agar tidak membuat pasukan Washington dan Ankara bentrok.

Operasi udara dan darat Turki di wilayah Afrin, Suriah utara, kini memasuki hari kelima. Operasi militer Ankara itu menargetkan petempur YPG Kurdi yang didukung AS. Bagi Ankara, pasukan YPG Kurdi adalah teroris.

Konflik itu cukup rumit. Pasukan YPG Kurdi merupakan sekutu AS dalam memerangi ISIS. Namun, pasukan Turki juga sekutu AS dalam Aliansi Pertahanan Atlantik Utara atau NATO.

Erdogan sendiri telah menegaskan bahwa pihaknya akan memperpanjang operasi militer Turki ke Manbij, sebuah daerah yang berjarak 100km sebelah timur Afrin. Operasi militer Turki di Manbij berisiko mengancam pasukan AS yang memang beroperasi di wilayah itu.

Berbicara dengan Erdogan melalui telepon, Trump menjadi pejabat terakhir AS yang mencoba mengendalikan serangan ofensif Ankara di Suriah utara.

”Dia mendesak Turki untuk mengurangi, membatasi tindakan militernya, dan menghindari korban sipil,” kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan mengacu pada hasil pembicaraan telepon kedua pemimpin tersebut.

”Dia mendesak Turki untuk berhati-hati dan menghindari tindakan yang mungkin menimbulkan risiko konflik antara pasukan Turki dan Amerika,” lanjut Gedung Putih, seperti dikutip Reuters, Kamis (25/1/2018).

AS memiliki sekitar 2.000 pasukan pasukan khusus di Suriah yang dikerahkan pada bulan Maret lalu.

Sementara itu, Kantor Presiden Turki mengatakan bahwa Erdogan telah menyampaikan pesan kuat kepada Trump. Isinya, AS harus menghentikan dukungan senjata kepada milisi YPG Kurdi Suriah.

Operasi militer Turki telah membuka front baru dalam perang saudara Suriah yang multi-sisi dan telah berjalan tujuh tahun. Operasi itu juga membuat misi AS di Suriah semakin rumit.

AS sejatinya berharap untuk menggunakan kontrol YPG terhadap wilayah tersebut guna memberikannya kekuatan diplomatik yang dibutuhkannya untuk menghidupkan kembali perundingan yang dipimpin PBB di Jenewa.

AS merasa perundingan itu diperlukan untuk mengakhiri perang saudara di Suriah dan pada akhirnya akan menyebabkan penggulingan Presiden Bashar al-Assad.

Credit sindonews.com

Erdogan: Turki Tak Punya Niat untuk Duduki Suriah

ANKARA - Presiden Turki, Tayyip Erdogan mengatakan, pihaknya tidak pernah memiliki niat untuk menduduki wilayah Suriah. Operasi militer yang dilakukan Turki di Suriah, lanjut Erdogan, semata-mata untuk melindungi wilayah Turki.

"Perhatian, kami adalah pembentukan sebuah hukum, untuk mencari keadilan, bukan tanah," kata Erdogan saat melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat Turki di Ankara, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (24/1).

"Turki pertama-tama akan menghancurkan para teroris, dan setelah Operasi Cabang Zaitun berakhir, 3,5 juta pengungsi Suriah di Turki dapat kembali ke rumah mereka dengan selamat," sambungnya.

Erdogan kemudian mengatakan bahwa 268 teroris telah dinetralkan, sementara tentara Turki dan pasukan pembebasan Suriah FSA telah menderita kerugian yang tidak terlalu besar, di mana delapan orang dari sisi mereka tewas dalam empat hari terakhir.

Militer umumnya menggunakan istilah "menetralkan" untuk menandakan bahwa target telah berhasil dibunuh.

"Turki mencoba untuk mengalahkan sebuah organisasi (teroris) yang memposting foto anak-anak berusia 13 atau 15 tahun dan wanita tua yang tidak berdosa dengan senjata ditaruh di tangan mereka dan memaksa mereka yang membutuhkan roti untuk membayar sejumlah uang," tukasnya.

Credit sindonews.com

Sebut Perang Melawan Turki 'Perlawanan Suci,' Kurdi Irak Siap ke Suriah

BAGHDAD - Pasukan Peshmerga Kurdi Irak siap untuk membantu suku Kurdi Suriah dan Tentara Pembebasan Suriah di bagian utara negara itu dalam "perlawanan suci" terhadap Turki. Begitu pengumuman seorang anggota senior dari Persatuan Patriotik Kurdistan.

"Pasukan Peshmerga dapat dikirim ke wilayah Afrin, Suriah bagian utara jika orang Kurdi Suriah dan koalisi pimpinan AS mengizinkan kita," kata Mala Bakhtiyar kepada wartawan yang mengunjungi kantor Partai Persatuan Demokratik Kurdi Irak (PYD) Irak, yang sekarang menguasai wilayah semi otonom di Suriah utara.

"Jika bisa, kami akan membantu Afrin sekarang. Jika mereka mengizinkan kami, kami akan mengerahkan pasukan ke Afrin," sambung Bakhtiyar.

"Tapi jika mereka mengizinkan kami, sebelum menggelar pasukan, kami akan mengirim delegasi ke Ankara untuk berdialog. Kami lebih suka dialog perang," tukasnya seperti dikutip dari Russia Today, Selasa (23/1/2018).

Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) di Irak mengirim sekitar 150 tentara Peshmerga ke Suriah pada tahun 2014. Kurdi Irak membantu merebut kembali Kobani Canton dari teroris ISIS. Saat itu, Turki mengizinkan orang-orang Kurdi Irak untuk menyeberangi wilayahnya menuju Aleppo di Suriah utara. Kali ini, bagaimanapun, mengirim Kurdi Irak ke Afrin mungkin terbukti tidak mungkin dilakukan.

Turki meluncurkan 'Operation Olive Branch' melawan Unit Perlindungan Rakyat Kurdi Suriah (YPG/YPJ) pada hari Sabtu. Operasi itu diluncurkan menyusul pengumuman bahwa koalisi pimpinan AS di Suriah akan menciptakan sebuah "pasukan keamanan perbatasan" untuk mencegah ISIS berkumpul kembali di Suriah.

Ankara melihat Kurdi Suriah sebagai perpanjangan tangan musuh domestiknya, Partai Pekerja Kurdistan (PKK), dan menganggap kehadiran mereka di perbatasannya sebagai ancaman keamanan nasional. Untuk menghilangkan ancaman ini, Turki dengan bantuan pejuang Suriah yang bergabung dalam FSA bertujuan untuk menciptakan zona aman "sejauh 30 kilometer" di Afrin Suriah.

Pada hari Senin kemarin, Bakhtiyar mengecam operasi militer Ankara dan mengkritik FSA karena menjadi bagian dari kampanye Turki. "Kami mendukung negara kami dalam 'perlawanan suci' mereka terhadap penjajah," politisi tersebut menekankan. Namun ia juga meminta solusi politis dan bukan militer dalam konflik tersebut.

Sementara itu Turki mengabaikan seruan Washington untuk membatasi waktu dan lingkup operasi militer di Afrin, dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan menunjuk pada kehadiran militer sekutunya NATO di negara lain.

"Operasi Afrin akan berakhir ketika mencapai tujuannya seperti Operasi Perisai Eufrat," kata Erdogan merujuk pada operasi militer yang dilakukan Turki pada tahun lalu.

Distrik Afrin adalah rumah bagi sekitar 500 ribu warga sipil, termasuk pengungsi dari tempat lain di Suriah. Pemerintah Suriah telah memperingatkan bahwa serangan apapun ke Afrin oleh pasukan Turki akan dianggap sebagai tindakan agresi. Damaskus mengatakan pasukan Suriah akan meresponsnya dengan tepat, termasuk, menembakkan pesawat tempur Turki di luar angkasa.

Credit sindonews.com

Kisah Mata-mata Korut Bom Pesawat untuk Kacaukan Olimpiade

Kim Hyon Hui ingat betul tugas pertama dan terakhirnya sebagai agen rahasia Korea Utara, titah langsung dari Kim Jong-il, putra kandung sang pemimpin tertinggi negara, Kim Il Sung. (Reuters/Kim Kyung-Hoon)

Jakarta, CB -- Kim Hyon Hui ingat betul tugas pertama dan terakhirnya sebagai agen rahasia Korea Utara, titah langsung dari Kim Jong-il, putra kandung sang pemimpin tertinggi negara, Kim Il Sung.

Kala itu, 29 November 1987, jantungnya berdegup kencang. Dia berhasil meledakkan bom yang diselinapkan ke dalam pesawat Korean Air Lines Penerbangan 858, menewaskan 115 orang.

Hanya satu tujuan Korut, yaitu mencoreng citra Korsel yang ingin menunjukkan kemajuan mereka melalui penyelenggaraan Olimpiade 1988.

"Misinya adalah menggagalkan Olimpiade Seoul 1988," ujar Kim kepada CNN.

Kini, tiga dekade setelahnya, Kim kembali teringat dengan misinya, setelah mendengar kabar mengenai kemungkinan perbaikan hubungan antara Korut dan Korsel melalui ajang Olimpiade Musim Dingin yang akan digelar pada 8 Februari mendatang di Pyeongchang.

Kala Mata-mata Korut Bom Pesawat untuk Kacaukan Olimpiade

Kim bertemu Shigeo Iizuka, salah satu kerabat Yaeko Taguchi, orang yang mengajarkan dia bahasa Jepang sebelum menjalankan aksinya. (Reuters/Kim Kyung-Hoon)

Kim gelisah. Ia mengingatkan Korsel bahwa Korut belum berubah.

"Mereka menggunakan Korea Selatan untuk mengatasi kesulitan mereka, mencapai tujuan mereka untuk mengeksekusi rakyat, kerabat, dan keluarganya sendiri. Jangan tertipu. Korea Utara belum berubah sama sekali," tutur Kim.

Menurut Kim, Korut sangat berhati-hati dalam menyusun strategi. Dia saja sudah dipersiapkan sejak lama sebelum diutus untuk mengeksekusi rencana pengeboman pesawat tersebut.

Kim bercerita, dia pertama kali direkrut menjadi agen ketika masih duduk di bangku universitas. Saat itu, usianya masih 18 tahun.

Dia kemudian dibawa ke kamp pelatihan rahasia di tengah gunung terpencil. Selama setahun, Kim belajar seni bela diri, menembak, komunikasi radio, dan strategi bertahan hidup di alam liar.

Tak hanya itu, Kim juga belajar bahasa Jepang dari Yaeko Taguchi, seorang perempuan Jepang yang mengaku diculik oleh agen Korut. Dua tahun tinggal bersama Yaeko, Kim kemudian dikirim ke Guangzhou, China, untuk menyerap bahasa Mandarin.

Pada November 1987, dia dipanggil kembali ke Pyongyang. Badan mata-mata Korut menyatakan Kim siap untuk misi mematikan pertamanya.

Kehidupan berubah cepat. Setelah itu, Kim dan seorang rekan laki-lakinya, Kim Seung Il, diperintahkan pergi ke ibu kota Austria, Wina, dan menyamar sebagai sepasang kekasih dari Jepang. Di sanalah mereka menerima bom itu.

"Bom itu berbentuk radio Panasonic kecil, di baliknya ada baterai. Korut merangkainya, setengah dari benda itu sebenarnya bahan peledak dengan bahan kimia di dalamnya, sementara setengahnya lagi dapat berfungsi layaknya radio biasa," papar Kim.

Ilustrasi Korean Air Lines. (Kyodo/via Reuters)

Mereka membawa bom itu ke Baghdad. Ketika mereka menaiki pesawat Korean Air Lines Penerbangan 858 tujuan Seoul, petugas menyita baterai di dalam radio itu, menjadikan bom yang sudah dipersiapkan tak berfungsi.

"Saya gugup saat itu. Saya mengambil baterainya, memasukkannya kembali ke dalam radio dan mengeluh ke petugas itu. Ketika saya nyalakan radionya, terdengar suara, jadi saya mengatakan kepada mereka agar tidak usah terlalu khawatir," tutur Kim.

Tak menemukan kesalahan, sang petugas pun mengizinkan Kim masuk sambil membawa radio itu ke dalam pesawat.

"Selama beberapa saat, pikiran 'Orang-orang ini akan mati' melintas di kepala saya. Saya terkejut ketika memikirkan itu. Saya merasa sangat lemah. Saya harus melakukannya demi unifikasi," katanya.

Credit cnnindonesia.com

Trump Bakal Diperiksa dalam Kasus Intervensi Rusia

Donald Trump dilaporkan bakal diperiksa dalam kasus dugaan intervensi Rusia dalam Pilpres AS. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Jaksa Khusus Robert Mueller dilaporkan akan mengajukan permintaan untuk memeriksa Presiden Donald Trump terkait dugaan intervensi Rusia dalam pemilihan umum Amerika Serikat 2016.

Dua orang sumber yang dekat dengan penyelidikan kasus ini mengatakan Mueller ingin memeriksa Trump soal pemecatan mantan Direktur Biro Investigasi Federal (FBI) James Comey dan mantan penasihat keamanan nasional yang diduga berhubungan dengan Rusia, Michael Flynn.

Kedua sumber menyatakan kemungkinan Trump tidak akan menghadap Mueller dalam beberapa pekan ke depan, karena masih banyak hal yang perlu dinegosiasikan.

Salah seorang sumber itu menyebut bentuk pemeriksaan masih dalam tahap diskusi awal. Pengacara Trump menginginkan jawaban kliennya atas pemeriksaan itu hanya dalam bentuk tertulis.

Namun, berdasarkan sumber CNN itu, pihak Trump menyadari bahwa pemeriksaan mungkin lebih berbentuk kombinasi antara tanya jawab lisan dan tulisan, atau bahkan hanya berupa tatap muka.

"Mungkin Mueller semakin yakin soal penghalangan penegakan hukum (yang diduga dilakukan Trump), apakah itu tindak pidana, apakah pelanggaran yang bisa berujung pemakzulan, atau apakah tindakan itu tidak berarti apa-apa," kata Michael Zeldin, mantan anak buah Mueller di Kementerian Kehakiman, Selasa (23/1).

Permintaan Mueller untuk memeriksa Trump dan kabar bahwa timnya telah memeriksa Comey menyiratkan bahwa setidaknya salah satu aspek penyelidikan terkait intervensi Rusia untuk mendorong pengusaha properti itu ke kursi presiden kini telah mendekati tahap akhir.

Jaksa Khusus Robert Mueller disebut sudah yakin soal dugaan penghalangan penegakan hukum yang dilakukan Trump. (Brendan Smialowski/AFP Photo)

Fakta bahwa tim Mueller telah berbicara dengan Comey dan kini berupaya untuk meminta keterangan langsung dari Presiden juga menunjukkan bahwa penyelidikan terkait dugaan penghalangan penegakan hukum yang dilakukan Trump sudah berkembang pesat.

Trump diduga menghalang-halangi penegakan hukum dengan meminta Comey untuk memberi kelonggaran terhadap Flynn. Sang Presiden kemudian memecatnya ketika dia menyatakan keberatan.

Mueller kini sudah mengantongi kesaksian Comey, Jaksa Agung Jeff Sessions dan Flynn sebagai saksi yang bekerja sama dalam penyelidikan ini. Ketiga orang ini bisa mengungkap informasi yang dibutuhkan terkait percakapan dengan Trump.

Jaksa khusus juga kemungkinan mempunyai banyak bukti dari sumber lain, termasuk hasil pemeriksaan, surat elektronik dan kesaksian pihak lain. Dia juga kemungkinan besar sudah tahu jawaban apa yang akan dilontarkan Trump, membuatnya tidak bisa berbohong.

James Comey dipecat Trump setelah menolak memberi kelonggaran kepada Michael Flynn. (Dok. Reuters)

Selain itu, Mueller juga mempunyai sejumlah memo yang ditulis Comey setelah pertemuan dengan Trump. Dalam catatan itu, mantan Direktur FBI menyebut Trump berupaya membangun hubungan yang tidak pantas dengannya.

Tahun lalu, Trump menyatakan "100 persen" mau bersaksi kepada Mueller di bawah sumpah. Namun, awal bulan ini, dia tampaknya berubah pikiran.

Juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders, menyatakan pihaknya "sepenuhnya kooperatif" dengan Mueller, meski meyakini warga Amerika sudah siap melupakan masalah itu.

Walau demikian, jajak pendapat yang dilakukan CNN belum lama ini menunjukkan 8 dari 10 warga Amerika, termasuk 59 persen pendukung Partai Republik, menyatakan Trump mesti bersaksi jika diminta Mueller.

Credit cnnindonesia.com

Serangan Udara AS Tewaskan 150 Pasukan ISIS

Ilustrasi. Jet tempur F/A-18 milik AS melakukan serangan udara yang menewaskan 150 pasukan ISIS. (Reuters/Kim Hong-Ji)

Jakarta, CB -- Koalisi pimpinan Amerika Serikat mengklaim telah menewaskan sekitar 150 pasukan ISIS dalam satu serangan udara.

Klaim itu disampaikan oleh juru bicara koalisi, Kolonel Ryan Dillon, kepada CNN, Selasa (23/1). Serangan yang dilakukan pada Sabtu itu mengincar "markas besar serta pusat komando dan pengendalian ISIS."

Dia juga mengatakan serangan itu melibatkan informasi intelijen yang dikumpulkan lewat beragam intelijen koalisi dan kelompok bersenjata Pasukan Demokrasi Suriah (SDF) selama lebih dari satu pekan.

Pernyataan koalisi menyebut lokasi yang diserang "secara eksklusif" ditempati oleh pasukan ISIS dan terus dipantau sebelum dihantam. Karena itu, kecil kemungkinan jatuh korban sipil dalam serangan kali ini.

Dillon mengatakan serangan tersebut dilakukan di As Shafah, di pertengahan Lembah Sungai Euphrates, area di mana ISIS masih terus beroperasi.

Seorang pejabat militer AS menyatakan serangan itu dilakukan menggunakan jet tempur F/A-18 dan pesawat nirawak atau drone. Kapal induk USS Theodore Roosevelt kini tengah berada di Teluk untuk mendukung operasi melawan ISIS di Suriah.

"Tampaknya mereka tengah berkumpul untuk melakukan sebuah gerakan," kata Dillon, menyoroti jarangnya ISIS berkumpul dalam kelompok sebesar itu.

AS terus melakukan serangan udara terhadap ISIS di Suriah. (REUTERS/Hamad I Mohammed)

"Saat mereka berkumpul ... seperti itu, kami ingin memanfaatkannya," ujar Dillon.

"Serangan tersebut menggarisbawahi penegasan kami bahwa pertempuran untuk membebasakan Suriah masih jauh dari berakhir," kata Mayor Jenderal James Jarrard, komandan Satuan Tugas Operasi Khusus Gabungan koalisi, menyusul serangan udara.

Jarrard menambahkan bahwa pasukan koalisi dan anggota SDF "masih mencari, mengincar dan membunuh niat ISIS mempertahankan kekuasaan ekstremisnya di kawasan."

"Kami tidak bisa meninggalkan fokus kami dari misi ini, dan tidak boleh kehilangan momentum dalam mengusir para teroris dari medan perang dan mencegah mereka kembali muncul di tempat lain."

Kapal induk USS Theodore Roosevelt dikerahkan untuk membantu operasi di Suriah. (U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Anthony N. Hilkowski/Handout)

Serangan udara dan pernyataan dukungan Jarrard untuk SDF dilakukan sementara Turki meluncurkan operasi militernya sendiri, mengincar pasukan YPG Kurdi di Afrin, barat laut Suriah.

AS tidak mendukung pasukan Kurdi di Afrin tapi mendukung elemen Kurdi pada SDF yang beroperasi di Timur Laut Suriah. Turki memandang kedua kelompok berkaitan dengan separatis Kurdi yang sudah memberontak melawan Ankara selama beberapa dekade.

Seorang penasihat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan kepada CNN bahwa Washington telah menyatakan hanya akan mendukung kelompok bersenjata Kurdi hingga ISIS dikalahkan.

Sementara itu, secara terpisah, sejumlah pejabat AS menekankan bahwa ISIS masih menjadi ancaman. Seorang pejabat di antaranya menyebut operasi Turki di Afrin tidak berpengaruh pada operasi koalisi menumpas ISIS.

Dia menyatakan perbandingan pasukan dukungan AS yang bertempur melawan ISIS di Tengah Lembah Sungai Euphrates kurang lebih 80 persen Arab dan 20 persen Kurdi.

Pejabat itu juga mengatakan bahwa SDF yang beranggota 57 ribu orang sebagian besar beretnis Arab, dengan perbandingan 52-48 persen.

Credit cnnindonesia.com

Tiga Sekolah Dasar Negeri di Meksiko Bernama Indonesia

Duta Besar RI untuk Meksiko Yusra Khan (tengah, berjas abu-abu dasi merah) seusai jamuan makan siang dengan para kepala sekolah SD Negeri yang menyandang nama Indonesia di Meksiko, Selasa (23/1). (Ist/KBRI Meksiko)

Jakarta, CB -- Tahukah Anda di Meksiko ada tiga sekolah dasar yang menyandang nama Indonesia? Sekolah-sekolah dengan ratusan siswa tersebut bukan khusus untuk warga Indonesia, melainkan sekolah dasar negeri di negara di Amerika Latin tersebut. Salah satu sekolah bahkan pernah dikunjungi Presiden Pertama RI Soekarno.

“Indonesia bangga karena di Meksiko ada tiga sekolah dasar yang bernama Indonesia," kata Duta Besar Indonesia untuk Meksiko, Yusra Khan dalam jamuan makan siang dengan jajaran guru dan kepala sekolah ketiga sekolah tersebut dalam rilis yang diterima CNN Indonesia, Kamis (25/1).

Yakni Escuela de la Republica de Indonesia yang terletak di Tacuba, Mexico City, Escuela de la Republica de Indonesia di Itzapalapa juga di Ibu Kota Mexico City serta Colegio Indonesia di Coacalco - Estado de Mexico.

Menurut Yusra, nama Indonesia yang disandang adalah bukti kedekatan Indoensia dengan Meksiko. "Hubungan antara KBRI dengan ketiga sekolah tersebut cukup erat," kata Yusra.

Namun, lanjut Yusra, sudah sejak lama tidak ada kegiatan pengenalan Indonesia di tiga sekolah tersebut.

"Sudah saatnya dihidupkan kembali kegiatan pengenalan Indonesia di sekolah agar senantiasa tumbuh pemahaman dan kecintaan siswa Meksiko akan Indonesia,' kata mantan Duta Besar RI untuk Markas PBB di New York itu.

Namun Gomez yakin bahwa izin tersebut akan mudah diberikan. Hal ini lantaran pengenalan bahasa dan seni budaya Indonesia di lingkungan sekolah bernama Indonesia akan memberikan nilai tambah yang positif bagi para murid.Dalam jamuan yang digelar di KBRI Mexico City pada Selasa (23/1) tersebut, Dubes Yusra Khan menawarkan agar kegiatan pelatihan seni dan budaya Indonesia bagi murid-murid ketiga sekolah tersebut dihidupkan kembali.

Antara lain pelatihan tari tradisional, musik dan lagu Indonesia. Juga pengajaran bahasa Indonesia.

Tawaran ini disambut baik oleh Kepala Sekolah Colegio Indonesia, Yoxtalepetl Escamilla Olguin dan Kepala Sekolah Indonesia – Tacuba, Laura Xochitl Sanchez Gomez, serta wakil dari Sekolah Indonesia – Itzapalapa, dan 12 guru dari ketiga sekolah.

Menurut Olguin, sekolahnya memang sudah sejak lama ingin bekerja sama dengan KBRI untuk mengaktifkan kembali kegiatan pembelajaran tentang Indonesia di sekolahnya.

“Colegio Indonesia dan KBRI, meski belum rutin, telah beberapa kali menyelenggarakan pengenalan Indonesia di Coacalco," kata dia.

Dia optimistis kegiatan latihan tari, musik dan lagu serta pengajaran bahasa Indonesia bakal membuat murid-murid lebih memahami Indonesia.

Hal senada disampaikan Kepala Sekolah Indonesia di Tacuba yang pernah dikunjungi Presiden Sukarno pada bulan April 1961.

Meski begitu, sebagai sekolah negeri, mereka memerlukan izin khusus dari Kementerian Pendidikan Publik Meksiko untuk memasukan kegiatan ekstrakurikuler bahasa dan seni budaya Indonesia.

Dalam pertemuan, ketiga sekolah dan KBRI juga sepakat untuk menyelenggarakan kegiatan bersama di lingkungan kedutaan dalam satu waktu.

Ketiga sekolah sepakat untuk menghadirkan 10-20 siswa sekolahnya dalam kegiatan pelatihan kesenian di KBRI yang dilaksanakan di luar jam sekolah.

“Kesepakatan ini sangat menggembirakan. Saya yakin siswa-siswi akan bangga menarikan atau menyanyikan lagu Indonesia saat bersama masyarakat Indonesia memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI bulan Agustus mendatang," kata Olguin yang pernah mengikuti Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-50 sebagai salah satu Teman Presiden RI tahun 1995.

Kegiatan pelatihan seni dan budaya dan pengajaran Bahasa Indonesia di sekolah-sekolah bernama Indonesia tersebut diharapkan dapat menumbuhkan rasa ingin tahu dan rasa sayang siswa Meksiko terhadap Indonesia.

Saat ini, masing-masing sekolah memiliki populasi siswa sebanyak 161 siswa di Sekolah Indonesia – Tacuba, 500 siswa di Sekolah Indonesia – Itzapalapa, dan 449 siswa di Sekolah Colegio Indonesia.

Ketiga sekolah tersebut tercatat memiliki banyak prestasi di bidang pendidikan, kesenian dan kebudayaan di Meksiko.

Credit cnnindonesia.com

Pengadilan banding Brazil kukuhkan hukuman mati untuk mantan presiden

Luiz Inacio Lula da Silva (REUTERS/Claudia Daut/File Phot)

Rio De Janeiro (CB) - Pengadilan banding Brazil pada Rabu mengukuhkan hukuman terhadap mantan Presiden Luiz Inacio Lula da Silva.

Keputusan itu kemungkinan akan membuat Lula batal bersaing dalam pemilihan presiden pada Oktober walaupun ia masih bisa mengajukan banding ke pengadilan tingkat lebih tinggi.

Melalui pemungutan suara, sebuah panel beranggotakan tiga hakim sepakat mengesahkan hukuman bagi Lula serta memperpanjang masa hukuman awal bagi sang mantan presiden, yaitu dari 9,5 tahun hukuman penjara menjadi 12 tahun.

Pada persidangan awal, Lula dinyatakan bersalah menerima suap dari perusahaan konstruksi OAS dalam bentuk pemberian sebuah apartemen mewah yang menghadap pantai di Guaruja, negara bagian Sao Paulo.

Lula membantah memiliki properti tersebut dan mengatakan bahwa ia mempertimbangkan untuk membeli apartemen itu namun akhirnya memutuskan untuk tidak membelinya.

Persidangan Lula dianggap sebagai peristiwa politik tunggal paling penting di awal tahun ini karena berpotensi mengubah skenario pemilihan presiden.

Keputusan panel hakim itu bisa menjadikan Partai Buruh Brazil (PT) tidak memiliki kandidat untuk Pilpres.

Lula, yang disebut-sebut sebagai politisi paling berpengaruh di Brazil, telah secara konsisten memimpin hasil berbagai jajak pendapat soal perbandingan para kandidat presiden yang potensial.

Ia mengatakan berbagai tuduhan yang dikenakan terhadapnya bermuatan motif politik, demikian Xinhua melaporkan.

Credit antaranews.com

Trudeau kritik kebijakan proteksionis Trump

Arsip Foto. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau (ki) disambut oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Ruang Oval di Gedung Putih di Washington, Amerika Serikat, Senin (13/2/2017). (REUTERS/Kevin Lamarque)

Davos, Swiss (CB) - Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengkritik kebijkan proteksionis Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) di Davos pada Selasa waktu setempat, dan membela kebaikan perdagangan bebas.
Dalam pidato yang menyinggung Trump dan ancamannya untuk menarik Amerika Serikat dari Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (North American Free Trade Agreement/NAFTA), Trudeau mengatakan bahwa pemerintahannya "bekerja sangat keras untuk memastikan bahwa negara tetangga kami di bagian selatan mengakui baiknya NAFTA, dan bahwa (NAFTA) tidak hanya menguntungkan perekonomian kami, tetapi juga perekonomiannya dan perekonomian dunia."
Sebelumnya, dalam perundingan di Tokyo, Kanada sepakat untuk bergabung dengan 10 negara lain guna menghidupkan kembali Kemitraan Trans Pasifik, yang sekarang disebut CPTPP.
"Kesepakatan yang dicapai di Tokyo saat ini merupakan kesepakatan tepat," kata Trudeau, menambahkan bahwa kesepakatan CPTPP menandai "hari besar bagi perdagangan yang progresif di seluruh dunia."
Selain Kanada, CPTPP juga mencakup 10 negara lain seperti Australia, Brunei, Chile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura dan Vietnam. Kanada, yang merupakan negara dengan perekonomian terbesar kedua di CPTPP, meninggalkan kesepakatan tentang pakta perdagangan pada November lalu.
Kesepakatan itu, menurut Trudeau, sekarang "lebih progresif dan lebih kuat bagi pekerja Kanada di bidang hak kekayaan intelektual, budaya dan industri otomotif."
Pada saat yang sama, Perdana Menteri itu mengungkapkan keprihatinan mengenai reaksi terhadap globalisasi.
"Kami menyaksikan banyak skeptisisme perdagangan di seluruh dunia secara umum sekarang," katanya sebagaimana dikutip AFP.

"Orang-orang khawatir atau menjadi makin yakin bahwa kesepakatan-kesepakatan perdagangan hanya menguntungkan sedikit, bukan banyak, negara, menguntungkan multinasional, tapi tidak menguntungkan pekerja biasa."

Credit antaranews.com

Inggris bentuk unit keamanan untuk perangi berita palsu

Perdana Menteri Inggris Theresa May. (REUTERS/Peter Nicholls)

London (CB) - Inggris mengumumkan pembentukan unit keamanan nasional baru untuk memerangi "disinformasi" pada Selasa (23/1), beberapa pekan setelah Perdana Menteri Theresa May menuduh Rusia menggunakan berita palsu untuk merusak lembaga-lembaga Barat.
"Kita hidup di zaman berita palsu dan persaingan narasi," kata juru bicara Kantor Perdana Menteri Inggris.
"Pemerintah akan merespons dengan penggunaan komunikasi keamanan nasional yang lebih baik untuk mengatasi tantangan yang saling berhubungan dan rumit ini."
Unit Komunikasi Keamanan Nasional baru itu disetujui di sebuah rapat Dewan Keamanan Nasional, yang terdiri atas para menteri dan pejabat keamanan nasional.
"Ini akan ditugasi memerangi disinformasi oleh aktor-aktor negara dan yang lainnya," kata juru bicara kantor perdana menteri.
"Unit ini akan secara lebih sistematis menghalau musuh-musuh kita dan membantu kita menjalankan prioritas keamanan nasional," katanya sebagaimana dikutip AFP.
Dalam pidato November, Perdana Menteri Inggris menuduh Rusia menjalankan kampanye spionase dan gangguan siber berlanjut, termasuk ikut campur dalam pemilihan-pemilihan.
"Menggunakan senjata informasi, mengerahkan organisasi-organisasi media pemerintah untuk menanamkan cerita-cerita palsu dan gambar-gambar yang di Photoshop dalam upaya menabur perpecahan di Barat dan merusak institusi-institusi kita," katanya.
Ia memperingatkan: "Kalian tidak akan berhasil... Inggris akan melakukan apa yang perlu dilakukan untuk melindungi diri kami, dan bekerka dengan sekutu-sekutu kami untuk melakukannya."

Credit antaranews.com

Rabu, 24 Januari 2018

Menteri Pendidikan Tinggi India Ingin Hapus Teori Evolusi Darwin

CB, Jakarta - Menteri pendidikan tinggi India dikecam oleh para ilmuwan setelah meminta teori evolusi dihapus dari kurikulum sekolah. Menteri bernama Satyapal Singh itu beralasan selama ini tidak ada seorang pun pernah melihat seekor kera berubah menjadi manusia.

Satyapal Singh bahkan menyatakan kementeriannya siap menjadi tuan rumah konferensi internasional di mana para ilmuwan dapat berkumpul untuk memperdebatkan teori Charles Darwin tersebut.
"Saya memiliki daftar sekitar 10 sampai 15 ilmuwan hebat di dunia yang mengatakan bahwa tidak ada bukti bahwa teori evolusi itu benar," kata Singh, seperti yang dilansir Guardian pada 23 Januari 2018.

Pernyataan itu diberikan saat menyampaikan ceramah di satu universitas di negara bagian Assam pekan lalu sembari mengutip pernyataan Albert Einstein yang menyatakan Teori Evolusi Darwin itu tidak ilmiah.

Singh, yang meraih gelar sarjana kimia dari Universitas Delhi, menegaskan, dia berbicara sebagai "ilmuwan sains".
"Teori Darwin salah secara ilmiah.Perlu diubah dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi," ujarnya.
"Tak seorang pun, termasuk nenek moyang kita secara tertulis atau lisan mengatakan mereka pernah melihat seekor kera berubah menjadi manusia."

Lebih dari 2.000 ilmuwan India telah menandatangani sebuah petisi untuk menanggapi seruan Singh yang dianggap konyol, menyesatkan dan tidak berdasar itu.
Charles Darwin menerbitkan teorinya tentang evolusi hampir 160 tahun yang lalu dengan alasan bahwa semua spesies, termasuk manusia, berkembang dari waktu ke waktu melalui proses seleksi alam. Dia berpendapat bahwa manusia dan kera memiliki nenek moyang yang sama yang hidup lebih dari 7 miliar tahun yang lalu, sebuah gagasan yang sering disalahpahami bahwa kera modern berubah menjadi manusia. Dan, Menteri Pendidikan Tinggi India ini sepertinya salah memahami teori evolusi Darwin.

Credit TEMPO.CO

Konflik Turki dan AS Memanas, Ini 6 Pemain Utama di Afrin

CB, Jakarta - Pasukan Turki menggelar operasi militer untuk menyerang pangkalan pasukan Kurdi dukungan Amerika Serikat di distrik Afrin, di perbatasan barat laut Suriah. Seperti dilansir Reuters, Operasi yang disebut sebagai 'Operasi Tangkai Zaitun' (Olive Branch operation) oleh militer Turki ini berlangsung sejak Sabtu, 20 Januari 2018.
Ankara menganggap kelompok bersenjata YPG milik Partai Uni Demokratik Kurdi (PYD) sebagai kelompok teroris, yang mengganggu keutuhan wilayahnya. Kelompok PYD ini dianggap terkait dengan Partai Pekerja Kurdi, yang juga disebut sebagai kelompok teroris oleh pemerintah Turki.

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengatakan militer negaranya tidak akan mundur hingga bisa mengalahkan pasukan Kurdi di Afrin. Dia juga mengatakan pasukan akan terus menyerang untuk mengusir Kurdi dari kota Manbij di utara Suriah. Kota ini dikuasai Kurdi dari pasukan teroris ISIS pada 2016.

Ada enam kelompok yang bersaing dalam pertempuran Afrin ini dan masing-masing memiliki perannya. Mereka adalah:
1. Turki
Militer Turki bertempur melawan pasukan Kurdi di daerah selatan negara itu sejak 1980an. Awalnya, pemerintah Turki melawan Partai Pekerja Kurdi (PKK), yang ingin memisahkan diri namun belakangan meminta otonomi saja dari pemerintah Turki.
Konflik keduanya menewaskan sekitar 40 ribu warga sipil, tentara, dan milisi. Ini merugikan kedua belah pihak hingga ratusan triliun. Turki menilai Partai Uni Demokratik Kurdi sebagai perpanjangan dari PKK, yang dianggap kelompok teroris.
"PKK dan kurdi Suriah sama saja. Mengganti nama mereka tidak akan mengubah fakta bahwa mereka adalah kelompok teroris," kata Erdogan.
Dengan menguasai Afrin, Turki berharap bisa membangun koridor aman untuk menangkal serangan lintas batas pasukan Kurdi dari utara Suriah.
2. YPG dan PYD
YPG atau Unit Pertahanan Rakyat Kurdi merupakan sayap militer Partai Uni Demokratik (PYD), yang merupakan partai politik oposisi di Suriah. PYD dengan sayap militernya YPG menguasai lahan yang luas di utara Suriah dan berhasil mengalahkan pasukan teroris ISIS serta Al Qaeda. Mereka juga berjasa dalam mengalahkan ISIS di Raqqa.
Ada sekitar 8000 -- 10 ribu pasukan Kurdi di distrik Afrin, dengan dukungan ribuan pasukan lainnya di Manbij, Suriah.
3. Free Syrian Army (FSA)
Berdiri sejak 2011, ini merupakan kelompok oposisi Suriah yang ingin menjatuhkan pemerintahan Presiden Suriah, Bashar al-Assad. Mereka dimotori bekas anggota militer Suriah, yang keluar dari kemiliteran. Kelompok ini dianggap berpeluang besar untuk mengimbangi kekuatan pasukan pemerintah Suriah.
Pemerintah Turki mulai terlibat konflik ini pada 2016 dan mendukung pembentukan pasukan FSA ini. Dalam penyerangan ke Afrin, Turki memobilisasi ribuan pasukan FSA dari dalam dan perbatasan Suriah.
4. Suriah
Sejak pecah perang saudara pada 2011, pemerintah Suriah kehilangan banyak wilayah, yang dikuasai berbagai kelompok oposisi termasuk FSA dan ISIS. Namun, berkat bantuan Rusia pada 2015, pasukan Presiden Bashar al-Assad mulai bangkit. Contohnya keberhasilan pasukan militer Suriah menguasai Aleppo dari kelompok ISIS. Militer terus mendesak pasukan ISIS di sebelah barat sambil bertempur dengan pasukan oposisi di sebelah timur seperti di provinsi Idlib.
Pada awal 2018 ini, pasukan pemerintah Suriah berhasil menguasai sebagian besar wilayah negara itu. Namun, kawasan utara masih berada dalam kontrol pasukan Kurdi Suriah. Awalnya, Suriah mengatakan akan menembak semua pesawat Turki yang melintasi wilayahnya. Namun, hingga serangan Turki memasuki hari ketiga, ancaman itu tidak terbukti.
5. Rusia
Pemerintah Rusia menyatakan intervensinya di Suriah pada September 2015 untuk mendukung Presiden Assad. Dengan dukungan operasi serangan udara Rusia, Assad berhasil menguasai kembali wilayahnya yang dikuasai kelompok oposisi dan kelompok teroris ISIS.
Rusia menguasai wilayah udara Afrin namun memilih untuk menarik ratusan pasukannya agar Turki bisa melancarkan operasi militer terhadap Kurdi di sana. Pemerintah Rusia secara terbuka menyalahkan pemerintah AS, yang membagikan banyak senjata kepada berbagai kelompok di perbatasan Suriah seperti Kurdi.
Pada Nopember 2017, Assad berterima kasih kepada Rusia atas bantuannya. Dan sebulan kemudian, Rusia menyatakan kemenangan militer atas ISIS. Rusia bakal menarik pasukannya namun mempertahankan markas Khemeimim di Latakia dan pangkalan laut di Kota Tartus, Mediterania.
6. Amerika Serikat
Pemerintah AS mengirim sekitar 2000 pasukan di wilayah Suriah. Ini belum termasuk pasukan khusus dan operasi militer rahasia, yang berlangsung di sana. Belakangan, Menteri Luar Negeri AS, Rex Tillerson, mengatakan akan mempertahankan pasukan AS lebih lama untuk melawan pengaruh ISIS, Al Qaeda, dan Iran.
Sejak 2011, AS mencoba melengserkan Presiden Bashar Al Assad dengan mendukung lewat pemberian senjata kepada berbagai kelompok oposisi Suriah. Namun rencana ini dinilai kurang berhasil dan lebih sukses dalam mengalahkan kelompok teroris ISIS.
Uniknya, AS berkoalisi dengan Turki untuk menjatuhkan Assad. Namun, AS juga berkoalisi dengan pasukan Kurdi, yang merupakan musuh Turki. Belakangan Pentagon mengungkapkan rencana untuk mempersenjatai 30 ribu pasukan di perbatasan Suriah, yang mayoritasnya merupakan anggota Kurdi. Ini membuat Turki meradang dan menggelar operasi militer sejak Sabtu pekan lalu. Ini membuat ketegangan antara Turki dan AS meningkat drastis.

Credit TEMPO.CO

5 Senjata Andalan Turki Jika Perang Besar seperti Apa?

Rusia juga menempatkan sistem pertahanan udara S-400 Triumph di aset-aset pentingnya di Suriah. S-400 disebut-sebut sebagai pertahanan udara paling canggih, rudal-rudalnya mampu melaju dengan kecepatan 4.800 m/detik, sehingga target sejauh 400 km dapat dihancurkan dalam waktu sekitar 83 detik saja. sputniknews.com

CB, Jakarta - Kondisi perbatasan Turki dan Suriah memanas setelah militer Turki mulai menyerang basis kelompok Kurdi dukungan Amerika Serikat di Kota Afrin, Suriah, sejak Jumat dini hari, 19 Januari 2018.

Turki mulai memobilisasi pasukannya ke perbatasan selatan negara itu, yang berbatasan langsung dengan wilayah utara Suriah. Sejumlah peralatan artileri telah dibawa menuju perbatasan Suriah dan serangan rudal serta tembakan tank mulai dilakukan.

Hingga saat ini, pasukan Turki belum melintas batas memasuki wilayah Suriah. Ini membuat militer Turki belum menggunakan semua kekuatan militernya.

Menurut situs Global Firepower, militer Turki berada di peringkat 8 dari 113 negara. Turki memiliki sekitar 743 ribu pasukan dengan setengahnya merupakan pasukan aktif. Belakangan, Turki juga membeli rudal antiserangan udara Rusia, S-400, untuk menjaga wilayah udaranya dari serangan rudal dan jet tempur.
Berikut ini lima kekuatan andalan Turki, seperti dilansir situs National Interest, jika pertempuran skala besar terjadi :

Pesawat F-16 Angkatan Udara Turki telah menembak jatuh bomber taktis Su-24 milik Rusia. Turki mengoperasikan beragam tipe F-16, mulai dari F16 C/D, Block 40, dan Block 50. Pesawat ini terhitung canggih berkat sistem bidik rudal Honeywell Ring Laser Gyro Inertial Navigation System, dan radar AN/ALR-56M. Kinerja pilot sendiri terbantu berkat Horizontal Situation Display yang berfungsi meningkatkan kewaspadaan awak. Tipe ini sendiri mampu terbang dengan kecepatan 2,05 Mach, sehingga sangat memungkinkan menembak jatuh Su-24 milik Rusia. hvkk.tsk.tr

Jet tempur F16 multirole fighter dengan rudal udara ke udara AIM – 120

Trukir memiliki sekitar 250 jet tempur F-16 tipe Block 50+, yang merupakan varian terbaru. Menggunakan lisensi dari AS, Turki telah memproduksi berbagai jenis tipe F-16 sejak 1980. Jika dipasangkan dengan rudal AIM-120, maka jet tempur ini menjadi sangat berbahaya seperti yang dialami jet tempur Rusia, Su-24, yang ditembak jatuh pada 24 Nopember 2018. Rudal ini bisa mengenai sasaran hingga 50 kilometer jauhnya.

KORAL Ground-Based Jammer. twitter.com

KORAL Ground-Based Jammer

Sistem pengacau sinyal ini merupakan persenjatan baru Turki untuk electronic warfare dan efektif untk jarak 150 kilometer. Dibuat oleh BUMN Turki, Aselsan Corporation, Koral mampu mengacau sinyal radar dan alat komunikasi musuh baik di darat, laut dan udara serta memetakan lokasi multi-target dalam skala frequency yang luas dan dilengkapi fitur digital radio frequency memory.

Gür-class submarines. militaryedge.org

Kapal selam kelas Gur

Ini merupakan kapal selam listrik diesel dan disebut sebagai salah satu yang terbaik. Desainnya menggunakan rancangan kapal selam Jerman, kapal ini memiliki rudal Harpoon anti-kapal, Tigerfish dari Inggris dan torpedo berat DM2A4 dari Jerman. Kapal selam ini dilengkapi dengan sistem sensor kelas supercanggih untuk mendeteksi dan mengunci target tembakan.

Ada-class stealth corvettes. youtube.com

Kapal perang siluman kelas Ada

Kapal perang ini didesain sehingga sulit untuk terdeteksi oleh radar musuh. Kapal ini mampu menyerang kapal suplai logistik dan kapal perang musuh secara diam-diam. Kapal perang ini dilengkapi dengan rudal 8 Harpoon Block II, OtoMelara Super Rapid canon tiga inchi serta berbagai senjata lainnya.

Komando Angkatan Laut SAT

Ini merupakan pasukan khusus paling spesial dari Turki, yang disebut-sebut bisa menginfiltrasi musuh dari udara, darat dan air. Pasukan ini terlatih untuk menyelinap dari garis belakang musuh, menyerang target penting, membuat berbagai pengalih perhatian serta mensabotase kapal serta pelabuhan musuh.

Credit TEMPO.CO

Rezim Kim Jong-un Bangga Nuklir Korut Bikin AS Frustrasi

JENEWA - Rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korea Utara (Korut) mengaku bangga memiliki senjata nuklir yang kini mampu melawan dan membuat Amerika Serikat (AS) frustrasi.

Pyongyang mengklaim senjatanya itu dapat melawan ancaman serangan nuklir Washington dan jadi alat pencegah perang yang efektif. Peringatan itu disampaikan Duta Besar Korut untuk PBB, Han Tae Song, dalam Konferensi Perlucutan Senjata di Jenewa, Swiss, pada hari Selasa.

”Jadi DPRK (Korea Utara) akhirnya datang untuk memiliki pencegah perang yang andal dan dapat diandalkan,” katanya kepada forum di Jenewa.

”Dengan bangga saya mengatakan bahwa kekuatan nuklir DPRK mampu membuat frustrasi dan melawan ancaman nuklir dari AS dan ini merupakan penangkal yang kuat yang mencegah AS memulai perang,” ujarnya.

Diplomat Korea Utara itu menegaskan bahwa Pyongyang tetap menjadi kekuatan nuklir yang bertanggung jawab. Artinya, Korea Utara tidak akan menggunakan senjata nuklirnya kecuali negara-negara asing melanggar kedaulatan atau kepentingannya.

Han menuduh AS mengerahkan aset militer di dekat negaranya dengan dalih memastikan keamanan Olimpiade Musim Dingin.

“Ini adalah tindakan berbahaya untuk melemparkan selimut basah ke atmosfer positif hubungan antar-Korea saat ini, yang bisa mendorong kembali ke fase konfrontasi yang ekstrem,” katanya, seperti dikutip express.co.uk, Rabu (24/1/2018).

Sebagai tanggapan, Duta Perlucutan Senjata AS Robert Wood mengatakan bahwa Washington tidak akan pernah mengakui negara komunis tersebut sebagai negara berkekuatan nuklir.

“Amerika Serikat tidak akan mengakui Korea Utara sebagai negara bersenjata nuklir,” ujar Wood.

”Jika Korea Utara ingin kembali dan berada dalam kesopanan dari masyarakat internasional, dia tahu apa yang harus dilakukan, dia harus mengambil langkah-langkah menuju denuklirisasi semenanjung Korea,” katanya.

Dalam sebuah pidato sebelumnya, pejabat pelucutan senjata PBB Izumi Nakamitsu menyambut baik peredaman ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Namun, dia meminta langkah lebih lanjut untuk menghapus senjata nuklir dari semenanjung yang telah terpecah itu.

Credit sindonews.com

Kim Jong Un Kebut Nuklir, Tak Mau Seperti Saddam dan Gaddafi

CB, Jakarta - Seorang pakar kebijakan nuklir internasional mengungkapkan, pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un gencar memperluas kemampuan militernya karena takut hidupnya akan berakhir seperti mantan presiden Irak, Saddam Hussein atau Muammar Gaddafi, mantan pemimpin Libya.

Jeffrey Lewis, dari Institut Ilmu Pengetahuan Internasional Middlebury di Monterey, California, Amerika Serikat menyatakan, Kim Jong Un sedang melanjutkan program senjata nuklir untuk menangkal kekuatan Amerika Serikat dan telah didorong oleh contoh-contoh Irak dan Libya.
"Kim Jong Un, saya pikir, takut berakhir seperti Saddam Hussein atau Muammar Gaddafi. Dia takut bahwa kita akan melakukan kepadanya apa yang telah kita lakukan terhadap mereka, dan telah memutuskan bahwa senjata nuklir adalah cara terbaik untuk mencegahnya."

Lewis menekankan kesulitan dalam meyakinkan Kim Jong Un untuk menandatangani kesepakatan senjata nuklir terjadi setelah invasi ke Irak pada tahun 2003.

"Bagaimana Anda meyakinkan orang-orang Korea Utara untuk menandatangani sebuah kesepakatan tanpa meyakinkan mereka tidak akan berakhir seperti Saddam?" jelasnya, seperti yang dilansir Express pada 21 Januari 2018.
Lewis juga menekankan bahwa pengembangan nuklir Kim Jong Un bertujuan untuk melindungi dirinya sendiri, selain menggambarkan pemimpin negara komunis itu bukan seorang yang gila seperti yang dituding oleh masyarakat internasional.

Credit TEMPO.CO

Trans-Pasifik Baru akan Ditandatangani Tanpa AS

PM Jepang Shinzo Abe

Foto: Reuters

Ini kemenangan Pemerintah Jepang yang mempertahankan perjanjian Trans-Pasifik.

CB, TOKYO -- Sebelas negara yang berkeinginan untuk membentuk pakta perdagangan Asia-Pasifik setelah Amerika Serikat (AS), menarik diri dari versi sebelumnya akan menandatangani sebuah kesepakatan di Chile pada Maret mendatang. Hal itu diungkapkan Menteri Ekonomi Jepang pada Selasa (23/1) waktu setempat, yang menurutnya ini adalah sebuah kemenangan besar bagi Tokyo.

Dilansir laman Reuters, kesepakatan tersebut merupakan kemenangan bagi pemerintah Perdana Menteri Shinzo Abe, yang telah melobi keras untuk menyelamatkan perjanjian tindakan tersebut, yang pada awalnya disebut Kemitraan Trans-Pasifik. Dalam salah satu tindakan pertamanya sebagai presiden AS pada Januari 2017, Donald Trump menarik AS keluar dari perjanjian yang sebelumnya disepakati oleh 12 negara tersebut.

Abe menyebut kesepakatan tersebut sebagai dorongan untuk pertumbuhan dan reformasi di Jepang dan simbol komitmen untuk perdagangan bebas dan multilateral pada saat Trump menekankan kebijakan America First.

Menteri Perekonomian Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan Perjanjian Komprehensif dan Progresif yang baru untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTTP), atau TPP-11, akan menjadi mesin untuk mengatasi proteksionisme yang muncul di belahan dunia. Dia menambahkan, Jepang akan menjelaskan pentingnya kesepakatan tersebut kepada Washington, dengan harapan bisa membujuknya untuk bergabung.

Para menteri dari 11 negara termasukJepang, Australia dan Kanada, sepakat pada November mengenai elemen inti untuk bergerak maju tanpa AS. Namun tuntutan oleh negara-negara termasuk Kanada untuk langkah-langkah yang memastikan kesepakatan tersebut melindungi pekerjaan yangdiblokir dalam kesepakatan akhir.

Hasil ini menegaskan kembali komitmen kolektif negara-negara CPTPP terhadap liberalisasi perdagangan dan integrasi regional yang lebih besar, menurut pernyataan resmi dari Kementerian Perdaganganda Industri Singapura.

Perdana Menteri Australia MalcolmTurnbull mengatakan pekan lalu bahwa kesepakatan baru tersebut akan segera membuka pinntu bagi partisipasi AS pada akhirnya.

Sementara itu Kanada, kata Motegi, yang menginginkan perlindungan industri budayanya, dan Vietnam, yang khawatir dengan peraturan perlindungan buruh, akan melakukan surat-menyurat secara terpisah dengan anggota lain mengenai topik tersebut pada saat penandatanganan tersebut.

Waktu kesepakatan itu penting bagi Kanada,yang mencoba melakukan diversifikasi ekspornya. Pembicaraan dengan Meksiko dan AS mengenai modernisasi Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) mengalami masalah dan mungkin akan gagal.

Sebuah sumber pemerintah Kanada mengkonfirmasi bahwa Ottawa akan menandatangani kesepakatan tersebut, dengan mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan keuntungan nyata. Ini termasuk perlindungan budaya dan penghentian ketentuan investasi yang ditolak oleh Kanada, kata sumber tersebut, yang menolak untuk diidentifikasi mengingat sensivitas situasi tersebut.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Presiden Taiwan tak Menampik Kemungkinan Cina akan Menyerang

Cina-Taiwan

Cina curiga Presiden Tsai ingin dorong Taiwan merdeka.

CB, TAIPEI -- Presiden Taiwan Tsai Ing-wen tak menampik kemungkinan Cina akan menyerang negaranya. Hal ini seiring dengan meningkatnya ketegangan antara kedua belah pihak termasuk meningkatnya latihan militer Cina di dekat Taiwan.

"Tidak ada yang bisa menampik kemungkinan ini. Kita perlu melihat apakah pembuat kebijakan mereka adalah pembuat kebijakan yang wajar atau tidak," kata Tsai dalam sebuah wawancara di televisi Taiwan Senin (22/1) malam.

Beijing telah mengambil sikap bermusuhan terhadap Taiwan yang tengah mempertimbangkan untuk memisahkan diri sejak pemilihan Tsai dari Democratic Progressive Party pro-kemerdekaan dua tahun lalu.

"Bila Anda mempertimbangkannya (hubungan Taiwan-Cina) dari perspektif regional, pembuat kebijakan yang masuk akal harus mempertimbangkan dengan hati-hati apakah meluncurkan perang adalah sebuah pilihan," jelas Tsai.

"Ketika pemerintah kita menghadapi perlawanan dan tekanan dari Cina, kita akan menemukan metode untuk melawan. Ini sangat penting," tambahnya.

Cina curiga Tsai ingin mendorong kemerdekaan resmi yang telah menjadi garis merah bagi Partai Komunis di Beijing. Meski demikian, Tsai menegaskan dia ingin mempertahankan status quo dan berkomitmen untuk menjamin perdamaian.

Dalam beberapa bulan terakhir, Cina telah meningkatkan latihan militer di sekitar Taiwan, sehingga membuat Taipei khawatir. Cina mengatakan latihan itu rutin, tapi tidak akan mentolerir upaya Taiwan jika nekat menyatakan kemerdekaan.

"Mengenai tentara Cina yang beredar di sekitar Taiwan dan melakukan kegiatan militer, militer kita dengan hati-hati akan mengikuti setiap tindakan dan gerakan dalam lingkup pemantauan. Militer kita sangat percaya diri untuk menghadapi situasi ini," papar Tsai.

Cina masih menganggap Taiwan yang berpendirian demokratis sebagai wilayahnya dan masih berada di bawah kendalinya. Bulan ini, Taiwan dan Cina bersitegang setelah Cina membuka rute penerbangan sipil baru di dekat pulau-pulau yang dikuasai Taiwan di Selat Taiwan.

Meskipun Cina telah memotong mekanisme dialog formal dengan Taiwan, Tsai mengakui kedua belah pihak saat ini masih memiliki kesempatan untuk berkomunikasi guna menghindari kesalahpahaman.

Tsai mengatakan dia yakin suatu hari Taiwan dapat memproduksi kapal selam sendiri, sebuah benda yang telah lama ditekankan olehnya untuk menghadapi angkatan laut Cina.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Anggota PBB Sebut Israel Negara Apartheid

Para pemuda Palestina berjuang melawan tentara Israel.

Foto: ACT

Israel klaim telah melakukan sejumlah perbaikan.

CB, JENEWA -- Negara-negara anggota PBB mengkritik Israel dalam sesi Human Rights Council (HRC) karena tidak mematuhi undang-undang hak asasi manusia dan resolusi PBB. Bahkan beberapa negara menyebut Israel sebagai negara apartheid.

Seperti dilansir Aljazirah, Rabu (24/1), kritik ini disampaikan saat Israel menjalani Third Period Periodic Review (UPR) , sebuah proses yang dipimpin oleh PBB yang dimaksudkan untuk menilai catatan hak asasi manusia masing-masing negara dan membuat rekomendasi untuk perbaikan.

"Israel adalah satu-satunya negara di dunia yang dapat disebut negara apartheid," ujar delegasi Afrika Selatan kepada delegasi Israel dan anggota PBB yang berkumpul di Palais des Nations.

Delegasi tersebut menggemakan rekomendasi dari beberapa negara anggota yang menyerukan untuk mengakhiri pendudukan 50 tahun di wilayah Palestina. Sejumlah negara anggota PBB menyatakan keprihatinan atas situasi hak asasi manusia yang memburuk di Wilayah Pendudukan dan pelanggaran resolusi PBB secara terang-terangan.

"Kami meminta Israel untuk mematuhi undang-undang internasional dengan segera mengakhiri penjajahan kolonial dan kebijakan apartheid 50 tahun terhadap rakyat Palestina dan membongkar dinding ilegal dan memberi kompensasi kepada orang-orang Palestina atas semua kerugian yang terjadi karena kehadiran mereka," kata delegasi Palestina.

Yordania, UEA, Iran, Rusia, Malaysia dan negara-negara lain meminta Israel menghentikan pendudukan dan aneksasi tanah Palestina, pembangunan dan perluasan permukiman Israel, pemindahan paksa orang-orang Palestina dan pembongkaran rumah dan bangunan Palestina.

Inggris, Finlandia dan Austria di antara negara-negara lain yang menyatakan keprihatinan atas penahanan sewenang-wenang pada anak-anak.

Dalam sambutannya Duta Besar Israel, Aviva Raz Shechter secara terus terang menjelaskan bagaimana Israel akan menerima rekomendasi dari sesama anggota.
"Diskriminasi terus menerus terhadap Israel di HRC dan jumlah resolusi bias dan politis yang tak tertandingi yang diadopsi secara teratur oleh mayoritas para anggotanya tidak hanya bersaksi mengenai perlakuan tidak adil terhadap Israel tetapi juga terhadap kekurangan dewan itu sendiri, "katanya.

Shechter mengatakan Israel akan tunduk pada proses peninjauan dan menuntut perombakan HRC. "Saat ini, semakin banyak negara bergabung dengan Israel dalam mewujudkan bahwa pertunjukan absurd ini tidak dapat berlangsung selamanya dan reformasi itu perlu," katanya.

Shechter mengklaim Israel telah melakukan sejumlah perbaikan di bidang hak asasi manusia dibandingkan dengan tinjauan terakhir pada 2013. Hal ini termasuk inisiatif dan tindakan baru yang diambil oleh Israel untuk menegakkan hak-hak orang-orang penyandang cacat, minoritas, komunitas LGBT dan perempuan.

Namun, penjelesan Shechter tentang situasi orang-orang Palestina di Wilayah Pendudukan membuat banyak delegasi tidak terkesan. "Hubungan kita dengan Palestina akan terus menjadi prioritas tertinggi, dan terlepas dari kemunduran yang diketahui dalam proses perdamaian, kami akan terus mencari solusi abadi yang akan memungkinkan kedua bangsa kita hidup berdampingan," katanya.

Shechter juga mengaku prihatin atas tindakan perwakilan PBB yang menggunakan sesi UPR untuk mempolitisir wacana hak asasi manusia. "Ini adalah sikap sinis dan munafik yang dimaksudkan untuk mendistorsi kenyataan," katanya.

Namun menurutnya Israel akan terus bekerja sama dengan HRC dan secara serius mempertimbangkan rekomendasi yang dibuat pada saat sesi berlangsung.

Sementara itu Direktur Jenderal Kementerian Kehakiman Israel,Emi Palmor, juga mengklaim adanya yperbaikan di pengadilan, mulai dari pengenalan beberapa hak dan pengamanan narapidana bagi tahanan remaja untuk mengambil alih penyelidikan atas keluhan terhadap Badan Keamanan Israel yang lebih dikenal dengan nama Shin Bet.

"Sebagian besar tidak akan mendengarkan apa yang saya katakan. Dewan ini belum mendapatkan reputasinya untuk kesetaraan atau ketidakberpihakan," katanya.

Credit republika.co.id

Israel Tuduh PBB Bias Palestina

Aksi bela Palestina di San Francisco, AS (Ilustrasi)

Foto: PressTV

Yordania meminta meminta Israel untuk menarik diri dari semua wilayah yang diduduki.

CB, JENEWA -- Pemerintah Israel menuding PBB melakukan tindakan diskriminatif. Menurut Israel, sudah cukup banyak resolusi yang memperlihatkan bahwa PBB bias terhadap Palestina.

Duta Besar PBB untuk Israel Aviva Raz Shecter, yang menghadiri forum Jenewa, pada Selasa (23/1), mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB bahwa negaranya selalu membela HAM dan nilai-nilai demokrasi. Sebagai contoh, Israel, kata dia, selalu berupaya mengintegrasikan beragam komunitas dan agama.

Kendati demikian, ia menilai, PBB tak pernah berlaku adil terhadap Israel. Hal ini terutama disebabkan karena sikap dan kebijakan yang diambil negaranya terkait Palestina. Padahal, ia mengklaim, Israel menganggap hubungannya dengan Palestina sebagai prioritas tertinggi. Dan Israel akan terus mencari solusi abadi yang memungkinkan kedua negara hidup berdampingan.

Namun, Shecter menyayangkan sikap Dewan HAM PBB yang sangat bias dalam membela Palestina tanpa mau mempertimbangkan keadilan bagi Israel. "Jumlah resolusi politik dan bias satu sisi yang tak tertandingi yang diadopsi secara teratur oleh mayoritas anggota (Dewan HAM PBB), secara otomatis bersaksi tidak hanya terhadap perlakuan tidak adil bagi Israel, tapi juga terhadap kekurangan Dewan itu sendiri dan anggotanya," kata Shecter menerangkan.

Oleh sebab itu, ia menilai, sudah saatnya dilakukan perombakan dan reformasi di Dewan HAM PBB. "Teater absurd ini tidak bisa berlangsung selamanya," ujarnya.

Dalam forum tersebut, diplomat Yordania Akram Harahsheh menegaskan kembali pelanggaran yang telah dilakukan Israel. Ia mengecam upaya yang disebutnya sebagai usaha untuk merendahkan identitas Yerusalem yang diduduki. Ia pun meminta Israel untuk menarik diri dari semua wilayah yang diduduki sejak tahun 1967.

Pada Desember 2017, Amerika Serikat (AS) mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Keputusan itu segera memicu gejolak dan gelombang demonstrasi di sejumlah negara, khususnya negara-negara Arab.

AS dinilai telah mengubur potensi perdamaian antara Palestina dan Israel. Sebab Palestina diketahui mendambakan Yerusalem Timur menjadi ibu kota negara mereka kelak.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

UE Khawatirkan Operasi Baru Turki di Suriah

BRUSSELS - Menteri Luar Negeri Uni Eropa (UE), Frederica Mogherini menyatakan, pihaknya merasa khawatir dengan operasi yang dilakukan Turki di Afrin, Suriah. Mogherini menuturkan, UE khawatir operasi ini akan menambah pelik situasi di Suriah.

Berbicara pasca pertemuan dengan Menteri Luar Negeri negara-negara UE, Mogherini mengatakan, Brussels prihatin bahwa operasi Turki di Afrin dapat merusak perundingan perdamaian Suriah di Jenewa dan menyebabkan kemerosotan situasi kemanusiaan di lapangan.

"Saya sangat khawatir," kata Mogherini mengomentari operasi yang sedang berlangsung, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (23/1).

Dia menekankan bahwa penting untuk memastikan keamanan warga sipil dan akses mereka terhadap bantuan kemanusiaan di tengah operasi tersebut. Dia juga menambahkan, penting untuk memastikan bahwa aktivitas militer difokuskan untuk menghabisi ISIS.

Situasi di Suriah menjadi sangat tegang setelah peluncuran "Operation Olive Branch" yang dilakukan Turki di Afrin. Pesawat Turki memulai serangan udara terhadap sasaran di Afrin pada hari Sabtu, sementara pasukan darat Turki memasuki wilayah tersebut pada hari Minggu.

Operasi tersebut telah menuai reaksi beragam dari dunia internasional. Damaskus menyebutnya sebagai pelanggaran kedaulatan Suriah. Rusia juga mengatakan bahwa prinsip integritas teritorial Suriah harus mendasar. Mesir dan Iran telah menunjuk fakta bahwa serangan yang sedang berlangsung dapat mengganggu inisiatif perdamaian di negara ini.

Inggris dan Amerika Serikat telah menggambarkan kekhawatiran Ankara mengenai keamanan perbatasannya sebagai hal yang sah, sementara Prancis datang dengan sebuah inisiatif untuk mengadakan sebuah pertemuan di Dewan Keamanan PBB.

Credit sindonews.com