Senin, 09 Oktober 2017

PBB khawatir eksodus Muslim Rohingya berlanjut

Pengungsi Rohingya yang datang dari Myanmar menjemput anak-anak mereka dan barang-barang mereka menuju pusat bantuan di Teknaf, dekat Cox's Bazar di Bangladesh, Selasa (3/10/2017). (REUTERS/Damir Sagolj)

Aliran orang Myanmar ini belum berhenti."

Jenewa & Yangon (CB) - Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) bersiap untuk kemungkinan "eksodus lebih lanjut" pengungsi Muslim Rohingya dari Myanmar ke Bangladesh dalam enam minggu setelah darurat pengungsi itu dimulai, kata Kepala Bantuan Kemanusiaan PBB Mark Lowcock.

Sekira 515.000 orang Rohingya tiba di Bangladesh dari Rakhine bagian barat, Myanmar, dalam sebuah gerakan pengungisan yang tiada henti-hentinya setelah pasukan keamanan Myanmar menanggapi serangan militan Rohingya dengan tindakan keras.

PBB telah mengecam serangan militer Myanmar sebagai pembersihan etnis, namun Myanmar menegaskan pasukannya sedang memerangi teroris yang telah membunuh warga sipil, pemimpin agama dan membakar pedesaan.

Kelompok hak asasi manusia (HAM) mengatakan lebih dari 400 desa Rohingya di Rakhine Utara dibakar oleh pasukan keamanan dan warga Budha untuk mengusir umat Islam.

Mark Lowcock, yang posisinya di bawah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, mengulangi seruan untuk mengakses penduduk di Rakhine utara, dan mengatakan bahwa situasinya "tidak dapat diterima".

Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Budha telah memblokir sebagian besar akses ke wilayah tersebut, walaupun beberapa agen kemanusiaan memiliki kantor terbuka di sana dan Komite Palang Merah Internasional membantu Palang Merah Myanmar untuk memberikan bantuan.

"Aliran orang Myanmar ini belum berhenti. Jelas ada ratusan ribu Rohingya yang masih tinggal di Myanmar, dan kami ingin siap seandainya ada eksodus lebih jauh,” kata Lowcock kepada Reuters di Jenewa.

Lowcock mengatakan seorang pejabat senior PBB diperkirakan akan berkunjung ke Myanmar dalam beberapa hari ke depan.

Diperkirakan 2.000 orang Rohingya tiba di Bangladesh setiap hari, Joel Millman dari Organisasi Migrasi Internasional (IMO).

Pejabat Myanmar mengatakan bahwa mereka berusaha meyakinkan kelompok yang mencoba melarikan diri ke Bangladesh, namun tidak dapat menghentikan orang-orang yang bukan warga negara untuk pergi.

Kantor Berita resmi Myanmar mengatakan bahwa sejumlah besar umat Islam bersiap untuk melintasi perbatasan karena mereka kesulitan mata pencaharian, masalah kesehatan, ketidakamanan kepercayaan dan ketakutan untuk menjadi minoritas.

Badan bantuan internasional telah memperingatkan adanya krisis gizi buruk pada sekitar 281.000 orang di Bangladesh yang membutuhkan makanan mendesak, termasuk 145.000 anak balita dan lebih dari 50.000 wanita hamil dan menyusui.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa kolera adalah sebuah risiko di tengah kekhawatiran penyebaran penyakit di kamp-kamp yang basah kuyup, di mana relawan mencoba memasang sistem sanitasi.

Sekira 900.000 dosis vaksin kolera akan tiba akhir pekan ini dan kampanye vaksinasi harus dimulai pada pekan depan.

Badan bantuan yang dipimpin PBB telah mengajukan bantuan senilai 434 juta dolar Amerika Serikat (AS) selama enam bulan untuk membantu hingga 1,2 juta orang, termasuk 300.000 Rohingya yang sudah berada di Bangladesh sebelum krisis terakhir, dan 300.000 penduduk desa Banglades.

Rohingya dianggap sebagai imigran gelap di Myanmar dan sebagian besar orang tanpa kewarganegaraan.

Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi menghadapi kritik karena tidak berbuat lebih banyak untuk menghentikan kekerasan tersebut, walaupun sebuah konstitusi rancangan militer tidak memberinya kekuatan atas pasukan keamanan.

Dia dikecam atas pelanggaran HAM, dan mengatakan bahwa Myanmar siap untuk memulai sebuah proses yang disetujui oleh Bangladesh pada 1993, di mana siapapun yang diverifikasi sebagai pengungsi akan diterima kembali.

Lowcock mengatakan bahwa pembicaraan antara Myanmar dan Bangladesh mengenai rencana repatriasi merupakan langkah awal yang berguna.

"Tapi, jelas jalannya panjang," katanya.

Baik Amerika Serikat (AS) maupun Inggris telah memperingatkan Myanmar bahwa krisis tersebut membahayakan kemajuan yang telah diraihnya sejak militer mulai melonggarkan cengkeramannya pada kekuasaan.

Namun, sejauh ini kekuasaan militer Myanmar masih cukup dominan. Bahkan, undang-undang dasar Myanmar yang disusun militer menetapkan seseorang yang menikah dengan orang asing tidak bisa menjadi pemimpin negara dan pemerintahan. Hal ini dialami Aung San Suu-Kyi yang bersuami warga negara Inggris, Michael Aris (1946--1999).

China, yang membangun hubungan dekat dengan Myanmar saat berada di bawah kekuasaan militer dan sanksi Barat, mendukung kebijakan Pemerintah Myanmar.

Di Washington, pejabat AS mengatakan bahwa sanksi dan pemotongan bantuan termasuk di antara pilihan yang tersedia untuk menekan Myanmar menghentikan kekerasan tersebut tetapi mereka harus berhati-hati untuk mencegah terjadinya krisis.

"Kami tidak ingin mengambil tindakan yang memperburuk penderitaan mereka. Ada risiko di lingkungan yang rumit ini, "Patrick Murphy, seorang wakil asisten sekretaris negara, mengatakan kepada audiensi Komite Urusan Luar Negeri Perwakilan AS.

Murphy mengatakan bahwa upaya dilakukan untuk mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia.

Credit antaranews.com

Pengungsi Rohingya terus mengalir, dua tewas akibat perahu terbalik

Arus Pengungsi Masih Terus Terjadi Pengungsi rohingya menaiki perahu usai melintasi perbatasan Myanmar-Bangladesh di Teknaf, Cox Bazar, Bangladesh, Jumat (29/9/2017). Setiap hari ribuan pengungsi Rohingya terus berdatangan ke Bangladesh. (ANTARA/Akbar Nugroho Gumay) ()

Jakarta (CB) - Paling sedikit dua orang meninggal dunia setelah perahu yang dipenuhi para pengungsi Rohingya terbalik dekat pantai Bangladesh, kata pejabat Bangladesh seperti dikutip BBC.

Sejumlah orang dinyatakan hilang setelah insiden yang terjadi Minggu malam di Sungai Naf itu. Perahu ini disebut-sebut mengangkut 100 orang yang di dalamnya termasuk anak-anak.

Misi penyelamatan tengah dilakukan oleh pemerintah Bangladesh.

Sebelum ini lusinan pengungsi Rohingya meninggal dunia selagi menyeberangi sungai yang berbatasan dengan Bangladesh menyusul operasi militer Myanmar di negara bagian Rakhine.

Kekerasan memuncak di Rakhine akhir Agustus silam setelah militan Rohingya menyerang berbagai pos keamanan yang memicu operasi militer dari Myanmar.

Setelah itu setengah juta orang Rohingya yang kebanyakan muslim dan tidak diakui kewarganegaraannya oleh Myanmar, lari menyelamatkan diri ke Bangladesh.

Para pengungsi Rohingya menyebut militer Myanmar yang dibantu oleh gerombolan ekstremis Budha telah menggunakan metode pembunuhan dan pembakaran desa untuk mengusir Rohingya dari Mynamar.

Credit antaranews.com

China Bantah Tudingan Serangan Siber di AS

Pemerintah China membantah mensasar kantor pengacara New York dalam serangan siber. Foto: (Ilustrasi/Thinkstock/g-stockstudio)

Jakarta, CB -- China membantah bertanggung jawab atas dugaan serangan siber di Amerika Serikat yang mensasar seorang konglomerat yang mengasingkan diri dan meminta suaka politik.

Dalam pernyataan tertulis, Kementerian Keamanan Publik mengatakan penyelidikan yang dilakukan “tidak menemukan bukti” keterlibatan pemerintah China dalam dugaan sarangan siber itu.

Badan penegakan hukum ini mengatakan bahwa China telah memberi bukti kepada pemerintah AS bahwa Guo Wengui memalsukan dokumen untuk mendukung klaim permintaan suaka politik.

Disebutkan bahwa pemerintah China akan mengajukan permintaan resmi agar pihak berwenang menyelidiki masalah ini.

“Dokumen resmi yang dipalsukan dan informasu palsu yang dia buat sangat sensasional dan berlebihan,” bunyi pernyataan tertulis dalam bahsa Inggris yang diterima oleh kantor berita Reuters.

Guo Wengui mengajukan tuduhan korupsi terhadap sejumlah pejabat senior Partai Komunis China.

Konglomerat ini belum menjawab permintaan komentar atas pernyataan pemerintah China itu.

Institut Hudson, satu lembaga penelitian di Washington, pada Rabu (4/10) sedianya akan mendatangkan Guo namun dibatalkan tanpa penjelasan.

Acara ini dilaksanakan bersamaan dengan kunjungan satu delegasi pejabat China ke Washington untuk menghadiri dialog tingkat tinggi tentang penegakan hukum dan keamanan siber antara kedua negara.

Dugaan serangan siber ini mendorong Jaksa Agung AS Jeff Session mengajukan keluhan dalam pertemuan dengan Menteri Keamanan Publik China Gue Shengkun pada Rabu itu.

Guo Wengui yang berdomisili di New York mengajukan permintaan suaka politik September lalu, namun minggu ini mengatakan bahwa kantor pengacaranya mundur karena menjadi korban peretas asal China.

Thomas Ragland dari kantor pengacara itu membenarkan pihaknya tidak lagi mewakili Gue Wengui.

Setelah acara di lembaga Hudson dibatalkan, Guo mengadakan jumpa pers pada Kamis dan memperlihatkan dokumen yang diklaim sebagai dokumen resmi “rahasia”.

Dokumen itu berisi keterangan bahwa pemerintah China telah mengirim agen rahasia ke Amerika Serikat.

Kementerian Keamanan Publik China mengatakan dokumen yang diperlihatkan oleh Guo itu “dipalsukan dengan tidak rapi” dan “penuh dengan kesalahan kecil”.

Guo menuduh sejumlah pemimpin senior Partai Komunis melakukan korupsi yang disebar melalui Twitter dan YouTube sejak awal tahun ini.

Dia mengatakan langkah itu diambil untuk menganggu kongres lima tahunan Partai Komunis yang akan dimulai minggu depan.

Pemerintah China berusaha mendiskreditkan Guo sebagai terduga pelaku kejahatan yang tidak bisa dipercaya.

China sendiri telah memasukkan nama Guo ke dalam surat pencarian orang Interpol.

Credit cnnindonesia.com

Jutaan Pejabat China Dihukum karena Korupsi

Gerakan antikorupsi Presiden Xi Jinping telah menjerat jutaan pejabat China sejak 2013. (Reuters/Damir Sagolj)

Jakarta, CB -- Badan anti korupsi China mengatakan sejak 2013 sekitar 1,34 juta pejabat tingkat rendah dihukum dalam program antikorupsi yang dicanangkan Presiden Xi Jinping.

Komisi Pusat Inspeksi Disiplin (CCDI) mengatakan, pejabat yang dihukum itu meliputi 648 ribu pejabat desa, dan sebagian besar terkait dengan korupsi dalam jumlah kecil.

Sementara sebagian besar gerakan antikorupsi di China mensasar pejabat desa dan kota, sejumlah tokoh terkenal juga terjaring.

Pada Agustus lalu, ketua komite antikorupsi Kementerian Keuangan China diselidiki karena diduga melakukan korupsi.

Pada September seorang perwira senior militer yang menduduki jabatan di Komisi Pusat Militer pimpinan Presiden Xi Jinping, ditahan terkait kasus dugaan korupsi.

CCDI mengatakan, 155 ribu atau 94,8 persen, kantor cabang partai tingkat propinsi telah membuat mekanisme kebijakan korupsi.

Badan ini sebelumnya mengatakan bahwa dalam menjalankan kampanye antikorupsi, China dibantu oleh 48 negara yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan Beijing, seperti Spanyol, Italia, dan Perancis.

Data badan tersebut menunjukkan hampir 2.600 orang buronan korupsi yang melarikan diri ke luar negeri berhasil diekstradisi atau direpatriasi berkat kerja sama tersebut.

Meski demikian masih banyak buronan kasus korupsi China di negara lain yang belum terjamah.

Korupsi di kalangan pejabat pemerintahan China menjadi masalah besar dan sejak menjabat pada 2012, Xi diapresiasi oleh banyak pihak karena mencanangkan gerakan antikorupsi di pemerintah.

CCDI awal tahun ini menyatakan akan membuat komisi pengawasan dan hukum nasional yang akan menggabungkan fungsi badan pencegahan korupsi, otoritas supervisi dan departemen yang menangani penyuapan serta kasus kelalaian tugas.

Program percontohan telah dibentuk di Beijing dan di pusat provinsi Shanxi serta Zhejiang timur, tetapi belakangan CCDI menilai upaya reformasi tersebut tidak akan bisa menempatkan kekuatan di luar partai.

Presiden Xi Jinping yang tengah mempersiapkan konferensi pemimpin Partai Komunis bulan ini membuat gerakan antikorupsi mensasar “macan dan lalat” yaitu pejabat tingkat tinggi dan tingkat rendah sebagai prioritas program di masa jabatan lima tahunnya.

China akan mengadakan Kongres Partai Komunis ke-19 bulan Oktober ini. Kongres ini adalah pertemuan dua kali dalam satu dekade dan Presiden Xi Jinping akan mengkonsolidasikan kekuasaan dan mendorong kebijakan-kebijakannya.

Credit cnnindonesia.com

AS Bantah Gunakan Pengungsi Suriah sebagai Perisai Hidup

WASHINGTON - Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) atau Pentagon membantah tudingan yang menyebut tentara pangkalan militer AS di Suriah menggunakan pengungsi sebagai perisai hidup. Tudingan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia.

Juru bicara kemhan Rusia, Igor Konashenkov pada Jumat mengatakan, pengungsi yang tinggal di kamp Rukban di Suriah tenggara, secara efektif digunakan oleh AS untuk menjadi tameng bagi pangkalan militernya yang ada di dekat kota al-Tanf.

Kamp Rukban di dekat perbatasan Yordania adalah rumah bagi setidaknya 60 ribu wanita dan anak-anak yang melarikan diri dari Raqqa dan Deir ez-Zor. Dalam pernyataannya, Konashenkov juga menyalahkan militer AS karena menghentikan konvoi kemanusiaan Suriah, PBB dan Yordania untuk mencapai penduduk kamp yang terjebak.

Merepon hal ini, Kantor Urusan Publik CJTF-Operation Inherent Resolve, yang merupakan bagian dari CENTCOM, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (8/10), menegaskan, tudingan tersebut adalah salah besar dan sangat tidak berdasar.

"Bukan hanya tuduhan palsu, pernyataan Mayor Jenderal Konashenkov mengenai orang-orang Suriah yang terlantar di Rukban sangat disayangkan, mengingat dia tahu kedua negara kita memiliki tujuan yang sama untuk mengalahkan ISIS di Suriah dan mengembalikan kehidupan di negara tersebut kembali normal," bunyi pernyataan tersebut.

Credit sindonews.com

Libanon Tangkap 3 Agen Mata-mata Mossad Israel

BEIRUT - Dinas Keamanan Libanon dalam beberapa hari terakhir menangkap tiga orang yang dituduh sebagai agen mata-mata Mossad, Israel. Ketiganya diduga kuat memata-matai akivitas faksi Hizbullah yang selama ini jadi musuh bebuyutan Tel Aviv.

Surat kabar Libanon, Al-Akhbar yang dilansir Times of Israel pada hari Minggu (8/109/2017) melaporkan bahwa tiga warga lokal yang jadi agen mata-mata untuk Mossad itu bekerja mengumpulkan informasi terkait Hizbullah. Mereka melaporkan hasil kerjanya kepada agen mata-mata negara Yahudi tersebut.

Libanon kerap mengklaim menangkap mata-mata yang bekerja untuk Israel di dalam negeri. Sedangkan pemerintah Tel Aviv belum mengomentari tuduhan tersebut.

Para pejabat Israel selama ini menyatakan keprihatinannya atas sepak terjang pasukan Hizbullah dan sekutunya, pasukan Iran, yang bermunculan di sepanjang perbatasan Israel-Libanon-Suriah.

Penyelidikan militer Israel pada bulan lalu mengatakan bahwa Teheran bekerja tanpa kenal lelah untuk melindungi kelompok Hizbullah dengan rudal yang lebih akurat untuk perang masa depan dengan Tel Aviv.

Militer pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu itu juga percaya bahwa Iran akan melanjutkan usahanya untuk membangun kehadiran pasukannya di Suriah melalui “proxy”.

Pada bulan Agustus lalu, PBB memperpanjang mandat misi penjaga perdamaiannya di Libanon selatan (UNIFIL) dan memberi kewenangan pasukannya untuk menangani serangan senjata Hizbullah di daerah tersebut.

Perubahan yang disetujui oleh Dewan Keamanan PBB akan melihat UNIFIL meningkatkan kegiatan pengawasannya di LIbanon selatan, termasuk dengan memasuki desa-desa di mana kelompok militan beroperasi.

Resolusi tersebut menyoroti bahwa UNIFIL memiliki wewenang untuk ”mengambil semua tindakan yang diperlukan” di wilayah di mana pasukannya ditempatkan dan harus memastikan bahwa wilayah operasinya ”tidak digunakan untuk kegiatan bermusuhan dalam bentuk apapun.”

Namun, Israel menuduh badan internasional tersebut gagal mencegah senjata diselundupkan ke Hizbullah.

Credit sindonews.com

Hamas Akan Ambil Bagian dalam Pemerintahan Palestina

RAMALLAH - Gerakan Hamas mengumumkan bahwa mereka akan menjadi bagian dari pemerintah persatuan nasional Palestina. Pembentukan pemerintahan ini merupakan bagian dari rekonsiliasi baru-baru ini dengan kelompok pesaingnya, Fatah.

Rencana ini akan membantu membuka jalan untuk menyelenggarakan pemilihan umum.

Kedua faksi Palestina akan menangani rincian pemerintahan ini saat mereka bertemu di Kairo dalam serangkaian pertemuan yang akan dimulai pada hari Selasa.

Pejabat Hamas yang bertanggung jawab atas hubungan nasional, Hussam Badran, mengatakan bahwa pemerintah persatuan nasional berarti partisipasi sebenarnya dari semua faksi Palestina yang aktif, dimulai dengan Hamas.

"Ini semua benar. Sebenarnya, ini adalah tugas pada tahap ini. Orang-orang kita pantas memilih siapa yang harus memimpin mereka di jalan keselamatan dari pendudukan," tegasnya.

"Mekanisme untuk melawan dan menghadapi pendudukan juga harus dilakukan selama fase ini," tambahnya seperti dikutip dari Asharq al-Awsat, Minggu (8/10/2017).

Masih harus dilihat apakah Hamas akan berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung di pemerintahan. Tokoh-tokoh independen bisa dipilih. Partisipasi Hamas adalah salah satu masalah yang dapat menghambat rekonsiliasi karena permintaan Israel-Amerika bahwa pemerintah yang akan datang harus mengakui Israel.

Sumber mengatakan kepada Asharq al-Awsat bahwa tokoh-tokoh yang tidak diketahui dapat dipilih untuk menduduki jabatan menteri karena mereka mungkin tidak memiliki hubungan langsung yang jelas dengan Hamas dan faksi lainnya. Ini akan memungkinkan pemerintah untuk berkomitmen pada program Organisasi Pembebasan Palestina dan menghindari Hamas mengakui Israel.

Anggota politbiro Hamas Khalil al-Hayyah mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menghalangi rekonsiliasi jika keyakinan untuk mencapai kemitraan dan kerja sama tersedia.

"Kami menuju rekonsiliasi Palestina dengan pikiran terbuka yang akan membantu pertemuan Kairo yang diantisipasi dengan sukses," tambahnya.

"Ada kesempatan nyata untuk mengakhiri divisi Palestina salah jika menempatkan hambatan sebelum dialog dimulai," lanjutnya.

Dia mengatakan bahwa Hamas percaya bahwa seharusnya ada satu otoritas, dewan pemerintah dan legislatif yang akan mewakili setiap orang Palestina.

"Pemerintahan ini harus bisa mengatur hidup mereka berdasarkan melayani dan mendukung warga negara dan tidak dengan mengorbankan kepentingan Palestina," Hayya menyatakan.

Dia juga berbicara tentang satu pemerintahan yang akan memerintah Tepi Barat dan Jalur Gaza. Ini juga akan mencakup pasukan keamanan.

Pejabat Hamas tersebut berjanji bahwa senjata perlawanan tersebut akan ditinggalkan dalam diskusi. "Senjata tidak terbuka untuk diskusi. Kesepakatan sebelumnya telah dibuat selama ini," katanya.

Perundingan Kairo akan mencakup isu mantan pegawai pemerintah Hamas. Mereka juga akan menangani masalah perbatasan, keamanan dan penyeberangan.

Credit sindonews.com

Israel-Palestina Berdamai, Trump Pindahkan Kedubes AS ke Yerusalem

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) kemungkinan akan tetap memindahkan kedutaan besarnya di Tel Aviv ke Yerusalem. Namun hal itu akan dilakukan jika Palestina dan Israel telah berdamai.

Hal tersebut dikatakan oleh Presiden AS Donald Trump dalam sebuah wawancara dengan mantan Gubernur Arkansas Mike Huckabee dalam program TBN "Huckabee."

Trump mengungkapkan bahwa pemerintahannya sedang mengerjakan sebuah rencana untuk perdamaian di antara Palestina dan Israel.

"Saya ingin memberikan tembaka itu sebelum saya berpikir untuk memindahkan kedutaan ke Yerusalem," katanya seperti dilansir dari Reuters, Minggu (8/10/2017).

"Jika kita bisa membuat perdamaian antara Palestina dan Israel, saya pikir pada akhirnya ini akan mengarah pada perdamaian di Timur Tengah, yang harus terjadi," katanya.

Ketika ditanya apakah ada jangka waktu untuk langkah kedutaan tersebut, Trump berkata: "Kami akan membuat keputusan di masa depan yang tidak terlalu jauh."

Bulan Juni lalu, Trump telah menandatangani sebuah perintah sementara untuk mempertahankan kedubes AS di Tel Aviv. Saat kampanye presiden lalu, Trump berjanji akan memindahkannya ke Yerusalem.

Rencana pemindahan kedubes AS ini di mendapat penolakan dari Palestina. Palestina menilai jika AS memindahkan kedubesnya ke Yerusalem maka hal itu akan mengakhiri solusi dua negara. Palestina telah menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota negaranya di masa depan.

Credit sindonews.com

Hubungan Memanas, AS-Turki Kurangi Pemberian Visa

Ilustrasi. (morgueFile/click)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat dan Turki saling mengurangi pemberian visa di tengah meningkatnya ketegangan kedua negara pasca penangkapan seorang personel konsulat Washington di Istanbul.

"Kejadian belakangan ini membuat pemerintah AS harus mempertimbangkan kembali komitmen pemerintah Turki terhadap keamanan personel misi AS," demikian bunyi pernyataan misi AS di Ankara, sebagaimana dilansir Reuters, Minggu (8/10).

Melanjutkan pernyataan tersebut, misi AS menulis, "Untuk meminimalkan jumlah pengunjung ke kedutaan dan konsulat kami sementara peninjauan ini berlangsung, kami menangguhkan semua layanan visa non-imigran di semua fasilitas diplomatik AS di Turki."

Kedutaan Besar Turki di Washington pun mengeluarkan pengumuman serupa, mencontoh isi pernyataan dari AS dan hanya mengganti nama negaranya.

Keputusan ini diambil setelah seorang warga Turki yang merupakan karyawan misi AS di Turki ditahan di Istanbul karena dianggap berkaitan dengan Fethullah Gulen, tokoh agama yang dituding sebagai dalang upaya kudeta tahun lalu.

Kantor berita Turki, Anadolu, melaporkan bahwa pria itu ditahan atas alasan "spionase dan upaya untuk menghancurkan perintah konstitusi dan pemerintah."

Sementara itu, Gulen terus berlindung di AS dan menekankan bahwa ia sama sekali tak terlibat dalam upaya kudeta yang gagal pada tahun lalu.

Selama ini, relasi kedua negara ini sendiri sudah tegang karena AS mendukung pasukan Kurdi bernama YPG dalam perang Suriah.

Turki menganggap YPG sebagai perpanjangan tangan kelompok PKK, pasukan Kurdi yang melakukan upaya pemberontakan di Ankara selama tiga dekade belakangan.

Credit cnnindonesia.com

Seteru Memanas, Turki dan AS Saling Tangguhkan Layanan Visa

WASHINGTON - Perseteruan antara Turki dan Amerika Serikat (AS) kembali memanas. Kedua negara ini saling menangguhkan layanan visa non-imigran di masing-masing kedutaannya.

Penangguhan layanan visa dimulai oleh AS melalui kedutaannya di Ankara dalam pengumumannya pada Minggu (8/10/2017). “Menangguhkan semua layanan visa non-imigran di semua fasilitas diplomatik AS, dengan alasan keamanan,” bunyi pengumuman Washington melalui akun Twitter @USEmbassyTurkey, Senin (9/10/2017).

Dalam pengumumannya, Washington menyatakan keputusan itu didasarkan pada kebutuhan untuk menilai kembali komitmen pemerintah Turki terhadap keamanan misi dan personel AS di negara Timue Tengah tersebut.

Seperti diketahui, pada awal pekan lalu, warga Turki Metin Topuz, yang bekerja di Konsulat Jenderal AS di Istanbul, ditangkap oleh penegak hukum setempat atas tuduhan terorisme. Pengadilan memutuskan bahwa dia akan tetap ditahan karena diduga memiliki dengan ulama Turki yang diasingkan, Fethullah Gulen, yang oleh pemerintah dianggap sebagai dalang kudeta yang gagal tahun lalu.

Washington mengecam penangkapan tersebut, dengan mengatakan bahwa langkah tersebut merongrong hubungan kedua negara. Selain itu, tuduhan Ankara dianggap tidak berdasar.

Beberapa jam setelah pengumuman dari Kedutaan AS itu muncul, Turki membalasnya dengan pengumuman yang hampir sama.

”Untuk meminimalkan jumlah pengunjung Kedutaan Besar dan Konsulat kami saat penilaian ini berjalan efektif, (kami) menghentikan semua layanan visa non-imigran di semua fasilitas diplomatik Turki di AS,” bunyi pengumuman Kedutaan Turki di Washington, DC, seperti dikutip Al Jazeera.

Perseteruan dua negara di antara sesama anggota NATO ini sudah terjadi beberapa kali. Selain tuduhan AS melindungi Gulen yang dituduh dalang kudeta yang gagal, dukungan militer Washington untuk pasukan YPG Kurdi di Suriah juga jadi pemicunya.

Pemerintah Presiden Tayyip Erdogan sudah berulang kali mendesak Pemerintah Presiden Donald Trump agar mengekstradisi Gulen. Namun, desakan itu diabaikan. Terlebih Gulen juga membantah tuduhan sebagai dalang kudeta.

Sedangkan dukungan militer AS untuk pasukan YPG Kurdi di Suriah membuat Ankara marah, karena kelompok itu dianggap perpanjangan dari PKK, faksi Kurdi yang oleh pemerintah Erdogan dianggap sebagai kelompok teroris. Sudah tiga dekade terakhir, PKK dan pasukan Ankara terlibat bentrok senjata di wilayah Turki tenggara.

Credit sindonews.com

Turki dan Milisi Tahrir al-Sham Saling Lepaskan Tembakan di Perbatasan Suriah

ANKARA - Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia menuturkan, pasukan Turki dan milisi Tahrir al-Sham, atau yang dahulu dikenal sebagai al-Nusra terlibat pertempuran di perbatasan Suriah. Keduanya berbalas tembakan dari wilayah masing-masing.

Kelompok pemantau perang yang berbasis di Inggris itu mengatakan, tentara Turki dan anggota Tahrir al-Sham terlibat baku tembak di desa Kafr Lusin, yang berada di dekat perbatasan Suriah dan Turki.

Kepala Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia Rami Abdulrahman, seperti dilansir Al Jazeera pada Minggu (8/10), mengatakan, kelompok milisi tersebut terus mengirim bala bantuan ke daerah perbatasan.

"Pasukan Turki belum berada di tanah Suriah. Tentara menembakkan peluru artileri ke seberang perbatasan, sementara Tahrir al-Sham menyerang sebuah pangkalan militer Turki," ungkapnya.

Sementara itu, Musa Khaled, komandan divisi ke 13 dari Tentara Suriah Bebas, membenarkan adanya baku tembak tersebut. Dia mengatakan, baku tembak terjadi saat kelompok milisi itu mencoba melakukan serangan terhadap basis militer Turki yang berada di perbatasan.

"Ada baku tembak yang intens, Tahrir al-Sham menembak sebuah buldoser Turki di perbatasan, sehingga tentara Turki membalas dengan tembakan, namun semuanya telah tenang sekarang," kata Khaled.

Credit sindonews.com

Turki Dukung Pemberontak Suriah Lawan Jihadis

Turki dan Rusia bekerja sama untuk menghancurkan kelompok ISIS di wilayah perbatasan dengan Suriah. (Reuters/Ammar Abdullah)

Jakarta, CB -- Kelompok pemberontak Suriah melancarkan satu operasi militer besar-besaran yang didukung pasukan Turki ke wilayah Suriah yang dikuasai oleh kelompok jihadis.

“Sekarang ada operasi serius di Idlib Suriah dan akan terus berlangsung,” kata Presiden Turki Tayyip Erdogan dalam pidato di depan partai AK, Sabtu (7/8).

Erdogan menambahkan bahwa Turki tidak akan membiarkan satu “koridor terorisme di wilayah perbatasan dengan Suriah.

“Saat ini Tentara Pembebasan Suriah melakukan operasi di sana,” kata Erdogan. “Rusia mendukung operasi itu dari udara, dan pasukan kita dari dalam wilayah negara ini di perbatasan.

Seorang saksi mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa Turki mengerahkan tank dan kendaraan militer ke wilayah perbatasan dengan Suriah pada Sabtu malam.

Saksi ini juga mengatakan pihak berwenang Turki telah membongkar tembok perbatasan di beberapa titik.

Operasi penyusupan ke provinsi Idlib dan sekitarnya ini dilakukan setelah bulan lalu Iran dan Rusia, yang mendukung Presiden Bashar al-Assad, dan Turki yang mendukung pemberontak, sepakat untuk mengurangi pertempuran antara kelompok perlawanan dan pemerintah di wilayah barat daya.

Kesepakatan ini tampaknya bertujuan mengendalikan aliansi Tahrir al-Sham, kelompok jihadis terbesar di Suriah selain ISIS. Kesepakatan itu juga bertujuan mengamankan wilayah perbatasan Turki.

Mustafa Sejari, pejabat senior kelompok perlawanan Liwa al-Mutasem yang ikut dalam operasi ini, mengatakan Rusia tidak akan mendukung para pemberontak.

“Rusia tidak akan terlibat sama sekali di wilayah yang kami kuasai. Peran Rusia hanya terbatas di wilayah yang dikuasai oleh pemerintah,” ujarnya.

Ankara, Moskow dan Tehran mengumumkan satu kesepakatan untuk membentuk dan menjaga zona “de-eskalasi di wilayah Idlib pada bulan lalu.

Menteri luar negeri Turki mengatakan bahwa pemerintahnya bertujuan mencegah pertempuran di Idlib.

“Para pengamat Rusia dan Iran akan ditempatkan di sejumlah wilayah di sini, dan pengamat kami akan berada di wilayah Idlib. Tentu saja mereka ada di tempat aman, jadi tidak ada risiko sama sekali,” kata Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu, Sabtu (7/10).

Aliansi Jihadis

Tahris al-Sham dimotori oleh mantan Front Nusra, yang hingga tahun lalu adalah cabang al-Qaida di Suriah. Front Nusra kemudian berganti nama dan memutus hubungan dengan gerakan global yang didirikan oleh Osama bin Laden itu.

Kelompok ini merupakan kekuatan militer yang kuat sejak perang di Suriah pecah. Mereka berganti taktik dari serangan bom di perkotaan menjadi perang gerilya dengan tentara Suriah bersama dengan sejumlah faksi lain.

Sejak awal tahun ini, kelompok itu bertempur dengan kelompok-kelompok pemberontak lain di Idlib dan wilayah lain Suriah, sementara pemerintah memusatkan perhatian pada upaya menghancurkan ISIS di wilayah timur.

Turki Dukung Pemberontak Suriah Usir ISIS

Rusia dan Turki pada awalnya bertentangan dalam konflik di Suriah, Turki berusaha menjatuhkan Presiden Bashar Assad yang didukung oleh Rusia. (Reuters/Khalil Ashawi)

Pada Juli Tahrir al-Sham merebut wilayah di sekitar pintu perbatasan antara Suriah dan Turki bernama Bab al-Hawa. Langkah ini membuat wilayah garis depan di suriah sebagian besar dikuasainya.

Turki merupakan salah satu pendukung kuat perjuangan para pembrontak yang memerangi Presiden Assad dalam konflik yang sudah berjalan selama lebih dari enam tahun ini.

Namun, pusat perhatian Turki kemudian berubah dari upaya menjatuhkan Assad menjadi taktik melindungi wilayah perbatasannya.

Setahun lalu, Turki mendukung pemberontak Suria di Idlib Timur dalam operasi penyusupan yang dikenal dengan nama “Perlindungan Efrat” yang bertujuan mengusir ISIS dan kelompok Kurdi dari wilayah perbatasan.

Credit cnnindonesia.com

Pendukung Nasionalis Kulit Putih AS Kembali Berkumpul, Charlottesville Siaga

WASHINGTON - Pemerintah kota Charlottesville, Amerika Serikat (AS) dilaporkan meningkatkan kewaspadaan setelah anggota nasionalis kulit putih Richard Spencer dan pendukungnya kembali ke kota itu. Puluhan kaum nasionalis kulit putih tersebut berkumpul di dekat patung Robert E. Lee dan meneriakkan "Anda tidak akan menggantikan kita!".

Jenderal Lee adalah jenderal utama pasukan konfederasi dalam perang sipil Amerika dan telah muncul seruan penghapusan simbol-simbol supremasi kulit putih dari ruang publik setelah serangkaian serangan kekerasan yang telah dikaitkan dengan supremasi kulit putih.

"Kami hadir untuk mewakili kepentingan Amerika kulit putih. Rusia adalah teman kami. Selatan akan bangkit kembali," teriak kaum nasionalis kulit putih, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (8/10).

Walikota Charlottesville, Mike Signer menegaskan, ia akan mengambil tindakan hukum untuk mencegah kembali terjadinya demontrasi berbasis kebencian di wilayahnya.

"Kunjungan tercela lainnya oleh pengecut neo-Nazi. Anda tidak diterima di sini! Pulang ke rumah! Sementara itu kita melihat semua pilihan hukum kita. Tunggu saja," ungkap Signer melalui akun twitternya.

Seperti diketahui, Juni lalu terjadi sebuah demonstrasi yang dianggap sebagai demonstrasi terbesar kaum nasionalis kulit putin dalam satu dekade ini. Kala itu, ratusan nasionalis kulit putih dan neo-Nazi berkumpul di Charlottesville. Satu orang tewas, dan lebih dari 30 luka-luka akibat bentrokan akibat demonstrasi itu.

Credit sindonews.com

Trump: Iran Adalah Penyandang Dana Korut

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meyakini kalau Iran adalah salah satu negara yang memberikan dana kepada Korea Utara (Korut). Dia menyebut, Iran merupakan mitra dagang inti Korut, selain China.

"Saya percaya mereka (Iran) mendanai Korut. Saya percaya mereka melakukan hubungan dagang dengan Korut. Saya percaya mereka melakukan sesuatu dengan Korut, yang sama sekali tidak pantas," kata Trump dalam sebuah wawancara dengan media setempat, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (8/10).

Ini bukan pertama kalinya pemimpin AS tersebut membuat klaim semacam itu. Secara khusus, setelah sebuah uji coba rudal balistik Iran pada tanggal 23 September, Trump melalui akun twitternya mengatakan bahwa Teheran bekerja sama dengan Pyongyang.

Semetara itu, dalam wawancara tersebut Trump kembali mengulangi ketidakpuasannya dengan kesepakatan nuklir Iran, menuduh Teheran membuat situasi tidak stabil di Timur Tengah.

"Saya sangat tidak senang dengan kesepakatan ini, saya sangat tidak senang dengan sikap mereka. Semangat kesepakatan tentu tidak ada karena mereka berada di tempat yang menyebabkan masalah, terutama di Timur Tengah," ungkap Trump.

"Iran adalah pemain yang buruk dan mereka akan dijaga sebagai pemain yang buruk," katanya, menambahkan bahwa dia akan mengambil sebuah tindakan dalam waktu dekat terhadap Iran.

Credit sindonews.com

Iran: Dunia Akan Mengutuk AS Jika Keluar dari Kesepakatan Nuklir

TEHERAN - Presiden Iran, Hassan Rouhani, akan tetap mempertahankan perjanjian nuklir internasional yang ditandatangani oleh enam negara kekuatan dunia. Ia pun mengatakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, tidak dapat melemahkannya.

Berdasarkan kesepakatan 2015, Teheran sepakat untuk membatasi program nuklirnya yang disengketakan sebagai pengganti meringankan sanksi ekonomi.

Berbicara pada sebuah upacara di Universitas Teheran yang menandai dimulainya tahun akademik, Rouhani mengatakan bahwa masalah dan manfaat kesepakatan tersebut tidak dapat digantikan.

"Tidak ada yang bisa menolaknya, tidak Trump atau siapa pun. Bahkan jika 10 Trumps lain diciptakan di dunia ini, ini tidak bisa dibalikkan," katanya, seperti dikutip dari Al Jazeera, Minggu (8/10/2017).

Rouhani mengatakan bahwa jika AS melanggar kesepakatan tersebut maka akan merugikan reputasinya sendiri di masyarakat internasional.

"Jika Amerika melakukan pelanggaran saat ini, seluruh dunia akan mengutuk Amerika, mereka tidak akan mengutuk Iran," kata Rouhani.

"Kalau begitu mereka akan mengatakan mengapa Anda mempercayai Amerika dan menandatangani kesepakatan dengan mereka?" imbuhnya.

Dalam komentar terpisah, Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif juga mengutuk Trump karena ancamannya untuk mencabut kesepakatan tersebut. Zarif mengatakan bahwa ucapan pemimpin AS tersebut tidak akan membantu perdamaian dan keamanan di wilayah Timur Tengah dan akan merugikan kepentingan jangka panjang dari AS.

"Saya pikir ini adalah pernyataan yang tidak tepat, karena tentu saja, kesepakatan apapun tidak akan menjadi kesepakatan sempurna untuk semua pihak, harus kurang sempurna sehingga semua pihak dapat hidup dengan itu," kata Zarif.

Zarif pun memperingatkan bahwa masyarakat internasional tidak pernah bisa mempercayai AS lagi jika melanggar kesepakatan. Setiap pelanggaran kesepakatan oleh AS akan mengakibatkan Iran menarik sebagian atau keseluruhan kesepakatan tersebut. Ia juga mencatat bahwa Teheran tidak akan terpengaruh oleh ancaman sanksi.

"Kesepakatan nuklir adalah hasil dari 10 tahun proses dan negosiasi selama dua tahun. Sayangnya, pemerintahan ini harus mengambil sikap," katanya.

"Mereka (pemimpin AS) telah mengimunisasi kami untuk sanksi AS. Dari perspektif global, tampaknya Amerika Serikat kecanduan sanksi," tukasnya.

Credit sindonews.com

Malaysia Tangkap Delapan Terduga Teroris

Malaysia menangkap warga yang antara lain diduga memiliki hubungan dengan ISIS yang di Asia Tenggara melakukan aksi di Marawi, Filipina. (Reuters/Erik De Castro)

Jakarta, CB -- Malaysia menangkap empat warga asing dan empat warga negara itu karena diduga terlibat dalam kegiatan terorisme kelompok Abu Sayyaf, ISIS dan Jemaah Islamiyah.

Keempat warga asing itu terdiri dari tiga warga Filipina dan seorang warga Albania.

Penangkapan ini dilakukan di negara bagian Sabah, Selangor dan Perak antara 27 September dan 6 Oktober 2017.

Lima orang terduga itu ditangkap di negara bagian Sabah dan mereka dicurigai membantu kelompok militan Abu Sayyaf dari Filipina memasuki Malaysia.

Polisi Malaysia mengatakan di antara warga asing yang ditangkap adalah satu warga Albania yang merupakan pengajar ilmu hukum di salah satu universitas milik pemerintah, dan dia ditengarai membuka hubungan dengan ISIS.

Dua warga negara itu yang ditangkap adalah bekas narapidana yang pada tahun 2016 dinyatakan bersalah karena ikut serta dalam kegiatan terorisme.

Salah satu dari mereka ditangkap karena dicurigai merekrut para narapidana di penjara dan merencanakan satu serangan ke tempat-tempat ibadah Islam, Kristen dan Hindu di Malaysia.

Terduga ini juga disebut menyimpan informasi mengenai seorang anggota Tanzim Al-Qaeda Malaysia yaitu satu kelompok yang terkait dengan Jemaah Islamiyah, yang masih buron.

Sementara satu warga Malaysia lainnya ditangkap karena diduga membantu dalam merekrut dua orang.

Malaysia telah menangkap ratusan orang yang diduga terlibat dengan kelompok-kelompok militan dalam beberapa tahun terakhir ini.

Negara ini dalam keadaan waspada setelah sejumlah pengebom bunuh diri dan penembang yang diduga terkait dengan ISIS melakukan serangan di Jakarta pada Januari 2016.

Satu granat dilempar ke bar di luar wilayah Kuala Lumpur pada Juni tahun lalu. Delapan orang luka-luka akibat serangan ini.

ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan pertama di wilayah Malaysia tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Saudi klaim laporan PBB terkait Yaman menyesatkan

Abdallah Al-Mouallimi. (un.org)

Kami menolak keterangan yang tidak tepat dan menyesatkan ..."

New York (CB) - Arab Saudi pada Jumat (6/10) menolak dan menilai menyesatkan atas laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menuduh sekutu militer pimpinan Saudi membunuh atau melukai 683 anak di Yaman dan melakukan serangan terhadap puluhan sekolah serta rumah sakit.

"Kami menerapkan tingkat perhatian dan kewaspadaan tinggi untuk menghindari jatuhnya korban sipil," kata Wakil Tetap Arab Saudi di PBB Abdallah Al-Mouallimi kepada wartawan di Markas PBB, New York.

Saudi menganggap bahwa laporan PBB terhadap operasi mereka di Yaman tidak akurat dan menyesatkan.

Dalam sebuah laporan yang disampaikan kepada Dewan Keamanan (DK) PBB pada Kamis (5/10), Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memasukan daftar hitam sekutu pimpinan Saudi atas tindakannya selama 2016, meskipun Arab Saudi mengatakan bahwa mereka telah mengambil tindakan untuk memperbaiki perlindungan terhadap anak-anak.

"Kerajaan Arab Saudi dan sekutu menegaskan kembali bahwa kami telah mengambil tindakan penting untuk melindungi warga sipil dalam operasi militer untuk mengakhiri penderitaan warga Yaman dan meminimalkan jatuhnya korban kemanusiaan," kata Duta Besar Mouallimi.

Ia menimpali, "Kami menolak keterangan yang tidak tepat dan menyesatkan serta jumlah korban yang tercantum dalam laporan tersebut."

Keadaan Yaman porak-poranda akibat dilanda perang lebih dari dua tahun. Pemerintahan Presiden Abd-Rabu Mansour Hadi dukungan pasukan sekutu pimpinan-Saudi berusaha memukul mundur gerakan Houthi keluar dari kota yang mereka rebut pada 2014 dan 2015.

Lebih dari 10.000 orang tewas dan perang telah menghancurkan perekonomian serta mengakibatkan jutaan orang berada dalam jurang kelaparan.

Credit antaranews.com

Wanita Muslim Hamil Diseret Paksa Keluar dari Pesawat AS

BALTIMORE - Profesor Anila Daulatzai, seorang penumpang wanita muslim diserat paksa keluar dari pesawat Southwest Airlines. Dia dibawa keluar oleh petugas keamanan maskapai karena alergi pada dua anjing yang berada di dalam pesawat.

Insiden yang dialami profesor di Maryland Institute College of Art, Baltimore, itu terjadi September lalu. Dia semestinya terbang dengan maskapai Amerika Serikat (AS) itu menuju Los Angeles untuk menemani ayahnya yang sakit dan akan menjalani operasi pembedahan.

Tindakan petugas maskapai terhadap Daulatzai itu direkam sejumlah penumpang yang kini viral di media sosial. Daulatzai terlihat dan terdengar menolak petugas keamanan maskapai yang secara paksa membawanya keluar dari pesawat.

Profesor 46 tahun tersebut mengklaim bahwa dia menderita diskriminasi di pesawat Southwest. Stepfeed, melaporkan diskriminasi dialami sang profesor karena dia seorang wanita, orang kulit berwarna, dan seorang muslim.

Pihak maskapai mengatakan, Daulatzai dipaksa keluar dari pesawat setelah dia mengaku alergi pada anjing yang bisa mengancam nyawanya. Pihak maskapai membenarkan ada dua anjing yang berada dalam satu pesawat dengan Daulatzai.

Daulatzai, lanjut pihak maskapai, tidak memiliki dokumentasi untuk membuktikan klaim alerginya. Perempuan itu kemudian ditahan dan dituntut karena melawan tindakan penertiban dan pelanggaran lainnya.

Namun, pengacara profesor tersebut mengatakan bahwa dia tidak mengklaim bahwa alergi tersebut mengancam nyawanya. Dia juga tidak meminta agar anjing-anjing itu dibawa keluar dari pesawat. Bahkan, dia juga tidak meminta dokumentasi medis mengenai alerginya.

“Profesor Daulatzai menderita luka-luka fisik dan trauma mental, memerlukan perawatan darurat di rumah sakit setempat, termasuk untuk kehamilannya, dan masih menjalani perawatan medis,” kata pihak pengacaranya, dalam sebuah pernyataan.

“Profesor Daulatzai juga menerima surat kebencian, termasuk pesan rasis dan ancaman kekerasan lebih lanjut. Ada usaha untuk masuk ke rumahnya. Sejak saat itu dia meninggalkan rumahnya, takut akan keselamatannya,” lanjut pihak pengacara, seperti dikutip dari CBS News.

Credit sindonews.com

OKI Kecam Serangan di Istana Raja Saudi

JEDDAH - Sekretariat Jenderal Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengecam keras serangan di dekat istana Al Salam di Jeddah, Arab Saudi yang menewaskan dua petugas keamanan dan melukai beberapa lainnya.

Sekretaris Jenderal OKI, Yousef al-Othaimeen dalam sebuah pernyataan, mengucapkan belasungkawa kepada keluarga korban, dan mendoakan kepada mereka yang terluka untuk segera sembuh.

"Dia (Othaimeen ) menegaskan kembali solidaritas OKI dengan Arab Saudi dalam melawan terorisme yang berusaha mengacaukan Saudi, dan merongrong keamanannya, dan menyuarakan dukungan untuk semua tindakan yang diambil oleh Saudi untuk menghadapi rencana kelompok, dan organisasi teroris, membela keamanan negara tersebut. dan menjaga keamanan warganya," bunyi pernyataan OKI, seperti dilansir Bernama pada Minggu (8/10).

Sebelumnya diwartakan, Seorang pria bersenjata menyerang istana Kerajaan Arab Saudi di Jeddah. Pelaku menembak mati dua penjaga istana saat mencoba masuk melalui gerbang istana. Tiga penjaga lainnya terluka akibat serangan pria bersenjata tersebut. Serangan digagalkan oleh pasukan kerajaan dengan menembak mati pelaku serangan.

Menurut kementerian tersebut, pelaku serangan diidentifikasi bernama Mansour al-Amri, 28, seorang warga Saudi.

Serangan dimulai di sebuah pos pemeriksaan di dekat gerbang barat Istana Al-Salam atau Peace Palace di Jeddah. Istana itu merupakan tempat keluarga kerajaan melakukan bisnis resmi selama musim panas.

Raja Saudi Salman berada di Rusia saat serangan terjadi. Dia dan rombongannya melakukan kunjungan bersejarah empat hari ke Rusia.

Pernyataan kementerian tersebut tidak menjelaskan posisi keberadaan putra Raja Salman, Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Namun, laporan media setempat baru-baru ini menyatakan bahwa Pangeran Mohammed ditempatkan di Jeddah.

Credit sindonews.com

Istana Kerajaan Saudi di Jeddah Diserang, 2 Penjaga Ditembak Mati

JEDDAH - Seorang pria bersenjata menyerang istana Kerajaan Arab Saudi di Jeddah. Pelaku menembak mati dua penjaga istana saat mencoba masuk melalui gerbang istana.

Tiga penjaga lainnya terluka akibat serangan pria bersenjata tersebut. Serangan digagalkan oleh pasukan kerajaan dengan menembak mati pelaku serangan.

Serangan yang gagal ini terjadi pada hari Sabtu, namun baru dikonfirmasi Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi melalui kantor berita negara, SPA, Minggu (8/10/2017).

Menurut kementerian tersebut, pelaku serangan diidentifikasi bernama Mansour al-Amri, 28, seorang warga Saudi.

Serangan dimulai di sebuah pos pemeriksaan di dekat gerbang barat Istana Al-Salam atau Peace Palace di Jeddah. Istana itu merupakan tempat keluarga kerajaan melakukan bisnis resmi selama musim panas.

Raja Saudi Salman berada di Rusia saat serangan terjadi. Dia dan rombongannya melakukan kunjungan bersejarah empat hari ke Rusia.

Pernyataan kementerian tersebut tidak menjelaskan posisi keberadaan putra Raja Salman, Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Namun, laporan media setempat baru-baru ini menyatakan bahwa Pangeran Mohammed ditempatkan di Jeddah.

Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Arab Saudi seperti dikutip Reuters, telah mengeluarkan sebuah peringatan keamanan bagi warga Amerika di Jeddah tak lama setelah serangan terjadi.

”Karena kemungkinan aktivitas polisi yang sedang berlangsung, warga Amerika disarankan untuk berhati-hati saat bepergian melalui daerah tersebut,” kata Kedutaan Besar AS dalam sebuah pernyataan yang disiarkan melalui Twitter.

Credit sindonews.com

Pria Bersenjata Tembak Mati 2 Pengawal Istana Arab Saudi

Anggota pasukan pengawal kerajaan Arab Saudi dalam sebuah peristiwa, beberapa waktu lalu. (Foto: AFP PHOTO / JOEL ROBINE)

Jakarta, CB -- Sebuah penembakan terjadi di gerbang istana kerajaan Arab Saudi di Jeddah, Sabtu (7/10) waktu setempat. Sebanyak dua pengawal kerajaan tewas dan tiga lainnya terluka. Si pelaku sendiri tewas ditembak anggota pasukan pengawal kerajaan lainnya.

Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, seperti dilansir AFP, menyebutkan pelaku adalah seorang pria Saudi berumur 28 tahun. Dia bersenjatakan Kalashnikov dan tiga granat.

“Pos penjagaan luar istana ditembaki oleh seorang pria yang keluar dari sebuah mobil Hyundai,” kata kementerian itu, yang disebarkan oleh Saudi Press Agency. “Dia segera ditangani, tapi tindakan pengecutnya telah menyebabkan kematian dua anggota pengawal kerajaan.”

Kedutaan Besar Amerika Serikat di Arab Saudi sebelumnya sudah mengingatkan warga negaranya untuk waspada. Peringatan ini muncul setelah kepolisian Arab Saudi menyerbu sebuah sel teroris di Riyadh, yang diduga terkait dengan kelompok ISIS, pada pekan ini, dan menewaskan dua orang serta menangkap lima lainnya.

Sejak akhir 2014, ISIS telah mengklaim bertanggung jawab pada berbagai ledakan dan penembakan terhadap kelompok Syiah dan pasukan keamanan di sana.

Credit cnnindonesia.com

Pria bersenjata serang pasukan keamanan Saudi di gerbang Istana Jeddah

(AntaraNews/Diasty Surjanto)

Riyadh (CB) - Dua petugas petugas keamanan Arab Saudi tewas tertembak dan tiga lainya terluka pada Sabtu, ketika seorang pria mendekati gerbang istana kerajaan di Jeddah dan memulai penembakan menurut pernyataan kementerian dalam negeri yang disiarkan lembaga siaran pemerintah.

Petugas keamanan Kerajaan berhasil menewaskan pelaku, yang diidentifikasi sebagai Mansour al-Amri, seorang warga Arab Saudi berusia 28 tahun.

Serangan terjadi di sebuah pos pemeriksaan di luar gerbang barat menuju Peace Palace di Jeddah, tempat keluarga kerajaan menjalankan urusan pemerintahan selama bulan-bulan musim panas.

Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud sedang berada di luar kerajaan. Ia sedang berada di Rusia dalam sebuah kunjungan kenegaraan.

Pernyataan kementerian dalam negeri tersebut tidak menjelaskan keberadaan anaknya, Putra Mahkota Mohammed bin Salman, meski baru-baru ini ada siaran berita yang menyatakan penempatannya di Jeddah.

Pasukan keamanan menyita senapan Kalashnikov dan bom molotov milik Amri.

Sebelumnya Amri tidak memiliki catatan kejahatan atau keterkaitan dengan kelompok garis keras, kata juru bicara Kementerian Dalam Negeri Saudi Mansour al-Turki melalui saluran telepon kepada televisi al-Arabiya.

Penyelidikan masih dilakukan untuk menentukan motif dari serangan tersebut, kata al-Turki sebagaimana dikutip kantor berita Reuters.

Credit antaranews.com

Arab Saudi gagalkan serangan teror terhadap istana di Jeddah

Riyadh, Arab Saudi (CB) - Arab Saudi pada Sabtu (7/10) mengumumkan pemerintah menggagalkan serangan teror terhadap satu istana di Jeddah, demikian laporan Saudi Press Agency.

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri mengatakan di dalam satu pernyataan bahwa satu orang keluar dari mobil sedannya dan tiba-tiba melepaskan tembakan ke pasukan Pengawal Kerajaan di depan gerbang barat Istana Perdamaian di Jeddah pada pukul 15.15 waktu setempat (19.15 WIB).

Penjaga melepaskan tembakan balasan dan menewaskan pria bersenjata itu setelah ia membunuh dua personel keamanan dan melukai dua orang lagi, sebagaimana dikutip dari Xinhua, di Jakarta, Minggu pagi.

Juru bicara tersebut mengidentifikasi penyerang itu sebagai warga negara Arab Saudi yang berusia 28 tahun dan membawa senapan mesin Kalashnikov serta tiga bom bensin.

Ia mengatakan dinas keamanan sedang melakukan penyelidikan, dan setiap perkembangan akan diumumkan nanti.

Peristiwa itu terjadi dua hari setelah diumumkannya penergapan jaringan teror IS di Ibu Kota Arab Saudi, Riyadh.

Arab Saudi telah terlibat dalam perang anti-teror setelah serangkaian ledakan mematikan yang diklaim oleh IS di seluruh Kerajaan tersebut dalam beberapa tahun belakangan.

Credit antaranews.com

Ratusan ribu warga Catalan demo tolak merdeka

Pengunjuk rasa mengibarkan bendera Spanyol dan berteriak di depan balai kota dalam sebuah demonstrasi mendukung persatuan Spanyol sehari sebelum referendum kemerdekaan 1 Oktober yang dilarang di Catalunya, di Madrid, Spanyol, Sabtu (30/9/2017). (REUTERS/Sergio Perez/cfo/17)

Jakarta (CB) - Ratusan ribu demonstran memenuhi pusat kota Barcelona, Minggu waktu setempat, untuk menentang rencana para pemimpin separatis mendeklarasikan kemerdekaan Catalonia menyusul referendum pemisahan diri yang dianggap ilegal oleh pemerintah pusat Spanyol.

Ribuan warga Catalan yang menyebut diri mereka "mayoritas diam" ini menentang pemisahan diri daerahnya dari Spanyol. Mereka angkat bicara setelah satu pekan ketidakmenentuan akibat krisis politik paling buruk dalam sejarah Spanyol itu.

Para demonstran melambai-lambaikan baik bendera Spanyol maupun Catalan sembari meneriakkan "Viva Espana! Viva Catalonia!" saat menerobos jalan-jalan di kota Barcelona di bawah langit yang cerah.

"Kami mungkin terlalu lama bungkam," kata Alejandro Marcos (44) kepada AFP. "Sepertinya yang mengaku paling banyak itulah yang memenangkan argumentasi. Oleh karena itu kami harus membuka suara kami dan berkata keras-keras dan terang benderang bahwa kami tidak ingin kemerdekaan."

Sekitar 350.000 orang mengikuti unjuk rasa ini, tetapi penyelenggara demonstrasi mengklaim angka 930.000 dan 950.000 orang.

Beberapa demonstran menyeru pemimpin separatisme Carles Puigdemont dipenjara karena menggelar referendum kemerdekaan sekalipun dinyatakan tidak syah oleh pemerintah dan mahkamah Spanyol.

Salah satu spanduk berbunyi,"Kesatuan Spanyol tidak bisa divoting atau dinegosiasikan, kesatuan harus dipertahankan."

Yang lainnya menyerukan dialoge. Slogan demonstrasi yang diorganisir oleh Societat Civil Catalana yang merupakan kelompok antikemerdekaan utama di Catalonia adalah "Cukup, mari pulihkan akal sehat!"

Credit antaranews.com

Krisis Catalonia, Ribuan Orang Suarakan Persatuan Spanyol

Ilustrasi demo krisis Catalonia. (REUTERS/Juan Medina)

Jakarta, CNN Indonesia -- Ribuan orang berdemonstrasi di Madrid, Spanyol, menyerukan persatuan Spanyol dan menuntut tindakan untuk menyelesaikan krisis politik terkait rencana deklarasi kemerdekaan Catalonia.

Pada Sabtu (7/10) waktu setempat, Alun-alun Colon yang berada di tengah kota, berubah menjadi lautan bendera Spanyol saat ribuan orang bergabung dalam long march patriotik yang diorganisir oleh sejumlah kelompok aktivis dalam rangka mempertahankan kesatuan Spanyol.

Tak hanya di Colon, ribuan orang dengan mengenakan pakaian putih juga berkumpul di luar Balai Kota Madrid. Mereka meminta digelarnya dialog untuk mengakhiri krisis politik terkait Catalonia.

Aksi unjuk rasa ini digelar beberapa hari setelah meningkatnya ketegangan yang dipicu oleh tindakan aparat polisi membubarkan para pemilih dalam referendum kemerdekaan Catalonia pada 1 Oktober lalu.

Tindakan itu membuat sejumlah pemimpin Catalonia mengingatkan bahwa mereka bisa secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan Catalona.

"Situasi ini sudah menjadi titik balik dan kita harus aktif terlibat dalam membela nilai-nilai Spanyol sebagai sebuah negara," kata salah satu demonstran, Joaquin Penas, 52 tahun, seperti dilansir dari AFP.

"Jika Catalonia mendeklarasikan kemerdekaannya, itu akan menjadi seperti memotong sebuah lengan," ujar Joaquin.

Telah ada sinyal dari pemerintah Spanyol dan pihak Catalonia untuk meredakan krisis yang disebut-sebut sebagai salah satu krisis terburuk Spanyol. Tetapi ketidakpastian masih menyelimuti negara tersebut lantaran para pemimpin Catalonia masih belum mau menarik rencana mendeklarasikan kemerdekaan wilayah itu.

Di alun-alun Cibeles, ribuan orang bertepuk tangan serta melambaikan tangan mereka ke udara sebagai bagian dari aksi memulihkan krisis politik terkait rencana kemerdekaan Catalonia.

Yurena Diaz, seorang dokter berusia 36 tahun mengatakan dirinya ikut berunjuk rasa agar ada sebuah dialog.

"Tensi dan kekerasan semakin meningkat. Setiap saat bertambah buruk. Kekerasan itu membuat kami takut. Itu telah menimbulkan ketakutan dan berbahaya," kata Yurena.
Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy telah menyatakan akan menghalangi setiap upaya menuju deklarasi kemerdekaan dan juga menolak digelarnya mediasi terkait krisis Catalonia.

Sebaliknya, salah satu pimpinan kelompok separatis Jordi Cuixart mendesak diadakannya dialog.

"Kami tak akan pernah menolak itu. Tapi kami akan terus menuntut komitmen agar referendum bisa dilakukan," kata Jordi kepada sebuah stasiun radio Catalan.

Credit cnnindonesia.com

PM Spanyol Siap Pecat Pemerintahan Catalonia

Penyelenggara referendum Catalonia yang disebut ilegal oleh pengadilan konstitusi mengatakan 90 persen pemilih mendukung merdeka dari Spanyol. (Reuters/Juan Medina)

Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy tidak menutup kemungkinan mempergunakan hak konsitutusional untuk mencabut status otonomi Catalonia jika wilayah itu menuntut kemerdekaan.

Sebelumnya, Rajoy tidak pernah menyatakan sikap terkait penggunaan pasal 155, yang dikenal dengan sebutan opsi nuklir, UUD. Pasal ini mengatur hak perdana menteri memecat pemerintah daerah dan mengumumkan pilkada.

Pengadilan konstitusional Spanyol memutuskan kemerdekaan Catalonia itu ilegal.

Dalam wawancara dengan koran El Pais pada Sabtu (7/10), Rajoy ditanya apakah akan menerapkan Pasal 155 UUD dan dia mengatakan: “Saya tidak menutup sama sekali jalan hukum yang ada…Idealnya, tidak perlu mengambil solusi yang ekstrim seperti itu tetapi perlu ada perubahan agar hal itu tidak terjadi.”

Puluhan ribu orang di wilayah Spanyol melakukan aksi turun ke jalan sementara Catalonia bersiap-siap menyatakan merdeka dari negara itu pada Sabtu (7/10). Sebagian besar pengunjuk rasa ini mengenakan pakaian putih dan mendesak semua pihak berunding untuk mengatasi krisis politik terburuk di Spanyol dalam beberapa tahun ini.

Pemerintah daerah Catalonia mengatakan sekitar 90 persen yang memberi suara dalam referendum pada 1 Oktober lalu, mendukung wilayah itu memisahkan diri dari Spanyol. Warga Catalonia yang menentang pemisahan diri memboikot referendum ini.

Pemerintah pusat di Madrid mengatakan bahwa berdasarkan UUD 1978 pemisahan diri adalah ilegal.

Krisis ini merupakan ujian politik bagi Perdana Menteri Rajoy, yang bersikap tidak mau melakukan kompromi.

Sekitar 900 orang luka dalam referendum ketika polisi mencoba membubarkan pemberian suara dengan melepas tembakan peluru karet dan membubarkan massa dengan pentungan.

Polisi Spanyol dikerahkan untuk membubarkan referendum kemerdekaan Catalonia pada 1 Oktober, dan kini Perdana Menteri pertimbangkan penerapan UUD untuk mencabut status otonomi Catalonia. (Reuters/Albert Gea)

Kericuhan politik ini membuat Spanyol terbagi, banyak bank dan perusahaan memindahkan kantor pusat mereka ke luar wilayah Catalonia.

Hal ini juga menggangu kepercayaan pasar pada ekonomi Spanyol sehingga Komisi Eropa meminta para pemimpin Spanyol dan Catalonia untuk mencari solusi politik.

“Saya berharap Catalonia akan jatuh ke tangan kubu moderat yang terus menerus menyumbang pada pertumbuhan ekonomi Spanyol dan peningkatan di sisi kesejahteraan. Wilayah ini tidak bisa jatuh ke tangan kaum ekstrimis, radikal dan partai CUP (partai pendukung pemisahaan diri beraliran kiri ekstrim),” kata Rajoy.

Namun, perdana menteri menolak mempergunakan juru runding untuk mengatasi krisis Catalonia inii dan referendum tersebut tidak akan mendorongnya untuk mengadakan pemilu sela di tingkat nasional.

Credit cnnindonesia.com

Cegah Catalonia Merdeka, PM Spanyol Ancam Cabut Otonomi

MADRID - Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy mengatakan, ia tidak akan mengesampingkan penggunaan kekuatan konstitusional untuk menghapus status otonomi Catalonia jika mengklaim kemerdekaan. Sebelumnya, Catalonia telah mengadakan referendum kemerdekaan pada 1 Oktober lalu yang bertentangan dengan pengadilan konstitusional Spanyol.

Sampai saat ini, Rajoy tetap tidak jelas apakah akan menggunakan Pasal 155, yang disebut sebagai opsi nuklir, dari konstitusi yang memungkinkannya memecat pemerintah daerah dan melakukan pemilihan lokal yang baru.

"Saya tidak mengesampingkan semua hal yang ada dalam hukum. Idealnya, hal itu seharusnya tidak perlu menerapkan solusi ekstrem tapi agar hal itu tidak terjadi harus diubah," saat ditanya apakah dia siap untuk memicu pasal 155 konstitusi dalam sebuah wawancara oleh media Spanyol seperti dikutip dari Reuters, Minggu (8/10/2017).

Referendum Catalonia merupakan ujian politik bagi Rajoy, yang telah bersikap tanpa kompromi. Sebanyak 900 orang terluka dalam referendum saat polisi mencoba menghalangi pemungutan suara, menembaki peluru karet dan menelan banyak orang dengan pentungan.

Keterbukaan politik telah membagi negara tersebut, mendorong bank dan perusahaan untuk memindahkan markas mereka di luar Catalonia dan mengguncang kepercayaan pasar terhadap ekonomi Spanyol, yang mendorong seruan dari Komisi Eropa untuk para pemimpin Catalan dan Spanyol untuk menemukan solusi politik.

"Saya berharap Catalonia yang membuat pakta, moderat dan selama bertahun-tahun memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Spanyol dan peningkatan kesejahteraan dan kekayaan. Tidak bisa di tangan ekstremis, radikal dan partai separatis (sayap kiri) CUP," katanya.

Namun, Rajoy menolak menggunakan mediator untuk mengatasi krisis tersebut. Ia juga mengatakan bahwa isu tersebut tidak akan memaksa pemilihan nasional yang dipercepat.

Credit sindonews.com

PM Spanyol: Deklarasi Kemerdekaan Catalan Tidak Akan Berpengaruh

MADRID - Perdana Menteri (PM) Spanyol Mariano Rajoy memperingatkan bahwa setiap deklarasi kemerdekaan oleh Catalonia tidak akan berpengaruh. Ia menambahkan bahwa dia tidak mengesampingkan pencabutan otonomi terhadap daerah tersebut.

Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar El Pais, Rajoy juga menolak mediasi untuk menyelesaikan krisis tersebut.

"Pemerintah akan memastikan bahwa setiap deklarasi kemerdekaan tidak akan menghasilkan apa-apa," tegas Rajoy seperti dinukil dari BBC, Minggu (8/10/2017).

Ketika ditanya apakah dia siap untuk menerapkan Pasal 155 konstitusi Spanyol, yang memungkinkan parlemen nasional untuk campur tangan dalam menjalankan sebuah wilayah otonom, Rajoy mengatakan: "Saya tidak mengesampingkan semua hal yang ada dalam hukum."

Perdana menteri juga mengatakan bahwa dia berencana untuk mempertahankan polisi tambahan dikirim ke Catalonia sebelum referendum sampai krisis usai.

Ia menambahkan bahwa dirinya tidak akan melakukan pemilihan nasional lebih awal karena krisis politik yang terus berlanjut.

Sebelumnya, ribuan orang berkumpul di seluruh negeri untuk persatuan Spanyol. Demonstrasi tersebut merupakan tanggapan terhadap sengketa referendum minggu lalu mengenai kemerdekaan Catalan.

Hasil akhir dari referendum wilayah timur laut yang kaya raya itu menunjukkan 90% dari 2,3 juta orang yang memilih kemerdekaan. Jumlah pemilih mecapai 43%. Meski begitu ada beberapa klaim penyimpangan dan banyak kotak suara disita oleh polisi Spanyol.

Hampir 900 orang terluka karena polisi, yang berusaha menerapkan larangan pengadilan di Spanyol atas pemungutan suara, berusaha untuk membubarkan pemilih. Tiga puluh tiga petugas polisi juga terluka.

Sementar itu, Presiden Catalan Carles Puigdemont diperkirakan akan bertemu dengan parlemen daerah pada hari Selasa pukul 18:00 waktu setempat. Mahkamah Konstitusi Spanyol sebelumnyta telah melarang sidang parlemen Catalan yang telah direncanakan pada hari Senin.

Ada spekulasi bahwa parlemen akan mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak pada pertemuan berikutnya.

Sementara itu, mantan pemimpin Catalonia, Artur Mas mengatakan kepada surat kabar Financial Times bahwa wilayah tersebut belum siap untuk kemerdekaan meskipun dia yakin telah memenangkan hak untuk melepaskan diri.

Credit sindonews.com

Polisi Rusia tahan 60 lebih demonstran anti-Putin

Pendukung pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny membawa poster bergambar Presiden Vladimir Putin bersama Adolf Hitler, dalam sebuah aksi di Vladivostok, Rusia, Sabtu (7/10/2017). Tulisan pada poster berbunyi, "Sedikit lagi dan kau akan melakukan yang aku tak mampu". (REUTERS/Yuri Maltsev/djo/17)

Saint Petersburg (CB) - Polisi Rusia pada Sabtu waktu setempat membubarkan demonstrasi oposisi di Saint Petersburg dan menahan lebih dari 60 orang yang berunjuk rasa menentang Presiden Vladimir Putin pada hari ulang tahunnya menurut satu kelompok pemantau.

Artyom Platov, juru bicara OVD-Info, kelompok yang memantau penangkapan bermotif politik, mengatakan setidaknya 66 orang ditangkap di kota terbesar kedua Rusia dan kampung halaman Putin itu.

"Ini orang-orang yang datanya sudah kami konfirmasi," katanya kepada kantor berita AFP.

Para saksi mata mengatakan bahwa polisi dengan brutal membubarkan demonstrasi yang melibatkan sekitar 3.000 orang tersebut, menyeret pemrotes ke mobil polisi, melukai beberapa demonstran dan memaksa beberapa orang melarikan diri untuk berlindung.

Kondisi itu sangat berbeda dengan demonstrasi di Moskow, tempat polisi sangat menahan diri dan membiarkan demonstran berunjuk rasa di pusat kota.

Total ada 235 orang di 25 kota ditahan pada hari itu, imbuh Platov.

Aksi protes tersebut, bersama dengan demonstrasi di belasan kota lainnya, diserukan oleh ketua oposisi yang dipenjara Alexei Navalny untuk memperingati ulang tahun ke-65 Putin. Navalny mendesak Putin mundur dan membiarkan pemimpin oposisi mencalonkan diri sebagai presiden.

Navalny sudah mendeklarasikan niatnya untuk mengikuti pemilihan presiden Maret tahun depan untuk melengserkan Putin, meski para pejabat menyatakan dia tidak layak maju karena dia menjalani penangguhan hukuman perkara penggelapan.

Pada Senin, dia dijatuhi hukuman penjara 20 hari dengan dakwaan berulang kali melanggar aturan penyelenggaraan pertemuan publik.

Polina Kostyleva, kepala markas kampanye Navalny di Saint Petersburg, dan beberapa orang lain ditahan bahkan sebelum demonstrasi dimulai.

Credit antaranews.com

Demontrasi Warnai Hari Ulang Tahun Putin

MOSKOW - Ribuan orang di sejumlah kota Rusia dilaporkan turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi menentang Presiden Rusia Vladimir Putin. Demonstrasi ini bertepatan dengan ulang tahun Putin yang ke 65.

Demonstrasi tersebut diselenggarakan di banyak kota, setelah adanya seruan dari dari juru kampanye anti-korupsi Alexei Navaln, dan kelompok oposisi lainnya agar warga Rusia meramaikan demonstrasi tersebut.

Melansir Anadolu Agency pada Minggu (8/10), dalam demonstrasi yang berlangsung semalam itu, para demonstran membawa plakat bertuliskan "Selamat Ulang Tahun Putin" dan "Rusia akan mandiri" dan meneriakkan slogan anti-Putin.

Demonstrasi ini sendiri diketahui berakhir dengan ricuh. Bentrokan pecah antara otoritas keamanan Rusia, dengan para demonstran. Konfrontasi antara pemrotes dan polisi mengakibatkan penahanan hampir 80 orang.

Menurut keterangan polisi, demontrasi terbesar berlangsung di ibukota Rusia, Moskow. Setidaknya 700 orang berpartisipasi dalam demontrasi yang menurut pemerintah Rusia tersebut adalah sesuatu yang ilegal, karena dilakukan tanpa izin polisi.

Credit sindonews.com

MRT Singapura Lumpuh Akibat Terendam Banjir

MRT Singapura jalur NSL banjir dan melumpuhkan operasional kereta bawah tanah itu di sejumlah stasiun (dok. REUTERS/Tyrone Siu)

Jakarta, CB -- Layanan MRT Singapura di jalur North-South Line (NSL - jalur utara selatan) terganggu setelah adanya dua insiden terpisah di terowongan bawah tanah di jalur itu. Gangguan ini terjadi sejak Sabtu (7/10) dan diperkirakan jalur tersebut tidak akan beroperasi hingga Minggu (8/10).

Berdasarkan keterangan yang dilaporkan SMRT, insiden pertama terjadi ketika air masuk ke terowongan MRT antara Bishan hingga Braddell setelah hujan deras mengguyur Singapura pada Sabtu sore. Akibatnya, layanan MRT berhenti antara stasiun Bishan dan Toa Payoh sekitar 17.30.

Di tempat terpisah, sekitar 17.55 percikan api terlihat di sisi terowongan antara stasiun MRT Marina Bay dan Raffles Palace. SMRT sendiri adalah operator transportasi umum di Singapura.

Tak lama setelah insiden percikan terjadi, petugas pertahanan sipil Singapura (SCDF) disiapkan dan bergerak ke Marina Bay, tapi api tersebut telah mati dengan sendirinya.

SCDF menggunakan pompa portabel untuk mengalirkan air yang membanjiri jalur MRT. Air setinggi 30 cm menggenangi jalur tersebut.

"Untuk alasan keamanan, layanan kereta North-South Line antara Ang Mo Kio dan Marina South Pier tidak tersedia," jelas SMRT di Facebooknya pada 19.30. "Teknisi kami tengah menginvestigasi kedua insiden ini."

Akibat insiden ini, sekitar 13 stasiun MRT di jalur NSL tidak dioperasikan. Namun, SMRT berhasil mengaktifkan kembali jalur antara Newton dan Marina South Pier pada 22.22, empat jam setelah insiden dilaporkan.

Kasus masuknya air ke jalur MRT dilaporkan memang sudah terjadi beberapa kali. Namun, baru kali ini genangan air di jalur MRT sampai mengganggu operasional kereta bawah tanah itu.

Tercatat, insiden terakhir terjadi pada 2006. Hujan lebat dipagi hari membuat stasiun Novena di jalur North-East digenangi air setinggi 5 cm dan membuat terganggunya layanan MRT. Saat itu, diduga pekerjaan konstruksi disekitar stasiun yang menjadi penyebabnya.

Selain itu, terowongan bawah tanah ini juga sudah dilengkapi dengan pompa untuk membawa air keluar. Belum diketahui mengapa pompa ini tak mampu menanggulangi air hingga membanjiri jalur MRT, seperti diberitakan Channel News Asia.

Sebagai antisipasi, pihak SMRT telah menyediakan bus untuk menghubungkan stasiun MRT yang tak beroperasi tersebut, demikian The Strait Times Singapura.

Credit cnnindonesia.com

Jumat, 06 Oktober 2017

Dipamerkan di HUT TNI, Ini Kemampuan Tank Buatan Turki-Indonesia, Perlindungan Level 5 NATO

CB, BANTEN - Presiden RI Joko Widodo dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyaksikan peluncuran prototipe medium tank hasil kolaborasi PT Pindad dengan perusahaan alutsista Turki FNSS Savunma Sistemleri pada defile perayaan HUT TNI ke-72 di Cilegon, Banten, Kamis (5/10/2017).
Direktur Utama Pindad Abraham Mose mengatakan kehadiran medium tank ini menunjukkan bahwa industri pertahanan dalam negeri mampu menghasilkan produk inovatif berteknologi tinggi.
“Ini bukti industri pertahanan dalam negeri mampu bersaing dan berupaya memenuhi kebutuhan alutsista secara mandiri,” kata dia.

Memiliki kemampuan pertahanan balistik dan anti ranjau, medium tank ini dilengkapi kemampuan daya gempur dari perlindungan jarak dekat hingga bentrokan antarkendaraan tempur.

Berbobot maksimal 35 ton, medium tank ini berkekuatan 20 HP per ton dengan kecepatan maksimal 70 km/jam.
Dengan kapasitas tiga kru, terdiri atas komandan, penembak, dan pengemudi.
Tank ini juga dilengkapi senjata utama turret caliber 105 mm dengan daya hancur besar.

Dengan teknologi Battlefield Management System, medium tank dilengkapi alat self awarenes sehingga bisa memantau ancaman terhadap dirinya sendiri dan dilengkapi perlindungan terhadap ancaman level 5 NATO.

Credit aceh.tribunnews.com