Ilustrasi. (morgueFile/click)
"Kejadian belakangan ini membuat pemerintah AS harus mempertimbangkan kembali komitmen pemerintah Turki terhadap keamanan personel misi AS," demikian bunyi pernyataan misi AS di Ankara, sebagaimana dilansir Reuters, Minggu (8/10).
Melanjutkan pernyataan tersebut, misi AS menulis, "Untuk meminimalkan jumlah pengunjung ke kedutaan dan konsulat kami sementara peninjauan ini berlangsung, kami menangguhkan semua layanan visa non-imigran di semua fasilitas diplomatik AS di Turki."
Kedutaan Besar Turki di Washington pun mengeluarkan pengumuman serupa, mencontoh isi pernyataan dari AS dan hanya mengganti nama negaranya.
Keputusan ini diambil setelah seorang warga Turki yang merupakan karyawan misi AS di Turki ditahan di Istanbul karena dianggap berkaitan dengan Fethullah Gulen, tokoh agama yang dituding sebagai dalang upaya kudeta tahun lalu.
Kantor berita Turki, Anadolu, melaporkan bahwa pria itu ditahan atas alasan "spionase dan upaya untuk menghancurkan perintah konstitusi dan pemerintah."
Sementara itu, Gulen terus berlindung di AS dan menekankan bahwa ia sama sekali tak terlibat dalam upaya kudeta yang gagal pada tahun lalu.
Selama ini, relasi kedua negara ini sendiri sudah tegang karena AS mendukung pasukan Kurdi bernama YPG dalam perang Suriah.
Turki menganggap YPG sebagai perpanjangan tangan kelompok PKK, pasukan Kurdi yang melakukan upaya pemberontakan di Ankara selama tiga dekade belakangan.
Credit cnnindonesia.com
Seteru Memanas, Turki dan AS Saling Tangguhkan Layanan Visa
WASHINGTON
- Perseteruan antara Turki dan Amerika Serikat (AS) kembali memanas.
Kedua negara ini saling menangguhkan layanan visa non-imigran di
masing-masing kedutaannya.
Penangguhan layanan visa dimulai oleh AS melalui kedutaannya di Ankara dalam pengumumannya pada Minggu (8/10/2017). “Menangguhkan semua layanan visa non-imigran di semua fasilitas diplomatik AS, dengan alasan keamanan,” bunyi pengumuman Washington melalui akun Twitter @USEmbassyTurkey, Senin (9/10/2017).
Dalam pengumumannya, Washington menyatakan keputusan itu didasarkan pada kebutuhan untuk menilai kembali komitmen pemerintah Turki terhadap keamanan misi dan personel AS di negara Timue Tengah tersebut.
Seperti diketahui, pada awal pekan lalu, warga Turki Metin Topuz, yang bekerja di Konsulat Jenderal AS di Istanbul, ditangkap oleh penegak hukum setempat atas tuduhan terorisme. Pengadilan memutuskan bahwa dia akan tetap ditahan karena diduga memiliki dengan ulama Turki yang diasingkan, Fethullah Gulen, yang oleh pemerintah dianggap sebagai dalang kudeta yang gagal tahun lalu.
Washington mengecam penangkapan tersebut, dengan mengatakan bahwa langkah tersebut merongrong hubungan kedua negara. Selain itu, tuduhan Ankara dianggap tidak berdasar.
Beberapa jam setelah pengumuman dari Kedutaan AS itu muncul, Turki membalasnya dengan pengumuman yang hampir sama.
”Untuk meminimalkan jumlah pengunjung Kedutaan Besar dan Konsulat kami saat penilaian ini berjalan efektif, (kami) menghentikan semua layanan visa non-imigran di semua fasilitas diplomatik Turki di AS,” bunyi pengumuman Kedutaan Turki di Washington, DC, seperti dikutip Al Jazeera.
Perseteruan dua negara di antara sesama anggota NATO ini sudah terjadi beberapa kali. Selain tuduhan AS melindungi Gulen yang dituduh dalang kudeta yang gagal, dukungan militer Washington untuk pasukan YPG Kurdi di Suriah juga jadi pemicunya.
Pemerintah Presiden Tayyip Erdogan sudah berulang kali mendesak Pemerintah Presiden Donald Trump agar mengekstradisi Gulen. Namun, desakan itu diabaikan. Terlebih Gulen juga membantah tuduhan sebagai dalang kudeta.
Sedangkan dukungan militer AS untuk pasukan YPG Kurdi di Suriah membuat Ankara marah, karena kelompok itu dianggap perpanjangan dari PKK, faksi Kurdi yang oleh pemerintah Erdogan dianggap sebagai kelompok teroris. Sudah tiga dekade terakhir, PKK dan pasukan Ankara terlibat bentrok senjata di wilayah Turki tenggara.
Penangguhan layanan visa dimulai oleh AS melalui kedutaannya di Ankara dalam pengumumannya pada Minggu (8/10/2017). “Menangguhkan semua layanan visa non-imigran di semua fasilitas diplomatik AS, dengan alasan keamanan,” bunyi pengumuman Washington melalui akun Twitter @USEmbassyTurkey, Senin (9/10/2017).
Dalam pengumumannya, Washington menyatakan keputusan itu didasarkan pada kebutuhan untuk menilai kembali komitmen pemerintah Turki terhadap keamanan misi dan personel AS di negara Timue Tengah tersebut.
Seperti diketahui, pada awal pekan lalu, warga Turki Metin Topuz, yang bekerja di Konsulat Jenderal AS di Istanbul, ditangkap oleh penegak hukum setempat atas tuduhan terorisme. Pengadilan memutuskan bahwa dia akan tetap ditahan karena diduga memiliki dengan ulama Turki yang diasingkan, Fethullah Gulen, yang oleh pemerintah dianggap sebagai dalang kudeta yang gagal tahun lalu.
Washington mengecam penangkapan tersebut, dengan mengatakan bahwa langkah tersebut merongrong hubungan kedua negara. Selain itu, tuduhan Ankara dianggap tidak berdasar.
Beberapa jam setelah pengumuman dari Kedutaan AS itu muncul, Turki membalasnya dengan pengumuman yang hampir sama.
”Untuk meminimalkan jumlah pengunjung Kedutaan Besar dan Konsulat kami saat penilaian ini berjalan efektif, (kami) menghentikan semua layanan visa non-imigran di semua fasilitas diplomatik Turki di AS,” bunyi pengumuman Kedutaan Turki di Washington, DC, seperti dikutip Al Jazeera.
Perseteruan dua negara di antara sesama anggota NATO ini sudah terjadi beberapa kali. Selain tuduhan AS melindungi Gulen yang dituduh dalang kudeta yang gagal, dukungan militer Washington untuk pasukan YPG Kurdi di Suriah juga jadi pemicunya.
Pemerintah Presiden Tayyip Erdogan sudah berulang kali mendesak Pemerintah Presiden Donald Trump agar mengekstradisi Gulen. Namun, desakan itu diabaikan. Terlebih Gulen juga membantah tuduhan sebagai dalang kudeta.
Sedangkan dukungan militer AS untuk pasukan YPG Kurdi di Suriah membuat Ankara marah, karena kelompok itu dianggap perpanjangan dari PKK, faksi Kurdi yang oleh pemerintah Erdogan dianggap sebagai kelompok teroris. Sudah tiga dekade terakhir, PKK dan pasukan Ankara terlibat bentrok senjata di wilayah Turki tenggara.
Credit sindonews.com
