Drone OS-Wifanusa Ciptaan Ongen Lolos Sertifikasi IMAA

 

Drone OS-Wifanusa karya anak bangsa telah dinyatakan lolos Uji Sertifikasi Kelaikan Militer dari IMAA (Indonesian Military Airworthiness Authority). Foto: Istimewa

 

JAKARTA - Pesawat terbang tanpa awak, Drone OS-Wifanusa karya anak bangsa telah dinyatakan lolos Uji Sertifikasi Kelaikan Militer dari IMAA (Indonesian Military Airworthiness Authority). Keberhasilan drone ini meraih sertifikasi setelah melalui rangkaian pengujian yang sangat ketat.

"Rangkaian uji sertifikasi IMAA sangat ketat, pengujian dilakukan baik di darat maupun di laut karena OS-Wifanusa adalah drone tipe Amphibi," ujar Yulian Paonganan alias Ongen, sebagai pencipta drone tersebut, Selasa (19/7/2016)

Ongen mengatakan uji terbang di darat dilakukan di Lanud Atang Sendjaja Rumpin Bogor dan uji laut dilaksanakan di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat.

"Kami sedang menunggu sertifikat diterbitkan oleh pihak IMAA di Pusat Lelaikan, Baranahan Kemenhan. Semoga dengan terbitnya sertifikat drone ini bisa menjadi kebanggaan Indonesia dan bisa digunakan untuk kepentingan pertahanan maupun sipil," ungkapnya.



Sebagai informasi Drone OS-Wifanusa terdiri dari dua tipe, yakni OS-Wifanusa SL-D70 (wingspan 4,2 meter) dan OS-Wifanusa SL-D28 (wingspan 6,4 meter). Kedua tipe ini telah dinyatakan lolos uji sertifikasi kelaikan udara militer.



Masing-masing drone mampu terbang 6-8 jam dan 8-10 jam dengan jangkauan autonomous bisa mencapai 100 km, serta mampu take off dan landing di darat maupun air. Drone OS-Wifanusa juga dapat membawa kamera canggih untuk surveillance serta foto udara untuk keperluan pemetaan.

Drone tersebut telah dibeli sebanyak tiga unit oleh Kementerian Pertahanan untuk dioperasikan di wilayah perbatasan dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna.

Credit  Sindonews




Lolos Sertifikasi IMAA, Drone Ini Diklaim Dibeli Militer

Indonesia dikabarkan telah membeli tiga unit.

Drone amfibi OS-Wifanusa (istimewa)

CB – Drone OS-Wifanusa, yang merupakan hasil karya Dr. Yulian Paonganan, diklaim telah dibeli oleh pihak militer Indonesia. Drone tersebut juga baru saja mendapatkan sertifikasi IMAA atau Indonesian Military Airworthiness Authority.
Sertifikasi uji kelaikan militer itu didapatkan setelah melalui beberapa proses pengujian yang ketat. Dalam waktu dekat, akan ada tiga unit Drone OS-Wifanusa yang akan beroperasi di wilayah perbatasan.
"Tiga unit drone telah dibeli oleh Kementerian Pertahanan untuk dioperasikan di wilayah perbatasan dan juga di ZEE Natuna. Rangkaian uji sertifikasi ini sangat ketat karena dilakukan di darat dan laut. Itu harus dilakukan karena drone ini adalah tipe amfibi," kata pria yang biasa disapa Ongen itu, dalam keterangan resminya, Rabu, 20 Juli 2016.
Dia menjelaskan bahwa uji terbang telah dilakukan beberapa tempat. Untuk di darat, telah dilakukan di lapangan udara Atang Sendjaja, Rumpin, Bogor. Sedangkan uji laut dilakukan di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat.
Ongen berharap drone ini bisa menjadi kebanggaan negara dan bisa digunakan untuk keperluan sipil maupun pertahanan. Pasalnya, yang ditunggu hanyalah penerbitan sertifikat oleh pihak IMAA yang berada di pusat kelaikan Kementerian Pertahanan.
Sebelumnya dijelaskan jika Drone OS-Wifanusa terdiri dari dua tipe. Pertama adalah OS-Wifanusa SL-D70 (dengan panjang sayap 4,2 meter) dan OS-Wifanusa SL-D28 (panjang sayap 6,4 meter).
Kedua jenis drone ini mampu terbang dengan durasi 6 hingga 8 jam atau 8 sampai 10 jam, dengan jangkauan autonomous mencapai 100 kilometer. Drone tersebut membawa kamera canggih untuk pertahanan dan foto udara guna kepentingan pemetaan.
"Karena desain amfibi, keduanya juga mampu take off dan landing di darat maupun di air," ujar Ongen.

Credit  VIVA.co.id

Ini Perusahaan Penghasil Minyak dan Gas Terbesar di RI

 

 

Foto: Budi Hartadi

 

Bandung -Lifting atau produksi minyak Indonesia pada periode Januari-Juni 2016 mencapai 817.900 barel per hari (bph). Sedangkan lifting gas 6.601,5 MMSCFD. Secara total, lifting migas di semester I-2016 sebesar 1,122 juta barel setara minyak per hari (barel oil equivalent per day/boepd).

Capaian ini di atas target yang ditetapkan dalam Work Program and Budget (WP&B) 2016 yang ditetapkan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas). Lifting minyak 100,9% dari target, lifting gas 105% target, dan secara keseluruhan lifting migas 102,9% dari target.

Dibanding periode yang sama tahun lalu, capaian tahun ini juga lebih baik. Pada semester I-2015, lifting minyak hanya 759.100 bph.

"Semester I-2015 dibanding dengan semester I-2016 ada peningkatan lifting minyak sedikit. Pada 2015 sampai kuartal kedua hanya 759,1 ribu bph dan kuartal kedua tahun ini ada 817,9 ribu bph," Kepala Divisi Humas SKK Migas, Taslim Yunus, dalam Media Gathering di Hotel Sheraton, Bandung, Selasa (19/7/2016).

Beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) memberikan kontribusi sangat signifikan terhadap produksi migas nasional. Untuk minyak misalnya, Chevron Pacific Indonesia dan Mobil Cepu Ltd menyumbang separuh dari lifting.

"Lifting dari KKKS, dua KKKS yakni Chevron dan Mobil Cepu sudah kontribusi 50 persen dari lifting kita. Jadi ada 4 yang kontribusinya sudah lebih dari 65 persen, ada Mobil Cepu, Chevron, Pertamina EP dan Total E&P Indonesie," ujarnya.

Sedangkan untuk lifting gas, yang kontribusinya paling besar adalah Total E&P Indonesie, British Petroleum (BP), ConocoPhilips, dan Pertamina EP. "Untuk gas juga ada 4 besar yakni Total di Mahakam, BP Tangguh, ConocoPhillips, dan Pertamina EP," tukas Taslim.

Berikut 10 perusahaan penyumbang lifting terbesar di semester I-2016 ini berdasarkan data SKK Migas:

1. Chevron Pacific Indonesia 256.400 bph
2. Mobil Cepu Ltd 154.700 bph
3. Pertamina EP 85.800 bph
4. Total E&P Indonesie 63.600 bph
5. Pertamina Hulu Energi ONWJ 35.700 bph
6. CNOOC SES Ltd 32.000 bph
7. ConocoPhilips Indonesia Inc. Ltd. 19.800 bph
8. Chevron Indonesia Company 18.200 bph
9. Vico 18.000 bph
10. PC Ketapang Ltd 17.300 bph

Adapun 10 perusahaan penyumbang lifting gas terbesar adalah sebagai berikut:

1. Total E&P Indonesie 280.900 boepd
2. BP Tangguh 167.000 boepd
3. ConocoPhilips (Grissik) Ltd 146.800 boepd
4. Pertamina EP 139.000 boepd
5. JOB Pertamina-Medco Tomori Sulawesi 58.500 boepd
6. ConocoPhilips Indonesia Inc. Ltd. 40.300 boepd
7. Premier Oil Natuna Sea BV 39.700 boepd
8. Kangean Energy Indonesia Ltd 39.000 boepd
9. Petrochina International Jabung Ltd 35.300 boepd
10. Vico 31.200 boepd

 



Credit  detikfinance

Ini Wilayah Penghasil Minyak dan Gas Terbesar di RI

 

 

Foto: Grandyos Zafna

 

Jakarta -Lifting minyak Indonesia pada periode Januari-Juni 2016 mencapai 817.900 barel per hari (bph). Sedangkan lifting gas 6.601,5 MMSCFD. Secara total, lifting migas di semester I-2016 sebesar 1,122 juta barel setara minyak per hari (barel oil equivalent per day/boepd).

Capaian ini di atas target yang ditetapkan dalam Work Program and Budget (WP&B) 2016 yang ditetapkan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas). Lifting minyak 100,9% dari target, lifting gas 105% target, dan secara keseluruhan lifting migas 102,9% dari target.

Dibanding periode yang sama di 2015, capaian tahun ini juga lebih baik. Pada semester I-2015, lifting minyak hanya 759.100 bph.

Beberapa wilayah memberikan kontribusi sangat signifikan terhadap produksi migas nasional. Untuk minyak misalnya, Blok Rokan di Kalimantan Timur dan Blok Cepu di Jawa Tengah menyumbang separuh dari lifting.

Sedangkan untuk lifting gas, yang kontribusinya paling besar berasal dari Blok Mahakam di lepas pantai Kalimantan Timur dan Tangguh di Papua Barat.

Berikut 10 wilayah penyumbang lifting minyak terbesar di semester I-2016 ini berdasarkan data SKK Migas, Kamis (21/7/2016):

1. Blok Rokan di Kabupaten Rokan Ilir, Provinsi Riau. Dioperasikan oleh Chevron Pacific Indonesia, produksinya 256.400 bph.
2. Blok Cepu di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Dioperasikan oleh Mobil Cepu Ltd., produksinya 154.700 bph.
3. Blok Mahakam di lepas pantau Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dioperasikan oleh Total E&P Indonesie, produksinya 63.600 bph.
4. Blok Offshore North West Java (ONWJ) di lepas pantai Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Dioperasikan oleh Pertamina Hulu Energi (PHE) ONWJ, produksinya 35.700 bph.
5. Blok South East Sumatra di Laut Jawa, sebelah utara Teluk Jakarta. Dioperasikan oleh CNOOC SES Ltd, produksinya 32.000 bph.
6. Blok South Natuna Sea 'B' di perairan Natuna Barat, Provinsi Kepulauan Riau. Dioperasikan oleh ConocoPhilips Indonesia Inc. Produksinya 19.800 bph.
7. Blok East Kalimantan di Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dioperasikan oleh Chevron Indonesia Company, produksinya 18.200 bph.
8. Blok Sanga Sanga di lepas pantai Kalimantan Timur. Dioperasikan oleh Vico, produksinya 18.000 bph.
9. Blok Ketapang di lepas pantai Kabupaten Sampang, Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur. Dioperasikan oleh Ketapang II Ltd, produksinya 17.300 bph.
10. Blok Jabung di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Dioperasikan oleh Petrochina International Jabung Ltd. Produksinya 13.300 bph.

Sedangkan 10 wilayah penyumbang lifting gas terbesar di semester I-2016 adalah sebagai berikut:

1. Blok Mahakam di lepas pantau Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dioperasikan oleh Total E&P Indonesie, produksinya 280.900 boepd.
2. Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat. Dioperasikan oleh BP Tangguh, produksinya 167.000 boepd.
3. Blok Corridor di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dioperasikan oleh ConocoPhilips Indonesia Inc. Produksinya 139.000 boepd.
4. Blok Senoro Toili di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Dioperasikan oleh JOB Pertamina-Medco Tomori Sulawesi. Produksinya 58.500 boepd.
5. Blok South Natuna Sea 'B' di perairan Natuna Barat, Provinsi Kepulauan Riau. Dioperasikan oleh ConocoPhilips Indonesia Inc. Produksinya 40.300 boepd.
6. Natuna Sea Block A di perairan Natuna Barat, Provinsi Kepulauan Riau. Dioperasikan oleh Premiere Oil Ltd. Produksinya 40.300 boepd.
7. Blok Kangean di Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Dioperasikan oleh Kangean Energy Indonesia Ltd. Produksinya 39.000 boepd.
8. Blok Jabung di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Dioperasikan oleh Petrochina International Jabung Ltd. Produksinya 35.300 boepd.
9. Blok Sanga Sanga di lepas pantai Kalimantan Timur. Dioperasikan oleh Vico, produksinya 31.200 boepd.
10. Blok Offshore North West Java (ONWJ) di lepas pantai Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Dioperasikan oleh Pertamina Hulu Energi (PHE) ONWJ, produksinya 28.000 boepd.

Credit  detikfinance

Ini Bandara Sultan Thaha Jambi yang Diresmikan Jokowi

 

 

Foto: Presiden Jokowi meresmikan Bandara SUltan Thaha (Ardan Adhi Chandra/Detik)

 

Jambi -Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi ini hadir di Jambi untuk meresmikan terminal baru Bandara Sultan Thaha. Bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II (Persero) ini memiliki fasilitas yang tak kalah dengan bandara besar lainnya di Indonesia seperti Bandara Soekarno-Hatta.

Terminal baru ini dapat menampung hingga 1,6 juta penumpang per tahun dan telah dioperasikan sejak 25 Desember 2015 lalu. Terminal ini sekaligus menggantikan terminal lama yang hanya berkapasitas 700.000 penumpang per tahun.



Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi terbang dengan pesawat kepresidenan dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada pukul 08.00 WIB. Jokowi tiba di Bandara Sultan Thaha, Jambi pukul 09.00 WIB.

Tampak mendampingi Jokowi antara lain Wakil Ketua MPR Oesman Sapta, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Direktur Utama Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi, dan Gubernur Jambi Zumi Zola.



Setibanya di Bandara Sultan Thaha, Jokowi yang mengenakan batik kelir cokelat lengan panjang didampingi Ibu Negara yang mengenakan blus oranye langsung menuju ke tempat peresmian di halaman parkir Bandara Sultan Thaha.



Peresmian terminal baru Bandara Sultan Thaha dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian Jokowi memberikan sambutannya di depan lalu menekan sirene tanda resmi beroperasinya terminal baru.



Dalam membuka sambutannya, Jokowi mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur tidak bisa ditunda lagi. Hal ini untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari beberapa negara lainnya di Asia Tenggara.



"Infrastruktur tidak bisa ditunda lagi. Pelabuhan, jalan tol, kereta api semua pondasi dasar memenangkan persaingan kompetisi antar negara yang selama ini kita sudah masuk Masyarakat Ekonomi Asean," jelas Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan Bandara Sultan Thaha, Jambi, Kamis (21/7/2016).



Setelah memberikan sambutan selama kurang lebih 15 menit, Jokowi kemudian menekan tombol sirene peresmian terminal baru Bandara Sultan Thaha. Kemudian Kokowi beserta rombongan menteri meninjau fasilitas Bandara Sultan Thaha.



Setelah meresmikan bandara Sultan Thaha, Jokowi kemudian melanjutkan kunjungan kerjanya menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-69 di halaman Kantor Gubernur Jambi. Puncak peringatan Harkopnas 2016 mengusung tema 'Reformasi Koperasi Mewujudkan Ekonomi Berdikari'.



 

Credit  detikfinance

Pindad Siap Pasok Kebutuhan Alutsista TNI

 

 

 Foto: Agung Pambudhy

 

Jakarta -PT Pindad (Persero) siap memasok alat utama sistem persenjataan (alutsista) sesuai kepentingan pertahanan dan keamanan Indonesia. Mulai dari tank, panser, senjata hingga peluru.

Direktur Utama Pindad Silmy Karim memastikan produk dari Pindad juga sesuai dengan berkualitas Internasional. Terbukti dengan banyak negara yang membeli dan memanfaatkan produk dari Pindad.

"Iya jelas. Karena hasil kunjungan Presiden ke beberapa negara, Timur Tengah itu beliau mendapatkan feedback bahwa ada apresiasi terhadap produk-produk kita. Kita sekarang tinggal melakukan langkah-langkah untuk mendukung rencana tersebut. Tetapi yang terpenting di Indonesia itu sendiri kan. Bagaimana produk kita menjadi tuan rumah," ungkapnya di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/7/2016).

Selama ini Pindad sudah memasok alutsista untuk dalam negeri. Namun porsinya masih kecil. Dari total anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk pengadaan, hanya sekitar 5-10% yang dipesan kepada Pindad.

"Dibandingkan dengan anggaran pertahanan sekarang sekitar mungkin 5-10% sementara. Tentunya itu bisa ditingkatkan lagi tetapi kan juga ada PR bahwa industri pertahanan harus direvitalisasi, distrukturisasi, ditransformasi," jelasnya.

Pindad mendukung upaya pemerintah untuk merancang peta jalan atau roadmap industri pertahanan dan keamanan. Dari roadmap tersebut, juga akan membantu keberlangsungan perusahaan dalam negeri yang bergerak di sektor tersebut.

"Presiden juga menyampaikan bahwa pembangunan kekuatan pertahanan harus seiring dengan pembangunan rencana dari pada industri pertahanan. Jadi harus in line, itu strong mesagge menurut saya," tukasnya

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar pembelian alutsista dimulai dengan interaksi antar pemerintah untuk menghindari praktek mark-up, terutama yang melalui perantara broker.

Menurut Silmy, hal tersebut sangat bagus untuk transprasni keuangan negara. Walaupun sebenarnya tidak semua broker melakukan prkatik mark up.

"Ya memang dalam dunia persenjataan, alutsista, broker itu kan lazim. Di dunia ya secara umum. Tetapi kan batas kelazimannya itu bagaimana. Kemudian kita kan sedang bangun industri pertahanan, tentunya yang diutamakan produk dalam negeri. Jangan sampai broker ini bermain, pengaruhi sehingga melupakan nasional interest," terangnya.



Credit detikfinance

Filipina-Cina Memanas, Indonesia Waspada

 

Kapal penjaga pantai Tiongkok mengadakan latihan SAR dekat pulau Paracel di Laut Cina Selatan, 14 Juli 2016. Tiongkok menolak keputusan Pengadilan Abritrase Internasional mengenai Laut Cina Selatan dan akan mengadakan latihan militer pada minggu ini. REUTERS/Stringer

 

CB, Jakarta - Konflik kepentingan di Laut Cina Selatan antara Cina dan Filipina semakin memanas, terutama setelah Pengadilan Tetap Arbitrase yang berpusat di Den Haag, Belanda, pada 12 Juli 2016. Pengadilan memutuskan bahwa klaim sejarah Beijing atas perairan tersebut tidak memiliki dasar hukum.

Cina langsung menolak keputusan yang diajukan Filipina sejak 2013 dan menegaskan akan menjaga kedaulatannya dengan cara apapun. Beberapa hari berselang, Cina lantas memberikan pernyataan akan segera membangun pertahanan udara di wilayah perairan strategis di mana lebih dari US$ 5 triliun nilai perdagangan bergerak setiap tahunnya.

Selain itu, pada Senin, 18 Juli 2016, pemerintah Cina mengatakan akan menutup Laut Cina Selatan untuk mengadakan latihan militer dan simulasi nyata keadaan perang. Komandan Tentara Pembebasan Rakyat Cina (PLA), Wu Shengli mengatakan bahwa mereka tetap akan melanjutkan pembangunan di Laut Cina Selatan dan mengklaim tindakan itu sah dan legal.

Pergesekan tidak hanya terjadi di kalangan pejabat tinggi kedua negara, namun menjangkit ke kalangan rakyatnya. Warga Cina mengkampanyekan pemboikotan produk Filipina dan Amerika Serikat yang dianggap berada di belakangnya. Begitupun masyarakat Filipina.

Kondisi pun semakin memanas, Menteri Luar Negeri Filipina, Perfecto Yasay, pada Selasa kemarin menolak proposal mitranya dari Cina untuk memulai pembicaraan bilateral tentang sengketa di Laut Cina Selatan. Buntutnya, Menteri Luar Negeri Cina mengatakan bisa terjadi konfrontasi jika tidak ada negosiasi.

Ketegangan antar dua negara tersebut diperparah dengan keterlibatan Amerika Serikat. Amerika dilaporkan telah mengirim dua kapal induknya mendekati area yang disengketakan. AS dan Filipina selama ini sering mengadakan latihan militer bersama. Filipina juga mendapatkan sumbangan beberapa armada militer dari Amerika.

Sementara itu, Indonesia juga kini tengah waspada karena disebut memiliki dampak dari perseteruan tersebut. Beberapa waktu lalu Indonesia sempat bersitegang dengan Cina terkait wilayah Natuna. Cina mengklaim Natuna sebagai bagian dari wilayahnya dengan berdasarkan pada tradisi nelayannya menangkap ikan di wilayah tersebut.

Beberapa kapal nelayan Cina pun telah ditahan yang kemudian mengundang kemarahan pengambil kebijakan Cina. Setelah mendapat protes dari Cina, presiden Joko Widodo menggelar rapat tertutp dengan sejumlah lembaga negara untuk membahas kemanan di Natuna.

Jokowi kemudian meminta agar pengembangan ekonomi di wilayah Kepulauan Natuna dan sekitarnya dipercepat. Langkah itu merupakan salah satu bagian dari penegasan bahwa Indonesia akan menegakkan kedaulatan di Natuna.




Credit  TEMPO.CO

Presiden Filipina Setuju Berdamai Dengan Pemberontak Moro

 

Presiden Filipina terpilih, Rodrigo Duterte memaparkan pidato pertamanya usai pelantikan di istana Malacanang, Manila, 30 Juni 2016. Duterte bersumpah akan melawan kelompok militan Abu Sayyaf yang bermukim di Filipina Selatan. Presidential Palace/Handout via Reuters

 

CB, Manila - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte telah menyetujui "peta jalan bagi perdamaian" baru yang bertujuan untuk mengakhiri konflik berkepanjangan dengan kelompok gerakan kemerdekaan Moro dan pemberontak komunis di negeri itu.

Rencana perdamaian, yang juga dilihat sebagai jalan untuk meningkatkan pembangunan di negeri itu, disampaikan oleh Penasihat Perdamaian Presiden, Jesus Dureza selama pertemuan tertutup kabinet di Istana Malacanang pada Senin (18 Juli 2016).

Dureza mengatakan rencana perdamaian baru akan mencakup keterlibatan Bangsamoro, dimulainya kembali perundingan perdamaian dengan Partai Komunis Filipina / Tentara Rakyat Baru / Front Demokrasi Nasional (CPP / NPA / NDF), dan pelaksanaan perjanjian final dengan kelompok pemberontak lainnya.

"Kami siap menandatangani ratusan perjanjian damai. Saat ini kami tengah mempersiapkan negosiasi dengan para pemberontak," katanya kepada wartawan, seperti yang dilansir Gulf Times pada 20 Juli 2016.

Peta jalan damai  yang digambarkan Dureza sebagai "inklusif,"  mencakup rencana untuk membentuk sebuah badan untuk menangani konflik Moro dan pemberontak lainnya. Badan ini akan bertugas untuk menyusun undang-undang yang akan diajukan dalam Kongres sebagai pengganti Hukum Dasar Bangsamoro yang tidak disahkan oleh Kongres sebelumnya.

"Akan ada inklusivitas, selanjutnya, di bawah Duterte Roadmap for Peace di mana semua faksi Bangsamoro harus datang di bawah satu atap sehingga akan ada inklusivitas dalam pelaksanaan semua kesepakatan khusus ini," kata Dureza.



Credit  TEMPO.CO

Kecil Peluang Indonesia Bebaskan WNI Korban Sandera

Peluang yang terbuka hanya sekitar 0,5 persen. Sangat kecil.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan.  (M Nadlir)

CB –  Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan ada beberapa alasan yang membuat Indonesia tak bisa segera membebaskan WNI yang menjadi korban sandera Abu Sayyaf.
Menurutnya, ada empat alasan pemerintah tak menggelar operasi militer untuk membebaskan 10 sandera Warga Negara Indonesia (WNI) di Filipina.
"Karena banyak hal, pertama, konstitusi Filipina. Kedua, kita tak tahu medannya, ketiga, daerah itu medannya susah dan keempat, daerah itu mereka kompak membela si penyandera ini," kata Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat 15, Jakarta Pusat, Rabu 20 Juli 2016.
Karena itu, menurut Luhut, peluang operasi militer digelar sangatlah kecil. Peluang Indonesia bisa melakukan operasi militer hanya sekitar 0,5 persen.
Selain itu, pembebasan sandera tersebut juga perlu kerjasama dengan militer Filipina. Jika, gagal dalam pembebasan sandera, citra Indonesia akan tercoreng.
"Lah kalau kita tak ada back up, kita datang, keluar tak bisa, kan malu Indonesia. Kami ini sedang menghitungnya," ujar Luhut menegaskan. Luhut berujar, pasukan elite manapun pasti memperhitungkan operasi militer dalam setiap operasi pembebasan sandera. Sebab, terpenting, seluruh sandera yang dibebaskan harus selamat.
"Opsi-opsi itu benar-benar kita hitung untung ruginya, dan kita juga tak mau mereka (sandera) mati. Tapi kita juga kadang beyond our control, mana anda lihat, Amerika dengan Air Forcenya juga kadang gagal, Inggris juga begitu dengan SAS-nya kadang gagal," ungkap Luhut.
Diketahui, saat ini total 10 WNI masih berada dalam tawanan Abu Sayyaf, dan sudah empat kali WNI disandera oleh kelompok Abu Sayyaf. Terakhir, tiga WNI disandera kelompok Abu Sayyaf ketika melewati perairan kawasan Felda Sahabat, Tungku, Lahad Datu Sabah, Negara Bagian Malaysia. Ketiganya adalah ABK pukat tunda LD/114/5S milik Chia Tong Lim berbendera Malaysia.

Credit  VIVA.co.id

Curhatan Pencipta Mobil Listrik 'Dicampakkan' Pemerintah

Ricky Elson masih menyimpan kekecewaan.

Ricky Elson (wikipedia)

 

CB – Pencipta mobil listrik Selo, Ricky Elson, rupanya masih menyimpan kekecewaan terhadap pemerintah. Maklum, alih-alih ingin memberikan yang terbaik untuk negeri tercintanya, pria 36 tahun seakan justru dicampakkan di negerinya sendiri.
Ya, empat tahun lalu, Ricky yang sebelumnya bekerja di Jepang kembali ke tanah air dengan sebuah mimpi besar memajukan dunia otomotif tanah air dengan teknologi motor penggerak listrik karyanya. Serta merta, harapan memiliki mobil listrik nasional kembali bergairah di seantero Indonesia.
Benar saja, mobil listrik Selo dan Tucuxi karya Ricky akhirnya diperkenalkan pada 2012-2013 silam dan dianggap sebagai pelopor mobil listrik nasional. Namun, mimpi itu buyar karena beberapa sebab.
Mulai dari tudingan bahwa Ricky melakukan pencurian teknologi mobil listrik, gagal uji emisi dari pemerintah hingga tersangkut kasus korupsi yang ikut menyeret sosok menteri BUMN saat itu, Dahlan Iskan.
Yang menjadi pertanyaan, jerakah Ricky Elson? Tidak, pria asal Padang ini rupanya diam-diam kembali menciptakan mobil listrik. Bedanya, ia kini tak lagi terlalu berharap dengan pemerintah. Toh, Ricky berasumsi bahwa tugas untuk mengembangkan mobil listrik nasional adalah tugas pemerintah, bukan dirinya.
“Masih dikembangkan. Nanti saja tidak ada  yang harus diberitakan dari Ricky Elson. Dari dulu saya tidak peduli dengan ada atau tidaknya panggilan dari pemerintah. Saya tidak pernah menunggu dipanggil,” kata Ricky saat berbincang dengan VIVA.co.id.
Namun Ricky tak membantah untuk mengembangkan mobil listrik nasional, diperlukan pengembangan tidak hanya dari segi teknologi, tetapi beberapa aspek lain, termasuk sumber daya manusia, waktu, uang, regulasi, berbagai riset, serta yang lainnya.
Seperti diketahui, di 2015 lalu, Ricky dipinang seseorang kenalan di negeri Jiran Malaysia untuk mengembangkan mobil Selo, yang sampat menjadi buah bibir di Tanah Air karena bentuknya yang tak kalah dengan mobil sport asal Eropa.
Selain itu, sebelumnya pada 2013 Ricky juga turut andil dalam membuat mobil listrik untuk ajang international APEC di Bali. Mobil ini dikembangkan bersama menteri BUMN yang kala itu posisinya diduduki Dahlan Iskan.
Namun sayang, saat  uji emisi sebelum diproduksi, SELO bersama dengan mobil-mobil listrik yang dinyatakan tidak lolos uji emisi oleh Pemerintah Indonesia.


Credit  VIVA.co.id

Apa Kabar Selo, Mobil Listrik Sport Ciptaan Anak Negeri

Ricky mengaku tidak mau pengembangan mobil baru ini terhambat.

Mobil Listrik Selo. (Dok: facebook Ricky Elson)

 

CB – Pertengahan 2015 lalu, nama Ricky Elson, pencipta mobil listrik Selo, kembali mendapat sorotan media. Ia dikabarkan pergi ke Malaysia karena mendapat tawaran dari seseorang untuk mengembangkan mobil listrik.
Namun kini, pria kelahiran Padang, Sumatera Barat, 11 Juni 1980, itu telah ada di Indonesia. Ricky mengaku tetap berencana melakukan pengembangan mobil listrik.
“Rencana (membuat mobil listrik) jalan terus. Masih pengembangan. Pengembangan tidak harus mobil Selo, tapi mobil listrik lainnya,” ungkap Ricky kepada VIVA.co.id, Rabu 20 Juli 2016.
Ricky mengaku, pengembangan yang dilakukan saat ini terus diintensifkan. Tidak hanya dari segi teknologi, tetapi beberapa aspek lain, termasuk sumber daya manusia.
Untuk pengembangan mobil listrik sendiri, kata Ricky, banyak yang dibutuhkan, mulai dari waktu, uang, regulasi, dan berbagai riset.
“Kami akan buat lagi (mobil listrik),” ujarnya.
Namun sayang, Ricky memilih bungkam mengenai mobil seperti apa yang akan dibuat. Dia juga mengaku tak mau terhambat dalam pengembangan mobil tersebut.
Sebelumnya, perancang mobil listrik Selo itu menyatakan rela kendaraan hasil risetnya diambil alih pihak Malaysia. Namun, hal ini bukan atas nama pemerintah Malaysia, melainkan individu.
Ricky pun mengungkapkan, pengembangan mobil listrik Selo kala itu disebut menggunakan dana pribadi mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, bukan uang negara.
“Semuanya uang pribadi Bang Dahlan. Saya enggak mau pakai uang negara, ya pokoknya enggak ada pakai uang negara,” ujar Ricky beberapa waktu lalu.



Credit  VIVA.co.id

Majelis Ulama Arab Saudi: Pokemon haram!

 

Game Pokemon GO (ANTARA News/Monalisa)

... perubahan hewan dalam permainan Pokemon --untuk memperoleh kekuatan tertentu-- mengandung penyesatan karena mempromosikan teori evolusi alam...

Riyadh, Arab Saudi (CB ) - Majelis ulama tertinggi di Arab Saudi kembali memfatwakan bahwa permainan waralaba Pokemon haram untuk dimainkan, kata media setempat, Rabu.

Meski demikian, Sekretariat Jenderal Majelis Ulama Senior Arab Saudi tidak menyebutkan secara tegas permainan Pokemon GO, yang digandrungi anak muda dari berbagai penjuru dunia saat ini. Pada 15 tahun lalu, lembaga itu memutuskan bahwa permainan kartu Pokemon juga haram.

Permainan Pokemon GO dari Nintendo, yang mengharuskan pengguna berjalan kaki mencari tokoh kartun Pokemon melalui layar telepon pintar, menjadi aplikasi sangat terkenal di dunia, tidak terkecuali Indonesia.

Menurut majelis ulama Arab Saudi, perubahan hewan dalam permainan Pokemon --untuk memperoleh kekuatan tertentu-- mengandung penyesatan karena mempromosikan teori evolusi alam.

"Adalah hal sangat mengejutkan bahwa kata evolusi keluar begitu banyak dari mulut anak-anak," kata fatwa majelis ulama Arab Saudi.

Mereka juga mengatakan permainan Pokemon mengandung hal lain, yang dilarang dalam Islam, di antaranya, "penyekutuan Tuhan dengan adanya dewa, perjudian --yang dilarang dalam Al Quran-- dan pemujaan berhala".

Fatwa itu menambahkan, lambang dalam permainan Pokemon juga memromosikan agama Shinto dari Jepang, Kristen, Freemansori, dan "Zionisme global".

Di Arab Saudi, negara yang mengurus dua tempat paling suci dalam agama Islam, bioskop adalah hal terlarang. Perempuan juga tidak diperkenankan mengikuti perlombaan olahraga karena dianggap berdosa.

Ulama dalam majelis di Arab Saudi menilai bahwa tokoh dalam Pokemon --yang harus dicari oleh pengguna dengan berjalan kaki-- adalah berhala baru, yang berpeluang menyekutukan Tuhan.

Mereka berpendapat permainan itu akan membawa Arab Saudi kembali ke masa jahiliyah pra-Islam yang tidak bertuhan. Beberapa ulama bahkan menyatakan patriotisme kepada negara sebagai salah satu bentuk penyembahan terhadap berhala.

Secara umum, negara-negara Timur Tengah memang dikenal khawatir oleh penggunaan media sosial oleh kalangan muda yang semakin bertambah banyak. 

Pemerintah di Kuwait dan Mesir sudah memperingatkan potensi bahwa para pengguna Pokemon GO akan mengarahkan telepon pintar mereka ke lokasi-lokasi terlarang, di antaranya istana negara, masjid, fasilitas minyak, dan pangkalan militer.

Credit  ANTARA News

AS dan Sekutunya Bahas Serangan Pamungkas Berangus ISIS

 

AS dan sekutunya tengah mempersiapkan serangan pamungkan untuk menghancurkan ISIS di Suriah dan Irak. | (Istimewa)

 

WASHINGTON - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Ash Carter mengatakan, AS dan sekutunya telah menyepakati strategi untuk memberangus kelompok ekstrimis ISIS. Rencananya, serangan itu akan dipusatkan di dua kota yang selama ini dikenal sebagai basis terkuat ISIS.

Carter mengatakan, AS dan sekutunya akan menyudutkan militan ISIS di benteng mereka yang ada di Raqqa, Suriah, dan yang ada di Mosul, Irak. Namun ia memperingatkan bahwa strategi ini tidak akan menghilangkan ideologi kekerasan atau kemampuan serangan musim semi di tempat lain.

"Biarkan saya memperjelas: Kontrol ISIS atas kota-kota seperti Mosul dan Raqqa berada diujung keruntuhan," kata Carter seperti dikutip dari BBC, Kamis (21/7/2016).

Pertemuan yang dilakukan di Washington ini dihadiri oleh perwakilan 30 negara sekutu AS. Selain membahas rencana untuk memberikan kekalahan abadi kepada ISIS, pertemuan ini juga difokuskan pada rencana stabilisasi wilayah yang telah dibebaskan dari ISIS.

"Kita harus memastikan bahwa mitra kami memiliki apa yang mereka butuhkan untuk memenangkan pertarungan dan kemudian mempertahankannya, membangunnya kembali, dan membangun pemerintahan di wilayah itu," tukas Carter.

Credit  Sindonews

Tolak Dicap Otoriter, Erdogan Bilang Kudeta Kejahatan pada Negara

 

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. | (Reuters/Umit Bektas)

 

ANKARA - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menolak anggapan bahwa dia menjadi sosok otoriter. Menurutnya, kudeta merupakan kejahatan terhadap negara dan pembersihan dilakukan untuk menyelamatkan demokrasi.

Berbicara melalui seorang penerjemah dalam sebuah wawancara dengan penyiar Al Jazeera, Erdogan mengatakan bahwa demokrasi Turki berada di bawah ancaman.

”Kami akan tetap berada di dalam sistem parlementer yang demokratis, kami tidak akan pernah mundur dari itu,” katanya di istana presiden di Ankara.

”Namun, apa pun itu yang diperlukan untuk perdamaian dan stabilitas bangsa akan dilakukan,” lanjut Erdogan.

 

Komentar Erdogan muncul menjelang pengumuman status darurat selama tiga bulan sebagai respons Pemerintah Turki dalam menganggapi kudeta militer yang gagal.

”Saya ingin menggarisbawahi bahwa deklarasi keadaan darurat memiliki tujuan tunggal, mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghadapi ancaman teroris yang dihadapi negara kita,” kata Erdogan, yang dikutip Kamis (21/7/2016).

Dia bersumpah untuk membersihkan “virus” di korps militer Turki. Erdogan memastikan setiap langkah yang diambil pemerintah usai upaya kudeta berada di dalam koridor hukum.

Dalam wawancara tersebut Erdogan menggambarkan kudeta sebagai "kejahatan terhadap negara Turki". Data terbaru, target “pembersihan” oleh Pemerintah Erdogan usai upaya kudeta mencapai sekitar 60 ribu orang, dari kalangan militer hingga akademisi.

Erdogan melawan kritik soal banyaknya penangkapan yang dilakukan pemerintahnya usai kudeta gagal. Menurutnya, negara-negara lain juga melakukan hal serupa ketika negara berada dalam bahaya.

”Sebagai contoh, dalam menghadapi aksi terorisme, Prancis mengambil banyak langkah,” ujar Erdogan.

”Apakah mereka tidak menahan orang-orang secara massal? Apakah mereka tidak menangkap orang-orang dalam jumlah yang sangat tinggi? Kita tidak dapat menyangkal situasi tersebut.”




Credit  Sindonews

Eropa Kritik Rencana Hukuman Mati, Erdogan Minta Tengok Amerika

 

Rakyat Turki merayakan kegagalan kudeta militer. | (Reuters/Ammar Awad)

 

ANKARA - Uni Eropa mengkritik keras rencana Pemerintah Presiden Tayyip Erdogan untuk menghidupkan kembali hukuman mati usai kudeta militer Turki yang berakhir dengan kegagalan. Erdogan membalas kritik dengan meminta untuk menengok penerapan serupa di negara maju seperti Amerika Serikat (AS).

Kendati demikian, Presiden Erdogan bersikeras bahwa keputusan Turki untuk menghidupkan kembali hukuman mati tidak akan mempengaruhi hubungan dengan Uni Eropa.

”Jika Uni Eropa menghormati demokrasi, itu akan menerima kehendak rakyat,” katanya. "Dunia ini tidak hanya Uni Eropa. Apakah Anda memiliki hukuman mati di AS, Rusia, China dan di banyak negara lain? Ya,” katanya lagi dalam wawancaranya dengan penyiar Al Jazeera yang dikutip Kamis (21/7/2016).

Keputusan untuk menghidupkan kembali hukuman mati di Turki, menurut Erdogan, tergantung keputusan parlemen.

“Jika parlemen membuat keputusan, maka tugas pemerintah yang berkuasa adalah untuk membuka jalan bagi hukuman ini diperkenalkan kembali. Orang-orang telah menyuarakan tuntutan ini. Mereka turun ke jalan dan terus berkata 'hukuman mati, hukuman mati’,” imbuh Erdogan.

Presiden Erdogan juga menolak anggapan bahwa dia menjadi sosok otoriter. Menurutnya, kudeta merupakan kejahatan terhadap negara dan pembersihan dilakukan untuk menyelamatkan demokrasi.

 

Erdogan mengatakan bahwa demokrasi Turki berada di bawah ancaman. ”Kami akan tetap berada di dalam sistem parlementer yang demokratis, kami tidak akan pernah mundur dari itu,” katanya.

”Namun, apa pun itu yang diperlukan untuk perdamaian dan stabilitas bangsa akan dilakukan,” lanjut Erdogan.

Komentar Erdogan muncul menjelang pengumuman status darurat selama tiga bulan sebagai respons Pemerintah Turki dalam menganggapi kudeta militer yang gagal.




Credit  Sindonews

Erdogan akan Diseret ke Pengadilan Jika Kudeta Berhasil

 

Recep Tayyip Erdogan (Ilustrasi)

 

CB,  ISTANBUL -- Aparat kepolisian menemukan dokumen hukum yang dianggap telah disusun untuk mengajukan tuntutan terhadap tokoh-tokoh senior pemerintah Turki, apabila kudeta militer pekan lalu berhasil.

Dokumen itu ditemukan selama proses penggeladahan di kantor Jaksa Penuntut Umum, Mehmet Sel, di Istanbul, beberapa saat setelah penangkapannya. Dalam dokumen itu, nama Presiden Recep Tayyip Erdogan ada di antara mereka yang akan menghadapi tuntutan atas 'proses penyelesaian' untuk mengakhiri konflik Kurdi.

Seperti dilansir dari Anadolu Agency, Kamis (21/7), Mehmet Sel adalah satu di antara 71 hakim dan 39 jaksa dari Anadolu Palace of Justice yang diberhentikan pada Sabtu (16/7). Ia diberhentikan atas dugaan terlibat dalam upaya kudeta yang gagal pada hari sebelumnya. Ia telah ditangkap oleh pihak keamanan.

Dokumen itu ditujukan ke kantor kepala jaksa penuntut umum di Inegol, Provinsi Bursa. Selain Erdogan, tersebut pula nama Menteri Dalam Negeri Efkan Ala, Kepala Organisasi Intelijen Nasional Hakan Fikan, mantan Perdana Menteri Ahmet Davutoglu, dan mantan wakil PM Besir Atalay, serta Yalcin Akdogan.

Mereka dituduh telah mendukung kelompok-kelompok teroris antara kurun 2009 sampai 2015  menyusul pembicaraan damai dengan pemimpin PKK. Hal itu memungkinkan PKK mempunyai persediaan senjata dan bahan peledak di kota-kota di seluruh Turki.

Para pejabat senior Turki itu menjadi subjek penyelidikan karena dianggap telah 'melakukan tindak pidana membantu organisasi teror bersenjata'. Dokumen itu tidak ditandatangani, serta tidak memiliki tanggal kecuali tertera angka tahun 2016.

Menurut salah satu sumber, hal itu menunjukkan bahwa dokumen disiapkan dengan kemungkinan apabila kudeta berhasil. Pascakudeta, ribuang anggota dari sistem peradilan maupun tentara telah didakwa mempunyai hubungan dengan kudeta militer yang gagal tersebut.





Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Menhan Sebut Pengadaan Alutsista Tak Lagi Libatkan Broker

 

 

  Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebutkan tak ada pelibatan pihak ketiga dalam pengadaan alutsista di Indonesia.(CNN Indonesia/Prima Gumilang)

 

Jakarta, CB -- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebutkan, tidak ada pelibatan broker (pihak ketiga) dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Indonesia.


"Enggak ada. Zaman saya G to G (antara dua pemerintah). Saya kan yang mengubah. Langsung," kata Ryamizard di Kantor Presiden, Rabu (20/7).

Dalam pembukaan rapat terbatas sore tadi, Presiden Joko Widodo memerintahkan Komite Kebijakan Industri Pertahanan memastikan pengadaan tidak melibatkan perantara atau broker.


Menurutnya, keterlibatan perantara dalam pembelian alutsista berpotensi memunculkan permainan harga dan bertentangan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di badan negara.

Instruksi itu sesuai dengan tujuh prinsip pengadaan alutsista berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2014, yakni efisien, efektif, transparan dalam pengelolaan anggaran, menjamin kerahasiaan, bersaing, akuntabel dan tidak diskriminatif.


Sementara itu, Direktur Utama PT Pindad Silmy Karim berpendapat, pelibatan perantara dalam pengadaan alutsista merupakan hal wajar. Imbauan Jokowi untuk menghindari broker, kata dia, didasari langkah Indonesia yang sedang membangun industri pertahanan dalam negeri.

"Batas kelaziman pelibatan broker bagaimana? Jangan sampai broker bermain sehingga mempengaruhi national interest. Menurut Jokowi broker fee tinggi," kata Silmy.


Credit  CNN Indonesia

Jokowi Larang Pengadaan Senjata TNI Lewat Broker

 

 

Tank-tank merupakan salah satu alat utama sistem senjata TNI. Alutsista, kata Jokowi, harus dibeli dengan efisien dan transparan. (CNN Indonesia/Safir Makki)

 

Jakarta, CB -- Presiden Joko Widodo memerintahkan Komite Kebijakan Industri Pertahanan memastikan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) tidak melibatkan perantara atau broker. Hal itu disampaikan Jokowi pada rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/7).

"Proses pengadaan alutsista harus dimulai dari interaksi antara pemerintah dengan pemerintah, government to government, untuk memangkas broker," ucap Jokowi.

Jokowi menilai, pelibatan perantara pada pembelian alutsista berpotensi memunculkan permainan harga. Hal itu bertentangan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di badan negara.

"Proses G to G akan memperkuat pakta integritas untuk membentuk zona nol toleransi terhadap praktik korupsi yang ada di Indonesia," kata Jokowi.

Proses pengadaan alutsista di TNI diatur pada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2014. Peraturan itu menyebut tujuh prinsip yang harus dipatuhi pejabat yang melaksanakan pengadaan alutsista, yakni efisien, efektif, transparan dalam pengelolaan anggaran, menjamin kerahasiaan, bersaing, akuntabel, dan tidak diskriminatif.

Pengadaan senjata juga harus memenuhi sejumlah etika, antara lain tidak saling memengaruhi yang dapat berakibat pada persaingan tidak sehat, dan tidak menerima atau menawarkan komisi kepada siapapun yang berkaitan dengan proses pengadaan persenjataan.
Jokowi mengatakan, KKIP harus menjamin pemenuhan postur kekuatan pokok minimum TNI pada periode 2019 hingga 2024 dilakukan secara transparan.

"Dengarkan masukan dari seluruh matra sehingga alutsista yang dibeli betul-betul sebuah kebutuhan, bukan sekedar keinginan-keinginan," ujarnya.

Dalam rapat terbatas tersebut, Jokowi menyebut sejumlah alutsista yang sepatutnya dimiliki masing-masing matra di TNI. Angkatan Darat, kata dia, harus memiliki alutsista berat seperti tank medium, helikopter serbu, dan persenjataan infanteri khusus.

Sementara Angkatan Laut harus diperkuat alutsista seperti kapal selam, kapal perang permukaan, serta sistem pengintaian maritim untuk pengamanan lokasi yang berpotensi menjadi lahan konflik.

Angkatan Udara, ujar Jokowi, sepatutnya memiliki alutsista strategis seperti jet tempur, pesawat angkut berat, sistem pertahanan rudal, dan sistem radar.




Credit  CNN Indonesia

Inggris Masukkan Kelompok Separatis China ke Daftar Teroris

 

 

  Ratusan orang tewas dalam kekerasan selama beberapa tahun terakhir di Xinjiang, rumah bagi warga Muslim Uighur. (Guang Niu/Getty Images)

 

Jakarta, CB -- Inggris memasukkan Gerakan Islam Turkestan Timur (ETIM) sebagai “organisasi teroris Islam” yang mencoba untuk mendirikan “kalifah merdeka” di Xinjiang, China.

ETIM juga disebut sebagai Partai Islam Turkestan (TIP), dan sebelumnya sudah dimasukkan oleh Amerika Serikat dan PBB sebagai kelompok teroris.

Negara-negara Barat sebelumnya disebut enggan berbagi informasi intelijen dengan China atau bekerja sama soal melawan terorisme di Xinjiang. Alasannya, terutama karena China hanya memberi sedikit bukti untuk membuktikan keberadaan ETIM, selain juga kekhawatiran soal kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia.
Penambahan ETIM ke daftar organisasi terlarang terjadi saat pemimpin China dan Inggris menyebut hubungan kedua negara sedang berada dalam "masa keemasan.”

Kementerian dalam negeri Inggris mengatakan ETIM berbasis di wilayah suku-suku Pakistan, telah mengklaim bertanggung jawab atas serangan di China, serta terlibat dalam perang Suriah.

"Kami bersedia untuk bekerja dengan Inggris dan pihak lain untuk meningkatkan kerja sama kontraterorisme dan tegas menindak kelompok teroris internasional," kata kementerian dalam negeri China dalam sebuah pernyataan.

Ratusan orang tewas dalam gelombang kekerasan selama beberapa tahun terakhir di Xinjiang, rumah bagi warga Muslim Uighur. Beijing menyalahkan militan Islam dan kelompok separatis, meski kelompok hak asasi manusia menyebut kerusuhan di Xinjiang lebih merupakan reaksi terhadap kebijakan China yang represif.


Credit  CNN Indonesia

Panama Selidiki Invasi AS ke Negaranya pada 1989

 

Mantan jenderal Panama Manuel Noriega didorong oleh polisi di atas kursi rodanya di penjara El Renacer di pinggiran Panama City, Panama pada 11 Desember 2011.

 

CB, PANAMA CITY -- Pemerintah Panama meluncurkan penyelidikan terhadap invasi AS ke negaranya pada 1989 yang menggulingkan Jenderal Manuel Noriega.

Dilansir dari BBC, Rabu (20/7), sebuah komisi akan menentukan berapa banyak orang yang tewas selama operasi tersebut, dan mengidentifikasi mereka.

Komisi tersebut juga akan memutuskan apakah kerabat korban berhak menerima kompensasi.

Secara resmi, 514 prajurit Panama dan warga sipil tewas. Namun, lembaga setempat mengatakan korban sebenarnya mendekati seribu orang. Sebanyak 23 personel militer AS tewas.

"Panama sedang mencari cara mengobati lukanya. Tidak bisa ada rekonsiliasi jika kebenaran tidak terungkap," ujar Wakil Presiden dan Menteri Luar Negeri Panama Isabel de Saint Malo.

Manuel Noriega (83 tahun) kini berada di penjara Panama. Dia dipenjara karena  memerintahkan penghilangan para pembangkang saat ia berkuasa pada 1983-1989. Dia telah menjalani hukuman di AS dan Prancis.




Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Erdogan Tetapkan Negara dalam Keadaan Darurat

 

Recep Tayyip Erdogan (Ilustrasi)

 

CB, ANKARA -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memberlakukan negara dalam keadaan darurat selama tiga bulan, Rabu. Kebijakan itu diambil untuk 'membersihkan' mereka yang terlibat dalam kudeta militer.

Menurut Erdogan, langkah tersebut sejalan dengan konstitusi Turki serta tak bertentangan aturan hukum dan kebebasan warga Turki.  Dengan status darurat, presiden dan kabinet dapat membuat aturan hukum tanpa persetujuan parlemen.

Pengumuman tersebut disampaikan Erdogan melalui siaran televisi langsung di depan menteri pemerintahan. Sebelumnya Erdogan terlebih dahulu bertemu dengan Dewan Keamanan Nasional.

Sinyal penetapan keadaan darurat sudah disampaikan sebelumnya oleh sekutu Erdogan.  Salah satu tokoh paling senior di Turki, Mustafa Sentop mengatakan, penetapan negara dalam keadaan darurat ini memang telah diperbolehkan oleh konstitusi.

Setiap keadaan darurat biasanya akan bertahan sampai enam bulan dan tidak akan mempengaruhi kehidupan warga. Dia juga menyerukan pemulihan hukuman mati terhadap tindakan kejahatan yang ditujukan untuk mengubah tatanan konstitusional.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

India Kerahkan Hampir 100 Tank ke Perbatasan China

 

India mengerahkan kendaraan berat ke wilayah yang berbatasan dengan China. | (Istimewa)

 

NEW DELHI - Ketegangan diantara dua negara, China dan India, semakin memanas. Terbaru, New Delhi mengerahkan hampir 100 tank ke wilayah yang berbatasan dengan China.

Dalam upaya untuk meningkatkan kehadiran militer di daerah, India telah mengirimkan tank T-72 buatan Rusia ke wilayah Ladakh yang berbatasan dengan China. "Lembah-lembah datar yang luar dai sepanjang pegunungan memingkinkan pergerakan lapis baja, selain itu, telah terjadi peningkatan tingkat kekuatan di perbatasan," ujar seorang pejabat militer yang tidak disebutkan namanya kepada NDTV.

Tank-tank yang dikirimkan telah mengalami peningkatan signifikan yang lebih baik untuk menghadapi iklim di wilayah itu. "Kami telah membeli aditif khusus dan pelumas untuk medang dengan ketinggian tinggi seperti diesel khusus musim dingin dan aditif untuk sistem pelumasan yang mencegah pembekuan," kata Kolonel Vijay Dalal.

Seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (21/7/2016), ini menandai resimen ketiga yang ditempatkan di Ladakh oleh India sejak 2014. Ketegangan diantara ke dua negara tetangga ini terjadi baru-baru ini. Awal bulan ini, Angkatan Laut India mengerahkan tiga kapal perang ke Laut China Selatan.

"Kapal-kapal tersebut tengah melakukan kunjungan untuk melakukan latihan dengan Angkatan Laut Malaysia dengan tujuan untuk meningkatkan interoperabilitas dalam komunikasi serta prosedur SAR," bunyi pernyataan yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan India.

Malaysia saat ini bertentangan dengan China atas klaim teritorial di Selat Malaka. Sedangkan Beijing dan New Delhi bersaing dalam mendapatkan kerjasama dengan Nepal. Perdana Menteri Nepal Khadga Prasad Sharma Oli telah menyatakan minat dalam bekerjasama lebih erat dengan pemerintah Cina, namun India tidak mungkin menyerahkan pengaruhnya atas Kathmandu.

Credit  Sindonews

Di Depan China, AS Tegaskan Akan Tetap Beroperasi di LCS

 

Komandan operasi Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) di perairan China, John Richardson menegaskan, pihaknya akan terus melakukan operasi di kawasan Laut China Selatan. (Istimewa)

 

BEIJING - Komandan operasi Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) di perairan China, John Richardson menegaskan, pihaknya akan terus melakukan operasi di kawasan Laut China Selatan. Hal itu disampaikan Richardson saat mengunjungi markas Angkatan Laut China.
 
Berbicara paska melakukan pertemuan dengan Komandan armada utara China Yuan Yubai, Richardson mengatakan, AS akan melakukan operasi di seluruh dunia, selama itu masih sesuai dengan hukum laut interinasional. Itu berarti termasuk melalukan operasi di kawasan Laut China Selatan.
 
"Angkatan Laut AS akan terus melakukan operasi rutin di seluruh dunia, termasuk di Laut China Selatan, untuk melindungi hak-hak, kebebasan dan penggunaan yang sah dari laut dan udara. Ini tidak akan berubah," ucap Richardson, seperti dilansir Reuters pada Rabu (20/7).
 
Dalam pertemuan itu, Richardson juga mengatakan, Angkatan Laut China harus memiliki sikap yang profesional, khususnya saat bertindak di kawasan Laut China Selatan.
 
"Tapi saya akan terus menilai kembali dukungan saya pada lanjutan interaksi yang aman dan profesional di laut. Di daerah ini kita harus menilai satu sama lain dengan perbuatan dan tindakan kita, tidak hanya dengan kata-kata kita," tambahnya.
 
AS telah beberapa kali mengeluhkan tindakan yang dilakukan oleh pesawat dan kapal China dikawasan sengeketa itu. AS menyebut apa yang dilakukan kapal dan pesawat China adalah manuver yang yang sangat berbahaya.



Credit  Sindonews

Kamboja Luncurkan Penyelidikan Terkait Kabar Upaya Kudeta

 

Militer Kamboja dilaporkan telah meluncurkan penyelidikan terkait adanya kabar upaya kudeta terhadap Perdana Menteri Hun Sen. (Istimewa)

PHNOM PENH - Militer Kamboja dilaporkan telah meluncurkan penyelidikan terkait adanya kabar upaya kudeta terhadap Perdana Menteri Hun Sen. Kabar adanya upaya itu muncul di tengah belum stabilnya situasi politik di negara tersebut.

"Penyelidikan militer berpusat pada seorang pria yang mengumumkan rencana untuk menggulingkan Hun Sen di Facebook dan YouTube dan meminta orang lain untuk bergabung dengannya," kata juru bicara Kementerian Pertahanan Chhum Sucheat.

"Pihak berwenang sedang menyelidiki dan mencari dia. Pria itu diidentifikasi sebagai Vichea Som," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Rabu (20/7).

Vichea Som dalam video yang diunggah ke Youtube menuduh pemerintah Hun Sen berada di balik perampasan tanah besar di salah satu negara termiskin di Asia Tenggara. Dia juga menuduh pemerintah melakukan pembunuhan profil tinggi dan pelanggaran hak asasi manusia.

"Dalam waktu dekat, silakan bagi semua kekuatan yang ada untuk bersatu dan melawan rezim diktaktor," ucap Vichea Som dalam video itu.

Berita upaya kudeta itu juga datang sehari setelah seorang pejabat senior Amerika Serikat (AS) yang bertanggung jawab atas hak asasi manusia mendesak rival politik Kamboja untuk kembali ke perundingan, di tengah memburuknya situasi di negara tersebut.


Credit  Sindonews

Korut Klaim Tes Rudal sebagai Simulasi Serangan ke Korsel

 

 

Hanya ada sedikit bukti yang kuat untuk memastikan apakah Korea Utara telah berhasil mengembangkan hulu ledak nuklir untuk rudal. (Reuters/KCNA)

 

Jakarta, CB -- Korea Utara menyatakan telah melakukan uji coba rudal balistik yang merupakan simulasi serangan pencegahan menargetkan pelabuhan Korea Selatan dan pangkalan udara yang digunakan oleh militer Amerika Serikat. Pernyataan Korut ini diduga merujuk pada peluncuran tiga rudal balistik pada awal pekan ini.

Menurut laporan kantor berita resmi Korut, KCNA, pada Rabu (20/7) pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, mengawasi sendiri uji coba yang berhasil menguji simulasi ledakan dari hulu ledak nuklir yang dipasang di rudal.

Laporan KCNA itu tidak memberikan rincian soal tanggal uji coba rudal, seperti umumnya laporan di media ini. Surat kabar resmi Partai Pekerja Korea yang berkuasa, Rodong Sinmun, memuat foto Kim dengan ajudan militernya, nampaknya tengah mengamati uji coba rudal balistik.

Korea Utara menembakkan tiga rudal balistik yang terbang setinggi 500 km hingga 600 km ke arah laut lepas pantai timur, menurut laporan militer Korea Selatan.

Uji coba itu melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB dan merupakan aksi provokatif terbaru yang dilakukan oleh negara yang terisolasi setelah serangkaian uji coba senjata nuklir.

"Latihan ini dilakukan dengan membatasi lapangan tembak di bawah kondisi simulasi serangan pencegahan terhadap pelabuhan dan lapangan udara di panggung operasional Korea Selatan, di mana peralatan perang nuklir kaum imperialis AS akan diluncurkan," bunyi laporan KCNA.

"Dan sekali lagi, [uji coba ini] memeriksa fitur operasional dari hulu ledak nuklir yang dipasang di roket balistik di ketinggian yang ditunjuk di atas area target," tulis KCNA.

Yang Uk, seorang peneliti senior di Forum Pertahanan dan Keamanan Forum dan penasihat kebijakan untuk angkatan laut Korea Selatan, menyatakan hanya ada sedikit bukti yang kuat untuk memastikan apakah Korea Utara telah berhasil mengembangkan hulu ledak nuklir untuk rudal.

"Tapi ini menjadi pengingat bahwa mereka terus melakukan pengembangan hulu ledak nuklir, dan hal itu sendiri merupakan peningkatan risiko bagi kami," kata Yang menambahkan.

Peluncuran rudal Korut pada Selasa dipandang sebagai salah satu upaya Korut unjuk kekuatan, sepekan setelah Korsel dan AS memilih lokasi pengerahan sistem pertahanan anti-rudal Terminal High Altitude Area Defence untuk menghadapi ancaman dari Korea Utara.

Korea Utara bersumpah akan melakukan "respon fisik" terkait tindakan Korsel dan AS itu.

Korut dan Korsel secara teknis hingga kini masih berperang, karena Perang Korea tahun 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.



Credit  CNN Indonesia

Mantan Presiden Filipina Macapagal Arroyo Dibebaskan

 

Meskipun ditahan di rumah sakit Veterans Memorial Medical Center sejak 2012 dan menderita penyakit tulang belakang, Arroyo tetap merupakan tokoh berpengaruh dalam politik dalam negeri Filipina. (Carlos Alvarez/Getty Images)

 

Jakarta, CB -- Mahkamah Agung Filipina menolak kasus korupsi terhadap mantan presiden Gloria Macapagal Arroyo dan memerintahkannya untuk segera dibebaskan setelah lima tahun tak diperbolehkan keluar dari rumah sakit.

Arroyo, 69, memimpin Filipina dari 2001 hingga 2010, namun periode kepresidenannya terganggu oleh sejumlah tuduhan korupsi dan konflik kepentingan.

Menurut laporan Philippine Star‎, juru bicara pengadilan Theodore Te menyatakan dalam konferensi pers bahwa keputusan ini dicapai setelah Pemungutan suara hakim menunjukkan 11 hakim setuju untuk menolak kasus korupsi terhadap Arroyo karena kurangnya bukti. Hanya empat hakim yang menyetujui kasus ini dilanjutkan.

"Terima kasih Tuhan. Kami sangat bahagia. Mereka merenggut enam tahun dari hidupnya, seorang wanita yang tak bersalah," kata suaminya, Jose Miguel Arroyo.

Arroyo awalnya ditahan karena dugaan kecurangan pemilu, namun kemudian didakwa dengan kasus korupsi penyalahgunaan dana lotre negara sebesar 366 juta peso, atau sekitar Rp102 miliar. Sebagian dana itu di antaranya dialokasikan untuk pengumpulan informasi intelijen.

Meskipun ditahan di rumah sakit Veterans Memorial Medical Center sejak 2012 dan menderita penyakit tulang belakang, Arroyo tetap merupakan tokoh berpengaruh dalam politik dalam negeri Filipina. Dia terpilih kembali untuk kongres pada Mei lalu untuk ketiga kalinya, meskipun tidak menghadiri setiap sesi kongres.

Keputusan pengadilan ini hampir pasti akan disambut oleh Presiden Rodrigo Duterte, yang sudah berjanji akan berupaya membebaskannya.

Arroyo masih harus menjalani penyelidikan atas sejumlah dugaan suap soal kesepakatan internet dengan perusahaan China, ZTE Corp pada 2007 sebesar US$329 juta, atau setara Rp4,3 triliun. Ia menampik semua tuduhan dan mengajukan jaminan.


Credit  CNN Indonesia

Mengenang Kejatuhan Konstantinopel

 

Muhammad Al Fatih

 

CB, Syahdan, Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat. ''Ya Rasul, mana yang lebih dahulu jatuh ke tangan kaum Muslimin, Konstantinopel atau Romawi?'' Nabi menjawab,''Kota Heraklius (Konstantinopel). (Hadits riwayat Ahmad, Ad-Darimi, Al-Hakim). 

Menjelang waktu Ashar pada 29 Mei 1453, atau tujuh abad kemudian, ramalan Nabi terbukti. Dengan kekuatan tak kurang 100 ribu pasukan, pasukan kekalifahan Utsmani dibawah komando Mehmed II, dikenal dengan panggilan Muhamad Al-Fatih, berhasil menaklukkan jantung peradaban Kristen terbesar saat itu. 

Mirip Tembok Besar di Cina, kota Konstantinopel dinaungi benteng yang terbentang sejauh total 20 kilometer guna menghindari serangan musuh. Serangan pasukan Al-Fatih sudah dimulai sejak 6 April atau lebih dari sebulan sebelumnya tanpa hasil memuaskan. Tak mudah menundukkan Konstantinopel. Upaya penaklukan bahkan sudah dilakukan sejak tahun 44 Hijriah pada era Muawiyah bin Abu Sofian.

Pasukan artileri Al-Fatih gagal menusuk dari sayap barat lantaran dihadang dua lapis benteng kukuh setinggi 10 meter. Mencoba mendobrak dari selatan Laut Marmara, pasukan laut Al-Fatih terganjal militansi tentara laut Genoa pimpinan Giustiniani. Sadarlah Al-Fatih, titik lemah Konstantinopel adalah sisi timur yakni selat sempit Golden Horn.

Selat ini dibentang rantai besar, memusykilkan armada kecil sekali pun untuk melewatinya. Tapi Al-Fatih saat itu usianya 23 tahun tak kehabisan akal. Ia menggusur kapal-kapalnya dari laut ke darat, demi menghindari rantai besar. Sebanyak 70 kapal digotong ramai-ramai ke sisi selat dalam waktu singkat pada malam hari. Inilah awal dari kejatuhan Konstantinopel yang fenomenal. 

Jatuhnya Konstantinopel menjadi pintu gerbang bagi kekalifahan Utsmani untuk melebarkan sayap kekuasaanya ke Mediterania Timur hingga ke semenanjung Balkan. Peristiwa ini kelak menjadi titik krusial bagi stabilitas politik Utsmani sebagai kekuatan adikuasa kala itu, jika bukan satu-satunya di dunia. Tanggal 29 Mei 1453 juga ditandai sebagai era berakhirnya Abad Pertengahan.

Nama Konstantinopel kemudian diubah menjadi Istanbul yang berarti kota Islam. Istanbul, kerap dilafalkan Istambul, kemudian sebagai ibu kota kekalifahan Utsmani hingga kejatuhannya pada 1923. Kota pelabuhan laut ini menjadi pusat perdagangan utama Turki moderen saat ini. Secara geografis, wilayah Istanbul 'terbelah' dua dan masing-masing terletak di Asia dan Eropa. Berpenduduk hingga 16 juta jiwa, Istanbul adalah salah satu kota terpadat di Eropa.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

China Peringatkan Filipina, Berunding atau Perang

Jet militer China di LCS (Foto: BBC)

MANILA - Menteri Luar Negeri Filipina, Perfecto Yasay Jr, pada Selasa (19/7/2016) mengungkap peringatan dari China yang minta berunding soal sengketa wilayah Laut China Selatan di luar putusan pengadilan arbitrase. Menurutnya, China memperingatkan untuk berunding atau perang.

Yasay mengaku memiliki kesempatan untuk membahas putusan pengadilan arbitrase bersama Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, di sela-sela pertemuan Asia-Eropa di Mongolia akhir pekan lalu. Namun, Menlu Filipina itu menolak permintaan Menlu China untuk berunding di luar putusan pengadilan arbitrase.

Seperti diketahui putusan pengadilan arbitrase di Den Haag yang keluar pada 12 Juli 2016 lalu memenangkan semua gugatan Filipina terhadap China perihal sengketa wilayah di kawasan Laut China Selatan.

”Mereka telah bersikeras kepada kami untuk tidak, atau bahkan membuat komentar tentang itu. Dan juga telah meminta kami untuk membuka diri guna bernegosiasi bilateral tetapi di luar putusan arbitrase,” ujar Yasay dalam sebuah wawancara dengan ANC’s Headstart.

Meski demikian, Yasay tetap menolak permintaan Wang Yi, karena tidak konsisten dengan konstitusi negara dan kepentingan nasional Filipina.

Yasay melanjutkan bahwa Wang Yi kemudian memperingatkan dirinya bahwa konfrontasi mungkin pecah jika Filipina bersikeras pada putusan Pengadilan Tetap Arbitrase (PCA).

”Mereka mengatakan bahwa, jika Anda akan bersikeras pada putusan dan tidak mendiskusikannya di sepanjang jalur tersebut, maka kita mungkin akan menuju konfrontasi,” lanjut Yasay, seperti dikutip Philstar.

Diplomat top Filipina ini menginginkan jaminan bahwa nelayan Filipina diizinkan mengakses ke Scarborough Shoal, wilayah yang jadi sengketa kedua negara.

Menurutnya, China harus memikirkan kembali posisinya pada klaim “Nine-Dash Line” yang disengketakan menyusul putusan Pengadilan Tetap Arbitrase. Sebab, jika mengabaikan maka China akan kehilangan rasa hormat dari masyarakat internasional.

”Sidang arbitrase benar-benar menolak klaim tidak posisi China pada ‘Nine-Dash Line’ yang bersangkutan," pungkas Yasay.

Credit  Okezone

Kapal Perang KRI Cakalang 852 Resmi Dimiliki TNI AL

Foto: KRI Cakalang/ Kartika detikcom


Jakarta - Kapal perang Patroli Cepat (PC-43 M) KRI Cakalang 852 secara resmi dikukuhkan sebagai Alutsista TNI AL. Upacara peresmian dilakukan di Pelabuhan Sunda Kelapa. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Ade Supandi bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Kapal yang memiliki persenjataan meriam dan mitraliur kaliber 30 mm dan kaliber 12,7 mm ini akan berada di bawah jajaran Satuan Kapal Patroli Koarmabar dengan homebase di Belawan, Sumatera Utara.

KRI Cakalang/ Kartika detikcom

KRI Cakalang 852 sebelumnya telah diluncurkan di perairan Banten tepatnya di sekitar Salira. Peresmian ini juga sekaligus dengan acara pengukuhan Komandan kapal Mayor Laut Akhmad Effendy Kurniansyah.

"Pada hari ini Rabu 20 Juli 2016 pukul 11.55 WIB saya resmikan KRI Cakalang sebagai kapal perang Republik Indonesia dan masuk dalam jajaran kapal patroli armada RI kawasan barat," kata Ade dalam sambutannya di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jl Maritim, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (20/7/2016).

Upacara diawali dengan pasukan barisan yang membuka formasi dan memulai upacara. Setelah Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara, dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang diiringi lantunan lagu Indonesia Raya dan hormat senjata dari seluruh pasukan upacara.

"Dibandingkan dengan luas wilayah yang harus diamankan TNI masih memiliki armada yang terbatas jumlahnya, dengan kehadiran KRI Cakalang 852 diharapkan dapat meningkatkan kontribusi. Saya intruksikan untuk selalu merawat dan menggunakan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan tugas," amanat Ade.

Peresmian KRI Cakalang 852 ditandai dengan pemecahan kendi oleh Inspektur Upacara. Dilanjutkan dengan sambutan dari Dirut PT Caputra Mitra Sejati (CMS) Kris Pramono.

Sebelumnya, KRI Cakalang 852 dilepas ke laut dari galangan kapal PT Caputra Mitra Sejati (CMS) Banten pada Kamis (10/3). Simbolisasi pelepasan dipimpin Asisten Logistik (Aslog) Kasal Laksma TNI Mulyadi yang ditandai dengan pemecahan kendi dan pemotongan tali tross kapal.

KRI Cakalang 852 memiliki panjang 44,40 meter, lebar 7,4 meter dan tinggi tengah kapal 3,4 meter. Kapal ini memiliki mesin utama 3x1.800 Hp dengan putaran mesin 2.300 rpm.

Kecepatan maksimum mencapai 24 knot, kecepatan jelajah 17 knot dan daya jangkau 1.632 Nm. Kapal dengan bobot 230 ton ini mampu memuat tanki bahan bakar hingga 56.000 liter.

Bagaimana dengan harga?

"Ini kan Rp 74,5 miliar. Murah kalau dibeli di sini, di luar negeri mahal. Kalau kita produk dalam negeri itu bisa harganya lebih murah," tutupnya.




Credit Detik.com

Melihat Kekuatan Armada Laut Selatan Tiongkok

 

Tiongkok memiliki tiga armada laut, yaitu Armada Laut Timur, Armada Laut Utara, dan Armada Laut Selatan. Armada Laut Selatan bermarkas di Guangzhou dan beroperasi di Selatan Tiongkok, termasuk Laut Cina Selatan. Kekuatan utama Armada Selatan Cina bertumpu pada kapal induk Lioaning (16). Kapal induk ini dibeli Tiongkok dari Ukraina, pada 1998. Kapal induk Liaoning mampu membawa 36 pesawat dan helikopter, yaitu 24 pesawat tempur Shenyang J-15, 6 helikopter Changhe Z-18, 4 helikopter Ka-31, dan 2 helikopter Harbin Z-9. Pesawat tempur J-15 mirip dengan Su-33, pesawat tempur berbasis kapal induk Rusia. military.china.com

 

Armada Laut Selatan Tiongkok diperkuat dengan delapan kapal destroyer, yaitu empat Type 052D (Luyang III Class), dua Type 052C (Luyang II-Class), dan dua Type 052B (Luyang I -Class). Luyang III, berbobot 7.500 ton, dengan panjang 156 m. Type 052D dipersenjatai dengan meriam utama 130 mm dan 64 vertical launching system/VLS untuk meluncurkan rudal anti pesawat, rudal jelajah, dan rudal anti kapal. Luyang III juga dilengkapi dengan tabung peluncur terpedo. Luyang II, berbobot 7.000 ton dengan panjang 155 m membawa persenjataan yang hampir sama dengan Luyang III. Destroyer kelas Luyang I berbobot lebih ringan dibanding Luyang II dan Luyang III, yaitu 6.500 ton, dengan persenjataan yang hampir sama. todayonline.com

 

Tiongkok juga memperkuat Armada Laut Selatannya dengan satu destroyer Type 051B (Luhai-class) dan tiga Type 051 (Luda Class). Destroyer Type 051B atau Kelas Luhai adalah kapal perang Rusia kelas Savromennyy. Tiongkok membeli empat destroyer Savromennyy, pada 1999 dan awal dekade 2000. Kelas Luhai dipersenjatai dengan meriam utama 100 mm, 16 rudal anti kapal dan 16 rudal anti pesawat, 6 tabung torpedo, dua meriam 37mm CWIS, dan dua peluncur roket anti kapal selam. Destroyer Type 051, NATO menyebutnya Luda, adalah destroyer pertama yang dibangun oleh Tiongkok, pada 1971. Destroyer Kelas Luda mirip dengan destroyer Uni Soviet, kelas Kotlin. Luda membawa persenjataan lebih sedikit dibanding kelas Luhai. military.ir

 

Armada Laut Selatan Tiongkok juga diperkuat dengan delapan frigate Type 054A (NATO menyebutnya Jiangkai II). Frigate berbobot 4.000 ton, dengan panjang 134 m dan lebar 16 m ini dirancang dengan teknologi siluman. Radar Jiangkai mampu mendeteksi 40 sasaran secara simultan dalam radius 120 km. Jiangkai dipersenjatai dengan meriam 76 mm, 32 sel VLS untuk meluncurkan rudal permukaan ke udara HQ-16, dua x empat tabung peluncur rudal anti kapal YJ-83, dua X tiga peluncur torpedo YU-7, dua x enam tabung peluncur roket anti kapal selam, dan dua meriam 30 mm sebagai CWIS (Close-In Weapon Systems). Tiongkok telah membangun 21 frigate Type 054A untuk memperkuat seluruh armada lautnya. wikipedia.org

 

Tiongkok telah membangun 10 frigate Type 053H3 (NATO menyebutnya Jiangwei II), tiga di antaranya memperkuat Armada Laut Selatan. Frigate berbobot 2.400 ton dengan panjang 112 m dan lebar 12,4 m ini dipersenjatai meriam 100 mm, delapan peluncur rudal anti kapal YJ-8, versi ekspor dikenal dengan nama C-802, delapan peluncur rudal pertahanan udara HQ-7, empat meriam 37 mm sebagai CWIS, peluncur torpedo, dan peluncur roket anti kapal selam. Armada Laut Selatan juga diperkuat dengan enam Type 053H1G (Jianghu V Class). Jianghu V dipersenjatai dengan rudal anti kapal Shang You (SY-1), rudal anti pesawat, peluncur roket anti kapal selam, tabung peluncur torpedo, meriam 100 mm, meriam 37 mm sebagai CWIS. wikipedia.org

 

Tiongkok memprkuat Armada Laut Selatannya dengan 11 korvet Type 056 atau Kelas Jiangdao. Korvet berbobot 1.500 ton dengan panjang 90 m dan lebar 11,14 m ini membawa persenjataan Meriam AK-176 76 mm, dua meriam 30 mm sebagi CWIS, empat peluncur rudal anti kapal YJ-83, delapan peluncur rudal permukaan ke udara FL-3000N untuk meluncurkan rudal HQ-10, 2 × tiga tabung torpedo 324 mm. Korvet ini dirancang dengan teknologi siluman sehingga sulit dideteksi musuh dan merupakan kapal perang yang beroperasi di pantai atau perairan dangkal. Tiongkok berencana membangun 60 korvet Type 056 untuk memperkuat tiga armada lautnya. planetwater.ru

Credit  Tempo.co

Putusan Arbitrase soal Laut China Selatan Berimbas ke Taiwan

Taipei terancam kehilangan kedaulatannya atas Pulau Taiping.

Kepulauan Spratly, yang masih jadi sengketa di Laut China Selatan. China berencana membuka jalur wisata ke pulau ini. (REUTERS/Rolex Dela Pena/Pool)

CB – Putusan Tetap Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag, Belanda, yang menolak klaim China atas klaim ‘9 dash line’ atau garis sembilan putus-putus di Laut China Selatan ternyata berdampak ke wilayah kedaulatan Taiwan.
Pasalnya, Pulau Taiping, pulau terbesar bagian dari mata rantai Kepulauan Spartly di Laut China Selatan, adalah wilayah yang dikelola Taiwan.
Untuk itu, delapan anggota parlemen dari Partai Demokrat Progresif bersama kelompok nelayan Taiwan mengunjungi Taiping sebagai bentuk protes atas putusan arbitrase, hari ini.
"Keputusan ini benar-benar tidak dapat diterima. Kami mempertegas posisi dengan mengunjungi Taiping untuk menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa itu adalah sebuah pulau (kami), bukan batu," kata salah satu anggota parlemen, Johnny Chiang, seperti dikutip situs Channel News Asia, Rabu, 20 Juli 2016.
Secara terpisah, ke delapan anggota parlemen itu menumpang pesawat militer ke Taiping. Sementara, lima orang nelayan berlayar melalui jalur selatan Pingtung. "Mereka (para nelayan) akan tiba dalam waktu lima hari," ungkap Chiang.
Para anggota parlemen itu akan memantau situasi melalui layar monitor di pesawat militer. Chiang juga berjanji akan menempatkan kapal dan pasukan penjaga pantai di Taiping serta fasilitas pendukung di sana.
Pada pekan lalu, Taipei mengirim sebuah kapal perang ke Laut China Selatan sebagai bentuk pertahanan diri dari ancaman. Presiden Tsai Ing-wen berada di dalam kapal tersebut. Langkah ini sehari setelah putusan arbitrase keluar.

Credit  VIVA.co.id